Diragukan Prabowo, 5 Lembaga Survei Beberkan Skema Quick Count Pilpres

Jakarta – Capres Prabowo Subianto sebelumnya meragukan hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2019 yang menyatakan suara Prabowo-Sandiaga berada di bawah Jokowi-Ma’ruf. Dia menuding lembaga yang merilis hasil survei itu bohong.

“Hai tukang bohong, tukang bohong. Rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kalian harus pindah ke negara lain. Mungkin kalau bisa pindah ke Antartika. Kalian tukang bohong, kau bisa bohongin penguin di Antartika. Lembaga survei tukang bohong, rakyat Indonesia tidak mau dengar kamu lagi,” ujar Prabowo dalam orasinya di depan kediamannya, Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (19/4).

Merespons hal itu, Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) mengambil sikap terkait hasil quick count 5 lembaga survei yang merupakan anggotanya. Persepi memberi kesempatakn bagi anggota-anggotanya membuka skema pengolahan data perolehan suara Pemilu 2019 yang mereka kerjakan.

“Elitenya membuat distrust padahal record kita cukup baik ya. Anggota Persepi membuat quick count sejak pilpres beberapa waktu lalu, termasuk Pilkada. Kalau hasilnya baik, disukai elite. Tapi kalau hasilnya nggak disukai, dibilang abal-abal. Itu hal biasa,” ucap Ketua Umum Persepi, Philips J Vermonte, di Hotel Morissey, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).

Dia mengatakan menjadi kewajiban anggota Persepi untuk membuka data agar semua orang bisa melihat proses secara sistematik. Philips menyatakan hasil quick count memiliki metode dan bukan sebagai penggiring opini.

“Cuma ini kewajiban anggota Persepi, sudah buka saja datanya, supaya orang bisa lihat ini proses sistematik dan ada metodenya. Bukan seperti yang dituduhkan dan dibuat sedemikian rupa agar KPU menyesuaikan atau menjadi penggiring opini dan lain-lain,” sambung Philips.

Berikut skema pengolahan data perolehan suara oleh lima lembaga survei anggota Persepi:

1. Charta Politika
Lembaga survei ini mengambil 8.000 responden yang sudah melakukan pencoblosan di TPS di 2.000 TPS yang menjadi sampel lewat metode stratified random sampling (dari total jumlah 809.497 TPS).

Di TPS sampel, kontributor melakukan wawancara dengan durasi waktu maksimal 1 jam mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB. Responden yang diwawacarai harus selang seling wanita dan pria.

Saat pemungutan suara selesai dilakukan di TPS tempat relawan bertugas, relawan mengirim hasil perhitungan suara melalui aplikasi. Data tersebut kemudian disimpan dalam server.

Data masuk lalu diverifikasi melalui call center dan relawan diminta mengirim ulang hasil perhitungan suara. Data yang terkonfirmasi ditampilkan.

2. Poltracking Indonesia
Lembaga survei ini mengambil sampel dengan metode clustered random sampling dengan jumlah sampel 2.000 TPS yang telah dikelompokan menurut 80 daerah pemilihan DPR RI. Di TPS terpilih, enumerator menginput hasil perhitungan suara Pemilu 2019 berupa foto C1 atau formulir perhitungan suara yang telah ditandatangani petugas TPS maupun saksi ke pusat data.

Kontrol kualitas enumerator adalah mahasiswa atau sederajat dan sudah menjalani pelatihan dan supervisi.

3. SMRC
Lembaga survei ini mengambil sampel 6.000 TPS dengan metode stratified systematic random sampling dari total keseluruhan 809.497 TPS se-Indonesia. Di lapangan, sebanyak 93 TPS sampel tak bisa dijangkau relawan dan mayoritas berada di Indonesia Timur sehingga sampel TPS yang final berjumlah 5.907 titik.

Dari 5.907 TPS, data yang masuk ke pusat SMRC-LSI berjumlah 5.897 TPS untuk pilpres dan 5.838 untuk pileg DPR RI. Dalam satu TPS ditugaskan satu orang relawan yang akan mencatat dan mengirimkan hasil perolehan suara.

Data masuk lalu diverifikasi melalui call center dan kemudian dihitung di pusat untuk dipublikasikan.

4. CSIS-Cyrus Network
Lembaga survei ini mengambil 2.002 TPS sebagai sampel dari populasi 809.497 TPS se-Indonesia. Penentuan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling.

Skema pengolahan quick count adalah relawan mengirim hasil perhitungan suara dan foto C1 plano melalui aplikasi e-Saksi. Server menerima dan mengolah data hanya dari aplikasi yang sudah diinstal relawan berdasarkan nomor ponsel yang telah terdaftar di sistem. Data dan foto C1 plano divalidasi kemudian ditampilkan.

5. Konsepindo
Lembaga survei ini menggunakan two stage random sampling untuk menentukan 2.000 sampel TPS. Pada tahap pertama menentukan besaran sampel di tiap unit populasi (provinsi), lalu memilih TPS sampel secara sistematis.

Hasil perhitungan suara diinput enumerator di masing-masing TPA tempatnya bertugas ke server data base di pusat. Hasil perhitungan suara kemudian diverifikasi dan ditampilkan.
(aud/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi: 12 Lembaga Survei Menangkan Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin

Liputan6.com, Jakarta – Capres petahana Jokowi menggelar pertemuan dengan ketua umum partai pendukung di Restoran Plataran Menteng, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Jokowi menyatakan, salah satu pembahasan pertemuan tersebut adalah soal membahas soal quick count atau hitung cepat yang telah rampung 100 persen.

“Kemarin saya belum bisa berkomentar karena angkanya masih kecil, sekarang quick count semuanya sudah 100 persen, jadi kita tanggapi,” ujar Jokowi.   

Jokowi menyatakan, hasil quick count 12 lembaga survei memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dengan angka 54,05 persen dan Prabowo-Sandi 45,05 persen.

“Tapi kita tetap menunggu penghitungan resmi dari KPU. Kita harapkan bisa secepatnya selesai,” ujarnya.

Jokowi menyatakan, quick count adalah penghitungan ilmiah. Berdasar pengaaman pemilu sebelumnya, akurasinya hampir 99 persen dengan real count.

“Namun, sekali lagi kita harus tetap sabar menunggu hasil hitung resmi KPU,” ungkapnya.

Pendukung Prabowo Laporkan Lembaga Survei soal QC Pilpres ke KPU

Jakarta – Pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi KPU RI guna melaporkan lembaga survei yang menampilkan quick count Pemilu 2019. Beberapa lembaga survei disebut menyiarkan berita menyesatkan.

“Kami dari BPN Prabowo-Sandi khususnya tim advokasi dan hukum ke KPU RI dalam rangka melaporkan berapa rekan-rekan atau lembaga survei yang berapa hari ini menyiarkan berita-berita yang tidak benar, hoaks, dan bahkan menyesatkan,” ujar koordinator tim advokasi BPN Djamaludin Koedoeboen di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Djamal menyebut dia dan rombongan sebelumnya telah bertemu dengan pihak KPU. Djamal lantas memerinci beberapa lembaga survei itu.
“Ada kita di sini ada LSI, Denny JA kemudian Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Poltracking dan Voxpol,” kata Djamal.

Menurutnya, beberapa lembaga survei tersebut diduga menyampaikan hasil quick count berdasarkan pesanan. Dia juga menyebut hal ini serupa dengan hasil quick qount yang dikeluarkan pada saat Pilkada DKI lalu.

“Beberapa lembaga survei ini kami menduga, mereka pasti ada orderan untuk kemudian membuat quick count seperti ini. Kita kira semua juga pernah mengikuti Pilkada DKI kemarin bahwa hasil survei itu beda dengan fakta yang sesungguhnya, suvei memberi kemenangan pada Ahok-Djarot padahal fakta sebenarnya tidak seperti itu,” tuturnya.

Dia mengatakan, dalam hasil quick count pemilu ini terdapat penghitungan yang melebihi jumlah pemilih. Menurutnya, hal ini dapat merugikan Prabowo-Sandi serta meresahkan masyarakat.

“Ada yang hasil perhitungannya bahkan melebihi 100% dari jumlah pemilih itu sendiri. Ada yang jumlah persentase yang dipaparkan di atasnya berbeda dengan apa yang ada di layar monitor itu sendiri, dan ini tentu bagi kami sendiri dari BPN Prabowo-Sandi ini sangat menyesatkan dan sangat berbahaya,” kata Djamal.

“Bisa berpotensi bisa menimbulkan keonaran di tengah masyarakat, karena KPU belum mengumumkan tapi berbagai statement berbagai gaya yang disampaikan oleh rekan-rekan dari berbagai survei itu seolah-olah telah mengisi otak dan pikiran masyarakat,” sambungnya.

Djamal meminta KPU memberikan sanksi kepada lembaga survei tersebut. KPU diminta mencabut izin survei beberapa lembaga yang diduga bermasalah.

“KPU RI yang punya kompeten untuk memberikan sanksi, terhadap lisensi yang diberikan para lembaga survei ini. Maka kami minta pada surat ini, kami minta secara tegas KPU untuk mencabut kembali segala izin-izin yang diberikan kepada mereka,” sebutnya.
(dwia/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hasil Quick Count Nyaris 100% 6 Lembaga Survei: Jokowi Unggul!

Jakarta – Menjelang pergantian hari, sejumlah lembaga survei yang menggelar penghitungan cepat (quick count) sudah mengumpulkan data hampir 100%. Pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin unggul atas Prabowo-Sandi.

Hingga pukul 22.35 WIB, Rabu (17/4/2019), ada 6 lembaga survei yang sudah mengumpulkan data pada kisaran 92,1% sampai 98,9%. Berikut hasilnya:

Litbang Kompas

01. Jokowi-Ma’ruf: 54,52 %
02. Prabowo-Sandiaga: 45,48%
Data terkumpul: 97% Suara

Indo Barometer

01. Jokowi-Ma’ruf: 54,53%
02. Prabowo-Sandiaga: 45,47%
Data terkumpul: 97,33% Suara

LSI Denny JA

01. Jokowi-Ma’ruf: 55,73%
02. Prabowo-Sandiaga: 44,27%
Data terkumpul: 98,90% Suara

CSIS-Cyrus

01. Jokowi-Ma’ruf: 55,7%
02. Prabowo-Sandiaga: 44,3%
Data terkumpul: 95,1% Suara

Charta Politika

01. Jokowi-Ma’ruf: 54,42%
02. Prabowo-Sandiaga: 45,58%
Data Terkumpul: 92,5% Suara

Konsepindo

01. Jokowi-Ma’ruf: 53,5%%
02. Prabowo-Sandiaga: 46,5%%
Data Terkumpul: 92,1% Suara

Quick count atau hitung cepat adalah metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel. Hasil quick count ini merupakan hasil sementara. Hingga saat ini, data terbaru masih masuk ke lembaga survei yang mengadakan quick count.

Data quick count bukan hasil resmi Pilpres 2019. Hasil resmi Pemilu menunggu penghitungan suara secara manual dari KPU.

KPU Buka Suara Usai Banyak Masyarakat Pertanyakan Hasil Quick Count, Simak Videonya:

[Gambas:Video 20detik]



(dkp/imk)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Perbandingan Hasil Lembaga Survei Australia dengan Quick Count Pilpres 2019

Tak hanya itu, hasil quick count Indo Barometer pada pukul 16.30 WIB dengan total suara sementara 63,33 persen, Jokowi-Ma’ruf Amin mendapat 52,74 Persen dan Prabowo-Sandiaga sebesar 47,26 Persen.

Dengan begitu, selisih dengan hasil survei Roy Morgan adalah untuk Jokowi-Ma’ruf 3,26 persen dan Prabowo-Sandiaga 3,76 persen.

Kemudian, hasil hitung cepat Litbang Kompas pada pukul 16.30 WIB dengan total suara sementara 63,95 persen, Jokowi-Ma’ruf mendapat 54,26 Persen dan Prabowo-Sandiaga Uno sebanyak 45,74 Persen.

Selisih perolehan suara hasil survei Roy Morgan dengan hasil quick count sementara adalah Jokowi-Ma’ruf 8,26 persen dan Prabowo-Sandiaga 2,24 persen.

Lalu, hasil quick count Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada pukul 16.35 WIB dengan total suara sementara 83,87 persen, Jokowi-Ma’ruf mendapat 55,79 Persen dan Prabowo-Sandiaga memperoleh 44,21 persen.

Sehingga, selisih suara keduanya berdasarkan survei Roy Morgan dan quick count adalah Jokowi-Ma’ruf hanya 0,21 persen dan Prabowo-Sandiaga 0,71 persen.

Dan terakhir, berdasarkan hasil quick count Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada pukul 16.20 WIB dengan total suara masuk 70,59 persen, Jokowi-Ma’ruf memperoleh suara sementara 54,95 Persen dan Prabowo-Sandiaga 45,05 persen.

Dengan begitu, selisih hasil survei Roy Morgan dengan hasil quick count sementara adalah Jokowi-Ma’ruf 1,08 persen dan Prabowo-Sandiaga 1,55 persen.

* Ikuti Hitung Cepat atau Quick Count Hasil Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 di sini

KPU Himbau Lembaga Survei Taat MK, Umumkan Quick Count Pukul 15.00 WIB

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan quick count baru dapat diumumkan sore hari. KPU mengatakan lembaga survei harus mentaati putusan MK tersebut.

“Jadi begini, dengan adanya putusan MK yang menolak judicial review atas quick count lembaga survei itu, maka UU itu kan efektif berlaku. Sehingga semua pihak dalam hal ini lembaga survei mematuhi hukum,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Wahyu mengatakan, pada saat pencoblosan, TPS akan dibuka pada pukul 07.00 dan ditutup pasa 13.00 WIB. Menurutnya, berdasarkan undang-undang hasil survei baru dapat diumumkan 2 jam setelah TPS ditutup, sehingga lembaga survei baru dapat mengumumkan pada pukul 15.00 WIB.
“TPS akan buka jam 07.00 WIB waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Akan tetapi pengertiannya jam 13.00 WIB itu dimaknai pasti ditutup. Jadi jam 13.00 WIB TPS tetap dapat melayani sepanjang pemilih itu sudah datang dan mendaftar, itu tetap bisa dilayani dan sudah masuk antrean,” kata Wahyu.

“Nah kemudian berdasarkan UU, maka dua jam setelah ditutupnya TPS WIB, berarti kan jam 15.00 wib, yakni setelah jam 3 sore itu lembaga survei baru bisa menyampaikan hasil surveinya,” sambungnya.

Wahyu mengatakan terdapat sanksi pidana bagi lembaga survei yang tidak mentaati aturan. Hal ini diatur dalam UU 7 tahun 2017 pasal 540 ayat 2 tentang pemilu.

“Sebab ada konsekuensi hukum jika tidak patuh. Jika itu dilanggar maka akan ada sanksi pidana,” kata Wahyu.

Berikut isi pasal 540,:

(2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18 juta.

(dwia/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Lembaga Survei Banyak Unggulkan Jokowi, Fahri: Dibayar untuk Framing

Jakarta – Sejumlah lembaga survei merilis hasil survei yang mengunggulkan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dibandingkan Prabowo Subianto walaupun dengan elektabilitas beragam. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap lembaga survei hanya membuat framing dan tidak mengungkap fakta.

“Ya memang tugas mereka framing, bukan mencari fakta. Dibayar untuk framing, bukan untuk mencari fakta. Kalau orang survei untuk mencari tahu apa yang terjadi di masyarakat, itu dia nggak diumumkan, karena itu adalah untuk kepentingan pengambilan keputusan objektif klien,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Bahkan, menurut Fahri, ada kecenderungan hasil survei digunakan untuk menyerang kelompok lain. Ia mencontohkan hasil survei yang menyebut pemilih FPI mulai beralih ke Jokowi.


“Makanya saya bilang nanti penyelenggara survei harusnya ada etikanya, ada hukumnya. Harus mengumumkan dia dibayar oleh siapa, survei atau konsultan. Kalau dia konsultan, ya sudah, dia akan membuat frame,” tutur Fahri.

“Jadi kalau ada pemilih sedikit, FPI pilih Jokowi, ‘wah ini peristiwa besar’, kemudian dibuat seolah-olah orang sudah migrasi ke Pak Jokowi dan sebagainya. Lalu kemudian meng-frame pemilihnya Pak Prabowo ini radikal. Itu semua framing,” imbuhnya.

Menurut Fahri, banyak terjadi peralihan di arus bawah masyarakat. Karena itulah, kata dia, dinamika di masyarakat sulit ditangkap oleh lembaga survei.

“Menurut saya itu ada pelanggaran hukumnya, karena mau memanipulasi data dan juga kental persoalan etikanya. Kenapa? Ya karena mereka itu dibayar untuk melakukan itu tetapi tidak transparan,” tandas Fahri.
(azr/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Bubarkan 23 Lembaga agar Layanan Tak Berbelit

Liputan6.com, Jakarta – Calon presiden urut nomor 01 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan ingin mendorong pemerintahan yang digital melayani. Hal ini sebagai langkah untuk menciptakan sistem pemerintah yang tidak berbelit-belit.

Oleh karena itu, hingga kini sudah ada 23 lembaga yang dibubarkan. Hal itu agar pelayanan pemerintahan agar mudah memutuskan dan tidak berbelit-belit.

“Penyederhanaan dan penajaman ke lembaga. Tidak perlu banyak lembaga, lembaga pemerintah bubarkan 23 lembaga agar lebih ramping, lincah, gampang memutuskan dan tidak berbelit-belit,”  kata Jokowi, dalam debat capres ke-4, Sabtu (30/3/2019).

Jokowi juga ingin meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN). Hal ini agar pegawai pemerintahan dapat melayani cepat dengan pelayanan berbasis elektronik.

“Kita juga melakukan reformasi tata kelola, manajemen harus disimpelkan, dan tidak bertele-tele. Lembaga-lembaga yang tak perlu, dibubarkan. 23 kalau perlu ditambah. Kalau lembaga-lembaga yang hambat dan sebabkan pelayanan bertele-tele,” ujar dia.

Jokowi menegaskan, menyiapkan era digital sangat diperlukan ke depan. Oleh karena itu, pelayanan berbasis elektronik disiapkan dan diperlukan.

“Karena yang namanya pelayanan bukan melayani tapi kecepatan, pertama yang namanya di bidang pelayanan. Pelayanan berbasis elektronik e-government, procurement,e-budgeting sangat- sangat diperlukan dalam menyiapkan era digital ke depan,” tutur dia.

TKN Jokowi Harap Lembaga Pemantau Pemilu Tak Intervensi KPU-Bawaslu

JakartaTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf berharap dengan adanya lembaga pemantau pemilu, KPU dan Bawaslu menunjukkan kinerja profesional kepada lembaga pemantau pemilu asing. Meski begitu, dia juga meminta agar lembaga pemantau internasional itu tidak mengintervensi kinerja KPU dan Bawaslu.

“Saya kira soal lembaga pemantau internasional untuk melihat penyelenggaraan pemilu di Indonesia bukan sesuatu yang baru. Yang penting KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tetap menujukan kemandirian, profesional dan tidak diintervensi oleh pihak asing,” ujar jubir TKN, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Selasa (26/3/2019) malam.

Dia juga mengimbau agar semua pihak tidak berpikir negatif pada pemantau pemilu internasional. Ace mengatakan Indonesia pun kerap diundang untuk memantau pemilu di negara lain.

“Dalam penyelenggaraan pemilu di beberapa negara, kita pun sering diundang oleh negara luar. Jadi, saya kira, tidak perlu dicurigai soal adanya pemantau dari negara asing,” katanya.

Sementara itu, anggota TKN Jokowi-Ma’ruf, Inas Nasrullah Zubir, menyebut KPU terlalu menuruti permintaan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang meminta agar KPU menghadirkan pemantau pemilu internasional saat 17 April nanti.

“Opini yang dibangun oleh kubu Prabowo-Sandi ini ternyata ditelan mentah-mentah oleh KPU dengan mengundang 33 penyelenggara pemilu seluruh negara, 33 kedutaan besar dan 11 lembaga pemantau internasional! Bahkan berita terakhir mengatakan sudah ada 120 orang yang mendaftar dari luar Indonesia! Jadi kalau kubu Prabowo Sandi masih juga rewel dan nyinyir, maka berarti mereka sedang panik karena tahu bakalan kalah dalam Pilpres yang akan berlangsung pada tanggal 17 April 2019 ini,” katanya.

Menurut Inas, permintaan kubu Prabowo-Sandi justru bermaksud merusak kredibilitas KPU di mata dunia. Dia menyebut permintaan itu dinilai bisa merusak citra bangsa Indonesia.

“Opini tersebut tentunya dengan tujuan merusak kredibilitas KPU dan Pemerintah di mata dunia internasional, tapi kubu Prabowo-Sandi lupa bahwa opini tersebut justru merusak citra bangsa dan negara Indonesia, di mata dunia karena dianggap tidak pernah mampu untuk dewasa dalam berpolitik dan masih saja selalu membutuhkan tuntunan pihak asing dalam berdemokrasi!” ucap Inas.

Sebelumnya, KPU mengatakan telah mengundang 33 penyelenggara Pemilu dari 33 negara untuk memantau Pemilu 2019 di Indonesia. Selain itu, 33 kedutaan besar negara sahabat juga diundang beserta 11 lembaga independen pemantau internasional.

“Itu kan sudah biasa kita lakukan setiap Pemilu, sudah rutin dilakukan KPU,” kata Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tantowi di Serang, Banten, Selasa (26/3).
(zap/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Sebut Sudah Ada 51 Lembaga Pemantau Pemilu, 2 dari Luar Negeri

Sementara, Bawaslu akan memberikan sanksi terhadap para pemantau pemilu 2019 jika tidak mentaati aturan yang ada.

“Kita cabut akreditasinya kita keluarkan dari posisinya sebagai pemantau sehingga opini apapun yang dikeluarkan tidak kita anggap sebagai lembaga yang harus mengakui kedaulatan harus mengakui aturan lokal dan harus juga taat terhadap semua aturan yang ada di Indonesia,” kata Afif.

Misalnya, kata dia, jika lembaga pemantau dari luar negeri tersebut beropini atas apa yang terjadi di Indonesia dihubungkan dengan aturan di negara asalnya. Padahal, lanjut Afif, belum tentu aturan dalam pemilu sama.

“Termasuk misalnya TNI-Polri di kita enggak boleh memilih di negara lain bisa jadi itu boleh, nah prinsip-prinsip itu harus mereka juga memahami regulasi di negara kita, harus mereka menghargai apa yang menjadi patokan di negara kita,” sambungnya.

Oleh karena itu, ia ingin agar semua para lembaga pemantau baik luar maupun dalam negeri benar-benar harus mematuhi aturan yang sudah ada. Terlebih, para lembaga pemantau ini harus bersifat indepeden atau pribadi.

“Yang (harus dipatuhi) pasti prinsip-prinsip dasar pemantau soal indenpedensi itu menjadi kondite utama, tidak hanya bagi pemantau luar negeri termasuk pemantau dalam negeri,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan terhadap pemantau asing agar tak mengeluarkan opini yang semaunya pada saat atau setelah Pemilu 2019. Yang pun ingin agar para pemantau asing bisa mematuhi aturan yang sudah ada, salah satunya seperti tak boleh membandingkan aturan yang ada di Indonesia dengan negaranya.

“Ya catatan kami pemantau asing juga tidak boleh kemudian apa namanya semena-mena menafsirkan apa yang terjadi di kita, apalagi soal kedaulatan dan lain-lain,” ucap dia.

“Yang pasti kalau mereka datang untuk melakukan akredetasi kami senang untuk memberikan akredetasi asal prinsip-prinsip soal pemantauan yang tadi saya sampaikan itu juga dipatuhi oleh mereka,” sambung Afif.

Bukan hanya itu saja, para pemantau asing dan juga dalam negeri tak boleh mempengaruhi para pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. Baik itu capres-cawapres atau caleg.

“Enggak boleh mempengaruhi pemilih, kan mereka biasanya itu datang di hanya di TPS aja, lebih lihat festivalisasinya dan ini kan menjadi bagus juga sebagai legitimasi semua orang memandang, semua mata melihat bagaimana proses pemilu kita,” ujarnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com