Menag Siapkan Pelayanan untuk Tambahan 10 Ribu Kuota Haji

Jakarta – Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan tambahan 10 ribu kuota haji untuk Indonesia. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin siap total melakukan persiapan menyambut penambahan kuota tersebut.

“Dalam ratas saya menyampaikan bahwa pada dasarnya kami di Kemenag akan all out merealisasikan penyiapan pengadaan fasilitas, pelayanan dan segala sesuatunya untuk tambahan 10 ribu jamaah kita,” kata Lukman usai rapat terbatas dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Kuota ini disampaikan saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Arab Saudi. Lukman mengatakan, dengan penambahan kuota ini maka akan berdampak pada penambahan anggaran haji. Tak hanya itu, jumlah petugas haji juga akan bertambah.

“Tidak hanya untuk jamaah itu sendiri, tapi juga penambaham petugas. Karena itu adanya penambahan jamaah kloternya akan bertambah dan tentu petugas-petugas kloter itupun juga akan bertambah. Jadi ini yang nanti sebagian akan didapatkan dari BPKH, sebagian juga dari evisiensi yang dilakukan Kemenag. Dan terakhir dari APBN kita khususnya untuk membiayai petugas-petugas kita,” jelas Lukman.

Dikatakan Lukman, penambahan anggaran tersebut saat ini sedang dikaji besarannya. Sebagian dananya ditalangi oleh BPKH dan sebagian lagi dari Kementerian Agama.

“Dan sisanya nanti sumbernya dari APBN yang nilai pastinya akan kita rapatkan bersama komisi 8 DPR RI. Mudah-mudahan Selasa minggu depan jadi konkretnya angka-angka yang muncul, baru saatnya ketika rapat kerja bersama,” kata Lukman.

Saksikan juga video ‘Sudah Tambah 10 Ribu, Jokowi Incar 250 Ribu Kuota Haji’:

[Gambas:Video 20detik]

(fay/fay)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Minta Tambahan 250 Ribu Kuota Haji, Jokowi Tunggu Jawaban Raja Salman

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan Kementerian Agama akan serius menindaklanjuti realisasi penambahan 10 ribu kuota haji yang diberikan kerajaan Arab Saudi pada musim haji tahun ini.

“Kami di Kemenag akan all out untuk merealisasikan penambahan kuota 10 ribu meskipun implikasinya tidak sederhana. Penambahan kuota 10 ribu ini terjadi tatkala pemerintah sudah melakukan persiapan akhir pelaksanaan musim haji tahun ini,” kata Menag Lukman dilansir dari situs Kemenag, Kemenag.go.id

Dia menyampaikan, bagi jajaran Kementerian Agama, penambahan kuota Haji ini merupakan sebuah kehormatan. Karena, sejak awal jajaran Kemenag khususnya petugas haji Indonesia telah menyiapkan diri untuk melayani calon jemaah.  

“Saya mengajak seluruh jajaran Kemenag dan petugas haji sejak awal pasang niat untuk melayani. Jadi sebenarnya dengan adanya penambahan, sebenarnya ini adalah medan amal bagi kita untuk melayani dengan baik,” sambung Menag.

Penambahan kuota secara mendadak disampaikan Raja Kerajaan Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Riyad pada Minggu, 14 April 2019.

Kemenag Segera Tindak Lanjuti Penambahan Kuota Haji dari Raja Salman

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan sebesar 10 ribu kuota untuk jemaah haji Indonesia. Tambahan kuota ini diberikan Raja Salman kepada Presiden Jokowi saat berkunjung ke Arab Saudi.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin membenarkan soal penambahan 10 ribu kuota itu. “Info tentang penambahan kuota benar adanya. Saat ini, tambahan kuota tersebut juga sudah masuk dalam sistem e-Hajj Saudi,” kata Menag Lukman dilansir dari laman resmi Kemenag, kemenag.go.id, Selasa (16/4/2019).

“Sebagai tindak lanjut, kami akan segera melakukan pembahasan dengan DPR,” imbuhnya.

Menurut Lukman, pembahasan dengan DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu segera dilakukan karena penambahan kuota berimplikasi pada sejumlah hal yang kompleks. Pertama, terkait biaya penyelenggaraan.

Kemenag bersama DPR telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M dengan skema kuota 221 ribu, terdiri dari 204 ribu jemaah haji reguler dan 17 ribu jemaah haji khusus. Rata-rata BPIH untuk jemaah haji reguler tahun ini, Rp 35.235.602 atau setara US$ 2.481.

“Bersama DPR, kami sudah menyepakati biaya haji 2019 menggunakan dana optimalisasi sebesar Rp 7,039 triliun untuk 204.000 jemaah. Itu artinya untuk 10.000 jemaah baru sebagai tambahan kuota diperlukan tambahan biaya tak kurang dari Rp 346 miliar. Penambahan kuota itu juga berdampak pada penambahan sekitar 25 kloter baru dan penambahan sekitar 125 petugas kloter. Maka perlu dibahas kembali hal-hal yang terkait dengan sumber biayanya,” ujar Lukman.

Dampak kedua, terkait pengadaan layanan haji, baik di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, penambahan kuota akan mempengaruhi proses penyiapan dokumen dan manasik jemaah haji. Apalagi proses penerbitan visa saat ini mempersyaratkan rekam biometrik yang sedang berjalan dan di sejumlah daerah sudah hampir selesai.

“Kami harus mendistribusikan kembali tambahan kuota ini ke tingkat provinsi. Kami juga harus menambah petugas kloter. Jumlah 10 ribu setidaknya akan terdistribusi dalam kurang lebih 25 penerbangan. Setiap penerbangan harus ada lima petugas kloter,” ungkap Lukman.

Pemerintah-DPR Segera Tindak Lanjuti Penambahan 10.000 Kuota Haji

Jakarta – Kerajaan Arab Saudi memberikan penambahan kuota untuk jemaah haji di Indonesia sebesar 10.000 jemaah setelah pertemuan Raja Salman dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Riyadh. Pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti keputusan ini dengan DPR.

“Info tentang penambahan kuota benar adanya. Saat ini, tambahan kuota tersebut juga sudah masuk dalam sistem e-Hajj Saudi,” ujar Menag Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan, Senin (15/4/2019).

“Sebagai tindak lanjut, kami akan segera melakukan pembahasan dengan DPR,” kata Lukman.


Menurut Lukman, pembahasan ini diperlukan karena penambahan kuota jemaah haji berdampak pada sejumlah hal. Pertama, terkait biaya penyelenggaraan. Kemenag bersama DPR telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M dengan skema kuota 221 ribu, terdiri dari 204 ribu jemaah haji reguler dan 17 ribu jemaah haji khusus. Rata-rata BPIH untuk jemaah haji reguler tahun ini, Rp 35.235.602,- atau setara US$ 2,481.

Dampak kedua, terkait pengadaan layanan haji, baik di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, penambahan kuota akan mempengaruhi proses penyiapan dokumen dan manasik jemaah haji. Apalagi, proses penerbitan visa saat ini mempersyaratkan rekam biometrik yang saat sedang berjalan dan di sejumlah daerah sudah hampir selesai.

“Kami harus mendistribusikan kembali tambahan kuota ini ke tingkat provinsi. Kami juga harus menambah petugas kloter. Jumlah 10ribu setidaknya akan terdistribusi dalam kurang lebih 25 penerbangan. Setiap penerbangan harus ada lima petugas kloter,” kata Lukman.

Di luar negeri, hampir seluruh pengadaan layanan akan terdampak. Proses pengadaan yang semestinya sudah hampir final, berarti harus ditambah, dan itu bukan hal mudah. Terkait akomodasi di Madinah misalnya, saat ini hampir seluruh hotel di kawasan Markaziah (jarak terdekat Masjid Nabawi), sudah penuh.

Untuk akomodasi di Makkah, penambahan kuota akan berdampak pada sistem zonasi. Sistem ini baru diterapkan tahun ini. Jemaah haji Indonesia akan ditempatkan pada tujuh wilayah, berdasarkan kelompok embarkasi sebagai berikut:

1. Syisyah: Embarkasi Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG), dan Makassar (UPG)
2. Raudhah: Embarkasi Palembang (PLM) dan Jakarta – Pondok Gede (JKG)
3. Misfalah: Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS)
4. Jarwal: Embarkasi Solo (SOC)
5. Mahbas Jin: Embarkasi Surabaya (SUB)
6. Rei Bakhsy: Embarkasi Banjarmasin dan Balikpapan
7. Aziziah: Embarkasi Lombok (LOP)

Untuk diketahui, penambahan kuota haji disampaikan setelah pertemuan Raja Salman dengan Jokowi di stana Pribadi Raja (Al-Qasr Al-Khas) pada Minggu (14/4) sore. Dalam pertemuan bilateral itu, Jokowi dan Raja Salman juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi.

“Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi dari seluruh masyarakat Indonesia atas diberikannya kuota tambahan kembali sebesar 10.000 bagi jemaah haji Indonesia,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, lewat keterangan yang diterima.
(dkp/fjp)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Usai Jokowi Bertemu Raja Salman, Kuota Haji RI Tambah 10.000 Jemaah

Jakarta – Istana menyatakan kuota haji untuk Indonesia ditambah 10.000 jemaah. Hal ini diketahui setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud.

“Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi dari seluruh masyarakat Indonesia atas diberikannya kuota tambahan kembali sebesar 10.000 bagi jemaah haji Indonesia,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, lewat keterangan yang diterima, Senin (15/4/2019).

Diketahui, Jokowi bertemu dengan Raja Salman di Istana Pribadi Raja (Al-Qasr Al-Khas) pada Minggu (14/4) sore. Dalam pertemuan bilateral itu, Jokowi dan Raja Salman juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi.
“Presiden Jokowi dan Raja Salman sepakat ke depan, kerja sama ekonomi akan terus ditingkatkan, terutama di bidang energi dan pariwisata,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai pertemuan.
Retno, yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan bilateral itu, menyampaikan Raja Salman juga mengapresiasi Indonesia atas kepemimpinannya di dunia Islam.

“Dari pembicaraan tadi, tampak sekali kedekatan antara kedua kepala negara,” ujar Retno.

Dalam pertemuan ini, Jokowi juga didampingi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, dan Staf Khusus Presiden Abdul Ghofarrozin.

Tonton video Momen Keakraban Presiden Jokowi dan Raja Salman:

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/fjp)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Australia Tambah Kuota 500 WNI Per Tahun Untuk Bekerja Sambil Liburan

Canberra

Australia akan membuka tambahan hingga mencapai ribuan warga Indonesia yang dapat bekerja sambil berlibur, lewat program working holiday visa atau WHV.

Visa Kerja Sambil Berlibur
Program Working Holiday Visa

  • Kesempatan bagi pemuda Indonesia usia 18-30 tahun untuk bisa berlibur sambil bekerja di Australia
  • Skor IELTS minimal 4,5
  • Memiliki keterangan dari bank memilki dana minimal AU$ 5000, yang boleh juga rekening atas nama orang tua
  • Jika ingin kerja dua tahun, perlu setidaknya 3 bulan bekerja di kawasan pedalaman atau pekerjaan tertentu
  • Dapatkan informasi selengkapnya di situs resmi WHV dan waspada dengan tawaran yang menjanjikan dapat membantu

Hal ini terungkap saat pemerintah Australia mengumumkan RAPBN 2019 hari Selasa malam (2/04/2019), yang banyak ditunggu warga karena menyangkut dompet mereka.

“Pemerintah Australia akan meningkatkan kuota tahunan untuk Working and Holiday visa (subclass 462) bagi warga Indonesia dari 2.500 menjadi 5.000 dalam periode enam tahun,” seperti yang ditulis dalam anggaran dan kini sudah tersedia online.

Sebelum ini kuota bagi WNI untuk visa WHV adalah seribu orang, dan kuota ini dalam beberapa tahun terakhir dengan cepat terisi.

Artinya kuota akan menjadi 2.500 orang di tahun 2019 – 2020 dan ditambah 500 orang per tahunnya, hingga mencapai 5.000 orang di tahun keuangan 2024-2025.

Ini adalah bagian dari perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif kedua negara yang ditandatangani awal Maret lalu.

Disebutkan pula dengan perhitungan ini pemerintah Australia memperkirakan lewat program Working Holiday Visa tersebut akan mendapat pemasukan $AUD 40,4 juta (sekitar Rp 400 miliar).

Seorang pria sedang berangkulan dan berfoto
Rendy dan supervisornya saat bekerja di pabrik daging Warnambool, Victoria (Foto: Koleksi pribadi)

ABC Indonesia telah berbicara kepada sejumlah pekerja Indonesia yang saat ini memiliki WHV visa dan mereka menyambut baik penambahan kuota ini, karena akan semakin membuka kesempatan luas bagi pemuda Indonesia.

“Saya senang mendengarnya, persyaratan juga sudah baik karena pemerintah Australia tahu kapasitas kita,” ujar Rendy Anugerah asal Makassar.

Rendy kini sedang tinggal di negara bagian New South Wales dan bekerja di bagian pengemasan di sebuah pabrik pengolahan daging.

Banyak pula diantara mereka yang sudah menyelesaikan program WHV ingin mencoba tinggal lebih lama di Australia dengan mengikuti program WHV lanjutan di tahun kedua.

Salah satu syaratnya adalah bekerja di kawasan pedalaman, Kawasan Australia Utara, atau di sektor tertentu seperti pertanian dan perkebunan.

Melinda Agustina, misalnya, gadis asal Bekasi yang sempat bekerja di perkebunan di negara bagian Queensland, sebelum akhirnya pindah bekerja di pabrik kosmetik.

Ia mengaku butuh usaha lebih keras agar bisa bekerja dan tinggal lebih lama di Australia, dan menurutnya para peserta WHV harus memiliki mental yang siap berjuang dan menjalin banyak pertemanan.

“Cari banyak teman dan kenalan untuk informasi, ini yang paling utama: networking,” ujarnya kepada Erwin Renaldi dari ABC Indonesia.

Seorang perempuan dengan latar belakang jalan setapak
Melinda Agustina asal Bekasi kini sedang mengikuti tahun kedua dari program Working Holiday di Australia (Foto: Koleksi pribadi)

Tapi tidak semua pemuda Indonesia bekerja di sektor yang populer seperti di sektor pelayanan atau perkebunan, yang disebut para peserta WHV sebagai “sektor paling kompetitif”.

Ada pula yang bekerja di pabrik pengolahan daging, dengan pekerjaan memisahkan potongan daging, membersihkan lemak atau pengemasan.

Upah mereka pun tergolong tinggi bisa mencapai lebih dari AU$ 25, atau lebih dari Rp 250 ribu per jam dan bahkan pernah ada yang menabung lebih dari AU$ 3.000, atau lebih dari Rp 30 juta sebulan.

Tapi tentu saja pekerjaan di pabrik pengolahan daging sangat melelahkan karena banyak menggunakan tenaga fisik.

“Karena pakai pisau, sebulan pertama jari-jari saya sakit sekali karena belum terbiasa dan masih salah posisi dalam menggunakan pisau,” ujar Vita Nur Khasanah, asal Rembang, Jawa Tengah, yang kini bekerja di sebuah pabrik daging di Queensland.

Program Working Holiday Visa (WHV) di Australia memberikan kesempatan bagi mereka yang berusia di bawah 30 tahun untuk bekerja sambil berlibur di Australia dan syarat selengkapnya bisa dibaca disini.

Berita seputar tinggal dan bekerja di Australia bisa Anda dapatkan hanya di ABC Indonesia.


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Demokrat Sebut Prabowo dan SBY Sudah Bicara 4 Mata Bahas Kuota Menteri

Liputan6.com, Jakarta Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, pernah ada pembahasan secara empat mata antara Ketua Umumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Capres Prabowo Subianto. Pertemuan itu, kata dia, membahas kompensasi dari dukungan Demokrat ke Prabowo beserta wakilnya Sandiaga Uno.

“Yang pasti dulu Pak SBY pernah bicara empat mata dengan Pak Prabowo terkait dengan kompensasi-kompensasi kuota (menteri) kita sebut, yang tahu itu hanya Pak SBY dan Pak Prabowo,” kata Ferdinand pada wartawan, Senin (1/4/2019).

Meski telah ada pembahasan tersebut, Ferdinand menyebut belum ada pembicaraan lebih lanjut di internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) untuk membahas jumlah kursi menteri. Saat ini, ia menyebut BPN masih fokus melakukan pemenangan Pilpres terlebih dahulu.

“Sekarang terlalu dini lah kita bicara kouta-kuota menteri, kita kerja keras dulu memenangkan pilpres supaya hasilnya memuaskan semua pihak,” ungkapnya.

Sementara terkait ucapan Direktur Komunikasi dan Media Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan jumlah kursi menteri untuk Demokrat masih dipertimbangkan, Ferdinand menganggapi santai. Dia menilai Hashim belum tahu perisis pembicaraan SBY dan Prabowo.

“Jadi kalau Pak Hashim bilang masih dipertimbangkan ya saya anggap itu mungkin tidak enak saya tidak tahu jadi mungkin Pak Hashim belum tahu pembicaraan antara SBY dan Prabowo,” ucapnya.

Sebelumnya, Hashim mengaku telah membahas nama-nama calon menteri bersama capres Prabowo Subianto. Namun, adik kandung Prabowo itu masih merahasiakan nama-nama calon menteri tersebut.

“Dengan saya ada. Saya kira itu antara saya dengan kakak saya,” kata Hashim saat ditemui di Ayana Midplaza Hotel, JakartaPusat, Senin (1/3/2019).

Wakil Ketua Dewan Pembina Parta iGerindra ini mengungkapkan, Prabowo menyiapkan tujuh kursi menteri untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan enam kursi untuk Partai Keadilan Sejahtera ( PKS). Sementara, jatah untuk Partai Demokrat dan Berkarya masih dalam pembahasan.

“Kita kan sudah sepakat dengan PAN ada tujuh menteri untuk PAN, enam untuk PKS, partai lain masih diskusi. Itu sudah jelas. Demokrat belum definitif,” ungkap Hashim.

Prabowo Subianto dan SBY melakukan pertemuan di kediaman SBY. Diduga pertemuan tersebut usai isu Sandiaga yang membayar ratusan miliar Rupiah demi posisi Cawapres Prabowo.

Kuota UTBK Unsyiah Gelombang Kedua Sudah Dibuka

Liputan6.com, Banda Aceh – Universitas Syiah Kuala atau Unsyiah menyatakan, jumlah peserta yang telah mendaftar untuk mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) telah memenuhi kuota, kecuali khusus peserta tuna netra sebanyak 19 orang.

“Jumlah peserta yang telah mendaftar penuh dan kalau ada yang mau mendaftar, maka baru bisa untuk gelombang kedua yang dimulai dari 25 Maret sampai 1 April 2019,” ujar Kepala Humas Unsyiah, Chairil Munawir, seperti dilansir Antara, Rabu (27/3/2019).

Ia menjelaskan, jumlah kursi yang disediakan pada gelombang pertama adalah 8.580 peserta, sudah terisi sebanyak 8.561, dan terdata satu peserta tuna netra atau masih ada sisa 19 kursi pada tes UTBK.

“Artinya, kalau ada peserta dari tuna netra masih tersedia 19 kursi lagi,” kata Chairil.

Menurutnya, tes gelombang pertama UTBK akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu dari 13 April sampai 4 Mei 2019 di laboratorium komputer Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh.

Adapun, kata Chairil, untuk mekanisme ujian tersebut dibagi dalam dua sesi yakni pagi dan siang dengan jumlah peserta setiap ujian bervariasi dari 790, 850, sampai 930 peserta.

Mau, Kuota Internet Gratis Tiap Bulan? ini Caranya

Liputan6.com, Jakarta Tak bisa dipungkiri pulsa saat ini terbilang  sudah menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer sehari-hari. Ya, karena manusia membutuhkan komunikasi, dan untuk membayar komunikasi ini diperlukan pulsa.

Bahkan menurut *Nielsen (perusahaan riset mengenai konsumen), menyatakan masyarakat Indonesia lebih rela mengurangi belanja bahan makanan ketimbang harus memotong pengeluaran untuk biaya telepon dan telekomunikasi.

Tak mengherankan karena berbagai aktivitas mulai dari komunikasi, akses berita, kehidupan sosial, urusan pekerjaan, aktivitas perbankan, hingga hiburan semuanya bisa dilakukan hanya melalui smartphone.

Aplikasi penunjang kebutuhan pun kian bermunculan di toko daring seperti Play Store dan App Store, masing-masing menawarkan fitur untuk memudahkan menjalani aktivitas tertentu. Karena merasa semuanya penting  tanpa disadari sudah banyak aplikasi sudah terpasang di smartphone.

Untuk merasakan pengalaman tersebut tentunya dibutuhkan kuota internet (hasil konversi pulsa) yang selalu terkoneksi ke gawai. Pasalnya, secanggih apapun aplikasi maupun browser tak akan berarti tanpa kehadiran koneksi internet.

Memastikan kuota di smartphone jadi begitu penting agar semua pengalaman tersebut bisa dinikmati. Tapi perlu diingat semakin tinggi penggunaan data seperti mengirim file berukuran besar di email, menonton video, atau bermain game tanpa terasa  kuota cepat tersedot. Kalau sudah begitu itu artinya Anda harus terus menerus mengisi pulsa yang bikin kantong bolong.

Daripada uang habis terkikis hanya untuk membeli kuota, lebih baik ditabung untuk keperluan masa depan. Pertanyaannya kalau uang untuk kuota ditabung berarti aktivitas internetan jadi terbatas? Jawabnya, tentu tidak, kalau Anda ikutan promo BRI Britama Bebas Bayar khusus bagi Anda pengguna Telkomsel.

Program ini merupakan jenis tabungan top up yang akan di-hold dengan jangka waktu 3, 6 atau 12 bulan. Dana Anda yang ditabung akan mendapatkan reward berupa Saldo Kuota Internet sebesar 12 GB setiap bulannya atau sesuai dengan paket program yang diambil.

Segera ikutan dan jangan terlalu lama berpikir karena Promo BritAma Bebas Bayar hanya berlaku s.d. Maret 2019! Untuk mengikuti program ini Anda bisa mendaftar menjadi nasabah baru atau nasabah BritAma lewat unit kerja Bank BRI terdekat. Dana yang diikutsertakan dalam program hanya fresh fund atau tidak berasal dari produk BRI lainnya. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa klik tautan berikut ini

*Dalam The Nielsen Global Survey of Consumer and Spending Intentions pada kuartal III/2014, perusahaan itu mencatat konsumen Indonesia tidak kompromi dalam hal komunikasi, bahan makanan dan layanan keuangan.

 

(Adv)

Tampil di Piala Presiden 2019, Pemain Asing Tidak Perlu Kitas

Jakarta – Pemain asing yang akan tampil di Piala Presiden 2019 tidak perlu memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Hal itu dipastikan oleh PSSI. Menurut Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria, klub hanya tinggal memastikan pemain asing itu memiliki Visa Kunjungan Usaha.

Managers Meeting Piala Presiden 2019  telah digelar pada Kamis (28/2/2019). Dalam kesempatan tersebut, PSSI memberikan sosialisasi tentang pelaksanaan turnamen pramusim yang akan dimulai Sabtu (2/3/2019).

Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria, juga mengungkapkan para pemain asing yang akan memperkuat klub peserta Piala Presiden 2019 tak memerlukan Kitas seperti di edisi sebelumnya. Maksimal empat pemain asing yang akan bermain di setiap klub hanya perlu untuk memastikan datang ke Indonesia dengan menggunakan Visa Kunjungan Usaha.

“Untuk proses imigrasi pemain asing, PSSI sudah berkoordinasi dengan BOPI pada pekan lalu dan kami sepakat dengan arahan BOPI, mengingat ini merupakan ajang uji coba bagi klub, kami akan menggunakan regulasi VISA, bukan Kitas,” ujar Ratu Tisha Destria di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

“Alasannya kalau Kitas artinya sang pemain sudah bekerja di sini, sementara untuk Piala Presiden 2019 ini belum pasti pemain itu akan digunakan oleh klub saat kompetisi nanti,” lanjutnya.

2 dari 2 halaman

Kuota 3 + 1

Sementara untuk jumlah pemain asing yang boleh digunakan setiap klub, PSSI masih menerapkan kuota 3+1, perinciannya minimal satu pemain asing harus berasal dari Asia.

“Kalau ada dua atau tiga pemain asing dari Asia justru itu tidak ada masalah,” tegas Ratu Tisha.

Piala Presiden 2019 digelar mulai 2 Maret 2019 dan akan berakhir pada 12 April 2019. Babak penyisihan grup digelar di lima kota dan kabupaten, yaitu Bandung, Bekasi, Magelang, Sleman, dan Malang.

Sumber: Bola.com