Kultur Strategis China di Laut China Selatan

Jakarta – “Barangsiapa yang berambisi menguasai dunia, dia tidak akan berhasil. Dunia ini adalah tempat yang sakral yang tidak mungkin dikuasai oleh siapapun. Orang yang melakukannya tidak akan berhasil. Bila dipaksakan juga akan gagal”. (Tao Te Ching, Bab 29)

Dinamika keamanan di kawasan khususnya terkait dengan isu Laut China Selatan menunjukkan tren yang menarik diamati. Baru-baru ini China menunjukkan sikap kooperatif di kawasan yang ditandai oleh latihan militer bersama antara China dan negara-negara ASEAN di Provinsi Guangdong, wilayah pesisir Laut China Selatan selama sepekan. Ide ini sebenarnya sudah diusulkan China pada 2015 ketika menggelar pertemuan dengan menteri pertahanan se-ASEAN. Menurut China, latihan militer bersama itu merupakan suatu confidence building measure (CBM) guna menurunkan ketegangan di kawasan.

Sikap China ini bertolak belakang dengan kebiasaannya yang ofensif dan terkesan enggan mematuhi norma-norma internasional. China begitu keras memaksakan kepentingannya, bahkan berhasil memecah-belah ASEAN sebagaimana terjadi pada saat pertemuan tingkat menteri ASEAN di Pnom Penh pada 2012 ketika organisasi regional itu gagal mencapai komunike bersama (joint communique). Momen kegagalan ASEAN ini membuat Menteri Luar Negeri Indonesia (kala itu) Marty Natalegawa frustrasi, dan menyebutnya sebagai “salah satu kegagalan terbesar dalam karier diplomatik saya” (Natalegawa, 2018: 130).

Lantas, apa yang membuat China mengubah sikapnya terhadap ASEAN? Penjelasan yang paling masuk akal adalah China berusaha “merangkul” ASEAN untuk mencegah campur tangan AS di wilayah Laut China Selatan. Selama ini China memandang kehadiran AS sebagai sumber ketidakstabilan keamanan regional. Berulangkali keduanya terlibat insiden yang meningkatkan eskalasi konflik. Seperti yang terjadi baru-baru ini ketika kapal perang AS USS Decatur yang sedang melakukan ‘operasi navigasi bebas’ dihalau kapal perang China karena dianggap mengancam kedaulatannya.

Kultur Strategis

Pendekatan kooperatif China terhadap ASEAN menunjukkan bahwa Beijing tidak selalu menggunakan cara-cara koersif untuk mewujudkan ambisinya menguasai Laut China Selatan. Selama ini sebagian besar pengamat memandang semata-mata dari agresivitas China namun jarang yang melihat sisi “lunak” kebijakan negara itu. Padahal, dalam kultur strategis China, kebijakan luar negeri diimplementasikan dengan mengkombinasikan dua pendekatan yang pada dasarnya saling bertentangan yakni penggunaan sarana militer (koersif) dan sarana kerja sama (kooperatif).

Menurut ahli hubungan internasional Universitas Harvard Alastair Ian Johnston, kultur strategis merupakan seperangkat gagasan yang mempengaruhi para pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi pertahanan guna menangkal ancaman (Johnston, 1995). Dengan kata lain, konsep ini merujuk pada sistem keyakinan dan pemahaman elite-elite politik suatu negara yang membentuk persepsi terhadap ancaman nasional. Persepsi ini sangat dipengaruhi oleh budaya dan sistem nilai yang dianut suatu masyarakat.

Dalam kasus politik luar negeri China di Laut China Selatan, salah satu gagasan yang cukup besar pengaruhnya adalah Taoisme (selain Konfusianisme). Kutipan pada pembuka tulisan ini diambil dari kitab karangan Lao Tzu Tao Te Ching (ditulis sekitar abad ke-6 sebelum Masehi). Maknanya kurang lebih sikap penolakan terhadap hegemoni kekuasaan oleh satu negara di dalam sistem internasional. Setiap ambisi menjadi untuk mendominasi sistem akan mendapatkan tantangan dari negara lain. Cara pandang ini serupa dengan gagasan keseimbangan kekuasaan (balance of power) dari negara-negara Barat.

Pendekatan kooperatif China, dengan demikian, dapat ditafsirkan sebagai bentuk upaya China untuk mengimbangi (lebih tepatnya menghalau) kekuatan AS di kawasan. China tahu bahwa sebagian negara anggota ASEAN memiliki kedekatan hubungan dengan AS, khususnya Filipina dan Vietnam. China dan Filipina pernah bersitegang gara-gara keputusan Mahkamah Arbitrase UNCLOS di Den Haag pada 2016 yang memenangkan tuntutan Filipina sekalipun kemudian kedua negara akhirnya memutuskan untuk tetap menjaga hubungan baik. Dengan Vietnam, China mendapatkan tantangan lebih berat karena pemerintah Hanoi semakin memperluas aliansi dengan rival-rival China.

Pada Maret 2017 lalu kapal induk AS USS Carl Vinson berkunjung ke Vietnam sebagai bentuk dukungan AS kepada Vietnam. Vietnam juga memperkuat kerja sama keamanan dengan Australia, India, dan Jepang.

Melihat dinamika geopolitik ini, China merasa perlu mengkooptasi negara-negara ASEAN supaya lebih dekat ke China dan menjauh dari pengaruh AS. China juga paham betul bahwa ASEAN bukanlah lawan tandingnya yang sepadan sehingga kebijakan merangkul ASEAN di sini lebih sebagai strategi meminimalisasi kecondongan ASEAN pada AS, bukan menundukkan ASEAN. Kesediaan China berkompromi dengan ASEAN soal mekanisme penyelesaian konflik atau Code of Conduct (COC) yang mencapai kesepakatan pada Agustus 2018 lalu harus dibaca sebagai manuver China dalam rangka “membeli” kepercayaan ASEAN.

Kesepakatan itu bisa jadi bukan tujuan utama China. Sekali lagi kepentingan China di Laut China Selatan hanya satu, yaitu menjadikan kawasan sengketa itu wilayah kedaulatannya. Sesuai dengan filosofi Taoisme Yin dan Yang, strategi kooperatif itu barangkali hanya pelengkap dari strategi koersif China membangun pangkalan militer di Spratly. Baik sarana militer dan kerja sama harus diimplementasikan secara seimbang, bukan saling meniadakan. Kekuatan militer dan kerja sama adalah dua instrumen untuk mencapai tujuan yang sama.

Peran Indonesia

Sebagai primus inter pares di kawasan, Indonesia harus hati-hati melihat perubahan sikap China tersebut. Mengingat kultur strategis China yang memandang bahwa kerja sama merupakan salah satu instrumen kepentingan nasional dan bukan untuk mencapai kepentingan bersama, Indonesia perlu mengembangkan strategi kebijakan luar negeri yang lebih aktif, adaptif, dan transformatif.

Pertama, Indonesia harus segera memulihkan reputasinya sebagai “honest broker” di kawasan. Dunia internasional sejak lama menaruh kepercayaan yang tinggi kepada Indonesia sebagai juru damai, penengah, dan agenda-setter di banyak forum multilateral. Kepercayaan itu kini terkesan memudar karena karakter kebijakan luar negeri Presiden Jokowi yang lebih memprioritaskan pada pendekatan bilateralisme alih-alih multilateralisme.

Pemerintah mungkin akan menepis anggapan itu, dan itu sah-sah saja. Namun, fakta-fakta menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia di forum-forum multilateral hanyalah cara untuk menjajaki pertemuan-pertemuan bilateral dengan negara mitra.

Kedua, kebijakan luar negeri Indonesia harus adaptif menyikapi dinamika isu Laut China Selatan. Jika selama ini Indonesia memandang kebijakan China hanya dilandasi oleh kalkulasi untung-rugi, perlu cara pandang berbeda untuk memahami karakter kebijakan luar negeri China terutama di kawasan. Para pembuat kebijakan perlu menyadari bahwa persoalan Laut China Selatan bukan semata soal kepentingan nasional negara kuat, melainkan melibatkan faktor-faktor budaya yang berakar dari sejarah. Konsekuensinya, penyelesaian konflik ini tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan rasionalistik-mekanistik seperti dialog di level regional.

Pemerintah perlu melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah untuk melakukan diplomasi track-II yang lebih informal dengan mengedepankan sarana-sarana non-politis. Pendekatan budaya barangkali bisa menjadi instrumen diplomatik alternatif dari yang sudah ada.

Ketiga, Indonesia perlu memainkan peran kepemimpinan transformatif dengan merangkul negara-negara lain untuk mencapai pemahaman bersama. Melibatkan negara-negara rising power seperti Rusia dan India penting untuk mengurangi dominasi China dan AS di kawasan. Gagasan ini sejalan dengan doktrin ‘keseimbangan dinamis’ (dynamic equilibrium) yang digagas Marty Natalegawa bahwa negara-negara kuat tidak diperkenankan mendominasi, melainkan harus patuh pada norma-norma yang telah disepakati bersama.

Selain itu, prinsip kolaborasi lebih dikedepankan ketimbang menonjolkan rivalitas. Di sinilah kapasitas diplomasi Indonesia akan diuji, sejauh mana mampu mengkooptasi negara-negara kuat untuk saling berkolaborasi mengesampingkan ego masing-masing.

Mohamad Rosyidin dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro

(mmu/mmu)

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *