Komisi III DPR Wacanakan Eksaminasi Kasus Baiq Nuril

Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR RI sepakat bakal melakukan eksaminasi putusan Mahkamah Agung terkait kasus yang menjerat bekas guru honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III Arsul Sani dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR.

Arsul menyebut usulan melakukan eksaminasi berasal dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan disepakati semua fraksi yang hadir, yaitu PDIP, PKB, Nasdem, dan PKB.

Komisi III menerima kedatangan Baiq Nuril serta pendampingnya, mulai dari pengacaranya Joko Jumadi, Direktur Eksekutif ICJR Anggara, dan Rieke Diah Pitaloka. Mereka menyampaikan kejanggalan dalam kasus pelecehan seksual yang justru menjerat Baiq Nuril dengan UU ITE.

Arsul meminta kepada pihak Baiq Nuril untuk menyertakan bahan Peninjauan Kembali (PK) yang telah diserahkan ke Mahkamah Agung sebagai bahan eksaminasi. Seperti diketahui saat ini Baiq Nuril tengah menempuh upaya hukum terakhir lewat PK.

“Supaya lengkap tolong semua bahan PK disertakan juga ke komisi III,” ujar Arsul saat rapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

2 dari 3 halaman

Bakal Hadirkan Ahli Hukum

Terpisah, Arsul menjelaskan, eksaminasi ini bakal menghadirkan ahli hukum untuk melihat kembali dari perspektif ilmu hukum. Kendati Komisi III tak bisa mengubah putusan, tapi bisa menyampaikan kepada mitra kerja yaitu kejaksaan dan Mahkamah Agung.

“Lihat lah ada putusan Anda yang bisa saja dari sisi kepastian hukum memenuhi dari sisi keadilan hukum kemudian dianggap melukai keadilan hukum masyarakat. Itu yang bisa dilakukan. Sehingga tidak pada kasus ini daja kedepannya hakim-hakim itu melihat dua sisi. Dari sisi keadilan hukum dan kepastian hukum,” jelasnya.

Pihak Baiq Nuril menerima dengan baik rencana eksaminasi itu. Menurut Kuasa Hukum Joko Jumadi, mengatakan eksaminasi diharapkan dapat menjadi pertimbangan MA dalam memutus PK.

“Kita masih menunggu putusan PK, paling tidak dengan berbagai pendapat pihak dalam kasus ini paling tidak bisa memengaruhi hakim dan bagaimana rasa keadilan itu dapat ditegakkan,” kata Joko.


Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Najwa Shihab Calon Moderator Debat, Sandi: Mereka Jurnalis Independen

Karawang – Nama jurnalis Najwa Shihab dan Tommy Tjokro menjadi calon moderator untuk debat kedua Pilpres 2019 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Cawapres Sandiaga Uno menilai Nana, sapaan akrab Najwa, merupakan jurnalis independen.

“Nana sama Tommy kenal dengan baik. Mereka jurnalis yang independen,” kata Sandiaga di Desa Gintung Kerta, Klari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019).

Meski demikian, Sandiaga mengatakan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN)-lah yang bisa melihat rekam jejak keduanya sebagai moderator debat. Pihaknya akan mengikuti keputusan final KPU.
“Tapi mungkin tim BPN yang lebih kompeten melihat rekam jejaknya. Saya ikut saja keputusan KPU seperti apa,” kata Sandi.

Ketua KPU Arief Budiman membenarkan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi alternatif moderator di debat capres-cawapres putaran kedua. Nama keduanya diusulkan oleh televisi penyelenggara.

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua agar waktu debat lebih efisien.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Munculnya nama Najwa menuai penolakan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses pasangan nomor urut 02 itu menilai Najwa tidak netral dan meminta KPU mencari figur presenter lainnya.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade.

Debat kedua akan dilaksanakan pada 17 Februari 2019. Tema yang diangkat adalah energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur. Debat akan berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta.
(idn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Suap PLTU Riau 1, Eni Saragih Minta Jatah ke Johannes Kotjo untuk Idrus Marham

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih membenarkan telah meminta uang USD 3 juta kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membiayai Idrus Marham maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar. 

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awalnya menampilkan percakapan Whatsapp Eni dengan Johannes Budisutrisno Kotjo atau akrab disapa Kotjo. Namun, karena permintaan uang secara mendadak, Kotjo tidak menyanggupinya.

“Waktu itu memang sama pengkondisian juga kalau Pak Idrus jadi ketua umum, tapi memang tidak diberikan Pak Kotjo kepada saya,” ujar Eni Saragih di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, saat memberikan keterangan sebagai terdakwa, Selasa (22/1/2019).

Beberapa hari kemudian, Eni mengaku semakin intens berkomunikasi dengan Idrus jelang munaslub Golkar dengan agenda pemilihan ketua umum untuk menggantikan Setya Novanto yang tersandung kasus korupsi e-KTP.

Namun, semakin mendekat perhelatan munaslub, peta politik internal Golkar berubah. Para kader justru memutuskan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Permintaan uang “pengondisian” kursi ketum untuk Idrus pun dibatalkan Eni. 

“Jadi memang permintaan saya itu saya sampaikan ke Pak Kotjo tidak jadi karena arah politik berbeda,” kata Eni Saragih.

2 dari 3 halaman

Dakwaan

Sebelumnya, Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap Rp 4,750 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Uang yang diterima Eni itu untuk munaslub Golkar Rp 2 miliar, biaya pilkada suami Eni di Kabupaten Temanggung Rp 2 miliar, Rp 200 juta dan Rp 500 juta kepentingan pribadi. 

Atas perbuatannya, dia didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Eni juga didakwa menerima gratifikasi Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu sejak menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Penerimaan graritifikasi tersebut diperuntukan biaya pencalonan M Al Khadziq, suami Eni, sebagai calon Bupati Temanggung.

Gratifikasi pertama pada Mei 2018 dari Prihadi Santoso sebagai Direktur PT Smelting sebesar Rp 500 juta. Pemberian gratifikasi secara bertahap. 

Gratifikasi kedua berasal dari Herwin Tanuwidjaja selaku Direktur PT One Connect Indonesia sebesar SGD 40 ribu dan Rp 100 juta.

Gratifikasi kembali diperoleh Eni dari Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal sebesar Rp 5 miliar. Terakhir, gratifikasi Rp 500 juta berasal dari Iswan Ibrahim yakni Presdir PT Isargas. 

Atas perbuatannya Eni didakwa melanggar Pasal 12 B ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.


Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

6 Fungsi Partai Politik di Indonesia sebagai Negara Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta Partai politik merupakan sebuah organisasi yang menjalani sebuah ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Partai politik dapat juga dikatakan suatu kelompok yang telah teroganisir dengan anggota-anggotanya yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Partai politik juga bisa didefinisikan sebagai perkumpulan yang memiliki asas yang sama, sehaluan di bidang politik, baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Jadi bisa dikatakan, fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas.

2 dari 4 halaman

Partai Politik di Indonesia

Partai politik di Indonesia sendiri adalah organisasi yang sifatnya nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia secara sekarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara. Selain itu, untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian ini tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Nah, untuk melakukan Pemilihan Umum, partai politik sendiri wajib memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum akan melakukan proses verifikasi. Proses verifikasi sendiri terdiri dari dua tahap, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Melalui definisi yang telah dijelaskan tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan dari dibentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Indonesia.

Di samping itu, fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi juga perlu ditata dan disempurnakan dengan diarahkan pada dua hal utama, seperti yang dijelaskan di Penjelasan Umum Undang-undang 2/2011.

Indonesia sebagai Negara demokrasi selalu menyimpan berbagai masalah mulai dari perbedaan dan persaingan. Masalah seperti itu tidak dapat dipungkiri juga menyerang negara-negara di dunia yang menganut sistem demokrasi.

Oleh karena itu, partai politik dengan segala perannya, mulai dari menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, sebagai sarana partisipasi politik, pengatur konflik, hingga kontrol atas kebijakan-kebijakan pemerintah, dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan dalam menjalankan segala kegiatan politik dalam berbangsa dan bernegara.

Nah, partai politik sendiri memiliki beberapa fungsi khususnya di dalam Negara demokrasi. Berikut Liputan6.com, akan mengulas fungsi partai politik di dalam Negara demokrasi sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Senin (21/1/2019).

3 dari 4 halaman

Politik sebagai sarana sosialisasi dan membangun komunitas

1. Sarana Komunitas Politik

Dalam sistem demokrasi yang dimiliki seperti Indonesia ini, fungsi partai politik adalah untuk menyalurkan berbagai macam suara maupun aspirasi masyarakat agar sampai ke pemerintah.

Selain itu, partai politik juga berfungsi untuk menyebarluaskan keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka dalam hal ini fungsi partai politik berperan sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat.

Jika partai politik tidak berfungsi demikian, maka akan terjadi ketimpangan dan penyalahgunaan partai politik untuk kepentingan kelompok maupun golongan.

2. Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik juga berperan sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Sosialisasi politik dapat membentuk budaya politik suatu negara. 

3. Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik lainnya adalah sebagai wadah untuk menampung dan penyeleksian kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu.

Partai politik memperluas perannya dalam membuka kesempatan bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi politik dalam suatu negara. Partai politik senantiasa melahirkan kader-kader yang potensial dalam setiap perkembangannya dalam persaingan perpolitikan. Hal itu dilakukan dengan merekrut anggota-anggota muda yang berbakat dan memberikan pembekalan kader-kader muda.

4 dari 4 halaman

Politik sebagai sarana berpartisipasi dan pengatur konflik

4. Sarana Pengatur Konflik

Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan pendapat tentunya menjadi hal yang wajar. Ragam suku, etnis, budaya, status sosial, dan lain-lain tentunya tidak jarang menimbulkan  berbagai permasalahan yang dapat mengancam persatuan bangsa, maka dari itu partai politik dituntut untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, minimal dapat meredakan dan menjadi penengah antara pihak yang bertikai. 

Perbedaan dan persaingan ini selalu menjadi hal yang harus ditangani partai politik sebagai wujud perdamaian politik suatu negara. Fungsi partai politik harus mampu menciptakan suasana harmonis diantara kalangan masyarakat serta mencontohkan persaingan-persaingan sehat dalam mencapai tujuan.

5. Sarana Kontrol Politik

Fungsi partai politik di Negara demokrasi seperti ini adalah untuk membantu mengingatkan dan meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena dalam menetapkan keputusan-keputusan maupun kebijakam terkadang terjadi kesalahan maupun kekeliruan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Disinilah fungsi partai politik sangat dibutuhkan. Kontrol kebijakan dilakukan untuk membatasi kesewenang-wenangan pemerintah yang dapat merugikan rakyat. Selain itu, partai politik juga melakukan pengawasan serta pertinjauan terhadap pelaksanaan jalannya kepemerintahan agar dapat berjalan baik sebagaimana mestinya.

6. Sarana Pertisipasi Politik

Partai politik berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan partai politik menerima dan menampung aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional. 

Negara dengan sistem demokrasi tentunya membutuhkan peran partai politik sebagai penampung suara masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah. Tanpa adanya partisipasi ataupun keterlibatan partai poltik, kebijakan-kebijakn yang dibuat pemerintah tentunya tidak dapat di ubah jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Reporter: Nisa Mutia sari

Kamis, Satgas Antimafia Bola Panggil Plt Ketum PSSI

JakartaSatgas Antimafia Bola menjadwalkan pemeriksaan Pelaksana tugas (Plt) Ketum PSSI Joko Driyono dan Wakil Bendahara PSSI Irzan Hanafiah Pulungan pada Kamis (24/1). Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus pengaturan skor.

“Perkembangan Satgas Mafia Bola, Bapak Joko Driyono dipanggil sesuai dengan agendanya pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, jam 14.00 WIB di Polda Metro,” kata Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola, Kombes Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (22/1/2019).

Joko Driyono sebelumnya dipanggil Satgas Antimafia Bola Polri pada Jumat (18/1) pekan lalu, namun berhalangan hadir.

“Satgas Antimafia Bola sudah mendapat surat resmi dari PSSI untuk saudara Joko, Waketum PSSI, minta pengunduran tanggal 24 Januari,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Kamis (17/1).

Joko dan Irzan dipanggil sebagai saksi terkait laporan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani. Petinggi PSSI lainnya yakni Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria dan Bendahara PSSI Berlinton Siahaan sudah diperiksa.

Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan 11 tersangka, mulai pihak wasit hingga anggota Komisi Disiplin PSSI.

Para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

(fdn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Rekrut PPPK, Kementerian PANRB Koordinasi dengan Pemda

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah bakal membuka perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 2019. Sistem seleksi ini bertujuan memberi kesempatan kepada tenaga honorer atau profesional yang telah melampaui batas usia pelamar PNS untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir menyampaikan, Kementerian PANRB saat ini telah memulai proses persiapan penarikan tenaga PPPK, salah satunya dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Prosesnya yang sudah dimulai, termasuk nanti koordinasi dengan (pemerintah) daerah. Tapi rekrutmen belum dibuka,” jelas dia kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan tersebut membenarkan ucapan Menteri PANRB Syafruddin, yang mengatakan Kementerian PANRB telah mulai menyambangi pemerintah daerah untuk mendiskusikan seputar skema anggaran pelaksanaan seleksi PPPK.

“Sudah dilaksanakan, sudah mulai. Besok kita akan rapat dengan kepala daerah di Batam untuk memutuskan skema anggarannya,” ungkap dia pasca kunjungan rapat bersama Komisi II DPR RI.

2 dari 3 halaman

Target Awal

Adapun secara target awal, penarikan tenaga PPPK dijadwalkan bakal dimulai pada pekan keempat atau akhir Januari 2019.

Syafruddin juga menyebutkan, beban gaji untuk tenaga PPPK yang lolos seleksi akan diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah (Pemda), sama seperti tanggungan gaji PNS yang bekerja dibawah instansi tersebut.

“Bukan tenaga honorer aja, PNS juga Pemda. Kementerian/Lembaga itu dari Kementerian Keuangan, kemudian gaji-gaji dari PNS yang di daerah, di tingkat 2 tingkat 1, ya pemerintah daerah. Memang itu skemanya,” terang dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Perlambatan Ekonomi China Berdampak ke Penurunan Ekspor Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi China dilaporkan melambat ke level 6,4 persen pada kuartal keempat tahun lalu dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini sesuai prediksi yang menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat lebih lambat ketimbang kuartal ketiga sebesar 6,5 persen.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, perlambatan ekonomi China akan mempengaruhi ekspor Indonesia. Hal tersebut kemudian akan berdampak pada ekonomi Indonesia.

“Kalau dari segi eskpor pasti ada pengaruhnya. Pertumbuhan sederhananya pilar pertama konsumsi, terutama konsumsi umah tangga. Pilar kedua investasi, pilar ketiganya ekspor dikurangi impor tentu saja,” ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Dalam kondisi saat ini untuk mengantisipasi perlambatan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi maka pemerintah akan mendorong investasi. Selain investasi, konsumsi rumah tangga juga akan terus digenjot.

“Dampaknya tidak terlalu besar pengaruhnya, terhadap pertumbuhan tapi ada. Itu sebabnya kalau situasi seperti ini kita harus dorong di investasinya dan konsumsinya rumah tangga,” katanya.

Lebih lanjut Darmin menjelaskan, perlambatan ekonomi China lebih disebabkan oleh adanya perang dagang dengan Amerika Serikat. “Itu adalah bagian dari perang dagang mereka itu. Bahwa ekonomi China pertumbuhannya makin melambat,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Imbas Perang Dagang, Ekonomi China Tumbuh Terendah dalam 28 Tahun

Pertumbuhan ekonomi China kena dampak melemahnya investasi dan goyahnya kepercayaan konsumen akibat perang dagang. Pertumbuhan 2018 pun menjadi terendah dalam 28 tahun.

Perlambatan ekonomi di China turut menambah kekhawatiran pada ekonomi dunia, dan dampaknya pada perusahaan seperti Apple dan pembuat mobil.

Dikutip Reuters, Senin (21/1/2019), berdasarkan data Badan Statistik Nasional di Tiongkok, pertumbuhan GDP kuartal keempat China tahun lalu menjadi paling lambat sejak krisis keuangan global. Bila dibanding kuartal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi turun 6,4 persen dari 6,5 persen. 


Alhasil, pertumbuhan setahun penuh China adalah 6,6 persen, atau terendah sejak 1990. Angka ini juga sesuai ekspektasi analis Reuters.

Pelambatan ini menjadi pertanda naiknya angka pengangguran dan meningkatnya kebutuhan stimulus ekonomi.

Nikkei Asian Review melaporkan, Beijing telah memberi insentif senilai 850 miliar yuan atau Rp 1.780 triliun (1 yuan = Rp 2.094). Proyek yang terutama mendapat fokus adalah China Railway.

Sementara, Komisi Pembangungan Nasional dan Reformasi mengungkapkan pemerintah China bertujuan memberi bermacam stimulus untuk memperkuat konsumsi. Di antara yang mendapatkannya adalah industri otomotif yang merupakan 10 persen dari GDP, serta peralatan rumahan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemakaian Kendaraan Listrik Berkembang, Impor BBM Bakal Turun

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan energi dengan mengurangi ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengatakan, sumber energi kendaraan listrik dihasilkan dari pembangkit yang menggunakan energi primer berasal dari dalam negeri.

Oleh karena itu, jika kendaraan listrik semakin marak digunakan masyarakat akan menggeser kendaraan yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mayoritas berasal dari impor.

“Listrik kita impor enggak? Enggak. Li‎strik adalah jenis energi yang bisa kita produksi sendiri‎,” kata Arcandra, di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Arcandra melanjutkan, jika kendaraan listrik semakin banyak digunakan, ketergantungan‎ dengan pasokan BBM dari luar negeri bisa berkurang.

Dengan begitu akan menciptakan ketahanan energi karena  sumber energi Indonesia tida‎k lagi terpangaruh kondisi di luar negeri.

“Kalau bisa produksi sendiri maka apa pun yang terjadi di dunia luar kita tetap memenuhi kebutuhan kita. Intinya itu jadi jangan dilihat semata-mata dari environmental sustainability tapi dilihat kedaulatan energi kita ke depan,” ujar Arcandra.

‎Arcandra  menuturkan, dengan beralihnya penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik, juga akan membuat neraca transaksi neraca berjalan Indonesia tidak lagi defisit akibat impor minyak dan gas (migas).

Selain itu, juga akan meningkatkan pemanfaatan listrik yang saat ini pasokannya sudah berlebih.

“Semakin banyak konversi ke listrik, semakin banyak mobil listrik, listrik kita punya excess power. Itu kalau dimanfaatkan untuk menjual listrik. Akibatnya nanti BBM impor turun, kalau kompor listrik LPG turun impornya sehingga enggak ditulis lagi (neraca negatif),” ujar dia.

2 dari 2 halaman

Apa Kabar Perpres Mobil Listrik Indonesia?

Sebelumnya, Peraturan presiden (perpres) terkait kendaraan listrik di Indonesia masih tak kunjung selesai. Sejak tahun lalu, perpres tersebut dikabarkan bakal selesai akhir 2018, kemudian mundur menjadi awal 2019, dan masih ditunggu pengesahannya hingga saat ini.

Melansir laman resmi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pemerintah segera menyiapkan fasilitas insentif fiskal, dan infrastruktur dalam upaya mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Untuk itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

“Terkait fasilitas fiskal, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Setelah disepakati dan sesuai arahan ratas (rapat terbatas), selanjutnya dikoordinasikan dengan Menko Perekonomian dan Kemaritiman untuk persiapan Perpresnya. Kemudian, Menteri Keuangan akan berkonsultasi dengan Komisi XI DPR,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, seusai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik di Kantor Presiden, Jakarta.

Airlangga menegaskan, Kementerian Perindustrian telah menyusun peta jalan untuk pengembangan industri otomotif nasional. Salah satu fokusnya, adalah memacu produksi kendaraan emisi karbon rendah atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), termasuk di dalamnya kendaraan listrik.

“Targetnya pada tahun 2025, populasi mobil listrik diperkirakan tembus 20 persen atau sekitar 400 ribu unit dari dua juta mobil yang diproduksi di dalam negeri,” ungkapnya.

Di samping itu, pada 2025, juga dibidik sebanyak dua juta unit untuk populasi motor listrik.

“Jadi, langkah strategis sudah disiapkan secara bertahap, sehingga kita bisa melompat untuk menuju produksi mobil atau sepeda motor listrik yang berdaya saing di pasar domestik maupun ekspor,” ujar dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Satgas Antimafia Bola Periksa Vigit Waluyo di Lapas Sidoarjo

JakartaSatgas Antimafia Bola dijadwalkan memeriksa tersangka kasus pengaturan skor sepakbola, Vigit Waluyo. Vigit, yang kini menghuni Lapas Sidoarjo karena kasus korupsi, diperiksa di dalam lapas.

“Hari ini kita sudah mendapat surat dari Dirjen PAS (Direktur Jenderal Permasyarakatan) tentang izin memeriksa tersangka atas nama VW. Satgas bertolak langsung ke Surabaya untuk melakukan pemeriksaan saudara VW di Lapas Sidoarjo,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Dedi menjelaskan selama ini satgas memfokuskan penyidikan di ranah Liga 3. Namun saat ini satgas mulai menjangkau ranah Liga 2.

“Ketika VW diperiksa berarti untuk masuk pintu Liga 2. Itu sudah mulai agak menjadi ranah dari Satgas Antimafia Bola,” ujar Dedi.

Polri berharap hasil pemeriksaan VW selalu pengelola PS Mojokerto Putra, dapat menjadi petunjuk untuk penyidik menyelidiki lebih dalam tentang indikasi pengaturan skor di Liga 2.

Jika pemeriksaan hari ini belum tuntas, penyidik menurut Dedi akan kembali meminta ijin Dirjen PAS untuk memeriksa VW esok hari.

“Kalau misalnya (kasus pengaturan skor) di Liga 3 clear, kita ke Liga 2. Liga 2 clear, baru ke liga lainnya. Sangat tergantung keterangan VW, VW nanti mengerucut ke mana. Kalau (pemeriksaan) tidak bisa selesai hari ini, tim tetap meminta ijin Dirjenpas akan memeriksa besoknya,” terang Dedi.

Penyidikan kasus Vigit merupakan pengembangan dari laporan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani. Kabid Humas Polda Metro Jaya yang merangkap sebagai Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola, Kombes Argo Yuwono, menjelaskan Vigit diyakini menerima aliran dana pengaturan skor.

“Dia yang mempunyai klub, dia yang memberikan, dan menerima uang dari beberapa tersangka yang sudah ada 5 orang itu salah satunya di sana yang dia menerima dari aliran itu,” kata Argo Yuwono, Selasa (15/1).

Terkait laporan itu, polisi sudah menetapkan 11 tersangka, mulai pihak wasit hingga anggota Komisi Disiplin PSSI. Para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
(aud/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Beda Debat Capres I dan II Sejauh Ini

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mematangkan format dan mekanisme debat capres kedua. Sejauh ini ada beberapa perbedaan antara debat pertama dengan debat kedua yang akan berlangsung pada 17 Februari 2019 mendatang.

Perbedaan pertama, KPU mengubah cara penentuan panelis dalam debat. Pada debat kedua nanti panelis debat akan ditentukan langsung oleh KPU.

“Dalam soal menentukan panelis itu kami tentukan sendiri,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakata Pusat, Senin (21/1/2019).

Wahyu mengatakan panelis dapat diganti bila dianggap tidak memenuhi syarat. Salah satunya yaitu, bila panelis dianggap tidak netral meski memiliki bidang yang sesuai dengan tema debat.

“Kecuali panelis itu tidak memenuhi syarat, kan panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral,” ujar Wahyu.

“Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat,” sambungnya.

Perbedaan kedua, kisi-kisi pada debat debat kedua nanti tidak akan diberikan kepada pasangan calon. Kisi-kisi yang tidak diberikan kepada para capres dinilai akan membuat debat menjadi lebih greget lagi.

“Salah satu evaluasi, kita rekomendasikan untuk debat berikutnya, abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada paslon,” ujar Wahyu saat dihubungi, Sabtu (19/1).

Soal tak ada kisi-kisi itu, KPU mengaku memutuskannya setelah mendapat masukan dari banyak pihak. KPU juga punya alasan tersendiri memutuskan tak akan memberikan kisi-kisi kepada pasangan calon.

“Agar debat kedua lebih substansial, edukatif, menarik, sekaligus mengeksplorasi performa kandidat,” ucap Wahyu.

Perbedaan ketiga, penonton yang duduk di belakang capres pada debat kedua ditiadakan. Sebelumnya, pada debat perdana lalu terdapat sejumlah penonton yang duduk di belakang pasangan calon. Hal ini diputuskan setelah KPU melakukan rapat evaluasi terkait pelaksanaan debat perdana.

“Tadi disepakati audiens yang berada di belakang kandidat itu sudah tidak ada layoutnya, sudah dibikin seperti itu,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Kantornya, Senin (21/1).
(nvl/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>