Tak Ada Gajah yang Mau Dijajah

Liputan6.com, Bandar Lampung – Kepala Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Agus Wahyudiono mengimbau masyarakat untuk tidak mengganggu habitat gajah atau mengusirnya secara sembarangan ketika kawanan itu memasuki permukiman.

“Masyarakat yang ada jangan sampai mengganggu kawanan gajah, bila tidak mau kawanan gajah ini merusak rumah, perkebunan dan pertanian warga,” kata Agus saat dihubungi dari Bandarlampung, Jumat (22/2/2019), dilansir Antara.

Menurut dia, sering keluar dan masuknya kawanan gajah ke permukiman warga karena mereka merasa terganggu dengan keberadaan manusia di habitatnya, terutama memberikan dampak keterbatasan makanan.

Selain itu, masyarakat juga jangan gegabah saat mengusir kawanan gajah yang masuk ke permukiman warga. Kalau perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan petugas yang ada agar tidak memakan korban.

“Masyarakat jangan suka gegabah untuk mengusir kawanan gajah yang ada, karena bisa membahayakan warga,” katanya.

Sebelumnya, kawanan gajah liar kembali masuk ke perkebunan serta merusak puluhan hektare tanaman di sawah yang berada di Pekon (Desa) Roworejo, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

“Iya tadi sore kawanan gajah kembali masuk dan merusak lahan perkebunan dan pertanian milik warga termasuk sawah,” ujar Eko, salah seorang warga saat dihubungi dari Bandarlampung, Sabtu, pekan lalu.

Menurut dia, kawanan gajah sudah hampir dua pekan menginap di lahan perkebunan dan pertanian milik warga di Pekon Roworejo, Kecamatan Suoh, Lampung Barat.

Dia menerangkan, para pemilik lahan perkebunan dan pertanian hanya dapat melihat dari jarak terdekat sekitar 50 meter.

“Kami hanya bisa melihat dari jarak 50 meter saja. Dan belum berani mendekat, karena tidak mau mengambil risiko,” katanya.

Eko menjelaskan, puluhan gajah ini sudah hampir satu bulan menginap di dekat permukiman warga dan sampai saat ini kawanan gajah tersebut berpindah dari pekon satu ke pekon lainnya.

“Bila diusir dari pekon Roworejo maka akan berpindah ke pekon lainnya. Karena hutan ini dikelilingi oleh rumah penduduk,” ungkapnya.


Simak video pilihan berikut ini:

Petinggi Wijaya Kusuma Emindo Dicecar Soal Suap Pejabat Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik aliran dana suap yang diberikan kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hari ini, tim penyidik memeriksa 11 orang yang sebagian besar merupakan petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Kedua perusahaan tersebut diduga banyak menggarap proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan tersangka dan aliran dana yang diketahui para saksi dalam kasus tersebut,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Adapun 11 saksi yang diperiksa hari ini yakni Manajer Proyek PT WKE atau Direktur PT TSP Adi Dharma, dan Yohanes Susanto. Lalu ada Direktur PT WKE Untung Wahyudi, Direktur PT WKE Dwi Priyanto Siswoyudo, Dirut PT WKE Budi Suharto, dan Direktur Proyek PT WKE Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian Direktur Keuangan PT WKE, Lily Sundarsih, dan Direktur PT TSP Irene Irma. Selain itu, terdapat nama karyawan PT WKE Jemi Paundanan dan Bagian Keuangan PT WKE Michael Andri Wibowo serta seorang swasta bernama Gatot Prayogo.

2 dari 2 halaman

8 Tersangka

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Tampil Bagus lawan BATE, Mesut Ozil Tak Dapat Jaminan di Arsenal

London – Manajer Arsenal, Unai Emery, memuji Mesut Ozil. Pemain asal Jerman itu tampil gemilang di laga melawan BATE Borisov di Liga Europa. Tapi, Emery sama sekali tidak jaminan akan terus memberikan kesempatan tampil kepada Ozil.

“Mesut Ozil menampilkan performa yang positif. Jika ia bisa terus berada dalam kondisi yang bagus, ia berpeluang untuk terus main,” ujar Emery.

“Kami akan melalui banyak pertandingan. Ia bisa masuk dalam starting lineup, bisa juga memulai laga dari bangku pemain pengganti. Kami memiliki banyak pemain yang juga bisa membantu Arsenal.”

“Ozil menampilkan semangat yang luar biasa. Ia menunjukkan kalau dirinya masih menjadi satu di antara playmaker terbaik di dunia.”

“Kombinasi Ozil dengan pemain lain sangat mulus dan bagus. Peran Ozil di laga tadi sangat penting untuk Arsenal,” ungkap Emery.

Situasi Mesut Ozil di Arsenal menjadi perdebatan pemerhati sepak bola. Banyak yang mengatakan kalau Ozil tidak pantas dipinggirkan oleh Emery.

Manajer asal Spanyol itu dinilai terlalu naif karena tidak mau mengoptimalkan kemampuan Ozil si skuat Arsenal. Ozil sering absen dari skuat The Gunners karena tidak dipilih oleh Emery.

Laga melawan BATE Borisov menjadi laga pertama Mesut Ozil tampil penuh pada 2019. Kali terakhir Ozil tampil penuh untuk Arsenal terjadi saat melawan Burnley pada laga pekan ke-18 Premier League (22/12/2018).

Hal itu menimbulkan spekulasi kalau musim 2018-19 bisa menjadi musim terakhir Ozil di Arsenal.

2 dari 2 halaman

Siap Hengkang

Perseteruan Ozil dan Emery sudah dimulai sejak awal-awal musim. Ozil beberapa kali melakukan protes kepada Emery ketika digantikan pada tengah laga.

Hal itu membuat Emery meminggirkannya dari skuat dengan alasan yang beragam, mulai Ozil dari tidak berada dalam kondisi fisik yang baik hingga cedera misterius. Padahal, Ozil selalu menunjukkan kalau ia siap tampil di akun media sosial pribadinya.

Hal itu membuat pendukung Arsenal menjadi terbagi, antara yang mendukung agar Ozil kembali tampil dan meminta Ozil untuk segera angkat kaki dari Arsenal.

Ozil diprediksi berpeluang meninggalkan Arsenal pada musim mendatang dan hengkang ke Italia atau Spanyol.

Sumber: Bleacher Report

Begini Alur dan Skor Seleksi Kompetensi di PPPK

Liputan6.com, Jakarta – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I akan digelar pada 23 hingga 24 Februari 2019. Peserta PPPK akan melalui tahap Computer Assisted Test (CAT) terlebih dahulu untuk menyelesaikan tes kompetensi.

Berdasarkan rilis resmi BKN, peserta akan mendapat waktu 100 menit untuk menyelesaikan 40 soal Kompetensi Teknis, 40 soal Kompetensi Manajerial, dan 20 soal kompetensi sosio kultural.

Ada pula wawancara berbasis komputer selama 20 menit yang terdiri atas 10 soal.

Berikut metode penilaian masing-masing subtes yang harus dikerjakan pelamar PPPK:

1. Kompetensi teknik: nilai 3 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.

2. Kompetensi manajerial: nilai 1 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.

3. Kompetensi sosio kultural: nilai 2 jika benar dan 0 jika jawaban salah atau kosong.

4. Wawancara berbasis komputer: nilai 3 atau 2 atau 1 untuk jawaban yang diberikan dan jika kosong atau tak menjawab nilainya 0

Pada peserta yang lolos seleksi administrasi PPPK bisa mengikuti tahap tes ini. Pengumuman seleksi administrasi dilakukan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat atau via situs resmi SSCASN. Sejauh ini, terdapat 73.393 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi. 

Sekadar informasi, rekrutmen PPPK Tahap 1 ini dikhususkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

2 dari 5 halaman

95.290 Orang Daftar PPPK Tahap 1, Daerah Mana yang Paling Diburu?

Masa pendaftaran rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Tahap 1 melalui laman sscasn.bkn.go.id, resmi ditutup pada 17 Februari 2019 pukul 24.00 WIB.

Rekrutmen PPPK Tahap 1 ini dikhususkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

Data pada situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menyebutkan per 18 Februari 2019 pukul 00.01 WIB akun pelamar seleksi PPPK berjumlah 95.290 dan akun yang berhasil mendaftarkan atau submit dokumen pada web SSCASN sebanyak 87.561.

Dalam data yang dilaporkan oleh Tim Publikasi SSCASN di akun Facebook BKN, status submit dokumen pada Kementerian Agama sebesar 9.642 dan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar 3.031.

Sementara itu, dalam data tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat Wilayah Kerja Kantor Regional (Wilker Kanreg) yang paling banyak diburu. Kira-kira Wilker Kanreg BKN mana saja? Berikut uraiannya: 

3 dari 5 halaman

Daftarnya

Wilker Kanreg BKN Yogyakarta

1. Kab Brebes: 906

2. Kab Jepara: 697

3. Kab Demak: 691

Wilker Kanreg BKN Surabaya

1. Kab Jember: 1.332

2. Kab Bangkalan: 1.035

3. Kab Sumenep: 973

Wilker Kanreg BKN Bandung

1. Kab Cianjur: 2.159

2. Kab Garut: 1.743

3. Kab Bogor: 1.701

Wilker Kanreg BKN Makassar

1. Kab Bone: 1.184

2. Kab Luwu: 474

3. Kab Luwu Utara: 463

4 dari 5 halaman

Berikutnya

Wiker Kanreg BKN Jakarta

1. Kab Lampung Tengah: 485

2. Kab Lampung Utara: 427

3. Kab Lampung Timur: 371

Wilker Kanreg BKN Medan

1. Kab Simalungun: 293

2. Kab Serdang Bedagai: 279

3. Kab Deli Serdang: 222

Wilker Kanreg BKN Palembang

1. Kab OKI: 372

2. Kab Banyuasin: 365

3. Kab Musi Rawas: 241

Wilker Kanreg BKN Banjarmasin

1. Kab Tabalong: 177

2. Kota Samarinda: 141

3. Kab Banjar: 137

5 dari 5 halaman

Selanjutnya

Wilker Kanreg BKN Denpasar

1. Kab Bima: 1.232

2. Kab Lombok Tengah: 752

3. Kab Sumbawa: 634

Wilker Kanreg BKN Manado

1. Kab Gorontalo: 184

2. Kab Bone Bolango: 111

3. Kab Minahasa Selatan: 77

Wilker Kanreg BKN Pekanbaru

1. Kab Kampar: 502

2. Kab Pasaman Barat: 429

3. Kab Pesisir Selatan: 423

Wilker Kanreg BKN Banda Aceh

1. Kab Aceh Timur: 281

2. Kab Aceh Tengah: 231

3. Kab Aceh Tamiang: 164


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Daftar Biaya yang Dibayar Warga buat Sertifikasi Tanah

Jakarta – Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang sudah dijalankan pemerintahan kabinet kerja sejak tahun 2017 masih ada praktik pungli yang dilakukan oknum.

Padahal, sudah ada aturan yang mengatur bahwa program PTSL ada biaya yang dibebankan atau harus dibayar oleh masyarakat, biaya itu dalam rangka pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis.

Adapun, dana tersebut untuk seperti kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, lalu kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

“Iya, adminitrasi pra sertifikat, seperti bukti waris, kalau lebih dari itu dan itu tidak ada persetujuan dari masyarakat, tidak ada peraturannya, itu pungli,” kata Menteri ATR Sofyan Djalil di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Keputusan adanya beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ATR, Menteri Dalam Negerti, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sofyan mengatakan, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat ini pun dilakukan di tingkat desa, dalam hal ini kelurahan.

“Ada ketentuan itu ada peraturan 3 menteri yang boleh diambil oleh desa,” jelas dia.

Lalu berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam program sertifikat tanah? Berikut sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017:

Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.

Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.

Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.

Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.

Kategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000.

(hek/eds)

Hap! Jaksa Tangkap Koruptor Marzuki Saat Sedang Beli Makanan

Lampung – Tim gabungan intelejen Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menangkap Ahmad Marzuki pada Rabu pagi di Tuban, Jawa Timur. Terpidana korupsi itu ditangkap saat sedang membeli makanan.

Ahmad Marzuki masuk dalam DPO sudah berjalan empat tahun lalu atau sejak tahun 2014. Dirinya dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi (TPK) atas penjualan produk Uniliver di PT PPI cabang Bandarlampung yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Marzuki merupakan tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung. Ia dijatuhi selama enam tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.

Terdakwa yang saat menjabat sebagai direktur telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 986 juta. Atas perbuatannya, pengadilan memutus agar terpidana membayar denda sesuai dengan kerugian negara sudsider tiga tahun kurungan penjara.
Dalam putusan pengadilan, terpidana dijatuhi dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor. Namun saat akan dieksekusi, ia kabur sejak 2014. Jaksa terus melacak keberdaannya dan menangkap di Tuban.

“Terpidana menjual rumah di Jalan Pulau Singkep Karang Sari, Kelurahan Sukarame, Bandarlampung. Dia menjual rumah itu untuk modal kabur,” kata Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Ari Wibowo, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (21/2/2019).

Ari menjelaskan, Marzuki menjadi buron sejak tahun 2014 dan kemudian bersembunyi di Tuban, Jawa Timur. Uang hasil penjualan rumah tersebut digunakannya untuk modal usaha di sana.

“Dengan modal itu, terpidana membuka usaha menjual mainan anak,” kata dia.
(asp/rvk)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Lekas Sembuh Gajah Yeti

Liputan6.com, Lampung – Seekor gajah sumatera bernama Yeti yang berusia lima tahun di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, saat ini dalam keadaan sakit dan masih mendapat perawatan dari sejumlah dokter hewan.

“Gajah Yeti ini sakitnya kejang-kejang, sakitnya sudah lama,” kata Kepala Balai TNWK Subakir di Lampung Timur, Rabu (20/2/2019) dilansir Antara.

Selama sakit, Yeti mendapat perawatan dari sejumlah dokter hewan. “Yang membantu merawat banyak, ada dari dokter Way Kambas, dari Taman Safari Bogor dan dari Kementerian. Alhamdulilah sekarang sudah mulai sehat, sudah senang makanya,” katanya.

Perawatan dan pengobatan saat ini masih terus diberikan oleh tim dokter hewan, untuk sementara Yeti dipindahkan ke Camp Elephant Respont Unit Way Kambas.

Yeti adalah gajah betina yang dievakuasi lima tahun lalu ke Pusat Latihan Gajah Way Kambas. Hewan berbelalai dan dilindungi undang-undang itu ditemukan dalam galian kanal gajah di Desa Braja Yekti, Kecamatan Braja Harjosari, Lampung Timur.

“Yeti ditemukan dalam kanal di Desa Braja Yekti. Dia terpisah dengan induknya. Kondisinya waktu ditemukan kurus, lalu digotong sama petugas dan dibawa ke rumah sakit untuk diobati,” kata Subakir.

Ini Daftar Lengkap 81 Nama Caleg DPRD dan DPD Koruptor

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis data tambahan calon anggota legislatif mantan napi korupsi. Hasilnya, dari dua kali rilis, 30 Januari 2019 dan 19 Februari 2019, KPU menghimpun total 81 calon anggota legislatif eks napi korupsi.

“Jumlah tersebut terdiri dari 72 caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan 9 DPD RI,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Lewat data yang diterima, diketahui Partai Nasdem dan Partai Soilidaritas Indonesia (PSI) tidak ada calon anggota legislatif eks napi korupsi, didaftarkan. Sebaliknya, Partai Hanura memiliki jumlah Caleg eks napi korupsi terbanyak, sejumlah 11 orang.

“Nadem dan PSI kembali tidak ada Caleg eks napi korupsi, Hanura total 11 orang, sebelumnya 5 Caleg kemudian data terbaru 6 Caleg,” terang Arief.

Berikut data lengkap nama-nama caleg eks napi korupsi, beserta wilayah daerah pemilihannya yang dihimpun berdasar data KPU RI.

2 dari 4 halaman

Partai Gerindra dan PDIP

Partai Gerindra (Total 6 orang)

1. Moh Taufik, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta (Dapil DKI 3, nomor urut 1)

2. Herry Jones Johny Kereh, caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Dapil Sulawesi Utara 1, nomor urut 2)

3. Husen Kausaha, caleg DPRD Kabupaten Maluku Utara (Dapil Maluku Utara 4, nomor urut 2)

4. Ferizal, caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur (Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 1)

5. Mirhammuddin, caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur (Dapil Belitung Timur 2, nomor urut 1)

6. Hi.Al Hajar Syahyan, caleg DPRD Kabupaten Tanggamus (Dapil Tanggamus 4, nomor urut 1)

Catatan: tidak ada penambahan.


PDI Perjuangan (Total 2 orang)

1. Abner Reinal Jitmau, caleg DPRD Provinsi Papua Barat 2 nomor 1

Penambahan 1 orang

Mat Muhizar(DPRD Kabupaten Pesisir Barat 3, nomor urut 2)


3 dari 4 halaman

Partai Golkar, Garuda, dan Berkarya

Partai Golkar (Total 10 orang)

1. Hamid Usman, caleg DPRD Provinsi Maluku Utara (Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 1)

2. Desy Yusnandi, caleg DPRD Provinsi Banten (Dapil Banten 6, nomor urut 4)

3. H. Agus Mulyadi, caleg DPRD Provinsi Banten (Dapil Banten 9, nomor urut 5)

4. Petrus Nauw, caleg DPRD Provinsi Papua Barat (Dapil Papua Barat 2, nomor urut 12)

5. Heri Baelanu, caleg DPRD Kabupaten Pandeglang (Dapil Pandeglang 1, nomor urut 9)

6. Dede Widarso, caleg DPRD Kabupaten Pandeglang (Dapil Pandeglang 5, nomor urut 8)

7. Saiful T. Lami, caleg DPRD Kabupaten Tojo Una Una (Dapil Tojo Una Una 1, nomor urut 12)

8.Edy Muldison, caleg Kabupaten Blitar (Dapil Blitar 4, nomor urut 1)

Penambahan 2 orang

1. Achmad Junaidi Sunardi(DPRD Provinsi Lampung 7, nomor urut 4)

2. Christofel Wonatorei(DPRD Kabupaten Waropen 1, nomor urut 6)


Partai Garuda (Total 2 orang)

1. Ariston Moho, caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan (Dapil Nias Selatan 1, nomor urut 3)2. Yulius Dakhi. Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan (Dapil Nias Selatan 1, nomor urut 1)

Catatan: tidak ada penambahan


Partai Berkarya (Total 7 orang)

1. Mieke L Nangka, caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Dapil Sulawesi Utara 2, nomor urut 4)

2. Arief Armain, caleg DPRD Provinsi Maluku Utara (Dapil Maluku Utara 4, nomor urut 1)

3. Yohanes Marinus Kota, caleg DPRD Kabupaten Ende (Dapil Ende 1, nomor urut 1)

4. Andi Muttarmar Mattotorang, caleg DPRD Kabupaten Bulukumba (Dapil Bulukumba 3 nomor urut 9)

Penambahan 3 orang:

1. Muhlis(DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 3, nomor urut 8)

2. Zambri(DPRD Kabupaten Pasaman Barat 1, nomor urut 4)

3. Djekmon Amisi(DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud 3, nomor urut 2)


4 dari 4 halaman

PKS

Partai Keadilan Sejahtera (Total 2 orang)

1. Maksum DG Mannassa, caleg DPRD Kabupaten Mamuju (Dapil Mamuju 2, nomor urut 2)

Penambahan 1 orang:

1. Muhammad Zen(DPRD Kabupaten Okut Timur 1, nomor urut 2)

Derita Anak Gajah Hidup dengan Belalai Terpotong

Liputan6.com, Lampung – Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim kembali mengajak peduli pada nasib gajah betina bernama Erin yang berumur sekitar lima tahun. Erin mengalami cacat akibat jeratan pemburu liar separuh belalainya terputus.

Setelah sebelumnya sejumlah pihak menunjukkan kepedulian pada nasib gajah Erin itu, kini perhatian kembali datang dari Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim.

Prihatin dengan kondisi Erin, Cusnunia Chalim, melalui akun instagramnya Noenia_ch mengunggah video pendek Erin disertai keterangan ajakan peduli kembali terhadap satwa berbadan besar, berbelalai, dan termasuk salah satu spesies satwa langka yang dilindungi di dunia tersebut.

Dilansir Antara, pada akun instagramnya, Chusnunia menulis Erin adalah gajah kesayangannya. Dia menulis ajakan menengok Erin di Taman Nasional Way Kambas dan berpesan tidak lupa membawa makanan kesukaannya.

2 dari 2 halaman

Harus Menunduk Ketika Makan

Makanan yang disukai Erin, kata Chusnunia, adalah buah-buahan dan sayur-sayuran.

Ini Erin, kesayanganku, yang belalainya terkena jerat hingga putus. Alhamdulillah mahot-mahot sayang pada Erin, ayo berkunjung ke Way Kambas, tengok Erin kecil, jangan lupa bawa makanan ya, bisa pisang, sayur-sayuran, kacang panjang, jagung, Erin suka macam-macam sayuran, bantu rawat Erin ya,” tulis Chusnunia Chalim di akun IG-nya itu pula.

Erin berada di Pusat Konservasi Gajah (PLG) Taman Nasional Way Kambas, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Gajah betina Erin yang berumur sekitar lima tahun itu, belalainya telah terpotong akibat jerat, dan diselamatkan Tim Elephant Response Unit (ERU) Way Kambas pada tahun 2016.

Namun, sampai dengan saat ini untuk makan Erin harus menunduk, bahkan terkadang disuapi oleh pengasuhnya (mahot/pawang).

Tahun 2018 lalu, Erin telah mendapat perhatian banyak pihak, termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).


Simak video pilihan berikut ini:

Elephant Park Tahap II Resmi Dibuka, Warga Lampung Diharapkan Tambah Bahagia

Bandar Lampung – Taman Bermain Lampung Elephant Park (Taman Gajah Lampung) resmi dibuka oleh Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo pada Minggu, 17 Februari 2019, di Bandar Lampung. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pelepasan balon ke udara.

Taman Bermain Anak ini merupakan pembangunan tahap kedua dari Lampung Elephant Park yang rencana pembangunannya dibagi menjadi tiga tahap. Pada pembangunan tahap pertama pada 2017 lalu, telah dibangun taman terbuka, lapangan basket, skate park, taman air mancur, dan musala.

Sementara, pembangunan tahap II dilanjutkan dengan pembangunan taman bermain anak, panggung terbuka, kamar mandi dan toilet, Pos Keamanan Pol PP, dan pusat suvenir. Berikutnya, pembangunan tahap ketiga rencananya akan dibuat area parkir kendaraan dan taman terbuka hijau.

“Dasar pemikiran dibangun Lampung Elephant Park adalah karena kurang ruang publik dan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung,” ujar Ridho, saat peresmian Taman Bermain Anak Lampung Elephant Park, dilansir Antara.

Ridho menyatakan berdasarkan indeks pertumbuhan ekonomi, Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang sangat baik. Namun, hasil itu ternyata berbanding terbalik dengan indeks kebahagiaan masyarakat Kota Bandar Lampung.

Setelah diteliti, ternyata salah satu parameter yang membuat indeks kebahagiaan Kota Bandar Lampung rendah adalah kurangnya ruang publik. “Tadinya ini kita hanya coba-coba, karena sebenarnya bukan tugasnya pemprov. Tapi karena kita juga punya aset yang dapat dimanfaatkan, maka kita coba trial and error, dan ternyata animo masyarakat sangat baik, makanya kita teruskan,” tutur Gubernur.

Selain Lampung Elephant Park, Pemprov Lampung juga tengah merevitalisasi PKOR Way Halim agar dapat menjadi ruang publik yang representatif untuk masyarakat Lampung. “Selain itu, ada juga observatorium atau teropong bintang terbesar yang sedang kita bangun di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman di Gunung Betung, ke depan bisa kita gunakan sebagai wahana wisata pendidikan,” katanya.

Ia berharap agar fasilitas ruang publik yang dibangun Pemprov Lampung dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan semua fasilitas yang ada. (Adinda Kurnia Islami)

Saksikan video pilihan di bawah ini: