Komisi III DPR Wacanakan Eksaminasi Kasus Baiq Nuril

Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR RI sepakat bakal melakukan eksaminasi putusan Mahkamah Agung terkait kasus yang menjerat bekas guru honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III Arsul Sani dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR.

Arsul menyebut usulan melakukan eksaminasi berasal dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan disepakati semua fraksi yang hadir, yaitu PDIP, PKB, Nasdem, dan PKB.

Komisi III menerima kedatangan Baiq Nuril serta pendampingnya, mulai dari pengacaranya Joko Jumadi, Direktur Eksekutif ICJR Anggara, dan Rieke Diah Pitaloka. Mereka menyampaikan kejanggalan dalam kasus pelecehan seksual yang justru menjerat Baiq Nuril dengan UU ITE.

Arsul meminta kepada pihak Baiq Nuril untuk menyertakan bahan Peninjauan Kembali (PK) yang telah diserahkan ke Mahkamah Agung sebagai bahan eksaminasi. Seperti diketahui saat ini Baiq Nuril tengah menempuh upaya hukum terakhir lewat PK.

“Supaya lengkap tolong semua bahan PK disertakan juga ke komisi III,” ujar Arsul saat rapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

2 dari 3 halaman

Bakal Hadirkan Ahli Hukum

Terpisah, Arsul menjelaskan, eksaminasi ini bakal menghadirkan ahli hukum untuk melihat kembali dari perspektif ilmu hukum. Kendati Komisi III tak bisa mengubah putusan, tapi bisa menyampaikan kepada mitra kerja yaitu kejaksaan dan Mahkamah Agung.

“Lihat lah ada putusan Anda yang bisa saja dari sisi kepastian hukum memenuhi dari sisi keadilan hukum kemudian dianggap melukai keadilan hukum masyarakat. Itu yang bisa dilakukan. Sehingga tidak pada kasus ini daja kedepannya hakim-hakim itu melihat dua sisi. Dari sisi keadilan hukum dan kepastian hukum,” jelasnya.

Pihak Baiq Nuril menerima dengan baik rencana eksaminasi itu. Menurut Kuasa Hukum Joko Jumadi, mengatakan eksaminasi diharapkan dapat menjadi pertimbangan MA dalam memutus PK.

“Kita masih menunggu putusan PK, paling tidak dengan berbagai pendapat pihak dalam kasus ini paling tidak bisa memengaruhi hakim dan bagaimana rasa keadilan itu dapat ditegakkan,” kata Joko.


Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ma’ruf soal Ekonomi Syariah: Ibarat Bus Banyak Tapi Penumpang Sedikit

Nganjuk – Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin bicara tentang ekonomi syariah di hadapan para santri dan kiai di Nganjuk, Jawa Timur. Ma’ruf menyebut ada pelaku usaha yang tidak mengerti ekonomi syariah.

“Orang mengatakan ekonomi syariah, ibarat bus banyak tapi penumpang sedikit, lembaga banyak tapi pelaku usaha sedikit karena yang ngerti sedikit. Supaya penumpangnya banyak, perlu ditumbuhkan kewirausahaan salah satunya membangun Gus Iwan (Santri Bagus Rupawan, Seneng Ngaji, dan Wirausahawan) di mana-di mana,” ucap Ma’ruf dalam acara bertema ‘Arus Baru Ekonomi Umat, Masa Depan UMKM dan Koperasi Syariah’ di Wisma Koperasi, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (22/1/2019).

Ma’ruf Amin lalu menawarkan sejumlah program untuk memberdayakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat. Dia menawarkan tiga program yang ingin dijalankan jika terpilih menjadi wakil presiden.

“Yang paling fundamental adalah mendorong kemauan masyarakat untuk terjun dalam wirausahawan. Kedua, pemerintah akan mengeluarkan regulasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi umat,” kata Ma’ruf.

Ketiga, lanjut Ma’ruf, pihaknya juga akan mendorong para konglemerat agar mau berkolaborasi dengan masyarakat ekonomi bawah. Khusus untuk program ketiga, Ma’ruf menegaskan bukan untuk membenturkan pihak ekonomi kuat dengan yang lemah.

“Perlu ada perubahan pembangunan ekonomi nasional, tidak dari atas tapi dari bawah. Pembangunan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi umat. Kalau ingin bangsa ini kuat, umat harus kuat. Kalau umat lemah, bangsa lemah,” ucap dia.

Ketua Dewan Bank Syariah ini mengklaim bisa menumbuhkan ekonomi syariah yang menurutnya selama ini rendah di Indonesia. Padahal, banyak masyarakat yang membutuhkan ruang ekonomi syariah namun tidak memiliki akses yang banyak.

“Maka perlu dibangunkan usahawan yang bersyariah. Santri yang membakar ekonomi syariah supaya pangsa pasarnya menjadi luas,” tandas Ma’ruf.

Dalam acara dialog ini, sejumlah kelompok masyarakat dan ormas agama mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf. Adapun yang mendeklarasikan dukungan yakni Forum Kiai dan Santri Kabupaten Nganjuk.
(fai/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Timses Prabowo Masih Pertimbangkan Najwa Shihab Jadi Moderator Debat

Liputan6.com, Jakarta – Wakil ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menjelaskan, pihaknya belum memutuskan akan menerima atau menolak jurnalis senior Najwa Shihab sebagai moderator di Debat Pilpres 2019 yang kedua. Dia mengatakan, BPN belum punya sikap resmi soal pilihan moderator.

“Pemberitaan mengenai ada seorang teman yang menyampaikan bahwa BPN 02 menolak Najwa Shihab, saya ingin menyampaikan sebagai Wakil Ketua BPN saya menegaskan sampai hari ini kami belum menyikapi terhadap calon moderator,” kata Priyo di Prabowo-Sandi Media Center Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Dia menambahkan, KPU belum menyampaikan resmi kepada masing-masing timses paslon siapa kandidat moderator pada debat kedua. Namun, lanjut dia, nama yang beredar antara lain Najwa Shihab, Tommy Tjokro, Latif Siregar dan Retno Pinasti.

“Nama-nama itu rencananya berdasarkan kesepakatan dengan Ketua KPU dalam rapat kemarin yang saya juga hadir, akan dibahas pada Kamis atau Jumat pekan ini. BPN belum menyampaikan sikap untuk menolak kepada seseorang, apalagi sekelas Najwa Shihab,” tutur Priyo.

Sekjen Partai Berkarya ini menyebut, Najwa Shihab merupakan presenter ternama dengan karir yang moncer. Pihaknya pun menghormati reputasi Najwa.

“Jadi ini yang harus saya sampaikan. Mungkin saja Pak Andre atau beberapa teman menyampaikan itu sebagai usulan pandangan yang bersifat personal, dan kami mempersilakan untuk itu, tetapi resminya nanti akan kami sampaikan,” ucap Priyo.

2 dari 3 halaman

Bakal Dibahas Kembali

Dia melanjutkan, keputusan moderator akan kembali dibahas oleh tim 01 dan 02 serta KPU pada pekan ini. BPN ingin moderator debat capres yang hebat dan tidak terafiliasi kekuatan politik.

“Dan kami masih meykini empat nama dan nama nama lainnya yang nanti akan muncul tetep kita apresiasi sebagai calon-calon moderator yang hebat,” kata Priyo.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pro Kontra Pencalonan Najwa Shihab Jadi Moderator Debat

JakartaNajwa Shihab menjadi salah satu nama calon moderator yang muncul untuk memandu debat kedua Pilpres 2019. Meski belum resmi diputuskan KPU, munculnya nama Najwa Shihab menuai pro dan kontra.

Soal Najwa Shihab menjadi salah satu alternatif moderator di debat pada 17 Februari nanti dibenarkan oleh Arief Budiman. Selain Najwa, nama Tommy Tjokro juga menjadi salah satu kandidat moderator debat kedua pilpres.

“Ya diusulkan oleh TV (Tommy Tjokro dan Najwa Shihab),” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief.

Munculnya nama Najwa menuai penolakan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses pasangan nomor urut 02 itu menilai Najwa tidak netral dan meminta KPU mencari figur presenter lainnya.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin pun memberikan pembelaan untuk Najwa. Menurut juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, Najwa merupakan presenter yang teruji kapasitasnya dalam memandu debat-debat politik di media televisi.

“Kami percaya dengan Mbak Nana bahwa beliau akan profesional dalam memandu debat. Lihat saja dalam acara-acara talkshow di televisi, Mata Najwa, sangat proporsional dalam memberikan kesempatan kepada kedua kubu,” kata Ace.

Mendapat penolakan dari BPN Prabowo-Sandiaga, Najwa Shihab akhirnya buka suara. Ia menegaskan dirinya menjunjung independensi sebagai jurnalis. Ia kemudian mengingatkan soal penampilannya dalam program debat cagub Pilgub DKI 2017, yang diadakan talkshow-nya dulu, Mata Najwa.

“Sebagai host memang kritis pada semua tokoh, tetapi selalu menjaga independensi. Kalau teman-teman semua masih ingat, saat Pilgub DKI, yang dikatakan juga bahwa saya tidak netral, kedua paslon di putaran ke-2 selalu datang kalau kami undang,” tegas Najwa.

Menurutnya, cagub DKI di putaran kedua, Anies Baswedan dan Basuki T Purnama (Ahok), juga bersedia melakukan debat yang berbeda dengan yang diadakan KPU. Format debat yang dimaksud Najwa adalah dialog interaktif dan dinamis.

“Mereka berdua merasakan bahwa sepanjang debat kita menjunjung tinggi objektivitas. Silakan cek ulang saja soal ini,” ucapnya.

Pro Kontra Pencalonan Najwa Shihab Jadi Moderator DebatFoto: Ira Koesno jadi salah satu moderator dalam debat perdana. (Rengga Sancaya/detikcom).

Najwa juga mengingatkan soal tokoh-tokoh di kubu Prabowo-Sandiaga yang juga bersedia datang ke acaranya. Seperti ketika Anies dan Sandiaga saat terpilih sebagai Gubernur-Wagub DKI.

“Saat Mas Anies dan Mas Sandi sudah terpilih, keduanya tampil pertama di acara saya. Setelah itu pun, beberapa kali keduanya kerap hadir di Mata Najwa. Begitu pula dengan Pak Djarot (eks Gubernur DKI) ketika baru berhenti jadi gubernur, bersedia diundang datang ke Catatan Najwa,” sebut Najwa.

“Kepada semua pihak, saya akan terus menjunjung tinggi independensi,” lanjutnya.

Anies ikut angkat bicara soal profesionalitas Najwa. Menurut dia, Najwa tetap menunjukkan netralitasnya saat memandu acara.

“Kalau dari sisi format, yang dikerjakan di Mata Najwa itu format yang paling baik. Secara interaktif, paling interaktif, ya. Setiap kali ada jawaban, ada kesempatan untuk mengelaborasi bisa ditanya lagi, bisa dipertanyakan lebih jauh,” kata Anies.

“Kalau independensi, kalau pengalaman kemarin di pilkada sih netral-netral aja. Ya memang Mata Najwa itu memang selalu tajam kalau tanya. Artinya siapapun yang jadi tamu di situ merasakan (netral). Tapi itu kalau ketika talkshow,” sambungnya.

Belakangan, BPN Prabowo-Sandiaga meluruskan isu mengenai penolakan kepada Najwa. Menurut Wakil Ketua BPN, Priyo Budi Santoso pihaknya belum memutuskan apakah akan menerima atau menolak Najwa sebagai moderator debat pilpres.

“Harus sedikit perlu diluruskan bahwa BPN Prabowo-Sandi belum dalam posisi menolak siapa pun moderator, termasuk Najwa Shihab karena Najwa memang termasuk salah satu host TV yang sangat moncer dan sampai hari ini, KPU belum secara resmi mengajukan nama-nama,” ungkap Priyo.

Sementara itu Ma’ruf Amin menyatakan persetujuannya apabila debat kedua dipandu oleh Najwa.

“Kalau kita sih setuju saja (Najwa Shihab). Kan yang penting itu, ya artinya lurus, tidak berpihak, netral, jadi siapa saja bukan masalah buat kami,” sebut Ma’ruf.

KPU lalu menegaskan, nama Najwa belum resmi diputuskan menjadi moderator debat. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, nama Najwa muncul baru sebagai usulan dari tv penyelenggara debat kedua nanti.

“Yang menominasikan Mbak Nana (Najwa Shihab) bukan KPU, tapi TV penyelenggara,” jelas Wahyu.

Selain Najwa, ada nama Tommy Tjokro, yang juga ditolak Prabowo-Sandiaga. Stasiun TV penyelenggara debat kedua memang sudah ditentukan KPU, yaitu RCTI, GTV, MNC TV, dan iNews TV. Setelah mendapat usulan itu, Wahyu mengaku menawarkannya kepada kedua kubu.

Wahyu pun menyebut KPU masih memiliki daftar calon moderator lain. Nama-nama itu disebut Wahyu berasal dari berbagai media.

“Tapi kita udah punya daftar soal calon-calon moderator, yang semuanya kelima debat dari insan media,” tuturnya.
(elz/rna)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Tarik Ulur Pembebasan Ba’asyir

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah menarik ulur pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir. Menurut Jokowi, Ba’asyir bakal diberikan pembebasan bersyarat jika mematuhi aturan.

Jokowi awalnya menyatakan sudah memberi izin terhadap pembebasan terpidana kasus terorisme tersebut. Salah satu pertimbangan Jokowi yakni alasan kemanusiaan mengingat usia dan kondisi kesehatan Ba’asyir.

“Faktor kemanusiaan. Artinya, beliau sudah sepuh. Ya faktor kemanusiaan. Termasuk kondisi kesehatan,” kata Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).


Dia menyatakan keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan yang panjang mulai dari sisi keamanan hingga kesehatan Ba’asyir. Jokowi juga menegaskan pertimbangan itu dilakukan dengan mendengar masukan berbagai pihak, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra.

“Ini pertimbangan yang panjang, pertimbangan sisi keamanan dengan Kapolri, pakar, dan terakhir dengan Pak Yusril,” katanya.

Pembahasan mengenai pembebasan Abu Bakar Ba’asyir tersebut sudah dilakukan sejak awal 2018. Meski demikian, Jokowi menegaskan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir akan dilakukan pihak kepolisian. Namun, Jokowi memang belum menyebut apa mekanisme yang bakal digunakan agar Ba’asyir bebas saat itu.

Meski belum disebut oleh Jokowi, mekanisme pembebasan Ba’asyir sempat diutarakan oleh Yusril Ihza Mahendra yang menjadi pengacara capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Yusril menyatakan Ba’asyir dinyatakan bebas lewat kebijakan presiden dengan syarat yang ditiadakan.

“Statusnya bebas tanpa syarat,” kata Yusril di kantor The Law Office of Mahendradatta, Jalan Fatmawati Jakarta Selatan, Sabtu (19/1/2019).

Dia mengatakan tim kuasa hukum Abu Bakar Ba’asyir sebelumnya sudah mengajukan pembebasan bersyarat untuk Ba’asyir. Namun Ba’asyir menolak memenuhi syarat tersebut termasuk menandatangani pernyataan setia pada Pancasila dan mengakui kesalahannya.

Namun, Yusril menyarankan Jokowi untuk meringankan syarat pembebasan Ba’asyir. Jokowi pun disebut Yusril mengikuti masukannya tersebut. Menurutnya, aturan soal pembebasan bersyarat diatur dalam peraturan menteri. Oleh sebab itu, presiden bisa saja mengesampingkan aturan itu.

“Kenapa presiden turun tangan, karena pembebasan bersyarat itu diatur menteri kalau tidak diteken itu tidak bisa pulang. Sekarang presiden ambil alih, presiden punya kebijakan dibebaskan, dia mengensampingkan aturan menteri,” tuturnya.

Kini, Jokowi kembali bicara soal pembebasan Ba’asyir. Dia seolah menarik semua kemudahan yang sempat bakal diberikan kepada Ba’asyir.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nah syaratnya harus dipenuhi,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

“Begini, kan sudah saya sampaikan bahwa karena kemanusiaan dan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sudah sepuh, kesehatannya juga sering terganggu. Bayangkan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sakit-sakitan seperti itu. Itulah yang saya sampaikan secara kemanusiaan,” imbuhnya.

Namun, aturan pembebasan bersyarat, menurut Jokowi, harus ditempuh. Jokowi tak mau menabrak sistem hukum. Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang di dalamnya disebutkan terpidana kasus terorisme yang mendapatkan bebas bersyarat salah satunya harus menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kalau masa ini ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan nggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setiap pada Pancasila,” ujarnya.

Usai Jokowi mengeluarkan pernyataan itu, Yusril pun mengembalikan persoalan pembebasan Ba’asyir kepada pemerintah. Dia menyatakan hanya memberi masukan sesuai dengan yang diminta oleh Jokowi.

“Yang penting bagi saya adalah, tugas yang diberikan Presiden sudah saya laksanakan. Bahwa kemudian ada perkembangan dan kebijakan baru dari pemerintah, maka saya kembalikan segala sesuatunya kepada pemerintah,” kata Yusril kepada detikcom.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tim Prabowo Cek Pengakuan Ketua PA 212 Baru Tahu Masuk Struktur BPN

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo SubiantoSandiaga Uno akan mengecek pengakuan Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif. Slamet mengaku baru tahu namanya masuk dalam jajaran BPN.

“Nanti akan kita komunikasikan, akan kita cek di mana missed link-nya,” ucap Juru Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria, saat dihubungi wartawan, Selasa (22/1/2019).

Riza mengatakan tim BPN Prabowo-Sandiaga mungkin akan menggelar pertemuan informal dengan Slamet terkait persoalan itu. Baginya, hal itu bukanlah persoalan besar.

“Kan ada ratusan orang di sana (BPN). Misal saya merekomendasikan A, B, C. Lalu setelah masuk, saya belum memberi tahu. Itu bisa aja. Mungkin ada yang merekomendasikan nama Pak Slamet, lalu mungkin belum diberitahu. Ya itu soal teknis, akan diselesaikan baik-baik,” ujar Riza.

Slamet mengaku baru tahu masuk jajaran tim BPN itu setelah menjalani pemeriksaan di Bawaslu Surakarta karena diduga melakukan pelanggaran pemilu dalam Tablig Akbar PA 212 Solo Raya pada Minggu, 13 Januari kemarin. Perihal pelaporan Slamet ke Bawaslu itu, juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andra Rosiade meyakini Slamet tidak bersalah.

“Kami meyakini ustaz Slamet Maarif akan lepas dari tuduhan tersebut, karena beliau datang dalam kapasitas sebagai Ketua PA 212. Acara tersebut tablig akbar 212. Tidak ada ustaz Slamet Maarif berkampanye seperti citra diri, penyampaian visi misi,” kata Andre sebelumnya.
(tsa/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Borong Sabun Cuci Rp 2 Miliar, Pramono Anung: Itu Dana Tim Kampanye

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbelanja sabun cuci piring dan baju senilai Rp 2 miliar saat berada di Garut, Jawa Barat. Dana yang dipakai untuk membeli sabun dipertanyakan kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, dana yang dipakai capres petahana itu berasal dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Jadi dana yang digunakan untuk membeli sabun sejumlah 100 ribu sabun. (Harga) per sabunnya Rp 20 ribu, totalnya Rp 2 miliar itu adalah dana dari TKN,” jelas Pramono di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Pramono yang merupakan Anggota Dewan Pengarah TKN itu menjelaskan, Jokowi memborong sabun tersebut dengan tujuan untuk mengangkat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut dia, sabun cuci itu nantinya akan dikelola oleh TKN untuk dibagikan.

“Pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi sebagai Presiden kemudian membeli (sabun cuci) itu? Karena beliau memang berkeinginan mengangkat UMKM. Nah sabun tadi tentunya setelah dibeli menjadi otoritas dari TKN,” kata dia.

“Jadi pertanyaannya siapa yang membeli? TKN. Nanti akan dimasukkan dalam laporan secara terbuka oleh TKN,” sambung Pramono.

Sementara, itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kritikan yang kerap dialamatkan kepada Jokowi sebagai calon presiden petahana hal wajar. Sebab, kontestasi demokrasi memang selalu diwarnai adu kritik.

“Pemilu itu hidup dengan kritik. Kalau kampanye tidak ada kritik, itu bukan masa pemilu. Ya kritik-kritik, dijawab-dijawab,” kata JK.

2 dari 3 halaman

Beli Sabun

Presiden Jokowi berbelanja sabun cuci senilai Rp 2 miliar. Hal tersebut menjadi berkah bagi Kelompok Usaha Bersama Padawangi Binaan Program Keluarga Harapan atau KUBE PKH di Banjarwangi, Garut, Jawa Barat.  

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV,  Minggu 20 Januari 2019, penjual sabun cuci Elia Liawati kaget saat dagangannya diborong Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana.

Jokowi membeli 100 ribu botol sabun yang bisa digunakan untuk mencuci piring dan baju. Total uang yang dibayarkan Presiden Jokowi mencapai Rp 2 miliar.  

Awalnya Presiden Jokowi hanya bertanya berapa harga satu botol sabun cuci dalam kemasan berisi satu liter. Eli menjawab harganya Rp 20 ribu per botol.  

Ia sama sekali tak menyangka, Presiden Jokowi lantas memborongnya. Uang panjer sebesar Rp 10 juta diberikan sebagai tanda jadi. Eli pun menyanggupi pesanan Presiden Jokowi rampung di akhir Februari 2019.  

Uang Rp 2 miliar hasil penjualan sabun rencananya akan digunakan Eli untuk mengembangkan usaha dan anggota KUBE PKH lainnya. Eli juga akan mewujudkan ungkapan syukur dengan memberangkatkan kedua orangtuanya umrah ke Tanah Suci.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menkum HAM: Pertimbangan Pembebasan Ba’asyir Masih Dikaji

Jakarta – Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir masih belum bisa dipastikan. Pemerintah masih mengkaji aspek pertimbangan pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir.

“Kami masih melakukan kajian yang mendalam dari berbagai aspek tentang hal ini, hukum dan juga secara ideologi seperti apa konsep NKRI-nya, keamanannya dan lain-lain. Itu yang sekarang sedang digodok dan sedang kita bahas secara mendalam bersama Kementerian yang lain,” ujar Menkum HAM Yasonna H Laoly kepada wartawan kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Dari ketentuan, Ba’asyir menurut Laoly bisa mengambil pembebasan bersyarat pada 13 Desember 2018. Salah satu syaratnya, masa pidana penjara yang sudah dua pertiga dijalani. Namun aspek lain terkait ketentuan pembebasan bersyarat masih dalam kajian bersama BNPT, Polri ada Kemlu dan Kemenko Polhukam

“Kalau memenuhi syarat, kalau semua syarat dipenuhi sebetulnya tanggal 13 Desember sudah kami keluarkan. Ada syarat penting yang yang dimintakan sesuai prosedur sesuai ketentuan hukum, tapi sampai sekarang belum dipenuhi,” sambung Laoly.

Dia juga menyebut ikrar kepada NKRI menjadi bagian dari persyaratan. “Wajib hukumnya, wajib hukumnya,” sebut Laoly.

Presiden Jokowi di Istana sebelumnya menegaskan Ba’asyir bukan bebas murni, tapi pembebasan bersyarat. Jokowi tak mau menabrak aturan soal ketentuan pembebasan bersyarat.

Sedangkan Yusril Ihza Mahendra yang sebelumnya menyebut Ba’asyir akan bebas tanpa syarat, menyerahkan kembali urusan pembebasan Ba’asyir kepada pemerintah. Dia mengaku hanya menjalankan permintaan Presiden JOkowi untuk menelaah pembebasan bersyarat bagi Ba’asyir.

“Yang penting bagi saya adalah tugas yang diberikan Presiden sudah saya laksanakan. Bahwa kemudian ada perkembangan dan kebijakan baru dari pemerintah, maka saya kembalikan segala sesuatunya kepada pemerintah,” kata Yusril.

Pengacara paslon capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin ini mengaku telah mengkaji isi UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan serta PP 28/2006 dan PP 99/2012 khusus terkait pembebasan bersyarat. Dia menyatakan telah menyampaikan segala pertimbangan dan hasil pembicaraannya dengan Ba’asyir kepada Jokowi.
(fdn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf Amin: Punya Anak, Masuk Pesantren Supaya Jadi Ulama

Liputan6.com, Ponorogo – Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin mendorong anak Indonesia untuk menimba ilmu di pesantren. Ma’ruf berpendapat dengan semakin banyaknya anak masuk pesantren, maka akan menciptakan banyak ulama.

“Kalau kita punya anak tiga satu ke pesantren. Apalagi (kalau punya anak) 5, jangan lupa satu ke pesantren. Saya serukan ada yang dikirim ke pesantren, itu anak yang pintar supaya menjadi ulama, tugasnya membawa, mendidik umat, dan juga mengawal bangsa dan negara,” kata Ma’ruf di Podok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (22/1/2019).

Sementara Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal menambahkan dengan menjadi santri, anak-anak dapat lebih fasih membaca Al Quran. Menurutnya, dalam Islam hukum seorang muslim bisa mengaji adalah wajib.

“Kalau saya semangat sekali jangan sampai punya anak atau menantu tidak bisa ngaji. Fardhu ain (wajib) untuk anak harus bisa ngaji, karena akan mendoakan kita yang tua – tua,” kata KH Hasan menambahkan.

Dalam kesempatan ini, Ma’ruf juga menyinggung soal Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren. Ia pun berjanji akan merealisasikan RUU itu menjadi Undang-undang.

“Dengan akan disahkannya Undang-undang Pesantren akan semakin memperkuat lembaga pondok pesantren,” tutup Ma’ruf.

2 dari 2 halaman

Keliling Pesantren di Jatim

Sebelumnya, kegiatan Ma’ruf di Trenggalek adalah bagian dari usaha mempererat basis Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur. Usai Trenggalek, kiai kerap dipanggil Abah ini bertolak ke Ponorogo, untuk bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Mayak, serta berziarah ke makam KH Hasan Bestari.

Pada sore dan malam harinya, Ma’ruf dijadwalkan menyambangi Nganjuk untuk menghadiri acara UMKM, BMT Nganjuk dan Kopi Abah sebelum ke Surabaya untuk beristirahat.


Saksikan video pilihan di bawah ini: