Kemenag Segera Tindak Lanjuti Penambahan Kuota Haji dari Raja Salman

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan sebesar 10 ribu kuota untuk jemaah haji Indonesia. Tambahan kuota ini diberikan Raja Salman kepada Presiden Jokowi saat berkunjung ke Arab Saudi.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin membenarkan soal penambahan 10 ribu kuota itu. “Info tentang penambahan kuota benar adanya. Saat ini, tambahan kuota tersebut juga sudah masuk dalam sistem e-Hajj Saudi,” kata Menag Lukman dilansir dari laman resmi Kemenag, kemenag.go.id, Selasa (16/4/2019).

“Sebagai tindak lanjut, kami akan segera melakukan pembahasan dengan DPR,” imbuhnya.

Menurut Lukman, pembahasan dengan DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu segera dilakukan karena penambahan kuota berimplikasi pada sejumlah hal yang kompleks. Pertama, terkait biaya penyelenggaraan.

Kemenag bersama DPR telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M dengan skema kuota 221 ribu, terdiri dari 204 ribu jemaah haji reguler dan 17 ribu jemaah haji khusus. Rata-rata BPIH untuk jemaah haji reguler tahun ini, Rp 35.235.602 atau setara US$ 2.481.

“Bersama DPR, kami sudah menyepakati biaya haji 2019 menggunakan dana optimalisasi sebesar Rp 7,039 triliun untuk 204.000 jemaah. Itu artinya untuk 10.000 jemaah baru sebagai tambahan kuota diperlukan tambahan biaya tak kurang dari Rp 346 miliar. Penambahan kuota itu juga berdampak pada penambahan sekitar 25 kloter baru dan penambahan sekitar 125 petugas kloter. Maka perlu dibahas kembali hal-hal yang terkait dengan sumber biayanya,” ujar Lukman.

Dampak kedua, terkait pengadaan layanan haji, baik di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, penambahan kuota akan mempengaruhi proses penyiapan dokumen dan manasik jemaah haji. Apalagi proses penerbitan visa saat ini mempersyaratkan rekam biometrik yang sedang berjalan dan di sejumlah daerah sudah hampir selesai.

“Kami harus mendistribusikan kembali tambahan kuota ini ke tingkat provinsi. Kami juga harus menambah petugas kloter. Jumlah 10 ribu setidaknya akan terdistribusi dalam kurang lebih 25 penerbangan. Setiap penerbangan harus ada lima petugas kloter,” ungkap Lukman.

Pemerintah-DPR Segera Tindak Lanjuti Penambahan 10.000 Kuota Haji

Jakarta – Kerajaan Arab Saudi memberikan penambahan kuota untuk jemaah haji di Indonesia sebesar 10.000 jemaah setelah pertemuan Raja Salman dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Riyadh. Pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti keputusan ini dengan DPR.

“Info tentang penambahan kuota benar adanya. Saat ini, tambahan kuota tersebut juga sudah masuk dalam sistem e-Hajj Saudi,” ujar Menag Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan, Senin (15/4/2019).

“Sebagai tindak lanjut, kami akan segera melakukan pembahasan dengan DPR,” kata Lukman.


Menurut Lukman, pembahasan ini diperlukan karena penambahan kuota jemaah haji berdampak pada sejumlah hal. Pertama, terkait biaya penyelenggaraan. Kemenag bersama DPR telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M dengan skema kuota 221 ribu, terdiri dari 204 ribu jemaah haji reguler dan 17 ribu jemaah haji khusus. Rata-rata BPIH untuk jemaah haji reguler tahun ini, Rp 35.235.602,- atau setara US$ 2,481.

Dampak kedua, terkait pengadaan layanan haji, baik di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, penambahan kuota akan mempengaruhi proses penyiapan dokumen dan manasik jemaah haji. Apalagi, proses penerbitan visa saat ini mempersyaratkan rekam biometrik yang saat sedang berjalan dan di sejumlah daerah sudah hampir selesai.

“Kami harus mendistribusikan kembali tambahan kuota ini ke tingkat provinsi. Kami juga harus menambah petugas kloter. Jumlah 10ribu setidaknya akan terdistribusi dalam kurang lebih 25 penerbangan. Setiap penerbangan harus ada lima petugas kloter,” kata Lukman.

Di luar negeri, hampir seluruh pengadaan layanan akan terdampak. Proses pengadaan yang semestinya sudah hampir final, berarti harus ditambah, dan itu bukan hal mudah. Terkait akomodasi di Madinah misalnya, saat ini hampir seluruh hotel di kawasan Markaziah (jarak terdekat Masjid Nabawi), sudah penuh.

Untuk akomodasi di Makkah, penambahan kuota akan berdampak pada sistem zonasi. Sistem ini baru diterapkan tahun ini. Jemaah haji Indonesia akan ditempatkan pada tujuh wilayah, berdasarkan kelompok embarkasi sebagai berikut:

1. Syisyah: Embarkasi Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG), dan Makassar (UPG)
2. Raudhah: Embarkasi Palembang (PLM) dan Jakarta – Pondok Gede (JKG)
3. Misfalah: Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS)
4. Jarwal: Embarkasi Solo (SOC)
5. Mahbas Jin: Embarkasi Surabaya (SUB)
6. Rei Bakhsy: Embarkasi Banjarmasin dan Balikpapan
7. Aziziah: Embarkasi Lombok (LOP)

Untuk diketahui, penambahan kuota haji disampaikan setelah pertemuan Raja Salman dengan Jokowi di stana Pribadi Raja (Al-Qasr Al-Khas) pada Minggu (14/4) sore. Dalam pertemuan bilateral itu, Jokowi dan Raja Salman juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi.

“Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi dari seluruh masyarakat Indonesia atas diberikannya kuota tambahan kembali sebesar 10.000 bagi jemaah haji Indonesia,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, lewat keterangan yang diterima.
(dkp/fjp)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>