Eks Elite NATO Peringatkan Uni Eropa Soal Intervensi Rusia dalam Pemilu

Munchen – Mantan Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Anders Fogh Rasmussen memperingatkan Uni Eropa supaya mencegah intervensi Rusia dan kekuatan asing terhadap Pemilu parlemen Eropa. Pemilu akan digelar pada bulan Mei nanti.

Dilansir AFP, Minggu (17/2/2019), Pemilu itu bakal diikuti 350 juta warga 27 negara Uni Eropa. Dia menyebut ada “kekuatan jahat” yang mengintai.

“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, sangat mungkin ada kekuatan asing yang menargetkan banyak pemilu, termasuk yang dilakukan dengan cara membobol sistem pemilihan, secara diam-diam mendukung kandidat-kandidat, atau lewat berita-berita beracun di media tradisional maupun daring (online),” kata Rasmussen.


Mantan wakil presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memperingatkan adanya intervensi Rusia dan pelaku-pelaku lain. “Khususnya dari Rusia dan juga aktor-aktor lain, untuk menghancurkan kepercayaan orang-orang pada tiap proses demokrasi di negara-negara kita,” ujar Biden pada peluncuran bersama lembaga Komisi Transatlatik untuk Integritas Pemilu.

Dia menyebut ada ancaman serangan siber, pengaruh operasi uang gelap, dan disinformasi. Mereka memunculkan inisiatif agar parpol-parpol dan para kandidat menandatangani janji untuk tidak meminta bantuan dan bersekongkol dengan orang yang hendak menghancurkan demokrasi.

Dia juga ingin agar tak ada yang menyebarkan hasil audio atau video “deep fake”, yakni hasil manipulasi digital, serta penggunaan jejaring otomatis yang diistilahkan sebagai “bot” untuk menyebarkan pesan daring.

Inisiatif ini disebut sebagai kelompok politik bi-partisan transatlantik, berisikan pemimpin bidang politik, teknologi, bisnis, dan media. Mereka punya keinginan mencegah “gelombang baru intervensi terhadap pemilu”.

“Intervensi asing terhadap pemilu bukan hanya ancaman serius terhadap institusi demokrasi, saya percaya ini juga merupakan ancaman terhadap keamanan,” kata Biden.

Dia berbicara di sela acara Konferensi Keamanan, Munchen. Kepala intelijen dari Jerman, Prancis, dan Inggris hadir di acara ini. Kepala badan mata-mata Prancis DGSE, Bernard Emie, juga memperingatkan bahwa benua Eropa sedang menghadapi ancaman campur tangan dan agresi eksternal yang sedang bertumbuh.

“Ini datang dari pihak negara dan non-negara,” kata Bernard Emie yang memperingatkan soal serangan siber yang bertujuan mendestabilisasi proses elektoral.

Ngomong-ngomong soal intervensi Rusia, baru-baru ini ada berita soal ‘propaganda Rusia’ di khalayak publik Indonesia. Awalnya, Jokowi yang merupakan capres petahana Pilpres 2019 bicara soal hal itu. Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia lewat akun Twitternya membantah adanya propaganda Rusia.

“Sebagaimana diketahui istilah ‘propaganda Rusia‘ direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas,” tegas Kedubes Rusia lewat akun Twitter resmi @RusEmbJakarta pada Senin (4/1/2019).

Jokowi sendiri menegaskan, istilah ‘propaganda Rusia’ hanya terminologi dari artikel yang dia baca. Itu bukanlah merujuk ke Rusia sebagai negara. “Ini kita tidak bicara mengenai negara, bukan negara Rusia tapi terminologi dari artikel di Rand Corporation,” kata Jokowi ditemui di kediaman Akbar Tandjung, Jl Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/2/2019).
(dnu/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Keliling Asia, Putra Mahkota Arab Saudi Incar Sekutu dan Kerja Sama Potensial

Liputan6.com, Islamabad – Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman tiba di Pakistan pada Minggu 17 Februari 2019. Hal itu menandai dimulainya tur Asia selama sepekan ke depan.

MBS, julukan akrabnya, disebut akan menggali potensi kerja sama yang menguntungkan, sekaligus memperkuat sekutu di Asia Raya.

Dikutip dari Channel News Asia pada Minggu (17/2/2019), MBS akan berada di ibu kota Pakistan, Islamabad, hingga hari Senin esok.

Kunjungan Mohammed bin Salman dilakukan di tengah kian meningkatnya ketegangan di wilayah Asia Selatan dan sekitarnya, terutama terkait tuduhan Iran bahwa Pakistan mendukung eksistensi kelompok militan.

Setelah Pakistan, MBS akan melakukan perjalanan ke India, di mana ia akan bertemu Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Perminyakan Dharmendra Pradhan.

Dia diperkirakan akan menyelesaikan perjalanan dengan berkunjung ke China pada hari Kamis atau Jumat mendatang.

Dua perhentian singkat yang semula dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu dan Senin di Indonesia dan Malaysia, ditunda tanpa penjelasan.

Perjalanan ke Asia itu terjadi lima bulan setelah krisis diplomatik pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, seorang kritikus sengit terhadap MBS, di konsulat Arab Saudi di Istanbul memicu krisis diplomatik.

Riyadh awalnya membantah pembunuhan itu, kemudian memberikan beberapa laporan yang bertentangan tentang kematian Khashoggi, dan sekarang mengklaim dia terbunuh dalam operasi yang tidak sah.

Turki mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya belum mengungkapkan semua informasi yang telah mereka temukan dalam kasus tersebut, yang meluncurkan gelombang kritik dan telah sangat merusak citra kerajaan Negeri Petrodolar.

Tetapi bagi para analis, tur Asia –lawatan terbesar di kancah internasional bagi MBS sejak partisipasinya dalam KTT G20 di Argentina– tampil sebagai pembuktikan ke pihak Barat, bahwa Arab Saudi masih memiliki teman di wilayah Asia yang sedang naik daun.


Simak video pilihan berikut: 

2 dari 2 halaman

Pembuktian tentang Akses Internasional

Menurut James N Dorsey, seorang peneliti di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam di Singapura, lawatan tersebut adalah pembuktian bahwa MBS masih memiliki “akses internasional dan dia dapat berfungsi … sebagai perwakilan paling senior Arab Saudi di luar raja”.

Sementara menurut Li Guofu, direktur studi Timur Tengah di China Institute of International Studies, sebuah lembaga think tank yang berafiliasi dengan pemerintah Beijing, mencatat bahwa kasus Khashoggi terus menimbulkan kemarahan di negara-negara Barat, sehingga mengunjungi mereka akan “tidak nyaman”.

“Tidak bepergian ke Barat bukan berarti bahwa dia tidak bisa datang ke Timur. Arab Saudi juga membuat penyesuaian strategis, dan Asia adalah arah utama baru diplomasi Saudi,” katanya.

Negara-negara Asia, tambahnya, “memiliki karakteristik khusus yang penting – yaitu, kami tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain”.

Perjalanan pangeran juga termasuk komponen ekonomi yang penting.

“China adalah pembeli minyak mentah terbesar Saudi, dan klien terbesar Arab Saudi lainnya adalah Asia, yakni India, Jepang, Korea Selatan,” kata Dorsey.

“Asia ada tujuan potensial bagi industri minyak dan investasi Arab Saudi, menyusul optimisme bahwa masa depan ekonomi global akan bertumpu di Asia,” kata Karen Young, seorang analis di American Enterprise Institute.

Intip Rincian Utang Luar Negeri RI, Paling Banyak untuk Apa?

Liputan6.com, Jakarta – Jumlah utang sering kali menjadi bahan kritik untuk pemerintah. Hal ini mengingat total utang Indonesia yang terus naik. Meski demikian, apakah utang Indonesia masih aman? Bagaimana rincian utang Indonesia tersebut?

Pemerintah selalu menyatakan kalau pengelolaan utang dilakukan pruden dan akuntabel. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun pernah menegaskan, meski utang pemerintah meningkat tetapi tidak melanggar amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Yaitu defisit APBN masih terjaga kurang dari tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang kurang dari 60 persen dari PDB.

Mengutip berita Liputan6.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat Indonesia bijak memahami soal utang negara.

“Negara mirip dengan perusahaan. Kalau ingin dikembangkan dengan optimal, butuh dana besar,” ujar JK, pada Selasa 29 Januari 2019.

JK menuturkan, jika ingin pembangunan dilakukan pesat, misalnya dalam hal infrastruktur dibutuhkan dana besar. Di sisi lain, anggaran negara juga diperlukan untuk mebiayai hak-hak dasar warga, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendanaan lain.

“Utang bukan jumlahnya yang penting, tapi bisa dibayar atau tidak,” tutur JK.

Selama utang negara untuk hal-hal produktif, bukan sekedar untuk menggelar konferensi atau bangun kantor pemerintah, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut berpendapat, itu sah-sah saja.

Misalnya, kata dia, untuk pembangunan MRT, moda angkut massal yang diyakini bisa mengatasi masalah transportasi, terutama di kota-kota besar.

“Kalau yakin dalam 40 tahun bisa dibayar dari hasil MRT, tidak masalah,” tambah JK.

Utang, tambah JK, juga digunakan untuk membangun sarana atau infratruktur yang penting untuk orang banyak. Ia menambahkan, uang pinjaman bisa untuk membangun pengairan. Efeknya, kebun dan sawah makin banyak, penghasilan negara dari pajak pun meningkat. “Kita tidak utang untuk foya-foya,” tambah JK.

JK menegaskan, tak hanya Indonesia yang punya utang. “Negara-negara besar juga tetap meminjam tetapi meminjam ke dalam, misalnya Amerika Serikat dalam bentuk cetak duit,” tutur dia.

Ingin tahu bagaimana perkembangan utang luar negeri Indonesia? Bagimana dengan perkembangan rasio utangnya? Siapa saja pemberi pinjaman?

Berikut rincian utang seperti dikutip dari laman Bank Indonesia (BI):

Bila melihat data BI, utang luar negeri Indonesia cenderung meningkat sejak 2010. Jika dilihat posisi utang luar negeri berdasarkan kelompok peminjam, total utang luar negeri Indonesia mencapai USD 293,32 miliar pada 2014. Jumlah tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral mencapai USD 129,736 miliar dan swasta sebesar USD 163,59 miliar.

Kemudian pada 2015, total utang luar negeri Indonesia naik menjadi USD 310,730 miliar. Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral mencapai USD 142,608 miliar dan swasta sebesar USD 168,123 miliar.

Utang tersebut juga meningkat menjadi USD 320,006 miliar pada 2016. Rincian utangnya terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 158,283 miliar dan swasta sebesar USD 161,722 miliar.

Pada 2017, total utang bertambah menjadi USD 352,469 miliar. Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 180,622 miliar dan swasta sebesar USD 171,847 miliar.

Pada Desember 2018, total utang luar negeri berdasarkan kelompok peminjam naik menjadi USD 376,839 miliar. Rinciannya utang pemerintah bank sentral mencapai USD 186,220 miliar dan swasta sebesar USD 190,619 miliar.

Posisi utang luar negeri berdasarkan jenis mata uang

Adapun posisi utang luar negeri berdasarkan jenis mata uang masih terbesar dalam denominasi dolar AS. Totalnya mencapai USD 212,513 miliar pada 2014. Kemudian menjadi USD 222,771 miliar pada 2015.

Selanjutnya utang dalam denominasi dolar AS itu turun menjadi USD 221,307 miliar pada 2016. Utang meningkat lagi menjadi USD 236,620 miliar pada 2017. Pada Desember 2018, totang utang dalam denominasi dolar AS mencapai USD 258,938 miliar.

Negara kreditor terbesar

Kalau dilihat berdasarkan negara pemberi pinjaman antara lain pada 2014 mencapai USD 176,82 miliar. Negara pemberi pinjaman terbesar dari Singapura mencapai USD 60,45 miliar pada 2014. Lalu turun menjadi USD 58,19 miliar pada 2015.

Hal ini berlanjut pada 2016, kreditor utang dari Singapura turun menjadi USD 51,397 miliar pada 2016. Selanjutnya naik lagi menjadi USD 54,95 miliar pada 2017. Desember 2018, utang dari kreditor asal Singapura naik menjadi USD 60,62 miliar.

Jepang juga menjadi salah satu negara pemberi pinjaman terbesar untuk Indonesia. Total pinjaman dari Jepang mencapai USD30,46 miliar pada 2014.

Lalu naik menjadi USD 31,35 miliar pada 2015. Selanjutnya turun lagi menjadi USD 30,23 miliar pada 2016, dan 2017 mencapai USD 29,154 miliar. Pada Desember 2018, utang tercatat USD 29,56 miliar di Jepang. Negara lainnya yang memberi pinjaman terbesar yaitu China dan Amerika Serikat.

Pembiayaan Utang

Adapun pembiayaan utang pada 2014 hingga 2019 antara lain pada 2014 sebesar Rp 255,7 triliun, 2015 sebesar Rp 380,9 triliun, 2016 sebesar Rp 403 triliun, 2017 sebesar Rp 429,1 triliun. Kemudian realisasi pada 2018 turun menjadi Rp 366,7 triliun.

Pembiayaan utang ini membiayai defisit anggaran, pembiayaan investasi terutama PMN kepada BUMN BLU, dan pemberian pinjaman kepada Pemda.

Kementerian Keuangan menegaskan, kebijakan pembiayaan utang ini menerapkan hal kehati-hatian, efisiensi biaya utang, produktivitas dan keseimbangan.

2 dari 4 halaman

Selanjutnya

 Utang dilihat dari jangka waktunya

Utang pemerintah dan bank sentral bila dilihat dari jangka waktu yang dimiliki sebagian besar utang jangka panjang lebih dari satu tahun.

Tercatat utang luar negeri pemerintah dan bank sentral yang lebih dari satu tahun mencapai USD 126,075 miliar pada 2014. Dibandingkan utang jangka pendek pada 2014 mencapai USD 3,66 miliar.

Pada 2015, utang jangka panjang bank sentral dan pemerintah mencapai USD 139,65 miliar. Sedangkan utang kurang dari satu tahun mencapai USD 2,95 miliar pada 2015.

Lalu pada 2016, tercatat utang jangka panjang lebih dari satu tahun mencapai USD 157,43 miliar pada 2016. Utang jangka pendek pemerintah dan bank sentral mencapai USD 845 juta pada 2016.

Sedangkan 2017, utang jangka pendek pemerintah dan bank sentral mencapai USD 2,4 miliar. Utang jangka panjang, total utangnya mencapai USD 178,20 miliar.

Pada Desember 2018, tercatat total utang jangka pendek berkurang menjadi USD 900 juta pada Desember 2018. Utang jangka panjang melonjak jadi USD 185,23 miliar.


3 dari 4 halaman

Rasio Utang Masih di Batas Aman

Adapun rasio utang terhadap PDB relatif masih aman di bawah 60 persen. Ini sesuai ketentuan, meski rasionya cenderung naik.

Dibandingkan negara lainnya, berdasarkan data tradingeconomics, rasio utang Indonesia terhadap PDB termasuk yang terendah. Dibandingkan AS yang rasio utangnya mencapai 105,40 persen terhadap PDB. Lalu Jepang mencapai 253 persen terhadap PDB, China mencapai 47,60 persen terhadap PDB, dan India sebesar 68,70 persen terhadap PDB.

Selain itu dibandingkan Vietnam, rasio utangnya mencapai 61,50 persen, Malaysia mencapai 50,90 persen, dan Singapura sebesar 110,60 persen terhadap PDB. Lalu Filipina sebesar 41,90 persen terhadap PDB.

Pada 2014, rasio utang terhadap PDB mencapai 32,95 persen. Pada 2015, rasio utang terhadap PDB naik menjadi 36,09 persen pada 2015. Lalu kembali turun menjadi 34,30 persen pada 2016. Selanjutnya rasio utang kembali naik tipis menjadi 34,77 pada 2017. Lalu pada 2018, tercatat rasio utang terhadap PDB menjadi 36,18 persen.

Dilihat dari jenis utang luar negeri, dari sisi pemerintah rinciannya antara lain:

Pinjaman pada 2014 mencapai USD 123,80 miliar yang komposisinya USD 53,923 miliar yang merupakan pinjaman bilateral mencapai USD 26,70 miliar, komersial sebesar USD 23,34 miliar, multilateral sebesar USD 3,72 miliar, dan pemasok 19.

Dari surat utang mencapai USD 69,88 miliar pada 2014. Surat utang itu terdiri dari surat berharga negara (SBN) internasional mencapai USD 32,797 miliar dan SBN domestik mencapai USD 37,08 miliar.

Pada 2015, total utang luar negeri pemerintah capai USD 137,39 miliar. Utang itu terdiri dari pinjaman mencapai USD 54,22 miliar yang terdiri dari pinjaman bilateral sebesar USD 24,48 miliar, komersial sebesar USD 26,09 miliar, multilateral sebesar USD 3,63 miliar. Pemasoknya mencapai 12.

Kemudian surat utang dari SBN internasional mencapai USD 42,68 miliar dan SBN domestik sebesar USD 40,38 miliar.

Pada 2016, total utang luar negeri mencapai USD 154,87 miliar. Utang itu terdiri dari pinjaman sebesar USD 54,188 miliar yang berasal dari pinjaman bilateral sebesar USD 23,32 miliar, komersial sebesar USD 3,35 miliar, pemasok 8. Sedangkan total penerbitan surat utang pada 2016 mencapai USD 100,68 miliar.

Selanjutnya pada 2017, total utang luar negeri pemerintah capai USD 177,318 miliar. Itu dari total pinjaman yang mencapai USD 54,48 miliar yang terdiri pinjaman bilateral sebesar USD 23,15 miliar, komersial sebesar USD 3,14 miliar, multilateral sebesar USD 28,11 miliar dan pemasok 72. Adapun penerbitan surat utang mencapai USD 122,83 miliar pada 2017.

Selanjutnya pada Desember 2018, total utang luar negeri pemerintah mencapai USD 183,19 miliar. Pinjaman itu mencapai USD 56,17 miliar yang rinciannya antara lain pinjaman bilateral sebesar USD 22,85 miliar, pinjaman komersial sebesar USD 2,94 miliar, dan multilateral sebesar USD 29,30 miliar. Pemasok tak ada. Dilihat dari penerbitan SBN capai USD 128,01 miliar.

Posisi utang luar negeri pemerintah berdasarkan lembaga kreditor antara lain dari ADB mencapai USD 8,63 miliar pada 2014. Kemudian naik menjadi USD 9,19 miliar pada 2015 dan berlanjut pada 2016 mencapai USD 9,31 miliar. Pada 2017, tercatat total utang luar negeri dari ADB mencapai USD 9,01 miliar dan 2018 mencapai USD 9,77 miliar.

Kemudian pemberi pinjaman besar lainnya dari lembaga kreditor yaitu IBRD dengan total mencapai USD 8,63 miliar pada 2014. Lalu naik menjadi USD 14,38 miliar pada 2016. Kemudian naik lagi menjadi USD 15,81 miliar pada 2016 dan 2017 tercatat USD 16,56 miliar. Sedangkan utang dari IBRD pada 2018 mencapai USD 9,7 miliar.



4 dari 4 halaman

Rincian Anggaran dan Realisasi Infrastruktur

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan setiap tahun. Anggaran tersebut untuk tiga sektor itu bervariasi tapi catatkan kenaikan.

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran infrastruktur mencapai Rp 256,1 triliun pada 2015. Lalu meningkat menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016, kemudian naik lagi menjadi Rp 388,3 triliun pada 2017. Selanjutnya naik menjadi Rp 410,7 triliun, dan terus meningkat menjadi Rp 415 triliun pada 2019.

Bagaimana dengan anggaran pendidikan?

Anggaran pendidikan mencapai Rp 409,1 triliun pada 2015. Lalu kembali naik menjadi Rp 419,2 triliun pada 2016.  Namun pada 2017, anggaran pendidikan turun jadi Rp 416,1 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp 444,1 triliun pada 2018. Anggaran pendidikan tercatat menjadi Rp 492,5 triliun pada 2019.

Lalu bagaimana anggaran kesehatan?

Anggaran kesehatan tercatat mencapai Rp 65,9 triliun pada 2015. Lalu kembali naik menjadi Rp 92,3 triliun pada 2016. Anggaran tersebut naik lagi menjadi Rp 104,9 triliun pada 2017 dan mencapai Rp 111 triliun pada 2018. Lalu anggaran kesehatan tercatat menjadi Rp 123,1 triliun pada 2019.

Dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2018, menyebutkan sejumlah pengembangan infrastruktur. Hal itu antara lain dari 2015-2017, pemerintah terus menguat konektivitas tol laut dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan. Dari 2015 hingga 2017 ada 477 lokasi.

Selain itu, mengutip dari laporan 4 tahun Jokowi-JK untuk infrastruktur konektivitas, hingga 2018 telah terbangun jalan sepanjang 3.432 KM, jalan tol sepanjang 947 KM, jembatan sepanjang 39,8 KM, dan jembatan gantung 134 unit.

Lalu kereta api, hingga 2018 telah terbangun jalur KA termasuk jalur ganda dan reaktivitas 754, km, peningkatan dan rehabilitasi jalur KA 413,6 km, light rail transit (LRT) yaitu di Sumatera Seletan, Jakarta, dan Jabodebek, serta mass rapid transit.

Selanjutnya hingga 2018 telah terbangun 10 bandara baru, revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan. Kemudian, jembatan udara ada penirinan disparitas harga lima bahan kebutuhan pokok sebesar 57,21 persen untuk masyarakat daerah terpencil dan tertinggi atau daerah yang belum terlayani moda transportasi lain.

Untuk pelabuhan, telah terbangun 19 pelabuhan, 8 pelabuhan sedang dibangun dan selesai 2019. Ada tambahan lima unit kapal penyeberangan penumpangan, tambahan tiga unit kapal motor penyeberangan, dan tambahan 10 pelabuhan penyeberangan,

Di infrastruktur energi, pembangunan jaringan gas kota dan pipa transmisi distribusi gas antara lain pada 2014 ada 200.000 sambungan rumah tangga (SR), kemudian naik jadi 220.363 pada 2015, kemudian 319.514 pada 2016. Selanjutnya naik menjadi 373.190 pada 2017, dan 463.619 pada 2018.

Di infrastruktur telekomunikasi, palapa ring paket baret yang mulai berinovasi pada awal April 2018 di 475 kabupaten dan kota. Penguatan BTS mencapai 175 ribu menara, dan mobile coverage ada 75 ribu kelurahan.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sandi Tak Percaya Indomatrik: Saya Hanya Berpegang Survei Internal

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno tak percaya dengan hasil survei yang dirilis Lembaga survei Indomatrik. Hasil survei Indomatrik menunjukkan elektabilitas capres Prabowo Subianto mendekati capres petahana Joko Widodo (Jokowi). Sandiaga mengaku hanya percaya dengan survei internal.

“Saya nggak pernah percaya sama survei-survei itu ya,” kata Sandiaga di Jalan Jenggala II nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (17/2/2019).

Menurutnya, survei yang saat ini terpublikasi bertujuan menggiring opini masyarakat. Sandi menegaskan hanya berpegang pada survei internal yang menunjukkan elektabilitasnya di atas 40 persen.
“Jadi saya nggak terlalu percaya sama survei Indomatrik, saya belum pernah berhubungan sama survei tersebut dan saya hargai semua survei dari yang pihak yang menggiring opini sudah menang jauh. Tapi kalau sudah menang jauh kenapa mesti panik gitu, saya nggak melihat, justru ada kepanikan, kalau yang ketat kenapa harus dibuat ketat, padahalkan masih ada 60 hari,” jelas Sandiaga.
Mantan Wagub DKI ini mengatakan, survei internal yang sudah semakin dekat itu jadi pemantik untuk kerja keras menyampaikan program pasangan nomor urut 02. Sandiaga mengatakan, penyampaian program ke masyarakat juga sebagai langkah merebut suara pemilih golput.

“Dan kami optimis bahwa di atas 40 persen ini merupakan angka yang sangat kritikal, angka yang sangat strategis karena begitu kita bisa masuk ke momentum dan melalui debat kedua, tiga, empat, terakhir, saya berharap yang belum menentukan pilihan secara mantap itu bisa mengambil keputusannya dan beberapa kelompok golput itu bisa kita raup untuk masuk jadi basis pendukung Prabowo Sandi karena kita bicara tentang ekonomi,” ujarnya.

Sandiaga mengatakan, meski elektabilitasnya sudah di angka 40 persen, timsesnya masih harus kerja keras. Sebab menurutnya angka tersebut masih bisa berubah-ubah.

“Saya sampaikan pada seluruh jaringan relawan semua, bahwa kerja keras diperlukan 60 hari trakhir, daerah yang dibilang aman bisa tidak aman, daerah yanh dibilang nggak mugkin, bisa mungkin, semua itu kuasa Allah SWT,” katanya.

Sementara itu, Sandiaga menjelaskan, survei internal akan keluar minggu depan. Dia menuturkan, survei internalnya masih tertinggal.

“Tertinggalnya sudah sedikit dan kita udah melewati angka 40 persen jadi bisa tebak sendiri berapa kira-kira perbedaan tapi ini bisa berubah cepat baik menuju positif maupun negatif, kalau kita tidak kerja keras, saya sampaikan kepada seluruh jajaran harus kerja keras, kerja cerdas, sampaikan bahwa isu ekonomi yang diangkat Prabowo-Sandi,” jelasnya.

(idn/dnu)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pro Kontra Duit APBD DKI Dikucurkan Lewat Ormas

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengucurkan APBD untuk dikelola mandiri oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Rencana Anies itu menuai pro-kontra.

Awalnya, Anies menjelaskan ada empat tipe pengelolaan dalam APBD. Dalam tipe ketiga dan keempat, dana bisa langsung diberikan kepada masyarakat.

“Jadi swakelola, tipe 3 dan 4, terutama tipe 4 bisa diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang laksanakan, pelaporan pun profesional. Jadi bukan badan usaha. Jadi itu alhamdulillah PP (peraturan pemerintah)-nya keluar. Ketika kita susun di DKI ini, bahwa ke depannya kolaborasi pakai istilah kita masyarakat sebagai co-creator,” ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/2).


Menurut Anies, masyarakat memiliki kemampuan menata kampung. Pemberian dana langsung dilakukan agar masyarakat merasa memiliki kampungnya, mengawasi dan merawat hasil gotong royongnya. Namun, Anies menegaskan pemerintah tetap mengawasi penggunaan dana itu.

Kebijakan swakelola dana APBD tersebut, menurut Anies, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga musyawarah kelurahan (LMK). Anies menampik dananya akan diberikan ke ormas-ormas yang namanya muncul dalam pembicaraan di media sosial, seperti Front Pembela Islam (FPI) atau FBR (Forum Betawi Rempug).

“Itu kan organisasi massa (yang jadi polemik). Kalau ini organisasi kemasyarakatan. Kemasyarakatan tuh apa? RT, RW, ada ketentuannya. Jadi LMK, Karang Taruna, PKK. Itu organisasi kemasyarakatan,” papar Anies di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/2).

Dia menyatakan dasar hukum kebijakannya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam Perpres Nomer 16 Tahun 2018 yang menjadi pegangan Anies, ormas memang dinyatakan sebagai salah satu pihak yang bisa menjadi pelaksana swakelola dari pengadaan barang dan jasa pemerintah swakelola tipe III.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri menyebut teknis pelaksanaan pengucuran dana tersebut bakal diatur lewat pergub. Pergub akan mengatur cara pengajuan dana swakelola tipe ketiga dan keempat. Pihak Pemprov DKI akan menganalisis proposal yang diajukan.

Pemprov, kata Taufan, akan memberi pendampingan administrasi mengenai pengajuan dana swakelola ormas. Dana swakelola yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, menurut Taufan, tak harus berbentuk fisik.

Kebijakan ini menimbulkan pro-kontra. Misalnya, Fraksi Gerindra DPRD DKI yang mendukung penuh rencana Anies tersebut. Gerindra menilai Anies mewujudkan Perpres 16/2018.

“Saya mendukung penuh. Yang dimaksud itu bukan ormas organisasi masyarakat, tetapi organisasi kemasyarakatan. Di Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) disebut itu ada RT, RW, LMK,” jelas anggota Fraksi Gerindra DKI, Syarif, kepada detikcom, Sabtu (16/2).

Namun, Syarif meminta Pemprov DKI mendesain sistem pengawasan dana tersebut. Menurut dia, penggunaan dana harus dikawal dari mulai tahap lelang hingga pembayaran.

Dukungan juga datang dari F-Golkar DPRD DKI. Kebijakan itu dinilai bisa melibatkan masyarakat dalam pembangunan DKI Jakarta.

“Saya pikir, ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat diterjemahkan oleh Pak Anies, juga di dalam partisipasi masyarakat untuk ikut bisa membangun Jakarta,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan, saat dihubungi, Jumat (15/2) malam.

Ada pula pihak yang kontra terhadap rencana Anies tersebut. Misalnya, F-Nasdem DPRD DKI yang menyebut rencana Anies itu prematur.

“Prematur lah saya kira lah. Masyarakat kan bukan pengguna anggaran dan saya kira apa yang dilakukan Bina Marga sampai hari ini sudah cukup baik,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, saat dihubungi, Kamis (14/2).

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang berasal dari PDIP juga mempertanyakan rencana Anies itu. “Ormas, PKK dilibatkan sebatas mana?” tanya Prasetio di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Sementara itu, Fraksi PKB DPRD DKI meminta rencan Anies tersebut dikaji ulang. PKB menyebut perangkat ormas di DKI belum siap.

“Misalnya, perlu mesti pengkajian yang matang, infrastruktur yang rapi dulu, jangan tiba-tiba gubernur mengajukan ini tapi perangkatnya belum siap,” kata Ketua Fraksi PKB DRPD DKI Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Jumat (15/2).

Selain itu, F-PKS DPRD DKI mengaku belum bia berkomentar atas rencana Anies. PKS akan bertemu dengan Anies untuk meminta klarifikasi mengenai rencana tersebut.

“Jadi saya harus mendengarkan lebih dahulu penjelasannya dari pak Gubernur kaya apa. Pengen mendengar dulu, apa sih yang dimaksudkan, kalau dari orang lain itu kan tafsirnya bisa macem-macem,” kata Ketua Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hidayat Nur Wahid: Fakta Sejarah Ungkap Peran Umat Islam dalam Tegaknya NKRI

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengajak masyarakat Indonesia terutama umat Islam Indonesia untuk mempelajari fakta sejarah peran umat Islam menegakkan NKRI.

Hal tersebut sangat penting sebagai pembelajaran dan tambahan pemahaman di tengah-tengah maraknya mispersepsi yang kadang sangat berlebihan tentang Islam dan umat Islam Indonesia.

Salah satunya adalah peristiwa fenomenal mosi integral yang dilakukan seorang ulama, cendikiawan Islam, politikus Islam, pejuang kemerdekaan Indonesia dan Ketua Fraksi Partai Masyumi di DPR RIS era 1950-an Mohammad Natsir.

Hal tersebut dikatakan HNW di hadapan sekitar 300 lebih Pimpinan dan anggota Lembaga Tahfidz Qur’an Jauharul Iman serta masyarakat umum peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, di GOR Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019).

Mosi Integral gagasan Natsir ini, lanjut HNW, dikemukakan Natsir pasa parlemen RIS tahun 1950. Mosi gagasannya inilah yang menyatukan kembali Indonesia dalam wadah NKRI yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

RIS yang dibentuk tahun 1949 adalah hasil kesepakatan Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda yang disaksikan oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan negara serikat yang memisah-misahkan Indonesia dalam beberapa negara bagian yang sangat ditentang Natsir.

“Gagasan Natsir dalam Mosi Intgralnya ini kemudian diterima parlemen dan kembalilah Indonesia dalam NKRI hingga kini tetap ada dan terjaga. Inilah benang merahnya bahwa tidak mungkin Islam dan umat Islam Indonesia bertolak belakang dengan konsep dan realisasi NKRI,” ujar Hidayat.

2 dari 2 halaman

Jaga Warisan Ini

Pengetahuan dan pemahaman tersebut dikatakan HNW sangat penting, apalagi kepada generasi muda milenial bahwa seluruh elemen bangsa Indonesia termasuk Islam memiliki peran dan kiprah yang besar dalam pembentukan NKRI hingga kini.

“Umat Islam Indonesia saat ini juga harus menjaga warisan dari para pendahulunya tersebut bahkan harus lebih baik perannya, harus proaktif untuk agama dan negara. Jangan sampai masa bodoh dan terkesan ‘cuek’ dengan segala permasalahan yang menghambat kemajuan bangsa dan negara,” tandasnya.

Sosialisasi Empat Pilar hasil kerjasama MPR RI dengan Lembaga Tahfidz Qur’an Jauharul Iman ini sendiri berlangsung selama setengah hari yang sangat disambut antusias peserta sosialisasi.

Gaya pemaparan materi yang dilakukan HNW yang diselingi dengan candaan-candaan ringan dan cerdas mampu meraih perhatian peserta yang kebanyakan generasi muda dan kaum ibu.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Inas: Indomatrik Digunakan untuk Dongkrak Opini Elektabilitas Prabowo

Jakarta – Anggota Penugasan Khusus Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir, menduga Indomatrik digunakan untuk kepentingan mendongkrak opini survei Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Indomatrik sebelumnya merilis hasil survei yang menunjukkan selisih elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga sebesar 3,93%.

“Jika orang yang sama, yaitu Husin Yazid memegang posisi penting di dua lembaga survei yang berbeda, tentunya dia dapat memainkan kartu yang sama juga. Artinya bahwa pada saat Pilpres 2014, Husin Yazid bermain kartu remi untuk kepentingan Prabowo, maka tidak salah juga jika kita duga bahwa dia akan bermain mati-matian untuk Prabowo di pilpres 2019,” ujar Inas kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019).

Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid,sebelumnya mengatakan Indomatrik dan Puskaptis ialah dua lembaga survei yang berbeda. Namun Husin Yazid pernah menjabat Direktur Eksekutif Puskaptis.

“Jadi, jika pada tahun 2014 yang lalu, Puskaptis ditengarai digunakan oleh Prabowo Subianto untuk membangun opini agar survei Prabowo menjadi di atas Jokowi, maka tidak salah juga kalau kita duga bahwa Indomatrik digunakan oleh Prabowo-Sandi untuk mendongkrak opini survei Prabowo-Sandi yang memang stagnan dan mentok disekitaran 30-an persen saja,” sambungnya.

Inas, yang juga politikus Hanura mengutip keterangan anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk, yang menyatakan lembaga survei Indomatrik tak berada di bawah naungannya.

“Maka berarti bahwa Indomatrik bukanlah lembaga survei yang kapabel dan bisa dipercaya, sehingga kesimpulan bahwa Indomatrik adalah alat Prabowo Subianto untuk mendongkrak opini elektabilitasnya, bukanlah isapan jempol belaka,” kata Inas.

(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bontang Bakal Jadi Kota Gas

Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 5.005 sambungan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Kota Bontang, Kalimantan Timur resmi beroperasi. Hal ini untuk mewujudkan Kota Bontang menjadi City Gas pada 2020, dimana seluruh masyarkatnya sudah menggunakan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-harinya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, Program city gas itu sudah berjalan di tiga wilayah, pertama Prabumulih, yang kedua Tarakan dan yang ketiga Bontang, di Kalimantan Timur.

“Banyak gas-nya, masak tidak bisa buat city gas,” kata Jonan, di Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Usulan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dan Bontang sangat mungkin untuk direalisasikan, mengingat Kota Bontang memiliki sumber gas yang cukup besar tingga melengkapinya dengan pipa distribusi untuk mengalirkannya ke masyarakat.

“Jika Pemerintah Kalimantan Tiimur mengusulkan jaringan gas kota, selama ada pipa transmisinya mak itu akan cepat direalisakan karena Pemerintah mengoptimalkan potensi sumber daya alam setempat sesuai dengan harapan Presiden Republik Indonesia yang akan dituangkan dalam Peraturan Presiden, dan jika sudah disetujui inshaa Allah keinginan menjadikan Bontang sebagai city gas dapat terwujud,” jelas Jonan.

Jonan menegaskan, pentingnya sinergi dari Pemerintah Daerah, DPR dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan program jaringan gas kota, untuk memberikan akses energi yang lebih murah dan bersih bagi masyarakat.

“Kalau ketiga lembaga tidak kompak, nanti implementasinya juga susah, jadi mohon dukungannya” harap Jonan kepada para Anggota DPR dan Pemerintah Daerah agar bisa terus bersama memajukan masing-masing daerah,” tuturnya.

2 dari 3 halaman

Harus Diikuti Kota Lain

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, menambahkan, keinginan menjadikan Bontang sebagai City Gas pada 2020 harus diikuti pula dengan kota-kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, seperti Samarinda dan Balikpapan. Sehingga menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi pertama yang menyandang predikat sebagai City Gas pertama di Indonesia.

“Setelah Bontang, kota –kota lainnya di Kalimantan Timur seperti Samarinda dan Balikpapan juga akan menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar sehingga harapan Kami nanti Kalimantan Timur menjadi provinsi pertama sebagai provinsi City Gas,”ujar Hadi.

Walikota Bontang Neni Moerniaeny menyampaikan, harapannya untuk menjadikan Bontang menjadi City Gas, bukan tanpa alasan, karena Bontang merupakan Kota penghasil gas yang cukup besar dengan infrastruktur gas relatif sudah memadai, dari 15 kelurahan yang ada tinggal 1 kelurahan saja yang belum ada infrastruktur jaringan gas kota.

“Saya ingin perjuangkan insya Allah Bontang tahun 2020 bisa dideklarasikan sebagai City Gas, semuanya teraliri gas, kita melihat api atau asap PT Badak setiap hari masa kita susah cari yang LPG 3 kilo, tapi berkat komitmen dari bapak Jokowi harapan itu dapat terwujud” harap Neni.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Quick Count Pilpres 2014 Diungkit, Husin Yazid Serang Balik Hamdi Muluk

Jakarta – Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk menyebut Indomatrik cuma ganti nama dari Puskaptis. Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid, menyerang balik Hamdi.

Yazid menyebut Hamdi tidak independen dan melibatkan lembaga survei yang ada di bawah naungan Persepi untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di Pilgub DKI 2017. Ini lantaran Hamdi mengungkit soal Puskaptis yang dikeluarkan dari Persepi karena dituding manipulatif karena quick count di Pilpres 2017 berbeda dari lembaga survei lainnya dengan memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa.

“Justru Pak Hamdi Muluk yang ganti nama dari ketua jadi anggota. Karena sebagai ketua dewan etik dia tidak independen. Keberpihakan kepada calon-calon. Dan bahkan disinyalir menyuruh beberapa anggotanya di Persepi untuk mendukung calon tertentu. Contoh di Pilgub DKI 2017, di Ahoker,” tutur Yazid saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).


Dia mengatakan hanya berasumsi. Setelah mendukung Ahok di Pilgub DKI 2017, Yazid menduga Hamdi bersama beberapa lembaga survei di bawah Persepi kini mendukung capres petahana Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

“Saya berasumsi. Dulu dia Ahoker benar. Sekarang dia disinyalir. Karena dia membawahi beberapa lembaga survei yang dulu ke Ahok ini. Sekarang kan ke Jokowi, 01,” ucap Yazid.

Dia juga menyebut Hamdi tak punya pengalaman. Alasan-alasan ini pula yang disebut Yazid Puskaptis tak bersedia untuk diaudit pada 2014 lalu.

“Kedua, Saya pertanyakan integritas, kredibilitas, plus kompetensi dari Prof Hamdi Muluk karena dia belum punya pengalaman dalam survei bupati, wali kota, dan gubernur.Sementara saya, dari 2014 sudah lakukan 350-an untuk bupati-wali kota. Plus 34 provinsi. Dan presiden 2004-2009. Artinya dia tak punya kompetensi. Untuk apa saya diperiksa orang tak berpengalaman,” kata Yazid.

Sebelumnya diberitakan, Indomatrik mengeluarkan survei terkait Pilpres 2019. Hasilnya, elektabilitas Prabowo-Sandiaga semakin mendekati Jokowi-Ma’ruf Amin.

Anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, mengatakan Indomatrik tidak terdaftar di Persepi. Hamdi kemudian mengungkit soal hasil quick count Pilpres 2014 dari Puskaptis yang berbeda dengan perhitungan real count KPU.

Quick count Puskaptis, menyatakan elektabilitas Prabowo-Hatta Radjasa unggul dari Jokowi-Jusuf Kalla. Padahal kebanyakan lembaga survei mengumumkan kemenangan Jokowi-JK.

Hamdi kemudian mengungkit Puskaptis yang tak mau diaudit terkait quick count tersebut. Hamdi kemudian meminta masyarakat skeptis dengan melihat rekam jejak penyelenggara riset.

“Publik harusnya tidak melupakan rekam jejak Yazid dalam kasus kesalahan quick count di 2014. (Indomatrik) itu ganti nama saja (dari Puskaptis),” tandas Hamdi ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Puskaptis merupakan satu dari 4 lembaga survei yang dipermasalahkan saat Pilpres 2014 karena diduga memanipulasi hasil quick count. Pukaptis dan tiga lembaga riset lainnya, yakni Lembaga Survei Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI), memenangkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Padahal lembaga survei lainnya merilis hasil Jokowi-Jusuf Kalla yang menang, dengan selisih angka tidak jauh dari real count KPU.

Hasil prediksi 4 lembaga itu sangat melenceng jauh dari real count KPU di mana pasangan Jokowi-JK mendapat perolehan 53,15% sementara Prabowo-Hatta 46,65%. Dari 4 lembaga survei yang diduga melakukan manipulatif, Puskaptis dan IRC yang prediksinya paling melenceng.

Puskaptis memiliki perbedaan angka sebesar 5,20%, sementara IRC selisihnya 4,26%. Padahal mereka sama-sama mematok margin error +-1%. Artinya, dalam prediksi mereka, kemungkinan perbedaan data dengan real count tidak akan lebih dari 1 persen. Namun kenyataannya sangat jauh.
(jbr/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

LTMPT Terapkan Pendaftaran SNMPTN 2019 Sistem Ganjil-Genap, Ini Penjelasannya

Liputan6.com, Jakarta Untuk kedua kalinya Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) memperpanjang masa pendaftaran dan finalisasi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Pada awalnya masa pendaftaran SNMPTN dijadwalkan berakhir pada 14 Februari 2019. Namun dikarenakan banyak para calon peserta SNMPTN 2019 yang belum melakukan pendaftaran dan finalisasi, maka LTMPT memperpanjang masa pendaftaran hingga Sabtu 16 Februari 2019.

Jadwal pun kembali berubah. Dikarenakan belum optimalnya akses untuk pendaftaran dan finalisasi SNMPTN 2019, maka masa pendaftaran diperpanjang lagi hingga Selasa, 19 Februari 2019 pukul 22.00 WIB. Hal ini berdasarkan surat edaran LTMPT bernomor 01/Peng.LTMPT/2019 tentang perpanjangan masa pendaftaran dan finalisasi SNMPTN 2019.

Surat edaran ini disampaikan Ravik Karsidi selaku Ketua LTMPT. Surat edaran ini terpampang dalam laman LTMPT. Berikut yang disampaikan oleh Ravik Karsidi pada pengumumannya, Jumat (15/2/2019) lalu sebagaimana Liputan6.com kutip, Sabtu (16/2/2019).

“Memperhatikan akses untuk Pendaftaran dan Finalisasi SNMPTN 2019 yang masih belum optimal, siswa dimohon tenang dan akan dilakukan pelayanan pendaftaran sampai dengan SELASA tanggal 19 Februari 2019 pukul 22.00 WIB. Jika ada siswa yang masih belum dapat melakukan pendaftaran dan finalisasi, maka akan dicarikan solusi yang pada prinsipnya tidak merugikan siswa.”

2 dari 3 halaman

LTMPT Terapkan Mekanisme NISN Ganjil-Genap

Pada SNMPTN 2019 ini, LTMPT menerapkan mekanisme pendaftaran NISN Ganjil-Genap. Informasi ini dapat dilihat melalui akun twitter resmi sekretariat SNMPTN @SekreSNMPTN.

“Untuk memberikan kesempatan lebih baik kepada siswa untuk mendaftar, sistem snmptn menerapkan giliran untuk login berdasarkan NISN ganjil genap. NISN ganjil diberikan giliran pada jam ganjil (13.00-14.00 wib, 15.00-16.00 wib, dst), dan sebaliknya.”

Begitu kurang lebih pernyataan resmi dari sekretariat SNMPTN. LTMPT melalui sekretariat SNMPTN menjelaskan bahwa mekanisme pendaftaran calon peserta SNMPTN diatur dengan mekanisme NISN Ganjil genap.

Bagi pemilik Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ganji hanya dapat mulai melakukan pendaftaran pada jam ganjil seperti 13.00-14.00, 15.00-16.00, 17.00-18.00 dan seterusnya.

Sebaliknya jika calon pendaftar SNMPTN memiliki nomor genap, maka mereka hanya dapat mulai mendaftar pada jam genap seperti 12.00-13.00, 14.00-15.00, 16.00-17.00 dan seterusnya.

Namun meski demikian, masih banyak calon peserta yang belum berhasil melakukan pendaftaran dikarenakan server tidak dapat diakses dengan baik.

3 dari 3 halaman

Cara Mendaftar SNMPTN 2019 Menurut LTMPT

LTMPT menjadwalkan Pengumuman Hasil SNMPTN akan diumumkan pada 23 Maret 2019. Dengan diperpanjangnya pendaftaran SNMPTN 2019 hingga 19 Februari mendatang, masih ada kesempatan bagi para calon mahasiswa untuk mendaftarkan diri.

Berikut cara mendaftar SNMPTN 2019

– Siswa pendaftar login menggunakan NISN dan password ke laman SNMPTN 2019 snmptn.ac.id untuk melakukan pendaftaran.

-Pastikan pendaftar mendaftar pada jam yang sudah ditentukan sesuai mekanisme NISN ganjil genap.

– Siswa pendaftar mengisi biodata, pilihan PTN, dan pilihan program studi, serta mengunggah (upload) pasfoto resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan (jika ada).

– Siswa pendaftar harus membaca dan memahami seluruh ketentuan yang berlaku pada PTN pilihan.

– Siswa pendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh dari laman snmptn.ac.id.

– Tahap terakhir siswa mencetak Kartu Bukti Pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN.

Pengumuman dari hasil seleksi SNMPTN 2019 akan dilakukan pada 23 Maret 2019. Jadwal pelaksanaan proses verifikasi dokumen peserta dan/atau pendaftaran ulang di PTN dapat dilihat di laman masing-masing PTN.