Orator di PN Bandung: Kami Tidak Rela Habib Bahar Dipenjara

Bandung – Massa Pecinta Habib Bahar bin Smith bertahan di depan Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Mereka terus menyuarakan dukungan terhadap proses peradilan yang dijalani Bahar.

Massa didominasi pemuda ini menyuarakan dukungan untuk Bahar yang menjalani sidang perdana dugaan penganiayaan di PN Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/2/2019).

Nyanyian dan orasi terus digelorakan perwakilan massa. Mereka menyatakan perlawanan terhadap upaya kriminalisasi terhadap Bahar.
“Kami tidak ikhlas adanya kriminalisasi ulama. Kami tidak rela Habib Bahar dipenjara. Kalau sampai dipenjara, siapkan penjara juga untuk kami juga,” teriak salah seorang orator.

Mereka menyesalkan kriminalisasi yang terjadi kepada para ulama termasuk Bahar. “Rezim saat ini tidak suka dengan ulama, betul?” teriak orator.

“Kami tidak akan mundur selangkah pun. Kami akan terus mengawal proses hukum ini,” ucap orator.

Bahar sudah hadir di Pengadilan Negeri (PN) Bandung di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung. Dia datang bersama penyidik sekitar pukul 07.40 WIB. Berpakaian gamis putih dipadu peci putih, Bahar berjalan menunduk tanpa memberikan komentar.

(mud/bbn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sandiaga Dipolisikan soal Nelayan Najib, 2 Saksi Diperiksa

Karawang – Polisi menyelidiki kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks oleh Cawapres Sandiaga Uno. Saat debat pilpres pertama, Sandiaga menyatakan, ada persekusi dan kriminalisasi oleh aparat kepada Najib, seorang nelayan asal Kecamatan Cilamaya Kulon. Polisi mulai memeriksa saksi-saksi terkait kasus tersebut.

“Kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan, nanti detailnya kami sampaikan,” kata Kapolres Karawang AKBP Nuredy Irwansyah Putra, Senin (25/2/2019). Nuredy menjawab hal tersebut saat ditanya soal pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan penyebaran berita hoaks oleh Sandiaga.

Dua saksi yang diperiksa adalah Edy Sulistiyono tim sukses Muanas Alaidid, caleg PSI, dan seorang warga Cilamaya bernama Cucun Cunayah (21). Keduanya mendatangi Mapolres Karawang, Senin (25/2/2019) siang.
“Aku melihat banyak keresahan warga desa, pernyataan Pak Sandiaga sudah jadi topik pembicaraan tidak hanya di Karawang. Bahkan banyak pro kontra dan perdebatan di masyarakat Cilamaya,” kata Cucun kepada wartawan.

Edy Sulistiyono menuturkan dalam pemeriksaan yang berlangsung 1,5 jam itu, ia dicecar 6 pertanyaan oleh penyidik. “Kepada petugas, saya menceritakan kronologi saat kabar hoaks itu terjadi. Tepatnya saat Muspida Karawang membantah ada persekusi pada nelayan Najib,” tutur Edy.

Ketua Umum Cyber Indonesia Habib Muannas Alaidid berharap polisi menangani kasus ini secara profesional sesuai alat bukti yang ada. “Saya menjamin laporan ini murni masalah hukum serta dipastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun,” kata Muanas.

Sebelumnya, Muanas menemani Ahmad Rohiman, Koordinator Gusdurian Karawang melaporkan Sandiaga ke Mapolres Karawang, pada Jumat (25/1)

Muanas menyatakan mewakili Cyber Indonesia, kelompok yang dikenal kerap melaporkan sejumlah publik figur kepada polisi. Organisasi ini dihuni oleh Jack Boyd Lapian, hingga Aria Permadi alias Abu Janda.
(bbn/bbn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

F-PPP soal ‘Haram Coblos Novel Bamukmin’: Kepedean, Emang Ada yang Milih?

Jakarta – Caleg Partai Bulan Bintang (PBB) Novel Bamukmin menyerukan haram mencoblos dirinya di Pemilu 2019, karena dia telah mengundurkan diri. Fraksi PPP menilai Novel terlalu percaya diri (PD).

“Itu kepedean saja. Soal haram dan tidak itu bukan ditentukan oleh dirinya. Lagian memang sudah ada yang pasti memilih?” ujar anggota Komisi II DPR F-PPP, Achmad Baidowi, kepada wartawan, Senin (25/2/2019).

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengatakan, perihal haram atau tidak bukan Novel yang menentukan. Dia pun meminta Novel untuk tak asal bicara.
“Soal haram mengharamkan itu bahasa agama bukan bahasa politik jadi jangan dibuat mainan,” katanya.

Awiek juga heran dengan sikap Novel yang menyinggung soal pendukung penista agama dan kriminalisasi ulama. Dia mempertanyakan maksud pernyataan Novel itu.

“Lalu dibilang parpol pendukung penista agama dan kriminalisasi. Itu yang mana? Kalau ada figur menganiaya, menghina lalu dilaporkan dan diproses hukum itu namanya penegakan hukum bukan kriminalisasi. Yang kriminalisasi itu kalau tida ada kasus, tidak ada kejadian lalu diada-adakan. Itu yang tidak boleh,” tutur Awiek.

Sebelumnya, Novel Bamukmin menegaskan dirinya sudah mundur dari pencalegan di PBB, secara lisan. Dia menyerukan haram mencoblos namanya di Pemilu 2019.

“Saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa haram mencoblos nama saya sehingga saya yakinkan saya tidak akan menjadi sebagai anggota dewan karena saya tidak mau satu suara saya pun mereka ambil untuk mendukung kelompok pendukung penista agama dan kriminalisasi ulama. Karena satu suara saya kalau masih ada yang mencoblos nama saya sama saja saya menzolimi imam besar saya Habib Rizieq Syihab dan ulama serta habaib serta aktivis islam lainya,” kata Novel Bamukmin kepada wartawan, Minggu (24/2/2019).
(mae/zap)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Novel Bamukmin Jawab PBB soal Seruan Haram: Saya Ingin Selamatkan PBB

Jakarta – Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono berencana akan melaporkan caleg Partai Bulan Bintang (PBB) Novel Bamukmin jika terbukti melakukan kampanye hitam dengan menjelekkan citra PBB. Tak gentar, Novel pun mempersilakan Sukmo melaporkannya.

“Silahkan saja mau laporkan saya,” ujar Novel saat dihubungi, Minggu (24/2/2019).

Novel beralasan sikapnya tersebut bukan untuk menjatuhkan PBB, melainkan untuk menyelamatkan PBB dari oknum yang dinilai tidak paham dengan nilai-nilai Islam. Dia pun menjelaskan bahwa sikapnya itu lantaran PBB menjatuhkan dukungannya ke paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Karena saya justru ingin menyelamatkan PBB, satu-satunya partai Islam dari kehancuran dipegang oleh oknum-okmun yang nggak paham agama Islam itu sendiri. Sehingga, upaya oknum-oknum ini yang diduga memang sengaja ingin menenggelamkan partai islam satu satunya di Indonesia,” katanya.

Novel mengatakan mereka yang bertentangan dengannya adalah oknum yang menzalimi kader dan caleg karena telah berkoalisi dengan Jokowi-Ma’ruf. Dia merasa PBB telah membohongi dirinya yang sebelumnya telah menetapkan ke koalisi ‘Ganti Presiden’.

“Dan yang memang berhadapan dengan saya itulah oknum-oknum yang membawa partai Islam ini menjadi partai yang mendukung kelompok pendukung penista Islam, dan kriminalisasi ulama dengan oknum-oknum itulah menzalimi para kader dan calegnya,” tutur Novel.

“Bagaimana oknum-oknum tersebut mau bela rakyat, sementara calegnya dan kadernya mereka zalimi dan dikhianati, padahal mereka sudah jauh-jauh hari mensosialisasikan ganti presiden. Yang jelas, yang sebagian banyak keputusan rezim ini merugikan umat islam dan mengkhianati ulama,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sukmo meminta Novel tak GR atau merasa hebat saat menanggapi seruan haram memilih Novel di Pileg 2019. Sukmo lantas menyebut saat ini sedang mencari bukti jika Novel melakukan black campaign terhadap PBB.

“Dalam hal ini Novel harus ingat Novel itu nebeng PBB, bukan PBB nebeng Novel, jangan GR dia. Bahkan saya sedang cari alat bukti jika Novel melakukan black campaign pada PBB saya akan seret ke ranah hukum,” ujar Sukmo kepada wartawan, Minggu (24/2).
(zap/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Soal ‘Haram Coblos Novel Bamukmin’, PBB: Jangan GR!

Jakarta – Caleg Partai Bulan Bintang (PBB) Novel Bamukmin menyerukan haram mencoblos dirinya di Pemilu 2019, karena dia telah mengundurkan diri. PBB meminta Novel jangan merasa hebat alias GR.

“Seruan Novel mengharamkan memilih dirinya itu sudah merendahkan harkat martabat dirinya sendiri, apalagi argumentasi sangat lemah, saya sudah cek semua komentar di Youtube yang menyikapi dirinya mundur orang akan tetap milih PBB,” kata Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono kepada wartawan, Minggu (24/2/2019).

Sukmo mengingatkan Novel bahwa dia lah yang menumpang di PBB, bukan sebaliknya. Dia juga sedang mencari bukti jika Novel melakukan black campaign terhadap PBB.
“Dalam hal ini Novel harus ingat Novel itu nebeng PBB, bukan PBB nebeng Novel, jangan GR dia. Bahkan saya sedang cari alat bukti jika Novel melakukan black campaign pada PBB saya akan seret ke ranah hukum,” ujar Sukmo.

“Novel ini sudah berkali-kali diimbau Sekjend untuk patuh pada PBB, kalau melawan dan merusak PBB, maka akan berhadapan dengan seluruh umat Islam yang telah mempercayai PBB sebagai saluran aspirasinya,” pungkasnya.

Profil picture WA Novel Bamukmin.Profil picture WA Novel Bamukmin. Foto: Novel Bamukmin (Dok Istimewa)

Sebelumnya, Novel Bamukmin menegaskan dirinya sudah mundur dari pencalegan di PBB, secara lisan. Dia menyerukan haram mencoblos namanya di Pemilu 2019.

“Saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa haram mencoblos nama saya sehingga saya yakinkan saya tidak akan menjadi sebagai anggota dewan karena saya tidak mau satu suara saya pun mereka ambil untuk mendukung kelompok pendukung penista agama dan kriminalisasi ulama. Karena satu suara saya kalau masih ada yang mencoblos nama saya sama saja saya menzolimi imam besar saya Habib Rizieq Syihab dan ulama serta habaib serta aktivis islam lainya,” kata Novel Bamukmin kepada wartawan, Minggu (24/2/2019).

Novel bahkan memasang seruan agar dirinya tak dipilih di profil picture WA-nya. Dia menegaskan tak ingin memberi keuntungan bagi PBB yang kini mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“InsyaAllah sampai saat ini saya masih membela agama dan taat kepada ijtima ulama ketimbang mejadi caleg yang dipimpin oleh orang-orang munafik yang menjual agama demi kepentingan politik mungkarnya,” imbuhnya.
(tor/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Disebut Ogah Mundur dari Caleg PBB karena Rugi, Novel Bamukmin: Ngawur!

Jakarta – Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noer mengatakan Novel Bamukmin masih berstatus sebagai caleg dan rugi jika mundur dari pencalegan PBB. Merespon hal itu Novel mengaku pernyataan itu ngawur dan fitnah.

“Adapun pernyataan Sekjen PBB jelas-jelas ngawur, melakukan fitnah, dan kebohongan publik,” kata Novel, saat dikonfirmasi, Sabtu (23/2/2019).

Ia mengatakan akan melaporkan Ferry terkait pernyataannya yang dinilai fitnah itu. Novel mengatakan Ferry mengada-ngada, ia mengaku belum pernah berkomunikasi lagi dengan Ferry usai Rakornas PBB lalu.

Sementara itu, terkait pencalegannya Novel mengaku sudah menyatakan mundur secara lisan sejak Rakornas PBB 27 Januari yang menyatakan dukungan pada Capres 01. Namun pengunduran diri sebagai caleg melalui administrasi belum dilakukan lantaran khawatir disanksi KPU jika mundur setelah ditetapkan.

“Hari itu juga saya sudah resmi secara lisan berikrar bahwa saya bukan caleg dari PBB lagi. Adapun secara adminitrasi memang saya belum mengundurkan diri dari pencalegan karena menghindarkan spekulasi antara kena sanksi atau tidak dari KPU dan secara adminitrasi saya akan urus pengunduran resmi secara tertulis dari caleg PBB setelah selesai pemilu,” ungkapnya.

Novel juga merespon pernyataan Sekjen PBB yang menyebut tidak akan merekomendasikannya untuk dilantik andai menang di Pileg 2019. Menurut Novel, dia sudah memberitahukan pada pendukungnya untuk tidak ada yang mencoblos namanya.

“Saya sudah sampaikan dimana-mana bahwa haram mencoblos nama saya sehingga saya yakinkan saya tidak akan menjadi sebagai anggota dewan karena saya tidak mau satu suara saya pun mereka ambil untuk mendukung kelompok pendukung penista agama dan kriminalisasi ulama. Karena satu suara saya kalau masih ada yang mencoblos nama saya sama saja saya menzolimi imam besar saya Habib Rizieq Syihab dan ulama serta habaib serta aktivis islam lainya,” ujarnya.

“InsyaAllah sampai saat ini saya masih membela agama dan taat kepada ijtima ulama ketimbang mejadi caleg yang dipimpin oleh orang-orang munafik yang menjual agama demi kepentingan politik mungkarnya,” imbuhnya.

Novel menilai Ferry sebagai orang yang sering diduga melakukan provokasi. Selain itu dia menyayangkan sikap Ferry yang dinilainya ingin menghancurkan PBB.

“Karena saya tahu sekjen yang mantan tim pemenangan Ahok ini adalah memang sering melakukan upaya provokasi provokasi dan adu domba yang diduga. Ingin menghancurkan partai islam satu satunya ini agar tidak lolos diparlemen sehingga tidak ada partai islam di Indonesia ini. Saya sangat sayangkan kok partai islam ini Sekjen-nya orang yang gagal paham terhadap agamanya sendiri sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ‘kalau kepemimpinan di serahkan bukan kepada yang ahlinya maka tinggal tunggu kehancurannya ‘,” sambungnya.

Sebelumnya Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noer mengatakan hingga kini Novel Bamukmin masih berstatus sebagai caleg. Kepada Ferry, Novel mengaku rugi jika mundur dari pencalegan PBB.

“Yang jelas sampai sekarang Novel masih tetap caleg PBB. Belum mengundurkan diri atau membuat surat pemunduran diri belum ada. Dan dia sendiri kemarin saya minta mundur dia bilang, ‘Rugi, Bang, kalau saya mundur’,” kata Ferry di Rumah Aspirasi, Jl Proklamasi, Menteng, Jakpus, Sabtu (23/2/2019).
(yld/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Novel Baswedan: Jokowi Pasti Tahu Teror ke KPK Tak Satupun Terungkap

Jakarta – Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, kembali menyinggung keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengungkap kasus teror yang menimpa dirinya. Novel menyebut Polri hingga Jokowi melakukan sesuatu hal yang luar biasa buruk.

“Saya ingin menggambarkan apa yang dilakukan selama ini, baik oleh aparatur yang seharusnya menegakkan hukum tapi tak melakukan sampai dengan pucuk pimpinan negara yang diam dengan masalah ini, ini suatu hal yang luar biasa buruk,” kata Novel dalam diskusi bertajuk Teror dan Kriminalisasi terhadap Aparat Penegak Hukum di restoran d’Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2019).

“Beliau pastinya tahu semua serangan ke KPK tidak ada satupun yang terungkap,” imbuh mantan anggota Polri ini.

Novel mempertanyakan komitmen Jokowi mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi. Menurut dia, Jokowi terkesan diam dalam menyikapi kasus teror yang menimpa pegawai KPK.

“Saya melihat kembali dalam beberapa penyampaian beliau, beliau mendukung pemberantasan korupsi, mendukung KPK dan lain-lain. Ini kok tidak terlihat ketika banyak pegawai KPK, lebih dari lima, banyak diserang dan bahkan banyak kasus tertentu ketika kasusnya besar justru yang mengungkap itu diteror secara psikologis dan fisik, ini tidak didukung presiden,” terang Novel.

Novel menegaskan dirinya akan terus ‘bernyanyi’ di ruang publik mengenai upaya negara yang dinilainya payah dalam mengungkap kasusnya. Novel mengatakan akan berhenti ‘bernyanyi’ saat kasusnya diungkap.

“Saya katakan saya akan terus menyerang, mengatakan di forum-forum publik bahwa ini harus diungkap, tidak boleh dibiarkan,” kata Novel.

Dalam kesempatan ini, Novel juga menegaskan kembali dirinya menolak ketika dimintai tolong Polri untuk membantu mengungkap kasus teror yang dialami. Alasannya, karena dia meyakini kasusnya tak benar-benar hendak diungkap.

“Ketika saya dituntut memberikan bukti, saya menolak. Kenapa saya menolak? Bukti serangan kepada saya yang sangat terang benderang saja dihilangkan kok. Alat bukti sidik jari dalam gelas yang dipakai untuk serang saya dihilangkan. Bukti sidik jari ditempat lain dihilangkan,” tukas Novel.

“Bukti CCTV sangat jelas dan sebelumnya pernah dipakai dalam pengungkapan kasus jambret dekat rumah saya, tidak diambil. Dan bukti-bukti lain tidak diambil,” ujar dia.

Novel curiga jika bukti-bukti yang dimiliki dirinya diserahkan kepada Polri maka bukti-bukti tersebut akan dihilangkan.

“Apakah kemudian saya dengan lugunya atau dengan bodohnya memberikan bukti-bukti itu semua sekarang untuk dihilangkan secara sempurna? Saya kira tidak begitu,” ucap dia.

Alasan lain Novel menolak membantu ungkap kasusnya karena merasa Polri sendiri mempersulit pengungkapan. Padahal, diakui Novel, sedari awal penyerangan terjadi, dirinya sudah berusaha bersikap sekooperatif mungkin.

“Dari polsek, polres, polda bertanya kepada saya saat saya berbaring di UGD. (Kesaksian) itu sudah saya terangkan, semua hal yang ditanya saya jelaskan. Setelah berjalan sebulan, dua bulan, tiga bulan, saya yakin bukti-bukti penting itu sudah pada dihilangkan,” cerita Novel.

Novel menceritakan akhirnya dia memilih mengungkapkan kecurigaan dan kekecewaannya di media.

“Karena itu saya mulai berkomunikasi ke media. Bahkan ketika saya sedang sakit pun, justru malah diputar balik, saya dikatakan tidak kooperatif, tidak mau memberi keterangan, menutup-nutupi informasi. Masa korban diserang?” pungkas Novel.

Dalam kesempatan ini, Novel membuka temuan dari hasil investigasi Komnas HAM yang salah satunya menyebut adanya abuse of process dalam upaya pengungkapan teror air keras.

“Proses pengungkapan perkaranya ada abuse of process. Disebutkan kalau proses pengungkapannya ada abuse of process, tapi tim gabungan (bentukan Kapolri)-nya melibatkan penyidik dan penyelidik,” ungkap dia.

“Saya sejak awal menyampaikan sejak pertama kali tim ini dibentuk, saya tidak percaya karena tim ini tidak membuka diri atau mengambil dari orang-orang yang benar-benar ingin mengungkap ini semua. Tapi diambil dari penyidik, penyelidik dan para staf ahli Kapolri juga dimasukkan,” tutur Novel.

(aud/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Buka Tanwir Muhammadiyah, Jokowi Kembali Tepis Isu PKI dan Antek Asing

Bengkulu – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu. Dalam forum itu, Jokowi meluruskan soal dirinya yang dituding antek asing dan anggota PKI.

“Saya ingin sampaikan berkaitan dengan isu yang 4 tahun ini saya diam dan tidak jawab apa-apa. Dan mumpung Tanwir Muhammadiyah, saya akan jawab, baik mengenai isu PKI, antek asing, antek aseng, kriminalisasi ulama, dan lain-lain,” kata Jokowi di lokasi Sidang Tanwir Muhammadiyah, Halaman Rumah Dinas Gubernur Bengkulu, Jumat (15/2/2019).

Jokowi mengatakan, dirinya sudah sejak 4 tahun lalu dituding sebagai Presiden RI yang antek asing. Jokowi mengaku heran dengan tudingan itu, sebab dirinya banyak melakukan kebijakan dengan mengambil alih aset dari tangan asing kembali dikelola penuh oleh Indonesia.
“Ini saya jawab, bukan marah ya, mohon maaf. Saya pikir antek asing yang mana? Padahal kalau kita tahu di 2015 Blok Mahakam yang dikelola Jepang dan Prancis sudah kita ambil dan diserahkan 100 persen ke Pertamina. Di tahun 2018, Blok Rokan yang dikelola Chevron (Amerika Serikat) lebih dari 90 tahun kemarin sudah kita menangkan dan 100 persen diserahkan ke Pertamina. Akhir 2018, bulan Desember yang namanya Freeport sudah mayoritas kita ambil 51,2 persen, sehingga saham pengendali ada di tangan kita yang diwakili PT Inalum, yang sebelumnya 40 dikelola oleh Freeport McMoran dan kita diam tidak ada yang namanya isu antek asing,” jelas Jokowi.

Jokowi mengatakan bukan hal yang mudah untuk mengambil aset dari tangan asing ke Indonesia. Menurutnya, isu dirinya antek asing ini memang sengaja dibesarkan di tahun politik ini.

“Dan untungnya deposit minyak di Blok Rokan masih gede, di Freeport tembaga dan emasnya masih banyak. Jadi kalau kita ambil alih insyaallah tidak ada ruginya,” katanya.

Soal tudingan sebagai anggota PKI, Jokowi menilai hal itu tidak masuk akal. Dia menjelaskan, dirinya lahir tahun 1961, sementara PKI dibubarkan sekitar tahun 1965-1966.

“Jadi, umur saya saat itu masih 4 tahun. Kalau ada yang menuduh Presiden Jokowi itu PKI, berarti dulu ada PKI balita?” kata Jokowi disambut tepuk tangan peserta Tanwir Muhammadiyah.

Tak hanya dirinya, Jokowii juga mengatakan orang tua hingga kakek neneknya juga dituding sebagai anggota PKI. Untuk itu, dia meminta publik untuk mengecek di masjid terdekat baik di rumah orang tuanya, maupun rumah kakeknya soal ‘keislaman’ keluarga.

“Atau utusan dari rektor UMS bisa untuk cek, sangat mudah sekali saat ini, tidak ada yang bisa ditutupi,” katanya.

Dia juga bicara soal banyak foto di media sosial yang menggambarkan dirinya ada saat Ketua PKI DN Aidit berpidato di tahun 1955, teparnya di momen pemilu.

“Saya belum lahir, kok saya ada di dekat dia. Gambar seperti ini ribuan banyaknya. Waktu saya diberitahu anak saya, saya lihat kok ya mirip saya. Gambar seperti ini lah yang sekarang ini banyak meresahkan. Dan isu seperti ini terus digoreng jelang bulan politik,” jelasnya.

Terakhir, Jokowi bicara soal dirinya yang dituding melakukan kriminalisasi ulama. Dia menjelaskan, siapapun dan apapun jabatannya, selama melakukan permasalahan dan diputus hukuman penjara, maka itu murni persoalan hukum.

“Negara kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Kalau ada gubernur, menteri, bupati, ketua atau anggota dewan, insinyur, dokter, bermasalah dengan hukum ya pasti aparat hukum akan tindak lanjuti, siapapun. Yang namanya kriminalisasi kalau orang tidak punya masalah itu kriminalisasi, silakan datang ke saya, saya akan urus,” jelasnya.

“Tapi kalau ada masalah hukum dan harus berhadapan dengan aparat hukum karena ada masalah ya harus dijalani,” imbuh Jokowi.
(jor/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

JK Soal Slamet Ma’arif Tersangka: Bedakan Kriminalisasi dengan Masalah Hukum

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta penetapan tersangka Ketum PA 212 Slamet Ma’arif dibedakan dengan kriminalisasi. Jika harus disebut kriminalisasi, maka masalah hukum yang menjerat Slamet perlu dikaji dengan baik.

“Tentu Kita harus bedakan kriminalisasi dengan masalah hukum. Kalau ya memang, ya perlu dikaji dengan baiklah,” kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

JK mengatakan setiap pelanggar hukum memang harus ditindak dengan penegakan hukum. JK pun mengingatkan penegak hukum agar adil dalam menegakkan hukum kepada siapa saja.
“Hukum memang harus diterapkan, tetapi harus adil pada penerapannya,” ujarnya.

Sementara itu, Polri sedianya melakukan pemeriksaan terhadap Slamet pada Rabu (13/2). Namun pemeriksaan itu diundur menjadi Senin (18/2).

“Info terakhir yang kami dapat pemeriksaan pada hari Rabu nanti minta dilakukan pada Senin. Hari Senin nanti akan dimintai keterangan di Polda Jateng,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/2).

Pemintaan pengunduran jadwal pemeriksaan, menurut Dedi, diajukan pihak pengacara Slamet Ma’arif. Menurut Dedi, pemeriksaan juga akan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu.

“Proses pemeriksaan akan diverifikasi kembali sesuai dengan fakta diajukan oleh Bawaslu menyangkut masalah dan bentuk pelanggaran pemilu dilakukan,” ujar Dedi.

Slamet Ma’arif mengatakan penetapan dirinya sebagai tersangka memilukan dan memalukan hukum. Slamet menyebut dirinya kini khawatir rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dan penegak hukum.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet.

Polri menepis penilaian Slamet, dengan menegaskan semua warga negara sama di mata hukum. “Kami menjunjung persamaan, sama di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Warga negara berhak menyampaikan keberatan-keberatannya. Silakan saja (keberatan), asal tetap pada koridor hukum,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.
(nvl/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN soal Slamet Ma’arif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar

TKN soal Slamet Maarif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar Foto: Abdul Kadir Karding. (Ari Saputra/detikcom).

Jakarta – Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif merasa diperlakukan tidak adil menyusul penetapan tersangkanya dalam kasus pidana pemilu. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta Slamet dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang membelanya untuk fair.

“Di era politik ini, apapun yang terjadi, yang merugikan BPN Prabowo-Sandiaga pasti tuduhannya ke pemerintah, itu tidak fair,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Karding menegaskan, penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka bukan asal-asalan. Masalah pidana dalam pemilu pun juga sudah diatur dalam UU Pemilu dan ditagani oleh Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu).


“Itu kewenangan di Gakkumdu, ada Jaksa, Polisi dan Bawaslu. Kalau kemudian dia tersangka itu artinya ada bukti hukum yang nyata yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik , apalagi sekarang ini seluruh proses-proses itu terbuka, apalagi kalau dia tokoh publik,” kata Karding.

Menurutnya, Gakkumdu pun tak akan aneh-aneh dalam penanganan kasus pemilu. Sebab hal tersebut bisa menjadi masalah dan menyerang balik penegak hukum.

“Kita fair aja, pengadilan terbuka kok, boleh didampingi pengacara, boleh di-medsoskan. Akan dapat dibuktikan di pengadilan. Pasti mereka punya bukti yang cukup. Tidak semua apa-apa ujungnya ke pemerintah, nggak bisa. Kita menganut sistem persamaan di mata hukum dan hukum yang tidak bisa diintervensi. Pengadilan memiliki independensi yang tinggi terhadap satu kasus,” tutur anggota Komisi III DPR itu.

Karding pun menyebut tim sukses dan pendukung Prabowo-Sandiaga selalu menuduh pemerintahan Presiden Joko Widodo bila ada pihaknya yang terkena masalah. Itu menurutnya justru sikap yang tidak adil.

“Masalahnya segala sesuatu yang terjadi terhadap gengnya BPN Prabowo ini, kelompok BPN, apa-apa kalau yang salah itu tuduhannya, framingnya adalah kriminalisasi, framingnya adalah pekerjaan pemerintah, dalangnya pemerintah, saya kira itu juga tidak fair,” sebut Karding.

Politikus PKB ini mengimbau Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan para simpatisan pasangan nomor urut 02 itu, termasuk Slamet Ma’arif untuk bijaksana dalam bersikap. Bila tidak ingin terkena kasus, kata Karding, mereka diminta untuk menjaga sikap dan tutur katanya.

“Kalau tidak ingin kena masalah, jangan berbuat salah. Kita harus proporsional. Jangan mau selalu merasa benar bisa omong apa saja tidak tersentuh hukum, setelah dihukum nyalahkan Jokowi,” katanya.

Seperti diketahui, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019. Kubu Prabowo-Sandiaga membela Slamet habis-habisan.

Slamet Ma’aruf sendiri menyatakan tidak adil terhadap penetapan status tersangkanya. Polisi memastikan sudah melakukan prosedur yang semestinya. Slamet ditetapkan sebagai tersangka karena polisi sudah punya bukti kuat terkait kasus tersebut.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet kepada wartawan, Senin (11/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>