Menjajal JPO Instagramable di Sudirman yang Baru Diresmikan Anies

JakartaJembatan Penyeberangan Orang (JPO) dengan desain artistik di GBK dan Bunderan Senayan siang tadi resmi dibuka Gubernur DKI Anies Baswedan. Seperti apa ‘sensasinya’ saat menjajal JPO yang instagramable ini?

Sekitar pukul 18.00 WIB, Kamis (28/2/2019), lampu warna-warni di JPO GBK sudah menyala. Warna hijau, ungu, merah, hingga kuning menyala bergantian membuat JPO itu jadi menarik perhatian.

Menjajal JPO Instagramable di Sudirman yang Baru Diresmikan AniesFoto: JPO di Jalan Sudirman (Farih Maulana/detikcom)

Beberapa pejalan kaki yang melintas di trotoar di sisi GBK asyik berfoto dengan latar belakang JPO yang dibangun menggunakan koefisien luas bangunan (KLB) tersebut. Sementara itu, pelican crossing yang tadinya ada saat JPO direvitalisasi, kini sudah ditutup.

Penyeberang jalan dan pengguna TransJakarta sekarang sudah bisa melintasi JPO yang tetap mempertahankan jalur landai. Kini ada papan petunjuk di jalan masuk JPO yang berisi hal-hal yang boleh dan dilarang dilakukan. Beberapa di antaranya adalah pengguna dilarang merokok, wajib melipat sepeda, hingga pemberitahuan bahwa JPO dilengkapi dengan CCTV. Ada juga larangan bersandar dan memanjat di JPO.

Menjajal JPO Instagramable di Sudirman yang Baru Diresmikan AniesFoto: JPO di Jalan Sudirman (Farih Maulana/detikcom)

Menjajal JPO Instagramable di Sudirman yang Baru Diresmikan AniesFoto: JPO di Jalan Sudirman (Farih Maulana/detikcom)

Naik ke JPO, jalur landainya kini bukan lagi besi. Di antara pengguna yang lalu lalang, ada beberapa orang yang asyik menikmati JPO baru ini dengan cara berfoto. Ada yang selfie dengan ponsel, ada pula yang membawa kamera dan berpose di tengah JPO.

Lima orang petugas Satpol PP tampak lalu lalang di JPO. Sejauh mata memandang, tidak ada pedagang kaki lima di JPO ini. Tempat sampah tersedia di beberapa pojok.

Menjajal JPO Instagramable di Sudirman yang Baru Diresmikan AniesFoto: JPO di Jalan Sudirman (Farih Maulana/detikcom)

Ada papan di salah satu sisi JPO yang berisi pesan dari Anies dan makna dari desain JPO tersebut. Begini isinya:

Atas berkat rahmat Allah SWT, Jembatan Penyeberangan Orang ini diresmikan.

“Berjalan kaki, termasuk di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) bukanlah sekadar menuju pekerjaan, mencari penghidupan, atau menuju pulang dan menunggu hari kerja berikutnya.

Berjalan kaki bukanlah sekadar perjalanan, nanun juga harus menjadi pengalaman. Itulah gagasan yang menjadi dasar mengapa jembatan penyeberangan orang dan trotoar perlu dirancang dengan desain yang unik.”

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D
(Gubernur DKI Jakarta)

Menjajal JPO Instagramable di Sudirman yang Baru Diresmikan AniesFoto: JPO di Jalan Sudirman (Farih Maulana/detikcom)

Gelora

Simbolisasi dari gejolak dan semangat bangsa Indonesia untuk terus maju dan berkembang.

Representasi dari semangat olahraga yang menjadi ciri khas kawasan area Senayan.

Cincin gelora berupa bidang-bidang pipih berwarna putih dipilih selain untuk optimalisasi cahaya matahari yang dipantulkan ke atas jembatan, juga untuk menangkap transformasi cahaya yang dinamis dari pagi sampai sore hari, hingga munculnya pencahayaan buatan di koridor Sudirman

Menjajal JPO Instagramable di Sudirman yang Baru Diresmikan AniesFoto: JPO di Jalan Sudirman (Farih Maulana/detikcom)

(imk/imk)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Rotasi Ribuan Pejabat DKI, Anies Baswedan Tiru Langkah Ahok?

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menyangka kalau langkahnya melantik dan merotasi 1.125 pejabat Pemprov DKI akan menuai kritikan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pelantikan yang digelar pada Senin 25 Januari lalu itu sangat kental aroma politisnya.

Dia mengatakan, dalam rotasi yang digagas Anies, pejabat yang baik dan berprestasi malah dicopot. Intinya, perombakan ini mengutamakan prinsip suka dan tak suka (like and dislike). Anies pun meradang dan menolak semua anggapan itu.

“Gubernur punya wewenang untuk rotasi 6 bulan setelah menjabat. Artinya, sebetulnya gubernur punya wewenang melakukan rotasi enam bulan setelah menjabat,” ujar Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Dia juga menegaskan, rotasi dan mutasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, bukan berdasarkan unsur personal. Di sisi lain, dia tak bisa melarang Prasetyo menyampaikan pemikirannya.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya. Kita nggak bisa melarang pemikiran orang,” kata Anies.

Namun demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tidak sependapat dengan Anies. Menurut dia, mutasi atau perombakan jabatan adalah hal yang biasa, hanya saja menjadi tak biasa jika dilihat jumlahnya.

“Karena jumlah yang begitu banyak, saya khawatir berimbas pada kurang selektifnya pihak Pemprov DKI memilih figur-figur yang memangku jabatan pada pelantikan Senin kemarin. Kalau memilih orang terlalu banyak kan khawatir pilihannya enggak benar,” jelas Gembong kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) siang.

Selain itu, dia juga melihat Anies tidak memiliki skala prioritas dalam hal pembenahan SDM di Pemprov DKI. Hal itu terlihat dari sejumlah pos penting yang hingga kini tak ada pengisian jabatan untuk pucuk pimpinannya.

“Pak Anies enggak ada skala prioritas. Seharusnya yang dilakukan adalah rotasi atau pengisian jabatan untuk yang pelaksana tetap (Plt) dulu, tapi justru Plt sampai sekarang belum diisi,” ujar Gembong.

Dengan banyaknya posisi penting yang masih diisi Plt, lanjut dia, pada akhirnya akan berdampak pada penyerapan anggaran. Sebuah program atau proyek yang harusnya sudah dikerjakan menjadi harus menunggu karena belum ada pejabat definitif yang bisa mengesahkannya.

“Jangan sampai penyerapan kita bolong lagi, padahal warga Jakarta menunggu apa yang mau dikerjakan oleh Pak Anies ke depan untuk percepatan. Kalau pejabatnya masih seperti sekarang, pejabat Plt, kita khawatirkan enggak berani eksekusi (anggaran),” tegas Gembong. 

Infografis Rotasi Ribuan Pejabat Ibu Kota. (Liputan6.com/Triyasni)

Dengan semua keanehan itu, papar dia, tak heran banyak yang beranggapan kalau langkah Anies berbau politis.

“Pastilah, kan gubernur itu jabatan politis, pasti. Kalau disebut itu berbau politis, itu pastilah,” ujar Gembong.

Namun, dia menampik kalau apa yang dilakukan Anies meniru apa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017). Menurutnya, cara mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Anies dan Ahok berbeda.

“(Ahok) itu kan bertahap. Enggak sekaligus seperti Anies. Kalau sekaligus itu yang saya khawatirkan. Memilih segitu banyak orang kan enggak mudah,” pungkas Gembong.

Berbeda dari Gembong, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengapresiasi rotasi dan mutasi besar-besaran pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Anies. Menurut dia, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perombakan pejabat itu bisa diterima.

“Pertama, sesuai aturan. Kalau sesuai aturan ya enggak apa apa. Kedua, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, atau dengan kata lain memang perlu ada untuk penyegaran. Ini perlu evaluasi dan seterusnya,” ujar Suhaimi kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) petang.

Ketiga, lanjut dia, harus sesuai dengan latar belakang karier dan kemampuan sang pejabat bersangkutan. Dengan kata lain, orang itu ditempatkan sesuai bidangnya dan tepat pada posisinya agar bisa mengemban amanah dengan baik.

“Kalau soal jumlah yang dimutasi, selama tidak menyalahi aturan ya tidak apa apa. Yang penting, semua perubahan baik kecil maupun besar semuanya bertujuan untuk mencapai visi misi gubernur dan Pemprov DKI,” papar Suhaimi.

Dia juga tak peduli kalau cara Anies disebut mengikuti apa yang pernah dilakukan Gubernur Ahok dengan megganti ribuan posisi pejabat dalam waktu bersamaan.

“Terserah orang ngomonglah. Menurut saya bukan masalah mengikuti atau tidaknya, tetapi kepentingan apa di balik itu? Kalau perubahan atau rotasi itu untuk mencapai sebuah target yang tinggi, enggak apa apa. Pak Anies kan punya target ‘maju kotanya bahagia warganya’,” tandas Suhaimi.

Lantas, bagaimana sebenarnya mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur Anies pada Senin lalu itu?

2 dari 4 halaman

Rotasi yang Menyisakan Plt

Pro dan kontra itu dipicu pada Senin petang, 25 Februari 2019. Ketika itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat baru dari eselon II, III, dan IV. Sejumlah posisi yang dirotasi mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) sampai Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Dari seribuan lebih pejabat itu, di antaranya 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 247 administrator atau eselon III, dan 836 pengawas atau eselon IV. Anies menyebut rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi. Menurut dia, organisasi perlu penyegaran dengan diisi oleh orang-orang baru.

“Pemprov berkepentingan untuk lakukan pembaharuan di setiap posisi yang ada. Bagi sebuah organisasi, rotasi mutasi itu wajar, karena organisasi perlu pembaruan,” kata Anies dalam sambutan pelantikan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Selain itu, Anies juga mengatakan rotasi akan menguntungkan bagi pejabat yang dipindah, karena para pejabat itu bisa menambah kemampuan di lokasi yang baru.

“Bagi pribadi di Pemprov DKI, dapat tugas baru, amanat baru yang berbeda dengan sebelumnya, ini bagian dari pengembangan skill pribadi, menambah kompetensi, keterampilan di tempat baru,” ucap Anies.

Pimpinan tinggi pratama yang dilantik Anies yaitu:

1. Riyanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

2. Achmad Firdaus sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

3. Edy Junaedi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

4. Benni Agus Chandra sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

5. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

6. Arifin sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

7. Subejo sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

8. Theryono sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit.

9. Ida Bagus Nyoman Banjar sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

10. Tri Noviati sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih.

11. Isnawa Adji sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.

12. Sahat Parulian sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

13. Vera Revina Sari sebagai Asisten Deputi Bidang Tata Ruang.

14. Jupan Royter Sahalatua sebagai Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

15. Yani Wahyu Purwoko sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.

Di sisi lain, mutasi ini menyebabkan kosongnya 18 jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan ditempati pelaksana tugas (Plt). Sebanyak 16 jabatan yang kosong merupakan posisi eselon II atau pimpinan tinggi pratama, sedangkan dua jabatan yang kosong merupakan jabatan eselon I atau pimpinan tinggi madya, yaitu.

1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD)

2. Kepala Badan Pembina BUMD (BP-BUMD)

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)

5. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA)

6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata)

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH)

8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (PE)

9. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)

10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

11. Kepala Biro Perekonomian

12. Kepala Biro Administrasi

13. Direktur Utama RSUD Pasar Rebo

14. Direktur Utama RSUD Cengkareng

15. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)

16. Sekretaris Kota Jakarta Selatan

Dua jabatan eselon I yang kosong adalah:

1. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman

2. Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Untuk diketahui, dua jabatan eselon I tersebut sebelumnya diduduki oleh Syahrul Effendi dan Sylviana Murni. Syahrul meninggalkan jabatannya karena pensiun, sedangkan Sylviana mundur dalam rangka maju sebagai Cawagub DKI Jakarta dalam Pilkada 2017.

Dalam rangka mengisi 18 jabatan yang kosong tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, Selasa lalu mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan segera mengadakan lelang jabatan untuk 18 jabatan tersebut.

Sesuai dengan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Apabila rekomendasi dari KASN sudah diperoleh, maka Pemprov DKI Jakarta sudah bisa mulai membuka lelang jabatan.

Dengan semua permasalahannya, jumlah pejabat yang dimutasi oleh Anies pada Senin lalu, sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mutasi yang pernah dilakukan Gubernur Ahok.

3 dari 4 halaman

Mutasi Gemuk Gaya Ahok

Mutasi dan rotasi seribuan lebih pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan pada Senin lalu banyak dikaitkan dengan hal serupa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, suksesor Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017).

Sepanjang menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota, Ahok memang kerap memutasi pejabat atau bawahannya. Bahkan, beberapa kali dalam jumlah besar. Lihat saja, Usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Rabu 19 November 2014, dia langsung bersih-bersih.

Dari catatan Liputan6.com, satu setengah bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok melantik 4.800 pejabat di tingkat eselon II, III dan IV di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 2 Januari 2015.

Nama-nama beberapa pejabat di tingkatan kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) DKI Jakarta mengalami rotasi jabatan dan sebagian ada yang dicopot karena kinerjanya kurang memuaskan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, para pejabat-pejabat tersebut yaitu Lasro Marbun, dari sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Inspektorat. Jabatan Kadisdik diiisi Arie Budhiman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Sedangkan posisi yang ditinggalkan Arie diisi oleh Purba Hutapea, yang sebelumnya menjabat sebagai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Beberapa pejabat yang mendapat promosi adalah Benjamin Bukit, dari sebelumnya sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Isnawa Adji dari sebelumnya Wakil Kepala Dinas Kebersihan menjadi Kepala Dinas Kebersihan.

Kemudian ada Ika Yuli Rahayu, dari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan, Zainal Soleman dari sebelumnya Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat menjadi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Edi Nielson Sianturi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dari sebelumnya sebagai salah satu kepala bidang di instansi yang sama.

Selain itu, ada juga Franky Mangatas, dari Kepala Inspektorat menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan.

Sedangkan para pejabat yang dicopot alias ‘distafkan’ adalan mantan Kadis Perhubungan Muhammad Akbar, mantan Kepala BKD I Made Karmayora, dan mantan Kadis Pelayanan Pajak Iwan Setyawandi.

Pejabat DKI yang dimutasi Ahok, baik itu promosi atau demosi, adalah:

‪- Asisten Sekda Bidang Pembangunan Wiriyatmoko menjadi Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup‬.‪

– Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Bambang Musyawardhana yang menjadi Wali Kota Jakarta Timur.‪

– Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Pusat Rustam Effendi menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

‪- Sekwan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede menjadi Wali Kota Jakarta Pusat.

‪- Wakil Wali Kota Jakarta Utara Tri Kurniadi menjadi Bupati Kepulauan Seribu‬.‪

– Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budiman menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI‬.

‪- Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun menjadi Kepala Inspektorat DKI.

– Isnawa Adji menjadi Kadis Kebersihan.‪

– Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Purba Hutapea dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

– Kepala Sudin Perumahan Jakarta Utara Ika Lestari Aji menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman‬.‪

– Kepala Dinas Kominfomas Agus Bambang Setyo Widodo menjadi Kepala Dinas Pelayanan Pajak‬.‪

– Kepala Badan Perpustakaan Agus Suradika menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah‬.‪

– Kepala Bidang Kewaspadaan Kesbangpol menjadi Sekwan DPRD DKI‬.‪

– Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda menjadi Kepala Kesbangpol‬.‪

– Kepala Inspektorat Franky Mangatas Panjaitan menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan DKI.‪

– Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara Edison Sianturi menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI.‪

– Wakil Kepala Dinas Perhubungan Benyamin Bukit menjadi Kepala Dinas Perhubungan‬.‪

– Kepala Biro Dikmental Budi Utomo menjadi Wakil Bupati Kepulauan Seribu.

Berselang setahun kemudian, Ahok kembali melantik 1.042 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari eselon II, III dan IV. Ada enam pejabat eselon II yang dilantik menggantikan pejabat sebelumnya yang telah pensiun.

Keenam pejabat tersebut yakni Yurianto sebagai Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal, Catur Laswanto Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian, Sopan Adriyanto Kepala Dinas Pendidikan, Yayan Yuhana Kepala Biro Hukum, Subagyo Wakil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Suriyanto Wakil Kepala Dinas Pendidikan.

“Saya dengan resmi melantik saudara, sebagai pejabat tinggi pratama, adiministrasi, dan pengawas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab,” kata Ahok di halaman Balai Kota Jakarta, saat pelantikan para pejabat itu, Jumat 8 Januari 2016.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lelang Jabatan Eselon II Jakarta Dibuka Senin Pekan Depan

Jakarta – Proses lelang 16 jabatan eselon II di DKI Jakarta kemungkinan akan dimulai Senin pekan depan. Konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) disebut segera selesai dalam waktu dekat.

“Kita mengumumkan karena harus ada konsultasi dengan KASN. Sudah dilakukan sejak Selasa (26/2) kemarin. Karena itu harapannya hari Jumat (1/2) sudah selesai, Senin (4/2) bisa diumumkan,” ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada wartawan di Monas, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Setelah diumumkan, proses seleksi lelang jabatan akan dimulai. Lama waktu seleksi tergantung dari jumlah pendaftar.
“Kalau dari sisi pendaftarannya mungkin sekitar dua minggu. Tapi proses seleksinya akan sangat bergantung pada jumlah yang mendaftar. Karena itu kemudian ada proses tertulis, wawancara,” kata Anies.

Sebelumnya, ada 16 jabatan eselon II sudah siap untuk dilelang pascarotasi 1.125 pejabat. Saat ini, jabatan-jabatan itu diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Pemprov DKI Jakarta akan membuat panitia seleksi dari internal dan eksternal Pemprov. Hal ini untuk memunculkan pengisi jabatan baru yang memiliki kemampuan baik.

“Tentu ada panselnya, yang unsur dari Pemprov dan eksternal . Nanti kita umumkan panselnya. Harapan kita, generasi baru atau orang baru berpotensi yang tersembunyi di staf-kan atau tidak memiliki jabatan sesuai kompetensi atau relevansi dengan latar belakang berharap akan muncul,” kata Anies.
(aik/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jalan-Jalan Romantis Maia Estianty dan Irwan Mussry di Ginza Tokyo

Liputan6.com, Jakarta – Maia Estianty menjadi salah satu selebritas yang suka traveling. Deretan negara pun telah ia kunjungi, baik saat menghabiskan waktu bersama keluarga atau bareng suami tercinta, Irwan Mussry.

Ibunda Al, El, dan Dul ini pun tidak jarang mengabadikan momen keseruan saat jalan-jalan melalui akun Instagram pribadi, @maiaestiantyreal. Seperti potret yang ia unggah saat berada di Ginza, Tokyo, Jepang.

Maia Estianty tampak berpose bareng Irwan Mussry di pinggir jalan dengan latar toko rumah mode ternama dunia, Chanel dan perusahaan barang mewah asal Prancis, Cartier. Di belakang mereka, mobil dan taksi berlalu lalang.

“Strolling in Ginza with my hubby @irwanmussry. Mengenang masa lalu. Dulu mendarat ke Tokyo belum sah, trus sekarang ke Tokyo udah SAH !!!!,” tulis Maia dalam potret yang diunggah Selasa, 26 Februari 2019.

Musisi berusia 43 tahun ini tampil cantik dalam balutan jaket lengan panjang hitam dengan aksen garis-garis putih, celana panjang dan tas tangan besar berwarna senada. Sedangkan Irwan juga tampil serba hitam baik dari polo shirt, coat, hingga celana panjang.

Terkait destinasi jalan-jalan romantis Maia dan Irwan yaitu Ginza, salah satu distri perbelanjaan populer di Tokyo, Jepang. Di sana hadir deretan butik kelas atas hingga tempat makan super mewah.

Melansir gotokyo.org, Selasa, 26 Februari 2019, Ginza merupakan daerah yang penuh sejarah dengan suasanan keanggunan dengan jalanan utama yang masih terdiri atas toserba asli Tokyo. Lalu jalan belakangnya menawarkan petualangan berbelanja butik dan bistro mungil.

Ginza tak henti berevolusi seiring perkembangan zaman dengan menghadirkan nuansa modernitas dan paduan pesona lama Tokyo. Kompleks landmark terbaru Ginza didedikasikan untuk perbelanjaan modern dan hidangan.

2 dari 2 halaman

Menjelajahi Ginza, Tokyo

Selain pusat belanja, Ginza juga memelihara seni yang telah hidup bertahun-tahun. Rumah besar seni pertunjukan tradisional Jepang kabuki, Kabukiza, menyelenggarakan banyak pertunjukan sepanjang tahun.

Galeri dan toko menawarkan kesempatan untuk menggali lebih dalam perihal seni. Galeri Shiseido yang klasik dan Maison de Hermes yang glamor menjalankan pameran artistik yang menginspirasi lalu Creation Gallery G8 dan Ginza Graphic Gallery yang fokus hal-hal yang canggih.

Sementara, jalan utama Ginza menjadi surga pejalan kaki di akhir pekan dan hari libur nasional karena lalu lintas hari-hari yang sibuk dilarang dari jalan raya utama. Jadwal ini berlaku dari siang hingga jam 6 sore selama April hingga September dan dari siang hingga pukul lima sore mulai Oktober hingga Maret.

Lantas, bagaimana cara untuk sampai di Ginza? Anda dapat mencapai Stasiun Ginza di Jalur Ginza Metro Tokyo, Marunouchi Line dan Hibiya Line. Stasiun Ginza-Itchome di Jalur Yurakucho dan Stasiun Higashi-Ginza di Jalur Hibiya. Anda dapat berjalan ke daerah Ginza selama lima menit dari Stasiun JR Yurakucho dan sekitar 15 menit dari Stasiun Tokyo.

Dari Bandara Haneda dibutuhkan waktu 35 menit dengan Limousine Bus atau 50 menit dengan kereta. Dari Bandara Narita memakan waktu dua jam dengan Limousine Bus atau 1 jam 35 menit dengan kereta api.

Lalu dari Shinjuku selama 16 menit di Jalur Marunouchi Metro Tokyo ke Stasiun Ginza. Tak ketinggalan, dari Tokyo dibutuhkan 3 menit di Marunouchi Line Metro Tokyo ke Stasiun Ginza.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

HEADLINE: Polemik Jaga Mata Jaga Telinga di Jabar dan Aceh

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat mengumumkan pembatasan siar sejumlah lagu berbahasa Inggris. Hal tersebut diumumkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam surat edaran nomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019.

Ada 17 lagu berbahasa Inggris yang hanya boleh ditayangkan pada jam tertentu. Lagu-lagu yang dibatasi penayangannya oleh KPID Jawa Barat  itu sebagai berikut:

1. Zayn Malik (Dusk Till Dawn)

2. Camila Cabello feat Pharrel (Sangria Wine)

3. The Killers (Mr Brightside)

4. Zayn Malik (Let Me)

5. Ariana Grande (Love Me Harder)

6. Marc E. Bassy (Plot Twist)

7. Ed Sheeran (Shape Of You)

8. Chris Brown feat Agnez Mo (Overdose)

9. Maroon 5 (Makes Me Wonder)

10. Bruno Mars (Thats What I Like)

11. Eamon (Fuck it I Dont Want You Back)

12. Camila Cabello feat Machine (Bad Things)

13. Bruno Mars (Versace On The Floor)

14. 88rising (Midsummer Madness)

15. DJ Khaled feat Rihanna (Wild Thoughts)

16. Yellow Claw (Till it Hurts)

17. Rita Ora (Your Song)

KPID Jawa Barat menetapkan bahwa lagu-lagu tersebut, baik dalam bentuk lagu, video klip, dan/atau sejenisnya hanya dapat disiarkan dan/atau ditayangkan pada lembaga penyiaran yang ada di wilayah layanan Jawa Barat mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB.

“Dalam klasifikasi waktu Dewasa (D) ,” tulis penyataan KPID Jawa Barat.

2 dari 6 halaman

Polemik Pembatasan Lagu

Surat edaran yang bertajuk Pembatasan Siaran Lagu-Lagu Berbahasa Inggris ini menuai polemik. Ketua KPID Jawa Barat Dedeh Fardiah pun angkat bicara. Dia menjelaskan latar belakang penetapan aturan tersebut.

Menurut dia, latar belakang ditetapkannya aturan ini berdasarkan pemantauan dan aduan masyarakat. Kemudian, setelah disesuaikan dengan Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), maka ditetapkanlah 17 lagu berbahasa Inggris termasuk kategori dewasa.

“Sebetulnya ada 86 item. Berdasarkan tupoksi KPI untuk mengawasi konten siaran, dan P3SPS, di mana di situ disebutkan, program siaran yang harus tepat waktu sesuai kategori usia, bahwa program siaran yang berupa lagu atau video clip yang berisi seks, cabul, atau aktivitas seks, masuk program dewasa, dan hanya ditayangkan jam 10 malam ke atas,” ujarnya.

“Dan pembatasan ini dilakukan di wilayah KPID Jawa Barat,” dia menegaskan.

Dedeh menyayangkan adanya anggapan negatif mengenai kebijakan tersebut. Pasalnya, KPID Jabar menetapkan aturan ini bertujuan untuk menjaga norma kesusilaan di kalangan anak-anak.

“Pasti ada pro dan kontra, tapi mudah-mudahan dengan surat edaran ini, masyarakat justru lebih aware. Itu kan lagu-lagunya mengajak ke persetubuhan, seks bebas, dan lain-lain. Tapi sekali lagi, kami bukan melarang (lagu itu), hanya membatasi jam siarnya,” ujar dia.

Dedeh menambahkan aturan ini bukan lah kali pertama. Pada 2016, KPID Jawa Barat bahkan sempat melarang penayangan lagu-lagu dangdut dengan lirik berkonten dewasa.

“Dulu ada lagu dangdut Hamil Duluan, kalau dinyanyikan anak-anak bagaimana? Ini 17 lagu bahasa Inggris masih mending karena tidak semua mengerti artinya, tapi bagi yang mengerti kan dengar anak-anak nyanyi lagu itu, jadi tidak baik,” dia menandaskan.

Surat yang ditandatangani Ketua KPID Jabar Dedeh Fardiah itu menyebutkan aturan tersebut berlandaskan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan KPI.

“Pasal 9 Ayat (1) & Ayat (2) Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia dan/atau latar belakang ekonomi dan (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat,” begitu bunyi peraturan landasan kebijakan mengenai pembatasan siaran lagu bahasa Inggris yang ditetapkan KPID Jawa Barat seperti diterima Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

“Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul dan/atau mengesankan aktivitas seks (2) Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks,” sambung pernyataan tersebut.

Aturan Bikin Penasaran

Pengamat sosial Budi Rajab menilai aturan itu di samping memberikan dampak positif yang sesuai dengan tujuan KPID Jawa Barat membatasi jam tayang lagu-lagu berkonten dewasa, tetapi ada dampak lain yang bakal terjadi di tengah masyarakat.

Menurut dosen Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung ini, masyarakat justru akan penasaran dan mencoba mencari tahu mengenai lagu-lagu yang dibatasi penayangannya ini.

“Jadi awalnya mereka hanya menikmati lagu karena instrumentalnya yang enak, tetapi mereka tidak mengerti artinya karena menggunakan bahasa Inggris, tapi ada aturan ini justru mereka jadi penasaran, mengapa ini sampai dibatasi,” kata Budi Rajab kepada Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

Pasalnya, dia mengakui sulitnya membendung arus informasi saat ini. “Yang dibatasi, malah dicari-cari,” kata dia.

Untuk itu, Budi melanjutkan, KPID Jawa Barat harus memberikan penjelasan secara detail mengenai alasan penetapan aturan tersebut. “Diumumkan saja mengapa lagu ini dibatasi penayangannya. Semua harus jelas, sampai detail, kalau tidak detail, malah jadi banyak peluang,” dia menandaskan.

3 dari 6 halaman

Reaksi Praktisi Radio di Pantura

Edaran yang dikeluarkan KPID Jawa Barat tentang pembatasan siar 17 lagu berbahasa Inggris menuai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya para pegiat radio yang ada di Cirebon.

Mereka menganggap 17 lagu yang masuk dalam edaran KPID Jabar tersebut tengah hits di telinga masyarakat Cirebon. Station Manager Pilar Radio Cirebon Lutfi mengatakan, sudah mendengar kabar beredarnya batasan siar dari KPID Jabar.

“Secara resmi saya belum lihat suratnya mungkin ada di kantor nanti saya lihat. Tapi dari kabar tersebut jika benar akan kami ikuti imbauan KPID,” kata dia, Selasa (26/2/2019).

Dia mengatakan, 17 lagu tersebut banyak diminta pendengar kaum milenial Cirebon. Dia sempat menyesalkan sikap KPID Jabar yang mengeluarkan edaran tersebut.

Menurutnya, edaran tersebut terbilang terlambat karena lagu tersebut sudah beredar lama.

“Tapi kan kami tidak bisa menyamakan pendengar entah itu pendengar tahu atau tidaknya lirik. Mungkin ada yang tahu tapi tidak sedetail yang didengar KPID, hanya menikmati musiknya saja,” kata dia.

Lutfi mengaku akan segera menyosialisasikan edaran KPID ke internal radio jika surat tersebut sudah resmi diterima olehnya. Lutfi mengaku siap tidak menyiarkan 17 lagu tersebut di bawah jam 22.00 WIB.

Jika ada pendengar yang meminta diputarkan lagu tersebut, Lutfi akan meminta penyiar untuk menolak secara halus.

“Ya kami paling bilang maaf lagu tersebut tidak ada di playlist kami. Apa mungkin ini (pembatasan siar) terkait undang-undang permusikan,” kata dia.

Music Director Shelter FM Helmi mengatakan, lagu-lagu yang diputar radio komersial di Cirebon didapat dari label musik. Namun, lagu tersebut dikirim dalam dua versi.

Versi pertama adalah lagu yang sudah diedit oleh label tersebut. Sedangkan, versi kedua adalah lagu yang tidak diedit, tetapi tidak boleh disiarkan oleh radio.

“Versi yang edit itu ketika ada lirik yang berbau negatif biasanya dihilangkan sedangkan versi yang full itu biasanya untuk konsumsi pribadi,” kata dia.

Helmi mengaku siap mematuhi edaran KPID Jawa Barat sejauh memberikan dampak positif bagi radionya. Menurut dia, lirik berbau negatif tersebut sudah ada sebelum KPID menyebarkan edaran.

“Dari label juga sudah disensor kok jadi kami sebenarnya aman tapi kami menghormati imbauan KPID,” kata dia.

Dia mengaku tidak memahami apa tujuan utama KPID menyebarkan edaran terkait pembatasan siar terhadap 17 lagu berbahasa Inggris itu.

4 dari 6 halaman

Polemik Lain di Aceh

Aturan terkait kesusilaan di daerah lain juga menuai polemik. Ini terjadi di Aceh. 

Beredar selentingan dari kalangan traveler menyoal banyaknya aturan yang perlu ditaati saat plesiran di Aceh.

“Banyak aturan yang tidak jelas ukurannya, misal di pantai harus pakai pakaian sopan. Sopan itu ukurannya bagaimana?” kata Nisa yang juga perempuan asli Aceh.

“Mungkin ini juga ya yang membuat turis asing mikir dua kali untuk liburan ke Aceh. Di Aceh gak bisa pakai bikini sembarangan kayak di Bali,” katanya.

Dalam Qanun Aceh nomor 8 tahun 2013 pasal 83 tertulis setidaknya ada dua pasal yang dianggap samar dan tidak jelas, yaitu poin (1) yang berbunyi: bagi wisatawan nusantara dan mancanegara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata. Dan poin (4) yang berbunyi: bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

“Itu kan aneh, bagaimana kalau yang menonton itu suami istri, masa mereka dipisah cuma karena menonton pertunjukan di Aceh, satu tempat cewek satu tempat cowok, untuk menunjukkan ini lho mereka dipisah laki-laki dan perempuan,” kata Nisa.

Kabupaten Bireuen bahkan lebih ekstrem. Pemkab setempat pada medio 2018 pernah menerbitkan surat edaran standardisasi kedai kopi dan restoran yang sesuai dengan syariat Islam.

Dari 14 poin imbauan dalam terbitan tersebut, setidaknya ada 2 poin yang paling menjadi sorotan, yaitu perihal larangan perempuan dan laki-laki bukan muhrim duduk satu meja, dan perihal larangan pramusaji melayani perempuan tanpa pendamping di atas pukul 21.00 WIB. Bagi Nisa, dua poin yang dipermasalahkan tersebut sangat aneh, membingungkan dan seperti dibuat-buat.

“Dilarang melayani wanita? Mengapa harus dilarang? Itu intimidatif sekali. Misal orang lapar, enggak boleh makan gitu? Haram satu meja, dari mana hukumnya kalau itu haram?” kata Nisa.

Nisa mengungkapkan, meski aturan Pemkab Bireuen secara teritori tidak masuk dalam wilayah tempatnya tinggal, namun Nisa mengaku kasihan dengan kaum wanita yang ada di Bireuen. Padahal sebagai anak Aceh, dirinya tahu betul bagaimana cara perempuan Aceh menempatkan diri dalam pergaulan.

Dia pun menyadari penerapan syariat Islam di Aceh memang harga mati dan tidak perlu dipersoalkan. Hanya saja, aturan yang dibuat perlu dilihat dari berbagai sudut pandang dan disosialisasikan terlebih dahulu agar tidak menjadi polemik dalam masyarakat.

5 dari 6 halaman

Permainan Sentimen dan Imajinasi

Negeri berjuluk Serambi Makkah ini sangat ketat memberlakukan berbagai aturan yang berkait dengan penegakan syariat.

Sejumlah payung hukum menjustifikasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Antara lain, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya, terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang secara rinci menjelaskan sejumlah aturan, seperti berduaan dengan bukan muhrim, judi, dan zina. Penghakimannya terdapat dalam Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Belakangan, sejumlah kabupaten dan kota mengeluarkan berbagai aturan yang mengikat warganya dalam berprilaku. Sekali lagi, aturan-aturan ini muncul dalih Aceh merupakan selasar dari negeri dimana Islam berasal, yakni Makkah.

Sejak 7 Januari 2012 Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya mengeluarkan surat edaran yang melarang wanita dewasa duduk mengangkang saat berkendara. Pada 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten Bireuen, mengeluarkan surat edaran mengenai standarisasi kedai kopi dan restoran.

Surat edaran itu tertandatangani pada 30 Agustus 2018 oleh Bupati Bireuen, Saifannur. Salah satu isinya melarang perempuan dan pria duduk dalam satu meja, kecuali bersama dengan muhrimnya.

Di tahun yang sama, Bupati Kabupaten Aceh Barat, Ramli, Ms mewajibkan warganya berbusana Islami jika ingin mendapat pelayanan administrasi di instansi setempat. Sang bupati tak segan-segan memecat kepala dinas yang intansinya yang memberi pelayanan terhadap warga tak berbusana Islami.

Aturan-aturan berselimut syariat di Aceh bukan tidak mendapat kritikan. Ada yang melihat penggembar-gemboran syariat Islam dalih ketidakmampuan pemerintah melahirkan produk yang lebih pragmatis, berkaitan dengan ekonomi politik (ekopol), misalnya.

“Perda yang diklaim syariat sebenarnya tidak mewakili syariat. Harusnya, ketika syariat itu datang, dia merespon persoalan riil kehidupan orang Aceh tentang ekopol, pertarungan sumber daya alam, kemiskinan, eksploitasi, perdagangan atau ekonomi yang adil, sebagai bagian dari pemulihan pasca konflik,” ujar Sosiolog yang saat mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Aceh, Affan Ramli kepada Liputan6.com, Selasa malam (26/2/2019).

Perda syariat lahir akibat imajinasi sempit para politisi. Politikus di Aceh tidak memiliki imajinasi syariat yang aplikatif untuk mewarnai kehidupan ekopol di Aceh. Sehingga, yang lahir hanya aturan-aturan nirguna, yang hanya menyentuh sisi tak kasat mata individu-individu di Aceh, yang harusnya menjadi tanggungjawab si individu tersebut.

“Karena tidak ada ide, jadi harus ditutupi dengan permainan sentimen-sentimen syariat dengan imajinasi syariat yang sangat sempit,” tegas Affan.

Pemerintah menutupi kegagalan-kegagalan dalam melahirkan produk yang lebih populis dengan melahirkan produk-produk berselimut syariat. Pada satu titik, kondisi ini hendak mengesampingkan aturan liyan yang sejatinya juga sangat mendasar dan perlu bagi kehidupan orang Aceh.

“Kondisi ini memaksa para profesor mengikuti selera para politisi. Saya pernah bertanya kepada seorang profesor, kenapa dimulai dari yang 4 itu, yang khalwat, maisir, khamr. Kenapa tidak dimulai dari perbankan yang ribawi itu diperbaiki dulu. Profesor bilang, karena masyarakat kita inginnya syariat yang ada cambuknya,” kata Juru Bicara Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) ini.

6 dari 6 halaman

Tak Ada Keluhan dari Wisman

Sedikit banyak, aturan-aturan berbasis qanun atau Perda syariah itu sangat berpengaruh pada kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Namun demikian Pemprov Aceh mengklaim kunjungan wisata ke daerah tersebut naik dari tahun ke tahun.

Data dari laman Pemprov Aceh mengungkap, pada 2017 terdapat peningkatan kunjungan wisata mencapai 2,9 juta orang, yang terdiri dari 2,8 juta wisatawan Nusantara, dan sisanya sekitar 78 ribu merupakan wisman.

Angka itu meningkat dibanding capaian 2016, yaitu 2,1 juta wisatawa Nusantara dan 76 ribu wisman. Pemprov memprediksi angka kunjungan wisatawan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 saja pemprov Aceh berani menaikan target kunjungan wisman menjadi 100 ribu orang.

Kabid Destinasi Pariwisata Aceh, Muzakir, saat dihubungi Liputan6.com menolak jika qanun atau perda syariah dianggap membatasi wisatawan yang ingin berkunjung ke Aceh, khususnya wisatawan mancanegara.

“Sejauh ini tidak ada komplain dari wisman. Mereka kalau ke Sabang ikut arahan kita, ikut kita kok,” kata Muzakir.

Meski demikian, Muzakir tidak tahu persis apakah perda pariwisata di Aceh menjadi penghalang bagi wisatawan untuk menjelajahi keindahan wisata alam Aceh. Namun yang pasti dirinya meyakinkan jika belum ada wisatawan yang komplain soal qanun pariwisata di Aceh.

“Maldives malah lebih syariah dari kita, wisman banyak juga di sana,” kata Muzakir.

Terlepas dari perda pariwisata, ada beberapa hal yang membuat pariwisata Aceh diklaim semakin berkembang. Selain branding “The Light of Aceh”, makin banyaknya ragam paket wisata dan minat yang tinggi dari masyarakat yang ingin terlibat di pariwisata juga menjadi pemicu utamanya.

Sejalan dengan itu, promosi pariwisata akan terus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan, penguatan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami, dan semangat branding wisata The Light of Aceh.

Berikan Experience Living, Podomoro Park Wujudkan Impian Milenial

Jakarta

Generasi milenial cenderung lebih cepat dalam meng-collect experience daripada meng-collect asset. Sebagian besar penghasilannya lebih banyak dialokasikan untuk hangout di coffee shop yang kekinian bersama teman-teman dan membeli barang-barang yang fashionable. Tak hanya itu, traveling seolah menjadi tujuan hidup.

Ketika menemukan destinasi wisata baru yang instagramable tentunya, milenial tak menunggu lama untuk langsung merencanakan perjalanan dengan estimasi lama liburan, waktu keberangkatan, tiket dan booking hotel. Bahkan hingga mencari spot-spot yang akan dikunjungi dan waktu kepulangan.

Tak lupa juga, milenial gemar update gadget terbaru. Istilah zaman now, ‘no gadget no life’. Tak asik kalau ada momen menarik yang terlewat diabadikan di bingkai kamera tercanggih. Bukan sekadar untuk dokumentasi, tapi untuk diunggah ke media sosial.


Kebiasaan lain yang sering dilakukan adalah berkumpul dengan komunitas hobi, misalnya dengan komunitas mobil dan motor. Tak heran jika generasi milenial akan berusaha menabung untuk membeli mobil atau motor terkini.

Berdasarkan data Bank of America Merrill Lynch, generasi Baby Boomers mengalokasikan 10% pendapatannya untuk kebutuhan properti, generasi X sebesar 7,3%, dan milenial sebesar 4,5%.

Bagi generasi milenial, collecting experience is more important than collecting asset. Bila dilihat dari sisi positifnya, memang hal tersebut bermanfaat untuk jangka waktu tertentu karena semua pengalaman yang diperoleh bisa menjadi investasi pengetahuan.

Apakah kamu juga seperti itu?

Tahukah kamu bahwa ada satu opsi investasi yang membuat milenial bisa collect experience dan collect asset sekaligus, yaitu hunian ala milenial. Dengan punya rumah sesuai gaya, kamu tidak hanya meng-collect experience untuk diri sendiri, tapi juga dengan pasanganmu. Indah bukan?

Sebagian besar milenial mendambakan tinggal di kawasan yang berada di lokasi strategis dan memiliki fasilitas terbaik yang dapat menunjang tuntutan generasi energik ini. Jawabannya adalah Podomoro Park Bandung yang berlokasi di Bandung Selatan. Kepemilikan properti sejak dini di hunian resort ini akan meningkatkan gaya hidup milenial ke level lebih tinggi.

Lokasinya sangat strategis karena letaknya hanya 2 kilometer dari exit Tol Buahbatu Bandung dan hanya 9 kilometer dari Gedung Sate Bandung. Kemudahan akses juga akan ditunjang dengan jalur koridor selatan LRT Bandung Raya yang terkoneksi dengan kereta cepat Jakarta – Bandung.

Berikan Experience Living, Podomoro Park Wujudkan Impian MilenialFoto: dok. Podomoro Park

Rumah Impian Milenial

Sebagai generasi kekinian, sudah pasti hunian yang dipilih pun harus mencerminkan karakter milenial. Untuk menjawab kebutuhan dan mewujudkan impian milenial, Agung Podomoro Land meluncurkan produk baru yaitu Cluster PADMAGRIYA dalam kawasan hunian resort Podomoro Park.

Rumah bergaya minimalis modern ini ditawarkan dengan harga di bawah Rp 1 miliar. Konsep hunian tersebut sangat cocok dengan selera milenial yang menyukai desain bergaya minimalis, bahkan dipadukan dengan interior bermaterial alam.

Cluster ini memberikan garansi untuk menikmati me time, karena letak cluster yang berada dilokasi private. Hunian dan kawasan terintegrasi yang menjamin milenial bisa melepas penat sepulang bekerja atau aktivitas lainnya.

Hunian ini sangat cocok bagi milenial atau keluarga muda yang mengedepankan gaya hidup sehat di tengah kawasan bernuansa alam yang didukung koneksi jaringan internet. Kawasan ini akan menstimulus mood generasi milenial untuk beraktivitas dan lebih produktif.

Berikan Experience Living, Podomoro Park Wujudkan Impian MilenialFoto: dok. Podomoro Park

Kawasan Resort Kelas Dunia

Mengusung konsep Harmony with Nature, Podomoro Park merupakan kawasan yang memiliki luas lebih dari 100 hektare. Ditata dengan kemewahan perpaduan lima elemen alam yang menjadikannya kawasan hunian resort terbaik di Bandung.

Elemen pertama adalah danau buatan nan megah yang terbentang di tengah kawasan. Didesain sangat alami dan memiliki keamanan yang terjaga. Naik gondola layaknya di Venezia Italia dapat dinikmati, untuk menelusuri danau megah sepanjang 1 kilometer ini.

Ada pula gazebo, viewing deck, garden by the lake dan jogging track di sekeliling danau yang akan menjadi lokasi instagramable yang digemari milenial. Milenial dapat menyalurkan gaya hidup sehat dengan melakukan aktivitas jogging atau sekedar bersantai di pinggir danau sambil ber-selfie dengan latar pemandangan danau yang indah.

Nikmati pula kenyamanan dari elemen kedua, yakni keteduhan alami dari banyaknya pepohonan rindang dan collective garden yang juga dapat menjadi paru-paru kawasan dan menciptakan atmosfer yang bersih setiap saat. Estetika kawasan yang indah pun tercipta dan sekejap akan memberikan kenyamanan siapapun yang memandangnya.

Tak hanya itu, ada juga area terbuka hijau yang merupakan elemen ketiga ini memiliki luas sebesar 50% dari total kawasan. Hal tersebut juga sebagai salah satu bentuk dedikasi Podomoro Park terhadap lingkungan.

Sejalan dengan karakter milenial yang menyukai alam, kawasan ini memiliki elemen keempat yaitu pemandangan alam Pegunungan Malabar dan Patuha yang terlihat jelas indah mempesona. Dilengkapi elemen kelima berupa hawa segar dari hembusan wind tunnel pegunungan.

Tak tanggung-tanggung, konsep utama Podomoro Park terinspirasi dari kawasan hunian berkelas dunia, yaitu Woodbrige di Irvine California serta desain masterplan dan landscape oleh Palmscape Singapore. Pantas jika Podomoro Park dapat dikategorikan sebagai a world class home resort.

Selain dikelilingi oleh keindahan alam Bandung Selatan, Podomoro Park dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan para milenial. Kawasan hunian ini memiliki commercial destination seluas hampir 10 hektare, di antaranya akan hadir Living Plaza dengan tenant-tenant ternama, seperti Informa, Ace Hardware, Toys Kingdom, Chatime, dan akan diikuti dengan kehadiran brand ternama lainnya yang akan menjadi tempat hangout favorit para milenial.

Berikan Experience Living, Podomoro Park Wujudkan Impian MilenialFoto: dok. Podomoro Park

Seluruh kawasan ini dikelola secara professional dengan dilengkapi sistem keamanan yang bekerja selama 24 jam, CCTV di setiap sudut kawasan, one gate access untuk masuk ke setiap cluster dan patroli keamanan berkala. Setiap rumah pun memiliki panic button yang bisa digunakan saat penghuninya mengalami keadaan darurat.

Mengetahui tingginya kebutuhan milenial dalam mengakses internet, kawasan ini memiliki instalasi fiber optic sebagai jaringan utama untuk mendukung koneksi internet yang cepat, jaringan telepon, dan TV kabel.

Keunggulan elemen alam dan ketersediaan fasilitas premium yang lengkap tersebut menjadikan Podomoro Park meraih penghargaan The Best Premium Home Resort in West Java dalam ajang Property & Bank Award 2018 dan penghargaan di ajang Housing Estate Award 2018 dalam kategori Most Favoured Premium Housing Estate in Bandung.

Dekat dan bersentuhan langsung dengan alam dipastikan akan meningkatkan kualitas generasi milenial di tengah hiruk-pikuk aktivitas yang padat. Udara yang bersih mendorong kesehatan penghuni semakin bugar. Di samping itu, tinggal di hunian resort yang dibangun oleh pengembang terdepan Agung Podomoro Land tentu menjadi prestise tersendiri.

“Saya memilih hunian di Podomoro Park karena nama besar Agung Podomoro Land sebagai pengembang terdepan dan terpercaya di Indonesia, selain itu konsep kawasannya sangat sesuai dengan kebutuhan gaya hidup saya yang dinamis. Suasana alam tentunya akan membantu saya berelaksasi setelah melakukan aktivitas sehari-hari yang sangat padat,” ungkap Lely Aulia (25), konsumen muda yang berprofesi sebagai fashion designer.

Berikan Experience Living, Podomoro Park Wujudkan Impian MilenialFoto: dok. Podomoro Park

Terlebih, Podomoro Park Bandung adalah kawasan komplit yang menawarkan one stop living. Bagaimana tidak, di dalam kawasan tersedia fasilitas kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak, dan lain-lain. Podomoro Park memang kawasan hunian yang benar-benar memberikan experience living. Added value lainnya, cluster tersebut sangat tepat sebagai pilihan investasi properti yang dapat dijadikan sebagai rumah sewa atau tabungan masa depan.

Mengenai perhitungan investasi, tentunya tak perlu diragukan lagi. Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut menjadikan Bandung Selatan sebagai kawasan sunrise properti yang memiliki nilai investasi tinggi. Diperkirakan hunian Podomoro Park akan memiliki capital gain sekitar 15-20% per tahun.

Itu pula yang diyakini Kendy Saputra (25), seorang pengusaha muda terkemuka di Kota Bandung yang memilih Podomoro Park sebagai huniannya. Sebab, selain dibangun oleh pengembang yang terpercaya, kawasan hunian ini juga terletak di lokasi strategis sehingga memberikan jaminan akan nilai investasi yang tinggi.

Segera raih kesempatan untuk memiliki hunian resort mewah dengan harga di bawah Rp 1 miliar ini dan dapatkan kesempatan terbatas dalam kemudahan cara bayar program cash keras dengan keringanan 12 kali cicilan.

Untuk informasi lebih lengkap, segera hubungi 022 7152 0888 / WhatsApp 0813 8888 2700. Kunjungi juga Marketing Gallery di Podomoro Pavilion di Jalan Diponegoro No. 27 Bandung, lokasi site project di Jalan Terusan Buahbatu Bandung, dan membuka situs resmi Podomoro Park di www.podomoropark.com.

Podomoro Park, harmony with nature.

[Gambas:Youtube]

(adv/adv)

Prabowo Singgung Infrastruktur Jokowi: yang Pakai Hanya Pengusaha, Buat Apa?

Sumenep – Capres Prabowo Subianto menyinggung proyek infrastruktur era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat berbicara di depan para ulama dan santri di Ponpes Assadad di Sumenep, Jawa Timur. Menurut Prabowo, pembangunan infrastruktur saat ini bukan ditujukan untuk rakyat kecil.

“Kalau yang pakai infrastruktur hanya pengusaha untuk membawa barang dari luar negeri (impor), ya untuk apa infrastruktur itu?” ujar Prabowo seperti dalam keterangan tertulis Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Selasa (26/2/2019).

Prabowo pun berjanji jika kelak dirinya dan Sandiaga terpilih di Pilpres 2019, fokus pembangunan infrastruktur adalah untuk kepentingan rakyat. Infrastruktur yang dia bangun akan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu.
“Kita akan bangun ratusan pabrik-pabrik, anak-anak kita harus mendapatkan pekerjaan yang baik, kita tidak mau anak kita hanya jadi babu. Anak petani harus jadi insinyur, harus jadi dokter,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan komitmennya untuk membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dia memastikan, dia akan menunjuk putra-putri terbaik bangsa untuk duduk di kabinet pemerintahannya tanpa memandang latar belakang.

“Tak hanya pintar, tapi juga yang miliki nurani. Yang bersedia tidak memperkaya diri sendiri, saudara, teman, atau saudaranya,” ujar Ketum Gerindra itu.

Atas dasar itu, Prabowo mengajak warga Sumenep untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu 17 April 2019. Dia juga meminta masyarakat untuk mengawal jalannya pemilu agar berlangsung jujur dan adil.

“Kita berada di penghujung perubahan besar. 17 April 2019, 50 hari lagi kita bisa mengganti arah dari negara yang lemah ke negara yang lebih kuat. Bangsa makmur yang rakyatnya sejahtera. Karena itu, mari kita tidak lengah, mari berbondong-bondong TPS dan jaga sampai selesai,” pungkas Prabowo.
(mae/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tulis Surat untuk Menhan, Dhani Mengaku Tidak Anti China

Tulis Surat untuk Menhan, Dhani Mengaku Tidak Anti China Surat Dhani untuk Menhan/Foto: Deny Prastyo Utomo

Surabaya – Surat untuk Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Ahmad Dhani mencoba menyampaikan jika dirinya bukan seseorang yang anti China atau Kristen. Selain itu, ia juga menyesalkan penahanan yang tengah dijalaninya saat ini.

“Siap jenderal, lapor Saya divonis Hakim PN sebagai pengujar kebencian berdasarkan sara. Saya divonis ‘Anti China’. Saya divonis ‘anti kristen’,” berikut sepenggal tulisan Dhani dalam surat untuk Menhan yang tampak di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (26/2/2019).

Suami Mulan Jameela tiba di PN sekitar pukul 10.20 WIB dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang dan kopiah hitam. Tidak hanya membawa buku tebal berjudul ‘Indonesia menang’, kehadirannya juga diiringi surat untuk Menhan.


Dalam surat tersebut Dhani bercerita mengenai proses hukum yang tengah dilaluinya hingga soal pengalamannya bersama Dewa 19 berteriak ‘NKRI Harga Mati’ di Aceh. Dhani juga yakin Ryamizard percaya jika dirinya bukanlah anti China seperti yang dituduhkan.

Surat Dhani untuk menhan/Surat Dhani untuk menhan/ Foto: Deny Prastyo Utomo

“Kakanda Jenderal pasti tidak percaya bahwa saya anti China dan anti Kristen. Apalagi saudara saya yang nasrani dan partner bisnis saya yang kebanyakan Tionghoa. Tapi kenyataannya saya divonis begitu,” imbuh Dhani lewat surat tersebut.

Tuduhan anti China yang dimaksud Dhani terkait kasus ujaran kebencian di twitter beberapa tahun lalu. Cuitan Dhani soal Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dianggap melanggar UU ITE yang kemudian menyeretnya ke dalam tahanan.

“Tapi sekarang situasinya aneh jenderal. Setelah saya mengajukan upaya banding, saya malah ditahan 30 hari oleh Pengadilan Tinggi. Di hari yang sama keluar penetapan baru dari Pengadilan Tinggi yang akhirnya saya ‘ditahan’ karena menjalani sidang atas perkara yang seharusnya tidak ditahan (karena ancaman hukumannya di bawah 4 tahun,” pungkas Dhani

Surat tersebut ditulis Dhani di Rutan Medaeng, Selasa (26/2/2019) seperti latar tempat dan waktu yang tertera dalam dua lembar tulisan tangan tersebut. Dhani menurut surat tersebut dengan mengaku kangen pada sop buntut buatan Nyonya Ryamizard Ryacudu.

Surat tersebut tadinya akan disebarkan pihak Dhani di PN Surabaya kepada pengunjung dan media. Namun akhirnya diminta petugas yang berjaga.
(sun/fat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>