Jual Saham demi Pilpres 2019, Berapa Kekayaan Sandiaga Uno?

Liputan6.com, Jakarta – Sandiaga Uno tercatat makin kaya saat ia maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2. Berdasarkan laporan resmi KPK, kekayaannya meningkat dari sebelum maju sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Menurut data Liputan6.com, harta Sandiaga Uno sebelum menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp 3,8 triliun dan USD 10,3 juta. Harta itu terdiri atas bangunan dan surat-surat berharga.

Baru sekitar 10 bulan menjabat di Balai Kota, Sandiaga Uno langsung maju sebagai cawapres. Pada laporan ke KPK per Agustus 2018, harta Sandiaga sudah bertambah menjadi Rp 5 triliun.

Pada laporan ke KPK tersebut, surat berharga milik Sandi tercatat naik dari Rp 3,7 triliun menjadi Rp 4,7 triliun. 

Harta Sandiaga juga sudah termasuk asetnya di luar negeri, seperti di New York dan Boston yang masing-masing senilai Rp 33,2 miliar dan Rp 15,6 miliar.

Lebih lanjut, dua bulan setelah melaporkan kekayaan ke KPK, Sandiaga ternyata menjual jutaan sahamnya di Saratoga. Ini dia lakukan berkali-kali pada Oktober hingga Desember 2018.

Pada awal Oktober, ia menjual 51,4 juta saham senilai Rp 194 miliar. Masih di bulan yang sama, ia kembali melepas 30,1 juta saham (Rp 113,71 miliar).

Akhir November hingga awal Desember lalu, Sandiaga kembali melepas 41,8 juta saham (Rp 157,8 miliar), dan pada pertengahan Desember 17,05 juta saham (Rp 64,38 miliar).

Total harta Sandiaga yang dikonversi dari saham menjadi uang Rp 529 miliar. Ini menjadikan Sandiaga Uno sebagai sosok terkaya di kontestasi pilpres 2019, termasuk melewati Prabowo yang memiliki harta Rp 1,9 triliun.

2 dari 2 halaman

Jika Terpilih, Sandiaga Berjanji Tak Dongkrak Harga BBM Subsidi

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Uno berjanji tidak akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi apabila dirinya terpilih pada Pilpres 2019 mendatang. Dia menyebut, kepentingan rakyat kecil masih menjadi prioritas besar bagi pasangan Prabowo-Sandi.

“Kenaikan BBM (subsidi) pasti akan menambah dan membuat ekonomi mereka sulit. Jadi kebijakan kami seandainya kami diberikan amanah oleh Allah, dipilih oleh rakyat, kita akan pastikan bahwa masyarakat tidak akan terbebebani dengan harga BBM yang tinggi,” kata Sandiaga saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019. 

Persoalan yang selama ini terjadi adalah subsidi BBM banyak tidak tepat sasaran. Justru kebanyakan masyarakat menengah dan kelas atas masih kerap merasakan subsidi tersebut. “Banyak masyarakat yang sebetulnya tdak perlu disubsidi menikmati subsidi tersebut,” imbuhnya.

Dengan demikian, apabila dirinya terpilih, salah satu menjadi fokus utamanya adalah menerapkan sistem kartu identitas tunggal atau single identity card (SID). Sehingga, dengan teknologi tersebut mampu menyasar masyarakat lebih tepat lagi.

“Dengan adanya SID kita akan bisa menembak langsung seperti di Jakarta dengan program KJP plus, dengan program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh DKI itu bisa tepat sasaran karena kami punya datanya, dan ini yang nanti harus menjadi utama dari Prabowo-Sandi,” katanya.

KPK Duga Samin Tan Suap Eni Saragih terkait Kontrak Batubara Kementerian ESDM 

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. 

Samin Tan diduga memberi suap kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kontrak perjanjian karya usaha pertambangan batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Tersangka SMT (Samin Tan) diduga telah memberi hadiah atau janji terkait PKP2B sejumlah Rp5 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

Menurut dia, pemberian itu berawal pada Oktober 2017, saat Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Diduga, PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT ATK.

Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni Maulani Saragih untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengab Kementerian ESDM. Permintaan Samin Tan ini disanggupi Eni. 

“Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan SMT dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM. Di mana, posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR,” jelas Syarif.

 

2 dari 3 halaman

Untuk Pilkada

Syarif mengatakan dalam proses penyelesaian itu, Eni Saragih diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan.

Uang itu diduga untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung.

Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tanaga ahli Eni Maulani Saragih. Pertama, pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.

“Transaksi terjadi di DPR sebanyak 2 kali dengan total Rp5 miliar,” ucap Syarif.

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

 

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kasus PLTU Riau-1, KPK Cegah CEO Blackgold Natural Resources

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua saksi berpergian ke luar negeri terkait proses penyidikan kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Dua saksi itu yakni, CEO Blackgold Natural Resources, Rickard Philip Cecil dan Direktur PT China Huadian Enginering Indonesia, Wang Kun.

“Dalam penanganan perkara PLTU Riau-I, dua orang telah dicegah berpergian ke luar negeri,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

Syarif mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat pencegahan ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sejak 27 Desember 2018. Keduanya dicegah selama enam bulan ke depan, hingga 27 Juni 2019.

“Pencegahan demi kepentingan penyidikan kasus suap PLTU Riau-1,” ucap dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka baru kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Samin Tan diduga memberi suap kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kontrak perjanjian karya usaha pertambangan batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Tersangka SMT (Samin Tan) diduga telah memberi hadiah atau janji terkait PKP2B sejumlah Rp5 miliar,” ujar Syarif.


2 dari 2 halaman

Lobi Eni Saragih

Menurut dia, pemberian itu berawal pada Oktober 2017, saat Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Diduga, PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT ATK.

Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni Maulani Saragih untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM. Permintaan Samin Tan ini disanggupi Eni.

“Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan SMT dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM. Di mana, posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR,” jelas Syarif.

Dia mengatakan dalam proses penyelesaian itu, Politisi Golkar itu diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan. Uang itu diduga untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung.

Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tanaga ahli Eni Maulani Saragih. Pertama, pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Terkait Penganiayaan Penyelidik KPK, Sekda Papua Akan Diperiksa Pekan Depan

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Papua, T.E.A Heri Dosinaen dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait penganiayaan terhadap pegawai KPK pada Sabtu 2 Februari 2019.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan pemanggilan ulang terhadap Heri lantaran yang bersangkutan sibuk tugas.

“Seyogyanya agenda hari Kamis kemarin namun dari petugas dari Provinsi Papua yang ada di Jakarta menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir karena banyak tugas di Papua. Penyidik kemudian membuat surat panggilan kembali. Panggilan kedua dikirim ke perwakilan Pemprov Papua di Jakarta. Dipanggil Senin 18 Februari 2019 pukul 10.00 WIB,” ujar Argo, Jumat (15/2/2019).

Atas kasus ini, selain Sekda Pemprov Papua, Polda Metro Jaya telah memeriksa dokter yang melakukan operasi terhadap penyelidik KPK. Pemeriksaan dilakukan di kantor dokter tersebut.

Sebelumnya, pegawai KPK Gilang Wicaksono bersama rekannya melaporkan kejadian pemukulan yang dialaminya saat bertugas.

Penganiayaan diduga karena mengambil foto tanpa izin saat rapat antara Pemprov Papua dengan anggota DPRD Papua di Hotel Borobudur pada Sabtu 2 Februari 2019 malam.

Beberapa pihak Pemprov Papua datang menghampiri karena tidak terima difoto. Pihak pemprov sempat menanyakan identitas mereka. Meski sudah mengetahui pegawai KPK, namun sejumlah orang tetap menganiaya hingga wajah penyelidik KPK tersebut luka memar dan sobek.


Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mencari Kasih, Persembahan Deolipa Project di Hari Valentine

Liputan6.com, Jakarta – Hari Valentine dijadikan momen bagi Deolipa Project untuk meluncurkan single terbarunya yang berjudul “Mencari Kasih”. Single ini merupakan single kedua Deolipa Project setelah sukses merilis lagu berjudul “Cengkeroeng Ditangkap KPK” pada 9 Desember 2018 kemarin. Berbeda dari “Cengkeroeng Ditangkap KPK”, single “Mencari Kasih” ini lebih mengangkat tentang cinta.

Band Deolipa Project yang beranggotakan Olive Yumara (lead vocal), Arya Setyadi (bass), Irul (gitar), Eta (gitar), Denok (drum), dan Ilham (keyboard) itu, sengaja merilis single “Mencari Kasih” di hari kasih sayang ini.

Single “Mencari Kasih” sendiri memiliki sebuah arti. Yang mana bercerita tentang perjalanan pencarian cinta.

“‘Mencari Kasih’ bercerita tentang perjalanan pencarian cinta. Cinta yang pernah singgah pada masa lalu namun kemudian menghilang. Pencarian ini membawa kita berjalan jauh untuk memenuhi janji yang telah diucapkan,” kata pentolan Deolipa Project, Olive Yumara, dalam keterangannya kepada wartawan, baru-baru ini.

2 dari 3 halaman

Cinta

“Namun di balik itu semua perjalanan mencari kasih ini justru mengajarkan banyak hal, bahwa cinta ada di setiap kita melangkah bila kita mau membuka mata,” lanjutnya.

3 dari 3 halaman

Promo Radio

Menurut Olive Yumara, lagu “Mencari Kekasih” sudah bisa didengarkan di seluruh radio di Indonesia pada pertengahan bulan Februari. Ini menjadi rangkaian promo Deolipa Project untuk mengenalkan single tersebut.

“Single ini akan diputar di radio mulai pertengahan Februari 2019. Adapun video klip dari single ini telah tayang terlebih dahulu di akun YouTube Deolipa Project,” tandasnya.

Jaksa KPK Bilang Investor Seno yang Disebut di Sidang Meikarta Fiktif

Bandung

Seorang investor bernama Seno yang disebutterdakwa suap perizinan proyek Meikarta Henry Jasmen sempat alot jadi bahasan. Jaksa KPK menilai nama tersebut fiktif dan hanya alibi.

Nama investor yang disebut-sebut berasal dari Surabaya ini pertama kali diungkap terdakwa Henry Jasmen dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/2/2019) malam.

Seno disebut terdakwa sebagai pihak yang membiayai suap dan dan operasional Henry, Fitradjadja Purnama dan Taryudi selama bekerja melakukan suap ke Pemkab Bekasi.

“Kalau menurut kami itu fiktif,” kata jaksa KPK I Wayan Riana seusai persidangan.

Anggapan jaksa tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan dan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap Henry. Selama ini, nama tersebut tak pernah muncul.

“Memang ada nama Seno, tapi terkait pengurusan perizinan tidak ada hubungan, tidak ada percakapan komunikasi. Kalau memang ada komunikasi, bisa lah kita anggap itu suatu pembenaran, tapi sampai sejauh ini kita lihat WhatsApp, telepon sampai kita tanya ada nomor teleponnya atau tidak, kan tidak ada,” tuturnya.

“Justru kan kemarin saksi meringankan diberi kesempatan, kalau memang ada, ya hadirkan. Jadi fiktif,” kata Wayan.


(dir/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Terdakwa Suap Perizinan Meikarta Menyesal, Beda dengan Billy Sindoro

Bandung

Empat orang terdakwa kasus suap proyek perizinan Meikarta diperiksa sebagai terdakwa secara bersamaan. Tiga orang terdakwa menyesali perbuatannya, kecuali Billy Sindoro.

Keempat terdakwa yang diperiksa tersebut yakni Billy Sindoro, Fitradjadja Purnama, Henry Jasmen dan Taryudi yang disebut berasal dari Lippo Group. Mereka diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/2/2019) malam.

Jaksa KPK menanyakan satu per satu dari terdakwa. Pertanyaan jaksa sama soal menyesal-tidaknya terdakwa terkait perbuatannya.

“Ya saya menyesali,” kata Henry Jasmen.

“Ya,” kata Taryudi yang ditanya sama oleh jaksa.

Begitu juga dengan Fitradjadja. Dirinya mengaku menyesal dan akan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran paling berharga.

“Sepenuhnya saya menyesal. Ini akan dijadikan pelajaran bagi saya dan saya berhadap mendapat pelajaran seluas-luasnya dan saya berharap ke depan sistem yang lebih baik di negara kita,” kata Fitradjadja.

Sementara pernyataan berbeda diungkapkan Billy Sindoro. Dia masih tak mengakui perbuatan yang sesuai dakwaan.

“Saya sulit untuk menjawab, karena saya tidak merasa yang didakwakan itu,” kata Billy.

(dir/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Billy Sindoro Tetap Bantah Terlibat Suap Perizinan Meikarta

Bandung

Terdakwa kasus suap proyek perizinan Meikarta, Billy Sindoro membantah terlibat pengurusan perizinan yang mandek. Billy juga membantah menyuruh dan turut serta memberikan uang suap ke pejabat Pemkab Bekasi.

Bantahan ini disampaikan Billy Sindoro saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jl LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/2/2019). Billy ditanya tim pengacara soal dakwaan yang disusun jaksa KPK.

“Saya merasa tidak punya kualitas memimpin urus perizinan,” ujar Billy.

Selain itu, Billy juga mengaku tak pernah meminta Henry Jasmen untuk meminta Fitradjadja Purnama mengurus izin Meikarta. Billy membantah pernah memberikan uang kepada Henry untuk selanjutnya diberikan ke terdakwa Taryudi.

Saat ditanya soal dinas-dinas di Kabupaten Bekasi, Billy juga mengaku tak tahu dan tak kenal dengan orang-orang yang disebutkan dalam sidang menerima duit terkait izin Meikarta.

“Sama sekali saya tidak kenal dan tidak tahu namanya. Saya tidak kenal aparat Pemda Bekasi ataupun Jawa Barat. Saya tidak kenal dan tidak tahu namanya,” kata Billy.

Namun saat ditanya terkait dengan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Billy mengaku mengenal. Termasuk saat mendatangi kediaman Bupati Neneng bersama petinggi Lippo Group James Riady dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.

“Kenal dengan Bupati ya masih kulit. Bukan teman, masih formal. Pertama kali silaturahmi itu nggak ada setengah jam. Waktu bertemu membicarakan sangat umum, lebih banyak mengenai keluarga. Disebutkan bawa denah-denah perizinan, nggak ada itu,” kata Billy.

(dir/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Bandara Mangkendek Toraja, Mantan Setda Diperiksa Intensif

Liputan6.com, Tana Toraja Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel memeriksa intensif pihak panitia pengadaan lahan (Panitia sembilan) dalam tahap penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulsel.

Selain tim sembilan, penyidik juga turut mendalami keterangan saksi lainnya dari pihak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Pemkab Tana Toraja). Sehingga total saksi yang telah diperiksa hingga saat ini sudah berjumlah empat orang.

“Tim pengadaan lahan (tim sembilan) yang diperiksa itu yakni mantan Setda, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta mantan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda),” kata Kepala Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudha Wiradjati via telepon, Selasa (12/2/2019).

Ia mengakui penyidikan kasus dugaan korupsi yang telah mengambang selama 7 tahun itu akan menjadi prioritas pihaknya karena mendapat atensi besar dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri untuk segera dituntaskan.

“Bareskrim turut memberikan atensi penyidikan kasus Bandara Mangkendek Toraja ini. Tentunya akan maksimal,” akui Yudha.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Kasus Bandara Mangkendek Ditangani Sejak 2012

Penyelidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Mangkendek dilakukan Polda Sulsel sejak tahun 2012. Kemudian dalam perjalanannya kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka di tahun 2013.

Usai penetapan 8 orang tersangka, penyidik pun langsung menahan 2 orang diantaranya yakni mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja Enos Karoma dan mantan Camat Mengkendek Ruben Rombe Randa. Namun karena masa penahanan keduanya habis, mereka pun dikeluarkan dari sel titipan Lapas Klas 1 Makassar demi hukum.

Setelah keduanya terlepas dari jeratan hukum, penyidik Polda Sulsel diam-diam membuka kembali penyidikan kasus itu dan menahan kembali 6 orang tersangka sebelumnya.

Mereka adalah Mantan Kepala Bappeda Yunus Sirante, Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tana Toraja, Haris Paridy dan Mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pos dan Telekomunikasi Tana Toraja, Agus Sosang.

Selanjutnya ada juga mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tana Toraja, Yunus Palayukan, Mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tana Toraja, Gerson Papalangi dan Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tana Toraja, Zeth John Tolla.

Hanya selang beberapa bulan kemudian, 6 tersangka tersebut akhirnya dilepas lantaran proses penyidikan belum rampung dan masa penahanan para tersangka telah habis.

Karena kewalahan merampungkan penyidikan, Polda Sulsel kemudian berinisiatif meminta KPK melakukan supervisi. Dan di tahun 2017, KPK pun melakukan supervisi dan mengundang pihak Polda Sulsel dan Kejati Sulsel untuk melakukan gelar perkara terbuka di gedung KPK. Hasilnya pun telah dikembalikan ke Polda Sulsel untuk segera ditindak lanjuti. Namun faktanya hingga saat ini penyidikan tak kunjung juga rampung.

Dari hasil penyidikan, para tersangka yang bertindak selaku panitia pembebasan lahan atau tim sembilan diduga telah menyelewengkan anggaran. Mereka melakukan pembayaran kepada warga yang sama sekali tidak memiliki alas hak atas lahan tersebut.

Para tersangka melakukan mark up dana yang dialokasikan sebagai dana ganti rugi pembebasan lahan untuk persiapan pembangunan bandara baru Mangkendek sebesar Rp 38,2 miliar.

Khusus tersangka Enos yang bertindak sebagai Ketua Panitia pembebasan lahan di ketahui langsung berinisiatif sendiri menetapkan harga lahan basah senilai Rp 40. 250 per meter persegi. Sementara hal itu belum di sepakati sehingga belakangan banyak lahan menjadi sengketa.

Dari hasil musyawarah antara panitia pembebasan lahan dengan para pemilik lahan yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Tana Toraja tepatnya 28 Juni 2011, disepakati harga tanah untuk jenis tanah kering non sertifikat senilai Rp 21.390 per meter persegi, tanah kering bersertifikat Rp 25.000 per meter persegi, tanah basah non sertifikat Rp 35.000 permeter per segi serta untuk jenis tanah basah bersertifikat belum disepakati.

Tak hanya itu, dari hasil penyidikan juga ditemukan terjadi pemotongan PPH sebesar 5 persen dan administrasi 1,5 persen dalam proses pembebasan lahan. Panitia pengadaan tanah tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA, Perpres 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk pemerintah bagi kepentingan umum dan Perka BPN RI Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Perpres 65 tahun 2006 hingga menimbulkan perkara kepemilikan lahan.

Atas perbuatannya para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) sub pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kasus ini pun sempat menyebut keterlibatan Bupati Tana Toraja (Tator) kala itu, Thefelius Allererung. Dimana keterlibatannya terungkap dari keterangan beberapa saksi yang telah di periksa penyidik saat itu.

Beberapa saksi telah mengaku dan membenarkan jika ada pertemuan pembahasan ganti rugi lahan yang digelar di rumah jabatan Bupati, Thefelius Allererung.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan (Sulsel) disimpulkan terjadi kerugian negara sebesar Rp 21 miliar dari total anggaran Rp 38 miliar yang digunakan dalam proyek pembebasan lahan bandara tersebut. Meski belakangan nilai kerugian itu dianulir setelah dilakukan audit ulang oleh BPKP Sulsel. Dimana kerugian ditetapkan hanya senilai Rp 7 miliar lebih.

Anggaran proyek sendiri diketahui bersumber dari dana sharing antara APBD Kabupaten Tana Toraja dan APBD Propinsi Sulsel. Kesalahan pembayaran dalam proyek pembebasan lahan tersebut dikuatkan oleh putusan perdata dari pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan, namun tak mendapatkan haknya. Malah pihak yang bukan pemilik lahan justru menerima pembayaran ganti rugi.

Hadi Ngaku Bantu Pengusaha Tamin Menyuap Hakim PN Medan

Jakarta – Pengusaha Hadi Setiawan mengaku pernah dihubungi mantan Direktur Utama (Dirut) PT Erni Putra Terari, Tamin Sukardi untuk membantu mempengaruhi putusan pekara sidang di PN Medan. Hadi bersedia membantu Hadi Setiawan karena diminta untuk membebaskannya.

Tamin merupakan tahanan Kejaksaan Agung yang menjalani sidang perkaranya di PN Medan. Tamin menyampaikan kepada Hadi agar dibantu untuk dibebaskan dari tahanan.

“BAP Anda sekitar Desember dihubungi Tamin Sukardi yang ditahan Kejagung soal masalah tanah. Bahwa benar Tamin ditahan, saya dihubungi melalui telepon, Tamin sedang ditahan di gedung bundar. Tamin bilang Hadi bantu saya, ada kenalan di Kejagung ngga, biayanya bagaimana? Benar keterangan tersebut?” tanya jaksa saat sidang pemeriksaan terdakwa Hadi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

“Betul memang kalimat itu,” kata Hadi Setiawan.

Saat Tamin menjalani sidang di PN Medan, Hadi menyebut telah pergi ke Kualanamu, Medan. Tujuannya, Tamin ingin bertemu Hadi untuk berbicara masalah perkaranya.

“Kemudian Pak Tamin telepon, waktu dia bilang sudah di Medan. Saya sama teman pengacara karena saya pikir butuh pengacara,” ucap Hadi.

Setelah itu, Hadi juga mengaku sempat bertemu Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo. Dalam pertemuan itu membahas kasus yang menimpa Tamin di PN Medan.

“Saya bilang ada teman kasus namanya Tamin. Pak Wakil bilang jangan ikut-ikutan sedang dipantau KPK,” jelas Hadi.

Akhirnya Hadi mengaku bertemu dengan panitera pengganti Helpandi atas perintah Tamin. Dalam pertemuan tersebut, Helpandi memberikan amplop berisi uang titipan dari Tamin.

“Saya serahkan amplop, ini titipan dari Pak Tamin. Kemudian saya dapat laporan dari Helpandi sudah diserahkan kepada hakim,” kata Hadi.

Setelah itu, Hadi menerima laporan adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK di PN Medan. Dia yang memantau dari televisi melihat namanya disebut sebagai orang kepercayaan Tamin.

Dia mengaku menyesal perbuataan tersebut dan akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Alasannya, ia ingin meluruskan jumlah uang yang diberikan kepada Helpandi.

“Saya menyesal di sana saya mohon maaf, saya melihat jumlah uang tidak cocok maka saya ingin menyerahkan diri ke KPK. Menurut laporan Helpandi sisa uang Rp 1 miliar, ternyata pas OTT ditemukan SGD 135 ribu berarti lebih dari Rp 1 miliar,” jelas Hadi.

Dalam perkara ini, Hadi didakwa membantu Tamin memberikan suap ke hakim PN Medan Merry Purba dan panitera pengganti Helpandi sebesar SGD 280 ribu untuk dibagikan ke Merry SGD 150 ribu.

Sedangkan sisanya, SGD 130 ribu, disebut jaksa akan diserahkan kepada hakim Sontan. Uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan Tamin.
(fai/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>