Larangan Merokok Saat Berkendara Berlaku untuk Semua Kendaraan Bermotor

Liputan6.com, Jakarta – Larangan merokok sambil berkendara kembali diperbincangkan karena adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 tahun 2019 pasal 6 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor.

Karena hal tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah melakukan penindakan dan ratusan pengendara roda dua harus kena tilang.

Berfokus pada kendaraan roda dua, aturan terkait rokok seharusnya juga berlaku pada seluruh pengendara kendaraan bermotor. Hal itu disampaikan pendiri dan instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu.

“Sebenarnya aturan itu sudah ada di UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak hanya untuk kendaraan bermotor roda dua tapi seluruh kendaraan bermotor, termasuk truk dan mobil,” katanya kepada Liputan6.com, Kamis (4/4/2019).

Aturan tersebut ditujukan karena aktivitas rokok dianggap mampu mengganggu konsentrasi berkendara, sehingga peluang terjadinya kecelakaan di jalan menjadi lebih besar.

Larangan Penggunaan Odong-Odong untuk Kampanye Akbar Pilpres 2019

Liputan6.com, Serang – Mobil odong-odong dan kereta-keretaan, yang biasa ditumpangi anak-anak di wilayah Banten akan dilarang digunakan untuk keperluan kampanye dan memuat massa.

“Tidak ada uji kelayakannya, itu kan untuk pariwisata, bukan untuk kampanye. Adanya odong-odong di jalan raya itu tidak untuk kelayakannya,” kata AKP Mochamad Sofian, Wakil Kepala Operasional (Wakaops) Polres Serang Kota, yang ditemui usai rapat dengan KPU Kota Serang, Banten, Kamis, 21 Maret 2019.

Selain odong-odong, penggunaan truk dan mobil pikap, tidak diperkenankan untuk mengangkut massa kampanye akbar. Karena berbahaya bagi keselamatan penumpangnya.

Sementara bagi pengendara roda dua yang akan berkampanye, wajib menggunakan helm, menggunakan knalpot standard, dan membawa surat kendaraan. Jika tidak, maka akan ditindak secara hukum.

“Tentunya kampanye setiap partai mematuhi aturan. Tidak ada kampanye itu harus melanggar aturan,” terangnya.

Rapat koordinasi dengan KPU Kota Serang, Banten, Kamis (21/03/2019). (Liputan6.com/Yandhi Deslatama)

Terkait adanya pelibatan anak-anak yang belum memiliki hak pilih, saat konsolidasi caleg partai salah pendukung capres dan cawapres, pihak KPU enggan berkomentar banyak.

“Kalau kemarin itu kegiatan kampanye atau bukan, itu bisa konfirmasi ke Bawaslu. Karena harusnya mereka melaporkan ke pihak kepolisian, KPU, dan Bawaslu,” kata M Fahmi Musyafa, Komisioner KPU Kota Serang, Banten.

Pihaknya mengaku telah mengimbau keseluruhan partai politik (parpol) peserta pemilu, agar tidak membawa anak-anak di bawah umur dalam kegiatan politik.

“Kita tekankan agar seluruh pimpinan parpol tidak membawa anak-anak dalam kampanye rapat umum,” dia menandaskan.

Simak video pilihan berikut ini:

Petugas PPS berkeliling komplek perumahan menjemput warga yang hendak memilih dengan menggunakan odong-odong. Warga pun antusias menyambutnya.

5 Alasan Pemerintah Keluarkan Larangan Bitcoin

Selain Bitcoin, masih ada ratusan lagi mata uang digital lain. Salah satu yang paling terkenal bernama Ethereum dengan satuannya bernama ether.

Mulanya, Ethereum difungsikan sebagai platform untuk bertransaksi via jaringan digital. Tapi akhirnya berstatus sama dengan Bitcoin, yakni bisa dipakai untuk investasi. Begitu pula dengan Monero, IOTA, dan lainnya yang sama-sama berstatus sebagai mata uang digital. Setiap tahunnya muncul nama-nama baru. Bahkan dari Bitcoin sendiri sudah ada variannya yang juga bisa dijadikan sarana investasi.

Namanya juga uang digital. Penurunan nilai yang drastis sudah menjadi lalapan sehari-hari yang tak terhindarkan oleh pengguna.

5. Benarkah Pemerintah Menyiapkan Pengganti Bitcoin?

Fenomena Bitcoin yang merebak di skala internasional telah memberikan ide untuk pemerintah. Tidak menutup kemungkinan, bahwa nantinya uang fisik bisa diwakili dengan uang digital. Tentu pemerintah akan mengujinya lebih dulu. Biar tidak meresahkan masyarakat yang ikut-andil. Jadi, gunakan uang digital ketika sudah berstatus legal dulu.

Setelah menyimak uraian di atas, masihkah kamu berinvestasi ke Bitcoin? Kamu yang baru mau investasi, sebaiknya berpikir masak-masak dulu.

Mencari uang bernilai jutaan Rupiah itu perlu usaha keras. Akan tetapi, untuk melenyapkannya, kamu hanya perlu satu detik. Salah satunya dengan berinvestasi Bitcoin. Sudah banyak yang mengalaminya.

Industri Daur Ulang Tolak Larangan Penggunaan Kantong Plastik

Liputan6.com, Jakarta – Perkumpulan Pelaku Daur Ulang Plastik Indonesia atau Indonesian Plastics Recyclers (IPR)‎, menilai langkah penanganan sampah plastik dengan menerbitkan aturan pelarangan penggunaan kantong plastik bukan tindakan yang tepat.

Sekretaris Jenderal IPR Wilson Pandhika mengatakan, sampah kantong plastik hanya sebagian kecil daripada sampah plastik secara umum dan produk tersebut pun dapat didaur ulang. Yang disayangkan adalah sampah plastik tersebut tidak masuk dalam siklus daur ulang yang dimaksudkan oleh pemerintah.

“Kantong plastik sebenarnya merupakan salah satu jenis plastik yang relatif mudah untuk didaur ulang dan dari sampah kantong plastik juga sudah dapat diproduksi kembali menjadi kantong plastik yang 100 persen berbahan daur ulang,” ujar dia di Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Dia menjelaskan, sampah kantong plastik di Indonesia pada umumnya didaur ulang untuk menjadi kantong plastik dan kantong sampah, dan ada juga yang dibuat menjadi ember untuk keperluan konstruksi (ember cor). Hal tersebut dapat dibuktikan dari stock bahan baku para industri daur ulang plastik yang masih bisa digunakan sampai masa produksi dua bulan ke depan.

Sementara itu, lanjut Wilson, sampah plastik yang banyak berserakan merupakan sampah yang belum terkelola dengan baik. Seharusnya pemerintah membuka pasar hasil produk daur ulang plastik lebih luas lagi, agar plastik yang tidak terkelola tersebut juga bisa dijadikan sebagai bahan baku.

Bahkan, kata Wilson, potensi rupiah yang dihasilkan dari daur ulang plastik selama ini relatif baik dan menarik. Hal tersebut terlihat dari industri dan ekosistemnya yang telah ada lebih dari 30 tahun menghidupi banyak orang di Indonesia.

‎”Besaran nilainya tidak pasti, namun berdasarkan data kami bahwa sekitar 1,6 juta ton plastik didaur ulang di Indonesia setiap tahunnya, maka nilainya bisa mencapai triliunan rupiah,” tuturnya.

Top3: Bau Helm Tak Sedap dan Larangan Anak-Anak Menyewa Migo

Liputan6.com, Jakarta Hujan sering membuat bagian dalam helm kita basah. Masalahnya, kondisi lembap tidak segera bisa dikeringkan dan menimbulkan bau tidak sedap. Dan berikut ringkasan berita populer lainnya:

1. Helm Bau Tak Sedap, Hilangkan dengan Cara Ini

Helm merupakan alat keselamatan yang wajib digunakan pengendara sepeda motor. Digunakan setiap kali menggunakan kendaraan roda dua, tak dapat dihindari pelindung kepala ini sering terkena debu bahkan basah di musim penghujan.

Tak jarang, helm yang digunakan mengeluarkan bau tak sedap. Hal itu tentu saja mengganggu. Untuk menghilangkannya, berikut tips menghilangkan bau helm seperti dilansir Wahana Honda. Selengkapnya baca di sini.

2. Hati-Hati, Baret Kecil Menjadi Awal dari Timbulnya Karat

Baret pada bodi mobil sering dianggap sebagai hal yang sepele dan dibiarkan oleh pemiliknya. Namun, baret ternyata bisa menjadi penyebab timbulnya karat.

Menurut laman resmi Auto2000, ibarat luka terbuka di kulit manusia, ini merupakan pintu masuk terbentuknya karat. Selengkapnya baca di sini.

Fakta di Balik Larangan Terbang 11 Boeing 737 MAX 8

Jakarta – Otoritas aviasi China memerintahkan maskapai-maskapai China untuk mengandangkan tipe pesawat Boeing 737 MAX. Perintah ini dikeluarkan menyusul jatuhnya pesawat Boeing 737 MAX 8 yang dioperasikan maskapai Ethiopian Airlines.

Indonesia akhirnya ikut ambil tindakan serupa. Di Indonesia, ada dua maskapai yang menggunakan jenis pesawat ini, yaitu Lion Air sebanyak 10 unit dan Garuda Indonesia sebanyak 1 unit. Dengan demikian totalnya ada 11 unit yang dikandangkan.

Bagaimana informasi selengkapnya? detikFinance merangkumnya di halaman berikut. (ang/ang)

Jusuf Kalla Serukan Larangan Kampanye di Masjid

Liputan6.com, Jakarta – Wakil presiden Jusuf Kalla melakukan pertemuan dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta di rumah dinas Wapres, Menteng, Jakarta Pusat Sabtu (9/3/2019) malam.

Dari hasil pertemuan itu, Jusuf Kalla, yang juga Ketua DMI, menyerukan pelarangan masjid dan lembaga pendidikan sebagai tempat pasangan calon presiden maupun legislatif berkampanye.

“Kita membicarakan mengupayakan, mensosialisasikan ke masyarakat bahwa masjid itu tempat ibadah tapi masjid harus makmurkan masyarakat namun dalam hal seundang-undang dalam hal politik praktis kampanye itu tidak diperbolehkan di masjid dan tempat pendidikan,” tegas pria yang akrab disapa JK ini.

JK meminta para pengurus masjid di Jakarta, maupun se-Indonesia untuk tidak memfasilitasi masjid sebagai kampanye. Kata dia, para kiai dan pengurus DMI Jakarta sepakat akan hal itu.

Namun, masjid masih diperbolehkan sebagai pendidikan politik. Seperti mengajak masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang.

“Kalau bicara ekonomi hak masyarakat dalam berpolitik tentu biasa aja tapi tidak dalam mengkampanyekan seseorang atau sekelompok dalam masjid itu,” imbuh JK.

Larangan Kantong Plastik di Bogor Merambah Pasar Tradisional

Sebelumnya, Pemkot Bogot memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik belanja di minimarket dan supermarket terhitung 1 Desember 2018. Namun kemudian kebijakan ini secara sukarela diikuti oleh sebagian besar toko obat.

Pemkot Bogor mengeluarkan kebijakan ini Hal lantaran plastik menjadi salah satu jenis penyumbang sampah terbesar di Kota Bogor.

Dari 450-500 ton sampah Kota Bogor per hari itu, 13 persen diantaranya merupakan sampah dari material plastik. Angka itu belum termasuk jumlah sampah plastik ‘liar’ atau belum tergarap petugas kebersihan.

“Adanya kebijakan larangan kantong plastik di 23 gerai ritel modern ini telah terjadi pengurangan 41 ton sampah plastik,” ungkap Elia.

 Secara kasat mata berkurangnya jumlah sampah kantong plastik itu memang tidak terlihat. Namun ia meyakini dampaknya lebih dari itu.

“Tapi untuk jangka panjang akan sangat dirasakan bagi kelestarian alam dan lingkungan,” kata dia.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, sampah plastik merupakan salah satu penyumbang kerusakan lingkungan. Karena itu, pihaknya juga akan memberlakukan larangan penggunanaan kantong belanja plastik di pasar tradisional.

“Memang tidak gampang kebijakan ini diterapkan di pasar tradisional, karena sumbernya ada di sana. Tapi kita siapkan dari sekarang, misalnya PD Pasar membuat pilot project di salah satu pasar tradisional secara bertahap mengurangi penggunaan kantong plastik,” ujar Bima.

Disisi lain, ia meminta Dinas Lingkungan Hidup gencar mengawasi Perwali Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang telah berjalan di ritel modern.

“Bagi yang masih nakal sudah waktunya hukum berbicara, kita tak boleh kendor di lapangan. Jangan sampai saya mendapatkan video atau foto dari warga masih ada toko ritel modern yang masih sediakan kantong plastik,” tegas Bima. 

Suporter Persib Bersyukur Larangan Menonton Dicabut

Liputan6.com, Bandung Ketua Viking Persib Club, Herru Joko menyambut baik keputusan PSSI yang mencabut hukuman kepada Bobotoh yang merupakan suporter Persib Bandung.

“Alhamdulillah ya, identitas penting buat kita seperti baju, aksesoris itu kan jiwa bukan sekedar baju. Keputusan itu patut disyukuri,” kata Herru, Sabtu (2/3/2019).

Seperti diketahui, Komisi Banding PSSI mengeluarkan surat keputusan yang menganulir larangan Bobotoh menyaksikan langsung laga Persib. Surat PSSI No. 09/KEP/KB/LIGA-1/XI/2018 tersebut menerangkan segala larangan yang sempat dijatuhkan kepada Bobotoh tidak akan berlaku di kompetisi Liga 1 2019 mendatang.

“Menyatakan bahwa keputusan Komisi Banding no.09/KEP/KB/LIGA-1/XI/2019: tentang hukuman terhadap supporter Persib Bandung, Tidak dapat dilaksanakan,” tulis surat tersebut.

Herru berharap keputusan pencabutan hukuman kepada Bobotoh tersebut tidak membuat semua kalangan jemawa.

“Dari kejadian itu masyarakat dan Bobotoh semua harus paham bahwa kita sudah meninggalkan hal yang tidak bagus, membuat kita didenda itu sudah cukup jangan ada lagi,” ucapnya.

2 dari 2 halaman

Lawan Rasis

Herru juga bertambah gembira lantaran saat ini kampanye anti rasis di kalangan pendukung sepak bola terus dimasifkan. Tak hanya oleh suporter namun juga dibantu oleh para pesepak bola seperti halnya kapten Arema FC, Hamka Hamzah.

“Harus ditingkatkan, pemain juga sudah bagus. Bobotoh harus malu sama pemain Persib, kemarin permintaan maafnya lewat video bagus pisan, itu penting. Karena pesepakbola adalah pemersatu, ya harus lebih baik dan lebih intens dengan gerakan lagi,” kata Herru.

Prabowo Janji Sunat Anggaran Kunjungan Pejabat ke Luar Negeri Bila Menang Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berencana mengurangi anggaran perjalanan keluar negeri bagi para pejabat jika terpilih sebagai Presiden 2019. Menurutnya, anggaran perjalanan keluar negeri untuk pejabat sudah terlalu besar. 

“Kita harus kurangi pemborosan. Kalau saya dapat mandat dari rakyat, saya akan kurangi anggaran-anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri,” kata Prabowo di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Prabowo mengaku sudah mulai menerapkan aturan larangan kunjungan ke luar negeri di partainya, yakni Gerindra. Namun, aturan itu masih kerap dilanggar oleh kadernya.

“Saya bikin peraturan tapi yang namanya bangsa Indonesia kadang-kadang sulit juga,” ungkapnya.

Dia lalu bercerita mengnai dua anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, yang mendatanginya untuk meminta izin studi banding ke Hongkong. Anggota DPRD tersebut sebelumnya mengaku belum pernah bepergian ke luar negeri.

 

2 dari 2 halaman

Beri Dispensasi

Karena Prabowo merasa kasihan dengan dua anggota DPRD itu, akhirnya dia mengizinkan mereka pergi. Namun dengan syarat harus membawa hasil yang konkret. 

“Pemimpin Indonesia kadang-kadang terlalu kasian, sudah diberi kebijakan, tapi bagiamana kasian juga, jadi saya bilang begini, ini sudah keputusan dprd seluruhnya? Ya sudah. Saya jarang-jarang kasih dispensasi,” ucap dia. 

Meski begitu, mantan Danjen Kopassus itu bingung mengapa masih ada pejabat tinggi yang sudah sering ke luar negeri, tapi masih terus ingin berangkat ke luar negeri.

Karena itu dia berencana mengurangi anggaran kunjungan keluar negeri. “Yang heran saya yang anggota-anggota yang sangat sudah sering keluar negeri, masih minta keluar negeri,” tandas dia.


Reporter: Sania Mashabi


Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: