Bicara soal KTP, Sandiaga: Zaman Now Cukup 1 Kartu Saja

Malang – Cawapres Sandiaga Uno kembali berbicara mengenai KTP yang menurutnya bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, ataupun bantuan sosial. Selain itu, menurutnya, pemborosan anggaran untuk mencetak kartu bisa dihindari.

“Zaman now dengan satu kartu saja sudah cukup. Kita pertama melihat bahwa e-KTP memiliki fitur-fitur chip teknologi di dalamnya,” ujar Sandiaga saat kampanye di Muharto, Kedungkandang, Kota Malang, Senin (18/3/2019).

Solusi ini sebelumnya sudah disampaikan Sandiaga saat debat cawapres pada Minggu (17/3). “Kita bisa kelola dengan pendekatan big data. Dari situ bisa tahu program apa yang dibutuhkan masing-masing masyarakat. Sekarang ini sudah zamannya teknologi sangat maju,” ujar Sandiaga.
Menurut Sandiaga, Indonesia membutuhkan solusi yang lebih kekinian untuk menangani kebutuhan masyarakat. Bukan justru menambah program-program baru yang ujungnya membebani anggaran negara.
“Kita perlu solusi yang lebih kekinian. Yakni solusi zaman now cukup satu kartu saja. Dengan single identity number, bisa mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, tenaga kerja dan layanan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sandiaga.

“Itu yang menjadi fokus kita, tidak perlu menambah lagi beban negara menerbitkan kartu, anggarannya. Belum lagi kalau diproyekin atau juga birokrasi yang menyertai setiap ada program dan penerbitan kartu baru. Itu yang menjadi tekad Prabowo-Sandi untuk menyediakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, terutama juga lapangan pekerjaan,” beber Sandiaga. <!–

–>
(bdh/dkp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KTP Sandi Lawan Kartu Sakti Maruf

Jakarta – Cawapres Ma’ruf Amin berulangkali mempromosikan gagasannya dan capres petahana, Joko Widodo terkait tiga kartu sakti yakni Kartu Kuliah, Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja di panggung debat. Cawapres Sandiaga Uno merasa gagasan tersebut tidak tepat karena akan membebani keuangan negara.

“Pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara menghabiskan triliunan (rupiah). KTP elektronik kan ada chip, ada digital economy yang di belakang KTP kita. Kita akan gunakan KTP tersebut sebagai konsolidator program pemerintah. Jadi belum cukup membawa kartu tersebut ke fasilitas pemerintah untuk mendapat layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan,” ujar Sandi usai debat cawapres di lobi Hotel Sultan, Senayan, Jakart Pusat (17/3) kemarin.

Menurut Sandi, kartu e-KTP supercanggih sehingga tak perlu lagi kartu-kartu program pemerintah. Dalam debat, Sandi mengeluarkan dompet lalu mengangkat KTP-nya. Sikap Sandi langsung diikuti para pendukungnya yag berada di dalam lokasi debat.
“Kita memiliki kartu, yakni kartu tanda penduduk, kartu kita sudah canggih, ini memiliki teknologi dengan big data, single identity number. Semua fasilitas ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, semua ada di sini. PKH kita tambah PKH Plus di dalam program yang hanya membutuhkan KTP ini,” pamer Sandi dalam debat.
Sebelumnya, Ma’ruf Amin mengatakan akan ada 3 ‘kartu sakti’ jika dirinya dan Joko Widodo (Jokowi) menang di Pilpres 2019. Ma’ruf mengatakan 3 kartu ini dibuat sebagai tanda hadirnya negara.

“Kami akan keluarkan tiga kartu. Kartu Kuliah, Kartu Sembako Murah, Kartu Pra-Kerja. Ini kartu yang akan kami keluarkan,” ungkap Ma’ruf dalam debat.

Bak kartu truf, Ma’ruf menggambarkan ketiga kartu ini bisa jadi solusi masyarakat dalam menghadapi masalah biaya pendidikan, kebutuhan dapur, hingga modal untuk mendapatkan kerja.
(aud/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jawab Sandiaga soal KTP, Ma’ruf Amin: Itu Belum Cukup Selesaikan Masalah

Di sisi lain, Ma’ruf menyebut jaminan kesehatan BPJS memang perlu perbaikan. Dia berkata bakal menyempurnakannya.

“Biasa kalau itu ada sedikit-sedikit harus dilakukan perbaikan. Itu yang saya maksud kita memperbesar menyempurnakan, menambah hal kurang. Tapi secara prinsip ini kerja besar visioner dan inovatif,” jelasnya.

Dalam pernyataan penutup debat cawapres, Sandiaga menyinggung kartu sakti Jokowi. Sandiaga mengeluarkan KTP miliknya. Dia menegaskan, pihaknya tak akan membebani anggaran negara dengan membuat bermacam-macam kartu.

“Keluarkan dompet, ambil satu kartu menjadi identitas kita yaitu KTP. KTP ini sudah ada chip canggih. Semua program kami ini cukup satu kartu, yaitu KTP,” tutup Sandi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Walau mengaku dirinya tak muda lagi, Ma’ruf Amin mengaku siap mengabdi untuk negara dengan menjadi wakil presiden.

Program Kerja Prabowo-Sandi, Rumah Kerja hingga KTP Sakti

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno mempertanyakan kebijakan yang dijalankan oleh Calon Presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan yang dipertanyakan tersebut mengenai dihilangkannya beberapa aturan yang menahan masuknya tenaga kerja asing.

Menurut Sandi, sangat ironi ketika saat ini banyak pengangguran di Indonesia tetapi justru pemerintah membuka peluang tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. 

Menanggapi, calon presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin yang berpasangan dengan Jokowi mengklaim bahwa jumlah tenaga kerja asing di Indonesia terkendali bahkan menurutnya jumlahnya paling rendah dibandingkan TKA yang bekerja di negara-negara lainnya.

“Tenaga kerja asing di Indonesia terkendali dengan aturan yang ada jumlahnya di bawah 0,01 persen dan itu adalah paling rendah di seluruh dunia,” kata Ma’ruf dalam debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam.

Selain itu, Ma’ruf juga menegaskan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh tenaga kerja dalam negeri.

Menanggapi jawaban dari Ma’ruf, Sandiaga mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki konsep yang tegas dan jelas terkait keberadaan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Salah satunya dengan kewajiban menguasai bahasa Indonesia.

“Untuk tenaga kerja asing, kami memiliki konsep yang sangat jelas. Kami akan pastikan siapa pun yang bekerja di sini harus bisa berbahasa Indonesia. Seperti para tenaga kerja kita yang keluar negeri harus mengasah keterampilan,” ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, jumlah tenaga kerja asing dan lokal juga harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai lapangan kerja di Indonesia justru dikuasai oleh tenaga kerja asing.‎

“Kami pastikan juga jumlah perbandingan antar tenaga kerja asing dengan lokal terukur dengan baik, dengan memberikan aspek keadilan,” kata dia.

KTP Sandiaga vs 3 Kartu Sakti Ma’ruf Amin

JakartaMa’ruf Amin dan Sandiaga Uno sama-sama mengeluarkan kartu di debat cawapres malam ini. Tapi ada perbedaan kartu yang dikeluarkan, seperti apa?

Ma’ruf Amin terlebih dahulu mengeluarkan 3 kartu sakti saat memaparkan visi-misinya.”Kami akan keluarkan tiga kartu. Kartu kuliah, kartu sembako murah, kartu pra-kerja, ini kartu yang akan kami keluarkan,” ungkap Ma’ruf dalam debat Cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Tiga kartu tersebut menurutnya dapat digunakan untuk berkuliah, berbelanja kebutuhan dengan murah dan modal untuk mendapatkan pekerjaan.

“Itu untuk apa? Supaya anak miskin bisa kuliah, supaya ibu-ibu bisa belanja murah, supaya ada modal untuk mendapatkan kerja,” ungkap Ma’ruf.
Nah di ujung debat Sandiaga merogoh sebuah kartu dari dompetnya. Kartu itu tak lain adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Rupanya Sandiaga ingin menjadikan KTP menjadi kartu sakti.

“Kita memiliki kartu yakni kartu tanda penduduk, kartu kita sudah canggih, ini memiliki teknologi dengan big data, single identity number. Semua fasilitas ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, semua ada di sini. PKH kita tambah PKH plus di dalam program yang hanya membutuhkan KTP ini,” pamer Sandiaga.

Simak Juga ‘Suasana Keriuhan yang Tak Terlihat di Panggung Debat’:

[Gambas:Video 20detik]



(van/fjp)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pernyataan Penutup Debat Sandiaga Uno: Tak Perlu Banyak Kartu, Cukup Satu KTP

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan, Indonesia adalah negeri yang kaya raya dari sisi sumber daya alam. Dari sisi sumber daya manusia juga hebat-hebat. Tapi, ada masalah karena lapangan kerja sulit didapat.

“Anak muda tak dapat pekerjaan, emak-emak mengeluhkan biaya hidup sehari-hari. Prabowo-Sandi akan fokus menyelesaikan masalah rakyat,” ujar Sandiaga Uno dalam pernyataan penutupnya di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam.

Menurut dia, Prabowo-Sandi akan menghadirkan solusi yang diharapkan rakyat agar bisa mendapatkan pekerjaan. Salah satunya dengan program yang sudah digagas.

“Dalam masalah ketenagakerjaan, OK OCE dan Rumah Siap Kerja sanggup menciptakan 2 juta lapangan pekerjaan,” ujar Sandiaga Uno.

Dia mengaku lahir di dunia pendidikan, karena banyak anggota keluarganya menggeluti dunia pendidikan. Karena itu, dia akan memastikan kesejahteraan guru akan ditingkatkan.

“Kita pastikan juga sistem pendidikan yang berkualitas, membangun budi pekerti berakhlakul karimah akan jadi fokus kita. Memberikan liburan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan toleransi, kita tingkatkan toleransi untuk Indonesia yang adil makmur,” tegas Sandiaga.

Demikian pula di bidang kesehatan, Sandiaga berjanji di 200 hari pertama Prabowo-Sandiaga, masalah BPJS akan dituntaskan dan tenaga medis akan mendapatkan honor tepat waktu.

“Untuk semua layanan dari pemerintah, kita tak ingin merepotkan negara. Mari kita ambil dompet masing-masing, keluarkan satu kartu yang sudah kita miliki, yaitu KTP. Ini sudah canggih, semua layanan pendikan kesehatan bisa diberikan, PKH akan kita tambah jadi PKH plus, ini akan menjadi kartu kami,” pungkas Sandiaga Uno.

Terobosan Baru Pemkot Cirebon, Cetak KTP Hanya 5 Menit

“Misal ada yang nitip ke RW atau RT sementara yang dititipkan lebih dari satu orang. Nanti di Disdukcapil tetap diurus tapi satu per satu dan yang dikuasakan harus bolak balik ambil antrian. Kami mengedepankan azas keadilan,” kata dia.

Sementara itu, Elu mengatakan, Program Kelakon Ditonggoni baru sebatas pencetakan KTP Elektronik. Dia menjelaskan, jenis pelayanan lain masih membutuhkan tanda tangan langsung dari kepala dinas setempat.

Seperti pelayanan pindah datang atau pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru. Dia mengatakan, jenis pelayanan tersebut membutuhkan waktu hingga tiga hari.

“Belum menggunakan tanda tangan elektronik karena menunggu pa Kadis untuk tanda tangan. Estimasi waktu itu sudah kami perkirakan dan pertimbangkan ke pemohon,” ujar dia.

Untuk pelayanan pindah datang dengan pembuatan KTP Elektronik, Eli bisa sampai lima menit apabila KK baru sudah dicetak dan ditandatangani.

“Misal saat hari H pengambilan KK baru langsung saja ambil antrian KTP setelah ambil KK antri untuk cetak KTP Elektronik kemudian ditunggu 5 menit,” ujar Eli.

Saksikan video pilihan berikut ini: 

Limbah koran diubah menjadi patung berkarakter

Jalan Panjang Penghayat Kepercayaan di Cilacap Dapatkan KTP

Liputan6.com, Cilacap – Para penghayat Kepercayaan terpaksa tak mengakui keyakinan mereka secara formal. Penyebab utamanya, kolom agama di KTP mesti diisi agama tertentu.

Baru sekitar 5 tahun lalu, pemerintah mengesahkan undang-undang administrasi kependudukan yang memungkinkan penghayat kepercayaan tak mesti mencantumkan sebuah agama tertentu di KTP mereka. Tetapi, bentuknya hanya strip ( – ). Strip, bukan diartikan tak beragama atau kepercayaan. Strip, sesuai regulasi adalah pertanda bahwa pemiliknya merupakan penghayat kepercayaan.

Kini, penghayat kepercayaan bisa mencantumkan nama kelompok kepercayaannya tanpa khawatir hak-hak sipilnya hilang. Sayangnya, perubahan yang sangat cepat itu tak direspon pula dengan kilat.

Minimnya pengetahuan aturan administrasi kependudukan dan sosialisasi yang tak masif menjadi penyebab. Akibatnya, kepemilikan kartu tanda penduduk KTP penghayat kepercayaan di Cilacap terhambat. Mereka masih kesulitan untuk mendapatkan KTP yang menegaskan identitas mereka.

Pengurus Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Indonesia (MLKI) Cilacap, Sunarso mengatakan aturan itu di antaranya masih simpang siur perlu tidaknya surat keterangan dari RT/RW dalam pembuatan atau lebih tepatnya perubahan KTP penghayat kepercayaan.

2 dari 3 halaman

Syarat Permohonan

Sesuai aturan terbaru, keterangan RT/RW sudah tak diperlukan lagi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, pemohon KTP mesti berbekal surat keterangan RT/RW yang diketahui desa.

“Sebab dari aturan pemerintah, itu kan sudah tidak perlu lewat RT/RW. Itu, nuwun sewu, itu kan permasalahan baru,” ucapnya, saat dihubungi Liputan6.com, Rabu, 6 Maret 2019.

Bagi pemohon, simpang siur aturan ini cukup membingungkan. Berkas yang dibawa, dianggap tak lengkap. Sebaliknya, penghayat kepercayaan menanganggap bahwa berkasnya sudah siap diproses.

Dia mengungkapkan, masalah lainnya, petugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dindukcapil belum terbiasa dengan perubahan dari KTP strip ke KTP yang mencantumkan kepercayaan. Dengan berbagai alasan, permohonan pembuatan KTP penghayat kepercayaan ditolak.

“Bahasanya nggak bisa aplud (upload). Menurut saya ini bukan masalah sebenarnya, hanya human error,” ucapnya.

Di lain sisi, Sunarso pun mengakui sebagian besar penghayat kepercayaan masih buta soal tata cara pengajuan KTP khusus penghayat kepercayaan ini. Banyak di antara mereka yang tidak berbekal surat pernyataan saat ingin mengubah agama tertentu ke kepercayaan.

Padahal, salah satu syarat permohonan KTP adalah lampiran surat pernyataan, yang dilengkapi dengan rekomendasi dari paguyuban atau kelompok penghayat kepercayaan yang telah diakui, setidaknya hingga tingkat kabupaten.

“Itu masing-masing blankonya. Kemudian, harus membuat kepercayaan, itu begitu. Nah itu, orang awam yang belum paham,” dia menjelaskan.

Simak video pilihan berikut:

3 dari 3 halaman

Solusi

Sunarso mengungkapkan, pekan lalu MLKI telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Cilacap untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul ini.

MLKI meminta agar setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dindukcapil mensosialisasikan aturan baru ini. Sebaliknya, MLKI juga terus mensosialisasikan aturan baru KTP penghayat kepercayaan lewat kelompok atau paguyuban yang tergabung di MLKI Cilacap.

“Kita kan ada rutinan tiap Jumat Kliwon. Di situ terus kita sosialisasikan agar informasinya disebar ke masing-masing paguyuban,” dia menjelaskan.

Sunarso menambahkan, berdasar pendataan tahun 2010, jumlah penghayat kepercayaan di Cilacap berjumlah sekitar 100 ribu orang. Mereka tergabung dalam 29 paguyuban atau kelompok kepercayaan yang sudah terdaftar di Kesbangpol Cilacap.

Ia belum bisa memastikan berapa orang yang telah mengajukan permohonan KTP penghayat kepercayaan. Sebab, MLKI baru akan mendata pada Senin, 11 Maret mendatang.

Saat itu, perwakilan seluruh paguyuban penghayat kepercayaan Cilacap hadir. MLKI akan mendata sekaligus mensosialisasikan hasil pertemuan atau audiensi dengan Dindukcapil Cilacap.

Sunarso menambahkan, berdasar pendataan tahun 2010, jumlah penghayat kepercayaan di Cilacap sekitar 100 ribu orang. Mereka tergabung dalam 29 paguyuban atau kelompok kepercayaan yang sudah terdaftar di Kesbangpol Cilacap.

Gara-gara Nomor KTP Direktur Chen Tertukar

Chen pun akhirnya dipaksa sore hari itu juga harus datang ke Kantor Disnakertrans. Dia akhirnya datang membawa dokumen-dokumen ketenagakerjaan ditemani seorang warga negara China bernama A Wei. A Wei sudah lama di Indonesia dan menetap di Surabaya, Jawa Timur. Ia juga memiliki peternakan ayam petelur di Cianjur dengan bendera perusahaan PT Saudara Makmur.

Rupanya, setelah dicek, IMTA yang dimiliki Chen berlaku di perusahaan A Wei. Di PT Saudara Makmur itu pula, Chen punya jabatan sebagai direktur keuangan. “Iya benar, Pak, dia direktur keuangan saya,” kata A Wei seperti ditirukan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Cianjur, Ricky Ardi Hikmat, saat pertemuan di kantor Disnakertrans, itu.

Yang mengejutkan juga, saat Chen menyerahkan akta perusahaan peternakan di Cibokor, Chen bukanlah tenaga kerja, melainkan pemilik peternakan. Jabatannya direktur utama  PT Indah Tunggal Alami, yang membuka peternakan itu sejak 2017. Di bawah Chen, ada beberapa direktur yang semuanya warga negara China. Chen pemilik saham mayoritas di perusahaan tersebut.

“Ternyata dia itu direktur utama sekaligus pemegang saham. Dia sih pegang IMTA, tapi bukan di posisi perusahaan yang sedang kita lakukan pembinaan. Jadi dia itu menunjukkan IMTA, tapi IMTA di perusahaan lain (PT Saudara Makmur). Sama, peternakan juga, tapi beda perusahaan,” ujar Ricky.

Dari hasil pemeriksaan, kata Ricky, dokumen berupa IMTA itu tidak ada masalah karena semua dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan. IMTA milik Chen juga masih berlaku. Hanya sempat terjadi miskomunikasi saja lantaran Chen tidak lancar Bahasa Indonesia sehingga dilakukan klarifikasi. “Makanya kita bingung kok yang ramai malah urusan e-KTP. Dan banyak yang mempertanyakan soal e-KTP Chen ke kami,” jelas Ricky.

Warganet memang ramai mengecek NIK e-KTP milik Chen di sistem Komisi Pemilihan Umum. Nah, ternyata NIK tersebut muncul atas nama Bahar, warga Kelurahan Sayang, Cianjur. Bahar, 47 tahun, yang kesehariannya berdagang bakso keliling, pun bingung namanya muncul di aplikasi KPU dengan NIK milik WNA. “Saya tinggal di sini sejak 1996, tidak ada masalah soal NIK. Baru kali ini saja ada perbedaan. Baru tahu setelah dikabari ketua RT pagi tadi,” begitu kata Bahar, Selasa, 26 Februari 2019.

Bahar bilang selama ini tak ada kendala dalam partisipasi pencoblosan pemilu. Namun, untuk tahun ini, dia sedikit heran karena mendadak NIK-nya berubah di DPT. “Katanya jadi nama China, ya, saya nggak tahu apa-apa. Sebelumnya, nyoblos Pilgub (Jawa Barat) juga nggak ada masalah. Baru kali ini saja tiba-tiba ramai, katanya NIK-nya dipakai orang asing,” ujar Bahar.

Hak Politik Eni Saragih Dicabut Hakim Selama 3 Tahun

Jakarta – Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Eni Maulani Saragih yaitu pencabutan hak politik selama 3 tahun. Mantan anggota DPR itu sebelumnya divonis hukuman pidana penjara tahun selama 6 tahun karena terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pokok pidana,” kata hakim ketua Yanto saat amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eni Saragih bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Uang suap dimaksudkan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, untuk menggarap proyek itu.

Uang suap yang diterima Eni untuk kepentingan Partai Golkar melaksanakan munaslub. Ketika itu, Eni diminta Plt Ketum Idrus Marham meminta uang USD 2,5 juta dari Kotjo. Novanto selaku Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR saat itu terjerat kasus proyek e-KTP dan digantikan Idrus Marham selaku Sekjen Golkar.

Eni juga menerima uang Rp 2 miliar dan Rp 500 juta dari Kotjo untuk keperluan Pilkada Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq.

Selain itu, jaksa menyakini Eni bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.

Seluruh uang gratifikasi yang diterima Eni digunakan membiayai kegiatan pilkada suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq, serta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dalam Pilkada Kabupaten Temanggung itu, Khadziq berpasangan dengan Heri Wibowo sebagai calon wakil bupati yang diusung Partai Golkar. Pada akhirnya, mereka memenangi pilkada dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
(fai/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>