Tersandung Skandal Korupsi, Ini Penampakan Gedung Kemenag Aceh

Kamis 21 Maret 2019, 16:04 WIB

Agus Setyadi – detikNews

Banda Aceh detikNews – Pembangunan gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh tersandung skandal korupsi. Seperti apa penampakan gedung tersebut?

Gedung perkantoran Kanwil Kemenag Aceh terletak di Jalan Tgk. Abu Lam U, Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.  Lokasi ini persis di depan Taman Sari Banda Aceh.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com

Ma’ruf Amin: Korupsi Itu Merusak, Revolusi Mental Diperlukan

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden Ma’ruf Amin mengatakan, korupsi itu merusak bangsa sehingga perlu diberantas. Hal ini disampaikan saat membuka seminar publik dengan tema Strategi Pemberantasan Korupsi untuk Kembalikan Uang Negara yang diselenggarakan Seknas Jokowi dan Portal C19 KMA.

“Korupsi ini sesuatu yang merusak, memiskinkan rakyat, mengacaukan keuangan negara, merusak mental, karena itu harus di berantas sampai ke akar-akarnya,” ucap Ma’ruf di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Pemberantasan korupsi, lanjut dia, harus dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan melalui pembangunan perilaku yang baik untuk tidak korupsi. Salah satunya adalah dengan revolusi mental.

“Mudah-mudahan dengan pembangunan karakter atau yang disebut dengan revolusi mental, itu juga akan berpengaruh untuk mengurangi korupsi,” jelas Ma’ruf

Tetapi kalau tidak, lanjut dia, maka harus dilakukan penindakan yang bisa mencegah terjadinya korupsi.

“Tindakan korupsi di Indonesia sampai saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ada orang mengatakan karena banyak yang ditangkap katanya menunjukkan banyaknya korupsi. Padahal justru karena bagusnya sistem penindakan, bukan karena banyak yang korupsi,” ujar Ma’ruf.

Dia juga mengatakan, penindakan korupsi baik yang dilakukan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sudah baik. Meskipun perlu ditingkatkan lagi.

“Terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara, baik yang ada di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita, dimana dana-dana yang sudah di korupsi itu bisa dikembalikan,” ucap Ma’ruf.

Soal penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi menurut dia tidak sekadar pemidanaan terhadap pelakunya. Yang lebih penting adalah bagaimana kemudian pengembalian aset negara atau daerah yang telah dijarah oleh pelaku pidana tersebut.

“Oleh karena itu upaya asset recovery dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun eksekusi sudah menjadi suatu keniscayaan pada saat ini,” tegas Ma’ruf.

Bicara soal Korupsi, Ma’ruf Amin Singgung Kebocoran Keuangan Negara

Jakarta – Cawapres Ma’ruf Amin berbicara tentang penanganan korupsi di Indonesia. Ma’ruf menilai harus ada upaya yang lebih dalam mengembalikan kebocoran keuangan negara akibat korupsi.

Hal tersebut disampaikan Ma’ruf saat memberikan sambutan dalam diskusi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019). Awalnya, Ma’ruf menilai pemberantasan korupsi di Tanah Air mengalami peningkatan yang signifikan.

“Meskipun demikian, apa yang telah dicapai tersebut perlu ditingkatkan lebih lanjut terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara baik yang di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita yang mana dana-dana yang sudah dikorupsi itu bisa dikembalikan,” kata Ma’ruf.

Namun, Ma’ruf menilai upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara akibat korupsi belum maksimal. Menurut Ma’ruf ada beberapa penyebab, salah satunya yakni masih terbatas fungsi dan kewenangan penegak hukum.

“Faktor lain adalah tidak adanya ruang yang cukup pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi yang mengatur kejelasan dan mekanisme pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi terutama pada aset atau uang yang telah dilarikan ke luar negeri ini. Nah ini saya kira perlu ada upaya-upaya yang serius ya,” papar Ma’ruf.

Cawapres nomor urut 01 itu menuturkan upaya mengembalikan juga harus dilakukan dengan strategi yang matang. Salah satu kebijakan alternatif, sebut Ma’ruf, yakni restorative justice atau penanganan kasus di luar pengadilan.

“Pengembalian kerugian keuangan negara yang belum optimal maka konsep restorative justice menjadi alternatif yang semestinya mesti di kedepankan terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Ma’ruf lalu berbicara tentang cost benefit analysis. Dia mengatakan, jangan sampai biaya penanganan kasus korupsi justru lebih besar daripada nominal kerugian negara yang dikejar.

“Sebagai contoh tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang relatif sedikit ketika dilakukan penindakan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga ke lapas. Maka bukan, mungkin biaya yang dikeluarkan oleh negara justru akan lebih besar daripada nilai kerugian keuangan negara. Dalam konteks inilah cost benefit analysis perlu dijadikan pertimbangan mendalam,” jelas Ma’ruf.

(zak/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf Amin Soal Korupsi: Banyak Penangkapan Bukti Sistem Penindakan Bagus

Jakarta – Cawapres Ma’ruf Amin menilai upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air mengalami kemajuan yang signifikan. Ma’ruf menyebut banyaknya pihak yang ditangkap bukan karena korupsi merajalela.

“Kegiatan korupsi, penindakan korupsi di Indonesia sampai saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun ada orang mengatakan karena banyaknya yang ditangkap menunjukkan banyaknya korupsi. Padahal justru karena bagusnya sistem penindakan, bukan karena banyaknya korupsi,” kata Ma’ruf, Selasa (19/3/2019).

Penilaian tersebut disampaikan Ma’ruf saat memberikan sambutan dalam acara diskusi yang digelar oleh Seknas Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, cawapres nomor urut 01 itu menganggap pemberantasan korupsi jauh lebih baik sekarang ini.

“Dulu tidak ada, atau jarang yang ditangkap, karena penegakan hukum lemah, penindakan hukumnya itu belum sebaik seperti sekarang. Ini saya kira yang mesti dipahami,” jelasnya.

Namun, Ma’ruf menyadari pemberantasan korupsi di Indonesia harus terus ditingkatkan. Terkait hal tersebut, Ma’ruf menyoroti soal upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

“Meskipun demikian, apa yang telah dicapai tersebut perlu ditingkatkan lebih lanjut terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara baik yang di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita yang mana dana-dana yang sudah dikorupsi itu bisa dikembalikan,” terang Ma’ruf.

Sekadar informasi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun ini memang naik menjadi 38. Menurut Transparency International Indonesia (TII), Indonesia menduduki peringkat ke-89 dari seluruh negara di dunia. Untuk cakupan Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan ke-4.
(zak/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menteri Agama di Pusaran Korupsi Jual Beli Jabatan

Liputan6.com, Jakarta – Penetapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy sebagai tersangka kasus jual beli jabatan kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) menyeret sang Menteri Lukman Hakim Saifuddin.

Penangkapan Romahurmuziy atau Romi itu, berbuntut para penggeledahan ruangan Menteri Agama. Hasil penggeledahan ruangan itu cukup mengejutkan banyak pihak. KPK menemukan uang senilai ratusan juta dari ruang kerja Lukman Hakim.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, uang dalam pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat itu kini telah disita oleh penyidik. KPK belum bisa menjelaskan keterkaitan uang tersebut dengan dugaan korupsi yang dilakukan Romi.

Selain uang, KPK juga menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan di ruang Menag, Sekjen Kemenag, dan Kepala Biro Kepegawaian.

Menag Lukman Hakim Saifuddin memberi keterangan kepada awak media di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (18/3). Lukman Hakim mendatangi kantor Kemenag setelah ruang kerjanya disegel dan digeledah penyidik KPK. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

“Diamankan sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian baik bagaimana tahapannya dan hasilnya. Diamankan juga dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan kepada slaah satu tersangka,” ucap Febri.

Terkait penggeledahan itu, Lukman Hakim justru berterima kasih kepada KPK.

“Saya mendapatkan informasi, ruangan saya sudah bisa dibuka lagi dan proses penggeledahan KPK sudah, katanya sudah selesai. Saya sangat berterima kasih KPK bekerja cepat,” ujar Menag Lukman Hakim di kantornya, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019). 

Lukman mengaku belum tahu barang apa saja yang dibawa tim penyidik KPK dari penggeledahan.  Namun pastinya, dia mengaku ingin segera kembali bekerja di ruangannya. Sebab ada dokumen yang harus ditindaklanjuti terkait tugas-tugasnya. 

“Katanya sudah selesai sehingga saya harus segera memasuki ruangan saya karena ada surat-surat yang harus saya tindaklanjuti, yang harus saya baca, yang harus tandatangani,” ujar dia.

Lukman masih enggan berkomentar banyak terkait  penanganan kasus dugaan suap seleksi jabatan pimpinan tinggi di institusi yang dia pimpin. Dia hanya kembali mengulang pernyataan sebelumnya usai KPK menangkap Ketum PPP Romahurmuziy.

“Saya clear, bahkan saya mengajak seluruh ASN Kemenag untuk memberikan dukungan penuh kepada KPK, kepada seluruh aparat penegak hukum kita dalam rangka mengungkap kasus ini sehingga ini bisa cepat tuntas dan lalu kemudian ke depan kita bisa menatap lebih baik lagi,” ucap dia.

Dia mengaku ingin menunggu perkembangan hasil penyeldikan KPK. 

“Saya harus menghormati institusi negara KPK, dan sebaiknya saya menahan diri dulu untuk tidak menyampaikan hal ini kepada publik sebelum saya menyampaikannya kepada KPK, yang mengusut kasus ini,” ucap Lukman.

Lukman berjanji kooperatif kapan pun lembaga antirasuah itu melayangkan surat panggilan untuk meminta keterangan terkait kasus tersebut.

Namun sejauh ini, dia belum tahu kapan agenda pemeriksaan itu dijadwalkan. “Belum tahu (kapan ke KPK),” jelas dia.

Sementara itu, usia penggeledahan ruamg Menag, KPK mengaku sudah mengantongi nama pihak-pihak mana saja yang dianggap dipengaruhi oleh Romi dalam kasus jual beli jabatan.

“Tentu sudah kami identifikasi ya,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019).

Namun, Febri tak mau membocorkan siapa pihak yang bisa dipengaruhi oleh Romi dalam jual beli jabatan di Kemenag. Termasuk soal dugaan Menag Lukman yang dipengaruhi oleh Romi.

“Sampai saat ini tentu belum bisa disampaikan, karena hal itu terkait dengan materi penanganan perkara. Nanti akan kami dalami terlebih dahulu, dari proses-proses penggeledahan kah, mempelajari barang bukti ataupun nanti pemeriksaan saksi-saksi,” kata Febri.

 

 

Berurutan 2 Ketumnya Tersandung Korupsi, Bagaimana Langkah PPP?

Jakarta – Sudah dua Ketua Umum PPP berurusan dengan KPK karena kasus korupsi. Setelah Suryadharma Ali, kini penggantinya yaitu Romahurmuziy (Rommy) juga mengenakan rompi oranye KPK. Dua kasusnya juga sama-sama berkaitan dengan Kementerian Agama. Apa yang akan dilakukan Partai Kakbah?

Pada 22 Mei 2014, Ketum PPP Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Suryadharma ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada 10 April 2015.

Pada 11 Januari 2016, Suryadharma dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan serta uang pengganti Rp 1,821 miliar. Suryadharma terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Lalu, divonis 6 tahun penjara diperberat oleh pengadilan tinggi menjadi 10 tahun penjara.


Selanjutnya, Ketum PPP Romahurmuziy ditetapkan tersangka oleh KPK pada Sabtu (16/3) kemarin. Dia menjadi tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama level pusat dan daerah.

Baik Suryadharma maupun Rommy tersandung korupsi, dalam artian terganggu langkah politiknya sebagai Ketua Umum PPP gara-gara harus berurusan dengan penegak hukum, entah sebagai tersangka ataupun status hukum lain. Kini Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyadari kondisi ini.

“Ada yang perlu diperbaiki,” kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Minggu (17/3/2019).

Dia menilai perlu perubahan skala luas di PPP. Perubahan itu meliputi struktur, aturan, dan budaya. Pertama, PPP akan membentuk Majelis Partai.

“Ada perubahan sistemik yang harus kami lakukan di PPP. Pertama, menyangkut struktur partai, antara lain dengan membuat Majelis Etik Partai,” kata Arsul.

Perubahan selanjutnya yakni menciptakan aturan dan kode etik terhadap pengurus partai, termasuk yang menjabat sebagai anggota legislatif dan eksekutif.

“Ketiga, mengubah budaya berpartai agar tercipta kesadaran bahwa berpartai itu bukan untuk mendapat sesuatu, tapi untuk mengkontribusikan sesuatu,” ujar Arsul.

Menurut Arsul, tiga langkah itu bisa memperbaiki partainya. Mampukah Partai Kakbah berubah?
(dnu/zap)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cek Jalan di Papua Terkait Korupsi, Tim KPK Dihadang Orang Mabuk

Jayapura – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadang orang mabuk saat melakukan pemeriksaan fisik kasus pembangunan ruas Jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura, Papua. Peristiwa terjadi pada siang hari tadi.

“Saat Tim KPK tiba di Kampung Maribu, Kabupaten Jayapura pukul 11.00 WIT, tiba-tiba Mathias Utbete dalam keadaan dipengaruhi miras, melakukan pelarangan terhadap tim yang akan melakukan pemeriksaan,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal, kepada detikcom di Jayapura, Sabtu (16/3/2019).

Penyidik KPK mengecek fisik jalan bersama tim. Personel dan Kapolsek Sentani Barat AKP Harianja yang mendampingi kemudian mengimbau dan memberi pengertian kepada Mathias Utbete.
Akhirnya tim bisa melanjutkan pemeriksaan Jalan Kemiri-Depapre yang kasusnya tengah ditangani KPK. Tim memeriksa untuk melengkapi bukti kasus.

Tim bisa melanjutkan pengecekan setelah personel Polri memberikan pengertian kepada orang mabuk tersebutTim bisa melanjutkan pengecekan setelah personel Polri memberikan pengertian kepada orang mabuk tersebut (Foto: Dok. Istimewa)

Kamal mengatakan tim penyidik KPK datang bersama BPK RI serta saksi ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Tim ini didampingi personel gabungan dari Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus dan Sat Brimob Polda Papua.

“Pemeriksaan fisik ini sebagai bagian untuk melengkapi bukti atas kasus dugaan korupsi yang terjadi dalam pembangunan jalan tersebut,” ujar Kamal.

Sebelum melakukan pemeriksaan di lokasi, Tim KPK dan personel gabungan Polda Papua terlebih dahulu melaksanakan koordinasi di ruang rapat Mako Sat Brimob Polda Papua. Selanjutnya, tim menuju lokasi pembangunan Jalan Sentani-Depapre, kabupaten Jayapura.

Kegiatan dihadiri Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen Panca Putra Siregar, Direskrimsus Polda Papua Kombes Edi Swasono, Ketua Tim Pemeriksaan/Dosen Tetap ITB atas nama SS, dan Ketua Tim dari BPK Pusat atas nama AS.
(jbr/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sekjen PPP: Lukman Hakim Menteri yang Tidak Mau Terlibat Korupsi

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi sebagai tersangka dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Sekjen PPP Arsul Sani enggan berkomentar mengenai apakah Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin terlibat dalam kasus itu.

“Kalau soal peran menteri agama saya juga tidak ingin berkomentar, tapi sekali lagi asas praduga tak bersalah itu harus tetap melekat,” kata Arsul saat jumpa pers di DPP PPP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).

Arsul menilai, Lukman yang juga merupakan politikus PPP bekerja secara baik sebagai Menag. Menurutnya, kasus yang membelit Romahurmuziy murni di luar dugaan PPP.

“Pak Lukman selama ini merupakan salah satu menteri yang tidak mau begitu begituan itu jelas, makanya kinerja beliau juga bagus bahwa ada hal hal yang terjadi itulah yang di luar dugaan kita semua,” uca dia.

Terpisah, Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, kasus yang menimpa Romahurmuziy merupakan oknum yang bermain. Menurutnya, sejauh ini Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan prosedur dan ketetapan yang benar soal jabatan tinggi.

“Ini dari Kemenag sudah clear ada protapnya, tapi terus kok ada okmum-oknum yang bermain ya ini Wallahualam. Tapi kan kemenag sudah menyiapkan protap dan prosedur rekruitmen pejabat baik di kementerian wilayah daerah maupun pusat itu sudah ada mekanismenya semua,” ucapnya di DPP PPP.

Ma’ruf Amin: OTT Romahurmuziy Bukti Pemberantasan Korupsi Makin Intensif

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden Ma’ruf Amin mengatakan, penangkapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy oleh KPK sebagai bukti bahwa pemberantasan era Jokowi berjalan lebih intensif.

“Justru pemberantasan korupsi sekarang makin intens. Bukan dulu tidak ada korupsi, tapi dulu tidak terdeteksi, tidak terendus. Sekarang korupsi itu karena sistemnya, penangkalannya, pemberantasannya sudah canggih dan serius, makanya selalu bisa ditangkap,” ucap Ma’ruf di rumahnya, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Dia menuturkan, penegakan hukum di era Jokowi sudah sangat jelas. Presiden Jokowi juga ditegaskan tidak akan mengintervensi hukum tersebut.

“Pemerintah Pak Jokowi kan mendukung upaya penegakan hukum dan tidak mau mengintervensi hukum,” jelasnya.

Meski demikian, prinsip dalam kasus yang menjerat Romahurmuziy tetap harus dikedapanka praduga tak bersalah sampai ada penetapan tersangka dari KPK.

“Kita harus tetap praduga tak bersalah, itu prinsip,” pungkasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Romahurmuziy akhirnya tiba di KPK setelah sebelumnya terkena OTT di Surabaya, Jawa Timur.