Bawaslu Investigasi Laporan soal Mobil Pelat TNI di Kampanye Prabowo

Jakarta – Bawaslu akan menginvestigasi lebih lanjut soal laporan mobil dinas pelat TNI yang mengangkut logistik di acara kampanye relawan capres Prabowo Subianto. Bawaslu akan menyampaikan keputusan soal laporan itu ke publik.

“Jadi kita melakukan investigasi nanti. Dan kami kan punya waktu untuk bisa melakukan investigasi, pengumpulan dan nanti akan membuat kajian apakah ini masuk memenuhi unsur pelanggaran pemilu atau tidak. Tentu nanti apapun keputusan kita akan sampaikan kepada publik,” kata Ketua Bawaslu Abhan di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2019).

Abhan belum bisa memberitahukan apakah pihak kubu Prabowo-Sandi akan diundang untuk dimintai keterangan. Dia juga masih merahasiakan siapa pemilik mobil yang dimaksud.

“Kita nanti dulu, kita belum bisa menyampaikan kesimpulan itu (pemilik mobil). Itu kalau itu sudah kesimpulan,” ujarnya.

TNI sebelumnya menyelidiki mobil berpelat dinas TNI yang mengangkut logistik acara relawan Prabowo-Sandiaga itu. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa pemilik mobil tersebut merupakan purnawirawan TNI.

“Setelah melakukan penyelidikan awal di lingkungan internal TNI, POM TNI mengembangkan penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait di lapangan. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan prajurit TNI dalam kasus ini,” kata Kabidpenum Puspen TNI Letkol Inf Abidin Tobba dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (23/3).

Abidin menjelaskan pemilik mobil berpelat dinas TNI itu berinisial RAT. Saat pensiun, RAT tidak mengembalikan pelat mobil dinas TNI yang digunakannya semasa aktif.

“Diketahui bahwa pemilik mobil Pajero berpelat nomor dinas TNI 3005-00 adalah seorang Purnawirawan TNI, pensiun tahun 2001, berinisial RAT,” jelas Abidin.

“Pada saat pensiun, yang bersangkutan mengembalikan mobil dinas, namun pelat nomor dinasnya tetap dipegang yang bersangkutan,” imbuhnya.
(azr/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menanti Laporan Keuangan Pertamina, Untung atau Rugi?

Jakarta – PT Pertamina (Persero) belum mengumumkan laporan keuangan tahun 2018 ke publik sampai saat ini. Hal ini pun kemudian menjadi tanda tanya terkait kondisi keuangan perusahaan pelat merah, untung atau rugi.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menilai ada yang janggal terkait belum keluarnya laporan keuangan Pertamina. Sebab, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pada akhir Februari 2019 sempat berjanji akan merilis laporan keuangan pada 9 Maret 2019 lantaran sedang menunggu hasil audit. Tapi, hingga waktunya tiba laporan itu belum juga dirilis.

Hal itu semakin janggal jika dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya.

“Meskipun belum diaudit, selama ini Pertamina sangat rajin mempublikasikan laporan keuangannya. Ada laporan triwulan, laporan semester, hingga laporan tahunan yang dirilis beberapa hari setelah tutup tahun. Tetapi kali ini, kok berbeda?” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/3/2019).

Dia melanjutkan, kondisinya pun menjadi aneh ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menerima laporan lisan dari direksi yang menyatakan laba Pertamina 2018 sekitar Rp 20 triliun. Lalu, presiden juga memuji kinerja Pertamina yang tetap baik meski dibebani public service obligation (PSO).

Tapi, terang Yusri , itu bertolak belakang dengan keterangan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro pada 4 Desember 2018. Aloysius menyebut laba Pertamina kuartal III 2018 tercatat hanya Rp 5 triliun, atau anjlok 81% dibanding periode sama tahun 2017.

Saat dikonfirmasi, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, ketentuan umum laporan keuangan audit bisa sampai April dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) digelar paling lambat Juni. Dia bilang, ada ketentuan khusus dari Kementerian BUMN supaya bisa diselesaikan Februari.

“Nah, Pertamina sudah kirim surat minta mundur sampai Maret karena BPK belum selesai audit yang PSO. Saya dapat info BPK sudah selesai review PSO dan hasilnya akan diserahkan ke KAP (auditor independen) yang mengaudit laporan keuangan Pertamina,” katanya kepada detikFinance dalam keterangan tertulis.

“Semoga sebelum akhir Maret sudah final dan bisa dikirim ke Kementerian BUMN,” sambungnya.

Orang nomor satu Pertamina, Nicke Widyawati pun akhirnya buka suara. Dia menepis rumor yang menyatakan Pertamina rugi di 2018. Sebutnya, itu kabar bohong.

“Jadi kalau ada yang mengatakan Pertamina rugi itu adalah bohong besar,” kata Nicke dikutip dari CNBC Indonesia.

Nicke menjelaskan, perseroan berhasil mengantongi laba di atas US$ 2 miliar atau sekitar Rp 28 triliun (kurs Rp 14.000).

“Keuntungan di 2018 di atas US$ 2 miliar,” tambah Nicke.

Nicke melanjutkan, pendapatan Pertamina tumbuh menjadi US$ 56 miliar dibanding tahun sebelumnya US$ 42,5 miliar. (ang/ang)

Laporan Eggi Sudjana soal Jokowi Dihentikan, BPN: Hukum Tak Bisa Uji Omong Kosong

JakartaBawaslu memutuskan menghentikan penanganan laporan terhadap Joko Widodo (Jokowi) soal impor jagung dan kebakaran hutan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu. BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai apa yang disampaikan Jokowi mengenai data impor jagung yang berbeda tidak salah, tetapi dianggap omong kosong. BPN menilai Bawaslu memang tidak bisa menguji omong kosong.

“Kalau bagi saya pribadi, Pak Petahana tidak hoax soal data itu. Bisa saja beliau lupa. Kalau orang berbohong, syaratnya dia harus tau mana yang benar. Saya juga tidak yakin petahana sadar mengatakan hal yang salah. Ini soal kepentingan untuk terpilih lagi saja, tidak peduli benar atau salah. Ini yang biasa disebut omong kosong,” kata
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Faldo Maldini, saat dihubungi, Sabtu (9/3/2019).

“Hukum tidak bisa uji omong kosong. Kalau semua omong kosong diselesaikan di pengadilan, sudah berapa banyak pejabat publik yang dilaporkan oleh warga. Pemilu ini tempat omong kosong berseliweran, tinggal mendidik warga dikuatkan imun politisnya, agar tidak termakan omong kosong,” imbuh Faldo.
Faldo lalu memuji Eggi Sudjana yang dianggap berani menguji laporan tersebut ke Bawaslu. Faldi menyebut Bawaslu belum berani memutuskan trobosan baru mengenai laporan tersebut, padahal menurutnya substansi laporan tersebut jelas agar tidak ada pejabat yang sembarangan melakukan klaim.

“Saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Eggi dan kawan-kawan ini adalah sebuah eksperimen hukum. Belum pernah ada kejadian semacam ini. Apakah klaim politis yang keliru bisa diuji secara hukum? Ternyata, Bawaslu putuskan tidak lanjut. Sebagai praktisi hukum, apa yang dilakukan Pak Eggi ini sebuah terobosan. Sayangnya, Bawaslu tidak tanggapi laporan itu dengan cara out of the box,” ujar Faldo.

“Substansinya kan jelas, agar calon pejabat publik tidak sembarangan melakukan klaim. Ini capres, bayangkan kalau itu terjadi di tingkat daerah, yang sumber datanya tidak selengkap nasional. Publik tidak bisa cek. Semangatnya Pak Eggi bagus sekali, apa yang dilakukan Bawaslu juga tidak salah secara formal. Namun, putusan itu tidak memberikan pelajaran baru bagi masyarakat,” sambungnya.

Sebelumnya, laporan terhadap Joko Widodo (Jokowi) soal impor jagung dan kebakaran hutan dihentikan Bawaslu. Bawaslu menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menanggapi pelaporan yang dihentikan itu, Kuasa hukum Aktivis Koalisi Masyarakat Anti Hoax, Eggi Sudjana menilai Bawaslu tidak fair dalam menghentikan laporan terhadap Jokowi soal data impor jagung dan kebakaran hutan di debat capres kedua. Eggi akan melaporkan Bawaslu dan Jokowi ke Bareskrim.

“Ya di sini lah terjadinya tidak fair di dalam menerima laporan, tidak fairnya adalah dia cuma memakai pasal UU Pemilu Pasal 280, itu memang tidak ada kaitannya dengan itu,” kata Eggi saat dihubungi, Sabtu (9/3).
(yld/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Laporan Dihentikan, Eggi Sudjana Akan Laporkan Bawaslu-Jokowi ke Bareskrim

Jakarta – Kuasa hukum Aktivis Koalisi Masyarakat Anti Hoax, Eggi Sudjana menilai Bawaslu tidak fair dalam menghentikan laporan terhadap Jokowi soal data impor jagung dan kebakaran hutan di debat capres kedua. Eggi akan melaporkan Bawaslu dan Jokowi ke Bareskrim.

“Ya di sini lah terjadinya tidak fair di dalam menerima laporan, tidak fairnya adalah dia cuma memakai pasal UU Pemilu Pasal 280, itu memang tidak ada kaitannya dengan itu,” kata Eggi saat dihubungi, Sabtu (9/3/2019).

Menurut Eggi, yang mereka laporkan adalah Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Berita Bohong. Pasal itu, lanjut Eggi, sama dengan yang dikenakan ke Ratna Sarumpaet.
“Kenapa kita laporkan pakai pasal itu karena Jokowi sedang bertindak sebagai capres, jadi sama dengan warga negara lain, tidak ada kekhususan sebagai presiden, dia statusnya sama dengan warga negara lain, sama dengan Prabowo yang juga capres, sama juga dengan Ratna sarumpaet,” ujarnya.

Dilanjutkan Eggi, maka tidak tepat jika laporan terhadap Jokowi sebagai Presiden. Sebab, presiden tidak bisa dipidana, hanya bisa diimpeachment (pemakzulan).

“Tapi dua itu bisa berkelindan, dan berkelindannya adalah sebagai warga negara yang jadi capres kena Pasal 14 dan 15 itu tadi, dengan merujuk turunan dari UUD 45 pasal 27 ayat 1, yang menyatakan setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. kalau tanpa kecuali, siapapun kena. Kecuali ini ada aturan lain tentang presiden, itu pun sebenarnya nggak boleh mengalahkan UUD 45 kan,” paparnya.

Karena itu, menurut Eggi, alasan Bawaslu tidak tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak tepat.

“Nggak nyambung, harusnya kalau dia (Bawaslu) mau pakai itu boleh menyatakan tidak ada kaitan dengan UU Pemilu bener, boleh juga nggak ada masalah. Tapi dia harus merekomendasikan kepada kita kepada polisi, karena telah melanggar sebagaimana Ratna Sarumpaet melanggar,” ujarnya.

Dalam kasus Ratna, kata Eggi, kebohongan Ratna tidak ada kaitannya dengan rakyat dan tidak merugikan negara, diproses hukum. Sementara, Jokowi yang menyampaikan soal data impor jagung dan kebakaran hutan itu menyangkut rakyat.

“Nah Jokowi jelas-jelas bohongi rakyat, jadi bisa 260 juta rakyat dibohongi sama Jokowi, kok nggak disentuh oleh Bawaslu? Mestinya disentuh dong, caranya gimana, masalah kebohongan yang disampaikan Jokowi dalam debat karena ini berkaitan dengan suasana pilpres, tapi itu merupakan tindak pidana, maka direkomendasikan buat laporan polisi, kalau itu Bawaslu lalukan saya hormat sama Bawaslu,” ujarnya.

Karena itu, Eggi berencana melaporkan Bawaslu dan Jokowi ke Bareskrim pada Senin (11/3). Eggi akan melaporkan Jokowi terkait Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Berita Bohong.

“Hari Senin pukul 08.00 WIB saya di Bareskrim laporin Jokowi ke polisi, pasal 14 dan 15 tadi,” ujarnya.

sementara Bawaslu akan dilaporkan terkait Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang. Eggi menuding Bawaslu menyalahgunakan wewenang dalam dua hal.

“Satu memerintahkan sesuatu yaitu memerintahkan tidak menyangkut kepada urusan pemilu, kedua membiarkan peristiwa ini, nggak ada penyelesaian. Karena kasus ini tidak boleh dibiarkan, harusnya direkomendasikan ke polisi. Jadi kena dia 2 tahun 8 bulan. Ha ini saya khawatir polisinya netral apa tidak? itu persoalan juga ini,” pungkasnya.
(idh/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Laporan Keuangan BAZNAS Siak Wajar Tanpa Pengecualian

Liputan6.com, Jakarta Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit Laporan Keuangan Akuntan publik sesuai Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Ketua BAZNAS Kabupaten Siak H. Abdul Rasyid Suharto mengatakan status WTP untuk laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BAZNAS dihadapan Allah SWT dan kepada masyarakat Kabupaten Siak.

Kata Rasyid, sebagai lembaga nonstruktural yang telah dikenal luas masyarakat, Baznas Kabupaten Siak berkomitmen menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam mengelola dana zakat ,infak dan sedekah sesuai dengan tuntutan agama yang tertuang dalam Alquran dan hadist, serta amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

“Selain kita diaudit KAP, BAZNAS juga diperiksa oleh Satuan Audit Internal menyangkut kepatuhan adiministrasi dan syariah.Alhamdulillah sampai tahun ini kita sudah 4 kali berturut-turut mendapatkan Opini WTP sejak tahun 2015 – 2018,” kata dia.

Untuk itu, dengan pencapaian ini ia berharap dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS untuk menyalurkan kewajiban berzakat.

“Kita berharap para pegawai dan para UPZ semakin termotivasi meningkatkan kinerja dan berinovasi agar distribusi dana zakat semakin tepat sasaran dan berdayaguna,” pungkasnya.

Polisi: Penangkapan Robertus Robet Berdasarkan Laporan Model A

Jakarta – Polisi mengungkapkan penangkapan Robertus Robet berdasarkan laporan polisi model A. Laporan model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.

“Penangkapan ini saya sampaikan kepada rekan-rekan adalah laporan polisi model A,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/3/2019).

Dedi menjelaskan, laporan tersebut sudah sesuai aturan yang ada. Sebab, mengacu pada UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum.

“(Jadi) Ketika sudah ada indikasi atau suatu peristiwa yang mengganggu ketertiban umum maka polisi harus hadir. Oleh karenanya polisi secara proaktif membuat laporan polisi model A untuk dapat melakukan langkah-langkah penegakan hukum dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, baik yang ada di medsos dan yang ada dunia nyata,” tutur Dedi.
Sebelumnya, Robet ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas dugaan menghina TNI. Robet dijerat dengan pasal 207 KUHP tentang penghinaan kepada penguasa atau badan hukum di Indonesia.

Robet sendiri sudah meminta maaf terkait persoalan ini. Siang ini, dia juga telah diizinkan pulang setelah diperiksa polisi sejak semalam.

Kasus Robet telah mendapat banyak sorotan. Sejumlah pihak mengkritik kepolisian dan bahkan meminta penyidikan untuk dihentikan. Kritik dan tuntutan datang dari Koalisi Masyarakat Sipil, PSI hingga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Fahri menilai penangkapan Robet merupakan tragedi kebebasan berpendapat. Sementara, Koalisi Masyarakat Sipil Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari gabungan akademisi, peneliti, dosen dan mahasiswa menuntut polisi untuk menghentikan penyidikan terhadap Robertus Robet. Sebab, tak ada niat sedikitpun dari aktivis HAM itu untuk menghina institusi TNI.

“Meminta agar kepolisian segera membebaskan Robertus Robet dan menghentikan proses penyelidikan,” ujar Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, dalam konfrensi pers yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil di LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2019).

PSI dan PDIP juga turut angkat bicara soal kasus ini. PDIP menilai penangkapan Robertus berlebihan. Sementara, PSI meminta aparat kepolisian segera membebaskan dosen UNJ itu dari segala tuduhan.

“Menolak penangkapan saudara Robertus Robet dan meminta aparat kepolisian untuk segera membebaskannya dari segala tuduhan pidana,” ujar juru bicara PSI, Surya Tjandra.
(mae/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Laporan Munajat 212, Zulkifli Hasan Beri Keterangan ke Bawaslu DKI

Jakarta – Ketua MPR Zulkifli Hasan disebut menghadiri pemanggilan Bawaslu DKI Jakarta terkait laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada Munajat 212. Zulkifli memberikan keterangan pada Selasa (5/3).

“Iya kemarin sudah diperiksa. Pak Zulkifli di foto saya lihat itu dari teman-teman (Bawaslu DKI), klarifikasi,” ujar anggota Bawaslu DKI Mahyudin kepada wartawan usai menghadiri diskusi Pemilu di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019).

Pemberian keterangan ini menurut Mahyudin terkait pelaporan yang diterima Bawaslu DKI soal Munajat 212. Tapi Bawaslu juga menangani satu laporan lainnya yang dilimpahkan dari Bawaslu pusat.

“Yang sedang kami tangani itu ada dua laporan itu dengan kaitan Munajat 212,” sambungnya.

Belum ada keputusan mengenai tindaklanjut penanganan laporan. Bawaslu disebut Mahyudin punya waktu 14 hari.

“Apakah (Munajat 212) itu pelanggaran atau tidak, biarkan nanti Gakkumdu bekerja untuk melakukan itu karena sudah ada laporan ini. Apakah itu mengandung dugaan pelanggaran atau mengandung pelanggaran tertentu atau tidak hasil akhirnya itu yang menentukan,” sambung Mahyudin.

Ditegaskan Mahyudin, Bawaslu DKI bisa meminta klarifikasi dari sejumlah orang yang disebutkan dalam laporan mengenai Munajat 212.

“Kemungkinan akan akan dipanggil nanti untuk dimintai klarifikasi pada saat di Gakkumdu,” ujarnya.

Sebelumnya Bawaslu DKI mengumpulkan data/temuan terkait pelaksanaan Munajat 212 di Monas, Kamis (21/2). Tim Bawaslu mengumpulkan data ke pihak pengelola Monas juga ke MUI DKI Jakarta.

Sekretaris Umum MUI DKI Jakarta Yusuf Aman sebelumnya menegaskan tidak mengundang tokoh politik dalam Senandung Selawat dan Zikir Nasional. Acara yang dimaksud MUI itu digaungkan sejumlah pihak dengan nama Munajat 212.

Kepada tim Bawaslu, MUI DKI menegaskan acara yang digelar di Monas pada Kamis (21/2) hanya berlangsung hingga pukul 22.00 WIB.

Yusuf Aman menegaskan undangan Senandung Selawat dan Zikir Nasional hanya ditujukan kepada pengurus masjid, musala, serta pimpinan majelis taklim dan ormas.

Yusuf sendiri mengaku heran dengan kehadiran sejumlah tokoh parpol di acara yang lebih dikenal dengan Munajat 212 tersebut.

“Saya turun ketika tokoh-tokoh politik itu datang, karena saya nggak merasa ngundang,” ujarnya di kantor MUI DKI, kompleks Jakarta Islamic Center, Koja, Jakut, Senin (25/2).

Yusuf mengklaim semua pengurus MUI DKI sudah pulang saat Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan sambutan, termasuk Neno Warisman yang membacakan puisi.
(fdn/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Bulan Laporan SPT, Bisakah Target 85 Persen Wajib Pajak Tercapai?

Liputan6.com, Jakarta – Musim pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) telah dimulai. Dalam aturannya memang untuk SPT PPh Pribadi, batas waktu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk SPT Badan satu bulan tambahan setelah batas waktu pelaporan pribadi.

Artinya, paling lambat wajib pajak pribadi melaporkan SPT tahun pajak 2018 pada 31 Maret 2019. Sedangkan untuk perusahaan melaporkan SPT Badan pada 30 April 2019. Jika terlambat tentu saja ada sanksi denda.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun mulai menyurati para Wajib Pajak (WP) untuk mengingatkan kewajiban pelaporan tersebut. Pada tahun kali ini pemberian surat lebih masif karena target yang ditetapkan juga cukup tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT PPh pada tahun ini 85 persen. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang tercatat 71 persen.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, menjelaskan bahwa telah ada 3,2 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT PPh tahun pajak 2018. Sebagian besar melaporkan melalui sistem elektronik e-Filing.

“Saya sampaikan data sampai dengan hari Sabtu 2 Maret 2019 sudah 3,2 juta SPT yang disampaikan oleh masyarakat. Tumbuh 20,5 persen dari angka yang sama dari tahun lalu,” kata Robert.

Dari jumlah tersebut, 90 persen dilaporkan melalui e-Filing. Sedangkan sisanya 10 persen dilakukan secara langsung melalui kantor wilayah pajak.

Angka yang sudah melapor ini terhitung kecil mengingat jumlah wajib pajak orang pribadi mencapai lebih dari 17 juta Wajib Pajak, di mana sebanyak 12,5 juta wajib pajak melaporkan SPT pada tahun lalu.

Sri Mulyani pun menghimbau masyarakat untuk melaporkan SPT Pajak Tahunan sedini mungkin. Menurut Sri Mulyani, sejak 2012, DJP juga telah memperkenalkan pembayaran pajak melalui online, yaitu melalui e-Filing. Selain itu, pembayaran pajaknya juga tidak harus ke bank, tetapi bisa melalui ATM dengan e-Billing.

Melalui dua layanan ini, lanjut Sri Muyani, diharapkan bisa memudahkan masyarakat. Sebab, dengan tingginya penggunaan smartphone di masyarakat, layanan pembayaran pajak melalui e-billing diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat melakukan kewajibannya secara efisien, tepat waktu dan mengurangi beban administrasi maupun emosional pada masyarakat.

“Kami berupaya untuk memperbaiki juga pelayanan meski pun kita tahu nanti akan buka terus sampai jam terakhir. Namun kami menghimbau masyarakat untuk bisa melaksanakannya sedini mungkin. Bahkan mulai Februari lalu sudah bisa,” tandas dia.

Ia menambahkan, dengan peningkatan layanan yang dilakukan oleh DJP melalui layanan e-filing, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT.

Strategi Capai Target

‎Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, ‎pihaknya telah menyiapkan strategi di dua area yaitu pelayanan dan pengawasan.

Dari sisi pelayanan, DJP memperbanyak channel untuk menyampaikan SPT Tahunan. Selain e-filing melalui DJPonline yang bisa diakses langsung wajib pajak tanpa batas waktu dan tempat, DJP juga memperbanyak tempat pelayanan yang bisa didatangi wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunannya secara langsung atau dibantu secara e-Filing.

“Selain KPP atau KP2KP, kami membuka layanan di luar kantor seperti pojok pajak atau mobile tax unit ditempat-tempat tertentu seperti perkantoran, mal atau pusat perbelanjaan, atau kantor kelurahan, sesuai kondisi setempat. Kami mendatangi kantor instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan untuk menyampaikan e-Filing secara bersama bagi karyawannya,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

‎Menurut Hestu, DJP juga bekerjasama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk membantu wajib pajak yang akan mengisi dan menyampaikan SPT Tahunannya. Kemudian DJP juga akan melibatkan ribuan relawan pajak seperti mahasiswa yang dilatih untuk membantu wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan.

“Kami juga mengkampanyekan penyampaian SPT Tahunan melalui e-filing dengan tagline lebih awal lebih nyaman, melalui medsos dan kampanye di tempat-tempat tertentu. Tanggal 3 Maret kemarin, secara serentak di seluruh Indonesia kita selenggarakan Spectaxcular untuk mengkampanyekan penyampaian SPT Tahunan,” jelas dia.





2 dari 3 halaman

Sulit Tercapai

Pengamat pajak sekaligus Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, target pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 2018 bisa mencapai 85 persen dari total wajib pajak terlalu muluk.

“Kok kayaknya agak berat ya. Mungkin 80 persen masih realistis. Meski kalau melihat persiapan sih kayaknya lebih well prepared,” ungkap dia kepada Liputan6.com.

Dia menambahkan, kenaikan hingga 85 persen terindikasi masih berat lantaran secara angka melonjak terlampau tinggi dibanding tahun sebelumnya.

“Beberapa tahun terakhir kenaikannya agak lambat. Ini memang soal budaya, selain masalah IT,” jelas dia.

Namun begitu, Prastowo menyatakan, sebagian WP menganggap pelaporan langsung secara manual melalui kantor wilayah pajak masih lebih mudah dibanding menggunakan e-Filing.

“Persepsi WP mungkin masih sama. Lapor melalui e-Filing kadang tak lebih mudah. Masalahnya UU masih membolehkan lapor manual. Boleh juga kalau pemanfaatan data jadi andalan supaya WP lebih patuh,” imbuh dia.

Oleh karenanya, ia beranggapan, pemberian sanksi kepada WP tak patuh selama ini terbilang kurang konsisten diterapkan.

“Perlu sosialisasi bahwa tidak lapor atau tidak patuh itu menjadikannya high risk, dan mereka (Wajib Pajak) akan berpotensi diperiksa,” ujar dia.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Hubungan Internasional dan Globalisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan.

Menurutnya, selama ini, ada berbagai macam alasan tingkat kepatuhan pelaporan SPT belum mencapai 100 persen. Pertama, lantaran wajib pajak tidak tahu cara melapor dan mengisi SPT.

‎”Banyak faktor, ada orang yang ingin patuh tapi tidak tahu caranya bagaimana mengisi SPT, mungkin belum paham, atau enggan untuk bertanya padahal kantor pajak sudah sediakan help desk. Jadi ada orang yang ingin patuh tetapi sulit merealisasikan kepatuhannya karena ketidaktahuan,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

Kedua, ada juga wajib pajak yang memang tidak patuh, baik dalam melaporkan SPT maupun memenuhi kewajiban ‎pajaknya. Selain itu, ada juga wajib pajak yang sebelumnya memiliki penghasilan, namun sudah berhenti bekerja dan tidak lagi memiliki penghasilan.

“Tapi ada juga yang memang tidak patuh, patuhnya nanti pada saat dilakukan pemeriksaan. Jadi kesadaran untuk membayar pajak itu belum sesuai seperti yang kita harapkan. Ada orang yang harus dipaksa-paksa dulu, supaya dia mau isi SPT. Jadi faktor-faktor itu banyak juga di kita. Ada juga yang sebelumnya dia punya penghasilan, menjadi tidak punya penghasilan, sehingga tadinya aktif menjadi tidak aktif,” jelas dia.

Lanjut Ruston, agar target 85 persen ini bisa tercapai, DJP harus menggencarkan sosialiasi kepada masyarakat terkait pelaporan SPT ini. DJP harus bekerja keras supaya target ini bisa tercapai.

“Ini bisa tercapai apabila sosialisasi bisa mencapai seluruh kawasan di mana wajib pajak berdomisili. DJP harus bekerja keras untuk mengingatkan bahwa SPT harus masuk paling lambat pada 31 Maret,” tandas dia.

3 dari 3 halaman

Cara Lapor SPT Pajak Lewat e-Filing

Dikutip dari situs Pajak.go.id, e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada laman DJP Online (https://djponline.pajak.go.id) atau laman penyedia layanan SPT elektronik.

Dengan e-Filing, kegiatan mengisi dan mengirim SPT tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien karena telah tersedia formulir elektronik di layanan pajak online yang siap memandu para pengguna layanan.

Selain itu, layanan pajak online dapat diakses kapan pun dan dimana pun, sehingga penyampaian SPT melalui e-Filing dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam. Dan tentunya, dalam e-Filing tidak diperlukan lagi dokumen fisik berupa kertas-kertas karena semua dokumen akan dikirim dalam bentuk dokumen elektronik.

Bagaimana cara lapor SPT Pajak lewat e-Filing?

Bagi pembayar pajak yang baru pertama kali menggunakan e-Filing, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

EFIN atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada pembayar pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP.

Untuk pembayar pajak orang pribadi, permohonan aktivasi EFIN harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain.

Untuk pembayar pajak badan, permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Setelah memperoleh EFIN, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan diri dengan membuat akun pada layanan pajak online, yakni di laman DJP Online atau laman penyedia layanan SPT elektronik.

Siapkan data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran, yaitu NPWP dan EFIN. Masukkan NPWP, nomor EFIN, dan kode keamanan kemudian klik “verifikasi”.

Selanjutnya, sistem secara otomatis akan mengirimkan identitas pengguna (NPWP), password, dan link aktivasi melalui email yang Anda daftarkan. Klik link aktivasi tersebut. Setelah akun diaktifkan, silakan login kembali dengan NPWP dan password yang sudah diberikan.

Langkah terakhir adalah mengisi dan mengirim SPT tahunan. Pastikan Anda masuk ke layanan e-Filing pada laman layanan pajak online. Selanjutnya pilih “buat SPT”. Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada.

Apabila SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirim melalui email Anda. Masukkan kode verifikasi dan setelah itu klik “kirim SPT”. Selesai.

Jejak Tudingan Mobil Camry yang Bikin Mahfud Polisikan Kakek Kampret

Jakarta – Mahfud Md mempolisikan akun twitter Kakak Kampret @KakekKampret_ soal tuduhan mobil Camry. Mantan Ketua MK menilai cuitan Kakek Kampret sudah bentuk fitnah, bukan kritik lagi.

Kasus bermula saat @KakekKampret_ membuat cuitan dengan dimention ke @Mohmahfudmd, pada 27 Februari 2019, yaitu:

Saudara mahfud @mohmahfudmd apa bener Mobil Camry punya anda Plat B 1 MMD adalah setoran dari pengusaha besi kerawang ex cabub PDIP. Jika bener atas dasar apa pemberian itu kakek sekedar bertanya (ditambah dua emoticon tertawa-red)

Cuitan itu tidak digubris. Lalu @KakekKampret_ kembali mencuit:

Saudara mahfud @mohmahfudmd kenapa anda ga jawab pertanyaan kakek ini. Apa bener Toyota Camry B 1 MMD dari pengusan besi karawang, mantan ex cabub karawang dari PDIP..? saudar mahpud jawab lah (ditambah dua emotical tertawa-red)

Mahfud Md tidak terima dituduh hal demikian dan melaporkan ke Polres Klaten.

“Laporan terkait hoaks yang menyangkut saya. Dan ini bagi saya yang begini-begini ini tidak bisa dibiarin. Kalau diskusi publik tidak masalah tapi kalau menyangkut harkat pribadi harus diselesaikan lewat polisi,” kata Mahfud Md di Polres Klaten, Jumat (1/3/2019).

Usai melapor, Mahfud Md menjelaskan asal-usul mobilnya.

“Saya beli mobil itu tahun 2013, tiga hari sebelum saya pensiun dari MK, karena mobil saya akan ditarik oleh negara. Saya tarik uang saya untuk membeli mobil cash. Kenapa dikaitkan dengan pilbup yang terjadi tahun 2015, tidak ada hubungannya,” ujar dia.

Lalu Mahfud kembali bercuit di Twitter menjawab banyak pertanyaan warganet.

Sudah lapor, giliran Kakek untuk menyelesaikan sendiri. Saya akan ikuti terus

Tidak berapa lama, akun @raffie aqmal mengomentari sikap Mahfud Md, yaitu:

Zaman SBY paling aman bagi rakyat Indonesia. Zaman sekarang cuma bertanya saja d laporin dan yang laporinnya pendukung petahana langsung diproses. Jikalah yang laporin kubu oposisi walaupun itu penghinaan dan penyebar hoax, pastilah MANGKRAK..! Di sini saya belajar bahwa rezim ini… (ejaan sudah disesuaikan-red).

Mendapati komentar di atas, Mahfud Md mencoba menjelaskan yaitu pelaporannya tidak terkait pemilu.

Bung Raffie, ini tak ada kaitannya dengan Pemilu. Ini soal tudingan secara insinuatif bahwa saya pernah menerima setoran mobil dari seseorang. Saya tak tahu dan tak ingin tahu, dia itu pendukung siapa. Cuitannya sampai dua kali dengan sangat insinuatif (ejaan sudah disesuaikan-red).

Wakil Ketua MPR Zaenal Maarif pernah digelandang ke pengadilan karena pengaduan Pak SBY. Eggy Sujana juga dihukum setelah diadukan. Masak, dibilang tak ada (Zaman SBY tidak ada pelaporan-red). Hukum tetaplah hukum. Setiap hari saya dikritik oleh banyak akun tapi tak pernah saya laporkan karena hanya beda pendapat. Kalau memfitnah, beda.

Akun Ahmad Rohiman @kangimanow memention dengan simpati:

Saya turut sedih pak atas fitnah itu…

Mahfud lalu menjawab:

Mas Rohimin, tiap hr sy dpt banyak kritik terbuka ka ka. Tp sy tak pernah mengadu. Yg Kakek Kampret ini beda, dia memfitnah dan nyebar hoax. Tak bisalah dia mengelak dgn alasan hanya “bertanya”. Bertanya, kok lewat fitnah terbuka? Kalau betul bertanya, kan bisa lewat DM Twitter.

(asp/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bank Mandiri Guyur Promo Menarik di Japan Travel Fair 2019

Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai mitra resmi pendukung jalannya Japan Travel Fair 2019, persiapkan penawaran menarik bagi nasabah yang akan berlibur ke Jepang.

Hal ini dilakukan karena Jepang masih menjadi destinasi favorit bagi nasabah Bank Mandiri. Vira Widiyasari, Senior Vice President Credit Cards Group Bank Mandiri mengatakan, Bank Mandiri senantiasa memberikan penawaran menarik bagi nasabah yang bermimpi jalan-jalan ke Jepang.

“Jumlah transaksi kartu Mandiri di Jepang itu capai 37 persen pada tahun 2018. Karena banyak penggunanya, kami memutuskan untuk memberikan promo dan diskon kepada nasabah yang bermimpi berlibur ke Jepang,” ungkapnya di Kota Kasablanka, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Ada banyak keuntungan menggunakan kartu kredit maupun kartu debit Bank Mandiri di pameran Japan Travel Fair 2019, di antaranya tiket dengan harga spesial dengan cashback hingga Rp 5 juta, program #spend&get hingga Rp 2 juta dan tiket Ed Sheeran.

Selain itu, cicilan 0 persen hingga 20 bulan, diskon hingga 50 persen dengan fiestapoin, Lelang Fiestapoin dengan Tiket PP ke Jepang dan masih banyak yang lainnya.

Japan Travel Fair 2019 ini diselenggarakan di Mal Kota Kasablanka dan mulai dibuka hari ini dan berakhir pada 3 Maret 2019.

2 dari 2 halaman

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 820 Triliun

Sebelumnya, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menyalurkan kredit sebesar Rp 820,1 triliun sepanjang 2018. Jumlah tersebut tumbuh 12,4 persen dari tahun sebelumnya.

Direktur Keuangan Bank Mandiri, Panji Irawan mengatakan, dari capaian itu, pembiayaan produktif perseroan tercatat sebesar Rp 558,7 triliun atau 77,71 persen dari portofolio.

“Kinerja ini pun kemudian berdampak pada kenaikan nilai aset konsolidasi perseroan menjadi Rp 1.202,3 triliun pada akhir tahun lalu,” kata Panji dalam acara paparan publik laporan keuangan, di Gedung Plaza Mandiri, Jakarta, Senin 28 Januari 2019.

Panji menambahkan, peningkatan kredit produktif tercermin dari penyaluran kredit modal kerja (bank only) yang tumbuh 9,58 persen yoy menjadi Rp 334,12 triliun dan kredit investasi  yang mencapai Rp 224,6 triliun, naik 11,69 persen yoy.

“Pertumbuhan kredit tersebut terutama didorong oleh dua segmen utama, yakni Corporate dan Retail, terutama kredit micro dan consumer,” ujar dia.

Dia mengungkapkan pada 2018, pembiayaan segmen korporasi Bank Mandiri mencapai Rp 325,8 triliun, naik 23,3 persen yoy. 

“Khusus ke sektor infrastruktur, Bank Mandiri membukukan kenaikan pembiayaan (baki debet) yang signifikan sebesar 29,3 persen secara yoy menjadi Rp 182,3 triliun, atau 63,9 persen dari total komitmen Rp 285,4 triliun yang telah diberikan,” ungkapnya.

Dari realisasi itu, penyaluran sektor transportasi tercatat sebesar Rp 39,5 triliun, migas dan energi terbarukan Rp 36,6 triliun, tenaga listrik Rp 34,0 triliun, konstruksi Rp 20,9 triliun, jalan Rp 15,9 triliun, telematika Rp 14,7 triliun, perumahan rakyat & fasilitas kota Rp 10,0 triliun, dan infrastruktur lainnya sebesar Rp 10,8 triliun. 

Sementara itu, kredit segmen retail perseroan tumbuh 10,52 persen yoy menjadi Rp 246,6 triliun. Khusus segmen mikro, perseroan telah memberikan kredit senilai Rp102,4 triliun, tumbuh 23,0 persen dari tahun sebelumnya.

“Adapun kredit konsumer yang disalurkan Bank Mandiri pada tahun lalu mencapai Rp 87,4 triliun, atau tumbuh 11,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar dia.  

Sebagai realisasi komitmen pada tujuan pemerataan pembangunan, sepanjang 2018 Bank Mandiri telah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 17,58 triliun, atau mencapai 100,11 persen dari target. 

“Secara kumulatif, hingga Desember 2018, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp 65,91 triliun kepada lebih dari 1,25 juta debitur yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank Mandiri berkeinginan untuk menumbuhkan bisnis perseroan secara berkesinambungan dengan memperkuat struktur pendanaan melalui peningkatan dana murah, menjaga pertumbuhan biaya operasional serta penyaluran kredit yang lebih prudent baik di segmen Wholesale dan Retail,” ujar dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini: