Cerita Asal-Usul Bilik Cinta di Lapas Sukamiskin

Bandung – Bilik cinta Lapas Sukamiskin Bandung terungkap dalam sidang kasus suap eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen. Bagaimana asal-usul bilik tersebut?

Ternyata bilik cinta tempat berhubungan suami-istri itu bekas toilet umum. Hal itu diungkapkan Firma Uli Silalahi, pengacara Wahid Husen, usai persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (12/12/2018).

“Itu (bilik cinta) sangat hangat, saya juga sangat tertarik. Jadi bilik bercinta itu sudah ada sebelumnya (sebelum Wahid menjabat Kalapas), itu bekas WC,” kata Firma.

Firma menjelaskan posisi bilik cinta itu berada di area saung-saung Lapas Sukamiskin. Sebelum dibuat bilik cinta, ruangan itu digunakan untuk buang air kecil tamu yang membesuk.

“Kalau orangnya yang besuk di saung, karena itu kan terbuka. Kalau mau buang air kecil dulu ke situ. Lalu diperbaiki ditambahkan kasur di situ, enggak ada AC,” tuturnya.

Ruangan bekas toilet itu lalu direnovasi dan dijadikan bilik cinta. Ruangan disulap jauh hari sebelum Wahid ditunjuk jadi Kalapas.

Namun sejak Wahid menjabat, dia menyangkal Wahid mengetahui adanya aktivitas hubungan badan di situ. “Itu tadi kita pertanyakan melalui saksi atau Wahid. Kalapas atau klien kami tidak tahu,” ujar Firma.

Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan jaksa. Jaksa KPK dalam dakwaan Wahid maupun Fahmi Darmawansyah menyebut bahwa Wahid memberi keleluasaan kepada Fahmi mengelola bisnis penyewaan bilik cinta itu. Fahmi melalui tahanan pendampingnya, Andri Rahmat, menyewakan kamar itu ke warga binaan lain dengan harga Rp 650 ribu.

Dalam sidang beragendakan saksi dari Andri, terungkap pula siapa saja yang menyewa bilik cinta itu. Menurut Andri, ada tuju napi tipikor yang menyewa. Namun dia hanya menyebut tiga nama tanpa merinci lebih jauh.

“Sanusi pernah pakai, Suparman, Umar pokoknya rekan-rekan Fahmi,” ucap Andri.

(dir/bbn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

OTT Bupati Cianjur Terkait Anggaran Pendidikan

Jakarta – KPK menyebut Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar terjerat operasi tangkap tangan (OTT) karena dugaan transaksi suap. Duit suap terkait OTT disebut terkait anggaran pendidikan.

“Terkait anggaran pendidikan,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Rabu (12/12/2018).

Febri menyebut tim KPK juga menyita duit yang diduga sebagai uang suap sebesar Rp 1,5 miliar. Selain Irvan, ada sejumlah pejabat Pemkab Cianjur yang juga ditangkap.

“Bupati sedang diperiksa,” kata Febri.

Irvan dan mereka yang terjaring OTT KPK sampai saat ini masih berstatus sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan itu untuk menentukan status hukum mereka yang ditangkap.

(dhn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bilik Cinta Lapas Sukamiskin Sempat Disewa 7 Napi, Siapa Saja?

Bandung – Kemunculan bilik cinta yang dibangun dan dikelola narapidana Fahmi Darmawansyah dan tahanan pendampingnya Andri Rahmat terbongkar. Selain digunakan sendiri, suami Inneke Koesherawati itu juga menyewakan untuk napi lainnya. Tercatat 7 warga binaan yang sempat menyewa kamar 2×3 meter persegi itu. Tarifnya Rp 650 ribu itu.

Soal bilik cinta ini terungkap dari keterangan Andri yang bersaksi dalam sidang lanjutan eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen di ruang 1 Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (12/12/2018).

Awalnya hakim Dariyanto bertanya kepada Andri perihal ruangan 2×3 yang disebut dalam dakwaan jaksa KPK. Andri lantas menyebut ruangan itu berada di sekitar saung-saung di Lapas Sukamiskin. Sementara ‘bilik cinta’ berada di belakang saung yang dibuat sendiri oleh Fahmi.

“Kan ada saung Fahmi di depan, nah di belakangnya,” ucap Andri dalam persidangan.

Andri awalnya membantah apabila ruangan itu disewakan. Namun saat hakim menyebutkan dakwaan jaksa, Andri membenarkan ruangan itu disewakan.

“Iya, Rp 650 ribu,” kata Andri.

Hakim lantas menanyakan orang-orang yang menggunakan ‘bilik cinta’ itu. Andri lalu menyebut ada 7 orang yang menggunakan bilik tersebut.

“Ada 7 orang yang pakai,” kata Andri.

Andri lantas menyebutkan nama-nama napi yang menggunakan ‘bilik cinta’ itu. Namun tak semua disebutkan lantaran terpotong pertanyaan hakim.

Ada tiga nama disebut Andri yang pernah menggunakan ‘bilik cinta’ itu antara lain Sanusi, Suparman dan Umar. Ketiga nama itu tak dijelaskan secara rinci.

“Sanusi, Suparman, Umar pokoknya rekan-rekan Fahmi,” kata Andri.

“Siapa lagi?,” tanya hakim.

Andri belum menjawab pertanyaan, hakim langsung memotong.

“Setya Novanto? Nazaruddin? pernah?,” tanya hakim.

“Tidak,” jawab Andri.

Andri lalu menjelaskan tidak ada yang istimewa dalam ‘bilik cinta’ itu. Di dalam kamar, hanya terdapat kasus spring bed dan kamar mandi kecil.

“Tidak ada fasilitas, begitu saja. Kasus spring bed dan wc di dalam. AC tidak ada,” kata Andri.

“AC tidak ada mau bercinta bagaimana, kepanasan,” kata hakim.

“Ya begitu, enggak tahu, terserah yang penting bayar,” kata Andri menimpali.

Kasus ‘bilik cinta’ pertama kali terungkap dalam dakwaan jaksa KPK terhadap Wahid Husen. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Fahmi mendapat berbagai fasilitas dan kemudahan usai menyuap Wahid dengan mobil, barang dan sejumlah uang.

Bilik cinta berukuran 2×3 meter persegi itu dibuat dengan tujuan hubungan badan suami-istri antara Fahmi dan istrinya Inneke Koesherawati. Selain untuk Fahmi, bilik cinta itupun disewakan ke napi lain.

(dir/ern)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Akun Instagram Artis Cantik FTV Faye Nicole Jones Hilang

Liputan6.com, Jakarta Nama Faye Nicole Jones mendadak menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, pemain FTV ini disebut-sebut tersangkut kasus suap Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan kepada Kalapas Sukamiskin.

Faye Nicole Jones diduga merupakan sosok perempuan yang menemani Wawan, sapaan akrab adik Ratu Atut itu, saat bermalam di Hotel Grand Mercure, Bandung. Padahal, kala itu Wawan tengah menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin. 

Namun, kuasa hukum Wawan, Tubagus Sukatma, membantah dakwaan yang menyebutkan kliennya menginap di hotel bersama seorang wanita. Benarkah itu Faye Nicole Jones?

“Klien saya membantah menginap di hotel bersama seorang wanita,” kata Tubagus Sukatma sebagaiman dikutip dari Merdeka.com.

Terkait pengakuan KPK akan mengeluarkan CCTV yang merekam kebersamaan Wawan dan artis wanita di hotel, Tubagus juga memastikan tak benar.

“Kan Pak Wawan sudah membantah dan saya juga heran rasanya. Enggak mungkin dakwaan nyerempet soal-soal domestik dan infotainment,” jelas Tubagus.

Deddy Mizwar Diperiksa KPK soal Meikarta

JakartaDeddy Mizwar memenuhi panggilan penyidik KPK. Dia bakal diperiksa dengan kapasitas sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 terkait kasus suap dalam perizinan proyek Meikarta.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Billy Sindoro),” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (12/12/2018).

Saat tiba di KPK, Deddy mengaku tahu soal rencana perizinan pembangunan proyek Meikarta karena saat itu menurutnya ada keharusan rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat. Dia menilai pemeriksaan padanya oleh KPK adalah hal yang wajar.

“Sejak awalnya saya mengatakan ada yang kurang beres (dengan) rencana pembangunan Meikarta,” ucap Deddy.

Selain Deddy, ada sejumlah saksi yang hari ini dipanggil di antaranya:
– Pengacara Perry Cornelius Sitohang;
– Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto;
– HRD PT MSU (Mahkota Sentosa Utama) Andi Yosua;
– Staf Kabid Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi Elsawati.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sembilan tersangka termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dan mantan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar terkait perizinan proyek Meikarta. Duit itu disebut sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.
(fai/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Panggil Deddy Mizwar Jadi Saksi Kasus Suap Meikarta Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta, Rabu 12 Desember 2018.

Pria yang akrab disapa Demiz itu diketahui menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat saat proses perizinan proyek Meikarta tengah berlangsung.

“Saya dapat informasi tadi ada sejumlah saksi yang diperiksa, termasuk unsur pimpinan di Provinsi Jawa Barat yang pada saat itu memimpin, yaitu mantan Wakil Gubernur Jawa Barat. Akan diperiksa untuk kasus ini besok dalam proses penyidikan dugaan suap terkait proyek Meikarta,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Selain Demiz, Febri menyebut pihaknya juga membuka kemungkinan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat sebagai saksi dalam kasus ini. Saat ini, kata dia, penyidik tengah mendalami rekomendasi perizinan proyek Meikarta.

“Berikutnya tentu saja sesuai kebutuhan penyidikan, tidak tertutup kemungkinan kepala daerah juga akan dipanggil. Kami perlu mendalami bagaiman proses saat itu terkait dengan rekomendasi perizinan Meikarta,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Selain Bupati Neneng, KPK menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludi, Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

KPK Cecar Hakim PN Jaksel Tersangka Suap soal Perkara Perdata

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Achmad Guntur dan Panitera Pengganti PN Jaksel Matius sebagai saksi kasus dugaan suap penanganan perkara perdata. KPK mendalami soal perkara perdata yang terindikasi terjadi praktik suap.

Kasus yang dimaksud adalah perkara perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2018. KPK menyebut salah satu saksi yang diperiksa merupakan anggota majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

“Dari para saksi itu penyidik mendalami pengetahuan mereka tentang bagaimana proses persidangan perkara perdata pada saat itu. Karena salah satu saksi yang diperiksa adalah anggota majelis hakim yang juga menyediakan perkara perdata tersebut,” Selasa (11/12/2018).

Dalam kasus ini, penyidik memeriksa staf keuangan PN Jaksel Yulhendra serta tiga pihak swasta bernama Isrullah Achmad, Resa Indrawan Samir dan Thomas Azali. KPK juga menelusuri uang suap yang diterima para hakim.

“Penyidik juga mendalami terkait proses penerimaan dana dari para pihak kepada para hakim tersebut,” sambung Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua hakim PN Jaksel Iswahyu Widodo dan Irwan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara perdata dengan nomor perkara 262/Pid.G/2018/PN Jaksel.

Dalam kasus ini, KPK turut menetapkan Panitera Pengganti PN Jakarta Timur Muhammad Ramadhan, seorang advokat bernama Arif Fitrawan serta Martin P. Silitonga selaku pihak swasta sebagai tersangka.

Tanda Tanya soal Tas Mewah Dirjen PAS

Jakarta – Tas Louis Vuitton yang diduga kado ulang tahun dari terpidana Fahmi Darmawansyah untuk Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami, kini dalam penguasaan KPK. Tas ini disebut KPK dikembalikan sopir Sri Puguh.

Soal pengembalian tas ini, Sri Puguh tak banyak bicara. Dia hanya menegaskan urusan tas Louis Vuitton itu ditangani KPK.

“Jadi ada hasil berita acara, lebih baik proses hukum saja, nanti dilihat seperti apa,” kata Sri Puguh kepada wartawan di kantor Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (11/12/2018).

Tas mewah itu disebut Sri Puguh diberikan lewat sopir. Tapi dia tak bicara detail mengenai proses penyerahan tas dan maksud dari pemberian tas.

“Itu antara sopir ya mbak ya. Saya berangkat ke Thailand saya nggak tahu itu. Tapi nanti proses hukum saja ya,” tegasnya.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah memang menyebut tas ini dikembalikan sopir Sri Puguh usai pemeriksaan pada 24 Agustus.

“Sekarang (tas tersebut) masuk berkas menjadi salah satu bukti,” kata Febri, Sabtu (8/12).

Adanya kado tas untuk Dirjen PAS dari Fahmi Darmawansyah ini terungkap dalam surat dakwaan eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen.

Jaksa pada menyebut tas jenis clutch bag merek Louis Vuitton itu diberikan dari narapidana kasus korupsi, Fahmi Darmawansyah, kepada ajudan Wahid bernama Hendry Saputra untuk ditujukan pada Sri Puguh.

“Tas jenis cluth bag tersebut nantinya akan dihadiahkan terdakwa kepada atasannya, yakni Sri Puguh Budi Utami, sebagai kado ulang tahun,” demikian bunyi surat dakwaan yang dibacakan jaksa di Pengadilan Tipikor Bandung.

Sri Puguh juga sudah dua kali diperiksa KPK berkaitan dengan Wahid Husen. Usai diperiksa, Sri kepada wartawan mengaku tidak tahu tentang perkara yang menjerat Wahid Husen

“Nggak ada. Saya nggak ketemu, (hanya ditanya) soal sarana di Sukamiskin,” kata Sri pada Jumat, 25 Agustus 2018.

Soal dugaan pemberian tas mewah ini ke Dirjen PAS, Menkum HAM Yasonna H Laoly menegaskan dirinya belum menerima laporan. Tapi Laoly mengatakan pejabat bisa mengembalikan gratifikasi ke KPK.

“Kan dikembalikan di apanya, kita lihat dulu. Saya belum ada laporan. Nanti kan fakta hukum harus kita lihat di KPK seperti apa. Gratifikasi kan gratifikasi itu bisa dikembalikan, saya sudah ada beberapa yang dikembalikan. Kalau punya negara kita kembalikan,” ujar Laoly, Selasa (11/12).
(fdn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Cecar Hakim dan Panitera PN Jaksel soal Suap Perkara Perdata

Jakarta – Hakim Achmad Guntur dan panitera pengganti PN Jakarta Selatan (PN Jaksel) Matius Buntu Situru diperiksa KPK soal proses sidang perdata di PN Jaksel. Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap yang terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT).

“Dari para saksi itu penyidik mendalami pengetahuan mereka bagaimana proses sidang perkara perdata pada saat itu, karena satu saksi yang diperiksa adalah anggota majelis hakim yang juga menyidangkan perkara perdata tersebut,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan Selatan (11/12/2018).

Tiga orang lainnya juga dipanggil sebagai saksi untuk Iswahyu yakni Isrullah Achmad, Resa Indrawan Samir dan Thomas Azali. KPK juga mendalami proses penerimaan duit suap terhadap hakim yang terkena OTT.


“Juga sejauh mana pengetahuan mereka tentang proses penerimaan dana melalui sejumlah pihak pada hakim untuk mempengaruhi perkara perdata itu,” ujarnya.

Hakim Iswahyu dan seorang hakim lainnya, Irwan, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima Rp 150 juta terkait putusan sela atas gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri oleh PT Asia Pacific Mining Resources. Keduanya juga dijanjikan menerima duit Rp 500 juta dari pihak penggugat lewat pengacara Arif untuk putusan gugatan.

Duit Rp 500 juta disiapkan pengacara Arif, yang bersumber dari Martin Silitonga. Duit ini dibawa ke M Ramadhan, panitera pengganti PN Jaktim yang pernah bertugas di PN Jaksel.

KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan dan menyita duit yang sudah ditukar dalam mata uang dolar Singapura sebesar SGD 47 ribu.
(abw/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>