Mentan Amran Beberkan Capaian Kinerja Sektor Pertanian

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman turut hadir pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Diskusi Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 2019 di Jakarta.

Dalam kesempatan ini, dia membeberkan capaian kinerja yang diraih di sektor pertanian. Salah satunya, inflasi pangan menjadi turun. Capaian ini yang kemudian sulit dilampaui dari pemerintahan sebelumnya.

“Kami sampaikan, ini menarik ini mungkin sejarah pertama serah terima Kementerian Pertanian di bawah pimpinan Pak Jokowi inflasi pangan dari 10,7 persen turun menjadi 1 persen,” kata dia saat menyampaikan sambutan, di Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).

Menurut dia, inflasi pangan Indonesia sebelumnya menjadi yang terburuk nomor tiga di dunia. Namun, usai kepemimpinan diambil alih Presiden Jokowi inflasi pangan Indonesia sudah bisa melampaui negara-negara besar seperti Kanada, Jepang, Belanda, dan Jerman.

“Sebentar lagi kita mengejar melampaui Amerika Serikat, Ini bukan hoax. Ini bisa dicek di Badan Pusat Statistik (BPS),” imbuhnya.

Dia menyampaikan, capaian selanjutnya yang menarik di sektor pertanian adalah mengenai peningkatan jumlah ekspor.

Pada 2013 ekspor di bidang pertanian hanya mencapai 33 juta ton kemudian meningkat di 2018 mencapai 43 juta ton. Dengan peningkatan secara total 29 persen, dan nilai ekspor mencapai sebesar Rp 1.700 triliun.

“Peningkatannya adalah 10 juta ton, itu tidak mudah meningkatkan 10 juta ton dilakukan di zaman Pemerintahan Jokowi-JK. HKTI juga berkontribusi meningkatkan produksi ini,” kata dia.

“Ekspor kita naik, tapi selalu dipertanyakan adalah impor. Jadi bisa dibayangkan yang diputar, digoreng impor 30.000 ton jagung tapi ekspor yang 10 juta tidak nampak dipermukaan,” lanjut dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Bamsoet Minta Ditjen PAS Tingkatkan Kinerja

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta Direktorat Pemasyarakatan (Ditjen PAS)meningkatkan kinerjanya.

Lontaran Bamsoet ini merujuk pada temuan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta (BNNP) dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai terhadap 37.799 butir ekstasi yang  diduga dikendalikan bandar narkoba di Lapas Cipinang Jakarta.

Politisi partai Golkar ini juga meminta sipir dan warga binaan yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba ditindak tegas. Kondisi lapas yang carut marut selama ini diduga menjadi lahan subur praktek kolusi antara sipir dan warga binaan.

“Maraknya warga binaan yang menggunakan alat komunikasi di dalam lapas diduga membuat para bandar narkoba mudah mengendalikan bisnisnya dari balik jeruji besi,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Rabu (6/3/2019)

Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi menambahkan, kolusi yang terjadi antar warga binaan dan sipir tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan kepala lapas.

“Kondisi lapas yang carut marut juga pasti diketahui oleh atasanya hingga ketingkat Direktorat Jendral Pemasyarakatan,” ujarnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bank Mandiri Guyur Promo Menarik di Japan Travel Fair 2019

Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai mitra resmi pendukung jalannya Japan Travel Fair 2019, persiapkan penawaran menarik bagi nasabah yang akan berlibur ke Jepang.

Hal ini dilakukan karena Jepang masih menjadi destinasi favorit bagi nasabah Bank Mandiri. Vira Widiyasari, Senior Vice President Credit Cards Group Bank Mandiri mengatakan, Bank Mandiri senantiasa memberikan penawaran menarik bagi nasabah yang bermimpi jalan-jalan ke Jepang.

“Jumlah transaksi kartu Mandiri di Jepang itu capai 37 persen pada tahun 2018. Karena banyak penggunanya, kami memutuskan untuk memberikan promo dan diskon kepada nasabah yang bermimpi berlibur ke Jepang,” ungkapnya di Kota Kasablanka, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Ada banyak keuntungan menggunakan kartu kredit maupun kartu debit Bank Mandiri di pameran Japan Travel Fair 2019, di antaranya tiket dengan harga spesial dengan cashback hingga Rp 5 juta, program #spend&get hingga Rp 2 juta dan tiket Ed Sheeran.

Selain itu, cicilan 0 persen hingga 20 bulan, diskon hingga 50 persen dengan fiestapoin, Lelang Fiestapoin dengan Tiket PP ke Jepang dan masih banyak yang lainnya.

Japan Travel Fair 2019 ini diselenggarakan di Mal Kota Kasablanka dan mulai dibuka hari ini dan berakhir pada 3 Maret 2019.

2 dari 2 halaman

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 820 Triliun

Sebelumnya, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menyalurkan kredit sebesar Rp 820,1 triliun sepanjang 2018. Jumlah tersebut tumbuh 12,4 persen dari tahun sebelumnya.

Direktur Keuangan Bank Mandiri, Panji Irawan mengatakan, dari capaian itu, pembiayaan produktif perseroan tercatat sebesar Rp 558,7 triliun atau 77,71 persen dari portofolio.

“Kinerja ini pun kemudian berdampak pada kenaikan nilai aset konsolidasi perseroan menjadi Rp 1.202,3 triliun pada akhir tahun lalu,” kata Panji dalam acara paparan publik laporan keuangan, di Gedung Plaza Mandiri, Jakarta, Senin 28 Januari 2019.

Panji menambahkan, peningkatan kredit produktif tercermin dari penyaluran kredit modal kerja (bank only) yang tumbuh 9,58 persen yoy menjadi Rp 334,12 triliun dan kredit investasi  yang mencapai Rp 224,6 triliun, naik 11,69 persen yoy.

“Pertumbuhan kredit tersebut terutama didorong oleh dua segmen utama, yakni Corporate dan Retail, terutama kredit micro dan consumer,” ujar dia.

Dia mengungkapkan pada 2018, pembiayaan segmen korporasi Bank Mandiri mencapai Rp 325,8 triliun, naik 23,3 persen yoy. 

“Khusus ke sektor infrastruktur, Bank Mandiri membukukan kenaikan pembiayaan (baki debet) yang signifikan sebesar 29,3 persen secara yoy menjadi Rp 182,3 triliun, atau 63,9 persen dari total komitmen Rp 285,4 triliun yang telah diberikan,” ungkapnya.

Dari realisasi itu, penyaluran sektor transportasi tercatat sebesar Rp 39,5 triliun, migas dan energi terbarukan Rp 36,6 triliun, tenaga listrik Rp 34,0 triliun, konstruksi Rp 20,9 triliun, jalan Rp 15,9 triliun, telematika Rp 14,7 triliun, perumahan rakyat & fasilitas kota Rp 10,0 triliun, dan infrastruktur lainnya sebesar Rp 10,8 triliun. 

Sementara itu, kredit segmen retail perseroan tumbuh 10,52 persen yoy menjadi Rp 246,6 triliun. Khusus segmen mikro, perseroan telah memberikan kredit senilai Rp102,4 triliun, tumbuh 23,0 persen dari tahun sebelumnya.

“Adapun kredit konsumer yang disalurkan Bank Mandiri pada tahun lalu mencapai Rp 87,4 triliun, atau tumbuh 11,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar dia.  

Sebagai realisasi komitmen pada tujuan pemerataan pembangunan, sepanjang 2018 Bank Mandiri telah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 17,58 triliun, atau mencapai 100,11 persen dari target. 

“Secara kumulatif, hingga Desember 2018, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp 65,91 triliun kepada lebih dari 1,25 juta debitur yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank Mandiri berkeinginan untuk menumbuhkan bisnis perseroan secara berkesinambungan dengan memperkuat struktur pendanaan melalui peningkatan dana murah, menjaga pertumbuhan biaya operasional serta penyaluran kredit yang lebih prudent baik di segmen Wholesale dan Retail,” ujar dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Keluarga Uno di Gorontalo Dukung Jokowi, BPN Prabowo: Acting Saja

Jakarta – Capres petahaha Joko Widodo mendapat dukungan dari keluarga Uno, yang merupakan keluarga dari cawapres saingannya, Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga pun mengaku tak masalah.

“Uno itu kan nama family name. Besar sekali. Sangat besar sekali. Seperti Luhut Binsar Pandjaitan. Apa semua marga Pandjaitan mendukung Pak Luhut? Kan nggak harus. Jadi biasa, kita kan nggak bisa mengontrol pilihan politik keluarga,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

“Ini uno yang mana? bagian tengah, depan belakang?” imbuhnya.


Dian mengatakan perbedaan pilihan politik merupakan hal yang biasa. Hal itu menunjukkan warna demokrasi yang dewasa di Indonesia. Namun, menurutnya, hal itu tak menutupi banjirnya dukungan masyarakat kepada Sandiaga.

“Ini warna demokrasi. Kita nggak harus sama. Ini bagaimana berdemokrasi secara dewasa. Tapi pendukung Mas Sandi ini lebih besar dari yang nggak (dukung). Mas Sandi ini luar biasa, dari pengusaha yang tidak dikenal, jadi cawagub, hingga cawapres,” katanya.

“Kalau mas Sandi muncul, (pendukung) histeris. Saya nggak kecil hati. Ini dinamika dalam keluarga, bukti demokrasi dalam keluarga dan Indonesia,” imbuh Dian.

Selain itu, menurut Politikus PAN itu, dukungan keluarga Uno di Gorontalo itu tak mewakili keluarga Uno seluruhnya. Lagipula, dia meyakini, dukungan keluarga Uno ke Jokowi hanyalah sandiwara semata.

“Kalau misalnya ada yang mendeklarasikan ya bagus, tapi saya tahu keluarga Uno yang di partai Koalisi Indonesia Maju, punya hubungan keluarga dan ‘masa ponakan sendiri nggak dicoblos, masa sepupu sendiri nggak dicoblos’ gitu lho. Kalaupun ada yang mendukung, itu cuma make up aja,” katanya.

“Saya tahu mereka terikat dengan acting bahwa karena partainya berkoalisi dengan itu, jadi tentu saja harus tampak di publik mendukung pasangan Jokowi. Saya tahu itu. Tapi kami biasa saja, ini sebuah realita, kalau tidak, kita tahu lah, kalau nggak dosa-dosa politik akan dibuka, atau diproses secara hukum, karena hukum sekarang kan tumpul ke atas tajam ke bawah,” imbuh Dian.

Seperti diketahui, keluarga Uno di Gorontalo mendeklarasikan mendukung Jokowi untuk menjadi presiden sekali lagi. Jokowi pun hadir dalam deklarasi dukungan itu.

Perwakilan keluarga Uno, Rudi Hartono Uno mengungkap mengapa tak mendukung saudaranya di Pilpres. Sepanjang pembacaan deklarasi yang digelar di Hotel Maqna, Gorontalo, Kamis (28/2) malam itu, teriakan Jokowi menggema ke seluruh ruangan.

“Mencermati kinerja pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo selama hampir satu periode ini, terutama perhatian dan kepedulian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Provinsi Gorontalo, yang sungguh-sungguh telah kami rasakan selama ini, maka kami keluarga Uno telah bersepakat untuk mendukung sekali lagi Bapak Jokowi sebagai Presiden RI,” ungkap Rudi Uno.

“Memang kami menyadari ada salah satu bagian dari keluarga besar kami yang juga ikut dalam kontestasi pemilihan presiden/wakil presiden saat ini. Namun dengan besar hati, kami harus menyampaikan bahwa kepentingan bangsa dan negara sungguh jauh lebih penting dari sekadar kepentingan keluarga,” sambungnya.
(mae/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

4 Kebijakan Anies Usai Ditinggal Sandi hingga yang Menuai Kontroversi

Liputan6.com, Jakarta – Memimpin Jakarta sendirian, itulah yang dilakukan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI sepeninggal Sandiaga Uno yang memilih mendampingi Prabowo sebagai cawapresnya di Pilpres 2019.

Kurang lebih 7 bulan sudah, terhitung dari Agustus 2018, Anies menata Ibu Kota tanpa seorang wakil gubernur. Satu harapannya untuk sosok yang akan menemaninya memimpin DKI Jakarta, kerja keras dan all out.

“Kemudian kalau (di) Jakarta harus mau kerja keras, jadi jangan tanggung. Harus all out, tuntas,” kata Anies.

Sempat diwarnai tarik ulur antara Gerindra dan PKS selaku partai pengusung, kini dua nama telah dipastikan akan memperebutkan posisi orang nomor 2 di DKI Jakarta sebagai pendamping Anies Baswdean. Mereka adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaiku. Fit and proper test juga sudah dilakukan.

Sejak ditinggal Sandi sejak Agustus 2018, tak sedikit kebijakan penting telah diwujudkan untuk mengubah wajah Jakarta oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Tidak hanya perubahan drastis dari sisi pembangunan di perkotaan maupun birokrasi, kebijakannya dengan merotasi ribuan pejabat di lingkungan Pemprov DKI belakangan ini masih jadi sorotan. Bahkan ada yang menilainya kebijakan tersebut berbau politis.

Berikut sejumlah kebijakan Anies Baswedan selama memimpin Jakarta sendiran dalam hal menata Ibu Kota sekaligus yang tuai kritikan:

2 dari 6 halaman

1. Rotasi Ribuan Pejabat DKI

Tercatat ada sekitar 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang dirotasi, Senin, 25 Februari kemarin di halaman Balai Kota. Terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II (setingkat kepala dinas), 274 administrator atau eselon III (setingkat camat) dan 836 pengawas atau eselon IV (setingkat lurah).

Banyak pihak yang menilai kebijakan tersebut sangat kental aroma politis. Salah satunya diungkap oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.

Pras menduga pencopotan pejabat DKI yang dilakukan Anies karena faktor like and dislike.

“Ini aneh ini buat saya dan tempat-tempat itu kok berbaunya politis sekali,” ujar Prasetio di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa, 26 Februari 2019.

Perombakan jabatan di level kepala dinas memang menjadi hak diskresi gubernur. Namun, lanjut Pras, pencopotan pejabat eselon III seperti camat dan eselon IV dinilai tidak bijak.

Terkait tudingan tersebut, Anies pun angkat bicara. Di sisi lain Anies mengatakan, dirinya tak bisa melarang siapapun untuk mengemukakan pendapat. Namun, perihal rotasi serta mutasi yang dilakukannya terhadap jajarannya didasarkan atas evaluasi kinerja, bukan personal.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya,” ungkap Anies Baswedan.

3 dari 6 halaman

2. Copot Pejabat DKI Terlibat Jual Beli Jabatan

Selain rotasi jabatan, mantan Menteri Pendidikan era Presiden Jokowi ini belum lama ini menyatakan akan mencopot pejabat Pemprov DKI Jakarta bila terbukti terlibat dalam jual beli jabatan lurah dan camat.

Dia menyebut itu bentuk penyuapan jika pejabat memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan kedudukan.

“Kalau dia tidak lapor dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot. Karena berarti itu penyuapan,” kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Akan tetapi, Anies menyebut itu pemerasan bila terdapat pejabat dipaksa untuk memberikan kepada oknum ketika proses rotasi.

4 dari 6 halaman

3. Serahkan 500 Sertifikat Tanah

Bertempat di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan 500 sertifat tanah kepada warga Cipayung dan Makasar. Penyerahan sertifikat berdasarkan arahan dari program pemerintah pusat.

Selain itu, lanjut Anies, sertifikat tersebut merupakan bentuk kepastian hukum, sehingga tidak mudah untuk diakui oleh pihak lain.

“Jangan sampai Bapak Ibu terima sertifikat, habis itu ada yang datang dengan iming-iming, malah langsung dijual. Malah langsung laku, langsung gak punya tanah lagi nanti,” kata Anies Baswedan, Kamis (18/2/2019).

5 dari 6 halaman

4. Resmikan 3 JPO Senilai Rp 53 M

JPO Gelora Bung Karno dan JPO Bundaran Senayan, dua jembatan yang kini telah direvitalisasi oleh Anies Baswesdan. Selain untk menghadirkan fasilitas untuk masyarakat, Anies menyebut JPO dapat menjadi salah satu ikon Ibu Kota.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, JPO Bundaran Senanya, JPO GBK dan JPO Polda Metro secara resmi dibuka,” ucap Anies di Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Tak seperti JPO pada umumnya, dua jembatan yang baru saja diresmikan ini memiliki sejumlah kelebihan. Di antaranya memiliki lampu LED dan lampu sorot warna warni RGB, CCTV 24 jam, tong sampah, dan disertai lift yang ramah wanita hamil dan penyandang disabilitas.

“Saya selalu menggarisbawahi (JPO) dirancang untuk bisa ramah bagi disabilitas. Kesataraan fasilitas bagi semua warga ibu kota, kususnya penyandang disabilitas,” ujar dia.

6 dari 6 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Misbakhun: Pemerintahan Jokowi Pikirkan dari Gizi Anak hingga Petani dan Nelayan

Liputan6.com, Probolinggo – Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun terus meyakinkan masyarakat di wilayah ‘Tapal Kuda’ Propinsi Jawa Timur terkait kinerja Presiden Jokowi yang konkret dan tak sekadar bikin janji dalam menyejahterakan masyarakat.

Di Kabupaten Probolinggo. Jawa Timur, Kamis 28 Februari 2019, Misbakhun mengumpulkan siswa sekolah, kelompok tani, dan kelompok nelayan. Acara utamanya adalah serah terima bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani dan nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta dari Kementerian Pertanian.

Acara pertama bertajuk “Ayo Makan Ikan Mencegah Stunting” di Pantai Bentar, Kecamatan Gending, yakni pelepasan bibit ikan kakap yang berjumlah 15.000 ekor. Kata Misbakhun, per 1.000 ekor ikan hidup, akan bisa menjadi 4 ton ikan kakap dewasa dalam 5 bulan ke depan.

“Makan ikan itu sehat. Kalau kurang gizi, bisa menyebabkan stunting. Ayo bapak ibu kita biasakan anak-anak kita mengonsumsi ikan. Bantuan bibit ikan ini juga wujud kepedulian Pak Jokowi supaya anak-anak kita bergizi sehat dengan memakan ikan,” kata Misbakhun, yang juga Juru Bicara TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin itu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan total senilai Rp 14,052 miliar. Meliputi benih ikan kakap merah, ikan kerapu cantang, sertifikat hak atas tanah permodalan 66.680 m2, fasilitas penyaluran kredit nelayan, dan lain-lain.

Di acara kedua, Misbakhun menyerahkan bantuan alat pertanian melalui Kementerian Pertanian. Yakni 10 traktor roda dua, 8 traktor bawang, 5 mesin pengupas bawang, dan ada 10 pompa air. Totalnya senilai Rp 702.694.000.

“Bapak ibu harus tahu, menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai wakil bapak ibu sekalian di DPR RI, untuk membawa program-program pemerintah agar sampai ke masyarakat,” kata Misbakhun yang duduk di Komisi XI DPR RI itu.

2 dari 2 halaman

Dilakukan di 7 Kecamatan

Kegiatan itu melibatkan kelompok nelayan di 7 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang terletak di sepanjang jalur pantura. Meliputi Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton.

Misbakhun mengatakan pesan utama dari semua itu adalah bahwa pemerintahan Joko Widodo memang konkret dalam menjalankan keberpihakannya kepada rakyat kecil.

Pemerintahan Joko Widodo bukanlah pemerintahan yang hanya suka memberi janji-janji tanpa bukti. Sebagai bukti lebih besarnya, Putra daerah asal Pasuruan itu membeberkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia berjumlah Rp 187 triliun.

“Angka itu paling besar dalam sejarah KUR pertanian dan KUR nelayan diadakan. Semuanya dalam rangka mendorong pertumbuhan. Sebab keinginan Pak Jokowi jelas. Kalau ekonominya tidak tumbuh maka pemerataan akan lebih sulit lagi untuk dilakukan,” kata Misbakhun.

Di acara itu, hadir juga Anggota IV Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI Rizal Djalil, Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian Soemarjo Gatot Irianto, dan Wakil Bupati Probolinggo Ahmad Timbul Prihanjoko.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Dapat Mosi Tidak Percaya, Kepala LIPI: Tunggu Tim Penyelaras

Jakarta – Profesor riset dan peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua LIPI Laksana Tri Handoko. Handoko menilai tak semestinya ada gerakan tersebut.

“Dalam konteks di atas, gerakan dan manuver dari sebagian kecil peneliti senior dan pensiunan peneliti LIPI tidak sepatutnya dilakukan,” ucap Handoko lewat pesan singkat, Kamis (28/2/2019).

Dia menegaskan LIPI merupakan lembaga akademis yang menjunjung tinggi kebebasan akademis berdasarkan etika ilmiah. Namun di sisi lain, LIPI juga lembaga eksekutif pemerintahan yang mengacu pada regulasi dan etika ASN bagi civitas di dalamnya.


Menurut Handoko, sebaiknya seluruh pihak menunggu hasil kerja Tim Penyelaras yang sudah dibentuk KemenPAN-RB dan Kemenristekdikti. Dia mengatakan bila ada bagian dari eksekusi yang perlu diperbaiki semestinya segera dicari solusinya.

Salah satu alasan dilayangkannya mosi tidak percaya yakni Handoko dinilai mengingkari kesepakatan untuk menghentikan sementara reorganisasi di LIPI. Handoko mengatakan reorganisasi sebagai produk hukum yang telah melalui proses panjang sehingga tak bisa dianulir dengan mudahnya.

Handoko juga mengatakan reorganisasi dilakukan untuk perbaikan di tubuh LIPI. Dia tidak sepakat bila reorganisasi membuat kinerja LIPI menurun.

“Reorganisasi ditujukan untuk meningkatkan tata kelola, produktifitas dan kinerja LIPI di bidang litbang. Selain untuk menyesuaikan tata kelola sesuai dengan regulasi terkini. Dengan proses reorganisasi yang baru berjalan beberapa minggu bagaimana mungkin membuat layanan dan reputasi LIPI merosot,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, profesor riset dan peneliti utama LIPI melayangkan mosi tidak percaya terhadap Handoko. Mereka menilai Handoko mengingkari kesepakatan tentang pengkajian ulang kebijakan reorganisasi.

“Kepala LIPI ternyata tidak menepati janji untuk menghentikan reorganisasi dan redistribusi sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil oleh kedua belah pihak dan imbauan tersebut,” kata perwakilan profesor dan peneliti LIPI, Hermawan Sulistyo, di gedung Widya Graha lantai 7, LIPI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Hermawan mengatakan ada sembilan alasan lain yang melatarbelakangi munculnya mosi tidak percaya tersebut. Profesor dan peneliti menilai saat ini sistem dan tata kelola internal LIPI telah rusak, pelayanan publik LIPI juga merosot, dan reputasi LIPI sebagai pemegang otoritas keilmuan hancur.

Atas berbagai alasan tersebut, para profesor dan peneliti LIPI menyatakan tak percaya pada kepemimpinan Handoko. Karena itu, mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Handoko.

Diberitakan sebelumnya, Handoko memang menandatangani kesepakatan bersama profesor dan peneliti tentang pengkajian ulang kebijakan reorganisasi LIPI. Dalam kesepakatan itu, terdapat 5 poin tuntutan para profesor dan peneliti utama LIPI.

Handoko bersedia menandatangani dengan catatan poin 1 dan poin 5 dalam kesepakatan itu dikaji lebih dulu. Berikut ini 5 tuntutan para peneliti yang ditandatangani Handoko pada 8 Februari 2019 ini:

1. Menghentikan sementara (moratorium) kebijakan reorganisasi LIPI
2. Membentuk Tim Evaluasi Reorganisasi LIPI yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing kedeputian
3. Mengkaji ulang kebijakan reorganisasi LIPI dengan melibatkan seluruh civitas LIPI secara inklusif, partisipatif, dan humanis
4. Merumuskan visi, rencana strategis, dan peta jalan (road map) LIPI dengan tahapan yang terukur dan jelas
5. Selama proses pengkajian ulang berlangsung, maka tata kelola LIPI dikembalikan pada struktur sesuai dengan Perka LIPI No 1/2014.

Seusai pertemuan, Handoko menjelaskan alasannya yang sempat tidak mau menandatangani 5 tuntutan dari peneliti LIPI tersebut karena poin 1 dan 5 berbenturan dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2018.

“Jadi memang kalau reorganisasi itu sebenarnya bukan hanya saya prosesnya. Jadi yang jelas proses itu melibatkan banyak pihak khususnya KemenPAN-RB. Kedua, memang kita ada proses pemindahan pusat yang standardisasi nasional. Itu kalau kita pakai kan itu gugur padahal sesuai perpres itu harus sudah dipindah, jadi tak mungkin, kasihan juga yang sudah ke sana, itu amanah Perpres Nomor 4 Tahun 2018,” paparnya.
(jbr/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

OMD Dinobatkan Sebagai Global Media Agency of The Year

Liputan6.com, Singapura – OMD Worldwide, yang merupakan bagian dari Omnicom Media Group Agency, dinobatkan sebagai Global Media Agency of the Year oleh Adweek, publikasi perdagangan iklan mingguan asal Amerika.

Dalam memilih OMD, Adweek menilai dari segi kinerja perusahaan yang mengesankan setelah tahun 2017. Adweek menganggap bahwa OMD mampu mempertahankan lebih dari US$ 2,6 miliar bisnisnya selama 2018.

“Merupakan sebuah kehormatan besar karena telah dinobatkan sebagai Global Media Agency of the Year oleh Adweek. Kami tidak hanya memenangkan lebih dari 300 titinada di semua geografi pada tahun lalu, tetapi pada saat yang sama, kami juga menggandakan tingkat retensi kami dan meningkatkan peringkat klien kami empat kali berturut-turut sepanjang 2018,” kata Florian Adamski, CEO Global OMD melalui pernyataan tertulisnya yang Liputan6.com terima Kamis (28/2/2019).

“Kami juga konsisten untuk tetap menjadi agensi paling bergengsi di Cannes Lions Festival of Creativity. Ketika Anda melihat semua ini, hasilnya sangat mencengangkan. Namun semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras, kemauan, dan kemampuan beradaptasi dari orang-orang kami, atau kepercayaan yang diberikan kepada kami oleh klien dan mitra kami. Saya sangat bangga dengan apa yang telah kami capai dan berharap untuk membangun fondasi ini lebih kuat pada tahun 2019 dan seterusnya,” lanjutnya.

Menurut Adweek, turnaround (proses penyelesaian atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas) dimulai dari adanya perubahan kepemimpinan, dengan penunjukan Florian Adamski menjadi Global CEO pada akhir 2017 dan secara lateral, ketika dia membangun tim eksekutif dan regionalnya, dengan perpaduan bakat yang dimilikinya ketika memimpin Omnicom dan karyawan dari industri yang lebih luas.

Keputusan yang lebih baik menggabungkan brand promise dan posisi kompetitif. Untuk memastikan hal itu tak hanya sekadar slogan, banyak inisiatif dilakukan untuk menginformasikan setiap aspek bisnis dan memberdayakan kemampuan OMD.

Selain itu, peran dari platform teknologi baru (Omni) dan proses perencanaan media (OMD Design) berpengaruh dalam turnaround. Omni adalah platform pemasaran presisi yang dibuat oleh Omnicom. Kemudian, secara paralel, OMD menata kembali proses perencanaan mereka melalui OMD Design.

Kemitraan teknologi terbaik di kelasnya, yang dipandu oleh proses unik, bertujuan memberdayakan OMD untuk menciptakan pengalaman yang lebih bernilai dan berharga, agar memberikan hasil bisnis yang lebih baik.

Adweek menyimpulkan bahwa, setelah bertahun-tahun mendominasi pasar global, meskipun tahun 2017 adalah tahun tersulit, OMD –yang kliennya mencakup McDonald’s, PepsiCo, Apple dan Renault Nissan Alliance– kini kembali berada di puncak permainannya.

Di Asia Pasifik, kembalinya peran OMD antara lain penunjukan yang sukses dari bisnis-bisnis terkenal seperti Suncorp dan Belong di Australia; The Warehouse Group di Selandia Baru; Singtel di Singapura; Wipro dan Levi’s di India; serta WH Group, Papadai, Toutiao dan Amway di Tiongkok.

Hal ini juga dibuktikan dengan perluasan hubungan jaringan dengan Beiersdorf di seluruh Asia Tenggara dan keberhasilan retensi bisnis McDonald di China dan Taiwan pada tahun 2018.

Stephen Li, CEO OMD APAC, menambahkan, “Kami sangat senang bisa kembali menduduki puncak setelah melalui tahun yang luar biasa –dan penting– bagi jaringan kami. Sepanjang tahun 2018, kami telah mengambil langkah besar untuk memastikan bahwa kami terus memberikan proposisi nilai kami untuk menjadi mitra bisnis sejati bagi klien kami, mendorong kinerja bisnis nyata bagi perusahaan mereka.”

“Penghargaan terbaru ini adalah validasi dari semua upaya dan perkembangan kami. Kami menantikan untuk melanjutkan momentum kemenangan luar biasa ini dengan klien kami hingga 2019 dan seterusnya,” pungkasnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Daftar Infrastruktur yang Dibangun Bung Karno hingga Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Infrastruktur merupakan karya pemerintah yang dapat terus dinikmati lama setelah presiden itu berhenti menjabat. Kinerja sang presiden pun dapat terus dikenang berkat infrastruktur yang dibangun di zamannya.

Sejak republik ini berdiri, infrastruktur untuk menggairahkan ekonomi rakyat mulai dibangun, mulai dari jembatan, bandara, bendungan. Dan sampai sekarang pun pembangunan masih berlanjut. 

Penasaran apa saja infrastruktur yang dibangun para presiden sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia? Berikut Liputan6.com kumpulkan daftarnya yang dikutip dari berbagai sumber, Kamis (28/2/2019):

2 dari 9 halaman

1. Era Presiden Soekarno

a. Jembatan besar

Jembatan Ampera di Palembang, Sumatera Selatan. Berada di atas SUngai Musi.

b. Bendungan

– Bendungan Ir. H. Juanda (Jatiluhur) di Jatiluhur, Purwakarta. Irigasi, pertanian, penyeimbang ekosistem, PLTA dan pasokan air serta wisata air di DKI Jakarta

c. Bandara

– Bandara Juanda di Sedati, Sidoarjo. Penerbangan domestik dan internasional

d. Rumah Sakit

– RSUP Sanglah di Bali

– RS Dr. Soetomo di Surabaya, Jawa Barat

– RS Kebon Jati di Bandung, Jawa Barat

– RS H. Yuliddin Away Tapaktuan di Aceh Selatan

e. Jaringan Telekomunikasi

– RRI (Radio Republik Indonesia) di Jakarta

– PN Postel di Jakarta

3 dari 9 halaman

2. Era Presiden Soeharto

a. Jalan Nasional, Tol, dan Jalan Layang

– Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi). Menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi.

– Tol Prof Sedyatmo di Jakarta-Tangerang. Menghubungkan DKI Jakarta dengan Bandara Soekarno-Hatta

– Tol Cawang – Tomang (dalam kota) di Jakarta. Menghubungkan wilayah timur Jakarta hingga Pluit

– Tol Semarang. Bagian dari tol Trans Jawa

– Tol Jakarta – Tangerang

– Tol Surabaya – Gempol. Menghubungkan Gempol, Sidoarjo, dan Surabaya, Jawa Timur

– Tol Jakarta – Cikampek

– Tol Belawan – Medan – Tanjung Morawa (Belmera)

– Tol Purbaleunyi (Purwakarta – Bandung – Cileunyi)

– Tol Palikanci (Palimanan – Kanci) di Cirebon. Bagian dari tol Trans Jawa

b. Jembatan Besar

– Jembatan Barito di Kalimantan Selatan. Melintang di atas sungai Barito menghubungkan trans Kalimantan, Tengah, dan Selatan.

– Jembantan Rantau Berangin di Riau. Penghubunga Sumatera Barat – Pekanbaru.

– Jembatan Siak I di Pekanbaru, Riau). Menghubungkan jalan Yos Sudarso dengan Pekanbaru.

c. Bendungan

– Bendungan Sigura-gura di Asahan, Sumatera Utara

– Waduk Gajah Mungkir di Wonogiri, Jawa Tengah. Juga untuk PLTA dan pengendalian banjir.

– Bendungan Ir. Sutami (Karangkates) di Malang, Jawa Timur. Juga untuk wisata air dan PLTA.

– Bendungan Riam Kanan di Banjar, Kalimantan Selatan

– Bendungan Batujai di Lombok Tengah, NTB. Bendungan ini juga untuk mengatasi kekeringan serta membantu irigasi desa dan menyediakan air minum.

d. Bandara

– Soekarno-Hatta

– Ngurah Rai di Tuban, Bali

– Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan

– Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan, Kalimantan Timur

– Hang Nadim, Batam, Kep. Riau

– Syamsudin Noor di Banjarmasin, Kalimatan Selatan

– Supadio di Pontianak, Kalimantan Barat

– Adisumarno di Boyolali, Jawa Tengah

– Radin Inten II di Bandar Lampung, Sumatera Selatan

– Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat

– Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur

e. Stasiun/Terminal

– Stasiun Gambir di Jakarta

– Terminal Purabaya (Bungurasih) di Sidoarjo, Jawa Timur

4 dari 9 halaman

Selanjutnya

f. Pembangkit Listrik

– PLTA Sigura Gura di Toba Samosir, Sumatera Utara. Memasok ke PT Inalum.

– PLTA Tangga di Toba Samosir, Sumatera Utara. Memasok ke PT Inalum.

– PLTA Maninjau di Agam, Sumatera Barat

– PLTA Singkarak di Padang Pariaman

– PLTA Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Penanggulangan banjir, lokasi wisata, irigasi, dan perikanan warga.

– PLTA Wadaslintang di Wonosobo dan Kebumen, Jawa Tengah

– PLTA Saguling di Bandung Barat, Jawa Barat

– PLTA Cirata di Purawakarta dan Cianjur, Jawa Barat

– PLTA Kedung Ombo di Grobo. termasuk irigasi dan pariwisata.

– PLTA Selorejo di Malang, Jawa Timur

– PLTA Karangates (Sutami) di Malang, Jawa Timur

– PLTA Larona di Sulawesi Selatan

– PLTA Balambano di Sulawesi Selatan

g. Rumah Sakit

– RSUD Purbalingga (dr. R. Goeteng Taroenadibrata) di Purbalingga, Jawa Tengah

– RS Kanker Dharmais di Jakarta

– RSUD Hadji Boejasin di Pelaihiari, Kalimantan Selatan

h. Jaringan Telekomunikasi

– Satelit Palapa A1 di Tanjung Canareval, Amerika Serikat

– Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare di Parepare, Sulawesi Selatan

– TVRI di Jakarta

– Jaringan internet

5 dari 9 halaman

3. Era Presiden B. J. Habibie

a. Jembatan Besar

– Jembatan Barelang (Batam, Rempang, dan Galang)

6 dari 9 halaman

4. Era Presiden Gus Dur

a. Bendungan

– Bendungan Wonorejo di Tulungagung, Jawa Timur

– Bendungan Bilibili di Gowa, Sulawesi Selatan

b. Bandara

– Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Riau

7 dari 9 halaman

5. Era Presiden Megawati Soekarnoputri

a. Jembatan Besar

– Jembatan Kahayan di Kalimantan Tengah. Menghubungkan kota Palangkaraya dengan berbagai daerah di Kalimantan Tengah.

b. Bendungan

– Bendungan Batutegi di Tanggamus, Lampung. Juga untuk wisata air, irigasi, dan PLTA.

– Bendungan Tilong di Kupang Tengah, NTT. Juga untuk menampung air hujan dan irigasi.

c. Pembangkit Listrik

– PLTA Sipansihaporas di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara

– PLTP Geo Dipa Unit Dieng di Jawa Tengah

8 dari 9 halaman

Era Presiden SBY

a.Proyek Jalan Nasional, Tol dan Jalan Layang

– Tol Sadang-Cikamuning. SBY meresmikan proyek tol ini pada 2005. Ruas tol Sadang-Cikamuning ini merupakan bagian dari Jalan Tol Cipularang

b. Jembatan Besar

– Jembatan Tukad Bangkung di Desa Plaga, Badung, Bali. Jembatan ini menghubungkan tiga kabupaten di Bali yaitu Badung, Bangli dan Buleleng.

– Jembatan Pasupati (Jalan terusan Pasteur dan Jalan Surapati) di Bandung, Jawa Barat. Jembatan ini menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati lembah Cikapundung.

– Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura, Jawa Timur.

c. Bandara

– Bandara Kualanamu di Medan, Sumatera Utara. Bandara ini melayani penerbangan domestik dan internasional.

– Bandara Achmad Yani di Semarang, Jawa Tengah. Bandara ini melayani penerbangan domestik dan internasional.

– Bandara Zainuddin Abdul Madjid di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bandara ini melayani penerbangan domestik dan internasional.

– Bandara Raja Haji Fisabillah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Bandara ini melayani penerbangan domestik dan internasional.

d. Stasiun/Terminal

– Stasiun Bandara Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Stasiun ini melayani perjalanan KA bandara dari dan ke Stasiun Medan.

– Stasiun Medan Kota, Medan Sumatera Utara. Melayani perjalanan ke berbagai wilayah di Sumatera Utara.

– Terminal Bandar Raya Payung Sekaki, di Pekanbaru, Riau. Terminal ini melayani trayek dari Riau, menuju Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan Jawa.

– Terminal Mengwi di Badung, Bali. Terminal ini melayani trayek antar kota antar provinsi dan dalam provinsi.

– Terminal Bulupitu di Purwokerto, Jawa Tengah. Terminal ini melayani trayek antar kota antar provinsi dan dalam provinsi.

e. Pembangkit Listrik

– PLTA Asahan I di Sungai Asahan, Toba Samosir, Sumatera Utara. PLTA ini memenuhi kebutuhan listrik di Sumatera Utara serta mendukung kelistrikan di Sumatera

– PLTA Karebe di Sulawesi Selatan. PLTA ini untuk penghasil daya listrik.

– PLTU 2 Jawa Tengah (Karangjandri) yang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Pembangkit ini memasok jaringan 500 Kv Jawa-Bali melalui gardu induk tegangan tinggi (Gitet) Adipala dan diteruskan ke Gitet Kesugihan.

9 dari 9 halaman

Era Presiden Jokowi

a. Jalan Nasional, Tol, dan Layang

– Tol Trans Jawa di Pulau Jawa

b. Bendungan

Hingga 2018 sudah membangun 43 bendungan, beberapa di antaranya:

– Bendungan Titab, Sidan, dan Tablang di Bali

– Bendungan Raknamo, Rotiklod, Napun Gete, Temef, Mbay, Manikin, dan Kolhua di NTT

– Bendungan Tanju, Mila, Bintang Bano, Beringin Sila, dan Meninting

– Bendungan Digoel di Papua

– Bendungan Jatigede di Jawa Barat

c. Bandara

– Bandara Sultan Thaha di Jambi

– Bandara Kertajati di Kertajati, Jawa Barat

– Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya, Jawa Barat

– Bandara Syukuran Aminuddin Amir di Banggai, Sulawesi Tengah

– Bandara Baru Ahmad Yani di Semarang, Jawa Tengah

– Bandara APT Pranoto di Samarinda, Kalimatan Timur

– Bandara Tebelian di Kalimantan Barat

– Bandara Werur di Werur, Papua Barat

– Bandara Maratua di Pulau Maratua, Kalimantan Timur

– Bandara Koroway Batu di Kabupaten Boven Digoel, Papua

– Bandara Morowali, Sulawesi Tengah

– Bandara Letung di Kepulautan Anambas, Kepulauan Riau

– Bandara Namniwel di Maluku

– Bandara Miangas di Kepulauan Talau, Sulawesi Utara

d. Stasiun/Terminal

– Terminal Tirtonadi di Surakarta, Jawa Tengah

– Terminal Pulo Gebang di Cakung, DKI Jakarta

e. Pembangkit Listrik

– PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan

– PLTB Tolo I di Jeneponto, Sulawesi Selatan

– PLTU Punagaya di Jeneponto, Sulawesi Selatan

– PLTU Legon Bajak di Karimunjawa, Jawa Tengah

– PLTGU Jawa 2 di Tanjung Priok, Jakarta

f. Jaringan Telekomunikasi

– Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur – Nusantara


Saksikan video pilihan di bawah ini:


Sri Mulyani Akui Ada Kebijakan Pemerintah yang Populis

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak masalah apabila kebijakan pemerintah selama ini dianggap populis atau mengutamakan kebijakan yang disukai rakyat.

Dia mengakui jika selama ini ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla berpihak kepada rakyat.

“Jadi populis juga sebenarnya nggak salah, karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat,” ujar dia saat menjadi pembicara dalam acara CNBC Ekonomi Outlook 2019, di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Bendahara Negara ini mengatakan, dalam memutuskan suatu kebijkan pemerintah sangat berhati-hati. Meski tidak semuanya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun dalam merumuskan kebijakan pemerintah lebih dulu mencari tahu apa yang jadi kebutuhan sebagian besar masyarakat.

“Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, ada kemudian kalau dilihat di masyarakat. Kebutuhannya adalah bahan makanan pokok makanan yang murah dan segala sesuatu kalau bisa semurah mungkin. Kalau bisa gratis itu memunculkan semua ide diberikan dalam harga yang sangat murah atau diberikan subsidi,” jelas Sri Mulyani.

Dia mencontohkan, program pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilainya cukup populis, yakni terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). “Kalau kita bisa bicara dengan program presiden sekarang bicara soal SDM itu juga populis,” tutur dia.

Kebijakan-kebijakan populis ini yang kemudian dianggapnya akan mendorong masyarakat semakin yakin kepada pemimpin negara. Sebab kebijakannya memenuhi harapan masyarakat, meski belum tentu menyelesaikan persoalan negara.

“Karena dalam pemilu yang memiliki sistem demokrasi adalah kita ingin pemimpin kan dipilih oleh rakyatnya dan kebutuhan rakyat bisa percaya pada pemimpin itu kemudian memunculkan berbagai indikasi untuk bagaimana masyarakat bisa menilai bahwa calon yang akan dipilih itu memang memenuhi harapan,” pungkasnya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Apresiasi Kinerja Pengusaha RI Genjot Ekonomi Domestik

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja pengusaha sepanjang 2018.

Itu ia sampaikan pada pertemuan dengan para pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). 

Dia menjelaskan, di tengah gejolak ekonomi dunia yang terus-menerus terjadi sepanjang tahun lalu dan melonjaknya harga minyak dunia hingga mendekati USD 80 per barel, kinerja pengusaha Indonesia cukup besar mendorong ekonomi domestik.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh dunia usaha, karena 2018 kita sudah tutup. Dan tahun itu bukan tahun yang mudah, banyak pengusaha yang bertanya benar tidak tahun 2018 krisis, tepat 10 tahun dari krisis 2008 itu hoax,” ujar dia di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/2/2019).  

Dia mengungkapkan, ketaatan para pengusaha membayar pajak ikut andil berkontribusi dalam membangun pertumbuhan perekonomian di dalam negeri. 

Itu ditandai dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 berjalan positif dengan pencapaian penerimaan negara yang melebihi target atau 102,5 persen serta realisasi belanja pemerintah pun mampu mencapai 99 persen untuk pendidikan, kesehatan, belanja modal, hingga dana transfer ke daerah.

“Dan itu merupakan hasil kombinasi dari harga minyak, kurs, kondisi suku bunga, serta ketaatan Bapak/ Ibu sekalian membayar pajak,” ujar dia.

Kendati begitu, Sri Mulyani menekankan agar para pengusaha tetap waspada atas pergerakan perekonomian yang akan terjadi pada 2019.

“Ke depan kita harus naikkan kewaspadaan. Jadi terimakasih atas seluruh sumbangan, kepatuhan, kontribusi bapak dan ibu sekalian, yang membuat ekonomi kita memiliki daya tahan. Saya ingin dengar aspirasi dari bapak-Ibu semua,” pungkasnya.