Misteri Titah Jarum Maut yang Tewaskan Bocah Alfa di Aceh

Liputan6.com, Aceh – Dugaan malapraktik berujung kematian pasien di RSU Cut Nyak Dien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Oktober, tahun lalu masih menyimpan misteri. Terlebih soal siapa sebenarnya yang bertanggungjawab dalam kasus tersebut.

Kasus ini mencuat ketika keluarga pasien atas nama Alfa Reza (11) protes lantaran pasien meninggal dunia setelah disuntik petugas medis. Sebelumnya, korban sempat menjalani perawatan usai dioperasi di Ruang Anak.

Menurut paman korban, Syahril, keponakannya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan setelah mengalami luka akibat tertancap dahan kayu di punggung. Korban dilarikan ke IGD pada Jumat, 19 Oktober 2018.

Korban dibawa pukul 14.00 WIB, dan ditangani dokter bedah pada pukul 17.00 WIB. Setelah dioperasi kondisi pasien membaik, namun, tak lama setelah disuntik saat berada di ruang anak pasien langsung meninggal.

“Saat itu anak kami disuntik sebanyak tiga kali. Nggak ada dicoba obat dulu, tapi langsung disuntik sebanyak 4 kali dalam rentang waktu sangat singkat,” ujar Syahril kepada media, saat itu.

Usai kejadian, Kasi Pelayanan Medis, Muhammad Asmirudin, berjanji, pihak rumah akan investigasi mengenai kasus ini. Di saat yang sama, kasus dugaan malapraktik tersebut mulai ditangani pihak kepolisian.

Pada Kamis, 17 Januari 2019, polisi resmi menahan dua tenaga honorer rumah sakit. Keduanya, EW (29) dan DA (24), perawat piket yang bertugas di malam kejadian.

Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobby Aria Prakasa, melalui Kasat Reskrim, Iptu M. Isral mengatakan, keduanya ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Mereka ditahan selama 20 hari di sel Mapolres Aceh Barat.

Kedua perawat memiliki peran yang berbeda. Yang berperan menyuruh adalah EW. Sedangkan yang menyuntik adalah DA.

Namun, menurut Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Fela Anggraeni, fakta bahwa EW dan DA berperan sebagai yang menyuruh dan menyuntik, agak ganjil. mengingat posisi keduanya berstatus honorer.

“Siapa sebenarnya yang menyuruh menyuntik dan yang bertanggungjawab terhadap pasien pada malam kejadian. Petugas medis honorer tidak mungkin punya tanggungjawab penuh penanganan pasien,” kata Fela kepada Liputan6.com, Selasa 22 Januari 2019, sore.

Menurut Fela, yang bertanggungjawab penuh menangani pasien pada malam kejadian harusnya setingkat dokter, kepala ruang anak atau pihak manajemen rumah sakit. Bukan pegawai honorer yang sifatnya perbantuan, dan kini telah ditahan setelah menjadi tersangka kasus dugaan malapraktik.

2 dari 2 halaman

Usut Tuntas

Manajemen rumah sakit diminta bertanggung jawab secara hukum atas semua kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Ini ditegaskan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

“Kejadian ini terjadi merupakan bentuk kelalaian dari pihak rumah sakit yang bertanggungjawab dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelayanan medis yang diberikan kepada pasien,” ketus Fela.

Selain itu, pihaknya mendesak polisi melakukan pengembangan penyidikan untuk mengusut tuntas kemungkinan adanya pihak lain yang bertanggungjawab. Karena kasus Alfa Reza merupakan pidana murni atau delik biasa, bukan delik aduan.

“Sehingga, walaupun adanya perdamaian diantara kedua belah pihak, tidak dapat menghentikan proses hukum, penegakan hukum tetap harus dilanjutkan. Selain itu, kami juga meminta Pemerintah Aceh Barat mengevaluasi dan mengawasi rumah sakit agar ke depan tidak terjadi lagi peristiwa ini,” dia memungkasi.

Kedua perawat yang ditahan dalam kasus ini mendapat dukungan moril dari sejawat mereka. Puluhan tenaga medis menggelar unjuk rasa di halaman rumah sakit dan meminta EW dan DA dibebaskan, Senin, 21 Januari 2019, siang.

Mereka mengancam akan melakukan aksi mogok kerja, apabila dua rekan mereka masih ditahan polisi. Di hadapan peserta aksi, Kuasa hukum rumah sakit, Agus Herliza berjanji akan mendampingi kedua perawat dalam kasus ini.

“Teman-teman harus bersabar,” kata Agus.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Adanya Panen Raya Belum Tentu Turunkan Harga Jagung

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, harga jagung tidak turun meskipun sudah memasuki masa panen. Hal ini karena jumlah jagung yang dapat dipanen belum mampu menutupi kebutuhan di pasaran.

“Meskipun pada panen, panen berapa banyak pertanyaannya kan gitu. Kalau banyak dan melimpah harga sudah jatuh,” ujar Darmin saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Saat ini, kata Darmin, impor menjadi satu-satunya upaya untuk menekan melonjaknya harga jagung yang kemudian berimbas pada kenaikan harga telur dan daging ayam. Padahal kedua jenis komoditas ini sangat dibutuhkan masyarakat.

“Syukur ada impor ini kalau tidak harganya bisa Rp 8.000. Asal kamu tahu masyarakat kita proteinnya yang paling banyak makan apa? Telor sama ayam. Nah artinya jangan main-main sama telur. Itu akan memengaruhi betul gizi orang,” jelasnya.

Darmin menambahkan, peternak di Indonesia sebagian besar adalah peternak kecil. Peternak ini jarang memiliki gudang penyimpanan jagung yang besar. Sehingga, begitu terjadi kekurangan stok akan langsung mempegaruhi harga.

“Tapi petelor, kamu pernah pergi ke blitar? Kecil-kecil, tidak punya gudang untuk nyimpen jagung. Jadi setiap dia beli mungkin untuk jagung sebulan dia beli, dia campur macam-macam artinya dia nggak punya stok. Kalau harga naik, kena dia,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

26 Ribu Ton Jagung Impor Segera Masuk ke RI

Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, sebanyak 74 ribujagung impor telah masuk pada akhir 2018. Jumlah tersebut berasal dari kuota impor yang ditetapkan sebesar 100 ribu ton.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Diarmita mengatakan, dari 100 ribu ton yang ditetapkan, belum semuanya masuk ke Indonesia. Sisanya sebesar 26 ribu ton dipastikan segera masuk dalam waktu dekat.

“Untuk impor jagung, sesuai dengan Rakortas yaitu sebesar 100 ribu ton (di 2018). Itu 74 ribu sudah masuk ke Indonesia, sisanya segera masuk,” ujar dia di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (8/1/2019). 


Ketut menyatakan, pemerintah memang sengaja tidak langsung memasukkan 100 ribu ton jagung yang telah ditetapkan. Hal ini untuk melihat seberapa besar kebutuhan di dalam negeri.

Menurut dia, jangan sampai jagung impor tersebut masuk saat petani tengah panen. Sehingga tidak membuat harga jagung petani anjlok.

“Kita tidak mau masuk gerojokan (semua), karena kita jaga petani gaung kita. Jangan sampai masuk pas masa panen, nanti jagung impor masuk, petani kita kecewa. Ini bagaimana petani jagung untung, peternak juga untung. Ini sangat terkait,” tandas dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Perlambatan Ekonomi China Berdampak ke Penurunan Ekspor Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi China dilaporkan melambat ke level 6,4 persen pada kuartal keempat tahun lalu dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini sesuai prediksi yang menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat lebih lambat ketimbang kuartal ketiga sebesar 6,5 persen.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, perlambatan ekonomi China akan mempengaruhi ekspor Indonesia. Hal tersebut kemudian akan berdampak pada ekonomi Indonesia.

“Kalau dari segi eskpor pasti ada pengaruhnya. Pertumbuhan sederhananya pilar pertama konsumsi, terutama konsumsi umah tangga. Pilar kedua investasi, pilar ketiganya ekspor dikurangi impor tentu saja,” ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Dalam kondisi saat ini untuk mengantisipasi perlambatan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi maka pemerintah akan mendorong investasi. Selain investasi, konsumsi rumah tangga juga akan terus digenjot.

“Dampaknya tidak terlalu besar pengaruhnya, terhadap pertumbuhan tapi ada. Itu sebabnya kalau situasi seperti ini kita harus dorong di investasinya dan konsumsinya rumah tangga,” katanya.

Lebih lanjut Darmin menjelaskan, perlambatan ekonomi China lebih disebabkan oleh adanya perang dagang dengan Amerika Serikat. “Itu adalah bagian dari perang dagang mereka itu. Bahwa ekonomi China pertumbuhannya makin melambat,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Imbas Perang Dagang, Ekonomi China Tumbuh Terendah dalam 28 Tahun

Pertumbuhan ekonomi China kena dampak melemahnya investasi dan goyahnya kepercayaan konsumen akibat perang dagang. Pertumbuhan 2018 pun menjadi terendah dalam 28 tahun.

Perlambatan ekonomi di China turut menambah kekhawatiran pada ekonomi dunia, dan dampaknya pada perusahaan seperti Apple dan pembuat mobil.

Dikutip Reuters, Senin (21/1/2019), berdasarkan data Badan Statistik Nasional di Tiongkok, pertumbuhan GDP kuartal keempat China tahun lalu menjadi paling lambat sejak krisis keuangan global. Bila dibanding kuartal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi turun 6,4 persen dari 6,5 persen. 


Alhasil, pertumbuhan setahun penuh China adalah 6,6 persen, atau terendah sejak 1990. Angka ini juga sesuai ekspektasi analis Reuters.

Pelambatan ini menjadi pertanda naiknya angka pengangguran dan meningkatnya kebutuhan stimulus ekonomi.

Nikkei Asian Review melaporkan, Beijing telah memberi insentif senilai 850 miliar yuan atau Rp 1.780 triliun (1 yuan = Rp 2.094). Proyek yang terutama mendapat fokus adalah China Railway.

Sementara, Komisi Pembangungan Nasional dan Reformasi mengungkapkan pemerintah China bertujuan memberi bermacam stimulus untuk memperkuat konsumsi. Di antara yang mendapatkannya adalah industri otomotif yang merupakan 10 persen dari GDP, serta peralatan rumahan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Top 3: Rupiah Jadi Mata Uang Terbaik Nomor 2 di Dunia

Liputan6.com, Jakarta Bersama dengan mata uang negara lain, rupiah sempat terpuruk di tahun lalu. Namun kini lambat laun rupiah mulai menguat.

Rupiah berhasil mempertahankan stabilitasnya dan menjadi mata uang terbaik kedua di dunia dalam segi performa.

Artikel tentang rupiah ini pun menuai perhatian pembaca Liputan6.com. Simak rangkuman 3 berita paling dicari, Selasa (22/1/2019)

1. Rupiah Jadi Mata Uang Terbaik Nomor 2 di Dunia

Meski sempat terkena sentimen negatif di paruh akhir tahun 2018, rupiah berhasil mempertahankan stabilitasnya dan menjadi mata uang terbaik kedua di dunia dalam segi performa.

Ini berdasarkan data terkini mata uang dengan performa terbaik di dunia versi Bloomberg. Mata uang dari Asia Tenggara berhasil meroket lebih dari 5 persen dan menjadi yang terkuat di dunia dalam setengah tahun terakhir.

Berita selengkapnya

2. Lion Air PK-LQP Jatuh Bukan karena Pemeliharaan yang Buruk

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, meyakinkan bahwa pemeliharaan atau maintenance pesawat terbang yang dilakukan oleh maskapai di Tanah Air sudah cukup baik. Pernyataan ini terkait adanya insiden jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP dengan nomor penerbangan JT610 tujuan Pangkal Pinang pada 29 Oktber 2018 lalu.

“Yang jelas, maintenance pesawat terbang kita semua sesuai standar, itu yang kami cek,” kata Menko Luhut di kantornya, Senin (21/10/2019).

Berita selengkapnya

3. Begini Cara Urus Balik Nama Motor di 2019

Memiliki kendaraan pribadi sudah menjadi hal yang wajib dimiliki bagi orang-orang dengan mobilitas yang tinggi, baik itu di kota besar hingga daerah. Dibanding kendaraan roda empat, kendaraan roda dua alias motor lebih banyak digemari oleh masyarakat Indonesia.

Pasalnya ketika mengalami kemacetan, motor bisa melaju lebih cepat dibanding mobil. Ditambah lagi, ada banyak daerah-daerah Indonesia yang hanya bisa dilalui motor, seperti gang-gang kecil. Tak heran kalau penjualan motor jauh lebih tinggi dibanding mobil. Baik itu penjualan motor baru maupun bekas.

Berita selengkapnya

Pengacara: Abu Bakar Baasyir Ingin Indonesia Diatur Secara Islam

Liputan6.com, Jakarta – Pengacara terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir, Achmad Michdan membenarkan bahwa hingga saat ini ideologi kliennya soal kenegaraan tidaklah berubah. Dia menginginkan agar Indonesia dapat menerapkan aturan Islam.

“Saya pikir ustaz ini lebih pada kecintaannya lebih ke Islam. Dia memang agak prinsip soal keislaman itu. Beliau memang menginginkan bagaimana negara ini diatur secara Islam, itu benar. Tapi kalau sepanjang dilakukan secara konstusional, saya pikir nggak ada masalah,” tutur Michdan di kawasan Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Menurut Michdan, dakwah Abu Bakar Baasyir selama ini menyuarakan hukum yang baik adalah aturan Islam. Untuk itu, demi kemaslahatan Indonesia maka aturan tersebut harus diterapkan.

“Jadi kalau mau bagaimana mengatur negara ini dengan baik, berguna bangsa dan negara, maka aturlah secara Islam,” jelas dia.

Abu Bakar Baasyir pun mengutuk setiap aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Dalam menjalankan ideologinya, dia menyatakan tidak akan menggunakan aksi semacam teror, apalagi serangan bom.

“Beliau nggak suka kekerasan,” Michdan menandaskan.

2 dari 2 halaman

Ratas Terbatas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke Istana Bogor Jawa Barat, Senin (21/1/2019).

Berdasarkan agenda resmi yang dirilis Humas Kemenko Polhukam, Wiranto diagendakan menghadiri rapat terbatas bersama Presiden. Ratas rencananya digelar pukul 14.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono mengatakan Yasonna juga dipanggil untuk mengikuti ratas dengan Presiden Jokowi.

“Hari ini rencana ratas dengan presiden,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin.

Bambang mengaku belum mengetahui pembahasan ratas tersebut. Namun, kata dia, ada kemungkinan ratas membahas rencana pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Kami belum tahu, mungkin banyak persoalan termasuk itu (pembebasan Abu Bakar Baasyir),” ucap dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wiranto: Presiden Tidak Grasa-Grusu soal Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Menko Polhukam Wiranto, mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan buru-buru mengambil keputusan terkait Abu Bakar Baasyir.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Karenanya, Jokowi memerintahkan kembali para pejabatnya untuk kajian mendalam lagi guna merespons permintaan tersebut.

“Jangan sampai ada satu spekulasi-spekulasi lain berhubungan dengan Abu Bakar Baasyir yang masih di dalam tahanan itu. Sekarang banyak sekali perkembangan informasi yang saat ini muncul dari beberapa pihak, dan ini penjelasan resmi dari saya, mewakili pemerintah,” tukasnya.

Wiranto meminta masyarakat menunggu saat yang tepat terkait Abu Bakar Baasyir.

“Tunggu aja ada waktunya. Kamu dengarkan enggak penjelasan saya, kamu jangan berdebat dengan saya. Ini penjelasan resmi setelah saya melakukan kajian, setelah saya rapat koordinasi dengan seluruh pejabat terkait,” pungkasnya


Saksikan video pilihan di bawah ini:.

2 dari 2 halaman

Dipanggil Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke Istana Bogor Jawa Barat, Senin (21/1/2019).

Berdasarkan agenda resmi yang dirilis Humas Kemenko Polhukam, Wiranto diagendakan menghadiri rapat terbatas bersama Presiden. Ratas rencananya digelar pukul 14.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono mengatakan Yasonna juga dipanggil untuk mengikuti ratas dengan Presiden Jokowi.

“Hari ini rencana ratas dengan presiden,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin.

Menko Luhut: Kita Tidak Boleh Intervensi Pasar Soal Tiket Pesawat

Liputan6.com, Jakarta Awal tahun ini masyarakat sempat dihebohkan dengan lonjakan tarif tiket pesawat. Tidak sedikit pengguna pesawat yang mengeluhkan kondisi tersebut hingga dituangkan ke media sosial.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada masalah mengenai kenaikan tarif pesawat tersebut.

“Enggak ada masalah, kan bisa saja adjusment itu kan bisa. Cari equilibrium (penyesuaian) itu kan butuh waktu,” kata Menko Luhut di kantornya, Senin (21/1/2019).

Selain itu, dia juga menegaskan pemerintah tidak berhak melakukan intervensi pasar. Sebagai regulator, pemerintah hanya dapat menentukan tarif batas atas dan tarif batas bawah tiket pesawat.

“Kan enggak boleh kita juga intervensi market ya. Jadi biarlah market mechanism. Tapi pemerintah kan punya harga atas juga, jadi ya saya pikir Menteri Perhubungan sudah atur dengan bagus kok,” ujar dia.


Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Menhub Bantah Ada Persekongkolan Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membantah terjadi persekongkolan antar maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat terbang.


Ia menegaskan, tidak ada kesepakatan antar satu maskapai dengan maskapai untuk membuat harga tiket menjadi mahal.


“Kalau menurut saya tidak (kartel),” ujar dia di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Senin (21/1/2019).




Namun demikian, Budi mempersilakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut, jika memang ditemukan indikasi penyimpangan.


“Saya pikir silakan KPPU masuk, KPPU berwenang untuk itu. Jadi, silakan lihat,” tuturnya.


Sementara dari sisi regulasi, jika memang ada regulasi dari Kemenhub yang membuat harga tiket pesawat menjadi mahal, maka Budi siap merevisi regulasi tersebut. Namun, dirinya juga meminta masukan dari maskapai terkait hal ini.


‎”Mungkin saja (revisi regulasi), kita juga siap melakukan deregulasi apabila regulasi kita membuat mereka sulit. Nanti kita lihat apa yang menjadi masukan,” tandas dia.

Dahnil Sindir Jokowi: Cukur di Garut, Bawa Tukang Cukur dari Jakarta

Jakarta – Momen Presiden Joko Widodo (Jokowi) pangkas rambut saat berada di Garut, Jawa Barat jadi ramai dibicarakan. Kubu Prabowo Subianto menyindir tukang cukur rambut yang dibawa Jokowi dari Jakarta.

“Cukur rambut di Garut, bawa tukang cukur dari Jakarta. Bangun Pabrik di Sulawesi, bawa Buruhnya dari Luar Negeri,” tulis Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak di Twitter, Senin (21/1/2019).

Ada netizen yang bertanya ke Dahnil mengapa urusan cukur rambut saja dikomentari. “Karena difoto dan pertontonkan,” jawabnya.

Sementara itu, Waketum Gerindra Fadli Zon sempat meretweet cuitan Rizal Ramli. Rizal Ramli mengomentari cuitan netizen soal tukang cukur Jokowi yang bernama Herman.

“Tukang cukur itu adalah HERMAN. Dia bekerja di Shortcut Barberia, Jakarta. Dan dia sudah menjadi tukang cukur langganan pak Joko sejak beliau menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi, kalo bawa tukang cukur pribadi dari Jakarta lalu cukur rambutnya di Garut, SPONTAN atau SETTINGAN? 😊” tulis netizen dengan nama akun @AnnaSuezann.

Rizal Ramli pun mengomentari. “Kok sampai segitunya ya ? Untuk sebuah foto shoot ? Bisa masuk “Guiness Book of Record 😀😀 Mas @jokowi wes toh …wes 🙏 Aya aya wae 😀😀 too much 🙏🙏” tulisnya.

Fadli juga meretweet cuitan netizen @RajaPurwa soal tukang cukur rambut. “Ini bukan opera sabun tapi #parodiikantongkol,” tulisnya.

Momen Jokowi cukur rambut yang ramai dibahas ini terjadi pada Sabtu (19/1/2019) di Danau Situbagendit, Garut, Jawa Barat. Jokowi berpartisipasi di acara cukur massal.

Pemangkas rambut Jokowi bernama Herman. Dia adalah tukang cukur langganan Jokowi yang merupakan warga Bantarjati, Garut. Jadi sebenarnya bisa dikatakan Herman adalah tukang cukur asgar, alias asli Garut.

“Mas Herman ini tukang cukur saya di Jakarta. Sudah berapa? Enam tahun ya? Sejak gubernur di Jakarta. Mas Herman ini kebetulan memang dari Garut,” kata Jokowi.
(imk/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Korban Gempa Palu Masih Butuh Bantuan

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Provinsi Sulteng Muhamad Hidayat mengatakan sejumlah korban gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu masih memerlukan bantuan untuk bangkit. Saat ini  banyak korban yang masih tinggal di beberapa titik pengungsian. 

“Yang menjadi prioritas mereka saat ini yakni membangun hunian bagi korban. Pemprov sudah merencanakan membangun 699 unit, namun sejak dicanangkan pada 3 bulan lalu hingga kini baru terealisasi sebanyak 210 unit,” katanya dilansir dari Antara, Minggu (20/1/2019).

Oleh karena itu, pihaknya membuka diri terhadap pihak-pihak yang ingin menyalurkan bantuan.

Salah satunya adalah perwakilan dari Forum Komunikasi Koperasi Besar Indonesia (Forkom KBI) yang berkunjung ke Palu dalam rangka memberikan bantuan kepada korban gempa dan tsunami di lokasi terdampak seperti Kota Palu dan Kabupaten Donggala.

Irsyad Muchtar selaku Koordinator Forkom KBI menyerahkan bantuan uang tunai senilai Rp 500 juta. 

Bantuan itu langsung diterima oleh Hidayat dan selanjutnya akan dipergunakan untuk keperluan para pengungsi baik untuk bantuan perkuatan modal usaha, keperluan alat dapur, maupun kebutuhan sehari-hari.

Rombongan Forkom KBI kemudian melanjutkan kunjungan tempat pengungsian di Baraloa, Palu, dan bantuan kembali diberikan baik kepada ibu-ibu rumah tangga, maupun anak-anak sekolah dalam bentuk uang tunai dan mainan anak-anak.

Forkom KBI menyambangi sejumlah titik pengungsian di Kota Palu, dan Kabupaten Donggala untuk menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai senilai Rp113,5 juta kepada para korban gempa dan tsunami. Rombongan terlebih dahulu mengunjungi posko pengungsian di Jalan muara RT03/04 Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Donggala. 

2 dari 2 halaman

Bentuk Keprihatinan

Saat terjadi gempa dan tsunami beberapa waktu lalu, di lokasi ini sebanyak 41 orang meninggal dunia dan 29 korban berhasil ditemukan, sedangkan sisinya dinyatakan hilang. 

“Bantuan kemanusian ini kita berikan kepada para korban sebagai bentuk rasa keprihatinan kita kepada mereka. Kita ingin berbagai supaya mereka bisa kembali semangat menjalani hidup,” ujar Irsyad.

Irsyad mengatakan Forkom KBI menginisiasi pemberian bantuan di Sulteng ini didasari oleh rasa kemanusiaan. 

Setelah dari Donggala rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kelurahan Petobo, Kota Palu. Di sini ratusan hunian sementara yang dibangun oleh berbagai lembaga donor ditempati para pengungsi. Forkom KBI lantas memberikan bantuan berupa 1.750 kantong beras, mainan anak, dan perlengkapan salat.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tim Panel Dugaan Pencabulan Staf Dewas BPJS TK Disetop, Ade Armando Curiga

Jakarta – Kelompok Pembela Korban Kekerasan Seksual (KPKS) mencurigai langkah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menghentikan Tim Panel dugaan pencabulan yang dilakukan mantan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB) kepada stafnya. Tim Panel itu disetop setelah SAB diberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini sungguh mencurigakan. DJSN menghentikan kerja Tim Panel yang sudah hampir rampung mengumpulkan bukti dan mewawancarai para saksi dan ahli. Tim Panel sudah akan mengumumkan hasil kerja mereka tentang perilaku Syafri pada awal pekan besok, dan tiba-tiba saja DJSN menghentikannya. Saya curiga DJSN sudah terbeli atau tunduk pada kepentingan Syafri,” ujar Koordinator KPKS, Ade Armando dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/1/2019).

Meski demikian, Ade berharap tim panel yang dibentuk akhir Desember 2018 itu tetap mengumumkan temuan tentang dugaan asusila yang melibatkan SAB dengan staffnya berinisial RA.

“Mudah-mudahan Tim Panel tidak ragu untuk menuntaskan kewajibannya, karena ini menyangkut integritas sebuah lembaga yang dibiayai uang rakyat tentang perilaku seorang pejabat nesagara yang dibiayai uang rakyat,” kata Ade.

Disetopnya kerja tim panel lantaran Presiden Jokowi sudah mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan SAB yang mengajukan permohonan pengunduran diri pada 30 Desember 2018. Menurut Ade, DJSN seharusnya tidak melakukan intervensi karena mengundurkan diri.

“Ini tentu dua hal yang berbeda. Tim panel ini dibentuk untuk menyimpulkan apakah perilaku Syafri masuk dalam kategori perilaku tidak pantas atau tidak. Tim sudah bekerja. Seharusnya DJSN tidak mengintervensi hanya karena Syafri mengundurkan diri,” kata Ade.

Proses kerja tim panel, kata Ade sudah mengumpukan beberapa bukti dari saksi-saksi. Saksi dalam penuturan Ade, menyajikan bukti chat WA SAB ke RA berupa kata-kata rayuan. Dia melanjutkan, disetopnya tim panel oleh DJSN menunjukkan ada ketidakobjektifan dan indikasi tidak ingin melindungi pekerja perempuan.

“Tapi ini bukan cerita baru. Dua tahun yang lalu sejumlah deputi di BPJS TK juga melaporkan perilaku tidak pantas oleh Syafri. Tim panel sudah dibentuk dan merekomendasikan penghentian Syafri. Tapi ternyata tidak pernah ditindaklanjuti. Bayangkan, ini semua terjadi karena terduga pelaku dibiarkan bertahun-tahun oleh sesama Dewan Pengawas BPJS TK dan kini juga dilindungi oleh DJSN yang seharusnya berpihak pada korban,” ujar Ade.

Sebelumnya, DJSN memaparkan bahwa Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019 telah memberhentikan dengan hormat saudara SAB dengan mengacu pada Surat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01/DP/012019 tanggal 2 Januari 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Dengan adanya Surat Keputusan Presiden tersebut, proses Tim Panel dihentikan dan selanjutnya DJSN akan mengusulkan pada Presiden, untuk membentuk panitia seleksi untuk pengisian jabatan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang kosong,” kata Plt Ketua DJSN, Andi Zainal Abidin Dulung dalam keterangan tertulis.
(idn/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>