Andre Taulany Resmi Lapor Polisi Akun Instagram Istrinya Dibajak

Jakarta – Komedian Andre Taulany bersama sang istri, Erin Taulany mendatangi Polda Metro Jaya. Andre melaporkan akun Instagram istrinya, dibajak.

“Yang bersangkutan datang ke Polda Metro Jaya membuat laporan, melaporkan yang nge-hack siapa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Untuk orang yang dilaporkan Andre dan Erin, Argo menyebut masih belum diketahui sosoknya. Kepada polisi, Andre dan Erin menyebut akun media sosialnya sudah tidak bisa diakses sejak 20 April 2019 lalu.
“Pada prinsipnya yang bersangkutan datang ke Polda Metro, jadi membuat suatu laporan bahwa akunnya ada di-hack orang. Intinya yang bersangkutan menyampaikan ke penyidik, sebelum tanggal 20 April akunnya nggak bisa dibuka, kemudian juga sudah diisi orang statusnya,” ujar Argo.
Namun, Argo tidak menjabarkan lebih lanjut terkait laporan Andre tersebut. Argo juga tidak menyebut nomor laporan polisi yang dibuat Andre hari ini.

Sebelumnya, M Firdaus Oiwobo yang juga Ketua Ormas Relawan Militan Prabowo melaporlan pemilik akun Erintaulany pada Minggu (21/4) di Polda Metro Jaya. Akun Erin dilaporkan karena dituding menghina capres 02, Prabowo Subianto.

(sam/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bola Salju IG Story Erin Taulany: BPN Marah, Pengacara Lapor Polisi

Bola Salju IG Story Erin Taulany: BPN Marah, Pengacara Lapor Polisi Foto: Instagram erintaulany

Jakarta – Instagram (IG) Story Reinwartia Trygina atau Erin Taulany, istri selebritis Andre Taulany, jadi kontroversi. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno marah kepada Erin, sementara itu, ada seorang pengacara yang melaporkannya ke polisi.

Erin memposting foto Prabowo Subianto di IG Story-nya. Unggahan foto itu disertai kata-kata yang dianggap menghina.

“Kasihan jadi gila terambisi jadi presiden gak kesampaian,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyebut tulisan di posting-an Erin.


Ada empat Stories yang dibuat oleh Erin. Pada stories yang pertama, dengan memampang foto Prabowo sedang pidato, Erin menuliskan kata-kata ‘Kasian tambah sakit Jiwa Haluuu’ lengkap dengan emoticon tertawa. Kedua, Erin menyematkan stiker yang menunjukkan simbol jempol dan telunjuk yang sering kali dipakai oleh para pendukung Prabowo.Pada postingan itu, Erin menuliskan kata ‘Loser’.

Belum selesai, Erin mem-posting foto Prabowo yang berdiri di depan para pendukungnya saat syukuran atas klaim kemenangannya dan menuliskan kata ‘Sinting’. Terakhir, masih dengan foto di acara yang sama, ibu anak tiga itu menuliskan ‘Kasian jadi Gila krn ambisi pingin jadi President gak kesampean!!!’.

Postingan itu membuat Erin Taulany banyak mendapat protes. Erin maupun Andre Taulany belum ada yang memberikan klarifikasi, begitu juga saat dihubungi, tidak ada satupun yang merespons termasuk sang manajer.

Akibat tindakannya itu, kolom Instagram Erin ramai dipenuhi komentar oleh netizen. Di Twitter, hashtag #ErintaulanySakitJiwa sempat menjadi trending topic.

Andre Rosiade.Andre Rosiade. Foto: Zhacky/detikcom.

BPN juga bereaksi. Jubir BPN Andre Taulany marah dengan tulisan Erin.

“Ya menurut saya, ya kalau kita membaca Insta Story istrinya si Andre Taulany, memang keterlaluan. Ya melakukan penghinaan yang luar biasa kepada Pak Prabowo. Nggak etis. Sehingga tentu memancing pendukung Pak Prabowo memprotes posting-an tersebut,” kata Andre kepada wartawan, Minggu (21/4/2019).

Menurut Andre, tidak pantas seorang public figure memposting kata-kata yang menghina seorang calon pemimpin negara. Politikus Gerindra itu pun tak heran jika pendukung Prabowo kemudian marah karena postingan tersebut.

“Tapi ya patut kita sayangkan, bahwa publik figur seperti Erin Taulany melakukan hal seperti itu,” katanya.

Kendati demikian, Andre mengatakan baik Prabowo maupun BPN tidak akan mengambil langkah hukum terkait tindakan Erin tersebut. Apalagi, menurutnya, Prabowo pasti telah memaafkan sikap Erin itu.

“Tapi kalau ditanya apakah akan menuntut, nggak lah kalau menuntut. Buang-buang waktu. Tapi masyarakat tentu akan menilai kapasitas seorang Erin Taulany seperti apa. Pak Prabowo juga sudah pasti akan memaafkan yang bersangkutan. Kan bukan tipikal Pak Prabowo marah-marah begitu,” tutur Andre.

Andre menyarankan agar Erin melakukan permintaan maaf secara terbuka. Hal itu untuk menyudahi permasalahan yang berpotensi menjadi panjang ini.

LP terhadap Erin.Foto: Laporan terhadap Erin Taulany / ist

Belum juga ada respons dari Erin, sudah ada laporan terhadap dirinya. Pelapornya adalah M Firdaus Oiwobo, yang juga Ketua Ormas Relawan Militan Prabowo. Pengacara yang beberapa kali menangani artis itu memperkarakan pemilik akun Erintaulany pada pagi tadi, Minggu (21/4) di Polda Metro Jaya.
Firdaus menuduh Erin Taulany melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana tertuang dalam laporan yang ia buat.

Polisi akan menindaklanjuti laporan terhadap Erin. Pertama-tama, polisi akan mengklarifikasi M Firdaus Oiwobo selaku pelapor.

“Kita selidiki dulu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi detikcom, Minggu (21/4/2019).
(tor/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menko Luhut Bantah Tudingan Belum Lapor Kekayaan kepada KPK

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melakukan rangkaian kunjungan di Kabupaten Banyuwangi, Kamis, 11 April 2019.

Salah satunya mengunjungi para santri dan ulama di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Kecamatan Tegalsari dan Ponpes Mabadi’ul Ihsan Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari.

Pada pertemuan tersebut Luhut mengajak santri untuk melengkapi ilmu agama dengan pengetahuan akan teknologi untuk menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat.

Luhut mengatakan saat ini salah satu profesi yang menjanjikan untuk anak-anak muda adalah di bidang teknologi. Salah satunya tumbuhnya startup yang memiliki valuasi triliunan rupiah. Di Indonesia sendiri ada empat startup Unicorn.

“Kami ingin generasi muda pondok pesantren di Banyuwangi juga bisa ikut menjadi startup baru. Dengan dasar keilmuan agama yang sudah kuat, dipadukan dengan kemampuan teknologi pasti akan menghasilkan sesuatu yag dahsyat,” kata Luhut.

Luhut pun mencontohkan, seperti Startup Warung Pintar, yang ide awalnya sangat sederhana. Yaitu ingin mengembangkan warung rakyat dengan memanfaatkan teknologi modern yang menawarkan kemudahan, kecepatan. Hasilnya cukup sukses saat ini sudah ribuan warung rakyat yang berkolaborasi dengan Warung Pintar. Salah satunya juga berkembang di Banyuwangi.

“Apalagi, Banyuwangi sudah menjadi daerah yang maju. Bahkan daerah ini juga sangat melek teknologi bahkan berkolaborasi dengan beberapa perusahaan startup nasional, seperti Gojek dan Warung Pintar. Karenanya para santri juga harus punya motivasi untuk maju seperti daerahnya,” tuturnya.

Untuk bisa menguasai teknologi, kata Luhut, santri harus semangat untuk belajar. Pemerintah sendiri menyediakan berbagai beasiswa yang dimanfaatkan oleh santri untuk melanjutkan pendidikan. “Jangan menyerah, selama ada kemauan disitu ada jalan,” kata Luhut.

Prabowo Tak Dapat Izin Kampanye di Semarang, KPU: Lapor ke Bawaslu

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berbicara soal kampanye Prabowo yang semula digelar Semarang namun dipindah ke Solo karena tak mendapatkan izin. KPU mempersilakan BPN melaporkan bila diduga ada kecurangan pemilu.

“Kalau memang dianggap pelanggaran dilaporkan aja ke Bawaslu,” kata komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Pramono mengatakan kampanye terbuka di daerah selalu dikoordinasikan antara pemerintah daerah dengan KPU daerah. Karena itu tempat yang diperbolehkan untuk kampanye terbuka diatur KPU setempat dan Pemda.

“Kalau kebijakan KPU untuk menetapkan tempat di setiap kota itu kan KPU kabupaten kota masing-masing bekerja sama dengan pemda. Di mana tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan kampanye jalan protokolnya di mana ada semua datanya,” imbuhnya.

Terkait lokasi kampanye, Pemkot Semarang tidak mengeluarkan izin lapangan Pancasila Simpang Lima digunakan untuk kampanye. Selain itu Pemprov Jateng melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata juga tidak mengeluarkan izin untuk GOR Jatidiri dijadikan tempat kampanye.

Simpang Lima memang tidak masuk dalam daftar lokasi kampanye dari KPU. Namun menurut jubir BPD Prabowo-Sandi Jawa Tengah, Sriyanto Saputro, ada klausul yang memperbolehkan tempat lain selama mendapatkan izin.

(yld/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bertemu Ratna Sarumpaet yang Ngaku Dianiaya, Prabowo Minta Lapor Polisi

Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menerangkan isi pertemuan Prabowo Subianto dengan Ratna Sarumpaet yang mengaku dianiaya. Prabowo menurut Said Iqbal meminta Ratna Sarumpaet untuk menjalani visum.

“Pak Prabowo menanggapi tiga hal yang saya ingat satu sebaiknya lapor polisi dan lakukan visum karena ini adalah penganiayaan sekali lagi kita tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kebohongan,” kata Said Iqbal, saat bersaksi dalam sidang lanjutan Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019).

Prabowo dalam pertemuan menurut Said Iqbal juga berpesan tak boleh ada kekerasan dalam demokrasi. Ketiga, bila laporan ke polisi tak ditindaklanjuti maka Prabowo, menurut Said Iqba, akan berbicara dengan Kapolri.

“Kedua, Pak Prabowo cerita tidak boleh ada kekerasan di dalam demokrasi. Tidak ada violence victims tidak boleh. Demokrasi harus damai dan adil. Ketiga kalau emang ada sesuatu yang dirasakan oleh kak Ratna ada hal-hal tidak ada tanggapan dari polisi, Pak Prabowo bersedia ketemu Pak Kapolri menyampaikan. Tiga hal itu yang saya ingat,” kata Said Iqbal.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan di lapangan Polo Bogor milik Prabowo Subianto tanggal 2 Oktober 2018. Menurut Said Iqbal, saat itu pertemuan dihadiri tokoh-tokoh seperti Amien Rais, Fadli Zon, hingga Nanik S Deyang.

Sedangkan Ratna Sarumpaet dalam pertemuan, menurut Said Iqbal tidak berkomentar banyak terkait perintah Prabowo itu. Ratna menjelaskan sudah tak percaya apabila melaporkan kasusnya ke polisi karena dia juga terlibat kasus seperti makar, dan ada juga kasus yang melibatkan tokoh Neno Warisman.

“Kak Ratna berusaha sampaikan ada pertimbangan subjektif apakah kalau dilaporkan akan ada kejelasan karena yang sebelumnya di laporkan tidak ada kejelasan,” ujar Said Iqbal.

“Kan ada Kasus Neno Warisman. Lalu ada kasus kak Ratna dituduh makar. Pak Prabowo sampaikan nggak boleh ada kekerasan,” imbuhnya.

Ratna Sarumpaet didakwa membuat keonaran lewat hoax penganiayaan. Ratna menyebarkan hoax kepada sejumlah orang lewat pesan WhatsApp, termasuk mengirimkan gambar wajah lebam dan bengkak yang diklaim akibat penganiayaan.

Padahal kondisi bengkak pada wajah Ratna merupakan efek operasi plastik di RS Bina Estetika, Menteng. Jaksa mengungkap Ratna memfoto dirinya saat menjalani perawatan medis, lalu menyebarkan foto ditambah keterangan soal terjadinya penganiayaan.

(yld/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anggota DPR NasDem Paling Patuh Lapor LHKPN, Gerindra Terendah

JakartaKPK masih terus mendorong para wakil rakyat melaporkan harta kekayaannya sebagai bentuk transparansi meskipun batas waktu menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2018 sudah lewat yaitu 31 Maret kemarin. Namun KPK tetap mengimbau para wakil rakyat itu memberikan teladan.

“Kalau kita lihat undang-undang sejak ’99 (Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ketika kita reformasi itu kan salah satu indicator-nya itu kan LHKPN sampai hari ini. Ternyata seperti yang kita lihat, seperti apa sih kepatuhan penyelenggara negara,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

Sebelumnya KPK bersama KPU mendorong agar para calon anggota legislatif (caleg) turut menyetorkan LHKPN, bahkan sebelum terpilih. Sebab KPU menyebutkan bila para caleg itu wajib menyetor LHKPN paling lambat 7 hari sejak ditetapkan sebagai caleg terpilih sehingga opsi pelaporan mulai dari sekarang disarankan apabila tidak ingin terburu-buru.

“Kalau ada waktu luang, lebih baik sekarang dilaporkan. Jadi nanti ketika dinyatakan KPU sebagai calon terpilih nanti tidak ada beban lagi seperti terburu-buru,” kata Ketua KPU Arief Budiman di tempat yang sama.

Selain itu KPK merilis pengumuman baru demi wujud transparansi LHKPN. Bila sebelumnya LHKPN hanya bisa dicek bagi para pejabat yang sudah lapor, maka kini pengecekan dapat dilakukan terhadap mereka yang belum melaporkan.

Pengecekan itu juga dapat dilakukan per fraksi melalui kpk.go.id/id/pantau-lhkpn. Untuk DPR, data menunjukkan adanya 550 wajib lapor LHKPN tetapi baru 352 orang yang sudah melaporkan dengan rincian 325 orang tepat waktu dan 27 orang terlambat sehingga tingkat kepatuhannya 64 persen.

Berikut data yang sama terhadap pelaporan LHKPN itu per fraksi di DPR:

PAN
– Wajib lapor 46 orang
– Sudah lapor 28 orang
– Tepat waktu 28 orang
– Terlambat 0 orang
– Kepatuhan 61 persen

PDIP
– Wajib lapor 108 orang
– Sudah lapor 72 orang
– Tepat waktu 69 orang
– Terlambat 3 orang
– Kepatuhan 67 persen

Demokrat
– Wajib lapor 61 orang
– Sudah lapor 36 orang
– Tepat waktu 30 orang
– Terlambat 6 orang
– Kepatuhan 59 persen

Gerindra
– Wajib lapor 69 orang
– Sudah lapor 27 orang
– Tepat waktu 22 orang
– Terlambat 5 orang
– Kepatuhan 39 persen

Golkar
– Wajib lapor 86 orang
– Sudah lapor 56 orang
– Tepat waktu 51 orang
– Terlambat 5 orang
– Kepatuhan 65 persen

Hanura
– Wajib lapor 15 orang
– Sudah lapor 7 orang
– Tepat waktu 6 orang
– Terlambat 1 orang
– Kepatuhan 47 persen

PKS
– Wajib lapor 39 orang
– Sudah lapor 26 orang
– Tepat waktu 26 orang
– Terlambat 0 orang
– Kepatuhan 67 persen

PKB
– Wajib lapor 46 orang
– Sudah lapor 33 orang
– Tepat waktu 31 orang
– Terlambat 2 orang
– Kepatuhan 72 persen

NasDem
– Wajib lapor 36 orang
– Sudah lapor 32 orang
– Tepat waktu 28 orang
– Terlambat 4 orang
– Kepatuhan 89 persen

PPP
– Wajib lapor 38 orang
– Sudah lapor 31 orang
– Tepat waktu 30 orang
– Terlambat 1 orang
– Kepatuhan 82 persen

(dhn/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi: Jika Ada Kecurangan di Pemilu Segera Lapor, Jangan Cuma Ngomong!

Jakarta – Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal narasi Pemilu 2019 akan diwarnai kecurangan yang pernah dilontarkan kubu calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Jokowi pun mempertanyakan tudingan kecurangan itu.

“Kecurangan gimana? Itu urusannya KPU, Bawaslu, di situ ada DKPP, ada semua mekanismenya. Iya kan?” kata Jokowi ditemui di kawasan ICE BSD, Tangerang, Minggu (7/4/2019).

Jokowi mengatakan, Pemilu 2019 dilakukan dalam berbagai tahapan. Bahkan penghitungan suara juga akan dilakukan secara manual lengkap dengan bukti-buktinya.

“Kalau curang, curang di mana? Karena tahapan pemilu adalah bertahap, dari TPS naik lagi, naik lagi, naik lagi, semua dihitung manual ada bukti-bukti, ada semuanya kok,” kata Jokowi.

Jokowi pun mengatakan, jika ditemukan adanya dugaan kecurangan, maka sebaiknya segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dia tak mau narasi kecurangan itu hanya dibesar-besarkan.

“Kalau curang, curangnya di mana? Ya disampaikan dong, jangan ngomong curang-cureng, curang-cureng, gimana gitu loh. Tunjukkan,” katanya.

Jokowi pun yakin, Pemilu 2019 akan berlangsung dengan baik, jujur dan adil. “Iya, yakin jujur adil,” katanya.

Seperti diketahui, Dewan Pengarah Badan Nasional Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandiaga, Amien Rais beberapa kali menyinggung soal kecurangan pemilu. Ia menyindir soal daftar pemilih tetap (DPT) abal-abal hingga menuding KPU sebagai bentukan politik petahana.

“Kalau menurut logika saya, from day one, sejak hari pertama itu tugas dari KPU yang terutama ini merupakan political creature atau bentukan politik dari petahana ini yang memikul beban, supaya apa? Supaya petahana bisa reelected,” ungkap Amien Rais.

Amien, yang juga tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, juga sempat mengancam akan menggerakkan massa bila terjadi kecurangan. Ia berbicara soal people power.

“Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nggak ada gunanya, tapi kita people power, people power sah,” kata Amien di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3).
(jor/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Telat Lapor SPT Pajak? Siap-siap Dapat ‘Surat Cinta’

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mengirimkan ‘surat cinta’ kepada para wajib pajak (WP) yang terbukti tidak melaporkan SPT Tahunan dan telat bayar pajak.

Selama periode pelaporan SPT Tahunan, para WP orang pribadi ditentukan waktunya sampai 31 Maret, sedangkan untuk WP badan sampai 30 April.

Otoritas pajak nasional akan mengirimkan ‘surat cinta’ kepada WP karena tidak melaporkan SPT Tahunan dan telat membayar pajak. Bagi yang telat lapor SPT akan kena sanksi Rp 100.000 dan bagi yang telat bayar pajak terkena denda bunga 2% per bulan.

Berikut ulasannya:

(hek/ang)

BPN Prabowo: Jika Ada Kecurangan Pemilu, Kami Lapor ke Interpol-PBB

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan tidak akan menerima jika ada kecurangan dalam Pemilu 2019. BPN juga menilai people power yang dicanangkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais adalah wajar.

“Kalau terjadi ditemukan bukti kecurangan, itu pasti kami tidak akan menerima. Karena kecurangan itu pidana. Kami tidak akan menerima dan kami tidak akan tolerir. Kalau people power saya kira itu kan sah juga, rakyat punya kuasa untuk menunjukkan ketidakpuasan rakyat,” kata Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Hashim menuturkan pihaknya sudah berusaha menyampaikan ke KPU soal adanya temuan DPT bermasalah. Jika masih ada kecurangan, pihaknya akan mengajukan gugatan dan melapor ke lembaga peradilan di tingkat nasional maupun internasional.
“Ya mungkin gugatan ke Bareskrim, kita mungkin lapor ke Interpol, mungkin ya, tergantung bagian hukum. Kita mau lapor ke international court of justice, apa human rights kita mau lapor ke Jenewa, ya nggak? Human rights kita lapor ke PBB, ya kita lapor ke semua pihak,” ungkap Hashim.
“Kalau curang, ada kecurangan yang tidak ditangani dengan baik, ya kita lapor ke semua pihak ya. PBB, United Nations Security Council, Court of Human Rights, dan sebagainya. Semua pihak yang sah,” imbuhnya.

Hashim juga mengingatkan bahwa potensi kecurangan tidak hanya ada dalam pemilu di Indonesia. Ia mencontohkan adanya kecurangan yang dilakukan petahana dalam pemilu di Thailand.

“Dan saya mau ingatkan ya bahwa kecurangan-kecurangan itu di mana-mana terjadi ya. Di Thailand, hampir beberapa LSM-LSM itu semua mempersoalkan keabsahan pemilu Thailand yang dilakukan oleh petahana di sana, di Thailand. Dan ada juga tempat-tempat lain yang di mana dipersoalkan ya,” jelas adik kandung Prabowo ini.

Sebelumnya, Amien mendesak agar permasalahan DPT segera dituntaskan. Jika tidak, Amien menganggap Pilpres 2019 adalah pilpres bohong-bohongan.

“Nah kalau ini sampai hari H tidak diubah, kalau saya lho ya, saya punya hak untuk bersuara, bahwa ini adalah Pilpres bohong-bohongan. Saya mungkin akan dicerca, tapi inilah my deep opinion, deep faith, deep position, bahwa ini jelas kita nggak akan bisa mentolerir kalau terus begini,” tutur Amien.
(azr/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Telat Lapor SPT Boleh, Tapi Dapat ‘Surat Cinta’ dari Pajak

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau kepada seluruh wajib pajak (WP) untuk melaporkan SPT Tahunan sesuai batas waktu yang ditentukan. Meskipun, para WP masih diperbolehkan jika dilaporkan sampai akhir tahun 2019.

Sesuai aturan, batas waktu laporan SPT untuk WP orang pribadi sampai 31 Maret dan WP badan sampai 30 April setiap tahunnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, laporan SPT sesuai waktu yang ditentukan demi terhindar dari sanksi administrasi.

“Masih tetap bisa lapor, tapi sudah berlaku sanksi keterlambatan lapor,” kata Hestu saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Sanksi administrasi bagi WP yang telat lapor SPT berupa denda sebesar Rp 100.000. Pengenaan denda atau sanksi ini pun akan diberikan oleh kantor pajak terdekat melalui sepucuk surat.

“Kalau sanksi keterlambatan lapor SPT Tahunan itu akan ditagih oleh KPP dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Jadi WP yang terlambat nantinya menunggu STP itu baru membayar sanksi tersebut,” ujar dia.

Otoritas pajak nasional, kata Hestu, mengimbau kepada seluruh WP untuk segera melaporkan kewajiban pajaknya. Apalagi, batas pelaporan untuk WP orang pribadi diperpanjang hingga 1 April 2019.

Pelayanan pelaporan SPT dimulai dari pukul 08.00-16.00 WIB di seluruh kantor pajak nasional. Namun, jika melapor dengan online alias e-filing bisa sampai pukul 23.59 WIB.

“Kalau lapornya hari ini sampai dengan pukul 23.59 WIB, sanksi 100 ribu tidak dikenakan,” ungkap dia.

(hek/eds)