KPK Telisik Peran Sofyan Basir Selama Menjabat Dirut PLN

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 6 saksi dalam kasus suap PLTU Riau-1 pada Kamis (25/4/2019). Pemeriksaan terhadap 6 saksi tersebut untuk mendalami peran Sofyan Basir selama menjabat Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Jadi penyidik langsung mendalami apa saja yang diketahui oleh saksi terkait dengan perbuatan-perbuatan SFB (Sofyan Basir) sebagai Direktur utama PLN,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Kamis (25/4/2019).

Keenam saksi yang diperiksa untuk tersangka Sofyan Basir dalam kasus suap PLTU Riau-1 adalah Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (Dirut PT. PJB) Iwan Agung Firstantara dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso.

Kemudian Direktur Operasi PT PJB Investasi Dwi Hartono, Direktur Utama PT PJB Investasi Gunawan Yudi Hariyanto, Plt Direktur Operasional PT PLN Batubara Djoko Martono, dan Kepala Divisi IPP PT PLN Muhammad Ahsin Sidqi.

“Karena saksi yang dipanggil hari ini adalah saksi yang menjabat sebagai direktur-direktur atau jabatan lain di PLN. Sehingga kami ingin dalami lebih lanjut, sebenarnya apa yang dilakukan oleh tersangka pada saat masih menjabat,” kata Febri.

KPK Akan Periksa Khofifah Terkait Kasus Romahurmuziy Besok

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang menjerat mantan Ketua Umum (Ketum) PPP Romahurmuziy alias Romi.

“Ya informasi yang saya dapatkan begitu, tetapi kita lihat besok ya jadwal secara lengkap,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Khofifah nantinya akan diperiksa di Mapolda Jawa Timur. Febri beralasan, pemeriksaan dilakukan di Mapolda Jawa Timur lantaran keterbatasan jumlah penyidik.

“Karena ada beberapa kegiatan yang dilakukan di Surabaya sejak hari ini. Jadi timnya juga terbatas, ya, penyidiknya. Sehingga beberapa kegiatan tersebut dilakukan di Jawa Timur,” kata Febri.

Sebelumnya, Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi tak menampik dirinya ikut merekomendasikan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Bahkan, menurut Romi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ikut merekomendasikan Haris.

“Dan kemudian Ibu Khofifah Indar Parawansa misalnya, beliau Gubernur terpilih yang jelas-jelas mengatakan ‘Mas Romi, percayalah dengan Haris, karena Haris ini orang yang pekerjaannya bagus’,” ujar Romi mengulang kata-kata Khofifah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 22 Maret 2019.

“Sebagai Gubernur terpilih pada waktu itu beliau mengatakan ‘kalau Mas Haris saya sudah kenal kinerjanya, sehingga ke depan sinergi dengan Pemprov itu lebih baik’,” kata Romi masih mengulang kata-kata Khofifah.

Dengan adanya rekomendasi dari Khofifah Indar Prawansa, alhasil Romi mengaku ikut menyampaikan bahwa Haris pantas menjadi Kakanwil Kemenag meski Haris sendiri sudah terkena sanksi disiplin.

“Karena memang yang saya lakukan adalah meneruskan aspirasi sebagai anggota DPR, sebagai ketua umum partai pada saat itu. Banyak sekali, pihak-pihak yang menganggap saya sebagai orang yang bisa meyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan. Bukan hanya di Kementerian Agama, tentunya, di lingkungan yang lain pun kalau menyampaikan kan biasa,” kata dia.

Bupati Lampung Selatan Divonis 12 Tahun-Uang Pengganti Rp 66 M, Ini Kata KPK

Jakarta – KPK masih pikir-pikir melakukan upaya hukum lanjutan atas vonis Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan. Zainudin divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

“Putusannya memang lebih rendah. Tapi ada beberapa hal yang penting selain vonis penjara. Ada amar putusan terkait uang pengganti yang jumlahnya cukup signifikan dan juga pencabutan hak politik,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2019).

Febri menyebut jaksa pada KPK punya waktu 7 hari untuk mempertimbangkan tindaklanjut atas vonis majelis hakim terhadap Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

“Kami akan mempertimbangkan atau proses pikir-pikir sesuai hukum acara,” katanya.

Zainudin Hasan dihukum pidana uang pengganti Rp 66,7 miliar yang harus dibayarkan paling lama 1 bulan setelah putusan inkrah.

“Bila tidak membayar, maka harta disita jaksa untuk dilelang dan disetor ke negara. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta, maka diganti pidana penjara selama 1,5 tahun,” sebut Febri.

Selain itu, Zainudin Hasan juga dihukum pidana tambahan, yakni pencabutan hak politik selama 3 tahun.

(haf/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Geledah 3 Lokasi di Tasikmalaya, KPK Sita Dokumen Proyek

Jakarta – KPK menggeledah tiga lokasi di Kota Tasikmalaya terkait kasus dengan tersangka Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Ketiga lokasi yang digeledah adalah kantor Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan RSUD Tasikmalaya.

“Ada lanjutan penggeledahan di Tasikmalaya di tiga lokasi, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah di Tasikmalaya,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2019).

Febri menyatakan KPK menyita sejumlah dokumen dan data elektronik. Namun, Febri tak menjelaskan detail proyek apa yang dimaksud.

“Penyidik menyita sejumlah dokumen anggaran dan proyek serta data-data elektronik,” katanya.

KPK sebelumnya menyatakan Budi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka Budi ini terkait dengan kasus suap eks Pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo.

“Ya benar,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dikonfirmasi, Rabu (24/4).

Namun, Basaria belum menjelaskan detail pasal yang disangkakan terhadap Budi. KPK bakal mengumumkan secara detail kasus yang menjerat Budi ini pada Jumat (26/4).

Budi pernah diperiksa sebagai saksi di proses penyidikan kasus suap Yaya. Saat itu Budi mengaku ditanya soal proposal APBD 2018.

Budi juga pernah menjadi saksi dalam persidangan Yaya. Saat itu Budi mengaku tak memberi suap terkait usul anggaran.

Dalam tuntutan Yaya, Budi disebut memberi duit Rp 700 juta kepada Yaya. Duit itu kemudian disebut dibagikan Yaya kepada Wabendum PPP Puji Suhartono dan seorang bernama Rifa Surya.

Yaya sendiri sudah divonis bersalah menerima suap dan gratifikasi. Dia dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan.
(haf/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Obok-obok Rumah Bupati Solok Selatan, KPK Jerat Siapa?

JakartaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat, Muzni Zakaria. Penggeledahan rumah yang berlokasi di Jalan Mataram Nomor S12, Kota Padang, itu dilakukan sejak pagi hingga siang hari.

Dari penggeledahan yang digelar pada Kamis (24/4/2019) itu KPK membawa dua koper. KPK juga menyita sejumlah dokumen, di antaranya terkait proyek.

“Dari lokasi disita dokumen-dokumen terkait proyek,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan saat ditanya soal penggeledahan rumah Muzni.

Rumah Muzni yang digeledah KPK.Rumah Muzni yang digeledah KPK. (Foto: Jeka Kampai-detikcom)

Namun, pada saat penggeledahan berlangsung Muzni tidak berada di Solok Selatan. Informasi yang diterima, Muzni sedang bertugas di Jakarta.

“Dari info yang didapat dari sespri, Beliau ada dinas ke Jakarta,” ujar Kabag Humas Pemkab Solok Selatan Firdaus, saat dimintai konfirmasi.

Muzni juga mengaku tidak mengetahui kasus apa yang melatarbelakangi penggeledahan di kediamannya.

“Memang ada penggeledahan, tapi saya sendiri juga belum (tahu) masalah apa sesungguhnya. Kebetulan waktu kejadian, saya sedang dinas di Jakarta,” kata Muzni dalam keterangan yang disampaikan Firdaus.

Rumah Digeledah KPK, Bupati Solok Selatan Sedang Dinas di Jakarta

PadangKPK menggeledah rumah Bupati Solok Selatan, Sumbar, Muzni Zakaria. Saat penggeledahan berlangsung, Muzni disebut sedang bertugas di Jakarta.

“Dari info yang didapat dari sespri, Beliau ada dinas ke Jakarta,” ujar Kabag Humas Pemkab Solok Selatan, Firdaus, saat dimintai konfirmasi, Kamis (25/4/2019).

Dari rumah Bupati Solok Selatan, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen di antaranya terkait proyek.

Penggeledahan dilakukan tim KPK di rumah Bupati Solok Selatan di Jl Mataram Nomor S 12, Kota Padang, mulai pukul 08.30 WIB.

“Benar ada kegiatan penggeledahan oleh tim KPK. Prosesnya tentu sudah di tingkat penyidikan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan.

(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK dan PBNU Bentuk Kader Penggerak Antikorupsi

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) menyelenggarakan pesantren kader penggerak NU antikorupsi. Acara diselenggarakan di Auditorium Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta pada 24 sampai 26 April 2019.

“Kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang antikorupsi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (2/4/2019) seperti dilansir Antara.

KPK, lanjut Febri, memandang peran dai sebagai tokoh agama dan panutan masyarakat khususnya umat muslim, sangat penting.

“Melalui kegiatan dakwah, dai diharapkan dapat menyisipkan konten dan pesan-pesan antikorupsi yang akan mendorong peningkatan kesadaran dan pemahaman antikorupsi di masyarakat,” ucap Febri.

Selama tiga hari, kata dia, peserta dibekali materi dari para narasumber terkait korupsi dan modus operandi, membangun integritas kader NU, strategi pencegahan korupsi, “community development”, advokasi dalam dakwah Islamiyah, dan partisipasi publik.

“Selain itu, peserta juga akan didampingi menyusun rencana aksi yang akan diimplementasi pasca mengikuti pesantren kader penggerak NU antikorupsi angkatan satu ini,” kata Jubir KPK ini.

KPK Sita Dokumen dari Kantor Wali Kota Tasikmalaya

Nama Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman muncul dalam fakta persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta sebagai pemberi suap kepada terdakwa bekas pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo saat itu.

Budi diketahui memberikan suap Rp700 juta kepada Yaya Purnomo. Yaya pun telah divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) di 9 kabupaten.

Menurut hakim, Yaya terbukti dalam dua dakwaan yaitu dakwaan pertama Yaya terbukti menerima suap Rp300 juta dari bagian Rp3,1 miliar dari Bupati Lampung Tengah Mustafa melalui Taufik Rahman yang diperuntukkan untuk anggota fraksi Partai Demokrat Amin Santono untuk pengurusan DAK dan DID.

Yaya Purnomo adalah mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Dalam dakwaan kedua, Yaya Purnomo dan Rifa Surya menerima gratifikasi uang sejumlah Rp6,529 miliar, 55 ribu dolar AS dan 325 ribu dolar Singapura karena mengurus DAK dan DID di 9 kabupaten, salah satunya di Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya mendapat DAK TA 2018 DInas Kesehatan sebesar Rp29,989 miliar, DAK Prioritas Daerah Rp19,924 miliar serta DAK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp47,79 miliar.

Tim Gabungan Novel Baswedan Sambangi KPK, Sampaikan Perkembangan Kasus

Liputan6.com, Jakarta – Tim gabungan bentukan Polri untuk mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta. Tim gabungan menyampaikan perkembangan yang sudah dikerjakan.

“Intinya adalah kami menyampaikan beberapa perkembangan apa yang bukan dihasilkan tapi apa yang sudah kami kerjakan,” kata anggota tim gabungan bentukan Polri Hendardi usai pertemuan tersebut, Rabu (24/4/2019) seperti dilansir Antara.

Selain Hendardi yang juga Ketua Setara Institute itu, anggota tim gabungan bentukan Polri yang turut hadir, yakni mantan Ketua Komnas HAM Nur Kholis, ahli hukum pidana Indriyanto Seno Adji, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim.

Mereka ditemui oleh dua pimpinan KPK masing-masing Saut Situmorang dan Laode M Syarif.

“Jadi, progres kerja, proses kerja antara lain kami melakukan reka ulang terhadap TKP, pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik saksi lama maupun yang baru, pemeriksaan tambahan, pemeriksaan ulang juga, dan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli,” ungkap Hendardi.

Selanjutnya, kata dia, pihaknya juga melakukan uji alibi terhadap beberapa saksi kasus Novel Baswedan.

“Juga kami berharap tentu saja terhadap saksi korban, yaitu Pak Novel Baswedan kami bisa melakukan semacam pembicaraan atau katakan lah penyelidikan investigasi apa yang beliau ketahui sehingga mendapat lampu hijau dari pimpinan KPK untuk bisa kami lakukan,” kata dia.

Selain itu, kata dia, tim gabungan juga mengharapkan terhadap pihak-pihak lain yang mengetahui soal kasus tersebut bisa dimintai keterangan.

“Tentu saja kami juga menyampaikan bahwa bukan saja Novel Baswedan tetapi juga teman-teman lain yang mengetahui dan bisa membuat terang perkara ini tentu diharapkan akan ikut bisa dimintai keterangan,” ujar Hendardi.

Ia pun mengharapkan tim gabungan Novel Baswedan ini bisa bekerja dengan baik dan dapat memperoleh kepercayaan dari publik serta dapat menyamakan persepsi dengan pimpinan KPK.

KPK Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Tersangka Suap

Jakarta – KPK menetapkan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka di kasus yang masih berkaitan dengan suap eks pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.

“Ya benar,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dikonfirmasi, Rabu (24/4/2019).

Namun, Basaria tak menjelaskan detail pasal yang disangkakan kepada Budi. Nantinya, KPK bakal memberi penjelasan detail saat konferensi pers pada Jumat (26/4).

Tim KPK menggeledah ruang kerja wali kota hampir 8 jam. Lalu, petugas KPK keluar dari Bale Kota Tasikmalaya dengan membawa sejumlah koper dan boks plastik, pada pukul 18.40 WIB.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyebut barang bukti yang diamankan adalah dokumen anggaran. Barang bukti dibawa untuk proses penyidikan selanjutnya.

“Memang ada proses penggeledahan di kantor Wali Kota Tasik dilakukan tadi pagi dan siang. Tim sita sejumlah dokumen terkait pembahasan anggaran,” kata Febri terpisah.

Budi sendiri pernah diperiksa sebagai saksi di proses penyidikan kasus suap Yaya. Saat itu, Budi mengaku ditanya soal proposal APBD 2018.

“Biasa saja lah. Terkait tentang inilah proposal. Iya untuk APBD 2018,” kata Budi usai diperiksa KPK di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/8/2018).

Budi juga pernah menjadi saksi saat persidangan Yaya. Saat itu, Budi mengaku dirinya tak memberi suap terkait usul anggaran.

Dalam tuntutan Yaya, Budi disebut memberi duit Rp 700 juta kepasa Yaya. Duit itu kemudian disebut dibagikan Yaya kepasa Wabendum PPP Puji Suhartono dan seorang bernama Rifa Surya.

Kini, Yaya sudah divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan. Yaya terbukti bersalah berkongkalikong dengan mantan anggota DPR Amin Santono agar Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi tambahan anggaran dari APBN tahun 2018.

Dalam putusannya, majelis hakim juga menyatakan Yaya terbukti menerima gratifikasi berkaitan dengan jasa Yaya bersama Rifa Surya menjanjikan delapan daerah mendapatkan alokasi anggaran di DAK dan DID APBN tahun 2018. Delapan daerah itu adalah Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Karimun, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tabanan..
(rvk/HSF)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>