Mengenal Kill The DJ, Si Pemilik Asli Lagu Jogja Istimewa

Liputan6.com, Jakarta Sekumpulan ibu-ibu bernyanyi lagu Jogja Istimewa karya Marzuki Mohammad atau akrab disapa Kill The DJ. Namun, mereka menggubah liriknya menjadi dukungan untuk pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi.

Tampak dalam video berurasi 39 detik yang diunggah akun Twitter @CakKHUM pada 10 Januari 2019 lalu, sejumlah ibu-ibu bersama-sama bernyanyi.



Jogja Jogja..Jogja Istimewa

Prabowo-Sandi Pilihan Kita

Jogja Jogja..Jogja Istimewa

Adil dan Makmur Tujuan Kita

(Emak-emak Jogja)



Ulah menggubah lirik lagu tersebut pun langsung membuat Kill The DJ meradang. Rapper asal Yogyakarta itu pun berencana melaporkan timses Prabowo- Sandiaga Uno ke Polda DIY, Selasa (15/1).

Pelaporan ini terkait penggunaan lagu berjudul Jogja Istimewa untuk kampanye pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno oleh Emak-emak di Yogyakarta. Personel Jogja Hiphop Foundation ini akan melaporkan timses karena memakai karyanya tanpa izin. Terlebih lagi lagu itu diubah liriknya menjadi pro Prabowo-Sandiaga Uno.

2 dari 6 halaman

Kill The DJ tak izinkan lagu ciptaannya dipakai untuk kampanye pilpres

Tak sepakat karya ciptanya dipakai dan diubah tanpa pemberitahuan, Marzuki langsung meluapkan kekesalan di akun media sosialnya.

Lewat akun Instagram miliknya, Marzuki memberikan penjelasan secara rinci kenapa dia marah lagu Jogja Istimewa digubah menjadi bernada seruan dukungan politik.

“Karena video ini sudah viral dan banyak yang salah persepsi kepada saya, selaku pencipta lagu Jogja Istimewa yang dinyanyikan bersama @javahiphop – maka dengan ini saya perlu melakukan klarifikasi:

Bahwa saya tidak akan pernah memberikan ijin kepada siapa pun lagu Jogja Istimewa tersebut digunakan untuk kampanye pilpres, baik itu pasangan nomer urut 01 maupun 02. Bagi saya, @javahiphop, dan sebagian besar warga Yogyakarta, pasti tahu sejarah dan kebanggaan pada lagu tersebut, itu kenapa saya tidak akan pernah mengganti liriknya untuk tujuan lain, baik komersil apalagi kampanye politik. Meskipun saya pendukung @ jokowi saya tidak akan pernah mengkhianati nilai lagu tersebut dengan mengubah liriknya.

Siapa pun Anda yang mengubah lagu tersebut, membuat videonya, dan ikut menyebarkanya, Anda telah melanggar undang-undang dan saya bisa membawanya ke ranah hukum.

Terakhir saya berpesan, apapun pilihan Anda, 01, 02, Golput, tolong warisi bangsa ini dengan etika yang benar, menjiplak lagu orang lain jelas tidak beretika dan melanggar hukum, plus, jangan warisi generasi mendatang dengan fitnah dan sampah kebencian.”

3 dari 6 halaman

Kubu Prabowo imbau relawan untuk minta maaf

Menyusul aksi pengubahan lirik lagu ‘Jogja Istimewa’ karya Marzuki Mohammad atau akrab disapa Kill The DJ untuk kepentingan kampanye Prabowo-Sandi. Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade meminta para pendukung meminta maaf kepada Marzuki. 

“Ya sudah kalau memang yang punya lagu komplain karena dinyanyiin emak-emak, sudah minta maaf dan sudah tidak pakai lagunya,” kata Andre saat dihubungi merdeka.com, Selasa (15/1).

Dia mengaku tidak mengetahui pihak yang mengubah lagu tersebut. Hanya saja, Andre mengimbau relawan atau pendukung lebih berhati-hati dalam menggunakan karya orang lain untuk mengekspresikan dukungan ke Prabowo-Sandi.

“Lebih berhati-hati lagi ke depan minta maaf, sudah jiplak lagunya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andra berharap, Kill The DJ tidak perlu melaporkan pendukung Prabowo yang telah mengubah lirik lagu miliknya. Dia meminta agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan.

4 dari 6 halaman

Kill The DJ, sosok dibalik lagu Jogja Istimewa

“Jogja Jogja tetap istimewaIstimewa negerinya istimewa orangnyaJogja Jogja tetap istimewaJogja istimewa untuk Indonesia”

Begitulah salah satu kutipan dari lagu Jogja Istimewa yang dipopulerkan oleh Jogja Hip Hop Foundation. Lagu bergenre Hip-Hop/Rap ini sangat populer bagi masyarakat Jogja bahkan Indonesia. Liriknya yang sederhana membuat lagu ini cepat diterima oleh masyarakat khususnya masyarakat Yogyakarta.

Lagu Jogja Istimewa pertama dirilis pada 9 November 2009. Seketika lagu ini menjadi lagu istimewa bagi rakyat Yogyakarta. Di acara-acara besar, radio,rumah-rumah,pertokoan,desa maupun kota lagu ini telah menjadi sebuah kecintaan tersendiri bagi warga Yogyakarta.

Marzuki Mohamad merupakan sosok dibalik lagu Jogja Istimewa yang melegenda ini. Marzuki Mohamad atau yang kerap dikenal dengan nama panggung Kill the DJ merupakan seniman, rapper, dan produser musik di Yogyakarta. Kill the DJ sendiri dikenal dengan aliran hip hop Jawa yang dimilikinya.

Marzuki Mohamad lahir di Klaten, 21 Februari 1975. Orangtuanya merupakan seorang petani dan guru agama dari Prambanan. Ia tinggal di sebuah desa di utara candi Prambanan.

Pada tahun 2003 Kill the DJ mendirikan Jogja Hip-hop Foundation (JHF) yang memproyeksikan dirinya untuk mengakomodasi kru-kru hip-hop di Yogyakarta yang berbahasa Jawa. Walau namanya terdengar formal, gerak-gerik JHF sebenarnya lebih berbasiskan komunitas daripada institusi formal. Acara-acara yang diadakan didanai oleh penjualan album dan souvenir.

Lini terdepan JHF adalah tiga kru yang secara konsisten membawakan rapnya dengan bahasa Jawa. Kru-kru itu juga menggabungkan bebunyian Jawa dengan dengan hentakan musik urban. Mereka adalah Jahanam, Rotra, dan Kill the DJ, sekelompok anak-anak Jawa yang berdiri di persimpangan budaya.

Seperti dikutip Liputan6.com dari blog pribadi Kill the DJ killtheblog.com pada Selasa (15/1/2019), karya-karya Kill the DJ sendiri kebanyakan terinspirasi oleh akar kebudayaan dan tradisi Jawa yang dikemas dalam sentuhan kontemporer.

5 dari 6 halaman

Dibalik Lagu Jogja Istimewa

Lagu Jogja Istimewa terdengar seperti lagu penyemangat bagi masyarakat Yoygakarta untuk terus mencintai tradisi dan kebudayaan Yogyakarta.

Kill the DJ sang pencipta lagu Jogja Istimewa dalam blog pribadinya killtheblog.com mencoba menjelaskan secara rinci makna bait demi bait lagu Jogja Istimewa. Lirik dari lagu ini sebagian besar megambil kalimat-kalimat yang diungkapkan para tokoh bangsa seperti Soekarno Sultan HB 9, Ki Hadjar Dewantoro, RM Sosrokartono dan lain sebagainya.

Kalimat-kalimat ini digubah Kill the DJ menjadi sebuah lirik rap yang enak diperdengarkan.

“Sesungguhnya, 70% lirik dalam Jogja Istimewa mengambil kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh seperti; Soekarno, Sultan HB 9, Ki Hadjar Dewantoro, RM Sosrokartono, dll. Selebihnya adalah hasil tulisan saya sendiri, meskipun harus saya akui, bahwa saya sangat terinspirasi oleh teks-teks tradisional Jawa. Saya merubah teks-teks itu ke dalam rima agar lebih enak di-rap-kan.” Jelas Kill the DJ  seperti dikutip dari killtheblog.com.

Menurut Kill the DJ Dengan lirik semacam ini, ia hanya mencoba mengaktualisasikan sejarah, mengingatkan siapapun yang mendengar, sebagai pembela sekaligus kritik bagi warga Jogja, termasuk mengingatkan semangat dan nilai-nilai yang telah ditanamkan Kraton pada masa perjuangan kemerdekaan.

6 dari 6 halaman

Arti lirik lagu Jogja Istimewa

Berikut bedahan lirik Jogja Istimewa beserta artinya oleh Kill the DJ bait demi bait sebagaimana yang diuraikannya dalam blog pribadinya killtheblog.com :

“Holopis Kuntul Baris…”

:: Ungkapan tradisional Jawa, sebuah ajakan untuk bekerja bersama-sama

“Jogja! Jogja! Tetap IstimewaIstimewa Negrinya, Istimewa OrangnyaJogja! Jogja! Tetap IstimewaJogja Istimewa untuk Indonesia”

:: Diucapkan Soekarno untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kraton dan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan kemerdekaan

“Rungokna iki gatra saka ngayogyakartaNagari paling penak rasane koyo swargaOra peduli donya dadi nerakaNeng kene tansah edi peni lan merdika”

:: 100% saya menulisnya sendiri, teks ini juga digunakan untuk lagu Dubyouth feat. Ki Jarot Bombassu. Artinya; “dengarlah ini untaian kata dari Yogyakarta, Negeri paling nyaman seperti surga, tidak peduli dunia sudah jadi neraka, di sini kami selalu nyaman dan merdeka”

“Tanah lahirkan Tahta, Tahta untuk RakyatDimana Rajanya Bercermin di kalbu RakyatDemikianlah singgasana bermartabatBerdiri kokoh tuk mengayomi rakyat”

:: Semangat tahta Sultan HB 9 yang kemudian ditambahi oleh anaknya Sultan HB 10 dalam jumenengan (diangkat menjadi raja)

“Memayu hayuning bawana”

:: Visi Kraton Yogyakarta yang dicangangkan oleh HB I, artinya; membuat bumi menjadi indah, atau dalam Islam; Islam rahmatal lil alamin

“Saka jaman perjuangan nganthi mardhikaJogja istimewa bukan hanya daerahnyaTapi juga karena orang-orangnya”

:: Kembali merujuk ungkapan Soekarno

“Tambur wis ditabuh suling wis muniHolopis kuntul baris ayo dadi sijiBareng para prajurit lan senopatiMukti utawa mati manunggal kawula Gusti”

:: Saya tulis sendiri, namun terpengaruh oleh teks-teks macapat tradisional kraton. Artinya seperti ini; “Tambur telah ditabuh, seruling sudah berbunyi, Bersatu padu menjadi satu, Bersama prajurit dan senopati, Mulia atau mati rakyat dan raja adalah satu”

“Menyerang tanpa pasukanMenang tanpa merendahkanKesaktian tanpa ajianKekayaan tanpa kemewahan”

:: Teks aslinya seperti ini: “Nlgurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sugih tanpa raja brana, sekti tanpa aji” ditulis oleh RM Sosrokartono menggambarkan pribadi Sultan HB 9

“Tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi”

:: Teks dari puisi WS Rendra

“Tradisi hidup di tengah modernisasiRakyate jajah deso milang koriNyebarake seni lan budi pekerti”

:: 100% saya tulis sendiri dengan mengambil pepatah Jawa; “Jajah desa milangkori” yang artinya berkelana kemana-mana.

“Elingo sabdane Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sangaSak duwur-duwure sinau kudune dewe tetep wong JawaDiumpamakne kacang kang ora ninggal lanjaranMarang bumi sing nglahirake dewe tansah kelingan”

:: Salah satu ungkapan yang sangat saya kagumi dari Sultan HB 9: “ik ben een blijf in de allereerste plaats javaav”, dalam bahasa Indonesia Sultan HB 9 menerangkan seperti ini; “setinggi-tingginya aku belajar ilmu barat, aku adalah dan bagaimanapun jua tetap Jawa”.

“Ing ngarso sung tuladhaIng madya mangun karsaTut wuri handayaniHolopis kuntul baris ayo dadi siji”

:: Inilah konsepsi social movement Jawa yang dipopulerkan oleh bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara; “yang di depan meberi contoh, yang di tengah memberi dorongan, yang di belakang memberi semangat, jika inging mulia harus dengan usaha”

“Sepi ing pamrih rame ing nggawe”

:: Ungkapan Jawa untuk “perjuangan tak kenal pamrih, tapi bekerja secara nyata”

“Sejarah wus mbuktekakeJogja istimewa bukan hanya untuk dirinyaJogja istimewa untuk Indonesia”

:: kembali merujuk ungkapan Soekarno “sejarah sudah membuktikan”.


Reporter: Anugerah Ayu Sendari

Soal Meikarta, Kemendagri Klarifikasi Kesaksian Neneng tentang Tjahjo

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam hal perizinan investasi proyek. Penegasan tersebut diberikan untuk menanggapi pernyataan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin yang menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo pernah meminta bantuan terkait perizinan proyek Meikarta.

“Kemendagri tidak memiliki kewenangan teknis perizinan terkait investasi dalam konteks kasus Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat,” kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin dalam keterangan tertulis, Senin (14/1/2019).

“Kewenangan perizinan, untuk pembangunan kawasan Meikarta di kawasan strategis Jawa Barat dan berskala metropolitan di tangan Bupati Bupati Bekasi, namun harus ada rekomendasi Gubernur Jawa Barat,” imbuh Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan tata cara pemberian rekomendasi proyek Meikarta tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2104 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

“Tata Cara memberi rekomendasi sesuai Perda Nomor 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jabar Pasal 10 huruf F, diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang belum disusun dan diterbitkan oleh Gubernur walau sudah 4 tahun diamanahkan Perda, sehingga proses perizinan terhambat dan perlu ada solusi yang terbaik,” papar Bahtiar.

Namun Bahtiar membenarkan, Tjahjo meminta kepada Neneng agar perizinan proyek Meikarta diselesaikan. Tapi Tjahjo menegaskan agar diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku yang berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat.

“Juga diminta untuk mengendalikan diri agar Pemkab dan Pemprov jangan ribut, berpolemik di media publik. Mendagri menyarankan melalui Dirjen Otda untuk memfasilitasi dengan duduk bersama antara Pemkab dan Pemprov bersama pihak-pihak terkait dalam sebuah rapat terbuka di Kemendagri,” tutur Bahtiar.

“Rapat diadakan 3 Oktober 2017 yang sekaligus sebagai tindak lanjut hasil RDP dengan DPR RI 27 September 2017 yang meminta Kemendagri untuk mengkonsolidasikan atau mengoordinasikan kebijakan Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi terkait dengan permasalahan perizinan Meikarta,” sambungnya.

Dengan demikian dasar hukum keterlibatan Kemendagri bukan pada teknis perizinannya. Namun lebih kepada aspek pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014.

“Memang benar bahwa berdasarkan hasil rapat yang di fasilitasi Dirjen Otonomi Daerah, Mendagri melaksanakan tugas pembinaan dengan meminta agar Bupati Bekasi menyelesaikan masalah tersebut, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan duduk bersama dengan Pemprov Jabar agar tidak menjadi polemik di ruang publik. Dan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI,” tuturnya.

Sebelumnya, Neneng menyebut Tjahjo pernah meminta bantuan terkait IPPT atau izin peruntukan penggunaan tanah proyek Meikarta. Permintaan tersebut disampaikan Tjahjo melalui sambungan telepon.

Hal itu diutarakan Neneng saat bersaksi dalam persidangan perkara suap terkait izin proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (14/1). Neneng dalam suatu kesempatan diminta oleh Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono untuk berbicara dengan Tjhajo lewat telepon

“Telepon itu dikasih ke saya, yang ngomong Pak Mendagri, minta tolong dibantu soal Meikarta,” ucap Neneng.
(zak/dnu)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

NasDem Gorontalo: Pemindahan 2 Kuburan Tak Terkait Kami

Bone Bolango – Partai NasDem menegaskan tak terkait dengan pemindahan 2 kuburan di Desa Toto, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Ketua DPW Partai NasDem Hamim Pou menyatakan pemindahan 2 kuburan seakan menyudutkan partai NasDem.

“Seolah-olah ini menyudutkan nama Partai NasDem. Ini fitnah yang berkepanjangan dan menjadi gerakan politik yang tidak konstruktif yang menyudutkan kami. Padahal tidak ada kaitan sama sekali soal pemindahan kuburan dengan Partai NasDem,” kata Hamim Pou pada detikcom Minggu (13/1/2019).

Dia mengaku prihatin atas kejadian ini. Bupati Bone Bolango itu mengatakan partainya mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum atas fitnah yang terjadi.
“Kami prihatin dan bersimpati. Kami tidak ingin mempolitisasi kasus pemindahan kuburan ini. Partai NasDem menegaskan bila ada orang atau kelompok tertentu yang menyebarkan fitnah, seolah-olah ini adalah ulah partai NasDem kami akan tuntut secara hukum,” ucap Hamim.

Dia mengaku kasus ini sudah mendapat perhatian khusus dari Pengurus Pusat NasDem. Apa yang terjadi di Gorontalo menjadi perhatian terus menerus DPP NasDem.

“Kami ingin mulia. Catat bila ada yang menyebut dan mengait-ngaitkan masalah keluarga ini dengan partai NasDem kami akan proses secara hukum. Hari ini kami tidak menyebut nama tapi kami telah menyusuri. Mari kita lakukan politik yang santun, cerdas, berbudaya, beradab serta bermartabat,” harap Hamim.

“Tolong berikan kesempatan sebagai bagian dari klarifikasi hak jawab kami. kami berharap ini tidak terjadi lagi,” lanjut Hamim.

Sementara pemilik lahan kuburan Awan Hasan (51) menyatakan pemindahan kuburan bukan masalah partai tetapi murni masalah keluarga.

“Ini masalah keluarga tidak ada kaitannya dengan partai NasDem,” singkat Awan.

Caleg NasDem Kabupaten Bone Bolango Iriani Monoarfa juga terseret namanya terkait pemindahan 2 kuburan. Nani menyesalkan namanya dikaitkan dengan kasus pemindahan kuburan.

“Saya sangat dirugikan. Saya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus kemarin, kaget juga melihat berita di berbagai media. Saya tidak tahu sama sekali,” ucap Iriani sambil menahan tangis.

Dia juga menambahkan tidak pernah menyuruh kakak ipar Awan Hasan untuk bongkar kubur.
(jbr/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PAN Minta Bawaslu Objektif Terkait Pose Satu Jari Bima Arya

Jakarta – PAN meminta Bawaslu Kota Bogor objektif dalam pemeriksaan pose satu jari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat hadir di kegiatan cawapres Ma’ruf Amin. PAN yakin Bima Arya tak melanggar aturan terkait pose satu jari itu.

“Saya kira ini Bawaslu harus objektif yang mana melanggar mana yang tidak. Kalau mereka objektif saya kira tidak sampai sejauh itu,” kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada detikcom, Jumat (11/1/2019) malam.

Dia juga membela Bima Arya terkait pose satu jari itu. Menurutnya,Bima Arya tidak bermaksud kampanye dan hanya sekedar menghormati tamu.

“Bima Arya kan sudah menjelaskan ke publik. Dia datang ke situ tidak dalam konteks mendukung calon. Untuk pilpres dia katakan, dia fokus mengurus Kota Bogor dan dia menjelaskan ke sana dia hanya menghormati tamu yang datang. Sebagai tuan rumah, dia tentu menghormati,” ujarnya.

PAN Minta Bawaslu Objektif Terkait Pose Satu Jari Bima AryaFoto: Bima Arya pose satu jari di depan Ma’ruf Amin. (Dok TKN Jokowi-Ma’ruf).

Saleh kemudian menyinggung soal adanya kepala daerah yang mendekalarasikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Dia mempertanyakan kenapa para kepala daerah itu belum terlihat diproses oleh Bawaslu.

“Mohon maaf, itu justru di kubu TKN itu banyak yang melanggar menurut saya, bukan hanya pose satu jari, tapi deklarasi. Kan ada banyak bupati deklarasi di daerah yang dukung pada Jokowi, kok belum begitu berjalan prosesnya, itu diutamakan dulu,” ujarnya.

Bima Arya sebelumnya memenuhi panggilan Bawaslu untuk dimintai keterangan terkait pose satu jarinya. Bima menepis pose satu jari sebagai bentuk kampanye.

Proses klarifikasi berlangsung selama satu jam. Bima Arya mengaku mendapat 15 pertanyaan seputar pose satu jari saat menghadiri kunjungan silaturahmi Ma’ruf Amin ke Pondok Pesantren Al-Ghazaly di Bogor, Sabtu (5/1).

Dalam klarifikasinya ke Bawaslu, Bima Arya mengaku diundang secara pribadi oleh Ponpes Al-Ghazaly. Undangan diterima Bima Arya lewat surat dan pesan WhatsApp.

“Simbolisasi satu itu lebih kepada penguatan makna tentang alasan saya kedatangan ke sana, yaitu hanya satu, yaitu memuliakan tamu,” papar Bima Arya di kantor Bawaslu Bogor di Jl Ismaya, Bantarjati, Bogor Utara, Jumat (11/1).

Bawaslu Kota Bogor sendiri menyatakan akan mengkaji keterangan Bima Arya soal pose satu jari saat kunjungan silaturahmi cawapres Ma’ruf Amin ke Bogor itu. Bila memenuhi unsur dalam panggaran Pemilu, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan.
(haf/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dewas BPJS TK Sudah Tahu Hubungan Khusus SAB dan RA

Jakarta – Kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan mantan anggota Dewan BPJS Ketenagakerjaan (TK) Syafri Adnan Baharuddin (SAB) disesalkan oleh Dewas BPJS TK sendiri. Meski tak mengiyakan ada pemerkosaan, Dewas tahu bahwa SAB dan pelapor dengan inisial RA memiliki hubungan khusus.

Kasus ini pertama kali mencuat saat RA menggelar konferensi pers pada Desember 2018. Belakangan rupanya Dewas BPJS TK telah mengetahui dan mendapatkan konfirmasi mengenai hubungan khusus antara SAB dan RA sejak pengaduan pertama kali yakni pada 28 November 2018.

“Pas saya di rumah, saya mendapatkan WA dari SAB. WA itu menyatakan… SAB bahwa menyatakan langsung merujuk pada postingan-postingan tersebut, SAB mengakui terjebak dalam hubungan khusus,” kata Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono dalam jumpa pers, Jumat (11/1/2019).

Sebelum mendapat WhatsApp dari SAB, Guntur menyatakan didatangi RA dan mengadukan adanya kekerasan yang diterimanya dari SAB pada 28 November 2018.

“Pada saat kejadian tanggal 28 November, dia ke saya, dan saya akan rapat dengan waktu yang sangat singkat, dengan menangis menyatakan dirinya dimarahi dengan keras oleh SAB sampai mau dilempar gelas dan sebagainya,” tutur Guntur.

Guntur menyatakan dalam rapat Dewan Pengawas, SAB kembali mengakui ada hubungan khusus dengan RA. Bahkan SAB juga menyampaikan permintaan maafnya kepada para Dewas.

“Kemudian kita rapat Dewas lagi tanggal 30, SAB sudah datang (dari Singapura), pada saat itu kita klarifikasi ke SAB, ada kejadian demikian, dan memang diakui seperti dalam WA ada hubungan khusus dan minta maaf kepada kami-kami semua. Sudah, seperti ini saya pikir memang betul-betul terjadi,” tutur Guntur.

Pihak RA Bantah Soal SAB ‘Terjebak’

Ketua Kelompok Pembela Korban Kejahatan Seks (KPKS) Ade Armando heran dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa SAB yang disebut mengaku terjebak hubungan khusus dengan asisten pribadinya, RA. Ade menyebut pernyataan itu tak masuk akal.

“Coba saja kita baca chat-chat WA SAB ke RA, sangat jelas di sana bahwa SAB bukanlah pihak yang terjebak melainkan terus berusaha mendesak RA untuk membangun hubungan khusus,” kata Ade, Jumat (11/1).

Dalam jumpa pers 28 Desember 2018, RA sempat menyampaikan bahwa Dewas BPJS TK malah membela SAB ketika dia melaporkan apa yang terjadi.

“Ternyata Dewan Pengawas justru membela perilaku bejat itu. Hasil rapat Dewan Pengawas pada 4 Desember justru memutuskan untuk mengeluarkan perjanjian bersama yang isinya mem-PHK saya sejak akhir Desember 2018. Saya menolak menandatangani itu,” tutur RA, Jumat (28/12/2018).

Kasus dugaan pemerkosaan oleh SAB ini bergulir di kepolisian atas laporan RA. Sebaliknya, SAB juga telah melaporkan balik RA karena dianggap telah mencemarkan nama baik.

Syafri Membantah Memperkosa

Syafri telah menyampaikan bantahannya melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata Syafri di kesempatan yang sama.

Syafri juga menyatakan sendiri mengundurkan diri agar bisa fokus ke penanganan masalah yang dialaminya.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum. Saat ini juga surat kepada Presiden RI sedang diupayakan sampai. Kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Tenaga Kerja, kepada Ketua Dewan Jaminan Nasional, kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, kepada Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,” kata SAB, Minggu (30/12).
(rna/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Bogor Hentikan Laporan soal Kasus Pose Dua Jari Anies

JakartaBawaslu Bogor menghentikan laporan kasus pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penanganan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana.

“Laporan yang dilaporkan yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” ujar Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah saat dihubungi, Jumat (11/1/2019).

Irvan mengatakan Anies dianggap tidak terbukti melanggar Undang-undang 7 Tahun 2017 pasal 282 tentang Pemilu. Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Anies menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

“Ya pertimbangannya kan unsur pasalnya yang disangkakan 282 jo 547. Pasal 282 itu kan pejabat negara dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye,” ujar Irvan.

“Berdasarkan hasil klarifikasi, baik keterangan pelapor maupun terlapor dan saksi-saksi, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa terlapor ini telah membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan, jadi unsurnya tidak memenuhi,” sambugnya.

Selain itu, Irvan juga mengatakan Anies telah memberikan surat pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menghadiri acara tersebut. Iravan juga menyatakan acara yang dihadiri Anies bukan sebuah kampanye.

“Berdasarkan keterangan Pak Anies itu bahwa sudah menyampaikan pemberitahuan akan menghadiri acar tersebut ke Kemendagri. Untuk cuti itu kan ketika menghadiri kampanye, nah sementara kegiatan itu adalah rapat internal partai Gerindra yang rutin dilakukan setiap tahun jadi bukan menghadiri kampanye,” tuturnya.

Sebelumnya, Anies dilaporkan kepada Bawaslu oleh Garda Nasional untuk Rakyat (GNR). GNR menilai gestur dua jari itu merupakan simbol kampanye karena dilakukan dalam acara Konferensi Nasional Gerindra.

Anies dilaporkan karena berpose salam dua jari saat mendapat kesempatan berdiri di podium Konferensi Nasional Gerindra di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12).
(dwia/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Walkot Bogor Bima Arya Diperiksa Bawaslu soal Pose Satu Jari

Bogor – Gara-gara pose satu jari, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto diperiksa Bawaslu Kota Bogor. Bima menepis pose satu jari sebagai bentuk kampanye.

Bima tiba di kantor Bawaslu Bogor di Jl Ismaya, Bantarjati, Bogor Utara, sekitar pukul 15.21 WIB, Jumat (11/1/2019). Bima Arya langsung memasuki ruangan untuk menjalani pemeriksaan

Proses klarifikasi berlangsung selama satu jam. Bima Arya mengaku mendapat 15 pertanyaan seputar pose satu jari saat menghadiri kunjungan silaturahmi Ma’ruf Amin ke Pondok Pesantren Al-Ghazaly di Bogor, Sabtu (5/1).

“Saya memenuhi undangan dari rekan Bawaslu yang tentunya saya apresiasi. Terima kasih yah karena ini lah yang harus ditempuh. Jadi tadi itu saya dimintai keterangan berdasarkan viral pemberitaan terkait dengan kedatangan saya dan simbolisasi angka satu, kira-kira begitu,” kata Bima Arya di kantor Bawaslu, Jum’at (11/1/2019).

Dalam klarifikasinya ke Bawaslu, Bima Arya mengaku diundang secara pribadi oleh Ponpes Al-Ghazaly. Undangan diterima Bima Arya lewat surat dan pesan WhatsApp.

Bima Arya mengatakan, kehadirannya saat itu bukan pada hari kerja. Bima juga menepis dirinya berkampanye untuk pasangan nomor urut 01 karena kehadirannya di acara Ma’ruf Amin.

“Yang ketiga simbolisasi satu itu lebih kepada penguatan makna tentang alasan saya kedatangan ke sana yaitu hanya satu, yaitu memuliakan tamu,” papar Bima Arya.

“Saya itu orangnya kan ekspresif, kalau saya bicara dua, saya kasih simbolisasi, kalau semangat saya kepalkan tangan, kalau lima saya sebut lima (sambil mengangkat lima jari), kemarin itu secara reflek ssaya sebutkan satu, nah itu barangkali yang kemudian ditafsir yang macam-macam,” sambung Bima Arya.
(fdn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dugaan Kekerasan Seksual Karyawati BPJS TK, SAB Akui Ada Hubungan Khusus

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono mendukung proses hukum terkait dugaan kekerasan seksual mantan anggota Dewan Pengawas berinisial SAB terhadap stafnya. Pihaknya, kata Guntur, telah menerima pengakuan dari oknum yang terlibat.

“Di rumah, saya mendapat WA (Whatsapp) dari SAB, dikirim ke saya dan Pak Dirut. Langsung merujuk posting-an tersebut, SAB mengakui terjebak dalam hubungan khusus,” tutur Guntur di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

Setelah mendapat pesan singkat itu, esok paginya diadakan rapat dewan pengawas dan membahas persoalan tersebut. Pada akhirnya, diputuskan anak diskors untuk menghindari kekerasan seksual terulang.

Staf SAB tersebut selanjutnya diskors, dengan niat agar tidak bertemu atasannya. “SAB, stafnya mau ke Jepang ini saja mau ikut. Waduh bahaya, maka diskors namun tetap menerima gaji. Itu SAB sudah di Singapura,” kata Guntur.

Kemudian dewan pengawas menggelar rapat lagi tanggal 30 Desember. SAB dimintai klarifikasi.

“Memang diakui ada hubungan khusus dan minta maaf ke kami semua. Saya berpikir dan kami bahwa ini benar-benar terjadi,” jelas dia.

Dewas BPJS TK Bantah Lindungi Anggota yang Diduga Memperkosa

Jakarta – Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (TK) mendapat tuduhan telah melindungi salah satu anggotanya yakni Syafri Adnan Burhanuddin (SAB) yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerkosaan. Komite Dewan Pengawas BPJS TK menegaskan hal tersebut tidaklah benar.

“Kami atas nama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ingin melakukan klarifikasi atas kasus yang menimpa anggota kami saudara SAB. Kami mendapati tudingan bahwa dalam kasus ini jajaran Dewas sengaja melindungi saudara SAB atas tuduhan asusila yang dialamatkan kepadanya. Kami sampaikan bahwa itu tidak benar,” kata Ketua Dewan Pengawas, Guntur Witjaksono, dalam jumpa pers Ketua Dewan Pengawas, Guntur Witjaksonodi Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

Guntur menyatakan, pihaknya baru mengetahui adanya dugaan asusila oleh SAB setelah mendapat tembusan laporan ke Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari korban yang berinisial RA. Laporan tersebut tertanggal 6 Desember 2019.
Dalam kesempatan sebelumnya, RA pernah menyatakan bahwa setelah dia melapor ke Dewan, justru malah diminta mengundurkan diri.

“Karena sudah ada ancaman kekerasan fisik seperti itu, jadi saya tanggal 28 November (2018) langsung saya adukan ke Ketua Dewan Pengawas. Namun Ketua Dewan Pengawas hanya bilang, ‘Kalau sudah tidak nyaman, silakan resign….’ Padahal saya melaporkan itu bukan maksud saya untuk resign, saya hanya mengadu apa yang terjadi,” tutur RA, di Bareskrim Polri, Kamis (3/1/2019).

Kembali ke pernyataan Guntur, selain membantah melindungi SAB, BPJS TK juga menegaskan tak ada yang namanya ‘wewenang berlebihan’ dalam merekrut staf komite Dewas.

“Kami sampaikan bahwa hal Itu tidak benar. Kegiatan operasional organ BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun pasti dilakukan audit oleh lembaga pengawas keuangan seperti OJK, BPK, dan KAP, di samping kegiatan monitoring dan evaluasi dan DJSN yang nnendapatkan predikat Baik. Kami juga memiliki komitmen dengan KPK terkait pencegahan gratifikasi,” ujar Guntur, Jumat (11/1).

“Sementara terkait rekrutmen, penyelenggaran FGD, seminar dan lain sebagainya, itu semua sudah diatur dan sesuai dengan regulasi yang tertera dalam Undang undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan turunan yang terkait. Tidak ada hal yang menyalahi di sini,” tambahnya.

Guntur juga meminta kasus SAB tidak ditarik ke area politis. Jangan sampai ada pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan.

“Kami harap semua pihak dapat berpikir dengan jernih dalam melihat kasus yang menimpa saudara SAB ini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memiliki niat menggulirkan hal ini sebagai isu politis, mengingat tahun ini adalah tahun politik yang kental dengan berbagai hal yang dapat dipolitisasi. Saya harap hal ini tidak dimanfaatkan untuk menjatuhkan kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik yang profesional,” papar Guntur.

Syafri Adnan Baharuddin yang kini mundur dari Dewan Pengawas BPJS TK menyampaikan bantahannya telah melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata Syafri, Minggu (30/12/2018).

Selain itu, Syafri juga melaporkan pemilik akun Facebook bernama Ade Armando dengan tuduhan yang sama. Laporan atas nama RA tercatat dengan nomor LP/B/0026/I/2019/BARESKRIM, sedangkan laporan untuk pemilik akun Facebook Ade Armando teregister dengan nomor LP/B/0027/I/2019/BARESKRIM.

“Kami sudah melaporkan secara resmi, ini bukti laporannya. Tapi saya menjunjung asas praduga tak bersalah, (nama) terlapornya kami tutupin ya. Inisial yang dilaporkan SAB, yang diduga melakukan SAB,” kata pengacara Syarif, Heribertus S Hartojo, setelah membuat laporan di Bareskrim Polri, Kamis (3/1/2019).
(rna/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dicap Pengkhianat Persebaya, Evan dan Andik Buka-bukaan

SurabayaEvan Dimas dan Andik Vermansah angkat bicara soal cap pengkhianat karena tak gabung Persebaya Surabaya. Mereka ingin meluruskan fakta yang ada. Apa kata keduanya?

Evan dan Andik memutuskan tak lanjut di Liga Super Malaysia tahun ini dan memutuskan kembali ke Indonesia untuk main di Liga 1 2019. Awalnya kedua pemain itu kencang dikait-kaitkan dengan Persebaya yang merupakan klub kota kelahiran mereka.

Tapi, hal itu urung terjadi karena beberapa alasan sehingga menjadi perdebatan di media sosial. Mereka bahkan dianggap pengkhianat karena tidak loyal dengan Persebaya dan malah memilih gabung klub lain. Andik bergabung Madura United dan Evan memilih bergabung dengan Barito Putera.

Mully Munial selaku agen Evan Darmono dan Andik Vermasyah menyebut keduanya gagal bergabung dengan Persebaya bukan semata-mata karena uang atau nilai kontrak.

“Banyak tawaran yang datang kepada mereka berdua. Kalau Evan ada tawaran di Thailand dan Malaysia, sedangkan Andik juga ada yang nawar dengan nilai fantastis. Tapi mereka berdua lebih memilih Persebaya di tahun 2019,” kata Mully saat memberikan klarifikasi kepada Bonek di salah satu rumah makan di kawasan Gubeng, Jumat (11/1/2019).

Dikatakan Mully, sebenarnya Evan dan Andik sudah beberapa kali dihubungi oleh pihak manajemen Persebaya secara langsung yang membuatnya kecewa sebagai agen. Kenapa?

“Mereka mengaku sudah dikontak langsung oleh pihak manajemen. Sebenarnya saya sedikit kecewa dengan manajemen Persebaya yang mengontak langsung mereka tidak memelalui agennya. Namun, demi kebaikan mereka dan keinginan mereka bergabung Persebaya tidak apa-apa lah,” sambung Munial.

Tapi faktanya meski keduanya sudah memberikan waktu tiga pekan untuk Persebaya membahas nilai kontrak, tapi tak ada balasan dari pihak klub yang membuat nasib mereka tidak jelas.

“Kami sudah melakukan pertemuan. Namun selama tiga minggu awal tidak ada kejelasan dan kontak pun tidak ada. Jadi buat kami itu tidak berjodoh,” paparnya.

Sementara itu, Andik mengakui sedikit kecewa dengan pemberitaan di media sosial yang menudingnya tidak loyal dengan Persebaya.

“Saya sedikit risih dengan tudingan di media sosial yang mengatakan saya tidak loyal. Padahal niat saya kembali dari Malaysia ingin sekali bergabung dengan Persebaya. Bahkan jika diizinkan saya ingin bergabung di Persebaya dan pensiun di sini,” ujar Andik.

Tak hanya itu, Andik juga menyampaikan jika dalam salah satu klausul kontraknya dengan Madura United, dia meminta tidak dimainkan saat laga dengan Persebaya.

“Saya juga sempat meminta izin dengan Pak Haruna. Jika saat bertanding lawan Persebaya saya tidak ingin dimainkan. Saya tidak ingin bertanding, saat tidak mengenakan kostum Persebaya dengan disaksikan ribuan bonek. Saya lebih bahagia berkostum timnas dilihat oleh ribuan bonek,” sambungnya Andik.

Berbeda dengan Andik, Evan mengaku lebih banyak menjalin komunikasi dengan manajemen klub, namun tak pernah menemui kata sepakat. Padahal Evan mendampahkan bermain untuk Persebaya setelah sempat berkiprah di luar negeri.

“Saya lakukan pertemuan empat sampai lima kali, tapi dari semuanya tidak ada kesepakatan. Akhirnya saya bilang ke pak Mully, dan dia bilang sudah ini ada tawaran, akhirnya saya ke Barito,” ujar Evan.

“Saya ingin bermain di rumah sendiri dulu. Kalau saya bisa kembali kenapa tidak. Bagaimana pun Persebaya adalah klub yang saya impikan sejak kecil,” lanjutnya.

Terakhir, Evan dan Adik berharap bisa tetap menjaga hubungan baik dengan suporter Persebaya meski sudah berbeda klub. Dalam pertemuan selama dua jam tersebut, Bonek, Evan dan Andik pun bernyanyi ‘song for pride’ untuk rasa kebanggaan mereka terhadap Persebaya.

(mrp/nds)