Novel Baswedan Menolak Tim Penyidik Gabungan

Jakarta – Layar hitung menampilkan angka 634 merujuk pada jumlah hari sejak teror penyiraman air keras pada Novel Baswedan. Jumlah hari itu terhitung sejak 11 April 2017 hingga 15 Januari 2019.

Perangkat itu dibuat Wadah Pegawai (WP) KPK untuk menunjukkan belum terungkapnya siapa sebenarnya pelaku yang meneror Novel tersebut. Novel pun menggugat.

“Ketika setiap teror yang tidak diungkap maka potensi yang terjadi adalah perbuatan itu akan berulang,” kata Novel di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019).

Ucapan Novel itu merujuk pada teror yang baru terjadi di awal tahun 2019 di mana kedua rumah pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, dipasangi bom pipa paralon palsu dan dilempar molotov. Novel menyebut teror yang dialaminya dan para pimpinan KPK serta para pegawai KPK sebelumnya merupakan serangan pada institusi yaitu KPK.

Kembali soal urusan teror pada Novel. Dalam perjalanan waktu yang akan genap 2 tahun pada 11 April 2019 itu bukan berarti Polri melipat tangan saja. Berbagai upaya dilakukan polisi untuk mencari pelaku hingga sempat menangkap sejumlah orang, yang kemudian dilepas karena menurut polisi tidak terlibat. Mereka yang ditangkap itu disebut polisi sebagai mata elang.

Apa itu mata elang? Bisa dicek di tautan berita di bawah ini:

Setelahnya garis waktu pengusutan kasus itu berisi rasa pesimistis Novel, permintaan Novel agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), Komnas HAM dan Ombudsman yang ikut mengusut, hingga upaya polisi yang terus menerus belum berbuah hasil. Sampai pada akhirnya pada Selasa, 8 Januari 2019, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meneken surat perintah pembentukan tim gabungan untuk mengungkap kasus itu.

“Surat perintah tersebut adalah menindaklanjuti rekomendasi tim Komnas HAM dalam perkara Novel Baswedan,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri pada Jumat, 11 Januari 2019.

Kami meminta untuk dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, bukan tim penyidik dan penyelidik. Bedanya apa dengan tim yang sebelumnya?Novel Baswedan

Tim itu disebut Iqbal dibentuk setelah rekomendasi dari Komnas HAM diterima. Rekomendasi itu ditujukan kepada Kapolri, KPK, dan Presiden. Untuk Kapolri, Komnas HAM meminta segera dibentuk tim gabungan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal kepolisian untuk mencari fakta dan mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel secara cepat dan efektif sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tim itu diketuai Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis dengan wakil Karobinops Bareskrim Polri Brigjen Nico Afinta serta jajaran penyidik dan penyelidik polisi. KPK pun disertakan dalam tim itu antara lain lima orang dari bagian penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan internal. Selain itu, 7 orang pakar dilibatkan yaitu mantan Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, Ketua Setara Institute Hendardi, komisioner Kompolnas Poengky Indarti, serta komisioner Komnas HAM Nur Kholis dan Ifdhal Kasim.

“Surat perintah tim gabungan untuk kasus Novel Baswedan berlaku untuk enam bulan,” imbuh Iqbal.

Namun pembentukan tim itu langsung memunculkan beragam komentar dari kancah perpolitikan lantaran berdekatan dengan Pemilu 2019. Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai ada unsur politik di balik pembentukan tim itu, sedangkan pihak Jokowi-Ma’ruf Amin menepisnya, termasuk dari Mabes Polri.

“Beberapa pihak eksternal juga melakukan pengawasan dan penguatan seperti Ombudsman, Kompolnas, terakhir Komnas HAM. Mungkin kebetulan saja dekat dengan pesta demokrasi. Tapi tidak ada kaitan sama sekali,” kata Iqbal pada Senin, 14 Januari 2019.

Sementara itu KPK berharap banyak pada tim itu. Harapannya tentu agar pelaku tertangkap.

“Ketika ada tim yang dibentuk dengan unsur yang lebih kuat dan lebih luas, meskipun pasti akan kita dengar juga kritik dan saran terhadap tim ini, KPK berharap tim tersebut bisa berujung pada ditemukannya pelaku penyerangan Novel,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (11/1/2019).

Lalu bagaimana tanggapan Novel sebagai korban?

“Kami meminta untuk dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, bukan tim penyidik dan penyelidik. Bedanya apa dengan tim yang sebelumnya?” gugat Novel.

Namun Novel tetap menanti hasil kerja tim gabungan Polri itu. Dia menyebut penyidikan polisi sebelumnya tidak sungguh-sungguh.

“Tentu kita semua akan menilai tim ini bekerja dengan benar atau tidak. Indikatornya adalah ini bisa diungkap dengan benar,” ucap Novel.

Novel malah khawatir pembuktian kasus itu dibebankan padanya sebagai korban. Dia pun berharap tim gabungan Polri itu tidak hanya sekadar formalitas memenuhi rekomendasi Komnas HAM.

“Sejak kapan ada penyidikan investigasi perkara penyerangan yang beban pembuktian dibebankan pada korban. Sejak kapan teror yang diduga ada aktor intelektualnya tapi dimulai dari motif dulu. Di dunia rasanya tidak ada,” ujar Novel.

Terlepas dari itu Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi telah menyerahkan laporannya mengenai pengusutan kasus itu ke KPK. Laporan itu berisi pemantauan kasus penyiraman air keras yang disusun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama LBH Jakarta, KontraS, Lokataru Foundation, ICW, LBH Pers, PSHK AMAR, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, serta PUKAT UGM. Laporan itu diserahkan Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa pada pimpinan KPK.

(dhn/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Milan Bakal Lakukan Apa Saja Demi Kalahkan Juve

JeddahAC Milan bakal berhadapan dengan Juventus di Supercoppa Italia. Rossoneri akan melakukan apapun agar pulang dengan trofi.

Duel antara Milan dan Juventus bakal berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (17/1/2019) dinihari WIB. Terakhir kali kedua tim bertemu di Supercoppa Italia pada 2016.

Milan saat itu menang lewat adu penalti, setelah kedua tim bermain imbang 1-1 sampai extra time.

Bek Milan, Alessio Romagnoli, sudah siap menyambut laga ini. Dia juga mengatakan bahwa Rossoneri bakal melakukan apa saja demi memenangi pertandingan.
“Saya punya perasaan yang bagus. Sangat menyenangkan berada di sini bermain dalam kompetisi penting seperti ini. Kami sudah mempersiapkan dengan baik dan kami akan melakukan segalanya untuk menang,” kata Romagnoli seperti dikutip dari situs resmi Milan.

Milan sempat mengalami penurunan performa di bulan Desember 2018. Tim besutan Gennaro Gattuso menjalani lima laga beruntun tanpa kemenangan: tiga imbang dan dua kalah. Milan juga cuma mampu cetak satu gol dari lima laga.

Kondisi Milan mulai membaik pada pertandingan terakhir di 2018 dengan mengalahkan SPAL 2-1. Milan kembali menang di pertandingan pertamanya pada 2019 dengan mengalahkan Sampdoria 2-0 lewat extra time di 16 besar Coppa Italia.

“Ini (Supercoppa Italia) bisa menjadi titik balik musim kami. Kami tahu menghadapi salah satu tim terkuat di Eropa. Kami menghormati Juve, tetapi kami juga menyadari kualitas kami,” Romagnoli menambhakan.

“Karena itu, kami harus memastikan bahwa Milan menyusahkan mereka. Ini adalah pertandingan satu leg dan apa pun bisa terjadi,” tegasnya.

(ran/rin)


Demi Cepat Adaptasi di Arsenal, Torreira Tekun Belajar Bahasa Inggris

London – Inggris menjadi negara baru yang disambangi Lucas Torreira untuk berkarier di sepakbola. Bagaimana cara gelandang Arsenal itu adaptasi?

Torreira menjadi bagian Arsenal pada musim panas 2018. Meriam London mendatangkan pria asal Uruguay itu dari Sampdoria dengan harga 26,4 juta pound sterling.

Inggris adalah negara asing kedua untuk Torreira setelah lima tahun di Italia. Dia langsung berusaha keras belajar bahasa Inggris demi mempercepat adaptasi dengan lingkungan di London dan rekannya di Arsenal.


“Yah, saya harus mengatakan itu tidak mudah karena ini adalah kehidupan baru bagi saya, tetapi saya memiliki sikap yang benar, berusaha keras untuk itu dan saya beradaptasi dengan kehidupan di Inggris dan tentu saja bahasanya,” Kata Torreira, dikutip dari situs resmi Arsenal.

“Saya belajar sangat keras karena saya pikir itu sangat penting. Ini bukan hanya fakta bahwa saya di sini, saya juga memerlukan bahasa untuk dapat berkomunikasi dengan rekan satu tim saya di lapangan,” tegasnya.

Pemain 22 tahun ini juga terkesan dengan kota London. Torreira merasa tak akan pernah bosan untuk tinggal di ibu kota Inggris.

“Ini adalah kota yang fantastis. Ada segalanya dan tidak mungkin kamu bosan di sini. Saya sungguh sangat senang,” Torreira mengungkapkan.

“Juga untuk cinta yang diberikan para fans membuat saya merasa sangat senang. Saya berusaha memberikan yang terbaik setiap kali dapat kesempatan bermain,” sambungnya.

Torreira tercatat sudah main 28 kali untuk Arsenal di semua ajang. Sebagai gelandang bertahan, dia mampu menyumbang dua gol dan dua assist.

(ran/rin)


Menanti Adu Peluru Capres-Cawapres di Debat Perdana

Liputan6.com, Jakarta – Tahapan pemilihan presiden (pilpres) 2019 akan memasuki tahapan baru. Menunggu hitungan jam, debat pilpres perdana akan digelar Kamis 17 Januari 2019. KPU memastikan persiapan untuk itu telah rampung 100 persen. Lokasi, rundown acara, tamu undangan, hingga moderator dan panelis sudah siap semuanya. 

Tak hanya KPU, pihak yang akan bertarung juga menyatakan kesiapannya. Baik pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin, maupun penantangnya paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Keduanya menyatakan siap tempur dan telah menyiapkan sejumlah amunisi yang siap digeber di panggung debat pilpres nantinya.  

Koordinator tim debat Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya telah menyiapkan senjata ‘khusus’ yang akan dipakai dalam debat perdana.  Dua peluru itu adalah kasus HAM dan korupsi.

Karding menyebut, kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Prabowo Subianto bakal dibawa Jokowi-Ma’ruf Amin. Selama ini, nama Prabowo kerap diseret dalam dugaan penculikan aktivis saat menjadi Danjen Kopassus.

“Yang pertama soal kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan Pak Prabowo,” ujar Karding melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Kasus kedua, diduga mengkaitkan nama sang cawapres Sandiaga Uno. Nama bekas Wagub DKI Jakarta itu pernah disebutkan sebagai pemilik PT Duta Graha Indah (DGI) oleh mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin.

“Kedua tentu, kita melihat bahwa KPK telah bekerja menggunakan kewenangannya untuk mengusut kejahatan atau korupsi korporasi. Saya kira salah satu yang mesti menjadi pertanyaan publik selama ini adalah kasus yang menimpa PT DGI di mana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02,” kata Karding.

KPK masih mengusut kasus kejahatan korupsi korporasi PT DGI. KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata RS Universitas Udayana sejak 5 Juli 2017. Proyek tersebut diduga memakan kerugian negara hingga Rp 25 miliar. Diduga ada enam proyek yang terlibat.

Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring ini diketahui bermitra dengan Permai Grup milik terdakwa korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

Karding menilai momentum debat itu menjadi tempat Prabowo dan Sandiaga untuk menjelaskan dua hal tersebut ke publik.

“Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” tandasnya.

Seakan tak mau kalah, tim pasangan calon nomor 02 juga telah menyiapkan hal yang sama. Mereka mengaku sudah menyiapkan setidaknya empat peluru yang akan digunakan menyerang kubu lawan di debat pilpres perdana ini.

Pertama adalah kasus penyelesaian HAM masa lalu. Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyatakan, ini merupakan bahan materi debat yang akan disampaikan.

“Bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian kasus-kasus terkait orang hilang,” kata Nasir saat dihubungi Merdeka.com.

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung dari Komnas HAM yangdimana belum ditindaklanjuti.

Selain itu, senjata lain adalah soal  kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Cawapres Sandiaga mengungkapkan peluang mengangkat kasus tersebut di debat perdana terbuka lebar. Karena menurutnya, ini berkaitan dengan masalah korupsi yang sudah akut.

“Ada kemungkinan (bahas kasus Novel Baswedan) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut ada di stadium 4 kalau kanker, kalau penyakit sudah sangat kronis,” kata Sandiaga, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

Dia menuturkan, dengan mengangkat kasus-kasus yang sedang berjalan, justru akan lebih mudah. Karena akan langsung bersinggungan dengan rakyat.

Ketiga, Prabowo Sandi juga akann menjadikan isu teroris sebagai satu amunisi yang akan ditujukan ke kubu lawan,

Terakhir, untuk masalah hukum, soal transparansi dan akuntabilitas para penegak hukum juga menjadi fokus pihak Prabowo-Sandi di debat nanti.

Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyebut pihaknya, akan lebih menekankan dalam penegakan hukum yang adil juga ditentukan dari sikap pemimpin negara. Pasalnya, jika penguasanya tegas, maka hukum akan adil.

2 dari 3 halaman

Diharapkan Beri Solusi

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, debat Pilpres perdana pada 17 Januari mendatang akan menjadi daya tarik tinggi bagi publik.

“Publik jenuh dengan model kampanye kita tiga bulan belakangan ini tidak bicara soal isu-isu publik. Tidak bicara kepentingan besar publik. Tapi soal-soal yang kontroversial, yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik,” ucap Arya di kantornya, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Dia mengingatkan agar penantang, yakni Prabowo-Sandiaga menghadirkan alternatif. Bukan hanya kritik semata.

“Kita sebagai pemilih tentu berharap dalam debat nanti, bagi penantang dulu deh, bagi penantang harus menawarkan sesuatu alternatif. Bukan soal narasi-narasi, bukan soal kritik-kritik semata. Tetapi harus ada narasi alternatif atau solusi,” ungkap Arya.

Dia merujuk pada pidato kebangsaan Prabowo yang sangat emosional. Topik yang dibicarakannya juga sangat besar.

Padahal kalau penantang itu fokus pada beberapa isu yang kuat, Misalnya isu-isu ekonomi.

“Mungkin pidatonya sangat menarik. Tetapi kan isu yang dibicarakan sangat luas itu. Mungkin juga ingin menargetkan masa pemilih yang luas. Padahal menurut saya sebagai penantang lebih baik menggunakan isu-isu strategis, fokus isu penting,” jelas Arya.

Dia menyayangkan pidato Prabowo sangat emosional, penuh kritik kepada pemerintah. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo tak akan berpengaruh besar untuk menggaet massa mengambang atau swing voters.

“Kalau dari sisi efek, bagi pemilih yang swing atau yang belum menentukan pilihan, efek pidato itu tidak terlalu besar,” jelas Arya.

Salah satunya, karena isu yang dipilih. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo adalah isu Pemilu 2014.

“Soal utang, soal sumber daya dan isu-isu lainnya. Nah bagi pemilih yang dua tipikal, pemilih baru dan masih mungkin berubah dan yang belum menentukan pilihan, mereka sudah dengar itu juga sebelumnya. Dan mereka mungkin kurang tertarik,” jelas Arya.

Sedangkan untuk Jokowi-Ma’ruf, masih kata dia, harus juga bisa membangun dan menjawab pertanyaan publik mengapa mereka layak dipilih kembali. Apa capaiannya dan prestasinya. Itu yang menjadi penting bagi publik.

“Karena debat ini sebenarnya kalau kontestasinya ketat, yang sangat memperngaruhi adalah justru isu-isu yang, bukan isu-isu yang normatif tapi isu-isu yang punya daya pukul yang kuat,” tukas Arya.

Dia menilai, isu korupsi akan lebih seksi daripada yang lain. Dimana di 2018 banyak OTT yang dilakukan KPK.

“Jadi publik punya intensi yang sangat besar untuk mengetahui apa prioritas pemerintah terhadap pemberantasan korupsi,” kata Arya.

Selain itu, masih kata dia, korupsi yang dicermati adalah korupsi politik. Jadi ini yang ditunggu masyarakat.

“Terutama korupsi dari sisi korupsi politik. Apa yang ingin pemerintah lakukan untuk menangani tindak pidana korupsi itu. Saya kira isu korupsi tanpa menegasikan isu lainnya, jauh punya magnitude yang besar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut, kasus penculikan aktivis ’98 dan kasus penyidik KPK Novel Baswedan harus di angkat di debat capres-cawapres pada 17 Januari nanti. Pasalnya, kedua kasus ini menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia.

“Ini (kasus penculikan aktivis 98 dan kasus Novel Baswedan) menjadi tema penting yang harus diungkap kepada publik. Karena keduanya menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia. Keduanya, menyangkut pada calon-calon presiden,” ujar Boni Hargens saat dihubungi, Selasa 15 Januari 2019.

Boni menilai, kasus penculikan aktivis 98 selama ini dikaitkan dengan capres Prabowo Subianto. Oleh karena itu, komitmen Prabowo soal penuntasan masalah HAM wajib ditanyakan.

Bukan cuma Prabowo, kata Boni, Jokowi sebagai capres juga mesti tegas dalam mengusut kasus penghilangan paksa 13 aktivis ’98 yang hingga kini belum jelas penuntasannya.

“Bukan karena nama Prabowo Subianto ada di pusaran kasus itu, dengan tanpa penjelasan status hukum atau perannya, kecuali diberhentikan dari jabatan dan dipecat dari keanggotaannya sebagai TNI, melainkan karena ini beban sejarah yang berat maka harus dituntaskan,” tuturnya.

Selain itu, dalam forum debat, kedua capres harus dimintai komitmen untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan. Menurutnya, meski kasus Novel terjadi pada era pemerintahan Jokowi, namun beban sejarahnya berbeda.

“Hal yang membedakan secara signifikan adalah kasus penghilangan paksa atas aktivis ‘98 sudah terjadi selama hampir 20 tahun sejak reformasi. Sementara, kasus Novel Baswedan terjadi dua tahun setelah pemerintahan Jokowi,” terangnya.

“Kasus Novel Baswedan memang terjadi pada era Jokowi, tetapi sudah ada lembaga yang bekerja. Saya mengapresiasi langkah Polri yang telah membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk mengusut kasus Novel Baswedan,” tegas Boni.

Boni pun berharap Presiden Jokowi juga berani membentuk tim gabungan investigasi untuk menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Pasalnya, sampai saat ini, kasus itu masih dalam posisi terkatung-katung.

“Membiarkan kasus ini (kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998) tanpa solusi, tanpa komitmen, dan tanpa kerangka penyelesaian yang jelas, sama saja dengan menyimpan belati di tubuh kekuasaan. Sewaktu-waktu akan melukai, menciderai bahkan menyayat demokrasi kita,” pungkas Boni.

3 dari 3 halaman

6 Segmen

Debat perdana pilpres akan mengusung tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. KPU memastikan sudah menyiapkan segela keperluan untuk acara tersebut.

Ira Koesno dan Imam Priyono dipilih sebagai moderator. KPU juga telah menunjuk enam nama panelis. Mereka adalah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, dan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik. Selanjutnya, ada nama Bivitri Susanti dan Margarito Kamis yang merupakan ahli tata negara. Terakhir adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

“Sudah, sudah beres, secara teknis dapat kami sampaikan bahwa persiapan debat pertama lancar tidak ada kendala yang berarti,” kata Komisioner KPU Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019.

Persiapan lainnya, KPU juga sudah memberikan kisi-kisi debat. jumlah kisi-kisi soal debat capres cawapres mencapai 20 pertanyaan terkait tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, sebagai pihak penyelenggara, keputusan KPU terkait bocoran daftar pertanyaan di debat perdana ini bukan keputusan pribadi. Keputusannya disepakati bersama kedua kubu capres.

“Karena pengalaman di banyak tempat sering terjadi, jadi kami ambil putusan itu. Pesan penting kami tidak ingin ada paslon yang dipermalukan,” jelas Arief.

Debat perdana akan diisi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi kandidat. Segmen kedua dan ketiga menjawab pertanyaan dari para pakar.

Segmen keempat dan kelima adalah debat antarkandidat dengan pertanyaan yang diajukan masing-masing paslon. Dan terakhir segmen keenam ada closing statement dari masing-masing paslon.

Sebelum hari H coblosan 17 April mendatang, KPU rencananya akan melaksanakan debat hingga lima kali.

Debat perdana digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Debat akan disiarkan langsung oleh TVRI, RRI, KOMPASTV, dan RTV.

Debat kedua, akan dilakukan satu bulan setelahnya atau pada 17 Februari 2019. Debat kedua merupakan debat antarcapres saja dan akan dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Debat akan disiarkan oleh RCTI, GTV, MNC, dan INEWS.

Debat ketiga akan dilaksanakan satu bulan setelahnya, yaitu 17 Maret 2019. Debat masih akan diadakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Debat ketiga ini merupakan debat antarcawapres. Stasiun televisi yang akan menyiarkan adalah TransTV, Trans7, dan CNN.

Lalu, debat keempat akan berlangsung pada 30 Maret 2019 di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan. Debat ini kembali dilakukan antarcapres. SCTV, Indosiar, dan MetroTV akan menjadi stasiun televisi yang menyiarkan debat.

Terakhir, debat kelima akan dilangsungkan pada awal April 2019 dengan tanggal yang belum ditentukan.

Lokasi debat juga belum diputuskan. Namun, ada empat stasiun televisi yang akan menyiarkan debat, yaitu TVOne, ANTV, BERITASATU, dan NET.

Gelaran debat kelima atau terakhir ini akan kembali dilakukan berpasangan, yaitu capres dan cawapres.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pengertian Hukum Adalah dan Jenis-jenisnya yang Harus Dipelajari Biar Tak Salah Kaprah

Liputan6.com, Jakarta Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini sebagai bentuk penegasan yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan Negara Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

Sudah di jelaskan dalam Pancasila yang kelima berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Pernyataan ini berhubungan langsung dengan norma hukum yang menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Namun apakah hukum itu? Berikut Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, penjelasan mengenai pengertian hukum dan jenis-jenisnya, Selasa (15/1/2019).

2 dari 5 halaman

Hukum Adalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjeleskan Hukum adalah hu·kum/ peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4 keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

Sementara menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi. Karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang semua warga negaranya wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi.

Norma hukum adalah salah satu norma yang berdasar pada peraturan pemerintah setempat. Sanksi yang bisa ditimbulkan dari pelanggaran norma ini bersifat tegas, mengikat dan memaksa. Bisa disimpulkan kalau hukum adalah kumpulan norma dan sanksi untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi semua masyarakat. Bisa dibayangin kalau Indonesia nggak punya hukum yang mengikat warga negaranya, bakalan hancur negara ini.

3 dari 5 halaman

Pelanggaran Hukum

Sering kamu lihat di TV ada kasus pembunuhan, penculikan, perampokan dan yang lainnya. Perilaku itu termasuk hal yang melanggar hukum di Indonesia. Kegiatan-kegiatan itu sering kita sebut dengan nama pelanggaran hukum. Hukum adalah sesuatu yang harus dipatuhi namun saat ini, hampir setiap hari kita mendapat kabar, atau bahkan melihat sendiri pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan nggak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, bukan untuk dilanggar oleh masyarakat.

4 dari 5 halaman

Sanksi hukum bagi yang melanggar

Sanksi yang ditimbulkan dari norma hukum bersifat tegas dan nyata. Tegas suatu hukum adalah sudah ada sanksi dari aturan yang dilanggar yang dibuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 10 KUHP, ada 2 hukuman yaitu hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokok adalah hukuman yang sudah diputuskan dalam persidangan mulai dari hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara.

Nyata hukum adalah aturan yang sudah ditetapkan untuk si pelaku ditetapkan jumlahnya. Dalam pasal 338 KUHP, disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sanksi hukum diberikan oleh lembaga-lembaga peradilan yang berwenang, sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat yang ada di sekitar si pelaku.

5 dari 5 halaman

Jenis jenis hukum di Indonesia

1. Hukum publik

Hukum Publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga Negara dengan Negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat peraturan hukum atau yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya dan warga negararanya seperti hukum pidana.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Fungsi hukum pidana umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, meyelenggarakan tahta pada masyarakat.

2. Hukum Privat

Hukum Privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum privat meliputi hukum perdata.

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Dalam hukum ini, asas pokok otonomi warga negara merupakan milik dirinya sendiri jadi mereka berhak mempertahankan kehendak mereka sendiri.


Reporter: Heri Setiawan

Jadwal Liga Italia Pekan ke-20: Roma Jamu Torino di Olimpico

Liputan6.com, Jakarta – Jadwal Liga Italia Serie A pekan ke-20 baru akan dimulai Sabtu (19/1/2019). Seri A kembali bergulir setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru. Berbeda dengan Liga Spanyol dan Liga Inggris yang sudah memulai kompetisi mereka lebih dulu.

Pertandingan pertama jadwal Liga Italia Giornata 20 akan mempertemukan Serigala Ibukota, AS Roma, lawan tim asal kota Turin, Torino, di Stadion Olimpico Roma, sabtu (19/1/2019). Tuan rumah berada di atas angin karena baru menang 4-0 atas Entella di Piala Italia.

Roma saat ini berada di posisi keenam dengan 30 poin. Jika mereka dapat meraih tiga poin, Roma akan naik dua tingkat ke posisi empat klasemen sementara, menyalip AC Milan diposisi lima dan menggusur Lazio di posisi keempat.

Laga lain yang akan tersaji pada giornata ke-20 adalah duel Inter Milan vs Sassuolo Inter Milan selaku tuan rumah tentu akan mengamankan tiga poin mereka dikandang untuk terus membuntuti Napoli di peringkat kedua dengan 39 poin.

Berikut selengkapnya Jadwal Liga Italia  Serie A Giornata ke-20:

2 dari 3 halaman

Sabtu-Minggu

Sabtu, 19 Januari 2019

21.00 WIB AS Roma vs Torino

Minggu, 20 Januari 2019

00.00 WIB Udinese vs Parma

02.30 WIB Inter MIlan vs Sassuolo

18.30 WIB Frosinone vs Atalanta

21.00 WIB SPAL vs Bologna

21.00 WIB Fiorentina vs Sampdoria

3 dari 3 halaman

Senin-Selasa

Senin, 21 Januari 2019

00.00 WIB Cagliari vs Empoli

02.30 WIB Napoli vs Lazio

21.00 WIB Genoa vs AC Milan

Selasa, 22 Januari 2019

02.30 WIB Juventus vs Chievo

(Fatur Rahman/Mg)

Saksikan video pilihan di bawah ini

Pemerintah Hapus Surat Keterangan Tidak Mampu di PPDB 2019

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat aturan baru untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019/2020. Perubahan itu adalah dihapuskannya mekanisme Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Aturan baru itu dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020. SKTM ini sebelumnya digunakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa tahun ini kondisi kemampuan ekonomi keluarga peserta didik dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah/Pemerintah daerah. Selain soal SKTM, tidak banyak perubahan signifikan di PPDB 2019.

Pada tahun ajaran baru mendatang, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5 persen). Muhadjir menegaskan bahwa PPDB tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan.

“Sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus juga mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi, secara menyeluruh,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulis dari Kemendikbud, Selasa (15/1/19).

Muhadjir menjelaskan bahwa kualifikasi akademik tidak menjadi pertimbangan utama dari penerimaan peserta didik baru. Walaupun itu juga dimungkinkan, pertimbangan utama dalam PPDB adalah domisili peserta didik dengan sekolah.

“Memang ada jalur akademik dan perpindahan, tetapi sebetulnya itu sifatnya darurat,” jelasnya.

Regulasi PPDB untuk tahun ajaran 2019/2020 ini terbit lima bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa membuat petunjuk teknis. Kemudian pemerintah daerah juga didorong untuk menetapkan zonasi di wilayah masing-masing, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan PPDB yang dijadwalkan akan dimulai pada bulan Mei 2019.

“Kita sebetulnya sudah punya rancangan zona, tapi yang memiliki kewenangan menetapkan itu pemerintah daerah,” kata Muhadjir.

Dia meminta agar pemerintah daerah dapat memastikan sekolah terhindar dari praktik jual beli kursi atau titipan, ataupun tindakan pelanggaran lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Bilamana terdapat unsur pidana seperti pemalsuan dokumen maupun praktik korupsi, maka Kemendikbud mendorong agar dapat dilanjutkan ke proses hukum.

“Nanti akan kita tindaklanjuti, ada surat edaran kepada daerah, hal-hal yang harus dimasukkan ke dalam juknis, yang belum tercantum di dalam Permendikbud,” tutupnya.
(imk/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jalani Uji Laik, Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Tersambung Penuh

Liputan6.com, Jakarta Setelah beroperasi secara fungsional pada periode libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 7 (Sei Rampah-Tebing Tinggi) menjalani uji laik pada tanggal 10 dan 11 Januari 2019. Uji laik ini merupakan kewajiban sebelum suatu ruas tol resmi beroperasi penuh.

Uji laik ini dilakukan sejumlah unsur terkait antara lain dari Ditjen Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Balai II Pengelola Transportasi Darat Medan, dan Korlantas.

“Meskipun ada beberapa hal kecil yang perlu disempurnakan yaitu perbaikan rounding, saluran air dan penambahan rumput di lereng jalan tol. Dan ini akan diselesaikan dalam waktu kurang dari dua minggu,” ujar Direktur Utama PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT) Agus Suharjanto, Selasa (15/1/2019).

“Mudah-mudahan izin laik fungsi dan operasional segera kita dapatkan,” sambung dia.

Terbentang sepanjang 9,3 kilometer, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 7 (Sei Rampah-Tebing Tinggi) merupakan seksi terakhir ruas Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi yang telah selesai pembangunannya pada Desember 2018 lalu.

Sementara Seksi 2-6 (Kualanamu-Sei Rampah) telah dioperasikan sejak Oktober 2017 dan Seksi 1 (Tanjung Morawa-Parbarakan) telah dioperasikan sejak Agustus 2018. Keseluruhan ruas tol ini dikelola oleh PT JMKT yang merupakan kelompok usaha dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Diharapkan, dalam Triwulan I 2019 ini, Seksi 7 (Sei Rampah-Tebing Tinggi) dapat beroperasi penuh. Jika sudah dapat beroperasi penuh, keberadaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dinilai dapat mempersingkat flat waktu tempuh Medan-Tebing Tinggi, dari 2-3 jam menjadi sekitar 1 jam.

Selain itu, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi juga diperkirakan bisa memperlancar arus transportasi dan logistik antara Kota Medan, Bandara Internasional Kualanamu, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke, dan Kawasan Pariwisata Danau Toba.

2 dari 2 halaman

Waskita Karya Targetkan Jual 5 Ruas Tol pada 2019

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) akan menawarkan 18 ruas tol miliknya kepada investor. Pada 2019, lima ruas tol ditargetkan bisa dijual kepada pihak swasta.

Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk, I Gusti Ngurah Putra mengatakan, langkah bisnis perseroan dengan menjual ruas tol sebagai salah satu langkah untuk menjaga keuangan Waskita Karya tetap sehat. Selain itu, bisnis utama dari Waskita sebenarnya yaitu sebagai kontraktor, bukan operator tol.‎

“Kami bicara institusi keuangan selalu bicara, bagaimana me-maintenance keuangan Waskita tetap sehat. Kalau divestasi enggak jalan, Waskita tak mampu lagi investasi karena strategi awal Waskita masuk tol bukan sebagian operator tol tapi developer maka Waskita terus me-leverage asetnya bukan sebagai operator,” ujar dia di Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Namun, Putra belum bisa memastikan ruas tol mana saja yang akan dijual terlebih dulu. Menurut dia, ruas tol yang ditawarkan akan diprirotaskan pada tol yang sudah selesai pembangunannya.

“Terutama sudah operasi, sudah serah terima, sudah 100 persen, supaya tidak ada dispute. Kapan realisasinya saya juga enggak tahu,” kata dia. 

Sementara itu, Direktur Keuangan Waskita Karya Haris Gunawan menyatakan, pada tahun ini setidaknya ada 5 ruas tol yang dijual kepada investor. Untuk ruas tolnya, akan diserahkan kepada investor ingin membeli ruas tol yang mana sesuai dengan minat dan perhitungan bisnisnya.

“Kalau target cash belum bisa bicara. Tapi divestasi tahun ini targetnya 5 ruas tol yang ingin kita capai, kalau bisa lebih itu kita harapkan,” tandas dia.

Adapun 18 ruas tol Waskita Karya antara lain Depok-Antasari,‎ Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu,‎ Bogor-Ciawi-Sukabumi, Pemalang-Batang, Tol Krian Legundi-Bunder, ‎Kayu Agung-Palembang-Betung,‎ Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, Medan-Kualanamu-Tebinggi Tinggi.

Selain itu, ada Tol Pejagan-Pemalang, Pasuruan-Probolinggo, Jakarta-Cikampek Elevated, Probolinggo-Banyuwangi, Cimanggis -Cibitung, Cibitung-Cilincing, Kanci-Pejagan, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, dan Semarang-Batang.

Wakil Ketua TKN Jokowi Tantang Kubu Prabowo Beberkan Rekam Jejak Selama Ini

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, Johnny G Plate meminta pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno untuk membuka rekam jejaknya. Hal itu penting agar masyakarat mengetahui rekam jejak pasangan calon dari masing-masing kubu.

“Sedangkan pesaing Pak Prabowo dan Pak Sandiaga masyarakat menilai dan kami harapkan untuk membuka seluruh rekam jejaknya sehingga masyarakat mempunyai informasi yang berimbang,” kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Dia mengatakan, Jokowi memiliki rekam jejak yang cukup baik. Mulai dari tak ada rekam jejak korupsi hingga soal penanganan terorisme. Jokowi, lanjut dia, juga tidak pernah terkait masalah HAM.

“Tidak terkait masalah terorisme dalam rekam jejaknya. Karenanya kita percaya tokoh sebersih ini yang dibutuhkan oleh Indonesia,” ujar Johnny tantang Prabowo.

2 dari 3 halaman

Kinerja Baik

Menurut dia, Jokowi juga memiliki kinerja yang cukup baik dalam pemberantasan terorisme. Itu terlihat dari stabilitas politik Indonesia yang baik.

“Program lanjutan Pak Jokowi yang sampai saat ini dirasakan masyarakat, di mana stabilitas politik kita baik tindakan terorisme tanpa kompromi baik terorisme dalam negeri maupun terorisme global terorisme antar negara,” ucap Johnny.


Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

OPINI: 4 Tantangan Mengelola Masalah Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Saya menyimak pidato Kenegaraan Pak Prabowo semalam melalui laman Youtube. Saya menganalisis sesuai dengan kapasitas sebagai ekonom dan pengelola dana.

Pak Prabowo memulai pidato yang berapi-api dengan penderitaan anak bangsa yang terlilit utang sehingga sampai bunuh diri. Lalu penderitaan para petani yang diserbu oleh barang impor.

Memang harus diakui berbagai hal tersebut masih menjadi tantangan. Beliau kemudian mengajak untuk memacu swasembada pangan dan energi lewat program yang disitirnya sebagai Dorongan Besar.

Baiknya kita menunggu penjelasan tim ekonomi Pak Prabowo apakah yang dimaksud selaras dengan pemikiran Paul Rosenstein-Rodan tahun 1943.

So what my take, my dear friends?

Saya cermati pemerintah, sekarang dan siapa pun nanti yang memimpin, menghadapi tiga tantangan (sebetulnya empat).

Pertama, memacu kapasitas produktif terutama lewat penyediaan infrastruktur agar untuk memacu pertumbuhan, tentunya tanpa diikuti oleh memburuknya defisit neraca berjalan.

Ini istilahnya pro-growth. Tantangan kedua adalah menekan ketimpangan kemakmuran yang justru memburuk sejak era reformasi.

Berdasarkan data BPS, gini ratio yang kerap digunakan untuk mengukur ketimpangan berada pada angka 0,389 untuk 2018. Walau menurun dibandingkan lima tahun terakhir. Namun, masih terbilang tinggi. Pemerintah hakikatnya dituntut lebih banyak kebijakan pro-poor.

Tantangan ketiga adalah fiscal sustainability terkait beban pembayaran utang. Sering saya sampaikan persoalan utang di Indonesia bukan terkait besar atau rasio utang terhadap GDP (produk domestik bruto/PDB).

Dibandingkan banyak negara, Indonesia terbilang hati-hati, seperti terlihat pada peraga. Tantangan lebih terkait pada biaya berutang dan produktivitas utang.

Saya nilai, dan ini terbuka untuk diuji, pemerintahan saat ini menyadari tantangan di atas. Pro-growth diatasi dengan mempercepat penyediaan infrastruktur.

2 dari 2 halaman

Tantangan Selanjutnya

Walau memang menimbulkan dua masalah. Pertama, kurang menyerap tenaga kerja mengingat lebih banyak dikerjakan dengan mesin.

Kedua, memperburuk neraca berjalan mengingat banyak barang modal yang harus diimpor. Untuk pro-poor, saya cermati juga terjadi peningkatan drastis terutama sejak kuartal terakhir tahun 2017.

Sebab sebelumnya peningkatan administered priced yang bersamaan dengan menurunnya harga komoditas primer andalan ekspor Indonesia memukul daya beli masyarakat.

Sangat bisa jadi banyak kelompok masyarakat yang saat itu kecewa dengan pemerintah yang menanggung beban lebih berat apalagi ketika pemerintah juga memacu penerimaan pajak.

Terkait fiscal sustanabiity, terus terang saya memahami peralihan focus kebijakan tahun lalu from growth to stability.

Dengan rasio utang terhadap GDP (11 persen) yang terbilang rendah disbanding negara sekawasan, dan rasio dana pihak ketiga perbankan terhadap GDP hanya 40 persen, Indonesia dipastikan tetap membutuhkan utang luar negeri.

Terkait pengelolaan utang, sebetulnya pemerintah sekarang punya pencapaian bagus bila mencermati perkembangan keseimbangan primer.

Angka ini menghitung selisih antara pendapatan negara terhadap pengeluaran yang setelah dikurangi bunga utang.

Kecenderungan penurunan keseimbangan primer ini, bahkan sempat menyentuh angka positif, menunjukkan kemampuan pemerintah untuk tidak berutang demi menutupi utang.

Bayangkan angka keseimbangan primer ini bisa semakin turun bila bunga berutang bisa lebih rendah. Coba cermati peraga:

Saya selalu menilai kehebatan Presiden itu banyak ditentukan oleh kemampuan mengambil keputusan yang berat yang dapat disetujui masyarakat. Kebijakan yang kurang populis. Pahit di depan, namun manis kemudian. Sengara membawa nikmat.

Bukan nikmat membawa sengsara seperti kasus Penyakit Belanda.

Jadi coba cermati peraga yang menunjukkan perkembangan neraca berjalan, neraca perdagangan, defisit neraca minyak dan harga minyak.

Sejak tahun 2004, kita bukan lagi negara OPEC. Coba cermati sejak kapan defisit neraca minyak (histogram) terus memburuk.

Kapan kira-kira saat terbaik kita menurunkannya agar tidak lebih buruk. Pandangan saya adalah ketika neraca perdagangan barang surplus yakni pada periode 2009-2011.

Sebagai kesimpulan pada hakikatnya tidak ada yang baru dalam pidato Pak Prabowo. Dapat dipastikan Dorongan Besar juga akan dibiayai dengan utang.

Salam,

Budi Hikmat

Direktur Strategi dan Kepala Makro Ekonomi PT Bahana TCW Investment Management