Bawaslu Minta Komisi ASN Bantu Awasi Kampanye Akbar

JakartaBawaslu menyinggung adanya pelanggaran kampanye akbar dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Bawaslu meminta Komisi ASN bekerja sama melakukan pengawasan.

“Kita sudah melakukan pengawasan, maka kami harapkan ada kerja sama dengan KASN atau pemerintah juga,” ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat dihubungi, Senin (25/3/2019).

Fritz meminta masing-masing kementerian atau lembaga mengeluarkan aturan tegas bagi keterlibatan ASN.

“Masing-masing kementerian dan lembaga lah, untuk mengeluarkan perintah tegas kepada ASN nya. Meskipun hari libur kan tetap punya ASN,” kata Fritz.

Fritz mengatakan saat ini pihaknya.masih melakukan pemantauan di daerah. Menurutnya, saat ini ditemukan pelanggaran terkait kampanye melibatkan ASN ini terdapat di Banten dan Manado.

“Kami lihat dulu bagaimana di daerah, sebab kan ini masih ada dia temuannya ini kan di Banten dan Manado,” ujarnya.

Fritz menyebut pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kampanye akbar langsung ditindak lanjuti. Menurutnya, tindak lanjut dilakukan di daerah sesuai dengan tempat kejadian.

“Ya langsung ditindaklanjuti di daerah ya, sebab terjadi di daerah,” kata Fritz.
(dwia/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anggota Komisi I DPR Kecam Penembakan di Masjid Selandia Baru

Dalam pernyataan resminya terkait penembakan saat salat Jumat tersebut, Charles yang berkeyakinan non-Muslim juga menyoroti ucapan yang dilontarkan oleh senator dari Queensland (Australia), Fraser Anning, yang menyebut bahwa tragedi itu adalah ‘harga yang pantas dibayar’ oleh Muslim.

“Saya juga mengutuk keras pernyataan resmi Senator Fraser Anning dari Queensland, Australia, yang pada intinya menganggap bahwa teror terhadap masjid di Christichursh adalah harga yang pantas dibayar Umat Islam dan bahwa Islam adalah ideologi kekerasan,” tegasnya. 

Menurutnya, kata-kata Anning telah melukai perasaan umat Islam dan non-Muslim, serta tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap upaya masyarakat dari berbagai pihak dalam membangun perdamaian dan pengertian antar umat beragama, termasuk di Selandia Baru.

“Pernyataan Fraser Anning menunjukkan ketidakpahaman dan kesalahan persepsi yang akut terhadap Islam dan umat islam. Pernyataan semacam itu hanya bisa keluar dari seorang tokoh politik yang miskin ‘wisdom’ (deficit of wisdom),” kata politikus PDIP ini.

Ia menilai perusakan, kekerasan dan penodaan terhadap tempat ibadah umat Islam maupun keyakinan lainnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, dengan alasan apa pun dan atas nama apa pun. Sebab bagi dirinya, tidak ada agama yang membenarkan kekerasan terhadap orang-orang sipil yang tidak berdosa.

“Tempat ibadah adalah tempat di mana kita menumbuhkan dan merawat perdamaian dan kedamaian. Kepada seluruh umat beragama, demi kemanusiaan, mari kita jadikan ektrimisme dan kekerasan sebagai musuh bersama,” tandas Charles.

Pemilihan Calon Hakim MK di Komisi III DPR Hari Ini Kemungkinan Voting

Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR segera mengumumkan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang terpilih setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test 6-7 Februari lalu. Pengumuman itu akan dilakukan hari ini, Selasa (12/3/2019).

“Kami Komisi III DPR sudah menerima masukan dari empat ahli terkait dengan nama-nama dari 11 yang mendaftar untuk calon Hakim MK di kamar DPR,” kata Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Erma belum bisa memastikan terkait bagaimana mekanisme pengambilan keputusan calon hakim ini. Namun, kemungkinan besar pengambilan keputusan akan dilakukan secara voting.

“Saya belum tahu, yang jelas apakah mau voting atau mau musyawarah. Tapi bedasarkan kesepakatan dan tata tertib pertama harus musyawarah dulu, enggak selesai musyawarah baru kita voting,” ungkap dia.

“Mudah-mudahan selesai di musyawarah. Saya juga kurang tahu, tapi kayaknya mungkin voting karena ini debatnya terlalu panjang,” sambung Erma.

Politikus Partai Demokrat ini menegaskan, keputusan akhir nantinya akan berada di tangan masing-masing fraksi. Dia yakin setiap fraksi sudah memiliki pemikiran yang sama untuk memilih Hakim Konstitusi berintegritas dan konsisten.

“Tapi benang merahnya kami sudah ketemu, kami ingin dapat hakim Mahkamah Konstitusi yang berintegritas tinggi kami ingin dapat yang punya pengetahuan konstitusi yang bagus dan juga konsistensi berpikir yang bagus karena mereka ini adalah orang-orang yang menjaga konstitusi kita,” ucapnya.

WNA Pemilik e-KTP Masuk DPT, Komisi II akan Panggil Mendagri-KPU-Bawaslu

JakartaKomisi II DPR berencana kembali menggelar rapat bersama Mendagri Tjahjo Kumolo serta KPU dan Bawaslu. Rapat tersebut untuk membahas polemik terkait warga negara asing (WNA) yang masuk DPT Pemilu 2019.

“Bisa saja baik Mendagri, Bawaslu, dan KPU dipanggil atau diundang dalam kesempatan yang sama sehingga tidak berkali-kali rapat. Sekali rapat bisa langsung membahas berbagai persoalan kaitannya dengan e-KTP dan juga persiapan penyelenggaraan pemilu,” kata anggota Komisi II F-PPP, Achmad Baidowi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Menurut pria yang akrab disapa Awiek itu, masuknya WNA ke DPT Pemilu 2019 merupakan keteledoran KPU dalam tataran teknis. Meski jumlahnya tidak banyak, dia mendorong polemik ini bisa segera diselesaikan.
“Itu keteledoran. Sebenarnya by name-nya benar, atas nama WNI, tapi NIK-nya yang dimasukan milik WNA. Itu keteledoran pelaksaan di lapangan dan KPU sudah mengakui itu. Dan memang umlahnya tidak banyak, tidak sampai jutaan, ternyata ada sekain puluh kalau nggak salah, tapi apapun itu tetap harus diselesaikan,” ujarnya.

“Karena kalau tidak akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan masyarakat yang memang hari ini kecurigaan itu selalu dibangun, selalu diciptakan, bahkan dibumbui isu-isu yang lain sehingga yang tersiar di masyarakat berupa berita hoax. Itu yang harus dihindari,” imbuh Awiek.

Mengenai WNA masuk DPT Pemilu 2019, sebelumnya, ditemukan WNA pemegang e-KTP di Cianjur dan Pangandaran masuk ke DPT. Tak hanya di Cianjur, hari ini di Ciamis dan Cirebon juga ditemukan WNA yang masuk DPT.

Mendagri Tjahjo Kumolo sudah angkat bicara soal hal ini. Dia menegaskan WNA yang punya e-KTP di Cianjur, Jawa Barat, sudah dicoret dari DPT. Mendagri menyebut Nomor Induk Kependudukan (NIK) keempat WNA di Cianjur diduga palsu.

“Soal ada kemarin 4 (WNA) di Cianjur yang terselip, itu sekarang sudah diklarifikasi, sudah dibatalkan. Ternyata NIK-nya beda dan itu ada indikasi palsu,” ujar Tjahjo kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2019).
(tsa/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Alasan SBY Tunjuk AHY Jadi Penanggung Jawab Pemenangan Demokrat

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yufhoyono (SBY) menyerahkan tongkat komando kampanye pemenangan pemilu 2019 kepada putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengungkap  alasan mengapa SBY lebih memilih AHY ketimbang putra keduanya Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Dalam pemenangan pemilu SBY justru menugaskan Ibas dalam Komisi Pemenangan Pemilu (KPP). Sedangkan AHY, mendapat tugas pemenangan pemilu melalui jabatan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma).

Menurut Didik, ada pertimbangan lain hingga akhirnya SBY menunjuk AHY sebagai tonggak pemenangan pemilu. Alasannya, kata dia, AHY dianggap mampu mengatur strategi dan ritme.

“Mas AHY kan memang menjadi komisi pemenangan pemilu kita, itu tugasnya sangat berat dibanding tugas lain, karena harus menentukan strategi, mengatur ritme pertarungan dan bertanggung jawab terhadap rencana aksinya,” kata Didik saat dihubungi, Jumat (1/3/2019).

Didik juga mengungkap alasan kenapa bukan Ibas yang ditugaskan sebagai ketua pemenangan kampanye. Ibas, lanjutnya harus fokus pada pemenangannya sebagai caleg.

“Dan Mas Ibas sendiri strategi kampanye soal dapur Partai Demokrat sendiri, mereka berdua memang menjadi bagian magnet center, pada saatnya nanti Mas Ibas akan memperkuat Mas AHY,” ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Fokus Pengobatan Ani Yudhoyono

Diketahui, SBY memang tengah fokus merawat sang istri Ani Yudhoyono yang sedang sakit kanker darah di Singapura. Terkait Persiapan menghadapi pemilu serentak 17 April nanti, SBY telah memberikan sejumlah pesan.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, surat dituliskan SBY, demi menjawab ketidakhadirannya dalam dua bulan terakhir sisa masa Pemilu 2019, karena harus mendampingi sang istri yang mengidap kanker darah.

“Karena sementara waktu, secara fisik tidak bisa menjalankan kampanye sampai 17 April, oleh karena itu beliau sampaikan pesan untuk memaksimalkan kerja-kerja Partai, DPP sampai ke tingkat ranting,” kata Hinca di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).


Reporter: Sania Mashabi

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gara-gara Nomor KTP Direktur Chen Tertukar

Chen pun akhirnya dipaksa sore hari itu juga harus datang ke Kantor Disnakertrans. Dia akhirnya datang membawa dokumen-dokumen ketenagakerjaan ditemani seorang warga negara China bernama A Wei. A Wei sudah lama di Indonesia dan menetap di Surabaya, Jawa Timur. Ia juga memiliki peternakan ayam petelur di Cianjur dengan bendera perusahaan PT Saudara Makmur.

Rupanya, setelah dicek, IMTA yang dimiliki Chen berlaku di perusahaan A Wei. Di PT Saudara Makmur itu pula, Chen punya jabatan sebagai direktur keuangan. “Iya benar, Pak, dia direktur keuangan saya,” kata A Wei seperti ditirukan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Cianjur, Ricky Ardi Hikmat, saat pertemuan di kantor Disnakertrans, itu.

Yang mengejutkan juga, saat Chen menyerahkan akta perusahaan peternakan di Cibokor, Chen bukanlah tenaga kerja, melainkan pemilik peternakan. Jabatannya direktur utama  PT Indah Tunggal Alami, yang membuka peternakan itu sejak 2017. Di bawah Chen, ada beberapa direktur yang semuanya warga negara China. Chen pemilik saham mayoritas di perusahaan tersebut.

“Ternyata dia itu direktur utama sekaligus pemegang saham. Dia sih pegang IMTA, tapi bukan di posisi perusahaan yang sedang kita lakukan pembinaan. Jadi dia itu menunjukkan IMTA, tapi IMTA di perusahaan lain (PT Saudara Makmur). Sama, peternakan juga, tapi beda perusahaan,” ujar Ricky.

Dari hasil pemeriksaan, kata Ricky, dokumen berupa IMTA itu tidak ada masalah karena semua dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan. IMTA milik Chen juga masih berlaku. Hanya sempat terjadi miskomunikasi saja lantaran Chen tidak lancar Bahasa Indonesia sehingga dilakukan klarifikasi. “Makanya kita bingung kok yang ramai malah urusan e-KTP. Dan banyak yang mempertanyakan soal e-KTP Chen ke kami,” jelas Ricky.

Warganet memang ramai mengecek NIK e-KTP milik Chen di sistem Komisi Pemilihan Umum. Nah, ternyata NIK tersebut muncul atas nama Bahar, warga Kelurahan Sayang, Cianjur. Bahar, 47 tahun, yang kesehariannya berdagang bakso keliling, pun bingung namanya muncul di aplikasi KPU dengan NIK milik WNA. “Saya tinggal di sini sejak 1996, tidak ada masalah soal NIK. Baru kali ini saja ada perbedaan. Baru tahu setelah dikabari ketua RT pagi tadi,” begitu kata Bahar, Selasa, 26 Februari 2019.

Bahar bilang selama ini tak ada kendala dalam partisipasi pencoblosan pemilu. Namun, untuk tahun ini, dia sedikit heran karena mendadak NIK-nya berubah di DPT. “Katanya jadi nama China, ya, saya nggak tahu apa-apa. Sebelumnya, nyoblos Pilgub (Jawa Barat) juga nggak ada masalah. Baru kali ini saja tiba-tiba ramai, katanya NIK-nya dipakai orang asing,” ujar Bahar.

Siswa SMA Al-Azhar Kelapa Gading yang Berkata Kasar ke Guru Ngaku Iseng

Jakarta – Siswa yang merekam video dan men-dubbing kata-kata kasar ke guru di SMA Al-Azhar Kelapa Gading menyesali perbuatannya. Dia mengaku hanya iseng.

Siswa tersebut merekam video saat gurunya mendampingi kelompok belajar pada 19 Februari 2019 lalu kemudian men-dubbing kata-kata kasar pada malam harinya. Dia kemudian mengunggah video itu di akun Instagram-nya.

Siswa itu mengaku tidak mengira bahwa videonya jadi viral. Hingga akhirnya, pihak sekolah mengetahui hal itu sepekan setelahnya dan mengklarifikasi kepada siswa serta orang tua.

“Niatnya untuk iseng. Pada saat menangis, dia cerita nggak ada masalah apapun (dengan guru), nggak ada kejadian apapun, dengan guru yang bersangkutan juga nggak ada masalah,” kata Kepala Sekolah SMA Al-Azhar Kelapa Gading, Sumanto di sekolah, Jalan Bulevard Timur, Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, Jumat (1/3/2019).

Siswa SMA Al-Azhar Kelapa Gading yang Berkata Kasar ke Guru Ngaku IsengFoto: Kepsek SMA Al-Azhar Kelapa Gading (Lisye Sri Rahayu/detikcom)

Pengakuan itu disampaikan siswa tersebut sambil menangis ke guru BK. Hingga akhirnya, siswa tersebut melalui orangtuanya mengundurkan diri dari sekolah.

Pihak sekolah menyayangkan peristiwa ini dan menyesalkan ada pula kabar belum terkonfirmasi yang beredar soal hal ini. Sumanto menuturkan guru yang ada di video tidak sadar direkam dan tidak tahu bahwa siswa tersebut men-dubbing kata-kata kasar.

“Karena dia tidak tahu menahu ya sedih aja. Yang beliau sedih kan berita-berita di luar yang rasanya kurang bertanggungjawab ya. Menyampaikan informasi tanpa ada konfirmasi, bahkan saya melihat berita itu justru cenderung ingin memojokkan baik pihak sekolah dan pihak siswa kan kasihan,” ungkapnya.

Sumanto mengatakan pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara soal video viral ini. Komisi Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti, juga sudah datang ke sekolah dan memberi rekomendasi.

“Persoalannya sudah selesai dan sudah kondusif. Pembelajaran sudah berjalan normal,” ucapnya.
(imk/bar)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mulai Musim Panen, Harga Beras Turun

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan harga gabah dan beras. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun 4,46 persen sedangkan harga beras medium di penggilingan turun 1,04 persen.

Selama Februari 2019, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp 5.114 per kg sedangkan untuk beras, harga rata-rata di tingkat penggilingan Rp 10.008 per kg, semua turun dibanding bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti berkata, penurunan ini terjadi karena biasanya petani mengalami puncak panen pada bulan Maret.

“Biasanya Januari itu belum panen. Februari sudah mulai, puncaknya di Maret dan April. Itu transisinya begitu. Makanya nanti bulan depan mungkin naik lagi,” ungkap Yunita di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Jumat (01/03/2019).

Penurunan harga gabah dan beras menjadi andil dalam penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional. Tercatat NTP turun sebesar 0,37 persen menjadi 102,94 dibanding bulan sebelumnya.

Penurunan ini dipengaruhi oleh 2 dari 5 subsektor pertanian yang juga alami penurunan NTP, yaitu Subsektor Tanaman Pangan (0,80 persen) dan Subsektor Tanaman Hortikultura (1,47 persen).

2 dari 3 halaman

Indonesia Kembali Lakukan Penjajakan Ekspor Beras Ke Malaysia

Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bulog kembali jajaki peluang ekspor beras ke Malaysia. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP),Kementan, Agung Hendriadi bersama Judith J Dipodiputro, Direktur Komersil Perum BULOG dan KBRI Kuala Lumpur saat melakukan pertemuan dengan BERNAS, Kamis (21-2-2019) di Kuala Lumpur.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kuala Lumpur ini, Agung diterima oleh CEO BERNAS, Ismail Mohamed Yusoff dan Chairman BERNAS, Megat Joha yang didampingi pejabat tinggi BERNAS.


BERNAS merupakan satu-satunya institusi yang telah ditunjuk oleh pemerintah Malaysia untuk menangani import beras ke Malaysia. Ismail Mohamed Yusoff menyatakan market share beras di Malaysia sebesar 60% dipenuhi dari produksi domestik dan 40% dari impor.

Melalui pertemuan ini, BERNAS menyetujui untuk melakukan kerjasama dengan Perum BULOG untuk impor beras dari Indonesia. Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat BERNAS akan melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melakukan identifikasi, observasi dan pembahasan lebih lanjut dengan BULOG terkait rencana eksport ke Malaysia. Mendengar respon dari BERNAS, Agung dan rombongan merasa senang dan optimis ekspor beras dari Indonesia ke Malaysia bisa dilakukan.

“Sehubungan adanya peluang kerjasama ekspor beras ke Malaysia, Perum Bulog diharapkan perlu lebih proaktif dalam melakukan round table meeting antara distributor ke dua belah pihak, sehingga ekspor bisa segera direalisasikan,” ujar Agung.

Sebelumnya dalam rapat kerja jajaran Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI (21/1/2019) dan BULOG, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyatakan bahwa Bulog menargetkan ekspor beras ke sejumlah negara tetangga pada pertengahan tahun 2019 mendatang. Target ini diprediksi akan berlangsung seusai panen raya pada pertengahan bulan April hingga akhir Mei 2019.

“Makanya kita targetkan bulan januari sampai april itu kita akan menyerap 1,8 juta ton beras dari petani. Kalau ditambah dengan sisa beras kita hasilnya bisa lebih dari 4 juta ton, kan kita masih punya sisa 2,1 juta,” kata Buwas saat menghadiri Rapat Kerja Menteri Pertanian Dengan Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen, beberapa waktu lalu (21/1).

Beberapa waktu lalu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga telah berhasil meyakinkan negara Malaysia dan Brunai untuk memasok padi adan sebagai bahan kebutuhan mereka. Ekspor ke dua negara ini jumlahnya bahkan mencapai puluhan ton. Setiap kali panen, tak kurang dari 10 ton beras adan secara periodik selalu di expor ke Negara Malaysia dan Brunei.

Padi Adan merupakan salah satu komoditi yang menjadi andalan dari wilayah perbatasan Krayan Kalimantan Utara dan merupakan bibit lokal hasil budidaya masyarakat yang bermukim di daratan tinggi Borneo, khususnya di Krayan yang masuk Kabupaten Nunukan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bupati Malang Nonaktif Rendra Terancam 20 Tahun Penjara

Liputan6.com, Sidoarjo – Bupati Malang nonaktif, Rendra Kresna menjalani sidang perdana di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Juanda Sidoarjo, Kamis 28 Februari 2019.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joko Hermawan, Bupati Malang nonaktif, Rendra terbukti menerima suap dan gratifikasi total senilai Rp 7,5 miliar dari sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

“Terdakwa diduga menerima hadiah sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 untuk proyek di dinas pendidikan,” kata Joko Hemawan.

Rendra juga diduga menerima fee dari setiap proyek pendidikan Kabupaten Malang sebesar 17,5 persen hingga 20 persen. “Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014, terdakwa menerima fee dari semua proyek yang ada di dinas pendidikan,” ucapnya.

Dengan kasus ini, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

“Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” ujar Joko.

Kasus ini terjadi saat KPK menangkap Rendra Kresna yang saat itu menjabat Bupati Malang bersama Ali Murtopo selaku pihak swasta. Rendra diduga menerima suap Rp 3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Selanjutnya, Bupati Malang nonaktif, Rendra dan Eryk Armando Talla selaku pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Rendra diduga menerima gratifikasi Rp 3,55 miliar terkait sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

Dengan perbuatannya, diduga Rendra Kresna mendapatkan hadiah sebesar Rp 7,5 miliar dari kedua terdakwa lainnya.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Misbakhun: Pemerintahan Jokowi Pikirkan dari Gizi Anak hingga Petani dan Nelayan

Liputan6.com, Probolinggo – Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun terus meyakinkan masyarakat di wilayah ‘Tapal Kuda’ Propinsi Jawa Timur terkait kinerja Presiden Jokowi yang konkret dan tak sekadar bikin janji dalam menyejahterakan masyarakat.

Di Kabupaten Probolinggo. Jawa Timur, Kamis 28 Februari 2019, Misbakhun mengumpulkan siswa sekolah, kelompok tani, dan kelompok nelayan. Acara utamanya adalah serah terima bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani dan nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta dari Kementerian Pertanian.

Acara pertama bertajuk “Ayo Makan Ikan Mencegah Stunting” di Pantai Bentar, Kecamatan Gending, yakni pelepasan bibit ikan kakap yang berjumlah 15.000 ekor. Kata Misbakhun, per 1.000 ekor ikan hidup, akan bisa menjadi 4 ton ikan kakap dewasa dalam 5 bulan ke depan.

“Makan ikan itu sehat. Kalau kurang gizi, bisa menyebabkan stunting. Ayo bapak ibu kita biasakan anak-anak kita mengonsumsi ikan. Bantuan bibit ikan ini juga wujud kepedulian Pak Jokowi supaya anak-anak kita bergizi sehat dengan memakan ikan,” kata Misbakhun, yang juga Juru Bicara TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin itu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan total senilai Rp 14,052 miliar. Meliputi benih ikan kakap merah, ikan kerapu cantang, sertifikat hak atas tanah permodalan 66.680 m2, fasilitas penyaluran kredit nelayan, dan lain-lain.

Di acara kedua, Misbakhun menyerahkan bantuan alat pertanian melalui Kementerian Pertanian. Yakni 10 traktor roda dua, 8 traktor bawang, 5 mesin pengupas bawang, dan ada 10 pompa air. Totalnya senilai Rp 702.694.000.

“Bapak ibu harus tahu, menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai wakil bapak ibu sekalian di DPR RI, untuk membawa program-program pemerintah agar sampai ke masyarakat,” kata Misbakhun yang duduk di Komisi XI DPR RI itu.

2 dari 2 halaman

Dilakukan di 7 Kecamatan

Kegiatan itu melibatkan kelompok nelayan di 7 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang terletak di sepanjang jalur pantura. Meliputi Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton.

Misbakhun mengatakan pesan utama dari semua itu adalah bahwa pemerintahan Joko Widodo memang konkret dalam menjalankan keberpihakannya kepada rakyat kecil.

Pemerintahan Joko Widodo bukanlah pemerintahan yang hanya suka memberi janji-janji tanpa bukti. Sebagai bukti lebih besarnya, Putra daerah asal Pasuruan itu membeberkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia berjumlah Rp 187 triliun.

“Angka itu paling besar dalam sejarah KUR pertanian dan KUR nelayan diadakan. Semuanya dalam rangka mendorong pertumbuhan. Sebab keinginan Pak Jokowi jelas. Kalau ekonominya tidak tumbuh maka pemerataan akan lebih sulit lagi untuk dilakukan,” kata Misbakhun.

Di acara itu, hadir juga Anggota IV Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI Rizal Djalil, Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian Soemarjo Gatot Irianto, dan Wakil Bupati Probolinggo Ahmad Timbul Prihanjoko.


Saksikan video pilihan berikut ini: