Tak Cukup Bukti, Laporan Baiq Nuril soal Dugaan Cabul Eks Kepsek Disetop

Mataram – Polisi menghentikan penanganan laporan Baiq Nuril Maknun atas eks Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim atas dugaan cabul.

“Benar, hasil gelar tadi yang dipimpin Direskrimum,” kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Komang Suartana saat dimintai konfirmasi, Kamis (17/1/2019).

“Hasil gelar perkara khusus, tidak cukup bukti untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan,” imbuhnya.

Penghentian penanganan laporan ini juga disampaikan pengacara Baiq Nuril, Yan Mangandar Putra. Yan menyebut laporan tidak diteruskan karena dinilai tidak memenuhi syarat naik ke tahap penyidikan.

Menurut Yan, gelar perkara di polisi dihadiri ahli pidana, ahli bahasa, tim pengacara dan jajaran Polda NTB. Yan menyebut laporan tidak ditindaklanjuti ke penyidikan karena pembicaraan M bukan perbuatan cabul sebagaimana Pasal 294 ayat 2 butir satu KUHP.

“Karena dalam pasal tersebut menurut mereka tadi itu kan perbuatan cabul yang secara fisik, bukan verbal. Bahkan cabul secara verbal itu kan tidak dikenal dengan pasal 294,” tutur Yan.

Baiq Nuril melaporkan H Muslim karena diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadapnya. Dalam persidangan di PN Mataram, terungkap pembicaraan Muslim dengan Baiq Nuril via telepon. Eks atasan Baiq Nuril itu, kerap menceritakan hubungan badannya dengan wanita lain yang bukan istrinya.

Merasa dilecehkan, Baiq Nuril pun merekam percakapan itu lewat ponsel miliknya. Kasus itu berlangsung pada 2012 saat Baiq Nuril masih menjadi staf honorer di SMAN 7 Mataram. Sedangkan Muslim kala itu masih menjabat kepala sekolah.
(fdn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menyimak Visi-Misi Jokowi-Ma’ruf Vs Prabowo-Sandiaga dan Faktanya Kini

Jakarta – Malam ini Jokowi-KH Ma’ruf Amin akan berhadapan dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di panggung debat Pilpres 2019. Salah satu temanya adalah hak asasi manusia (HAM), yang juga sudah tercantum dalam dokumen visi-misi kedua pihak.

“Termasuk masalah HAM juga ada,” kata Jokowi saat ditemui setelah menghadiri peluncuran wirausaha ASN di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/1/2019).

Jokowi siap menjawab isu HAM. Tak hanya Jokowi, Prabowo juga telah melakukan simulasi debat dan siap menjawab seputar isu HAM.

“Mulai data materi-materi, itu yang disiapkan. Materi-materinya hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Sekarang dipersiapkan. Kita mempersiapkan diri dua hari ini bagaimana Pak Prabowo menawarkan soal pemberantasan korupsi,” kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada wartawan, Rabu (16/1).

Prabowo-Sandiaga telah mengubah visi-misi mereka dan sempat diberikan ke KPU. Namun, menurut KPU, dokumen visi-misi melekat dengan pendaftaran calon presiden-wakil presiden, sehingga yang dipublikasikan KPU hanya dokumen yang awal.

Berikut ini kutipan visi-misi Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga soal HAM seperti dalam dokumen yang diunggah KPU:

Jokowi-Ma’ruf

Sesuai dengan Konstitusi Negara kita, Negara wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

1. Meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM (berwawasan HAM), termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan.

Kondisinya kini: Menurut laporan tahun 2017 yang dipublikasikan tahun 2018, Komnas HAM sudah pernah melakukan focus group discussion (FGD) di Padang pada 8 Desember 2017 tentang ‘Penyusunan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan HAM Berbasis Budaya Lokal untuk tingkat SMA’.

2. Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Kondisinya kini: Berdasarkan laporan Komnas HAM tahun 2017, berkas kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Namun Komnas HAM menemui kesulitan mengumpulkan bukti sehingga tak jarang berkasnya dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. Komnas HAM menegaskan, belum ada tindak lanjut dari hasil penyelidikan mereka terkait kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu.

3. Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM pernah menerima laporan dari jemaah Ahmadiyah bahwa Masjid Al-Hidayah yang mereka bangun disegel Pemerintah Depok meski telah mengantongi IMB.

4. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan sumber daya alam yang lestari.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 161 berkas laporan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat.

5. Memberikan perlindungan bagi kaum difabel, termasuk memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif serta penyediaan fasilitas yang ramah pada difabel di fasilitas umum dan transportasi umum.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 8 berkas laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap individu dari penyandang disabilitas. Selain itu, Komnas HAM menyoroti ketersediaan TPS atau bilik suara yang kurang ramah difabel saat Pilkada 2017.

6. Melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.

Kondisinya kini: Penelitian yang dilakukan Komnas HAM pada 2017 yang berjudul ‘Peran Negara dalam Memenuhi Hak atas Tanah demi Kepastian Hukum bagi Transmigran dalam Konteks Reforma Agraria (Studi Kasus Transmigrasi Pangmilang Kota Singkawang)’ mengungkap bahwa selama 15 tahun para transmigran Panglimang tak kunjung mendapat kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mereka berpotensi kehilangan kepemilikan tanah.

7. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 79 berkas aduan pelanggaran HAM dengan korbannya adalah perempuan dan 54 berkas yang korbannya anak-anak. Ada pula 5 aduan terkait fungsi reproduksi dan 9 aduan menuntut kesetaraan hak dengan suami.

8. Memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah.

9. Meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.

Prabowo-Sandiaga

I. Pilar Ekonomi

Program Aksi

21. Menyediakan transportasi publik murah bagi buruh pekerja dan rakyat tidak mampu, memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, serta menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online dan taksi online yang bermitra dengan perusahaan aplikasi, termasuk hak atas perjanjian kerja bersama yang adil dan berkekuatan hukum.

Kondisinya kini: Menurut laporan Komnas HAM tahun 2017, masih ada masyarakat yang terbebani biaya transportasi, yakni di Yahukimo, Papua.

II. Pilar Kesejahteraan Rakyat

2. Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok
rentan lainnya.

Kondisinya kini: Ada 2 berkas aduan dugaan pelanggaran HAM terhadap fakir miskin dan 8 berkas ke penyandang disabilitas yang diadukan ke Komnas HAM pada 2017.

6. Memperbaiki program kependudukan termasuk hak dan kesehatan reproduksi demi peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi.

Kondisinya kini: Ada 5 aduan ke Komnas HAM terkait fungsi reproduksi.

Program Aksi

21. Meningkatkan anggaran Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) baik di tingkat Nasional dan Daerah untuk mengatasi permasalahan terkait hak dan kesehatan reproduksi serta Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Kondisinya kini: Pemerintah saat ini sudah menaikkan anggaran Dana Alokasi Khusus terkait program KB menjadi Rp 2,3 triliun dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp 1,1 triliun.

III. Pilar Budaya dan Lingkungan Hidup

8. Memperjuangkan hak-hak para pekerja seni, seniman dan artis di Indonesia.

Program Aksi

7. Memperkuat perlindungan hukum dan hak cipta atas karya-karya seni budaya yang dihasilkan oleh para seniman nasional.

12. Menegakkan pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hak Terkait, agar para artis, seniman, pekerja seni, lebih dihargai secara optimal setiap karyanya, demi kesejahteraan para pelaku Industri kreatif di Indonesia; termasuk mendukung terlaksananya UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017.

Kondisinya kini: Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkum HAM telah menangani 60 kasus pelanggaran hak cipta. Penindakan dilakukan bersama dengan kepolisian.

IV. Pilar Politik, Hukum dan Hankam

Program Aksi

4. Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

Kondisinya kini: Komnas HAM memantau Pilkada 2017 dan masih ditemukan adanya pelanggaran terkait hak warga. Ada pula mobilisasi ASN. Selain itu Komnas HAM juga menemukan adanya diskriminasi ras dan etnis dalam pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta.

Saksikan juga video ‘Debat Pilpres Diharapkan Kupas Kasus HAM Masa Lalu’:

[Gambas:Video 20detik]


Menyimak Visi Misi Jokowi-Ma'ruf vs Prabowo-Sandiaga dan Faktanya Kini


(bag/tor) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Debat Capres, Ini Program Jokowi-Ma’ruf Vs Prabowo-Sandiaga Berantas Korupsi

Jakarta – Capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beradu gagasan dan program di debat Pilpres 2019 perdana. Kedua pasangan calon akan bicara dan saling bertanya soal hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Ada 6 segmen debat capres 2019 yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Dua segmen di antaranya, masing-masing paslon akan menjawab pertanyaan yang diajukan moderator. Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga juga saling bertanya pada dua segmen debat Pilpres 2019.

Dikutip dari visi-misi Jokowi-Ma’ruf “Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju: Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, paslon nomor urut 01 ini memiliki program penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat dan tepercaya.

Khusus untuk program pencegahan dan pemberantasan korupsi, Jokowi-Ma’ruf menyebut korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa meruntuhkan sendi-sendi perekonomian bangsa serta membawa dampak pada pemiskinan struktural. Untuk melawan korupsi, aspek pencegahan sama pentingnya dengan aspek penegakan hukum yang tegas.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi ini dikonsepkan Jokowi-Ma’ruf dengan program:

– Melaksanakan secara konsisten strategi nasional pencegahan korupsi yang fokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya
– Meningkatkan kapasitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP)
– Memperkuat KPK
– Meningkatkan sinergi dan kerja sama antar institusi penegak hukum dam pemberantasan kejahatan korupsi
– Menggiatkan transaksi non tunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi dan pencucian uang
– Mempertegas penindakan kejahatan perbankan dan pencucian uang

Sementara itu, paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga dalam visi misi dengan tagline Indonesia Menang memiliki lima fokus program kerja nasional.

Khusus pada program aksi menguatkan gerakan pemberantasan korupsi, Prabowo-Sandiaga mengatakan, peran masyarakat semakin penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Demi memperkuat peran tersebut, pemerintah menurut Prabowo-Sandiaga harus menunjukkan komitmen terhadap gerakan pemberantasn korupsi.

Dalam program pemberantasan korupsi, Prabowo-Sandiaga menyatakan berkomitmen terhadap sejumlah hal yakni:

– Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
– Menjamin untuk tidak mengintervensi KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi
– Merevisi Inpres Nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional di mana Jaksa Agung dan Kapolri diinstruksikan untuk mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dan detil lainnya yang justru berpotensi melindungi koruptor
– Memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik
– Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi transparansi, mencegah korupsi dan menjaga keberlangsungan demokrasi
– Mendorong peran serta elemen masyarakat untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai gerakan kolektif dimulai dengan keteladanan para pemimpin di semua lini.
(fdn/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Strikernya Diincar Real Madrid, Presiden Genoa: Harganya Tak Murah

Liputan6.com, Genoa – Rencana beberapa klub besar mendapatkan Krzysztof Piatek dari Genoa tampaknya takkan mudah. Pasalnya, Presiden Genoa, Enrico Preziosi hanya mau menjual strikernya itu dengan harga yang mahal.

Nama Piatek tidak begitu terdengar saat Genoa mendatangkannya dari Cracovia pada bursa transfer musim panas lalu. Begitu kompetisi dimulai, ia langsung menarik perhatian dengan enam gol dari lima partai perdananya di Serie A.

Secara konsisten, pemain asal Polandia tersebut terus memberikan pundi-pundi gol kepada Genoa. Total, 19 gol yang ia cetak dari 21 laga di semua kompetisi tak ayal membuat banyak klub-klub besar saling sikut untuk mendapatkan tanda tangannya.

Piatek tidak hanya mengundang ketertarikan dari klub Serie A lainnya. Beberapa klub besar seperti Chelsea, Barcelona, hingga sang juara bertahan Liga Champions, Real Madrid, dikabarkan tertarik dengan pemain berjuluk ‘New Lewandowski’ tersebut.

Namun dalam beberapa pekan terakhir, penyerang berumur 23 tahun itu kerap dikaitkan dengan tim raksasa Italia lainnya, AC Milan. Bahkan Direktur Genoa, Giorgio Perinetti, telah mengkonfirmasi ketertarikan Rossoneri terhadap bintang klubnya itu.

Dalam beberapa laporan disebutkan bahwa Piatek akan mengisi slot penyerang yang diyakini bakal ditinggal oleh Gonzalo Higuain pada bulan Januari ini. Kabarnya, penyerang asal Argentina itu ingin bereuni dengan Maurizio Sarri di Chelsea.

Namun, jika Milan dan klub-klub lainnya tertarik untuk mendapatkan Piatek, mereka wajib menyediakan uang yang besar. Sebab Preziosi selaku presiden Genoa menyatakan bahwa dirinya hanya akan melirik proposal dengan jumlah uang yang besar.

2 dari 2 halaman

Komentar Presiden Genoa

“Masih belum ada tawaran, dan tak ada yang serius. Bila tawaran yang besar tiba, maka kami akan mempertimbangkan,” ujar Preziosi kepada Il Secolo XIX.

“Namun, untuk sekarang, saya ulangi bahwa belum ada tawaran yang datang untuk Piatek, juga kami tidak harus menjualnya,” tandas pria berumur 70 tahun itu.

Belum lama ini, Sky Sports melaporkan bahwa Il Grifone mematok harga sebesar 50 juta euro untuk bintangnya. Selain itu, Genoa juga diyakini hanya tertarik melepasnya dengan status permanen, bukan pemain pinjaman.

Sumber: Bola.net

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ingin Liburan Murah ke Luar Negeri? Coba Kunjungi Negara Ini

Liputan6.com, Jakarta – Jika Anda merencanakan liburan ke luar negeri tetapi tidak ingin mengeluarkan budget yang terlalu besar, maka Anda patut memikirkan dan menambahkan Bulgaria kedalam daftar destinasi yang akan Anda kunjungi.

Mengapa Bulgaria? Karena seperti dilansir pada laman countryliving.com, Kamis (17/1/2019), Bulgaria selama dua tahun belakangan ini menjadi destinasi negara untuk berlibur termurah di dunia berdasarkan Holiday Costs Barometer.

Hal ini dpdapat dari rata-rata pengeluaran di Bulgaria dengan 42 destinasi lainnya. Pengeluaran tersebut termasuk harga kopi dari kedai kopi lokal, harga botol besar air mineral, tabir surya, harga makanan dan termasuk harga minuman anggur di restoran lokal. Namun sayangnya, perbandingan ini belum termasuk harga tiket dan hotel di sana.

Selain itu, total harga barang di resort yang berada di pesisir laut hitam, Bulgaria Sunny Beach Resort mencapai USD 46,18 atau setara Rp 652 ribu (Kurs USD 1 = Rp 14.124).

Peringkat kedua berasal dari Marmaris, sebuah resor Mediterania yang berada di Turki dengan total USD 57,74 atau setara Rp 815 ribu.

Tempat ketiga diduduki oleh Algarve, dengan total pengeluaran sebesar USD 64,16 atau setara Rp 906 ribu. Selain ketiga negara tersebut, Cape Town menjadi destinasi terjauh yang termurah, hal ini disebabkan oleh perubahan kurs.

2 dari 3 halaman

Daftar Negara

Sementara itu, Abu Dhabi merupakan destinasi termahal dengan total USD 215,63 atau setara Rp 3.045 juta dan diikuti oleh Mahe di Seychelles.

Laporan diatas menunjukkan bahwa setelah dilakukannya survei di beberapa destinasi menunjukkan bahwa seluruh destinasi yang ada mengalami penurunan harga. Ini disebabkan oleh harga makanan dan minuman lokal yang lebih murah.

Selain ketiga negara diatas, berikut adalah 10 negara yang termasuk kedalam destinasi termurah berdasarkan laporan tahunan dari countryliving:

1. Bulgaria (Sunny Beach), USD 46,23 atau Rp 652 ribu

2. Turkey (Marmaris), USD 58,04 atau Rp 819 ribu

3. Portugal (Algarve), USD 64,30 atau Rp 908 ribu

4. Afrika Utara (Cape Town), USD 68,52 atau Rp 967 ribu

5. Spanyol (Costa del Sol), USD 69,45 atau Rp 980 ribu

6. Jepang (Tokyo), USD 71,28 atau Rp 1.06 juta

7. Kenya (Mombasa), USD 71,69 atau Rp 1.012 juta

8. Czech Republic (Prague), USD 83,63 atau Rp 1.18 juta

9. Cyprus (Paphos), USD 89,20 atau Rp 1.2 juta

10. Indonesia (Bali), USD 89,25 atau Rp 1.26 juta.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Satu Dari Tiga Pekerja PBB Klaim Alami Pelecehan Seksual

Jakarta

Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sepertiga dari staf dan kontraktor-nya mengalami pelecehan seksual dalam dua tahun terakhir.

Poin UtamaPelecehanPoin utama:

• Lebih dari separuh yang mengalami pelecehan seksual mengatakan hal itu terjadi di kantor

• Hanya sepertiga dari mereka yang dilecehkan mengatakan bahwa mereka mengambil tindakan sesudahnya

• Dua dari tiga pelaku pelecehan adalah laki-laki

Survei daring, yang dilakukan oleh Deloitte pada bulan November, ini diikuti oleh 30.364 staf dari PBB dan agen-agennya -hanya 17 persen dari mereka yang memenuhi syarat.

Dalam sebuah surat kepada para stafnya, sekretaris jenderal PBB, Antonio Guterres menggambarkan tingkat respon itu “cukup rendah”.

“Ini memberi tahu saya dua hal: pertama, bahwa kita masih memiliki jalan panjang sebelum kita bisa membahas pelecehan seksual secara penuh dan terbuka; dan kedua, bahwa mungkin juga ada rasa ketidakpercayaan yang terus-menerus, persepsi tak ada aksi dan kurangnya akuntabilitas,” tulisnya.

Survei ini dilakukan di tengah gerakan #MeToo yang lebih luas di seluruh dunia melawan pelecehan dan kekerasan seksual.

Menurut laporan itu, 21,7 persen responden mengatakan mereka menjadi korban seksual atau lelucon ofensif; 14,2 persen menerima komentar ofensif tentang penampilan, tubuh atau kegiatan seksual mereka; dan 13 persen menjadi target dari perbuatan tak menyenangkan untuk menarik mereka ke dalam diskusi tentang masalah seksual.

Sekitar 10,9 persen dari responden disuguhi gerakan atau penggunaan bahasa tubuh yang bersifat seksual, yang membuat mereka malu atau tersinggung; dan 10,1 persen disentuh dengan cara yang membuat mereka merasa tidak nyaman.

Antonio Guterres mengakui secara publik perlunya PBB untuk menangani isu pelecehan.AntonioGuterres mengakui secara publik perlunya PBB untuk menangani isu pelecehan.

Reuters: Pierre Albouy, file photo

Lebih dari setengah dari mereka yang mengalami pelecehan seksual mengatakan hal itu terjadi di lingkungan kantor, sementara 17,1 persen mengatakan hal itu terjadi di sebuah acara sosial terkait pekerjaan.

Menurut survey itu, dua dari tiga pelaku pelecehan adalah laki-laki.

Hanya satu dari tiga orang yang mengatakan bahwa mereka mengambil tindakan setelah mengalami pelecehan seksual tersebut.

Guterres mengatakan laporan itu berisi, “beberapa statistik dan bukti serius tentang apa yang perlu diubah untuk menjadikan tempat kerja yang bebas pelecehan menjadi nyata bagi kita semua”.

“Sebagai organisasi yang didirikan atas dasar kesetaraan, martabat, dan hak asasi manusia, kita harus memimpin dengan memberi contoh dan menetapkan standar,” katanya.

PBB telah berusaha meningkatkan transparansi dan memperbaiki cara organisasinya dalam menangani dengan tuduhan seperti itu selama beberapa tahun terakhir setelah muncul serangkaian eksploitasi seksual dan tuduhan pelecehan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Afrika.

Kepala badan PBB untuk HIV dan AIDS juga mengundurkan diri pada bulan Juni, 6 bulan sebelum masa tugasnya berakhir, setelah sebuah panel independen mengatakan “kepemimpinannya yang buruk” menoleransi “sebuah budaya pelecehan, termasuk pelecehan seksual, intimidasi, perundungan, dan penyalahgunaan kekuasaan”.

Reuters

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.

Ikuti berita-berita lain di situs ABC Indonesia.


(mae/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Belasan LGBT di Chechnya Ditahan, Dua Tewas

CechnyaRamzan KadyrovGettyImages PemimpinChechnyaRamzanKadyrov sebelumnya mengklaim laporan itu “dibuat-buat.”

Kalangan pegiat di Rusia mengatakan telah terjadi lagi apa yang digambarkan sebagai pemberangusan terhadap orang-orang LGBT di Chechnya.

Kelompok LGBT Network di Rusia meyakini, sekitar 40 orang “telah dipenjara sejak Desember, dua di antara mereka katakan tewas akibat mengalami penyiksaan”.

Kelompok ini memantau dugaan pelanggaran HAM di republik bagian dari Rusia itu sejak tahun 2017, ketika puluhan kaum gay dilaporkan ditahan.

Chechnya adalah republik negara bagian di Rusia yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim.

Seorang juru bicara pemerintah menyanggah laporan terbaru itu dan menyebut laporan itu merupakan “kebohongan sepenuhnya”.

Chechnya, dan pemimpinnya yang otoriter, Ramzan Kadyrov, selalu membantah berbagai tuduhan penangkapan dan penahanan ilegal serta pelanggaran HAM.

Dalam wawancara dengan BBC tahun lalu, Kadyrov mengatakan tuduhan itu adalah ‘rekayasa agen-agen asing,’ atau diciptakan oleh para pegiat yang mencari uang.

Banyak pihak mengatakan homofobia menyebar luas di Chechnya. Kadyrov dan berbagai pejabat pemerintah bawahannya berulang kali mengklaim bahwa di Chechnya tidak ada orang gay.

Dan nyatanya, kendati pemerintah dan para pemimpinnya terus menyangkal keberadaan mereka, puluhan orang maju menyatakan diri dan mengungkapkan tuduhan bahwa di Chechnya kaum gay ditahan dan disiksa oleh pihak berwenang karena orientasi seksual mereka.

Berbagai laporan tentang penyiksaan itu mendapat kecaman dari seluruh dunia.

Bagaiamana kejadian terbaru itu?

LGBT Network Rusia telah memantau situasi di Chechnya dan mengevakuasi orang-orang dari wilayah tersebut sejak laporan pemberangusan muncul pada 2017.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Senin (14/01), kelompok itu menuduh bahwa dalam beberapa pekan terakhir aparat melakukan gelombang penyiksaan dan pelanggaran.

Mereka yakin gelombang terbaru itu dipicu oleh penangkapan administrator grup LGBT di jaringan media sosial, VKontakte.

Beberapa unggahan baru yang ditampilkan dalam laman itu menyerukan kaum LGBT untuk “melarikan diri dari republik itu sesegera mungkin”, lapor sejumlah media Rusia.

Para pegiat yakin, dalam beberapa pekan terakhir, puluhan kaum gay dibawa ke pusat penahanan di dekat kota Argun, yang lokasinya berjarak 20 km dari kota Grozny.

Kedutaan Rusia di LondonGettyImages Berbagai tudingan penyiksaanteradap kaum gay dan minoritas menuai protes di seluruh dunia, seperti aksi damai di kedutaan Rusia diLondon pada tahun 2017.

Igor Kochetkov, kepala kelompok itu mengatakan kepada Moscow Times, bahwa polisi juga menyita dokumen-dokumen perjalanan mereka.

“Semuanya sedang dilakukan sehingga mereka tidak bisa lari dari negara itu,” katanya kepada Moscow Times. “Dan ini sangat buruk bagi kami karena itu membuat kami jadi jauh lebih sulit untuk melakukan evakuasi.”

LGBT Network mengatakan mereka telah menolong 150 orang untuk melarikan diri dari kawasan itu sejak pertama kali terjadi persekusi.

Seorang juru bicara kelompok itu mengatakan, mereka memiliki bukti, termasuk pernyataan dua saksi bahwa dua orang LGBT tewas ketika setelah mengalami siksaan ketika ditahan, salah satunya akibat luka tusukan.

Namun laporan tersebut belum bisa diverifikasi secara independen oleh BBC.

Bulan lalu sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama Eropa (OSCE) menyimpulkan bahwa “pelanggaran HAM yang sangat serius” telah terjadi di republik ini.

Laporan tersebut disusun berdasarkan berbagai bukti termasuk kesaksian orang-orang yang selamat dan menyebut bahwa terjadi pelecehan, penganiayaan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang dan pembunuhan di luar hukum terhadap kaum minoritas, termasuk orang-orang LGBT.

Mereka menyebutkan terjadinya ‘iklim impunitas’ dan meminta Rusia untuk menyelidiki pelecehan tersebut.

Pada hari Senin, juru bicara pemerintah Chechnya mengatakan kepada situs RT yang didukung Kremlin bahwa tuduhan itu tidak benar.

“Bahkan jika ada satu orang saja yang ditangkap, seluruh publik di Chechnya akan tahu, apalagi 40 orang. Tuduhan bahwa ada dua orang terbunuh, bahkan lebih konyol lagi,” kata Alvi Kraimov.

Salah satu korban dari aksi pemberangusan tahun 2017 yang namanya dirahasiakan mengemukakan kepada BBC tentang pengalamannya selama ditahan.

Ia mengatakan mengalami penyiksaan – seperti pemukulan dan disengat dengan aliran listrik.

“Mereka memiliki kotak hitam khusus dan mereka menempelkan kabel ke tangan atau telinga saya. Rasa sakitnya mengerikan. Sungguh siksaan yang tak keji,” kata Ruslan (bukan nama sebenarnya).

Mantan tahanan itu juga mengatakan, saat itu sambil terus dipukuli, ia dipaksa untuk memberikan nama-nama kaum gay lainnya.


(mae/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sudah 9 Jam, Sekjen PSSI Masih Diperiksa soal Kasus Pengaturan Skor

Jakarta – Sudah lebih dari 9 jam, Sekjen PSSI Ratu Tisha hingga kini belum keluar dari ruangan penyidik Polda Metro Jaya. Ratu Tisha diperiksa tim Satgas Antimafia Bola Polri terkait kasus pengaturan skor.

Pantauan detikcom, di kantor Direktorat Kriminal Umum, Polda Metro Jaya, Kamis (17/1/2019) pukul 01.47 WIB, petinggi PSSI itu masih diperiksa di ruang penyidik. Tisha sendiri diketahui diperiksa sejak Rabu (16/1) pukul 17.09 WIB.

Mobil putih yang digunakan Tisha juga masih terparkir di halaman Polda Metro Jaya. Belum diketahui Tisha akan meninggalkan Polda pada pukul berapa.

Seperti diketahui, Tisha tiba di Polda Metro Jaya didampingi beberapa orang. Namun, dia enggan berkomentar terkait kedatanganya hari ini. Saat tiba dia langsung bergegas masuk ke ruang penyidik.

“Nanti saja ya, nanti saja,” kata orang-orang yang mendampingi Tisha saat Tisha dicecar pertanyaan oleh wartawan, Rabu (16/1/2019).

Ratu Tisha sebelumnya juga sudah dipanggil Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus pengaturan skor pada Jumat (11/1) lalu. Namun, Tisha berhalangan hadir sehingga polisi menjadwal ulang pemeriksaan Tisha pada hari ini.

Tisha dipanggil atas laporan manajer Pesibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani terkait kasus dugaan pengaturan skor. Total sudah ada 11 tersangka dalam kasus dugaan pengaturan skor sepakbola Indonesia itu.
(mae/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Geledah Kemenag NTB, Polisi Sita Dokumen soal Pungli Dana Rehab Masjid

Lombok Barat – Polres Mataram menggeledah Kanwil Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait proses penyelidikan kasus pungutan liar dana rehab masjid terdampak gempa NTB. Dalam penggeledahan itu, polisi menyita dan membawa sejumlah barang bukti.

“Bukti-bukti petunjuk tentang kegiatan, tentang posisi dia (BA) dan bagaimana dia bisa berhubungan dengan orang-orang yang mendapat bantuan ini,” ucap Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam menjelaskan proses penggeledahan yang telah dilakukan pihaknya, Rabu (16/1/2019).

“Sehingga dia tahu pasti siapa-siapa saja yang mendapat bantuan. Kita juga tidak tahu masjid mana yang menerima bantuan,” sambungnya.

Polisi melakukan penggeledahan pada Selasa (15/1/2019) kemarin. Ada beberapa ruangan di Kanwil Kemenag Provinsi NTB yang digeledah. Polisi juga membawa sejumlah berkas dari Ruangan Bidang Binmas Islam.

Penggeledahan itu dilakukan Satreskrim Polres Mataram terkait kemungkinan adanya indikasi keterlibatan pimpinan dan rekan kerja BA lainnya di Kanwil Kemenag NTB.

“Dari keterangan tersangka memang ada indikasi-indikasi mereka juga bekerja sama dengan orang rekan kerjanya. Kita masih melakukan pemeriksaan,” kata Saiful.

Seperti diketahui, Kemenag RI melalui usulan Kanwil Kemenag NTB menggelontorkan dana sebesar Rp 6 miliar yang dananya bersumber dari APBN. Pencairan pada tahap pertama itu untuk bantuan rehab masjid terdampak gempa sebanyak 58 masjid.

Namun, ada laporan dari masyarakat yang menyebut proses pencairan dana rekonstruksi masjid lamban, hingga polisi melakukan penyelidikan. Buntutnya, BA ditangkap. BA diduga telah meminta atau memalak sejumlah uang kepada pengurus masjid supaya mendapatkan dana rehab dari Kantor Kemenag NTB.

BA tertangkap tangan menerima uang Rp 10 juta dari pengurus Masjid Baiturrahman, wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Masjid tersebut merupakan salah satu masjid yang terkena dampak gempa pada 5 Agustus 2018 dan penerima dana rekonstruksi pascagempa dari Kemenag RI, yang sumber anggarannya berasal dari dana APBN senilai Rp 6 miliar.
(mae/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Geledah Kemenag NTB, Polisi Sita Dokumen soal Dana Rehab Masjid

Lombok Barat – Polres Mataram menggeledah Kanwil Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait proses penyelidikan kasus pungutan liar dana rehab masjid terdampak gempa NTB. Dalam penggeledahan itu, polisi menyita dan membawa sejumlah barang bukti.

“Bukti-bukti petunjuk tentang kegiatan, tentang posisi dia (BA), dan bagaimana dia bisa berhubungan dengan orang-orang yang mendapat bantuan ini,” ucap Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam menjelaskan proses penggeledahan yang dilakukan pihaknya, Rabu (16/1/2019).

“Sehingga dia tahu pasti siapa-siapa saja yang mendapat bantuan. Kita juga tidak tahu masjid mana yang menerima bantuan,” sambungnya.

Polisi melakukan penggeledahan pada Selasa (15/1/2019). Ada beberapa ruangan di Kanwil Kemenag Provinsi NTB yang digeledah. Polisi juga membawa sejumlah berkas dari ruangan Bidang Binmas Islam.

Penggeledahan itu dilakukan Satreskrim Polres Mataram terkait kemungkinan adanya indikasi keterlibatan pimpinan dan rekan kerja BA lainnya di Kanwil Kemenag NTB.

“Dari keterangan tersangka, memang ada indikasi-indikasi mereka juga bekerja sama dengan orang rekan kerjanya. Kita masih melakukan pemeriksaan,” kata Saiful.

Seperti diketahui, Kemenag RI melalui usulan Kanwil Kemenag NTB menggelontorkan dana Rp 6 miliar yang bersumber dari APBN. Pencairan pada tahap pertama itu untuk bantuan rehab masjid terdampak gempa sebanyak 58 masjid.

Namun ada laporan dari masyarakat yang menyebut proses pencairan dana rekonstruksi masjid lamban, hingga polisi melakukan penyelidikan. Buntutnya, BA ditangkap. BA diduga telah meminta uang atau memalak kepada pengurus masjid supaya mendapatkan dana rehab dari Kantor Kemenag NTB.

BA tertangkap tangan menerima uang Rp 10 juta dari pengurus Masjid Baiturrahman, wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Masjid tersebut merupakan salah satu masjid yang terkena dampak gempa pada 5 Agustus 2018 dan penerima dana rekonstruksi pascagempa dari Kemenag RI, yang sumber anggarannya berasal dari APBN senilai Rp 6 miliar.
(mae/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>