Buka Tanwir Muhammadiyah, Jokowi Kembali Tepis Isu PKI dan Antek Asing

Bengkulu – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu. Dalam forum itu, Jokowi meluruskan soal dirinya yang dituding antek asing dan anggota PKI.

“Saya ingin sampaikan berkaitan dengan isu yang 4 tahun ini saya diam dan tidak jawab apa-apa. Dan mumpung Tanwir Muhammadiyah, saya akan jawab, baik mengenai isu PKI, antek asing, antek aseng, kriminalisasi ulama, dan lain-lain,” kata Jokowi di lokasi Sidang Tanwir Muhammadiyah, Halaman Rumah Dinas Gubernur Bengkulu, Jumat (15/2/2019).

Jokowi mengatakan, dirinya sudah sejak 4 tahun lalu dituding sebagai Presiden RI yang antek asing. Jokowi mengaku heran dengan tudingan itu, sebab dirinya banyak melakukan kebijakan dengan mengambil alih aset dari tangan asing kembali dikelola penuh oleh Indonesia.
“Ini saya jawab, bukan marah ya, mohon maaf. Saya pikir antek asing yang mana? Padahal kalau kita tahu di 2015 Blok Mahakam yang dikelola Jepang dan Prancis sudah kita ambil dan diserahkan 100 persen ke Pertamina. Di tahun 2018, Blok Rokan yang dikelola Chevron (Amerika Serikat) lebih dari 90 tahun kemarin sudah kita menangkan dan 100 persen diserahkan ke Pertamina. Akhir 2018, bulan Desember yang namanya Freeport sudah mayoritas kita ambil 51,2 persen, sehingga saham pengendali ada di tangan kita yang diwakili PT Inalum, yang sebelumnya 40 dikelola oleh Freeport McMoran dan kita diam tidak ada yang namanya isu antek asing,” jelas Jokowi.

Jokowi mengatakan bukan hal yang mudah untuk mengambil aset dari tangan asing ke Indonesia. Menurutnya, isu dirinya antek asing ini memang sengaja dibesarkan di tahun politik ini.

“Dan untungnya deposit minyak di Blok Rokan masih gede, di Freeport tembaga dan emasnya masih banyak. Jadi kalau kita ambil alih insyaallah tidak ada ruginya,” katanya.

Soal tudingan sebagai anggota PKI, Jokowi menilai hal itu tidak masuk akal. Dia menjelaskan, dirinya lahir tahun 1961, sementara PKI dibubarkan sekitar tahun 1965-1966.

“Jadi, umur saya saat itu masih 4 tahun. Kalau ada yang menuduh Presiden Jokowi itu PKI, berarti dulu ada PKI balita?” kata Jokowi disambut tepuk tangan peserta Tanwir Muhammadiyah.

Tak hanya dirinya, Jokowii juga mengatakan orang tua hingga kakek neneknya juga dituding sebagai anggota PKI. Untuk itu, dia meminta publik untuk mengecek di masjid terdekat baik di rumah orang tuanya, maupun rumah kakeknya soal ‘keislaman’ keluarga.

“Atau utusan dari rektor UMS bisa untuk cek, sangat mudah sekali saat ini, tidak ada yang bisa ditutupi,” katanya.

Dia juga bicara soal banyak foto di media sosial yang menggambarkan dirinya ada saat Ketua PKI DN Aidit berpidato di tahun 1955, teparnya di momen pemilu.

“Saya belum lahir, kok saya ada di dekat dia. Gambar seperti ini ribuan banyaknya. Waktu saya diberitahu anak saya, saya lihat kok ya mirip saya. Gambar seperti ini lah yang sekarang ini banyak meresahkan. Dan isu seperti ini terus digoreng jelang bulan politik,” jelasnya.

Terakhir, Jokowi bicara soal dirinya yang dituding melakukan kriminalisasi ulama. Dia menjelaskan, siapapun dan apapun jabatannya, selama melakukan permasalahan dan diputus hukuman penjara, maka itu murni persoalan hukum.

“Negara kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Kalau ada gubernur, menteri, bupati, ketua atau anggota dewan, insinyur, dokter, bermasalah dengan hukum ya pasti aparat hukum akan tindak lanjuti, siapapun. Yang namanya kriminalisasi kalau orang tidak punya masalah itu kriminalisasi, silakan datang ke saya, saya akan urus,” jelasnya.

“Tapi kalau ada masalah hukum dan harus berhadapan dengan aparat hukum karena ada masalah ya harus dijalani,” imbuh Jokowi.
(jor/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

JK Soal Slamet Ma’arif Tersangka: Bedakan Kriminalisasi dengan Masalah Hukum

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta penetapan tersangka Ketum PA 212 Slamet Ma’arif dibedakan dengan kriminalisasi. Jika harus disebut kriminalisasi, maka masalah hukum yang menjerat Slamet perlu dikaji dengan baik.

“Tentu Kita harus bedakan kriminalisasi dengan masalah hukum. Kalau ya memang, ya perlu dikaji dengan baiklah,” kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

JK mengatakan setiap pelanggar hukum memang harus ditindak dengan penegakan hukum. JK pun mengingatkan penegak hukum agar adil dalam menegakkan hukum kepada siapa saja.
“Hukum memang harus diterapkan, tetapi harus adil pada penerapannya,” ujarnya.

Sementara itu, Polri sedianya melakukan pemeriksaan terhadap Slamet pada Rabu (13/2). Namun pemeriksaan itu diundur menjadi Senin (18/2).

“Info terakhir yang kami dapat pemeriksaan pada hari Rabu nanti minta dilakukan pada Senin. Hari Senin nanti akan dimintai keterangan di Polda Jateng,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/2).

Pemintaan pengunduran jadwal pemeriksaan, menurut Dedi, diajukan pihak pengacara Slamet Ma’arif. Menurut Dedi, pemeriksaan juga akan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu.

“Proses pemeriksaan akan diverifikasi kembali sesuai dengan fakta diajukan oleh Bawaslu menyangkut masalah dan bentuk pelanggaran pemilu dilakukan,” ujar Dedi.

Slamet Ma’arif mengatakan penetapan dirinya sebagai tersangka memilukan dan memalukan hukum. Slamet menyebut dirinya kini khawatir rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dan penegak hukum.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet.

Polri menepis penilaian Slamet, dengan menegaskan semua warga negara sama di mata hukum. “Kami menjunjung persamaan, sama di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Warga negara berhak menyampaikan keberatan-keberatannya. Silakan saja (keberatan), asal tetap pada koridor hukum,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.
(nvl/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN soal Slamet Ma’arif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar

TKN soal Slamet Maarif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar Foto: Abdul Kadir Karding. (Ari Saputra/detikcom).

Jakarta – Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif merasa diperlakukan tidak adil menyusul penetapan tersangkanya dalam kasus pidana pemilu. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta Slamet dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang membelanya untuk fair.

“Di era politik ini, apapun yang terjadi, yang merugikan BPN Prabowo-Sandiaga pasti tuduhannya ke pemerintah, itu tidak fair,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Karding menegaskan, penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka bukan asal-asalan. Masalah pidana dalam pemilu pun juga sudah diatur dalam UU Pemilu dan ditagani oleh Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu).


“Itu kewenangan di Gakkumdu, ada Jaksa, Polisi dan Bawaslu. Kalau kemudian dia tersangka itu artinya ada bukti hukum yang nyata yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik , apalagi sekarang ini seluruh proses-proses itu terbuka, apalagi kalau dia tokoh publik,” kata Karding.

Menurutnya, Gakkumdu pun tak akan aneh-aneh dalam penanganan kasus pemilu. Sebab hal tersebut bisa menjadi masalah dan menyerang balik penegak hukum.

“Kita fair aja, pengadilan terbuka kok, boleh didampingi pengacara, boleh di-medsoskan. Akan dapat dibuktikan di pengadilan. Pasti mereka punya bukti yang cukup. Tidak semua apa-apa ujungnya ke pemerintah, nggak bisa. Kita menganut sistem persamaan di mata hukum dan hukum yang tidak bisa diintervensi. Pengadilan memiliki independensi yang tinggi terhadap satu kasus,” tutur anggota Komisi III DPR itu.

Karding pun menyebut tim sukses dan pendukung Prabowo-Sandiaga selalu menuduh pemerintahan Presiden Joko Widodo bila ada pihaknya yang terkena masalah. Itu menurutnya justru sikap yang tidak adil.

“Masalahnya segala sesuatu yang terjadi terhadap gengnya BPN Prabowo ini, kelompok BPN, apa-apa kalau yang salah itu tuduhannya, framingnya adalah kriminalisasi, framingnya adalah pekerjaan pemerintah, dalangnya pemerintah, saya kira itu juga tidak fair,” sebut Karding.

Politikus PKB ini mengimbau Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan para simpatisan pasangan nomor urut 02 itu, termasuk Slamet Ma’arif untuk bijaksana dalam bersikap. Bila tidak ingin terkena kasus, kata Karding, mereka diminta untuk menjaga sikap dan tutur katanya.

“Kalau tidak ingin kena masalah, jangan berbuat salah. Kita harus proporsional. Jangan mau selalu merasa benar bisa omong apa saja tidak tersentuh hukum, setelah dihukum nyalahkan Jokowi,” katanya.

Seperti diketahui, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019. Kubu Prabowo-Sandiaga membela Slamet habis-habisan.

Slamet Ma’aruf sendiri menyatakan tidak adil terhadap penetapan status tersangkanya. Polisi memastikan sudah melakukan prosedur yang semestinya. Slamet ditetapkan sebagai tersangka karena polisi sudah punya bukti kuat terkait kasus tersebut.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet kepada wartawan, Senin (11/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Jokowi Nilai Kubu Prabowo Pakai ‘Propaganda Rusia’ untuk Cuci Otak

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin sependapat dengan guru besar FISIP UI, Prof Arbi Sanit yang menyebut ‘propaganda Rusia‘ dipakai untuk mencuci otak masyarakat kelas bawah. TKN menilai strategi itu dipakai kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Pendapat Prof Arbi Sanit tentang propaganda Rusia ini sejalan dengan analisis yang selalu saya sampaikan soal firehose of falsehood. Apa yang disampaikan Prabowo-Sandi memiliki kemiripan dengan strategi propaganda ini. Memang tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemilih kelas menengah ke bawah yang merupakan pemilih Pak Jokowi. Lihat saja karakter pemilih Pak Jokowi yang menurut survei memang sangat kuat di kalangan itu,” ujar Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Sabtu (9/2/2019) malam.

“Dengan propaganda ala Rusia, yang terus menerus diulang-ulang dapat mencuci otak mereka. Sehingga data-data objektif itu tidak dinilainya lagi,” imbuh Ketua DPP Golkar ini.
Ace menjabarkan ‘propaganda Rusia’ atau firehose of falsehood yang dipakai kubu Prabowo. Kubu Prabowo disebut memakai cara yang memancing kontroversi, menuduh lawan politik melakukan kebohongan, hingga membuat masyarakat takut.
“Coba perhatikan dengan seksama pernyataan Prabowo-Sandiaga yang memiliki kemiripan dengan ciri di atas. Selain kasus hoax Ratna Sarumpaet, juga paslon 02 mengulang-ngulang mengangkat isu kriminalisasi nelayan dan juga kepala desa yang disampaikan pada debat pertama,” papar Ace.

“Sebelumnya kita mendengarkan retorika tahun 2030 Indonesia bubar, Indonesia Punah, 99% rakyat Indonesia hidup pas-pasan, Tempe setipis ATM, Menteri Pencetak Utang, harga-harga bahan pokok melambung tinggi, chickhen rice di Singapura lebih murah daripada di Indonesia, kriminalisasi ulama, antek asing, antek aseng, Selang cuci darah di RSCM dipakai 40 orang, Hardi meninggal bunuh di Grobogan karena terlilit utang, tampang Boyolali, ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu, 7 kontainer kertas suara, dan lain-lain,” bebernya.

Sebelumnya, Arbi mengatakan propaganda ala Rusia adalah upaya mencuci otak. Arbi menjelaskan–dalam konteks Indonesia kekinian–propaganda ala Rusia bertujuan mencuci otak masyarakat kelas bawah.

“(Pernyataan kontroversial Presiden Jokowi tentang propaganda) ini kan memang ada Rusia-rusianya. Nah Rusia-rusianya itu setahu saya dulu dimulai dengan percobaan terhadap anjing. Anjing dilemparkan sesuatu, disuruh ambil, kalau diambil, dikasih makanan, diulang terus, sehingga akhirnya anjingnya hafal,” kata Arbi dalam diskusi bertajuk ‘Propaganda Rusia, Ancaman bagi Demokrasi Kita?’ di Jalan Prof Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/2).

“Intinya apa? Cuci otak. Otak rakyat, pemilih dicuci. Nah caranya ada dua, pertama ulang terus, kedua berikan substansi yang baru di luar pengetahuan masyarakat. Saya kira ini yang sedang berlangsung untuk mengisi waktu kampanye,” sambung Arbi.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(dkp/dwia)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN soal Tantangan Jokowi Ungkap Kriminalisasi Ulama: Googling Saja!

Jakarta – Presiden Joko Widodo menantang agar nama-nama ulama yang dianggap dikriminalisasi dirinya diungkap. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengatakan pembuktian itu amat mudah.

“Gampang sekali ya, di-googling saja siapa itu ulamanya (yang dikriminalisasi), sudah jadi viral beritanya,” kata juru debat BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria kepada wartawan, Jumat (8/2/2019).

Riza pun mencontohkan sejumlah kasus kriminalisasi ulama yang dinilai hanya terjadi rezim Jokowi. Salah satunya dia mencontohkan pelaporan terhadap Ustaz Tengku Zulkarnain.
“Misal ada ulama yang sampai mati dibunuh orang gila katanya, yang diperiksa untuk yang tidak penting. Ini kan terlihat sekali kok, di rezim Pak Jokowi ada kriminalisasi atau persekusi seperti itu. Ada Ustaz Abdul Somad, Tengku Zulkarnain, ya banyak sekali kalau didaftar. Dan lihat saja mana yang kami laporkan ke kepolisian,” tuturnya.
Riza mengaku setuju dengan pernyataan Jokowi yang mengatakan beda antara kriminalisasi dan proses hukum. Namun, menurut Riza, ada ketimpangan proses hukum yang nyata. Ia mengatakan banyak laporan dari pihaknya yang tak pernah diproses, sementara proses hukum terhadap oposisi terus berjalan.

“Kan justru kita lihat mana kecenderungannya, mana yang betul-betul diproses hukum dan adil. Sekarang kan faktanya banyak yang merasakan dan melihat penegakan hukum ini tumpul terhadap kelompok dan pendukung petahana, tapi tajam kepada kelompok oposisi. Kan banyak kasusnya,” ujar Riza.

Hal senada disampaikan juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. Dia meminta Jokowi instrospeksi dengan masifnya tuduhan soal kriminalisasi ulama.

“Seharusnya jangan tuntut umat dan rakyat yang introspeksi. Harusnya pemerintah yang introspeksi dong. Umat Islam ini selalu menghormati dan mendukung pemerintah. Ini kan kalau ada yang protes kan berarti ada yg salah. Jangan selalu defense. Ajak bicara dan rangkul ulama,” kata Andre.

Sebelumnya, Jokowi mengungkit soal tuduhan yang menyebutnya mengkriminalisasi ulama. Jokowi meminta pihak yang menudingnya menyebutkan nama ulama yang disebut dikriminalisasi.

Tolong disampaikan kepada saya ulamanya siapa (yang dikriminalisasi),” ujar Jokowi di hadapan muslimat Nahdlatul Ulama (NU), ulama, dan para santri Pondok Pesantren Al-Ittihad, Cianjur, Jawa Barat.

Jokowi menjelaskan, jika ada seseorang yang dilaporkan ke kepolisian, kemudian kasusnya bergulir hingga ke persidangan dan dinyatakan bersalah dan dihukum penjara, maka itu proses hukum. Namun, jika yang yang terjadi sebaliknya, itu baru kriminalisasi.

(tsa/tsa)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN: Hukum Kini Tajam ke Lawan dan Ramah ke Kawan, Prabowo Akan Benahi

Solo – Beberapa anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) tersangkut kasus hukum. Juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik pemerintah penegakan hukum di Indonesia.

“Kritik paling keras kami pada hari ini adalah penegakan hukum yang tajam kepada lawan dan ramah kepada kawan,” kata Dahnil dalam jumpa pers usai rapat internal BPN di Hotel Lorin, Karanganyar, Jumat (8/2/2019).

Apalagi menurutnya, kasus hukum yang menimpa anggota BPN sebenarnya tidak terkait tindak pidana. Dia menyebut hal tersebut sebagai kriminalisasi.

“Justru nuansanya kriminalisasi atau dicari-cari. Kami naik mobil kalau spionnya kurang benar bisa ditangkap juga,” ujar dia.
Penegakan hukum ini, kata Dahnil, nantinya akan menjadi pekerjaan rumah yang akan dituntaskan Prabowo-Sandi jika terpilih.

“Ini komitmen Prabowo-Sandi bagaimana menghadirkan hukum yang adil dan berkeadilan. Itu adalah PR yang ingin kami benahi ketika Prabowo-Sandi memerintah,” katanya.

Seperti diketahui, beberapa anggota BPN yang tersangkut kasus hukum adalah Dahnil Anzar Simanjuntak yang terkait dugaan korupsi dana kemah kebangsaan. Kemudian Ahmad Dhani yang sudah divonis hukuman 1,5 tahun terkait kasus ujaran kebencian.

Yang paling baru ialah Wakil Ketua BPN yang juga Ketua PA 212 Slamet Ma’arif. Dia diduga melakukan kampanye saat menjadi pembicara tablig akbar PA 212 di Solo.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu

(bai/sip)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Timses Jokowi Tak Heran Prabowo Unggul dalam Survei di Kalangan Pelajar

Liputan6.com, Jakarta – Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin kalah dari Prabowo-Sandi di kalangan pemilih terpelajar dalam survei LSI Denny JA. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani menilai wajar. Sebabnya, pemilih terpelajar adalah golongan yang kritis.

“Artinya SMA sudah kelas 2 kelas 3 kuliah serta yang sudah sarjana itu memang jiwa oposisi ya lebih kencang, jiwa oposisinya itu lebih banyak. Jadi kalau misalnya kalangan terpelajar itu seperti itu bukan sesuatu yang mengherankan,” kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Menurutnya, survei mana pun pada kategori ketidakpuasan kaum terpelajar terhadap pemerintahan memang tinggi termasuk di Amerika. Arsul memandang, kaum terpelajar selalu membedah calon mana yang lebih baik.

“Artinya kalau kepala pemerintahannya itu berkontestasi lagi, pasti yang namanya kalangan terpelajar itu juga punya kecenderungan untuk saya dalam tanda kutip ya ambil resiko untuk mencoba berfikir alternatif,” ucapnya.

Dari hasil Survei LSI Denny JA, pasangan Jokowi-Ma’ruf kalah tipis dari Prabowo-Sandi di kalangan pemilih terpelajar. Dari populasi pemilih terpelajar sebesar 11,5 persen, Jokowi-Ma’ruf hanya mampu meraih persentase 37,7 persen sedangkan Prabowo-Sandi mencapai 44,2 persen.

Peneliti dari LSI Denny JA, Adjie Al Faraby menjelaskan beberapa variabel elektoral Jokowi-Ma’ruf defisit di kalangan pemilih terpelajar. Salah satunya, kata Adjie, kalangan ini tidak ingin karakter negara terlalu kuat.

Adjie menuturkan, banyak kasus hukum yang menyeret kalangan terpelajar karena sikap kritis terhadap pemerintah. Hal ini kemudian dimanfaatkan oposisi dengan framing kriminalisasi.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Jokowi: Hoaks Harus Diluruskan untuk Hindari Perpecahan Bangsa

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Jokowi mengatakan, fitnah dan hoaks harus diluruskan untuk menghindari perpecahan bangsa Indonesia. 

“Saya titip betul bahwa yang namanya fitnah dan hoaks harus diluruskan agar perpecahan dan gesekan bisa kita hindari,” kata Presiden Jokowi saat silahturahim dengan kiai, habib dan ustad se-Jadetabek di Istana Negara Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Ia menyebutkan, semburan berita-berita fitnah, hoaks yang tiada henti, akhir-akhir ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga negara lain. 

Fenomena itu terjadi karena keterbukaan media sosial. Jika dulu koran bisa diedit oleh redaktur, sekarang semua warga masyarakat bisa membuat berita dan opini sendiri.  

Jokowi menyebutkan PM Malaysia kepada dirinya menyampaikan hal yang sama mengenai semburan fitnah dan hoaks. 

“Sultan Brunei juga menyampaikan hal yang sama, kemudian presiden dan PM di Eropa menyampaikan hal yang sama, juga para emir dan raja di Timteng menyampaikan hal yang sama, karena medsos tidak bisa kita hambat dan larang,” katanya dikutip dari Antara

Menurut Jokowi, yang terpenting saat ini adalah bagaimana membentengi pribadi warga dengan budi pekerti yang baik, karakter Islam yang baik, karakter keindonesiaan yang baik, tata krama yang baik, dan nilai agama yang baik. 

“Saya kira bentengnya itu, bukan dilarang atau diblok karena malah akan makin viral lagi bahasa medsosnya,” katanya. 

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu,  banyaknya peristiwa pilitik cukup merepotkan dalam upaya meredam hoaks dan fitnah. 

“Di negara kita ini terlalu banyak peristiwa politik, ada pilihan  bupati, ada pilihan  wali kota, ada pilihan gubernur, ada pilihan presiden,” katanya. 

Ia menyebutkan tidak ada di dunia ini sebanyak Indonesia peristiwa politiknya. Dulu sebelum digabung pelaksanaan pilkada, hampir setiap hari ada pemilihan kepala daerah. Namum sekarang sudah digabung sehingga agak berkurang.

“Saya hanya ingin menyampaikan  bahwa sebetulnya kalau kematangan dan kedewasaan dalam berpolitik sudah matang, yang namanya hoaks tidak masalah,” katanya. 

Problemnya, lanjutnya, masyarakat Indonesia saat ini sedang menuju kedewasaan dalam berpolitik sehingga seringkali berita fitnah sangat mengguncangkan masyarakat dan sangat mempengaruhi kenyamanan masyarakat. 

“Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan politik ya, dengan saya,” katanya. 

Di hadapan ratusan kiai dan habib, Jokowi kemudian memberi verifikasi mengenai fitnah dan hoaks yang menimpa dirinya. 

“Saya berikan contoh soal Presiden Jokowi PKI, ada lagi Presiden Jokowi antek asing, antek aseng, ada lagi Presiden Jokowi anti ulama dan melakukan kriminalisasi ulama,” katanya. 

Presiden kemudian memberikan penjelasan panjang lebar mengenai berita yang tidak benar tersebut.

“Saya blak-blakan saja,  namanya manusia kalau khilaf ya minta maaf. Kalau hendak, ya saya hampir 4,5 tahun diam dan sabar saja, namun sekarang saya perlu menjawab. Menjawab itu bukan marah ya,” katanya. 

2 dari 2 halaman

Kasus Afganistan

Presiden kemudian mencontohkan kasus di Afghanistan yang diwarnai dengan konflik antarfaksi yang tidak pernah berhenti sejak puluhan tahun lalu. 

“Kita pernah kedatangan tamu Presiden Afghanistan dan ibu negaranya. Saya pernah juga ke Kabul,” katanya. 

Menurut dia,  Indonesia ingin membantu menyatukan faksi-faksi di Afghanistan yang saat ini dalam posisi konflik. 

“Namun memang tak mudah, kami sudah melakukan sembilan kali pertemuan tertutup baik dengan faksi pemerintah, Taliban atau dengan yang di Pakistan. Semua pertemuan kami lakukan tertutup,” jelasnya.  

Menurut dia,  dalam kondisi konflik, terjadi perang, maka pertama-tama yang dirugikan adalah anak-anak dan kedua perempuan. 

“Saya ajak ulama agar bisa memberikan wejangan dan tausiyah kepada umat, kepada santri, mengingatkan masalah-masalah yang bisa timbul atau muncul,” katanya. 

Ia mengingatkan konflik sering muncul bersamaan dengan pilkada,  pileg,  pilpres,  yang harus disikapi dengan dewasa. 

“Kalau ada pemilihan, gampang saja tinggal lihat prestasi,  pengalamannya, programnya apa,  idenya apa. Silakan beda pilihan, gakpapa, tapi jangan ngomporin fitnah yang menyesatkan,” katanya. 

Ia menyebutkan dirinya selalu mengajak masyarakat dewasa dalam memilih pemimpin.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

TKN Ungkap Aceh Hingga Malut Terpapar Hoax Jatuhkan Jokowi

Jakarta – Tim Gerakan Tangkal Fitnah (GTF) Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin memaparkan penyebaran hoax terpola pada Pilpres 2019. Total ada 18 provinsi yang terpapar dan rawan hoax.

“Kita mendapatkan hoax atau disinformasi yang terpola, sistematis yang dialamatkan untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin,” ujar anggota tim Gerakan Tangkal Fitnah, Hendrasmo, di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019).

GTF menyebutkan provinsi yang terpapar hoax yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Banten, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara.

“Ini adalah provinsi yang sangat serius terpapar hoax,” sebut Hendrasmo.

Sedangkan 5 provinsi rawan terpapar hoax yakni Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Menurut Hendrasmo, penyebaran hoax dilakukan dengan pola penyebaran berulang-ulang.

“Pertama isu PKI, anti-Islam, kriminalisasi ulama, TKA asing, China, utang luar negeri, pengangguran dan barang mahal, dan juga terkait juga penyelanggaraan pemilu,” lanjutnya.

Sementara itu, anggota Direktorat Program dan Informasi Politik TKN, Muhammad Syihabuddin menyatakan TKN aktif bersama TKD melaporkan hoax ke pihak berwenang yakni Polri dan Kemenkominfo.

Menurut Syihabuddin, serangan hoax tidak hanya ditujukan kepada pasangan calon namun juga kepada pemerintah.

“Serangan hoax bukan hanya untuk Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf tapi juga pembantunya, para menterinya, salah satunya sering menjadi bullying adalah Kemenag,” lanjutnya.
(fdn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Pilpres 2019 Tersembur Polemik Propaganda ala Rusia, Siapa Untung?

Liputan6.com, Jakarta – Operasi Semburan Fitnah atau Firehose of Falsehood dikenal sebagai teknik propaganda yang pernah dilakukan Rusia. Dalam Pilpres Amerika Serikat 2016 antara Donald Trump melawan Hillary Clinton, teknik operasi semburan fitnah ini disebut mencapai puncaknya.

Di masa kampanye Pilpres 2019, gejala operasi semburan fitnah dirasakan calon presiden nomor urut 01 Jokowi. Ia resah.

“Cara-cara politik seperti ini harus diakhiri, menyampaikan semburan dusta, semburan fitnah, semburan hoaks, teori propaganda Rusia yang kalau nanti tidak benar, lalu minta maaf. Akan tetapi, besoknya keluar lagi pernyataan seperti itu, lalu minta maaf lagi,” kata Jokowi di Surabaya, Sabtu 2 Februari 2019.

Menurut Jokowi, banyaknya hoaks yang bertebaran di medsos karena adanya tim sukses (timses) yang melakukan propaganda ala Rusia. “Problemnya adalah timses yang menyiapkan propaganda Rusia, yang setiap saat mengeluarkan semburan fitnah dan hoaks. Ini yang harus segera diluruskan,” Jokowi menegaskan.

Namun, pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Jerry Massie mengingatkan Jokowi agar berhati-hati saat menyampaikan soal propaganda Rusia. Sebab, hal itu bisa menjadi keuntungan bagi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Untuk Jokowi jangan sampai misscommunication dalam menyampaikan pemikiran. Serahkan saja kepada jubir TKN untuk berbicara,” kata Jerry kepada Liputan6.com, Rabu (6/2/2019).

Hal itu, lanjut dia, lantaran dalam dunia komunikasi politik lebih dikenal dengan aspek linguistik verbal, halangan fisikal (salah bicara) bisa berdampak buruk. “Saya nilai kubu lawan sengaja memancing emosi Jokowi agar marah. Ini sebuah settingan yang tidak diantisipasi sejak dini maka ini adalah time bomb atau bom waktu,” ungkap dia.

Dengan kondisi ini, maka akan berpengaruh pada debat kedua soal pangan, infrastruktur, SDA dan energi. “Jangan terpancing dengan politik diving kubu lawan. Ketenangan sangat berpengaruh dalam kemenangan. Propaganda dan manifesto politik akan menjadi goal setting (sasaran) untuk menyerang,” papar peneliti IPI ini.

Menurut dia, performance Jokowi pada pilpres 2014 lalu berbeda dengan saat ini. Pada 2014, mantan Gubernur DKI ini relatif tak mudah terprovokasi dan terpancing dengan serangan pihak lawan.

Ia menambahkan, intervensi pihak asing memang memungkinkan ada. Misalnya, tambah Jerry, Wikileaks saja diduga terlibat dalam kemenangan Donald Trump 2016 lalu, saat situs yang dipimpin Julian Assange itu membocorkan sejumlah email milik kubu Hillary Clinton dan dugaan keterkaitan mantan ibu negara Amerika Serikat dalam insiden Benghazi yang menewaskan Dubes AS untuk Libya, Chris Stevens.

Infografis Propaganda Ala Rusia Jelang Pilpres 2019 (Liputan6.com/Triyasni)

Pengamat pertahanan, yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pemerintahan Jokowi, Andi Widjajanto, menjelaskan apa yang dimaksud oleh orang nomor satu di republik Indonesia itu.

Propaganda Rusia yang dimaksud Pak Jokowi mengarah ke modus operandi yang dikenal sebagai Operasi Semburan Fitnah (Firehose of Falsehood). Operasi ini digunakan Rusia antara tahun 2012-2017 dalam krisis Krimea, konflik Ukraina, dan perang sipil di Suriah,” kata Andi kepada Liputan6.com.

Ketua Tim Cakra 19 ini, menuturkan, propaganda seperti itu sudah muncul sejak dekade 1870-an melalui gerakan Narodniki. Gerakan ini dulu dilakukan untuk menjatuhkan Tsar Rusia dengan cara terus menerus memunculkan isu-isu negatif.

Hasilnya, menurut dia, muncul ketidakpercayaan masif dari rakyat Rusia terhadap sistem politik yang kemudian dikapitalisasi oleh Lenin pada Revolusi Oktober 1917.

Andi menjelaskan, evolusi paling mutakhir dari modus operandi ini muncul di beberapa pemilihan umum seperti AS yang memenangkan Donald Trump, Brasil yang memilih Jair Bolsonaro, dan referendum Brexit di Inggris yang bermuara pada ‘perceraian’ Britania Raya dengan Uni Eropa. 

“Ada pelibatan konsultan politik Roger Stone yang jago dalam menebar kampanye negatif yang sangat ofensif melalui 3 taktik: serang, serang, serang. Ada terabasan data pribadi melalui algoritma Cambridge Analytica. Ada juga indikasi gelar pasukan siber dengan kode topi hitam atau bintang emas yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menggelar bots (robot) yang mampu memainkan operasi tagar secara masif,” ungkap Andi.

Dia menuturkan, operasi semburan fitnah bertujuan untuk membuat dusta mengalahkan kebenaran.

“Operasi ini, ingin menghancurkan kepercayaan publik ke otoritas politik, termasuk media. Operasi semburan fitnah akan merusak demokrasi, karena itu harus dihancurkan. Cara yang paling efektif untuk menghancurkan operasi semburan fitnah adalah menelanjangi bagaimana operasi ini dilakukan,” ujar Andi.

2 dari 4 halaman

Tuai Polemik

Pernyataan Jokowi terkait Propaganda Rusia itu menuai polemik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut, apa yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 01 terkait propaganda Rusia merupakan hoaks.

“Menurut saya hoaks ya (propaganda Rusia). Jadi Pak Jokowi kalau betul menyampaikan hal itu, itu membahayakan hubungan diplomatik kita dengan Rusia,” kata Fadli di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Senin (4/2/2019). 

Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi oleh tim suksesnya harus disaring terlebih dahulu dan jangan terlalu terburu-buru dan gegabah dalam mengambil suatu keputusan.

“Jangan gegabah, jangan gerasak-gerusuk, mendapat masukan dari timnya itu garbage in, garbage out. Kalau masuknya sampah keluarnya sampah juga, menurut saya ini sampah yang masuk ke Pak Jokowi,” ujar Fadli Zon

Dia menegaskan, selama ini pihaknya tak menggunakan cara-cara Rusia seperti apa yang dituduhkan oleh Jokowi. Menurutnya, itu sangat bahaya dan bisa diprotes. Terlebih yang menyampaikan merupakan seorang calon presiden yang sekaligus seorang petahana.

“Kita enggak ada pakai Rusia apa, kita ini berdemokrasi dengan terbuka, demokrasi yang normal tidak pakai malah. Kami ini enggak mendapatkan fasilitas macam-macam, enggak ada tuh misalnya akses kepada pengusaha konglomerat,” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra ini mengaku, selama ini memang merasa kesulitan dalam masalah pendanaan kampanye. Terlebih, pihaknya tak menguasai media-media mainstream.

“Kita membiayai sendiri, kita kesulitan kok malah masyarakat akhirnya membiayai apa pekerjaan kampanye kita. Kemudian kita tidak menguasai media-media mainstream, yang belum tentu berpihak kepada kami. Kita enggak punya media sendiri yang bisa 24 jam jadi corong untuk salah satu kandidat,” pungkasnya.

Kedutaan Besar Rusia di Jakarta juga menanggapi pernyataan pernyataan Jokowi terkait propaganda itu. “Sebagaimana diketahui istilah ‘propaganda Rusia’ direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas,” kata cuitan akun resmi Kedutaan Rusia @RusEmbJakarta.

“Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami,” imbuh Kedutaan Rusia.

Jokowi pun menjelaskan. Istilah ‘propaganda Rusia’ itu menurutnya adalah bukan urusan negara tetapi terminologi dari artikel RAND Corporation yang berjudul ‘The Russian ‘Firehose of Falsehood‘ Propaganda model pada 2016.

“Iya ini kita tidak bicara mengenai negara, bukan negara Rusia, tapi terminologi dari artikel di RAND Corporation. Sehingga ya memang tulisannya seperti itu, bahwa yang namanya semburan kebohongan. Semburan dusta, semburan hoaks itu bisa mempengaruhi dan membuat ragu dan membuat ketidakpastian,” kata Jokowi di Jakarta Selatan, Selasa 5 Februari 2019.

Biasanya, kata Jokowi, pernyataan tersebut dipakai untuk negara-negara yang tanpa dukungan data pasti. Dia pun menegaskan pernyataannya bukan urusan negara.

“Sekali lagi ini bukan urusan negara kita Indonesia dan Rusia, bukan. Saya dengan Presiden (Vladimir) Putin sangat-sangat baik hubungannya,” tegas Jokowi

3 dari 4 halaman

Bukan Lantaran Panik

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir membantah tudingan kubu Prabowo-Sandiaga yang mengatakan Jokowi tengah panik karena elektabilitas pasangan nomor urut 01 ini semakin kecil sehingga menggunakan strategi menyerang.

Padahal, selama ini Jokowi selalu diam, cuek, dan bahkan enggan merespons serangan lawan politik dalam Pilpres 2019.

Faktanya, kata Erick berdasarkan hasil riset lembaga survei resmi dan diakui KPU, selisih suara kedua pasangan minimal 20 persen. Hanya ada dua lembaga survei yang menyatakan selisihnya sudah berkurang. Yakni lembaga Media Survei Nasional (Median) dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

“Kita harus lihat track record. Kita harus berkaca pada lembaga survei yang asosiasinya masuk ke KPU. Jadi lembaga survei yang diakui KPU itu memberi data kedua paslon itu bedanya masih 20 persen,” kata Erick di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Sebagai pengingat, pada 2014, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memutuskan untuk mengeluarkan Jaringan Suara Indonesia (JSI) serta Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dari keanggotaan Persepi.

Pangkal masalahnya, kedua lembaga tak bisa mempertanggungjawabkan publikasi hasil hitung cepat Pilpres 2014 bahwa Prabowo-Hatta unggul dengan selisih 1-2 persen suara.

Erick melanjutkan, kalaupun survei Median dan Puskaptis itu hendak diakui, jika dihitung rata-rata selisih elektabilitas kedua pasangan calon, masih di angka 15-18 persen dan dimenangkan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Sehingga aneh bila disebut Jokowi-Ma’ruf panik.

“Intinya, kalau dikatakan Jokowi panik karena survei, jawabannya tidak,” kata Erick.

Sementara, soal terminologi ofensif, Erick mengaku bahwa dirinya pernah bicara bahwa Tim Jokowi-KH Ma’ruf sudah saatnya ofensif. Pernyataan dikeluarkan saat rapat koordinasi tim hukum TKN, yang dihadiri Yusril Ihza Mahendra.

Konteks ofensif itu adalah pihak Jokowi-Ma’ruf sering dilaporkan ke Bawaslu tanpa data akurat oleh pihak lawan.

“Jadi saya katakan, sudah selayaknya tim hukum kita ofensif melaporkan dengan fakta dan data,” kata pria yang sukses memimpin penyelenggaran Asian Games 2018 di Jakarta itu.

Masalahnya kemudian, kata dia, pihak lawan langsung memelintir. Ketika tim hukum melakukan pelaporan berdasarkan data dan fakta yang ditindaklanjuti secara serius oleh aparat, langsung diisukan telah terjadi kriminalisasi.

“Mereka tak bisa membedakan kriminalisasi dengan penegakan atas fakta hukum. Ini perlu saya tegaskan supaya fair dulu ya,” imbuhnya.

Jokowi sendiri, kata Erick dalam beberapa hari terakhir, hanya menyampaikan isi hatinya. Bahwa isu yang ada selama ini sebenarnya terbalik-balik. Ketika sebagai petahana Jokowi dituduh melakukan kriminalisasi, yang terjadi sebenarnya adalah Jokowi dizalimi.

Misalnya, kata dia, dengan dicap sebagai antek asing, PKI, antek aseng, dan lain-lain. Dan semua penzaliman itu sudah dimulai sejak 2014 dengan terbitnya Obor Rakyat.

“Jadi kalau sekarang beliau menjawab, itu lumrah. Sebab kalau tak menjawab, nanti fitnah itu dianggap benar. Anehnya, ketika beliau menjawab, dikatakan beliau panik dan ketakutan. Justru beliau sedang menyampaikan data dan fakta, yang selama ini diputarbalikkan,” kata Erick.

Sementara, pernyataan Jokowi yang mengatakan soal konsultan asing, hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan orang asing di belakang BPN seperti yang sudah tersebar di media sosial.

“Propaganda Rusia itu yang dimaksud adalah konsultan asing yang dipakai. Dan kita tahu, beliau lebih tahu, konsultannya bukan satu atau dua saja. Dari negara lain juga ada,” beber Erick.

Tapi apakah hal itu takkan menjadi bumerang bagi Jokowi-Ma’ruf? Menjawab itu, Erick menekankan bahwa yang dilakukan bukanlah menyerang, namun menyampaikan data dan fakta. Dan semuanya dilakukan dengan hitung-hitungan yang cermat.

Erick lalu membuka salah satu hasil survei di pascadebat pertama lalu. Hasilnya, debat tak mempengaruhi pemilih militan yang sudah ada. Data pemilih Jokowi dari 4 bulan lalu hingga usai debat pertama berada di angka 54 persenan. Begitupun pemilih Prabowo-Sandi di angka 31 persen. Sebanyak 82 persen pemilih menyatakan takkan mengubah lagi pilihannya.

Sementara, masih ada 18 persen pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voter). Data ini diambil dari Lingkaran Survei Indonesia.

Mereka inilah, kata Erick yang dicoba ditarik suaranya. Dan bagi Jokowi-Ma’ruf, caranya adalah dengan menyampaikan fakta dan data sebenarnya atas hal-hal yang selama ini diputarbalikkan.

“Ya soal isu dan fitnah PKI lah, antek asing dan antek aseng lah,” ujarnya.

Selain itu, perlunya penekanan soal prestasi-prestasi Jokowi yang selama ini belum maksimal disampaikan. Semisal soal pembangunan infrastruktur, dirasakan masih kurang untuk menjelaskan bahwa pekerjaan itu punya imbas jangka pendek.

Berupa, lanjut dia, waktu perjalanan lebih efisien hingga menurunnya harga sembako akibat biaya transportasi menurun. Di luar imbas jangka pendek, ada imbas jangka panjang di mana berbagai industri akan tumbuh sejalan dengan pembangunan infrastruktur.

“Intinya menjelaskan ada manfaat jangka pendek dan ada jangka panjang. Sama seperti menanam pohon buah, kan tak ujug-ujug langsung berbuah. Ini yang bagaimana undecided voters perlu dijelaskan. Lalu selanjutnya bagaimana Pak Jokowi akan kembangkan sumber daya manusia kita,” beber dia.

Ditegaskan Erick, pihaknya takkan berhenti menyampaikan hal itu seperti yang dilakukan oleh Jokowi selama data dan fakta yang ada terus diputarbalikan. Pihaknya akan menggunakan data sebanyak mungkin untuk mendukung semua materi yang ada.

“Kenapa pakai data? Contohnya begini. Paslon 02 menjanjikan gaji pegawai akan dinaikkan. Tapi di lain pihak, dia tak konsisten karena menurunkan pajak negara. Darimana untuk membiayainya? Apakah nanti negara kita kayak Venezuela atau Yunani yang krisis? Yunani krisis karena pemasukan dan pengeluaran tak seimbang. Makanya bicara harus pakai data kan,” kata Erick.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: