HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Najwa Shihab Calon Moderator Debat, Sandi: Mereka Jurnalis Independen

Karawang – Nama jurnalis Najwa Shihab dan Tommy Tjokro menjadi calon moderator untuk debat kedua Pilpres 2019 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Cawapres Sandiaga Uno menilai Nana, sapaan akrab Najwa, merupakan jurnalis independen.

“Nana sama Tommy kenal dengan baik. Mereka jurnalis yang independen,” kata Sandiaga di Desa Gintung Kerta, Klari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019).

Meski demikian, Sandiaga mengatakan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN)-lah yang bisa melihat rekam jejak keduanya sebagai moderator debat. Pihaknya akan mengikuti keputusan final KPU.
“Tapi mungkin tim BPN yang lebih kompeten melihat rekam jejaknya. Saya ikut saja keputusan KPU seperti apa,” kata Sandi.

Ketua KPU Arief Budiman membenarkan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi alternatif moderator di debat capres-cawapres putaran kedua. Nama keduanya diusulkan oleh televisi penyelenggara.

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua agar waktu debat lebih efisien.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Munculnya nama Najwa menuai penolakan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses pasangan nomor urut 02 itu menilai Najwa tidak netral dan meminta KPU mencari figur presenter lainnya.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade.

Debat kedua akan dilaksanakan pada 17 Februari 2019. Tema yang diangkat adalah energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur. Debat akan berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta.
(idn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pro Kontra Pencalonan Najwa Shihab Jadi Moderator Debat

JakartaNajwa Shihab menjadi salah satu nama calon moderator yang muncul untuk memandu debat kedua Pilpres 2019. Meski belum resmi diputuskan KPU, munculnya nama Najwa Shihab menuai pro dan kontra.

Soal Najwa Shihab menjadi salah satu alternatif moderator di debat pada 17 Februari nanti dibenarkan oleh Arief Budiman. Selain Najwa, nama Tommy Tjokro juga menjadi salah satu kandidat moderator debat kedua pilpres.

“Ya diusulkan oleh TV (Tommy Tjokro dan Najwa Shihab),” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief.

Munculnya nama Najwa menuai penolakan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses pasangan nomor urut 02 itu menilai Najwa tidak netral dan meminta KPU mencari figur presenter lainnya.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin pun memberikan pembelaan untuk Najwa. Menurut juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, Najwa merupakan presenter yang teruji kapasitasnya dalam memandu debat-debat politik di media televisi.

“Kami percaya dengan Mbak Nana bahwa beliau akan profesional dalam memandu debat. Lihat saja dalam acara-acara talkshow di televisi, Mata Najwa, sangat proporsional dalam memberikan kesempatan kepada kedua kubu,” kata Ace.

Mendapat penolakan dari BPN Prabowo-Sandiaga, Najwa Shihab akhirnya buka suara. Ia menegaskan dirinya menjunjung independensi sebagai jurnalis. Ia kemudian mengingatkan soal penampilannya dalam program debat cagub Pilgub DKI 2017, yang diadakan talkshow-nya dulu, Mata Najwa.

“Sebagai host memang kritis pada semua tokoh, tetapi selalu menjaga independensi. Kalau teman-teman semua masih ingat, saat Pilgub DKI, yang dikatakan juga bahwa saya tidak netral, kedua paslon di putaran ke-2 selalu datang kalau kami undang,” tegas Najwa.

Menurutnya, cagub DKI di putaran kedua, Anies Baswedan dan Basuki T Purnama (Ahok), juga bersedia melakukan debat yang berbeda dengan yang diadakan KPU. Format debat yang dimaksud Najwa adalah dialog interaktif dan dinamis.

“Mereka berdua merasakan bahwa sepanjang debat kita menjunjung tinggi objektivitas. Silakan cek ulang saja soal ini,” ucapnya.

Pro Kontra Pencalonan Najwa Shihab Jadi Moderator DebatFoto: Ira Koesno jadi salah satu moderator dalam debat perdana. (Rengga Sancaya/detikcom).

Najwa juga mengingatkan soal tokoh-tokoh di kubu Prabowo-Sandiaga yang juga bersedia datang ke acaranya. Seperti ketika Anies dan Sandiaga saat terpilih sebagai Gubernur-Wagub DKI.

“Saat Mas Anies dan Mas Sandi sudah terpilih, keduanya tampil pertama di acara saya. Setelah itu pun, beberapa kali keduanya kerap hadir di Mata Najwa. Begitu pula dengan Pak Djarot (eks Gubernur DKI) ketika baru berhenti jadi gubernur, bersedia diundang datang ke Catatan Najwa,” sebut Najwa.

“Kepada semua pihak, saya akan terus menjunjung tinggi independensi,” lanjutnya.

Anies ikut angkat bicara soal profesionalitas Najwa. Menurut dia, Najwa tetap menunjukkan netralitasnya saat memandu acara.

“Kalau dari sisi format, yang dikerjakan di Mata Najwa itu format yang paling baik. Secara interaktif, paling interaktif, ya. Setiap kali ada jawaban, ada kesempatan untuk mengelaborasi bisa ditanya lagi, bisa dipertanyakan lebih jauh,” kata Anies.

“Kalau independensi, kalau pengalaman kemarin di pilkada sih netral-netral aja. Ya memang Mata Najwa itu memang selalu tajam kalau tanya. Artinya siapapun yang jadi tamu di situ merasakan (netral). Tapi itu kalau ketika talkshow,” sambungnya.

Belakangan, BPN Prabowo-Sandiaga meluruskan isu mengenai penolakan kepada Najwa. Menurut Wakil Ketua BPN, Priyo Budi Santoso pihaknya belum memutuskan apakah akan menerima atau menolak Najwa sebagai moderator debat pilpres.

“Harus sedikit perlu diluruskan bahwa BPN Prabowo-Sandi belum dalam posisi menolak siapa pun moderator, termasuk Najwa Shihab karena Najwa memang termasuk salah satu host TV yang sangat moncer dan sampai hari ini, KPU belum secara resmi mengajukan nama-nama,” ungkap Priyo.

Sementara itu Ma’ruf Amin menyatakan persetujuannya apabila debat kedua dipandu oleh Najwa.

“Kalau kita sih setuju saja (Najwa Shihab). Kan yang penting itu, ya artinya lurus, tidak berpihak, netral, jadi siapa saja bukan masalah buat kami,” sebut Ma’ruf.

KPU lalu menegaskan, nama Najwa belum resmi diputuskan menjadi moderator debat. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, nama Najwa muncul baru sebagai usulan dari tv penyelenggara debat kedua nanti.

“Yang menominasikan Mbak Nana (Najwa Shihab) bukan KPU, tapi TV penyelenggara,” jelas Wahyu.

Selain Najwa, ada nama Tommy Tjokro, yang juga ditolak Prabowo-Sandiaga. Stasiun TV penyelenggara debat kedua memang sudah ditentukan KPU, yaitu RCTI, GTV, MNC TV, dan iNews TV. Setelah mendapat usulan itu, Wahyu mengaku menawarkannya kepada kedua kubu.

Wahyu pun menyebut KPU masih memiliki daftar calon moderator lain. Nama-nama itu disebut Wahyu berasal dari berbagai media.

“Tapi kita udah punya daftar soal calon-calon moderator, yang semuanya kelima debat dari insan media,” tuturnya.
(elz/rna)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Borong Sabun Cuci Rp 2 Miliar, Pramono Anung: Itu Dana Tim Kampanye

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbelanja sabun cuci piring dan baju senilai Rp 2 miliar saat berada di Garut, Jawa Barat. Dana yang dipakai untuk membeli sabun dipertanyakan kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, dana yang dipakai capres petahana itu berasal dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Jadi dana yang digunakan untuk membeli sabun sejumlah 100 ribu sabun. (Harga) per sabunnya Rp 20 ribu, totalnya Rp 2 miliar itu adalah dana dari TKN,” jelas Pramono di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Pramono yang merupakan Anggota Dewan Pengarah TKN itu menjelaskan, Jokowi memborong sabun tersebut dengan tujuan untuk mengangkat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut dia, sabun cuci itu nantinya akan dikelola oleh TKN untuk dibagikan.

“Pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi sebagai Presiden kemudian membeli (sabun cuci) itu? Karena beliau memang berkeinginan mengangkat UMKM. Nah sabun tadi tentunya setelah dibeli menjadi otoritas dari TKN,” kata dia.

“Jadi pertanyaannya siapa yang membeli? TKN. Nanti akan dimasukkan dalam laporan secara terbuka oleh TKN,” sambung Pramono.

Sementara, itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kritikan yang kerap dialamatkan kepada Jokowi sebagai calon presiden petahana hal wajar. Sebab, kontestasi demokrasi memang selalu diwarnai adu kritik.

“Pemilu itu hidup dengan kritik. Kalau kampanye tidak ada kritik, itu bukan masa pemilu. Ya kritik-kritik, dijawab-dijawab,” kata JK.

2 dari 3 halaman

Beli Sabun

Presiden Jokowi berbelanja sabun cuci senilai Rp 2 miliar. Hal tersebut menjadi berkah bagi Kelompok Usaha Bersama Padawangi Binaan Program Keluarga Harapan atau KUBE PKH di Banjarwangi, Garut, Jawa Barat.  

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV,  Minggu 20 Januari 2019, penjual sabun cuci Elia Liawati kaget saat dagangannya diborong Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana.

Jokowi membeli 100 ribu botol sabun yang bisa digunakan untuk mencuci piring dan baju. Total uang yang dibayarkan Presiden Jokowi mencapai Rp 2 miliar.  

Awalnya Presiden Jokowi hanya bertanya berapa harga satu botol sabun cuci dalam kemasan berisi satu liter. Eli menjawab harganya Rp 20 ribu per botol.  

Ia sama sekali tak menyangka, Presiden Jokowi lantas memborongnya. Uang panjer sebesar Rp 10 juta diberikan sebagai tanda jadi. Eli pun menyanggupi pesanan Presiden Jokowi rampung di akhir Februari 2019.  

Uang Rp 2 miliar hasil penjualan sabun rencananya akan digunakan Eli untuk mengembangkan usaha dan anggota KUBE PKH lainnya. Eli juga akan mewujudkan ungkapan syukur dengan memberangkatkan kedua orangtuanya umrah ke Tanah Suci.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ditolak BPN, Najwa Singgung Debat Anies-Ahok di Talkshownya

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak setuju bila Najwa Shihab yang menjadi moderator kedua Pilpres 2019. Diragukan independensinya, Najwa Shihab angkat bicara.

“Saya sebetulnya tidak dalam posisi menjawab apa pun karena ini bukan hajatan saya,” ujar Najwa kepada detikcom, Selasa (22/1/2019).

Nama Najwa sebagai moderator debat kedua Pilpres memang belum final. KPU mengungkap Najwa dan Tommy Tjokro baru menjadi kandidat moderator.


Najwa pun menegaskan dirinya tegak menjunjung independensi sebagai jurnalis. Ia kemudian mengingatkan soal penampilannya di program debat cagub Pilgub DKI 2017 yang diadakan talkshownya dulu, Mata Najwa.

“Sebagai host memang kritis pada semua tokoh tetapi selalu menjaga independensi,” tegas Najwa.

“Kalau teman-teman semua masih ingat, saat pilgub DKI, yang dikatakan juga bahwa saya tidak netral, kedua paslon di putaran ke-2 selalu datang kalau kami undang,” imbuhnya.

Ditolak BPN, Najwa Singgung Debat Anies-Ahok di TalkshownyaFoto: Screenshot postingan Anies Baswedan soal Najwa Shihab. (Dok Instagram).

Menurutnya, cagub DKI di putaran kedua, Anies Baswedan dan Basuki T Purnama (Ahok) juga bersedia melakukan debat yang berbeda dengan yang diadakan KPU. Format debat yang dimaksud Najwa adalah dialog interaktif dan dinamis.

“Mereka berdua merasakan bahwa sepanjang debat kita menjunjung tinggi obyektivitas. Silakan cek ulang saja soal ini,” ucapnya.

Najwa juga mengingatkan soal tokoh-tokoh di kubu Prabowo-Sandiaga yang juga bersedia datang di acaranya. Seperti ketika Anies dan Sandiaga saat terpilih sebagai gubernur-wagub DKI.

“Saat Mas Anies dan Mas Sandi sudah terpilih, keduanya tampil pertama di acara saya. Setelah itu pun, beberapa kali keduanya kerap hadir di Mata Najwa. Begitu pula dengan Pak Djarot (eks Gubernur DKI) ketika baru berhenti jadi Gubernur, bersedia diundang datang ke Catatan Najwa,” sebut Najwa.

Sekali lagi, ia menegaskan profesionalitasnya di dunia jurnalistik.

“Kepada semua pihak, saya akan terus menjunjung tinggi independensi,” sebut Najwa.

Seperti diketahui, KPU mengungkap nama Najwa dan Tommy Tjokro sebagai calon moderator yang akan memandu jalannya debat kedua Pilpres pada 17 Februari mendatang. Belum juga diputuskan, nama Najwa sudah ditolak oleh pihak Prabowo-Sandiaga karena dianggap tidak netral.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar, seperti Najwa, terindikasi tidak netral di 2014,” ucap juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Jawab BPN Prabowo: Jangan Ragukan Profesionalitas Najwa Shihab!

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak bila Najwa Shihab dipilih KPU memandu debat kedua Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin membela Najwa, yang akrab dipanggil Nana.

“Seharusnya kubu sebelah jangan dulu meragukan soal profesionalitas Mbak Nana sebagai presenter yang selama ini teruji kapasitasnya dalam memandu debat-debat politik di media televisi,” ungkap Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

TKN meyakini Najwa Shihab mampu independen sebagai presenter. Ace juga memuji Najwa, yang tampil tegas kepada setiap narasumber, termasuk kedua kubu paslon capres-cawapres, dalam program acaranya selama ini.


“Kami percaya dengan Mbak Nana bahwa beliau akan profesional dalam memandu debat,” tegas politikus Golkar itu.

“Lihat saja dalam acara-acara talkshow di televisi, Mata Najwa, sangat proporsional dalam memberikan kesempatan kepada kedua kubu,” imbuh Ace.

TKN Jawab BPN Prabowo: Jangan Ragukan Profesionalitas Najwa Shihab!Ace Hasan Syadzily (Zunita Putri/detikcom)

Seperti diketahui, KPU menyebut dua nama presenter sebagai kandidat moderator debat pilpres kedua yang akan digelar pada 17 Februari 2019. Selain Najwa, nama Tommy Tjokro masuk nominasi untuk memandu jalannya debat.

BPN Prabowo-Sandiaga menolak nama Najwa. Alasannya, Najwa dinilai berpihak kepada salah satu pasangan calon.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar, seperti Najwa, terindikasi tidak netral di 2014,” ucap juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade.

KPU masih mempertimbangkan dan akan membahas siapa yang nantinya dipilih sebagai moderator debat kedua. Ketua KPU Arief Budiman mengusulkan, untuk debat kedua, hanya satu moderator.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief.

Simak Juga ‘Kunci Jadi Perempuan Sukses Menurut Najwa Shihab’:

[Gambas:Video 20detik]


TKN Jawab BPN Prabowo: Jangan Ragukan Profesionalitas Najwa Shihab!

(elz/tor) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Keliling Jatim, Sandiaga Sebut Pilpres 2019 Mirip Pilkada DKI 2017

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno selama tiga hari ini telah menghabiskan waktunya untuk mengunjungi sejumlah titik di tiga daerah yaitu Surabaya, Madura dan Sidoarjo.

Pada titik terakhir, Sandiaga menghadiri rapat koordinasi pembekalan pimpinan organisasi relawan Prabowo-Sandi seJawa Timur bersama SandiagaUno di Juanda Sidoarjo, Jawa Timur.

Dihadapan ratusan pendukungnya, Sandiaga menyampaikan bahwa dinamika pilpres kali ini hampir sama dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, yang pada ujungnya mengalahkan petahana.

“Survei yang tidak digoreng-goreng menunjukkan bahwa kita terus naik, sementara kubu sebelah, tidak usah kita sebutkan, tapi yang jelas kita naik. Menunjukkan bahwa ini mirip-mirip Pilgub DKI Jakarta,” tutur Sandiaga, Senin (21/1/2019) petang.

Sandiaga mengatakan, tren kemenangan mulai terlihat seperti di Pilkada DKI. Dia optimistis di Jawa Timur Prabowo-Sandiaga menang. Menurutnya, siapa yang mampu memenangkan suara di Jatim maka secara nasional akan menang.

“Yang bekerja ini seluruh sinergi dan isu utamanya adalah ekonomi,” ucap Sandiaga.

Ketua Sahabat Relawan Prabowo-Sandi Jawa Timur, Fauzi Mahendra menambahkan, rapat koordinasi relawan se-Jatim dilakukan sebagai penguatan gerakan untuk memenangkan suara saat pemungutan suara nanti.

“Harapan dari agenda Bang Sandi bagaimana mengatur door to door satu-satu ke relawan,” kata Fauzi.

Fauzi menegaskan bahwa tujuan dari rakor ini adalah mengatur strategi dan sinergitas para pimpinan relawan agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Sedikitnya 2,1 juta relawan terkoordinasi di Jatim untuk memenangkan Prabowo-Sandi.

“Karena yang jalan memang relawan dari emak-emak pasar, dan kedua anak muda milenial, yang mampu mendongkrak suara. Ketiga, karena Bang Sandi setiap kunjungan targetnya sepuluh titik,” ujar dia.

2 dari 3 halaman

Keluhan Petani Garam

Sementara, saat kunjungannya ke Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Sandiaga mendapat keluhan dari para petani garam. Mulai dari soal harga, infrastruktur hingga impor garam.

“Baru pertama kali ini calon wakil presiden menyambangi petani garam yang sangat butuh perhatian pemerintah. Kami minta jika bapak nanti terpilih segera stop impor garam dari Australia dan India,” kata Ketua Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (APGASI) Syaiful Rahman, Senin 21 Januari 2018.

Satu persatu petani mencurahkan keinginan untuk lebih sejahtera mengais rezeki dari menjadi petani garam.

“Dari tahun ke tahun nasib petani garam semakin memprihatinkan. Maka nanti bapak Sandiaga terpilih, mohon perhatikan petani garam,” jelasnya.

Oleh karena itu, apabila Sandiaga nanti terpilih sebagai wakil presiden diharapkan memilih menteri yang berpihak kepada petani garam. Supaya nasib petani garam menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, kebutuhan infrastruktur untuk petani garam memang perlu dipenuhi, seperti, irigasi dan jalan agar saat hendak mengangkut garam mobil bisa dekat tambak. Karen jika tidak ada jalan yang bisa dilintasi truk, petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar kuli angkut.

“Harga garam sudah murah, kami masih harus mengeluarkan biaya angkut. Ya tetap saja sengsara petani garam ini,” kata Ahmad Sukardi, salah seorang petani garam asal Kabupaten Sampang.

Sandiaga mengaku prihatin sekali terhadap nasib petani garam di Pulau Madura. Maka seharusnya ada solusi bagi mereka, karena 60 persen konsumsi garam di Indonesia itu dari Pulau Madura.

“Saya berkomitmen, jika nanti terplilih akan pilih menteri-menteri yang berpihak kepada rakyat. Tidak menyia-nyiakan petambak garam, seba kami dipilih oleh rakyat dan tidak akan mengkhianati rakyat,” kata Sandi.

Reporter: Mohamad Fahrul, Dian Kurniawan

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Debat Kedua Pilpres 2019 Tanpa Kisi-Kisi, Jadi Lebih Seru?

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada 17 Februari 2019. Debat yang hanya akan diikuti calon presiden itu bertema energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur

KPU pun menyatakan, format dan mekanisme debat kedua dan seterusnya akan diubah. Hal ini setelah debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 menuai sorotan, terutama karena adanya pemberian kisi-kisi pertanyaan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama. Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Salah satu format yang akan diubah dalam debat adalah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

“Termasuk durasi akan kita perbarui karena debat pertama penyampaian visi misi dan program dari kandidat hanya tiga menit. Ini dirasa kurang sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” sebut Wahyu.

Format yang akan diubah selanjutnya ialah teknis panggung. Debat dinilai terlalu gaduh sehingga mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat.

Lalu bagaimana reaksi kubu Jokowi dan Prabowo mengenai perubahan mekanisme debat?

PDIP yang mengusung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan peniadaan kisi-kisi.

“Tema debat itu sendiri kan pada dasarnya sebagai sebuah pengerucutan kisi-kisi itu,” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini, tak menampik tetap ada persiapan debat nanti. Persiapan itu akan dilakukan dengan sebaik mungkin.

“Dalam rangka persiapan itu, kami menegaskan tema debat itu sudah menjadi bagian dari kisi-kisi itu sendiri. Sehingga kalau temanya terorisme, jangan bicara pangan, ketika tema HAM jangan bicara air,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima menuturkan, apa pun yang diputuskan KPU, pihaknya akan tetap menyiarkan program paslon nomor urut 01 itu.

Dia menuturkan, yang paling penting adalah durasi waktu yang lebih panjang dalam menjawab.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah KPU yang mengubah format debat kedua tanpa ada kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.

“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi kami pun siap mengikutinya. Apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu 20 Januari 2019.

Ia menyatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga juga siap menghadapi debat kedua tanpa kisi-kisi pertanyaan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pihaknya turut mendukung apabila KPU melarang kandidat capres-cawapres membawa sontekan atau tablet saat debat berlangsung.

“Agar rakyat mendapatkan jawaban dari kepala kandidat, bukan dari teks atau sontekan. Sehingga rakyat benar-benar bisa menilai kualitas masing-masing kandidat,” jelas Andre.


2 dari 4 halaman

Debat Jadi Lebih Seru?

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui debat pilpres 2019 edisi pertama tak sesuai ekspektasi. Bahkan, bisa dibilang tak seru karena peserta debat sudah lebih dahulu diberikan kisi-kisi pertanyaan.

“Ya sekali-kali kita menerima masukan dari masyarakat, bahwa memang mungkin karena diberikan kisi-kisi debat ini menjadi yang masyarakat sebut kurang seru,” ujar Ilham di Gedung Percetakan Gramedia Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Meski begitu, KPU mengatakan pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin agar jalannya debat berlangsung dengan baik. KPU berjanji akan mengikuti saran dari masyarakat untuk debat lanjutan Pilpres 2019.

“Sekali lagi kita enggak menutup mata dan kuping terkait masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan peningkatan debat,” kata dia.

Terkait dengan durasi debat lanjutan, menurut Ilham akan dibicarakan kembali dengan pihak televisi yang menyiarkan program debat Pilpres 2019. “Kita bicarakan lagi,” kata dia.

Namun demikian, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengklaim, debat perdana pilpres Kamis lalu lebih hidup dibanding pada Pilpres 2014 lalu. ‎Menurutnya, dalam debat kemarin sudah ada dialektika antarpaslon capres-cawapres.

“Dalam beberapa pencapaian, kita merasa dibandingkan dengan debat 2014 ‎yang lalu, ini lebih hidup. Ini diakui oleh banyak pihak. Karena debatnya itu di ronde awal sudah debat,” kata Wahyu di Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Kendati demikian, Wahyu mengakui masih banyak kekurangan pada debat perdana Pilpres 2019. Itu diakuinya setelah KPU melakukan evaluasi serta adanya kritik pasca-debat perdana digelar.

“Kami menyadari bahwa debat pertama belum sepenuhnya, artinya sudah ada yang terpenuhi tapi tidak sepenuhnya harapan publik itu terpenuhi,” ucapnya dikutip dari JawaPos.com.

Wahyu mengatakan, pihaknya terbuka jika ada kritikan-kritikan pada proses debat perdana. ‎Sejauh ini, pihaknya telah menerima berbagai masukan untuk nantinya dijadikan acuan pada debat kedua.

“Kami KPU akan melakukan evaluasi dan ini sudah kami lakukan setiap debat. Jadi debat pertama kita evaluasi untuk ebat kedua, debat kedua pun kita evaluasi untuk debat ketiga. ‎Demikian seterusnya,” jelasnya.

3 dari 4 halaman

Siapa Moderator dan Panelis?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Wahyu menegaskan, pemilihan moderator pada saat debat kedua pilpres 2019 bukan hak dari KPU. Namun, merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Sedangkan panelis debat capres-cawapres, yang menentukan adalah KPU. Namun demikian, panelis debat tidak sembarang pilih.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkas Wahyu.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, nama Najwa Shihab dan Tommy Tjokro dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi sebagai moderator debat. Namun, ia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“(Nana dan Tommy jadi moderator) itu diusulkan oleh tv. Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres 2019 yang kedua nanti bisa kemungkinan hanya satu saja yaitu antara Najwa atau Tommy. Alasannya, karena pada debat kedua Pilpres 2019 hanya diikuti capres.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kontroversi Jokowi Beli 100 Ribu Sabun Cuci

JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memborong 100 ribu botol sabun cuci piring senilai Rp 2 M dari pegiat UMKM di Garut, Jawa Barat. Aksi capres petahana ini menjadi kontroversi.

Jokowi bersama sang ibu negara, Iriana, memborong 100 ribu botol sabun cuci piring saat meninjau pameran giat kewirausahaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1). Sabun cuci piring yang dibeli Jokowi itu merupakan produk dari salah satu stan yang dipamerkan dalam acara tersebut.

Sabun cuci piring yang diborong Jokowi milik pengusaha lokal milik Eli Liawati. Sabunnya itu diberi label ‘Sabun Cuci Padawangi’. Eli merupakan anggota kelompok usaha PKH Padawangi dari Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi, Garut.


“Kaget saya, nggak nyangka. Alhamdulillah, senang banget. Diborong 100 ribu botol, jadi nilainya Rp 2 miliar,” kata Eli setelah dagangannya diborong Jokowi.

Sebanyak 100 ribu botol yang dipesan Jokowi itu harus sudah tersedia hingga akhir Februari nanti. Eli mengatakan uang Rp 2 miliar itu nantinya akan dia kembangkan lagi untuk usahanya itu. Saat ini, dia tidak memiliki anak buah, dia hanya mengerjakan sendiri.

“Saya baru sendiri. Baru memulai usaha dua bulan. Nanti saya punya anggota 40 orang, anggota kelompok PKH saya,” ucapnya.

Kontroversi Jokowi Beli 100 Ribu Sabun CuciFoto: Eli Liawati. (Ray Jordan/detikcom).

“Saya mau umrah, nanti bayarin orang tua juga untuk umrah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Mudah-mudahan jadi presiden lagi,” tambah Eli.

Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan dana yang digunakan Jokowi untuk membeli sabun cuci piring tersebut. Meski mengapresiasi langkah Jokowi, namun posisinya sebagai capres membuat sang petahana diduga membeli sabun dalam rangka kampanye.

“Mengenai aksi Pak Jokowi memborong 100 ribu botol sabun cuci di Garut perlu diapresiasi karena membantu UMKM. Kami Partai Gerindra mengapresiasi langkah pak Jokowi,” ungkap Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade lewat pesan singkat, Senin (21/1/2019).

“Tapi tentu kami ingin mengetahui pembelian ini apakah dengan anggaran Negara atau uang pribadi pak Jokowi? Karena aksi beli ini terkesan pak Jokowi lagi berkampanye di Jabar,” tambah jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno itu.

Andre menuding Jokowi mencoba menarik simpati dengan melakukan pembelian sabun cuci piring. Ia menyoroti soal elektabilitas Jokowi di wilayah Jawa Barat.

“Kita kan tahu Pak Jokowi masih kalah di Jabar. Sehingga Pak Jokowi terus melakukan pencitraan di Jabar seperti cukur rambut di bawah pohon,” sebut Andre.

Pernyataan Andre ditepis oleh Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding. Menurutnya, dana yang digunakan untuk membeli sabun tidak bertentangan dengan aturan. Ia juga menegaskan posisi Jokowi saat memborong sabun cuci piring bukan sebagai capres.

“Saya kira pembelian sabun tersebut pada momentum atau sifat kunjungan beliau sebagai presiden. Tentu uang yang dipakai adalah anggaran yang dibolehkan oleh UU atau peraturan. Jadi tidak ada masalah selama tidak bertentangan dengan aturan,” ungkap Karding, Senin (21/9).

Pihak Istana Kepresidenan belum menjelaskan dana yang digunakan oleh Jokowi untuk membeli sabun itu. Nantinya pesanan 100 ribu botol sabun cuci piring tersebut diperuntukkan bagi masyarakat.

“Itu dapat dibagi ke masyarakat dan lain-lain,” jelas Karding.
(elz/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Melihat Lagi Aksi Tukang Cukur Jokowi yang Disindir Kubu Prabowo

Senin 21 Januari 2019, 18:23 WIB

Foto News

ANTARA FOTO – detikNews

Jakarta detikNews – Jokowi disindir kubu Prabow karena membawa tukang cukur dari Jakarta saat cukur rambut di Garut. Seperti apa aksi tukang cukur bernama Herman itu?

Herman memangkas rambut Jokowi di pinggir Danau Situbagendit, Garut, Jawa Barat pada Sabtu (19/1/2019). Saat itu, Jokowi berpartisipasi di acara cukur massal. Herman adalah langganan Jokowi sejak masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia adalah pria asal Bantarjati, Garut. Jadi sebenarnya bisa dikatakan Herman adalah tukang cukur asgar, alias asli Garut. (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com