Nissan IMQ Concept, SUV Masa Depan yang Ramah Lingkungan

Liputan6.com, Jenewa – Geneva Motor Show 2019 dimanfaatkan oleh Nissan untuk memperkenalkan mobil konsep terbarunya, yaitu IMQ concept. Huruf ‘Q’ di akhiran nama mobil konsep itu, diartikan sebagai teknologi e-Power Hybrid.

Dilansir Rushlane, IMQ concept disebut-sebut akan menjadi basis dari Qashqai generasi ketiga. IMQ concept memiliki tampang futuristik dan dilengkapi dengan Intelligent Mobility (IM).

Tampang futuristik itu juga didukung dengan fascia depan yang gagah dan grille mewah. Jendelanya tanpa frame, spion yang digantikan oleh kamera dan pilar C yang terintegrasi dengan pintubelakang.

IMQ concept menggunakan pelek 22 inci, tapi pelek ini tampaknya tak akan ada pada versi produksi. Sisi lengkungan roda dilengkapi dengan cladding yang membuat profil sampingnya berotot.

Atapnya menggunakan gaya mengambang kekinian yang terbuat dari serat karbon. Sementara bagian belakangnya terlihat spoiler yang lebih besar. Ada juga taillamp LED berdesain boomerang.

Aktivis Lingkungan Kritik Perda Zonasi Pesisir dan Pulau Kecil

Liputan6.com, Manado – Sampai awal tahun 2019, sebanyak 17 provinsi di Indonesia telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Sisanya sebanyak 16 provinsi masih dalam tahap penyusunan. Salah satunya adalah provinsi Sulawesi Utara.

Untuk menata kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah Indonesia memiliki dokumen penataan ruang, yang dikenal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). RZWP3K merupakan mandat yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mencatat, di dalam Perda Zonasi di 17 provinsi terdapat proyek-proyek pembangunan yang terbukti merampas ruang hidup masyarakat pesisir. Perda Zonasi juga dianggap memberikan fasilitas kepada investor untuk mendapatkan kemudahan investasi. 

“Rencana zonasi pada praktiknya melegalkan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir,” ujar  Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati, kepada Liputan6.com.

Susan memberikan contoh perampasan ruang hidup yang dilegalkan oleh Perda Zonasi di Provinsi Jawa Tengah. Perda Zonasi Jawa Tengah, ungkap Susan, melegalkan proyek reklamasi di Semarang, PLTU di pantai utara dan pantai selatan, dan tambang di hampir seluruh pesisir kota dan kabupaten Jawa Tengah.

“Proses penyusunannya tidak melibatkan masyarakat secara aktif,” tuturnya.

Akibat penetapan Perda Zonasi di 17 provinsi ini, kehidupan sekitar empat juta nelayan tradisional di Indonesia terdampak buruk. Tak hanya itu, lebih dari 700 komunitas masyarakat adat pesisir dengan berbagai kekayaan budayanya terancam.

Hal tersebut juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Direktur Jaringan Pengembangan Kawasan Pesisir (JPKP), Arman Manila. Dirinya mengatakan, banyak nelayan di kawasan pesisir saat ini tidak bisa menangkap ikan di laut mereka sendiri. Pesisir dan laut telah dikuasai pihak swasta. 

“Pesisir dan laut telah diprivatisasi dan swastanisasi melalui Perda Zonasi itu,” ungkap Arman. 

Direktur Yayasan Kelola, Rignolda Djamaluddin menambahkan, Perda Zonasi Provinsi Sulawesi Utara juga menjadi cara untuk melegalkan proyek reklamasi di seluruh pantai di Kota Manado, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Bitung, dan konservasi yang mengusir nelayan di Taman Nasional Bunaken.

“Perda Zonasi Sulawesi Utara disahkan hanya untuk membungkus proyek perampasan ruang hidup nelayan yang telah ada. Pada saat yang sama, Perda ini memasukan beragam rencana baru perampasan ruang hidup masyarakat pesisir,” katanya.

Di Provinsi Sulawesi Utara, Perda Zonasi sudah disahkan sejak 2017 silam. Meski ditolak oleh banyak pegiat lingkungan, namun pemerintah tetap mengesahkan perda tersebut. Lantas bagaimana masyarakat setempat menyikapinya?


Simak juga video pilihan berikut ini:

Plastik Kena Cukai demi Jaga Lingkungan

Liputan6.com, Jakarta – Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) menegaskan cukai plastik memiliki fokus untuk lingkungan dan bukan semata pendapatan.

Ini ditegaskan Komwasjak ketika berbincang bersama Liputan6.com untuk melakukan audiensi seputar isu perpajakan.

“Tujuannya utamanya untuk lingkungan,” ujar anggota Komwasjak, Joko Wiyono, Selasa (5/3/2019) di Jakarta.

Cukai plastik disebut merupakan aspirasi masyarakat. Pihak Komwasjak menjadikannya salah satu fokus Komwasjak dalam pengawasan kepabean dan cukai tahun 2019. Ini tertuang dalam poin fokus Komwasjak, yakni penambahan barang kena cukai (BKC) baru.

Mengenai cara penarikannya, pihak Komwasjak belum dapat memastikan cara mengambil cukainya. Akan tetapi, kemungkinan besar cukai ini akan dibebankan ke pihak produsen.

“Biasanya (dibebankan) produsen,” kata Ketua Komwasjak, Gunadi.

“Sampah (plastik) sekarang sudah masalahnya banyak sekali,” tambah Gunadi yang mencontohkan perkara masalah plastik di laut.

Pihak Komwasjak pun terus memantau keberlanjutan peraturan cukai plastik yang rencananya akan diterapkan tahun ini. “Kita dari Komwas memantau apakah itu sudah ditindaklanjuti,” ucap Joko.

Gerakan melawan pemakaian kantong plastik juga sudah mulai disuarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ini tak terlepas dari sampah plastik Indonesia yang berada di posisi nomor dua di dunia sehingga muncul gagasan harga plastik sebesar Rp 200 di tempat perbelanjaan.

2 dari 2 halaman

RI Berkomitmen Atasi Sampah Laut dan Plastik

Pemerintah berupaya mewujudkan salah satu gerakan serta manfaat hidup bersih, sehat dan bernilai budaya.

Oleh karena itu, Pemerintah melakukan rapat kerja nasional, pusat dan daerah, serta meluncurkan Gerakan Indonesia Bersih.

Rapat kerja nasional dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman,  Luhut B. Pandjaitan dihadiri oleh Gubernur, Walikota, Bupati serta para Kepala Dinas Lingkungan Hidup di seluruh Indonesia  yang bertempat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Manggala Wanabakti, Kamis, 21 Februari 2019. 

Pada kesempatan ini para menteri koordinator menyampaikan materi tentang revolusi mental kebersihan sebagai salah satu gerakan serta manfaat hidup bersih, sehat dan bernilai budaya.

Selanjutnya, para menteri  menyampaikan kebijakan umum dan strategis sektoral terkait pengelolaan sampah sesuai peraturan presiden dan instruksi presiden serta kaitan sosialisasi kebijakan lainnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan, Rakernas ini bertujuan untuk mengajak seluruh pihak mewujudkan kesamaan langkah dan keperdulian pengelolaan sampah dengan memanfaatkan momentum Hari Peduli Sampah Nasional pada 2019.

“Rapat Kerja diharapkan dapat menjadi katalis dan medium sinergi nasional untuk meningkatkan dampak dan kualitas pengelolaan sampah di Indonesia,” kata dia.

Dia mengatakan, perhatian nasional dan internasional pada sampah juga tertuju pada sampah plastik, dengan segala potensi akibatnya kepada manusia dan satwa.

“Sampah plastik di laut ukuran mikro atau marine debris sangat berbahaya karena menganggu kesehatan apabila debris masuk dalam pencernaan ikan dan masuk dalam sistem rantai pangan. Pemerintah Indonesia bertekad untuk kita bersama dapat mengatasi masalah sampah laut dan plastik di Indonesia,” ungkap dia.

Program Gerakan Indonesia Bersih merupakan salah satu gerakan revolusi mental yang tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tenteng Thermos ke Festival Musik, Bebas Haus dan Ramah Lingkungan

Liputan6.com, Jakarta – Festival musik jazz terbesar dan paling bergengsi di Indonesia, Java Jazz Festival (JJF) 2019, baru saja berakhir. Tentunya ada banyak pihak, termasuk sponsor yang terlibat dalam acara tahunan tersebut.

Misalnya saja Thernos, produsen global dan pelopor produk wadah vakum yang inovatif dengan teknologi isolasi termutakhir yang sesuai dengan berbagai gaya hidup. Mereka ikut meramaikan Java Jazz Festival yang berlangsung di Jakarta pada 1 – 3 Maret 2019.

Pada kesempatan tersebut, Thermos memperkenalkan produk andalan mereka yaitu Thermos JNL 502 Ultra Light One Push Tumbler yang berbahan stainless steel dan ramah lingkungan. Varian ini termasuk produk favorit sepanjang masa karena punya desain dan tampilan yang trendi, sangat ringan, antibocor, dan praktis.

Tempat minum ini sangat cocok untuk menemani para pecinta musik dalam menikmati pertunjukan konser musik sepanjang hari seperti di JJF 2019.  Menurut Andriani Melissa, Marketing Manager PT Thermos Indonesia Trading, Thermos termasuk merek yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban, dan menyambut baik event musik seperti JJF.

“Kami sekarang ini sedang mengkampanyekan message ’Sayangi Bumi’. Melalui event seperti JJF ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk membawa wadah minuman sendiri dan mengganti produk wadah minuman berbahan plastik dengan bahan stainless steel. Karena selain lebih ramah lingkungan, bahan ini lebih sehat dan aman bagi tubuh kita,” terang Andriani dalam rilis yang diterima Liputan6.com.

Saat kita menyaksikan pertunjukan musik memang menjadi hal yang menyenangkan, apalagi kalau bisa melihat secara langsung grup atau penyanyi idola kita dan berinteraksi langsung dengan mereka. Tentu ini menjadi kepuasan tersendiri. Tapi terkadang kita melupakan minum.

Suasana yang padat dan udara yang panas sering membuat kita harus selalu siap sedia minuman untuk menjaga badan tetap fit saat menonton pertunjukan konser musik. Ada baiknya kita menyiapkan dan mambawa minuman sendiri.

Karena itu, Thermos bisa jadi solusi dan alternatif yang pas untuk menemani aktivitas kita. Dengan menggunakan produk Thermos kita juga dapat mengurangi sampah plastik. Sesuai dengan semboyan mereka ‘Your Everyday Companion’, Thermos Indonesia bisa jadi pilihan yang cocok.

2 dari 2 halaman

Suhu Air Tetap Terjaga

Satu lagi kelebihan tempat minum ini adalah dapat menyimpan air panas maupun dingin lebih lama. Varian Thermos JNL 502 Ultra Light One Push Tumbler ini punya banyak keunggulan dibandingkan dengan produk sejenis lainnya, antara lain produk ini menggunakan teknologi dari Jepang yaitu insulation vacuum atau disebut vakum isolasi.

Teknologi ini menciptakan ruangan hampa udara antara dua dinding vakum untuk mencegah perubahan suhu udara sehingga suhu air tetap terjaga. Keunggulan lainnya adalah, sistem tombol sekali tekan untuk membuka dan menutup.

Lalu termasuk anti bocor sehingga pengguna tidak perlu merasa khawatir saat botol Thermos disimpan di dalam tas atau dibawa kemanapun. Thermos sangat aman digunakan dan awet karena dibuat dari stainless steel berkualitas tinggi yang sudah diakui keunggulannya di lebih dari 120 negara.

Thermos berkomitmen untuk terus memberikan kualitas terbaik dari segi produk, keamanan, dan kenyamanan. Hadir di Indonesia sejak 2015, Thermos sudah termasuk brand yang melekat di semua kalangan dan menjadi warisan bagi keluarga Indonesia masa kini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kantong Plastik Berbayar Tingkatkan Kesadaran Akan Bahaya Limbah

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga menyampaikan dukungannya terhadap penerapan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG).

Dibanding dibiarkan tercecer menjadi limbah, dia mengatakan, Kementerian PUPR sudah berinisiatif mengolah kantong plastik sebagai bahan campuran aspal.

“Kami sangat mendukung. Kalau dulu saya di Balitbang (Kementerian PUPR) sudah proses kantong plastik dicacah bisa dicampur aspal dan perkuat campuran aspal. Istilahnya aspal plastik,” jelas dia di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Untuk diketahui, beberapa toko ritel modern yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) menyatakan akan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar mulai Jumat 1 Maret 2019 ini.

Danis melanjutkan, kantong plastik tetap tergolong sebagai benda yang tak aman bagi lingkungan. “Kalau secara klasifikasi barang tak aman bagi lingkungan seperti ember dan botol mineral, plastik kresek ini nomor 7,” sebutnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat agar lebih memilih membawa tentengan sendiri seperti goodybag saat berbelanja daripada membeli kantong plastik.

“Masalahnya bukan berbayar atau tidak, utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bagaiman kurangi sampah plastik. Dengan bayar kan jadi mikir, lain kali saya bawa goodybag atau apa lah,” pungkas dia.

2 dari 3 halaman

Mulai 1 Maret, Konsumen Bayar Kantong Plastik Minimal Rp 200 di Toko Ritel

Semua toko ritel modern akan menerapkan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) mulai Jumat 1 Maret 2019.

Beberapa toko ritel tersebut di antaranya adalah Alfamart, Ramayana, SuperIndo, LotteMart, Informa, Electronic City, Matahari, AlfaMidi, Papaya, Yogya, Borma dan retail lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo).

Ketua Umum Aprindo, Roy Mande menyebutkan, pihaknya sebagai asosiasi resmi yang menaungi usaha ritel di Indonesia mengambil langkah tersebut sebagai salah satu upaya mendukung visi pemerintah pada 2025  yakni bisa mengurangi 30 persen sampah dan menangani sampah sebesar 70 persen termasuk sampah plastik. 

“Dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2019, Aprindo menyatakan komitmen bersama untuk mengurangi kantong belanja plastik sekali pakai (kresek) di semua gerai-gerainya. Salah satu caranya adalah dengan kembali menerapkan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) secara bertahap mulai 1 Maret 2019,” kata Roy dalam acara konferensi pers di Kuningan, Jakarta, Kamis (28/2/2019). 


Dia menegaskan, membuat kantong plastik menjadi barang dagangan adalah langkah nyata dari peritel modern untuk mengajak masyarakat agar menjadi lebih bijak dalam menggunakan kantong belanja plastik sekaligus menanggulangi dampak negatif lingkungan akibat sampah plastik di Indonesia.

Konsumen yang ingin menggunakan kantong plastik sekali pakai atau kresek akan dikenakan biaya tambahan sebesar minimal Rp 200 per lembarnya.

“Konsumen akan kita sarankan untuk menggunakan tas belanja pakai ulang yang juga disediakan di tiap gerai ritel modern,” tambahnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mobil Tanpa Sopir Harus Bisa Menepi Jika Diberhentikan Polisi

Liputan6.com, Jakarta – Kendaraan autonomus alias tanpa sopir diyakini bakal benar-benar terjadi di masa depan. Namun, masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum mobil otonom ini benar-benar menggantikan peran pengemudi manusia seperti yang ada saat ini.

Melansir Carscooops, Jumat (1/3/2019), salah satu hal yang paling sulit bagi pembuat mobil dan perusahaan teknologi, adalah memastikan kendaraan tanpa sopir dapat berinteraksi dengan lingkungan seperti yang dilakukan pengemudi manusia.

Membuat mobil tanpa sopir yang mampu berhenti saat lampu lalu lintas merah, masih cukup sederhana, begitu juga dengan mendeteksi pejalan kaki. Tapi, jika mobil tanpa sopir saat ditilang polisi bisa menepi seperti sesuatu yang tidak mungkin.

Sementara itu, berbicara soal fitur tersebut, Waymo telah bekerja keras untuk memastikan prototipe otonomnya dapat mengenali petugas polisi dan menanggapi berbagai permintaan.

Misalnya, pada Januari lalu, sebuah kendaraan uji Waymo berhenti di lampu merah yang gelap di Tempe, Arizona tak lama setelah listrik padam.

Seorang petugas polisi sedang berdiri di persimpangan mengatur lalu lintas, dan mobil menunggu sebelum melanjutkan perjalanan setelah dilambaikan oleh petugas.

Selain itu, Waymo juga telah mengembangkan perangkat lunak yang menginstruksikan kendaraannya untuk berhenti ketika mendeteksi lampu polisi berkedip di belakangnya.

2 dari 2 halaman

Mobil Nirsopir Mulai Antar Barang Belanjaan

Mobil tanpa sopir alias nirsopir bukan hanya isapan jempol semata. Bahkan sebuah perusahaan jaringan supermarket Kroger, bersama startup Nuro, menghadirkan mobil tanpa sopir yang mampu mengantarkan barang belanjaan konsumen hingga ke depan pintu rumah.

Proyek yang masih dalam program percontohan ini mulai beroperasi 16 Agustus 2018 dengan melibatkan Fry’s Food Store milik Kroger di East McDowell Road, Scottsdale, Arizona, Amerika Serikat.

Dilansir thespoon.tech, Senin (20/8/2018), Konsumen bisa saja melakukan pemensanan dengan sentuhan jari. Sebab, pemesanan bisa melalui  frysfood.com atau aplikasi Fry.

Barang yang sudah terpesan dapat diatur jadwal pengirimannya, baik hari yang sama atau hari berikutnya, dengan biaya per pengiriman US$ 5,95 atau sekitar Rp 85 ribu tanpa batasan pesanan minimum.

Untuk sementara, armada nirsopir menggunakan Toyota Prius yang dibantu seseorang di belakang kemudi. Bagian kompartemen mobil dimodfikasi sedemikian rupa hingga mampu menampung enam kantong barang.

PKS dan Gerindra Serahkan 2 Nama Cawagub DKI ke Anies Baswedan Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra menyampaikan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk dilanjutkan ke Pimpinan DPRD DKI Jakarta. Dua nama cawagub tersebut adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta, Sakhir Purnomo, yang mewakili Pimpinan PKS dan Gerindra DKI Jakarta, sudah menyampaikan surat ajuan tersebut melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.

“Pemberkasan sudah selesai semua, Alhamdulillah, dan sudah diterima Sekda Pak Saefullah,” ujar Sakhir di Balai Kota, Jakarta, Jum’at (1/3/2019).

Sakhir mengatakan, dua nama tersebut juga sudah ditandatangani oleh kedua partai pengusung, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi. Selain itu, saat menyampaikan surat tersebut, Sakhir menjelaskan bahwa Anies Baswedan berhalangan menerima dikarenakan sedang ada agenda penting lainnya.

“Kami memohon doa dan dukungan seluruh warga Jakarta, semoga Allah memudahkan proses-proses berikutnya hingga pelantikan dan pelaksanaan tugas Wakil Gubernur definitif kedepannya,” tandas Sakhir.

2 dari 3 halaman

Imbangi Kelemahan Anies Baswedan

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif menyebut tim panelis fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI, menginginkan sosok yang dapat mengimbangi Anies Baswedan.

“Peran wagub akan mengisi kelemahan gubernur selama ini,” kata Syarif saat dihubungi, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Para cawagub DKI sebelumnya harus menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Saat fit and proper test tim panelis menghadirkan sejumlah tokoh, mulai dari pengamat hingga akademisi. Kata Syarif, hal itu guna meminta masukan mengenai isu yang ditanyakan kepada cawagub.

Syarif menyebut beberapa isu itu yakni mengenai perencanaan dan penyerapan APBD DKI, kebijakan percepatan pembangunan dan aspirasi kalangan pengusaha dan pelaku UMKM terutama PKL.

“Selanjutnya, polarelasi politik partai dan konflik tata ruang dan lingkungan hidup serta pengentasan kemiskinan,” ucap dia.

Oleh karena itu, dia menilai nantinya, wagub terpilih banyak memikul beban sebagai eksekutor.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

4 Kebijakan Anies Usai Ditinggal Sandi hingga yang Menuai Kontroversi

Liputan6.com, Jakarta – Memimpin Jakarta sendirian, itulah yang dilakukan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI sepeninggal Sandiaga Uno yang memilih mendampingi Prabowo sebagai cawapresnya di Pilpres 2019.

Kurang lebih 7 bulan sudah, terhitung dari Agustus 2018, Anies menata Ibu Kota tanpa seorang wakil gubernur. Satu harapannya untuk sosok yang akan menemaninya memimpin DKI Jakarta, kerja keras dan all out.

“Kemudian kalau (di) Jakarta harus mau kerja keras, jadi jangan tanggung. Harus all out, tuntas,” kata Anies.

Sempat diwarnai tarik ulur antara Gerindra dan PKS selaku partai pengusung, kini dua nama telah dipastikan akan memperebutkan posisi orang nomor 2 di DKI Jakarta sebagai pendamping Anies Baswdean. Mereka adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaiku. Fit and proper test juga sudah dilakukan.

Sejak ditinggal Sandi sejak Agustus 2018, tak sedikit kebijakan penting telah diwujudkan untuk mengubah wajah Jakarta oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Tidak hanya perubahan drastis dari sisi pembangunan di perkotaan maupun birokrasi, kebijakannya dengan merotasi ribuan pejabat di lingkungan Pemprov DKI belakangan ini masih jadi sorotan. Bahkan ada yang menilainya kebijakan tersebut berbau politis.

Berikut sejumlah kebijakan Anies Baswedan selama memimpin Jakarta sendiran dalam hal menata Ibu Kota sekaligus yang tuai kritikan:

2 dari 6 halaman

1. Rotasi Ribuan Pejabat DKI

Tercatat ada sekitar 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang dirotasi, Senin, 25 Februari kemarin di halaman Balai Kota. Terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II (setingkat kepala dinas), 274 administrator atau eselon III (setingkat camat) dan 836 pengawas atau eselon IV (setingkat lurah).

Banyak pihak yang menilai kebijakan tersebut sangat kental aroma politis. Salah satunya diungkap oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.

Pras menduga pencopotan pejabat DKI yang dilakukan Anies karena faktor like and dislike.

“Ini aneh ini buat saya dan tempat-tempat itu kok berbaunya politis sekali,” ujar Prasetio di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa, 26 Februari 2019.

Perombakan jabatan di level kepala dinas memang menjadi hak diskresi gubernur. Namun, lanjut Pras, pencopotan pejabat eselon III seperti camat dan eselon IV dinilai tidak bijak.

Terkait tudingan tersebut, Anies pun angkat bicara. Di sisi lain Anies mengatakan, dirinya tak bisa melarang siapapun untuk mengemukakan pendapat. Namun, perihal rotasi serta mutasi yang dilakukannya terhadap jajarannya didasarkan atas evaluasi kinerja, bukan personal.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya,” ungkap Anies Baswedan.

3 dari 6 halaman

2. Copot Pejabat DKI Terlibat Jual Beli Jabatan

Selain rotasi jabatan, mantan Menteri Pendidikan era Presiden Jokowi ini belum lama ini menyatakan akan mencopot pejabat Pemprov DKI Jakarta bila terbukti terlibat dalam jual beli jabatan lurah dan camat.

Dia menyebut itu bentuk penyuapan jika pejabat memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan kedudukan.

“Kalau dia tidak lapor dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot. Karena berarti itu penyuapan,” kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Akan tetapi, Anies menyebut itu pemerasan bila terdapat pejabat dipaksa untuk memberikan kepada oknum ketika proses rotasi.

4 dari 6 halaman

3. Serahkan 500 Sertifikat Tanah

Bertempat di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan 500 sertifat tanah kepada warga Cipayung dan Makasar. Penyerahan sertifikat berdasarkan arahan dari program pemerintah pusat.

Selain itu, lanjut Anies, sertifikat tersebut merupakan bentuk kepastian hukum, sehingga tidak mudah untuk diakui oleh pihak lain.

“Jangan sampai Bapak Ibu terima sertifikat, habis itu ada yang datang dengan iming-iming, malah langsung dijual. Malah langsung laku, langsung gak punya tanah lagi nanti,” kata Anies Baswedan, Kamis (18/2/2019).

5 dari 6 halaman

4. Resmikan 3 JPO Senilai Rp 53 M

JPO Gelora Bung Karno dan JPO Bundaran Senayan, dua jembatan yang kini telah direvitalisasi oleh Anies Baswesdan. Selain untk menghadirkan fasilitas untuk masyarakat, Anies menyebut JPO dapat menjadi salah satu ikon Ibu Kota.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, JPO Bundaran Senanya, JPO GBK dan JPO Polda Metro secara resmi dibuka,” ucap Anies di Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Tak seperti JPO pada umumnya, dua jembatan yang baru saja diresmikan ini memiliki sejumlah kelebihan. Di antaranya memiliki lampu LED dan lampu sorot warna warni RGB, CCTV 24 jam, tong sampah, dan disertai lift yang ramah wanita hamil dan penyandang disabilitas.

“Saya selalu menggarisbawahi (JPO) dirancang untuk bisa ramah bagi disabilitas. Kesataraan fasilitas bagi semua warga ibu kota, kususnya penyandang disabilitas,” ujar dia.

6 dari 6 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pakai PLTS di Atap Rumah, Tagihan Listrik Menteri Jonan Berkurang Rp 1,4 Juta per Bulan

Liputan6.com, Jakarta Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atap bangunan (Rooftop) terbukti menciptakan penghematan. Salah satu buktinya pada rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Kepala Biro Umum Kementerian ESDM Endang Sutisna mengatakan, sejak dipasang pada Juli 2018, PLTS atap bangunan di rumah dinas Menteri ESDM menciptakan nilai penghematan hingga Rp 1,4 juta per bulan.

Jika dibandingkan dengan konsumsi listrik pada rumah dinas Menteri ESDM, kontribusi PLTS berada pada nilai 20 persen dari total konsumsi listrik per bulan.

“Untuk penghematannya berkisar dari Rp 1 juta hingga Rp 1,4 juta per bulannya,” ‎kata‎ Endang, dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (1/3/2019).

‎PLTSRooftop yang dipasang rumah dinas di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan tersebut berkapasitas sebesar 10 kilo Watt peak(kWp), dengan rata- rata produksi tenaga listrik per bulan pada sepanjang 2018 untuk masing-masing rumah sebesar 5.200 kWh.

Endang menambahkan, penghematan juga terjadi pada rumah dinas Wakil Menteri ESDM di Jalan Brawijaya, dan rumah Sekjen Kementerian ESDM di Jalan Sriwijaya. Kapasitasnya sama, terpasang PLTS Rooftop 10 kWp pada masing-masing rumah dinas tersebut,

“Peghematannya juga sekitar angka tadi (Rp 1 juta hingga Rp 1,4 juta per bulan),” ujarnya.

2 dari 2 halaman

Lokasi lain

Menurut Endang, sejak 2017, lingkungan kantor dan rumah dinas Kementerian ESDM telah menggunakan pembangkit PLTS atap rumah, untuk mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan. Kementerian ESDM tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelopor pemanfaatan tenaga surya.

PLTS ini juga terpasang pada gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan kapasitas 150 kilowatt peak (kWp). Pemanfaatan energi surya itu sudah berjalan selama 26 bulan, tepatnya sejak Januari 2017.

Pada tahun tersebut PLTS berkontribusi sebesar 25 persen dari total konsumsi listrik per bulan, dengan angka penghematan yang diperoleh setiap bulan sebesar Rp 11,5 juta.

Seiring dengan penghematan energi listrik pada gedung kantor dan rumah dinas ESDM dengan menggunakan PLTS Rooftop, semenjak akhir tahun 2018 Kementerian ESDM kembali melanjutkan pemasangan PLTS rooftop tersebut pada rumah dinas Eselon 1 lainnya sebanyak 4 unit, dengan kapasitas 5 kWp sampai dengan 10 kWp.