Meriahkan Hari Konsumen, Pertamina Beri Apresiasi Pelanggan Loyal

Sebelumnya, setiap 20 April, diperingati sebagai Hari Konsumen Nasional, atau Harkonas. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memandang Harkonas tak bisa dilepaskan dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Ini sebab Harkonas mengacu pada momen disahkannya UUPK pada 20 April 1999. Untuk itu, dalam Harkonas kali ini ada beberapa tanggapan dari YLKI. Pertama, keberadaan UUPK belum cukup ampuh memberikan perlindungan pada konsumen.

“Hal ini disebabkan pemerintah belum serius menjadikan UUPK sebagai basis hukum untuk melindungi dan memberdayakan konsumen. Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) yang masih bertengger pada skor 40,41 adalah buktinya,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Sabtu, 20 April 2019.

Angka ini, menurut Tulus, masih jauh dibandingkan dengan skor IKK di negara maju, yang mencapai minimal skor 53. Bahkan Korea Selatan skor IKK-nya mencapai 67. Artinya tingkat keberdayaan konsumennya sudah sangat tinggi;

Kedua, jika disandingkan dengan derasnya gempuran era digital ekonomi, masih rendahnya IKK di Indonesia adalah hal ironis. Sebab rendahnya IKK berkelindan dengan rendahnya literasi digital konsumen.

“Pantaslah jika konsumen Indonesia saat ini ada kecenderungan menjadi korban produk-produk ekonomi digital, seperti e-commerce dan finansial teknologi. Hal ini ditandai dengan tingginya pengaduan konsumen di YLKI terkait produk ekonomi digital tersebut,” tambah Tulus.

Lebih ironis lagi, menurut Tulus, manakala pemerintah masih abai terhadap upaya melindungi konsumen terhadap produk produk ekonomi digital tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih mangkraknya RPP tentang belanja online.

“YLKI mempertanyakan dengan keras, ada kepentingan apa sehingga pemerintah masih malas mengesahkan RPP tentang Belanja Online?,” ucapnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus menjadikan Harkonas sebagai momen untuk meningkatkan keberdayaan konsumen Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya skor IKK.

“Terkait hal ini, dan dalam konteks hasil pilpres dan pemilu legislatif, lima tahun ke depan pemerintah harus menjadikan isu perlindungan konsumen dan indeks keberdayaan konsumen menjadi arus utama dalam mengambil kebijakan yang berdampak terhadap konsumen;” pungkas Tulus.

Gaet Lebih Banyak Konsumen, Yamaha Indonesia Terapkan Trik Baru

Liputan6.com, Jakarta – PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) terus meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Hal tersebut, diwujudkan dengan berbagai program baru, terkait konsep sales, service, dan sparepart (3S).

Selain itu, pabrikan berlambang garpu tala ini menambahkan konsep safety. Program ini, meliputi teori dan praktek yang dijalankan Yamaha Riding Academy (YRA).

Sementara itu, yang terbaru juga, adalah layanan spesial, standby yang diwujudkan melalui Yamaha Executive Service 24 Hours (YES24).

Dengan dua program baru tersebut, Yamaha memiliki konsep layanan 5S yang meliputi Sales, Service, Spareparts, Safety, dan Standby.

“Mulai hari ini kami menyebut konsep baru kami komitmen Yamaha 5S yang artinya kami sudah siap memberikan pelayanan Sales, Service, Spare Parts, Safety, dan Standby. Kami sangat yakin semua konsumen Yamaha akan lebih terpuaskan bersama Yamaha melalui komitmen baru 5S ini,” jelas Minoru Morimoto, President Director PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), di DDS Yamaha, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Untuk 2019 ini, pelayanan Yamaha Riding Academy, pendaftaran safety riding bisa dilakukan di situs resmi Yamaha.

Ada Regulasi, Produsen Pastikan Produk Rokok Elektrik Aman untuk Konsumen

Sebelumnya, industri rokok elektrik kini telah mendapat pengakuan resmi pemerintah. Sejak dikeluarkannya regulasi rokok elektrik, para produsen semakin gencar menambah kapasitas produksi.

Salah satu produsen rokok elektrik, PT NCIG Indonesia Mandiri akan produksi 1 juta starter kit yang berisi pot atau device untuk merokok dan likuidnya.

Target ini ditetapkan karena banyaknya permintaan pasar, terutama bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andrianto menyatakan, industri rokok elektrik telah berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah produsen, distributor dan pengecer rokok elektrik di Indonesia.

“Saat ini sudah ada 300 produsen likuid, lebih dari 100 produsen alat dan aksesoris lain, lebih dari 150 distributor dan importir dan lebih dari 5 ribu pengecer, menurut data APVI. Jumlah ini akan terus bertambah,” ungkap Aryo.

Dia juga menambahkan, ada regulasi dari pemerintah membuat konsumen merasa aman menggunakan rokok elektrik. APVI akan terus mendukung langkah yang dinilai terbaik bagi produsen dan konsumen.

“Ditambah lagi dengan adanya payung hukum dari pemerintah, kami semakin yakin industri rokok elektrik akan berkembang,” ujar dia, Jumat 22 Maret 2019.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Journal: Terpantik Kontroversi Rokok Elektrik

BPKN: Pengaduan Konsumen Didominasi Sektor Perumahan

Liputan6.com, Bandung Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat, tingkat pengaduan konsumen mengalami tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuktikan jika konsumen Indonesia mulai peduli terhadap hak-haknya.

Komisioner BPKN, Arief Safari mengatakan, dalam kurun tiga tahun terakhir pengaduan konsumen terus mengalami peningkatan jumlah.

Pada 2016, pihaknya menerima sebanyak 46 pengaduan dari konsumen. Kemudian di 2017 meningkat menjadi 106 pengaduan, dan di 2018 kembali naik menjadi 426 pengaduan. Sedangkan di tahun ini, dalam dua bulan terakhir, BPKN telah menerima 70 pengaduan.

“Jadi perkiraan kita 2019 pun akan naik lagi,” kata Arief ditemui di sela peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) di Bandung, Selasa (19/3).

Menurut Arief, jenis pengaduan yang banyak masuk ke BPKN, sebesar 85 persennya didominasi dari sektor perumahan. Lalu berikutnya sektor kesehatan dan e-commerce.

“Kita perkirakan di 2019 itu akan ada tiga sektor prioritas sektor yang mungkin bisa meledak kalau tidak ditangani dengan baik. Yang pertama sektor perumahan, kemudian kesehatan dan e-commerce,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Arief, perlu ada beberapa perundang-undangan yang mesti harus disiapkan untuk melindungi hak-hak konsumen. Sebagai contoh, ia memaparkan pengaduan konsumen dari sektor ekonomi digital. Di mana seseorang membeli makanan dari jasa transportasi online, tiba-tiba mengalami keracunan.

“Terus jika keracunan siapa yang bertanggung jawab? Itu akan terkait masalahnya dengan BPOM kalau ada keracunan makanannya, atau kalau itu kaitannya dengan namanya transportasi Kemenhub yang bertanggung jawab, unuk transaksi perdagangan yang bertanggung jawab kemendag. Jadi tidak bisa diselesaikan satu sektoral saja,” ujarnya.

Jika berkaca pada kasus tersebut, ia berharap penyelesaian dapat dilakukan lintas sektor.

“Makanya harus dibuat satu platform yang kuat untuk menaungi kegiatan lintas sektoral maupun kewilayahan,” kata Arief.

Terkait meningkatnya tren pengaduan konsumen ini, Arief mengajak masyarakat untuk melihat secara positif. Artinya, konsumen Indonesia sudah cerdas dan kritis atas hak-haknya, terlebih jika merasa dirugikan.

Maka dari itu, kegiatan Harkonas 2019 yang menitikberatkan tema “Saatnya Konsumen Indonesia Berdaya”, diharapkan membangkitkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya yang perlu dilindungi.

“Berdaya bisa diartikan kalau konsumen kita ini harusnya memahami hak dan kewajibannya. Setelah itu dia bisa bersuara, komplain melakukan pengaduan kepada pelaku usaha yang merugikannya. Ketiga, bisa mendapatkan pemulihan haknya. Karena yang namanya konsumen berhak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi,” ujar Arief.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi akan banyak bencana yang melanda Indonesia pada 2019 mendatang.

Bikin Konsumen Makin Nyaman, Gojek Rilis 2 Fitur Keamanan

Liputan6.com, Jakarta – Gojek kembali merilis fitur baru. Kali ini, penyedia layanan on-demand berbasis aplikasi tersebut menghadirkan dua fitur keamanan, yang diklaimnya sekaligus sebagai bentuk gerakan anti kekerasan, termasuk mencegah pelecehan seksual.

Aplikasi Gojek saat ini telah dilengkapi fitur Share Trip (Bagikan Trip) dan Emergency Darurat (Emergency Hotline). Melalui fitur Bagikan Perjalanan ini, pengguna dapat membagikan informasi berupa lokasi penjemputan dan pengantaran, informasi mengenai driver dan kendaraannya, status perjalanan dan estimasi waktu tempuh, hingga jalur yang dipilih driver dalam perjalanan.

Peluncuran fitur keamanan baru Gojek. Liputan6.com/Andina Librianty

Peluncuran fitur keamanan baru Gojek. Liputan6.com/Andina Librianty

Semua informasi tersebut bisa dibagikan oleh pengguna ke orang-orang terdekatnya melalui SMS, Messenger, WhatsApp, atau LINE.

Sementara itu, fitur Tombol Darurat dapat digunakan untuk melaporkan dengan cepat situasi darurat yang terjadi selama perjalanan. Setelah laporan diverifikasi, Gojek akan segera menugaskan unit darurat untuk menangani laporan tersebut.

Untuk tahap awal, tombol darurat ini baru akan tersedia pada layanan Go-Car di wilayah Jabodetabek. Setelahnya baru diimplementasikan secara nasional.

“Kedua fitur baru ini dihadirkan untuk menambah kamanan dan kenyamanan para konsumen, sekaligus mitra kami. Fitur-fitur ini sekaligus merupakan bentuk peran aktif kami mencegah kekerasan terjadi,” ungkap Chief Corporate Affair Gojek, Nila Marita, di kantor pusat Gojek di kawasan Jakarta, Jumat (15/3/2019).

KPPU Gandeng BPKN Lindungi Konsumen dan Jaga Persaingan Usaha

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sepakat teken nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama terkait layanan isu persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman yang disepakati pada Hari Konsumen Sedunia 15 Maret ini meliputi pertukaran data dan informasi, sosialisasi dan advokasi, hingga pemberian bantuan narasumber dan ahli.

Wakil Ketua KPPU, Ukay Karyadi menuturkan, persaingan usaha sehat dan perlindungan konsumen memiliki irisan yang sangat kuat. Dia mengatakan, persaingan usaha tak sehat akan berdampak dan dirasakan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Perilaku kartel misalnya, akan langsung mengurangi kesejahteraan konsumen melalui harga yang mahal alias tidak kompetitif. Perilaku penyalahgunaan posisi dominan akan berdampak kepada konsumen berupa semakin terbatasnya pilihan yang tersedia di pasar, dan tentunya harga yang harus dibayar tidak kompetitif,” tutur dia di Gedung KPPU, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Dia menyatakan, berdasarkan kasus pelanggaran persaingan usaha yang sudah ditangani KPPU, kerugian terhadap konsumen itu nyata adanya. Seperti dampak kerugian konsumen untuk kartel tarif SMS yang mencapai Rp 2,8 triliun selama periode dua tahun.

Sedangkan persaingan usaha sehat disebutkannya bakal berdampak positif bagi konsumen, seperti harga yang terjangkau, ketersediaan barang dan jasa, kualitas produk lebih baik, sampai variasi produk yang beragam.

“Sedangkan dampak positif bagi pelaku usaha adalah terhindar dari penyalahgunaan posisi dominan, terhindar dari proses-proses bisnis yang mendiskriminasi, terhindar dari persekongkolan pesaing, dan terhindar dari kebijakan yang bisa mendistorsi persaingan,” sambungnya.

Pada kesempatan sama, Ketua BPKN Ardiansyah Parman mengapresiasi atas kesediaan KPPU yang telah ikut dalam penyelenggaran perlindungan konsumen yang dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman.

“Esensi perlu sungkan konsumen tidak hanya bicara soal bagaimana konsumen memperoleh hak, paradigma baru perlindungan konsumen mengedepankan konsumen yang berdaya, kritis, inovatif, dalam menghadapi arus barang dan jasa yang semakin deras,” ujar dia.

Jokowi Bakal Hadiri Puncak Peringatan Hari Konsumen Nasional di Bandung

Di samping itu, pada 19-20 Maret 2019, di kota Bandung akan diadakan pameran Edukasi Konsumen yang diikuti oleh Kemendag, BPKN, serta pelaku usaha dari sembilan sektor prioritas yang tercantum dalam Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Kesembilan sektor tersebut adalah obat dan makanan, listrik dan gas rumah tangga, perumahan, ritel, niaga-el, barang elektronik, telematika dan kendaraan bermotor, jasa kesehatan, jasa transportasi, jasa keuangan, dan jasa telekomunikasi.

“Pameran juga akan diisi dengan produk unggulan dari masing-masing kota/kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat,” kata dia.

Di saat yang sama, yaitu pada 19 Maret 2019, Kemendag juga akan meresmikan 243 kantor Unit Metrologi Legal (UML) melalui penandatanganan 243 prasasti oleh Menteri Perdagangan di kota Bandung. Puncak peringatan Harkonas sendiri akan diselenggarakan pada 20 Maret 2019 di halaman lapangan Gasibu, Bandung dan direncanakan dihadiri Presiden Jokowi.

Dalam acara tersebut akan dilakukan penyerahan penghargaan pemerintah provinsi terbaik di bidang Peduli Konsumen dan penyematan rompi Tukang Ukur Takar Timbang (Kang Ujang).

“Harkonas diperingati setiap tahun dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan keberdayaan konsumen. Untuk itu, diharapkan semua pemangku kepentingan beserta pelaku usaha turut berpartisipasi aktif mengedukasi konsumen,” tandas Veri.

Hari Konsumen, Gerai Ritel dan E-Commerce Beri Diskon hingga 70 Persen

Liputan6.com, Jakarta – Dalam rangka peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas), Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggandeng para peritel dan e-commerce menggelar pekan diskon. Tak tanggung-tanggung, potongan harga atau diskonyang tawarkan hingga 70 persen.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Veri Anggriono mengatakan, pekan diskon ini digelar secara daring (online) maupun luring (offline). Program ini berlangsung pada 13-20 Maret 2019.

“Ini terselenggara atas dukungan para pelaku usaha dalam menggaungkan Harkonas tahun ini,” ujar dia di Jakarta, Kamis (14/3/2019).‎

Sejumlah marketplace yang turut ambil bagian dalam pekan diskon ini antara lain Shopee, Blanja.com, Elevenia, Alfamart.com, Matahari.com, dan Gojek.

Sedangkan secara luring, kerja sama dilakukan dengan ritel seperti Indomaret, Alfamart, Matahari Department Store, dan Sogo Department Store, Alun-Alun Indonesia, Damn I Love Indonesia, Aeon, Kafe Betawi, Bakmi Naga, Ranch Market, dan Farmers Market.

“‎Dalam rangka Harkonas ini, juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati hari konsumen ini. Kita himbau pelaku usaha dapat memberikan diskon. Kalau kita lihat itu sampai 50 persen, 60 persen, 70 persen,” kata dia.

Liputan6.com Sabet Silver News Website Paling Direkomendasi Konsumen 2019

Liputan6.com, Jakarta – Liputan6.com berhasil menyabet titel Silver untuk News Website yang paling direkomendasi oleh konsumen 2019.

Gelar ini diberikan oleh Markplus Inc dalam rangkaian acara WOW Brand Festive Day 2019 yang digelar di Grand Ballroom Hotel Rafless, Jakarta, Kamis malam (14/3/2019)

Penghargaan ini diberikan untuk merek dengan nilai rekomendasi atau tingkat advokasi tinggi dari konsumen Indonesia. 

Diadvokasi artinya saat konsumen yang puas akan brand atau merek tersebut mengenal, membeli dan puas akan brand tersebut sampai akhirnya memberikan advokasi atau merekomendasikannya kepada orang lain.

Terdapat 300 merek terpilih dari berbagai lintas sektor dan industri di Indonesia, seperti sektor financial services, sumber daya dan energi, transportasi, properti, kesehatan, hingga media dan komunikasi.

Penilaian kategori ini dilakukan sejak November 2018 hingga Januari 2019 oleh MarkPlus Insight sebagai salah satu bisnis unit riset dari MarkPlus, Inc.

Survei ini dilakukan terhadap 5.600 sampel di lima daerah, Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan hingga Makasar. Selain itu, survei ini iuga dilakukan di berbagai lintas sektor mulai dari brand di industru otomotif, finansial, consumer sampai properti.

Kantong Plastik Berbayar Tingkatkan Kesadaran Akan Bahaya Limbah

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga menyampaikan dukungannya terhadap penerapan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG).

Dibanding dibiarkan tercecer menjadi limbah, dia mengatakan, Kementerian PUPR sudah berinisiatif mengolah kantong plastik sebagai bahan campuran aspal.

“Kami sangat mendukung. Kalau dulu saya di Balitbang (Kementerian PUPR) sudah proses kantong plastik dicacah bisa dicampur aspal dan perkuat campuran aspal. Istilahnya aspal plastik,” jelas dia di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Untuk diketahui, beberapa toko ritel modern yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) menyatakan akan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar mulai Jumat 1 Maret 2019 ini.

Danis melanjutkan, kantong plastik tetap tergolong sebagai benda yang tak aman bagi lingkungan. “Kalau secara klasifikasi barang tak aman bagi lingkungan seperti ember dan botol mineral, plastik kresek ini nomor 7,” sebutnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat agar lebih memilih membawa tentengan sendiri seperti goodybag saat berbelanja daripada membeli kantong plastik.

“Masalahnya bukan berbayar atau tidak, utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bagaiman kurangi sampah plastik. Dengan bayar kan jadi mikir, lain kali saya bawa goodybag atau apa lah,” pungkas dia.

2 dari 3 halaman

Mulai 1 Maret, Konsumen Bayar Kantong Plastik Minimal Rp 200 di Toko Ritel

Semua toko ritel modern akan menerapkan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) mulai Jumat 1 Maret 2019.

Beberapa toko ritel tersebut di antaranya adalah Alfamart, Ramayana, SuperIndo, LotteMart, Informa, Electronic City, Matahari, AlfaMidi, Papaya, Yogya, Borma dan retail lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo).

Ketua Umum Aprindo, Roy Mande menyebutkan, pihaknya sebagai asosiasi resmi yang menaungi usaha ritel di Indonesia mengambil langkah tersebut sebagai salah satu upaya mendukung visi pemerintah pada 2025  yakni bisa mengurangi 30 persen sampah dan menangani sampah sebesar 70 persen termasuk sampah plastik. 

“Dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2019, Aprindo menyatakan komitmen bersama untuk mengurangi kantong belanja plastik sekali pakai (kresek) di semua gerai-gerainya. Salah satu caranya adalah dengan kembali menerapkan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) secara bertahap mulai 1 Maret 2019,” kata Roy dalam acara konferensi pers di Kuningan, Jakarta, Kamis (28/2/2019). 


Dia menegaskan, membuat kantong plastik menjadi barang dagangan adalah langkah nyata dari peritel modern untuk mengajak masyarakat agar menjadi lebih bijak dalam menggunakan kantong belanja plastik sekaligus menanggulangi dampak negatif lingkungan akibat sampah plastik di Indonesia.

Konsumen yang ingin menggunakan kantong plastik sekali pakai atau kresek akan dikenakan biaya tambahan sebesar minimal Rp 200 per lembarnya.

“Konsumen akan kita sarankan untuk menggunakan tas belanja pakai ulang yang juga disediakan di tiap gerai ritel modern,” tambahnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: