Klarifikasi BPJS soal Ibu Nis yang Disebut Sandiaga Tak Di-cover BPJS

JakartaBPJS Kesehatan Cabang Surakarta memberikan klarifikasi atas cerita yang disampaikan cawapres Sandiaga Uno saat debat pilpres ketiga. BPJS Surakarta menepis pernyataan Sandiaga yang menyebut program pengobatan Bu Nis, warga asal Sragen, tidak di cover.

“Kami sudah melakukan pengecekan data dan berkoordinasi dengan peserta maupun pihak rumah sakit. Hasilnya Ibu Nis mendapatkan haknya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Bimantoro dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/3/2019).

Bimantoro menjelaskan Bu Nis yang mempunyai nama lengkap Niswatin, terdaftar sebagai peserta JKN-KIS sejak tahun 2015. Pada Maret 2018, dia diagnosa oleh dokter berdasarkan pemeriksaan menderita penyakit kanker payudara grade 2 non metastasis.

Sejak itu Niswatin menjalani pengobatan secara rutin. Dia menjalani kemoterapi gelombang pertama sebanyak tujuh kali hingga Oktober 2018.

“Sesuai indikasi medis dan restriksi Formularium Nasional, pasien belum dapat diresepkan obat Herceptin karena obat ini untuk penderita kanker payudara metastasis dengan pemeriksaan HER2 positif. Sementara Niswatin masih belum ke arah itu,” jelasnya.

Bimantoro menuturkan, berdasarkan konfirmasi dengan pihak RS dr. Soehadi Pridjonegoro Sragen, Bu Nis saat ini sudah selesai menjalani pemeriksaan kemoterapi. Namun harus tetap menjalani pengobatan rutin dan dalam pemantauan dokter.

“Kami sudah bertemu dengan pasien dan persoalan ini sudah diselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada pihak yang memberikan masukan untuk penyelenggaraan Program JKN-KIS yang lebih baik,” terang Bimantoro.

Diberitakan sebelumnya, Sandiaga kembali mengungkap kisah masyarakat di panggung debat. Kali ini yang diungkap adalah kisah Bu Nis dari Sragen. Namun Sandiaga menyebut ‘Bu Nis’ sebagai ‘Bu Lis’.

“Kisah yang dihadapi Ibu Lies di mana program pengobatannya harus terhenti karena tidak di cover oleh BPJS itu tidak boleh lagi kita tolerir Indonesia. Apalagi akan menjadi negara-negara yang ekonominya nomor lima terbesar di dunia di 2045,” tutur Sandiaga dalam debat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3).
(zak/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu akan Klarifikasi FPI soal Munajat 212, Munarman: Kurang Kerjaan

JakartaBawaslu DKI Jakarta akan meminta klarifikasi dari FPI DKI soal kegiatan Munajat 212 di Monas. Jubir FPI, Munarman, menilai Bawaslu kekurangan pekerjaan.

“Bawaslu kurang kerjaan,” kata Munarman, Senin (11/3/2019) malam.

Munarman meminta Bawaslu untuk fokus menyelidiki terkait permasalahan DPT pemilu. Dia meinta Bawaslu tak ikut menjadi ‘pemain’.

“Bagusnya fokus ke DPT bermasalah hingga 17 juta, dan adanya WNA masuk DPT. Jangan ikut ikutan jadi pemain. Fokuslah pada kecurangan kecurangan dan tidak netralnya ASN maupun aparat hukum,” ucap dia.

Terkait agenda klarifikasi Bawaslu, Munarman belum bisa memastikan kehadiran FPI DKI. Dia akan bertanya terlebih dahulu kepada pengurus FPI DKI.

“Saya tanyakan ke FPI DKI,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bawaslu DKI sudah meminta klarifikasi dari perwakilan MUI DKI atas laporan dugaan pelanggaran kampanye pada Munajat 212. Selanjutnya, pihak yang akan dimintai klarifikasi adalah FPI DKI Jakarta.

“Ke depan kita juga akan meminta klarifikasi dari FPI DKI di acara kepanitiaan Munajat 212,” ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, di kantornya, Jl Danau Agung III, Sunter Agung, Jakarta Utara, Senin (11/3/2019).

Selain MUI DKI, Bawaslu DKI mengagendakan klarifikasi dari Fadli Zon dan Neno Warisman. Pada pekan lalu, Bawaslu DKI meminta keterangan dari Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan soal Munajat 212 yang digelar pada Kamis, 21 Februari.

“Tadi memang MUI sudah memberi keterangan terkait kegiatan mereka, yaitu Senandung Zikir, nanti kita akan menilai beberapa klarifikasi tersebut apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak,” sambung Puadi.

Ketua Bidang Infokom MUI DKI Jakarta Faiz Rafdi di kantor Bawaslu DKI sebelumnya menegaskan tidak mengundang tokoh politik dalam Senandung Selawat dan Zikir Nasional yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan acara Munajat 212.

(knv/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Duduk Perkara Saling Klarifikasi Aa Gym-Rommy Soal Sikap di Pilpres 2019

Jakarta – Pimpinan Pondok Pesantren Da’arut Tauhiid, Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), angkat bicara soal sikapnya di Pilpres 2019 yang disinggung oleh Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) hingga akhirnya gantian Rommy yang memberi klarifikasi. Begini duduk perkaranya.

Hal ini berawal dari pernyataan Rommy di media soal sikap Aa Gym di Pilpres 2019. Atas pernyataan itu, Aa Gym lalu membuat video klarifikasi di Youtube Aagym Official pada Minggu (10/3). Dalam video tersebut, Aa Gym mengaku mendapat broadcast dan video berisi pernyataan Rommy yang mengajak Aa Gym untuk netral di Pilpres 2019.

“Dari kemarin saya mendapatkan broadcast tentang pernyataan Pak Romi, dan barusan juga dapat videonya, tapi saya belum tabayyun. Pak Romi dari pimpinan salah satu partai Islam itu mendekati UAS bahwa kalau tidak bergabung, maka bersikap netral, dan sudah pernah mendekati Aa, berbicara dengan Aa Gym supaya bisa netral dalam pemilu, kalau tidak gabung netral lah begitu, dan sekarang katanya Aa Gym sudah berubah di postingan-nya,” kata Aa Gym.

Aa Gym belum tabayyun dengan Rommy soal broadcast itu. Namun, dia menegaskan bahwa pernyataan itu tidak benar karena dia tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya netral di Pilpres 2019.

“Saya tidak berkomunikasi selama Pilpres, sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu, karena itu tidak benar pernyataannya,” ucapnya.

Aa Gym menegaskan dia tidak netral di Pilpres 2019. Dia memiliki pilihan, tetapi memutuskan untuk mengambil sikap khusus di perhelatan ini.

“Saya sebagai warga Indonesia tidak netral, karena saya punya pilihan dalam Pilpres ini, salah satu pasangan capres. Saya punya pilihan. Tetapi sebagai mubaligh melihat kondisi Pilpres seperti saat ini, maka Aa lebih menempatkan diri berusaha mengajak umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia agar bisa menjalankan Pilpres ini lebih damai, lebih sejuk, dan bersih serta adil,” papar Aa Gym.

Setelah video klarifikasi Aa Gym ini beredar, Rommy lalu tabayyun lewat WhatsApp ke Aa Gym. Lewat video dan keterangan di Instagram, Rommy menegaskan tidak pernah menyatakan mengajak Aa Gym untuk netral di Pilpres 2019.

“Saya tidak pernah melakukan pendekatan kepada @aagym dalam rangka pilpres untuk bersikap mendukung salah satu paslon atau netral, maka kalau ada statemen seperti itu tentu itu tidak benar/hoax,” kata Rommy.

Romahurmuziy / Romahurmuziy / Foto: Agung Pambudhy

Dia lalu menjelaskan pernyataan awalnya yang akhirnya bikin heboh dan ditanggapi oleh Aa Gym. Rommy mengaku memang pernah bertemu dengan Aa Gym sekitar 2-3 tahun yang lalu. Namun tidak membicarakan Pilpres 2019. Saat ada wartawan yang bertanya terkait sikap Aa Gym pasca pertemuan tersebut, Rommy mengaku hanya menyampaikan jawaban standar dan normatif.

“Kalau ada hal-hal yang lebih daripada itu, itu sudah diluar statement saya.⠀Semoga ini cukup menjadi sarana #tabayyun agar jangan sampai kita terprovokasi oleh berita yang tidak benar,” ungkapnya.

Aa Gym Dukung Prabowo Apa Jokowi? Simak Videonya:

[Gambas:Video 20detik]

(imk/tor)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

MUI DKI Bantah Gelar Munajat 212, Bawaslu Akan Klarifikasi FPI

JakartaBawaslu DKI Jakarta berencana meminta klarifikasi dari FPI DKI soal penyelenggaraan Munajat 212 di Monas. Bawaslu DKI hari ini meminta klarifikasi dari perwakilan MUI DKI atas laporan dugaan pelanggaran kampanye pada Munajat 212.

“Ke depan kita juga akan meminta klarifikasi dari FPI DKI di acara kepanitiaan Munajat 212,” ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta, Puadi di kantornya, Jl. Danau Agung III, Sunter Agung, Jakarta Utara, Senin (11/3/2019).

Selain MUI DKI, Bawaslu DKI juga mengagendakan klarifikasi dari Fadli Zon dan Neno Warisman. Pada pekan lalu, Bawaslu DKI meminta keterangan dari Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan soal Munajat 212 yang digelar pada Kamis, 21 Februari.

“Tadi memang MUI sudah memberi keterangan terkait kegiatan mereka yaitu Senandung Zikir, nanti kita akan menilai beberapa klarifikasi tersebut apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak,” sambung Puadi.

Ketua Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Faiz Rafdi di kantor Bawaslu DKI sebelumnya menegaskan tidak mengundang tokoh politik dalam Senandung Selawat dan Zikir Nasional yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan acara Munajat 212.

“Kami tadi juga ada pertanyaan, apakah kami sebagai timses. Kami tegaskan kami bukan timses salah satu calon baik dari 01 atau 02. Sehingga kalau ditanya soal pelanggaran karena bukan timses jadi kurang pas,” kata Faiz Rafdi.
(fdn/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Beri Klarifikasi ke Polisi, TKN Sebut Fitnah ke Jokowi Sistematis

JakartaTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin memberikan klarifikasi kepada polisi terkait tiga laporan fitnah yang ditujukan kepada capres nomor urut 01. Mereka menilai fitnah yang dialamatkan kepada Jokowi sistematis.

“Kami melihat ini mereka dengan sengaja. Artinya mens rea, niatnya sudah ada. Kenapa? Kita ketahui bersama penyampaian yang mereka lakukan ini sangat sistematis gitu,” kata Direktur Advokasi dan Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan di Cyber Bareskrim Polri, Jalan Tronojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019).

TKN Jokowi-Ma’ruf memberikan klarifikasi soal laporan mengenai emak-emak di Sulawesi Selatan yang menyebut Jokowi akan menghapus pelajaran agama jika menang di Pilpres 2019. Kedua terkait laporan yang menuding Jokowi bukan WNI. Ketiga soal laporan tentang Jokowi yang disebut memakai fasilitas dan uang negara untuk kampanye.

“Ketiga laporan ini sudah kami jelaskan. Ketiga ini merupakan fitnah yang ditujukan kepada Pak Jokowi dan hoax sama sekali. Kami sudah menjelaskan sesuai dengan bukti-bukti yang sudah kami sampaikan,” terang Irfan.

Penyampaian klarifikasi berlangsung sekitar 8 jam. Irfan mengatakan ada 15-20 pertanyaan yang dilontarkan penyidik untuk masing-masing laporan.

“Ini lagi diproses tentang penyelesaian BAP-nya. Jadi memang agak sedikit memakan waktu karena 3 laporan sekaligus dimintai keterangan dari penyidik kepada kami. Jadi memakan waktu yang sangat panjang mulai pukul 14.00 tadi siang sampai menjelang pukul 22.00 malam belum kelar,” jelasnya.

TKN Jokowi-Ma’ruf juga menduga ada pihak yang mengatur sejumlah orang untuk menyebarkan fitnah kepada Jokowi. Irfan meminta polisi juga mengusut dugaan pihaknya.

“Inilah yang kami minta kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya apakah orang-orang tersebut ini benar-benar spontanitas. Juga apakah kemungkinan dia dimobilisir untuk melakukan perbuatan ini, untuk menyampaikan kepada publik seolah-olah memang Pak Jokowi itu tidak baik dan masyarakat yang tidak memahami masalah ini bisa jadi terpengaruh,” papar Irfan.
(zak/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penuhi Panggilan Polisi, TKN Klarifikasi soal 3 Fitnah ke Jokowi

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin memenuhi panggilan polisi terkait laporan-laporan yang merugikan capres nomor urut 01 itu. TKN datang untuk memberi klarifikasi kepada polisi.

“Kami datang ke Mabes Polri terkait laporan beberapa hari lalu tentang ujaran kebencian kepada capres Pak Jokowi. Untuk itu kita dateng ke sini menyampaikan berita acara untuk dimasukkan dalam BAP tentang kasus-kasus yang menimpa Bapak Jokowi sebagai capres 01,” kata Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf, Pasang Haro Rajagukguk, kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019).

Dia mengatakan menyerahkan proses hukum kepada Polri. Pasang berharap penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian ini diungkap hingga aktor intelektual di belakangnya.
“Nanti biar penyidik yang menelusuri dan mengidentifikasi dan menelusuri siapa pelaku-pelaku penyebar berita bohong ini. Termasuk aktor-aktor di belakangnya harus diusut,” ungkap Pasang.

“Semoga polisi dapat mengusut tuntas siapa pelaku hoax dan ujaran kebencian ini. Karena ini sangat merugikan paslon nomor 01 dalam pemilu saat ini,” sambungnya.

Di lokasi yang sama, juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf bidang hukum, Erlinda, mengatakan pihaknya telah membuat tiga laporan. Dirinya berharap tiga kasus ini bisa diselesaikan polisi sebelum masa tenang kampanye.

“Iya, ini pelapor maupun saksi nanti secara bersamaan secara paralel. Kita akui profesional Polri untuk cepat karena tidak mau nanti sebelum masa tenang ya, tidak mau seperti itu sehingga ini nanti Paralel sehingga pelapor maupun saksi, kami berikan keterangan yang diminta penyidik,” ucap Erlinda.

Ketiga kasus yang dilaporkan di antaranya yakni ibu-ibu di Makassar yang mengatakan pelajaran agama akan dihapus jika Jokowi terpilih sebagai presiden lagi. Laporan kedua terkait pria yang menyebut Jokowi memakai uang dan fasilitas negara setiap kampanye dan laporan ketiga yakni pria yang mengatakan Jokowi mendatangkan warga negara asing (WNA) untuk ikut memilih di Pemilu dan menyatakan Jokowi bukan warga negara Indonesia (WNI).

“Saat ini kami dari TKN akan selalu melaporkan hal-hal berbau seperti itu, mengapa? Tidak hanya itu adalah pelanggaran tindak pidana pemilu, tapi juga pelanggaran pidana umum dan kami menduga bahwa ini sudah dilakukan oleh oknum-oknum yg sangat sistematis, massif dan terstruktur karena ternyata berada di seluruh Indonesia,” tutur Erlinda.
(jbr/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gara-gara Nomor KTP Direktur Chen Tertukar

Chen pun akhirnya dipaksa sore hari itu juga harus datang ke Kantor Disnakertrans. Dia akhirnya datang membawa dokumen-dokumen ketenagakerjaan ditemani seorang warga negara China bernama A Wei. A Wei sudah lama di Indonesia dan menetap di Surabaya, Jawa Timur. Ia juga memiliki peternakan ayam petelur di Cianjur dengan bendera perusahaan PT Saudara Makmur.

Rupanya, setelah dicek, IMTA yang dimiliki Chen berlaku di perusahaan A Wei. Di PT Saudara Makmur itu pula, Chen punya jabatan sebagai direktur keuangan. “Iya benar, Pak, dia direktur keuangan saya,” kata A Wei seperti ditirukan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Cianjur, Ricky Ardi Hikmat, saat pertemuan di kantor Disnakertrans, itu.

Yang mengejutkan juga, saat Chen menyerahkan akta perusahaan peternakan di Cibokor, Chen bukanlah tenaga kerja, melainkan pemilik peternakan. Jabatannya direktur utama  PT Indah Tunggal Alami, yang membuka peternakan itu sejak 2017. Di bawah Chen, ada beberapa direktur yang semuanya warga negara China. Chen pemilik saham mayoritas di perusahaan tersebut.

“Ternyata dia itu direktur utama sekaligus pemegang saham. Dia sih pegang IMTA, tapi bukan di posisi perusahaan yang sedang kita lakukan pembinaan. Jadi dia itu menunjukkan IMTA, tapi IMTA di perusahaan lain (PT Saudara Makmur). Sama, peternakan juga, tapi beda perusahaan,” ujar Ricky.

Dari hasil pemeriksaan, kata Ricky, dokumen berupa IMTA itu tidak ada masalah karena semua dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan. IMTA milik Chen juga masih berlaku. Hanya sempat terjadi miskomunikasi saja lantaran Chen tidak lancar Bahasa Indonesia sehingga dilakukan klarifikasi. “Makanya kita bingung kok yang ramai malah urusan e-KTP. Dan banyak yang mempertanyakan soal e-KTP Chen ke kami,” jelas Ricky.

Warganet memang ramai mengecek NIK e-KTP milik Chen di sistem Komisi Pemilihan Umum. Nah, ternyata NIK tersebut muncul atas nama Bahar, warga Kelurahan Sayang, Cianjur. Bahar, 47 tahun, yang kesehariannya berdagang bakso keliling, pun bingung namanya muncul di aplikasi KPU dengan NIK milik WNA. “Saya tinggal di sini sejak 1996, tidak ada masalah soal NIK. Baru kali ini saja ada perbedaan. Baru tahu setelah dikabari ketua RT pagi tadi,” begitu kata Bahar, Selasa, 26 Februari 2019.

Bahar bilang selama ini tak ada kendala dalam partisipasi pencoblosan pemilu. Namun, untuk tahun ini, dia sedikit heran karena mendadak NIK-nya berubah di DPT. “Katanya jadi nama China, ya, saya nggak tahu apa-apa. Sebelumnya, nyoblos Pilgub (Jawa Barat) juga nggak ada masalah. Baru kali ini saja tiba-tiba ramai, katanya NIK-nya dipakai orang asing,” ujar Bahar.

Safari Nonstop di Jabar, Ma’ruf Amin Optimistis Raih Suara 60 Persen

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengakhiri safari politik 5 hari nonstop, Jumat (1/3/2019). Safari sang kiai lebih banyak mendatangi kota dan kabupaten di Jawa Barat, diawali di Cirebon, menyusuri Kuningan, Banjar, Pangandaran, sampai Ciamis.

Dengan adanya safari politik ini, Ma’ruf optimistis target 60 persen yang telah ditetapkan tim kampanye Jawa Barat.

“Saya kok optimis ya melihat trennya itu terus naik. Tren di Jabar terus naik,” kata Ma’ruf di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (1/3/2019).

Ma’ruf Amin menuturkan kekalahan petahana Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2014 lalu karena banyak masyarakat Jawa Barat termakan hoaks. Karenanya, Mustasyar PBNU itu menyampaikan klarifikasi dan bantahan atas fitnah dan kabar bohong kepada masyarakat. Adapun hoaks yang kerap menyerang Jokowi adalah isu-isu agama.

“Sebab bagaimanapun masyarakat itu kalau diberi pencerahan dia bisa dapat memahami gitu. Karena itu sangat optimis,” katanya.

2 dari 3 halaman

Rebut Swing Voters

Selain itu, safari politik ini untuk menjaga suara yang sudah dipegang. Ketum MUI itu menyebut menjaga masyarakat agar tidak terprovokasi.

Kedua, untuk merebut suara yang masih mengambang atau belum tentukan pilihan. Caranya dengan kampanye keberhasilan Jokowi dan kembali menepis isu-isu hoaks.

“Tentu saja kita tidak ingin apa yang sudah kita ada di tangan kemudian diambil orang apalagi caranya dengan cara hoaks, nah ini yang kita hilangkan,” imbuhnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

TKN Jokowi: Sidang Ratna Sarumpaet Perlihatkan Buruknya Leadership Prabowo

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin bersyukur sidang kasus hoax Ratna Sarumpaet akhirnya digelar. Menurut TKN Jokowi-Ma’ruf, kasus Ratna menunjukkan bahwa kubu Prabowo mampu menggunakan segala cara untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

“Saya bersyukur sidang kasus Ratna Sarumpaet bisa digelar kemarin. Perkara Ratu hoax dari kubu hoax akhirnya disidangkan,” kata Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

“Cara kubu Pak Prabowo yang mempergunakan segala cara untuk memenangkan kompetisi politik dengan keji dan kejam. Mereka berambisi untuk mem-framing Pak Jokowi sebagai pemimpin diktator dan otoriter. Kasus Ratna mereka ‘santap’ degan lezatnya. Diungkap ke media bukan dilaporkan ke kepolisian,” sambungnya.


Pria yang akrab disapa Toni itu menilai, sidang kemarin memperlihatkan buruknya kepemimpinan (leadership) Prabowo yang mudah mempercayai hoax yang direkayasa oleh Ratna. Menurut dia, Prabowo tampil sebagai pemimpin yang emosional karena menelan informasi tanpa melakukan klarifikasi.

“Kasus Ratu Hoax ini juga memperlihatkan buruknya leadership Prabowo. Prabowo pemimpin yang tidak matang dan emosional sehingga tidak mampu memproses sebuah informasi dengan tepat sehingga keputusan yang diambil sangat buruk. Grasa-grusu, semua informasi ditelan bulat-bulat tanpa klarifikasi sama sekali,” tutur Toni.

“Lalu apa yang diharap rakyat dari kubu penyebar hoax dengan calon presiden yang leadership yang buruk?” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Ratna menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (28/2). Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ratna Sarumpaet membuat keonaran dengan menyebarkan hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang disebut akibat penganiayaan.

Padahal kondisi bengkak pada wajah Ratna merupakan efek dari operasi plastik di RS Bina Estetika, Menteng. Jaksa mengungkap, Ratna memfoto dirinya saat menjalani perawatan medis, lalu menyebarkan foto ditambah keterangan soal terjadinya penganiayaan.
(azr/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Di Gorontalo, Jokowi Ajak Relawan Counter Isu Negatif-Jelaskan 3 Kartu Baru

Jakarta – Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) mengajak jajaran Tim Kampanye Daerah (TKD) dan relawan Gorontalo ikut aktif melawan isu negatif yang dialamatkan ke paslon nomor urut 01. Jokowi meminta TKD dan relawan Gorontalo fokus bekerja di lapangan.

“Saya ingin kita semuanya fokus, tidak ada lagi pertemuan, yang ada pekerjaan-pekerjaan lapangan. Apa itu, dari pintu ke pintu, door to door, baik kader maupun relawan, tidak ada lagi rapat. Sampaikan mengenai visi kita, program kita, counter kalau ada isu yang merugikan elektabilitas partai maupun capres dan cawapres, sehingga terang-benderang masyarakat mengerti,” kata Jokowi di Hotel Maqna, Gorontalo, Kamis (28/2/2019).

“Pekerjaan kita sekarang cuma itu, memberikan klarifikasi, penjelasan atas isu-isu negatif, termasuk dalam infrastruktur yang sudah dikerjakan itu apa, apa, apa,” imbuhnya.
Selain itu, Jokowi meminta TKD dan relawan mendorong masyarakat menggunakan hak pilih saat 17 April 2019. Ia pun mengingatkan agar mereka ikut mengawal suara untuk Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Semakin banyak kita dorong, apalagi yang dorong sambil bisik-bisik itu bisa 100 persen, itu keuntungan yang lebih besar lagi. Semua. Tidak caleg, kader, relawan, pekerjaan akhirnya itu. Dan jangan lupa, yang jadi saksi maupun tidak jadi, tetap harus mengawasi, mengawal suara yang kita sudah menangkan. Jangan sampai hilang satu suara pun, betul-betul dikontrol, diawasi, apakah sesuai dengan angka yang kita dapatkan di TPS,” tutur Jokowi.

Di hadapan para relawan Gorontalo itu, Jokowi juga sempat memamerkan tiga program kerja yang diwujudkan dalam bentuk kartu, yaitu KIP Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja. Soal KIP Kuliah, Jokowi mengaku tahu betul rasanya menjadi ‘orang kecil’ yang ketakutan tak bisa melanjutkan sekolah.

“Jadi keluarga kurang mampu seperti saya alami waktu kecil, waktu saya remaja, ketakutan saya dulu kalau saya tidak bisa sekolah dan kuliah, saya kira Bapak-Ibu sudah tahu saya lahir di pinggir sungai, orang tua saya jualan bambu dan kayu di pasar gilingan. Kadang-kadang bapak saya nyambi sopir, sehingga ketakutan tidak bisa menyekolahkan anak, masuk kuliah, selalu masuk dalam otak saya. Inilah keluar KIP Kuliah,” ucap Jokowi.

Ia kemudian memaparkan kartu berikutnya, yaitu Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini dijanjikan berfungsi memfasilitasi pelatihan kerja bagi para pencari kerja.

“Akan keluar lagi Kartu Prakerja. Yang sudah lulus baik SMK/SMA maupun kuliah untuk masuk ke industri, masuk ke pasar kerja itu nanti kita bekali dengan kartu Prakerja. Ini akan disesuaikan, di-link-kan, dengan kebutuhan yang ada. Artinya ada training, vokasional, SDM premium, politeknik, semuanya masuk di sini,” jelasnya.

Terakhir adalah Kartu Sembako Murah. Jokowi berharap kartu ini bisa meringankan beban belanja keluarga. “Ini didapatkan dari survei keinginan masyarakat. Jadi kartu itu nanti kita rancang bisa dipakai untuk keluarga kita membeli sembako tertentu dengan diskon. Nggak tahu nanti baru diputuskan setelah April, bisa saja memegang kartu diberi diskon 50 persen beli beras misalnya, misalnya atau beli minyak, misalnya beli telur, ini rancangannya,” kata Jokowi.
(tsa/gbr)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>