KPU Hampir Pasti Tak Undang Menteri di Debat Keempat, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tampaknya sudah bulat memutuskan untuk tidak menyodorkan undangan kepada jajaran menteri sebagai tamu pada Debat Pilpres keempat. Hal ini menurut Komisoner KPU Pramono Ubaid telah disepakati sejak rapat persiapan debat ketiga.

“Hal itu sudah disepakati (tak undang menteri) sejak di debat ketiga, hanya saat itu undangan sudah terlanjur disebar, tak mungkin diminta lagi,” kata Pramono di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Menurut dia, KPU menimbang bila menteri diundang berpotensi memunculkan persepsi publik bahwa mereka partisan salah satu kandidat. Hal ini dikarenakan, salah satu calon yang bersaing di Pilpres 2019 adalah seorang petahana.

“Posisi menteri kan pembantu presiden, dan presiden kan calon petahana sehingga bisa memunculkan konflik kepentingan, mungkin ada baiknya menteri tak dihadirkan di acara debat,” klaim Pramono.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Materi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima menilai usulan tak menghadirkan menteri masih dipertanyakan. Pihaknya menampik bila menghadirkan menteri bisa menguntungkan kandidatnya.

“Saya akan masih mempertanyakan, jangan kemudian kekanak-kanakan mengundang menteri adalah suatu keuntungan bagi paslon 01. Itu yang berpikir salah gitu loh,” ujar Aria.

Sementara, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menganggap tidak mengundang menteri sepenuhnya menjadi kewenangan KPU. Pihaknya tidak ingin mengintervensi hal teknis, terlebih menteri dihitung sebagai undangan atau tamu KPU.

“Okelah kalau menteri terkait (tema debat). Sehingga tidak ada kejadian kejadian yang tidak perlu, misalnya (debat) kedua itu ada menteri yang maju itu disayangkan. Jadi biarkanlah urusan KPU, jadi undangan KPU karena bidangnya dia itu,” kata Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan dalam kesempatan yang sama.

KPU Tetap Bentuk Komite Damai di Debat Capres

JakartaKPU menyebut manfaat Komite Damai dalam debat cawapres. Karena itu, KPU memastikan Komite Damai tetap ada dalam debat keempat capres.

“Masih dipertahankan, karena kita juga merasakan manfaat keberadaan Komite Damai untuk memastikan jalannya debat,” ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Pramono mengatakan komite ini membantu mengamankan dan memastikan debat berjalan kondusif.

“Baik dari persiapan, pelaksanaan, maupun pascadebat itu betul-betul bisa kondusif. Jika ada masalah-masalah yang muncul di lapangan, itu bisa langsung seketika diselesaikan,” ujar Pramono.

Pramono mengatakan pihaknya menyerahkan kepada timses bila ingin mengganti perwakilannya. Namun, ditegaskan KPU, Komite Damai harus berisi perwakilan masing-masing timses, Bawaslu, dan KPU.

“Soal keanggotaan diberikan ke masing-masing TKN 01 dan BPN 02, apakah mereka ingin mengganti anggota Komite Damainya,” kata Pramono.

“Tapi pada prinsipnya anggota Komite Damai harus memasukkan atau mengakomodasi dari 01 dan 02, baru KPU dan Bawaslu,” sambungnya.

Sebelumnya, Komite Damai terdiri atas enam anggota. Dua orang dari masing-masing perwakilan timses, satu anggota Bawaslu, dan satu anggota KPU.
(dwia/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tak Undang Menteri di Debat Capres, KPU Khawatir Konflik Kepentingan

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mempertanyakan alasan tidak diundangnya menteri dalam debat capres. KPU mengatakan salah satu alasannya dikhawatirkan munculnya konflik kepentingan.

“Dikhawatirkan muncul konflik kepentingan, mungkin ada baiknya menteri-menteri tidak dihadirkan di acara debat,” ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Pramono mengatakan hal ini dikarenakan menteri merupakan pembantu presiden, di mana presiden merupakan capres petahana. Namun menurutnya, pihaknya mempertimbangkan banyak hal dalam menentukan tamu undangan.

“Kita mempertimbangkan banyak hal untuk mengundang siapa, selama ini kami mempertimbangkan menteri terkait, pimpinan DPR terkait tema juga kami hadirkan. Tapi ada yang kami lupakan posisi menteri adalah pembantu presiden, presiden adalah calon petahana,” kata Pramono.

Pramono tidak menampik salah satu alasannya terkait adanya keributan dalam debat capres. Namun, manurutnya pertimbangan tidak diundangnya menteri tidak hanya terkait keributan.

“Salah satu saja, tapi kita berpikir lebih luas bukan hanya soal itu,” kata Pramono.

Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma’ruf Amin mempertanyakan alasan tidak diundangnya para menteri tersebut. TKN menolak bila alasan tak diundang karena dinyatakan sebagai menteri pendukung 01

“Saya akan masih mempertanyakan, jangan sampai kemudian kekanak-kanakan, mengundang menteri adalah sesuatu yang dilihat sebagai suatu keuntungan bagi paslon 01. Itu yang berfikir salah gitu loh,” ujar Direktur Program TKN Aria Bima di kantor KPU.
(dwia/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU Undang Menteri Kabinet Kerja Hadiri Debat Cawapres 2019

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar debat Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019). Dalam antar-cawapres ini, KPU mengundang sejumlah menteri Kabinet Kerja serta pimpinan lembaga tinggi negara.

Berdasarkan pantauan, beberapa kursi di ruang debat telah disiapkan dan dilabeli nama tamu undangan, antara lain Menkopolhukam, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Mendikbud, Menteri Kesehatan, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Menpora.

Selain itu ada pula nama Ketua MPR RI, jajaran penyelenggara pemilu, pimpinan Komisi II DPR RI, Gubernur DKI Jakarta, Ketua LPSK, Kepala BNP2TKI, Ketua KPI, Ketua Dewan Pers, Ketua KIP, hingga ketua organisasi kemasyarakatan.

Mayoritas tamu undangan dari KPU RI disesuaikan dengan tema debat cawapres yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan.

Debat ketiga Pilpres ini akan diikuti dua cawapres, yakni nomor urut 01 Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Sandiaga Uno. Debat akan dipandu dua moderator, yakni Alfito Deannova dan Putri Ayuningtyas. Debat akan disiarkan sejumlah stasiun televisi swasta yang ditunjuk yakni Trans TV, Trans 7 dan CNN TV.

Jelang Kampanye Akbar, KPU Sudah Buat Jadwal Kampanye Rapat Umum

Wahyu menjelaskan kampanye memiliki 9 metode. Salah satunya metode kampanye rapat umum. Sehingga pihak KPU pun berharap para peseta pemilu bisa memanfaatkan momentum kampanye rapat umum dengan sebaik-baiknya. Karena itu, kata Wahyu pihaknya silahkan untuk merebut hati masyarakat.

“Sehingga kami harap, peserta pemilu memanfaatkan momentum kampanye rapat umum itu sebaik-baiknya silakan dimanfaatkan untuk merebut hati dan pikiran masyarakat,” kata Wahyu.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

KPU Jaksel Mulai Mendistribusikan Logistik Pemilu ke 3 Kecamatan

Liputan6.com, Jakarta – Sekitar sebulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, pendistribusian logistik di tingkat kecamatan mulai dilakukan. KPU Jakarta Selatan mulai mengirim logistik berupa bilik dan kotak suara.  

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Jumat (15/3/2019), satu persatu logistik dikeluarkan dari gudang penyimpanan logistik pemilu KPU di sebuah bangunan sekolah yang tidak terpakai di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Hari Jumat ini, logistik Pemilu didistribusikan ke tiga kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Jakarta Selatan. (Karlina Sintia Dewi)

Cak Imin Minta KPU Jamin Ketersediaan Surat Suara Bagi Pemilih Pindah TPS

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membuat terobosan untuk mengatasi para pemilih yang pindah tempat pemungatan suara (TPS).Sebab, ia khawatir KPU kekurangan kertas suara untuk para pemilih pindahan tersebut.

“Saya minta kepada KPU harus segera mengambil terobosan, hak pilih seseorang tidak boleh hilang hanya gara-gara urusan teknis,” ujar Cak Imin di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2019).

Cak Imin menegaskan, persoalan pindah tempat TPS tidak boleh menjadi alasan pemilih tidak menggunakan hak suaranya. Sebab, hal itu adalah suatu kewajiban dan hak dari warga negara Indonesia.

“Karena itu kami menuntut kepada KPU menyediakan siapapun warga Indonesia, di mana pun dia berada, asal bisa membuktikan dia dengan KTP sebagai warga Indonesia hak pilihnya tidak boleh hilang hanya gara-gara pindah tempat. Karena itu bahkan pindah tempat boleh memilih sesuai hak pilihnya,” tandasnya.

Sebelumnya, KPU terkendala dalam menyediakan surat suara yang cukup untuk memfasilitasi pemilih yang berpindah TPS atau tercatat sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). 

Hal ini dikarenakan pemilih yang berpindah TPS mengurus prosedur pemindahan mendekati hari pencoblosan, sehingga KPU kesulitan melakukan pencatatan.

Dekati Milenial, KPU Sosialisasi Pemilu Lewat Film Suara April

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan meluncurkan film pemilu berjudul Suara April. Film ini akan diputar perdana pada Jumat 15 Maret 2019 di XXI Epicentrum, Jakarta dengan mengundang peserta pemilu.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, film Suara April merupakan bentuk sosialisasi pemilu kepada masyarakat dan pemilih milenial. Film itu melibatkan para aktor dan aktris profesional.

Rencananya, KPU mengundang capres-cawapres, parpol peserta pemilu dan para caleg untuk ikut menyaksikan film ini.

“Kami kan ingin mendekati pemilih milenial. Selama ini banyak masukan dan kita data juga menunjukan pemilih milenial itu antara 17-30 tahun itu kan jumlahnya sekitar 70an juta,” kata Wahyu di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

Wahyu menyebut, adanya film itu menjadi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang baik bagi masyarakat. Lewat film, maka sosialisasi pemilu dapat disaksikan secara luas oleh masyarakat.

“Ya nanti rencananya setelah kami pemutaran perdana, kami akan melakukan nonton bareng (nobar) diseluruh Indonesia melalui provinsi/kabupaten dan kota. Nobar bisa dilaksanakan lewat layar tancap. Mengapa? Sebab di daerah-daerah masih efektif menggunakan layar tancap,” terangnya.

KPU Solok Temukan 2.115 Surat Suara Rusak

SolokKPU Kabupaten Solok, Sumatera Barat menemukan 2.115 lembar surat suara dalam kondisi rusak. KPU telah mengajukan untuk penggantian surat suara yang rusak ke KPU RI melalui KPU Provinsi.

“Kerusakan yang ditemui petugas lipat surat suara beragam, mulai dari kertas suara yang bolong, sobek, hasil cetakan yang tidak sempurna dan tinta yang melebar atau kotor,” kata Komisioner KPU Kabupaten Solok divisi teknis, Defil, di Koto Baru, seperti dilansir Antara, Rabu (13/3/2019).

Defil mengatakan, saat ini surat suara yang rusak tersebut masih disimpan di gudang penyimpanan KPU Kabupaten Solok. Hal itu dilakukan sembari menunggu instruksi dari KPU Provinsi.
Sebelumnya, pihaknya menerima 1.437.706 lembar surat suara. Terdiri dari lima jenis, surat suara pemilihan presiden (Pilpres), DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi sebanyak 287.541 dan DPRD Kabupaten Solok sebanyak 287.542 lembar.

Namun dalam proses sortir dan pelipatan beberapa waktu lalu, ditemukan surat suara rusak untuk Pilpres sebanyak 912 lembar, DPR-RI sebanyak 758 lembar, DPD-RI sebanyak 244 lembar, DPRD Provinsi sebanyak 21 lembar dan DPRD Kabupaten sebanyak 180 lembar.

Defil berharap permintaan kekurangan surat suara dan penggantian surat suara yang rusak dapat diganti dengan segera oleh KPU RI mengingat waktu Pemilu yang semakin dekat.

“Total, kami kekurangan surat suara sebanyak 11.756, termasuk surat suara yang rusak dan kekurangan sebelumnya, dan sudah diajukan melalui KPU Provinsi,” pungkas Defil.
(mae/abw)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU Disarankan Gelar Debat Terakhir Tak Berdekatan Masa Tenang

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk, memberikan saran agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menggelar debat capres terakhir berdekatan dengan masa tenang Pilpres 2019.

Diketahui, debat kelima jatuh di hari terakhir pelaksanaan kampanye. Yakni dijadwalkan tanggal 13 April 2019.

“Saran saya majukan saja dua sampai tiga hari sebelum masa tenang,” ucap Hamdi di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Dia menilai KPU tak bijak jika debat terakhir dilakukan pada 13 April 2019. Pasalnya, seolah meniadakan hakikat debat.

Menurut Hamdi, hakikat debat bukan hanya ruang bagi pasangan calon berdebat. Akan tetapi, publik juga memiliki hak yang sama untuk memperdebatkan gagasan yang disampaikan paslon dalam debat.

“Hakikat debat itu di mana-mana selalu ada yang namanya pasca debat. Jadi yang berdebat bukan hanya calon itu, publik juga diajak berdebat. Jadi materi debat semalam itu bisa menjadi perbincangan satu atau dua hari dari publik,” ungkap Hamdi.

Sehingga, ia menilai publik tidak akan bisa memperdebatkan gagasan paslon secara optimal jika sehari setelah debat sudah masuk ke dalam masa tenang, dimana tidak ada boleh ada hal yang berkaitan dengan kampanye.

“Nah kalau minggu tenang kan berarti tidak boleh ada lagi kegiatan yang ditafsirkan berkaitan dengan kampanye kan, semua harus tenang kira-kira begitu, tidak ada lagi pemberitaan mengenai debat, jelasnya.

Meski demikian, dia enggan memastikan perdebatan pascadebat capres akan mempengaruhi elektabilitas paslon. Dirinya hanya menegaskan KPU tidak boleh menghilangkan esensi demokrasi yang seharusnya terjadi pascadebat.

“Jadi solusinya mundurkan saja agar tidak mengurangi partisipasi publik,” pungkasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Gerakan #BersihkanIndonesia menitipkan pertanyaan untuk Debat Capres ke-2. Mereka ingin capres dan cawapres berkomitmen mengembengkan energi bersih dan terbarukan.