Kursi Bersyarat Wagub DKI

Jakarta – Gerindra-PKS sepakat soal tim seleksi calon wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Calon-calon yang diusulkan kedua parpol akan mengikuti fit and proper test.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik menyebut calon wagub belum tentu dari PKS. Sebab calon yang diusulkan harus melewati seleksi. Apabila nanti calon dari PKS tidak lolos, baru calon dari Gerindra yang akan diseleksi.

“Kan nggak serta-merta juga PKS. Jadi harus ada lewat fit and proper (test). Kan belum tentu mereka lulus dalam fit and proper (test), kan?” kata Taufik di kantor DPD Gerindra DKI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (5/11).

Penegasan soal belum tentunya calon PKS yang diusulkan ke DPRD lewat gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diungkapkan Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif.

Syarif mengatakan akan dibentuk tim fit and proper test untuk menyeleksi nama Wagub DKI. Tim yang dibentuk memiliki komposisi dua dari PKS dan dua dari Gerindra.

Syarif juga menegaskan syarat agar wagub yang diusulkan harus bisa mengakomodasi PKS ataupun Gerindra.

“Jadi (Wagub DKI) orang yang bisa mewakili semua golongan. Bisa berdiri di semua golongan, di atas partai,” sambungnya.

Sedangkan Anies menyerahkan sepenuhnya proses fit and proper test ke PKS dan Gerindra. Menurutnya, yang paling penting nama wagub yang akan dicalonkan harus mau menjalankan visi dan misi yang sedang dijalankan dirinya.

“Saya katakan, lebih baik mendapatkan kesepakatan yang bulat tapi perlu waktu. Daripada cepat-cepat tapi lonjong,” kata Anies.

Soal kosongnya posisi Wagub DKI juga jadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono menyurati Anies soal pengisi jabatan posisi Wagub DKI.

Surat bernomor 122.31/8779/OTDA diteken Sumarsono pada 2 November 2018. Dalam surat, Sumarsono menyebut jabatan Wagub DKI harus segera diisi karena dinamika pemerintahan Ibu Kota yang tinggi.

Anies mengaku sudah lebih dulu mendorong PKS dan Gerindra agar segera menyerahkan nama kandidat wagub. Dia mengaku sudah mengirimkan surat resmi kepada kedua parpol tersebut.

Diatur dalam Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada parpol atau gabungan parpol pengusung mengusulkan dua orang calon wagub ke DPRD melalui gubernur.
(fdn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *