Kompleksnya Pemindahan Ibu Kota, Perlu Badan Khusus?

Liputan6.com, Jakarta – Wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memindahkan agama bukan isapan jempol. Sejumlah calon Ibu Kota telah ditinjau. Lantas, provinsi mana yang akan dipilih Jokowi sebagai Ibu Kota negara baru?

Dari sejumlah provinsi yang didatangi, Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) lah yang paling banyak disorot. Menurut Jokowi ada nilai tambah yang dimiliki kedua provinsi ini, salah satunya kelengkapan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung.

“Di sini saya melihat semuanya sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kalau kita lihat di Balikpapan ada airport-nya, Samarinda juga ada airportnya. Sudah enggak buat airport lagi, sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada,” jelas Jokowi saat meninjau kedua lokasi, Selasa 7 Mei 2019.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bahkan menyebut, jika dilihat dari sisi ketersediaan lahan, Kalteng-lah yang paling siap untuk dijadikan Ibu Kota negara baru.

Seiring Ibu Kota dipindah ke luar pulau Jawa, wacana akan memindahkan aparatur sipil negara (ASN) kini juga muncul kepermukaan. Lantas berapa jumlan ASN atau PNS yang akan dipindah jika pemindahan Ibu Kota terealisasi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan?

Bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla memperkirakan ada sekitar 1,5 juta PNS dan keluarganya yang harus ikut pindah.

“Otomatis seluruh ASN diperkirakan harus pindah 1,5 juta orang, termasuk keluarga,” kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa, 7 Mei 2019.

Belakangan, hal yang sama juga diungkap oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. Dia menyebut ada 1 juta PNS yang harus ikut serta jika Ibu Kota dipindahkan.

“Kan 2 jutaan tetapi itu banyak juga yang juga di daerah. Jadi saya enggan tahu berapa di kementerian itu. Angka itu belum tahu. Sebanyak 1 juta juga mungkin (yang ikut pindah),” ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Konsekuensi Pindah Ibu Kota

Sementara itu, mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang kini menjadi dosen di IPDN, Soni Sumarsono menyatakan, ada sejumlah konsekuensi yang perlu diperhatikan Kemendagri terkait adanya kebutuhan pemindahan Ibu Kota. Di antaranya soal revisi regulasi penetapan Ibu Kota. 

“Ada satu kebutuhan untuk merevisi penetapan DKI Jakarta menjadi sebuah Ibu Kota, yaitu UU Nomor 29 Tahun 2007. Intinya fungsi Ibu Kota tetap berjalan, hanya lokasinya saja yang berbeda. Hal ini tentu akan menempatkan peran sentral Kemendagri dalam hal koordinasi, tata kelola pemerintahan, dan regulasi,” ucapnya.

Kedua, menyiapkan draf RUU baru tentang penetapan kota X sebagai Ibu Kota. “Perlu ada draf regulasi baru, revisi, atau pembatalan regulasi dengan Kementerian/Lembaga atau Pemda,” kata Sumarsono.

Lalu perlu juga diperhatikan penyediaan satuan Tugas atau unit lintas sektoral untuk menangani proses pemindahan Ibu Kota negara dan resolusi untuk mengantisipasi konflik sedini mungkin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *