KPK Sita Duit di Laci Menag, Jokowi: Beri KPK Kewenangan Penuh Periksa Kasus

JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan menghormati kewenangan KPK dalam pengusutan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag dengan tersangka Romahurmuziy. Dalam pengusutan kasus, KPK menggeledah ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dan menyita duit ratusan juta.

“Kita berikan kewenangan penuh kepada KPK untuk memeriksa kasus ini,” kata Jokowi kepada wartawan di sela Rakernas Perindo di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Selebihnya, Jokowi menolak berkomentar. Sebab kasus dugaan suap jual beli jabatan sedang ditangani KPK.

“Saya tidak mau komentar, karena ini masih dalam proses pemeriksaan. Jadi saya tidak mau komentar ya,” kata Jokowi.

KPK melakukan penggeledahan ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada Senin (18/3). KPK menyita uang sebanyak Rp 180 juta dan USD 30 ribu.

“Seluruh barang bukti yang disita, kami duga terkait penanganan perkara nanti akan kami telusuri satu per satu bukti-buktinya, klarifikasi-klarifikasinya dan informasi-informasi lain yang relevan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK.

Dalam kasus ini, ada 3 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka ialah Rommy sebagai tersangka penerima serta Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin sebagai tersangka pemberi.

Rommy diduga menerima duit suap Rp 300 juta dari Haris dan Muafaq. Duit itu diduga diberikan keduanya agar Rommy, yang merupakan anggota DPR dan eks Ketua Umum PPP, membantu proses seleksi mereka untuk jabatan yang saat ini diduduki.

(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Ingin Ada Menteri Ekspor? Mendag: Kewenangan Presiden

Jakarta – Neraca perdagangan tekor jadi persoalan dari tahun ke tahun dan menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bahkan Jokowi sampai melontarkan wacana pembentukan Menteri Investasi dan Menteri Ekspor.

Nah, saat ini urusan ekspor maupun impor ditangani Kementerian Perdagangan. Lantas, apa kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyikapi pernyataan Jokowi?

Enggar tidak mau berkomentar terlalu banyak mengenai hal tersebut. Menurutnya, itu biar menjadi kewenangan presiden. Hak prerogatif presiden, kata dia dalam menentukan jajaran di kabinet.


“Itu kewenangan presiden. Kewenangan presiden, dan hak prerogatif presiden dalam penyusunan kabinet,” katanya ditemui di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro juga menyinggung soal pernyataan Jokowi .

Bambang menerangkan, pada dasarnya presiden fokus pada pertumbuhan ekonomi. Sementara, pertumbuhan ekonomi sulit untuk bergerak lebih cepat di kisaran 5,1% hingga 5,2%.

Jokowi ingin sesuatu yang berhubungan global market ditangani oleh suatu institusi yang solid. Lantas, apakah bakal ada Menteri Ekspor dan Menteri Investasi?

Bambang hanya mengatakan tinggal menunggu waktu, namun tetap diperhatikan struktur kementerian yang ada sekarang.

“Itu tinggal menunggu waktu, kita lihat dulu tentunya harus kan diperhatikan juga struktur kementerian yang ada sekarang. Tapi intinya, dasarnya yang tadi itu supaya kita bisa benar-benar merespons dengan baik dinamika global,” katanya di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (13/3/2019). (hns/hns)

Gerindra: Pak Prabowo Sudah Teken Surat Cawagub DKI, Tinggal Kirim ke PKS

Jakarta – Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan surat pengajuan nama Cawagub DKI Jakarta telah diteken oleh sang ketum, Prabowo Subianto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Tanda tangan dilakukan kemarin.

“Setahu saya sudah ditandatangani. Kemarin ditandatanganinya,” ujar Riza, saat dimintai konfirmasi, Jumat (1/3/2019).

Insyaallah, udah clear,” imbuhnya.


Riza mengatakan, surat pengajuan tersebut hanya tinggal diserahkan ke PKS. Namun, hal itu menjadi kewenangan DPD Gerindra DKI.

“Tinggal nunggu penyerahan. Itu nanti urusan DPD,” kata Riza.

Sebelumnya, surat pengajuan dua nama Cawagub DKI masih menunggu pengesahan dari Prabowo dan Muzani. Sementara, dari pihak PKS, baik Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjennya Mustafa Kamal sudah meneken surat tersebut.

Dua nama yang disepakati Gerindra dan PKS adalah Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto menjadi cawagub DKI. Pasca mendapat pengesahan dari kedua pimpinan partai pengusung, dua nama itu akan diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diteruskan ke DPRD.
(mae/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PSSI Revisi Keputusan Komdis di 2018

Liputan6.com, Jakarta Komite Eksekutif (Exco) PSSI merevisi sejumlah keputusan Komisi Disiplin (Komdis) yang diputuskan pada 2018 lalu. Langkah ini dilakukan sesuai dengan amanah kongres PSSI 20Januri 2019 di Bali yang lalu, tentang kewenangan yang diberikan kepada Exco untuk melalakukan review  terhadap keputusan Badan Yudisial itu.

Ada tiga buah keputusan Komdis yang direvisi dan sudah diputuskan lewat Surat Keputusan (SK).Satu SK fokus terhadap pelanggaran disiplin yang ditimbulkan oleh perilaku suporter yang mengakibatkan klub dijatuhi denda.

PSSI memutuskan untuk mengembalikan sebagian nilai denda kepada klub sebagai dukungan finansial dalam program edukasi suporter yang harus dilakukan di klub. Keputusan sekaligus program ini akan melibatkan semua klub peserta Kompetisi Liga-1 2018.

Selain itu Exco PSSI juga merevisi keputusan Komdis yang menjatuhkan sanksi kepada dua orang suporter Arema, Yully Sumpil dan Fanny. Kedua Aremania itu sebelumnya dilarang memasuki stadion.

Langkah yang sama juga dilakukan terhadap suporter Persib Bandung yang dilarang ke stadion menggunakan atribut. Menurut Exco PSSI, kedua hukuman ini tidak bisa terlaksana mengingat implentasi keputusan komdis, yang tidak dapat dijalankan karena kondisi terkini infrastruktur kompetisi.


2 dari 3 halaman

Alasan PSSI

Jenis keputusan komdis yang dinilai tidak bisa dijalankan adalah, larangan kepada (individu) untuk memasuki stadion dan larangan bagi penonton masuk/menonton pertandingan di dalam stadion tanpa menggunakan atribut, termasuk nyanyian, koreo dan semua hal yang terafiliasi dengan klub.

Dua hal ini, PSSI menilai, dalam implementasiya tidak hanya mengalami kendala tetapi justru berpotensi menimbulkan masalah baru, pelanggaran disiplin.

“Keputusan ini, diambil setelah dilakukan telaah panjang dan hati hati. Dengan tujuan yang terukur, yaitu perbaikan kualitas penyelenggaraan pertandingan, dibarengi upaya edukasi supporter oleh Klub,” ujar Sekjen PSSI, Ratu Tisha seperti keterangan resmi yang diterima media.

PSSI akan terus melanjutkan kajian, evalusi terhadap semua keputusan komdis lainnya. Termasuk yang berhubungan dengan Kompetisi Liga-2.

3 dari 3 halaman

Video

Penyebab Gerakan Kantong Plastik Berbayar di 2016 Gagal

Liputan6.com, Jakarta Mulai 1 Maret 2019, berbelanja di toko ritel modern tidak akan lagi mendapatkan kantong plastik gratis untuk membawa barang belanjaan. Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) ini juga sebelumnya sempat diberlakukan pada 2016, namun hanya berlangsung sekitar 3 bulan.

Terbaru, dipastikan sekitar 40.000 tokto ritel yang tergabung dalam Aprindo akan menjadikan kantong plastik belanja sebagai barang dagangan dengan harga bervariasi mulai dari Rp 200 per kantong.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mande mengatakan kali ini gerakan KPTG akan sedikit berbeda. Kantong plastik yang biasanya diberikan cuma-cuma untuk konsumen akan menjadi barang dagangan. Artinya, konsumen harus membelinya jika ingin menggunakan kantong plastik untuk membungkus barang yang dia beli.

“Jadi modelnya kami mau buat kantong plastik jadi barang dagangan harganya minimal Rp 200, kita akan buat konsumen mengeluarkan uang untuk kantong plastik,” kata dia dalam acara konferensi pers, di Kuningan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Selain itu, kantong plastik juga akan masuk ke dalam struk beserta keterangan pajak yang dibayarkan. Hal itu untuk mencegah terulangnya polemik uang kantong plastik di tahun 2016.

“Nanti kantong plastik akan masuk di bill di struk, kita juga akan bayar pajaknya, setiap transaksi itu kan ada pajaknya, jadi tidak ada yang dirugikan tidak ada yang sebut memakai uang konsumen. Kita menjadikannya barang dagangan,” tutur dia.

Lebih jauh dia mengungkapkan alasan kantong plastik berbayar tidak berlanjut di tahun 2016. Sebab gerakan tersebut tidak kunjung dibuatkan payung hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHKK).

Padahal kementerian telah meminta agar KPTG menjai gerakan nasional yang bertujuan mengurangi sampah plastik.

“Kita ini langkah konkret sambil tunggu peraturan dari KLHK. Seperti yg dikatakan KLH sejak tahun 2016 yang bilang akan ada aturan pengaturan sampah plastik, tapi hingga kini belum keluar sudah tiga tahun lamanya. Tahun 2016 pun kita juga sudah lakukan ini, namun setelah tiga bulan uji coba, polemik justru muncul dan tidak ada penanganan dari pemerintah maka kami hentikan, padahal berhasil dengan sukses,” ujarnya.

Roy berharap KPTG di ritel modern bisa membuat masyarakat lebih bijak dalam menggunakan kantong plastik. Hal ini juga diharapkan dapat diikuti industri lain, serta didukung pemerintah sebagai bentuk upaya pengurangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai di Indonesia.

“Mengubah budaya masyarakat yang akrab sekali dengan kantong plastik tidak semudah membalikkan telapak tangan, untuk itu kita coba secara perlahan mulai sekarang,” kata Roy.


Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Langkah Kongkret

Selain menjaga lingkungan hidup, KPTG juga sebagai langkah konkret implementasi dari Peraturan Pemerintah no.81 Tahun 2012 pasal 1 ayat 3 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga serta Peraturan Presiden N0-97/ 2017 Pasal 3 ayat 2 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

“Kita juga ingin menerapkan apa yang sudah menjadi peraturan yang sudah keluar kita coba konsisten,” ujarnya.

Roy mengungkapkan tujuan utama dari KPTG adalah mengubah perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik.

“Kita ingin supaya ini menjadi satu pembelajaran yang aktif bagi konsumen. Ini satu bagian edukasi pada konsumen untuk mereka juga ikut serta (menjaga lingkungan),” ujarnya.

Dengan tidak gratisnya kantong plastik diharapkan masyarakat akan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan yang selalu dibawa ketika berbelanja.

“Kalau bisa terus menerus lah membawa tas belanja sehingga tas belanja itu lebih menghemat, tidak mengotori dan mejadi sampah dan tentunya ini baik bagi lingkungan kita,” ujarnya.

Mengenai harga plastik, Roy menyebutkan hal tersebut merupakan kewenangan masing-masing toko ritel. Sebab setiap toko mempunyai manajemen dan model bisnis yang berbeda.

“KPTG ini hanya ujungnya saja, tujuan utamanya adalah pengurangan sampah plastik. Supaya mereka (konsumen) tidak usah pakai kantong plastik kalau tidak mau keluar biaya, bawa saja kantong belanja yang bisa dipakaii berulang – ulang supaya tidak perlu merusak lingkungan,” tutupnya.

Pemprov DKI Jamin Tak Ada Jual Beli Lurah Saat Rotasi Besar-besaran

Jakarta – Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah menjamin tidak ada jual beli jabatan lurah saat rotasi 1.125 pejabat DKI Jakarta. Bila ada bukti, Saefullah meminta agar informasi itu diteruskan padanya.

“Saya jamin, sama sekali tidak ada permainan uang. Kalau ditemukan di lapangan, infokan ke saya. Saat itu juga kita selesaikan, kalau ada penerimaan permainan uang,” ucap Saefullah kepada wartawan di JPO Gelora Bung Karno (GBK), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (28/2/2019).

Menurut Saefullah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki kewenangan untuk merotasi pejabat di bawahnya. Hal itu, untuk mendukung program yang telah dicanangkan.

“Semua itu hak pimpinan. Jadi, rotasi di TNI, Polri, dan daerah lain, di mana saja. Itu biasa-biasa saja rotasi itu. Kalau kepala daerah mau mengusung visi misi lebih cepat terwujud. Ya hak dia untuk rotasi,” kata Saefullah.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut rotasi Anies terhadap lurah dan camat berbau politis. Apalagi, menurut Prasetyo, banyak lurah dan camat yang diturunkan menjadi sekretaris lurah dan sekretaris camat.

“Pertanyaannya, kalau ada camat jadi sekcam (sekretaris camat) atau lurah jadi sekkel (sekretaris kelurahan), ini aneh ini buat saya. Dan tempat-tempat itu (lokasi pemindahan) kok berbaunya politis sekali,” ujar Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Selasa (26/2).

Namun Anies menepis Prasetyo. Anies menegaskan kewenangannya dalam perombakan pejabat di Pemprov DKI.

Mengenai isu jual beli jabatan lurah itu disoroti Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas. Namun di sisi lain dia mendukung rotasi pejabat besar-besaran oleh Anies bila tujuannya untuk proses penyegaran organisasi.

“Bagus kalau untuk penyegaran, itu kita dukung tetapi untuk desas-desur bahwa pemilihan lurah ini ada tarifnya, ini kurang bagus. Ini yang mesti pak Anies (perhatikan). Banyak keluhan dari lurah-lurah yang menyampaikan ke kita, bahwa ini ada tarif,” kata Hasbiallah.

Hasbi mengaku tidak tahu pasti soal kebenaran informasi tersebut. Menurut dia, kabar soal tarif menjadi lurah ini memang beredar di kalangan PNS.

“Rame isu di kalangan bawah, di lurah seperti itu, yang saya tahu. Kebenarannya mana saya tahu,” ujar dia.
(dhn/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tinjau Lokasi Longsor, Bupati Bolaang Mongondow Bicara soal Izin Tambang

Liputan6.com, Bolaang Mongondow – Longsornya lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Bakan, Kecamatan Lolayan, Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, Selasa (26/02/2019) malam, mendapat perhatian dari Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow.

Yasti mendatangi lokasi tambang yang ambruk untuk melihat langsung kondisi tambang itu dan proses evakuasi korban yang masih tertimbun. Dia mengatakan, Pemkab Bolmong telah bekerja sama dengan pihak terkait untuk proses evakuasi korban yang tertimbun.

“Pemkab sudah bekerja sama dengan pihak terkait yakni Polres, Basarnas, TNI, dan menyediakan tenaga kesehatan untuk proses evakuasi,” ujar Yasti, Rabu (27/2/2019).

Bupati mengatakan, terkait perizinan pertambangan sudah bukan kewenangan Pemkab Bolmong, karena sesuai aturan, izin itu menjadi kewenangan Pemprov Sulut. “Perizinan pertambangan, termasuk penutupan adalah kewenangan Pemprov Sulut,” ujar bupati.

Dalam kunjungan itu, bupati meminta agar masyarakat tetap bersabar dan mempercayakan pada tim untuk melakukan proses evakuasi.

Kapolres Kotamobagu, AKBP Gani Fernando Siahaan mengatakan, hingga saat ini korban sudah berjumlah 16 orang, dua di antaranya meninggal dunia.

Ada 60 anggota Polres ditambah 30 pasukan Brimob langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi korban. Aparat kepolisian bergabung bersama tim dari TNI, Basarnas, PMI, dan warga sekitar.


Simak video pilihan berikut ini:

KPK Tetap Usut Aliran Duit ke DPRD Terkait Meikarta

Jakarta – KPK tak memasukkan dugaan aliran duit dan fasilitas buat anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam dakwaan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dkk di kasus dugaan suap Meikarta. Namun, dugaan aliran duit dan fasilitas itu tetap diincar KPK.

“KPK tidak akan berhenti hanya pada orang-orang yang sudah diproses saat ini ya. Ada sejumlah pihak yang diduga sebagai pemberi yang sudah dilakukan penuntutan tinggal ditunggu vonis dan pertimbangan hakimnya. Ada pihak yang diduga sebagai penerima. Pihak lain akan tetap kami kembangkan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Febri menyatakan dugaan aliran duit dan fasilitas untuk sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu terkait perubahan aturan tata ruang yang juga diduga masih terkait proyek Meikarta. Sedangkan dakwaan Neneng, menurut Febri, difokuskan pada soal dugaan suap terkait perizinan proyek.

“Kenapa pada dakwaan saat ini, untuk para penerima belum dimasukkan misalnya rincian dari dugaan penerimaan dari anggota DPRD, karena dalam konteks dakwaan saat ini fokus KPK adalah membuktikan adanya dugaan suap terkait pengurusan perizinan Meikarta,” ujarnya.

“Sementara keterkaitan tidak langsung terhadap dugaan penerimaan fasilitas atau uang oleh anggota DPRD itu terkait dengan kewenangan anggota DPRD di Kabupaten Bekasi karena ada keinginan atau upaya melakukan perubahan tata ruang,” sambung Febri.

Dia tak menjelaskan soal ada tidaknya penyelidikan baru terkait dugaan aliran duit atau fasilitas ke anggota DPRD ini. Febri hanya menyatakan ada kemungkinan persoalan ini bakal menjadi rangkaian di kasus Meikarta.

“Sangat mungkin menjadi rangkaian ya. Karena secara rinci nanti akan dibuktikan fakta-faktanya pada proses persidangan ini,” ucap Febri.

Dalam proses penyidikan terhadap Neneng sebelumnya, KPK sempat memeriksa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi. KPK juga sempat menyatakan ada dugaan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu menerima fasilitas wisata bersama keluarganya ke Thailand.

Fasilitas itu, diduga KPK terkait pembahasan rencana detail tata ruang (RDTR) di DPRD yang masih terkait kepentingan Meikarta. KPK juga menyatakan ada pengembalian duit senilai Rp 180 juta dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam proses penyidikan kasus ini.

Namun, dalam dakwaan untuk Neneng dan 4 anak buahnya, yaitu Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi dan Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, tak ada disebut soal dugaan fasilitas wisata ke anggota DPRD itu.

Dalam dakwaan itu, Neneng Hasanah, Jamaludin, Dewi, Sahat, dan Neneng Rahmi didakwa menerima suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta. Total suap yang diterima disebut sebesar Rp 16.182.020.000 dan SGD 270 ribu (atau sekitar Rp 2,7 miliar lebih dalam kurs saat ini) sehingga totalnya menjadi Rp 18 miliar lebih.
(haf/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Pelanggaran Pemilu Ketum PA 212 Ditutup, TKN: Wewenang Gakkumdu

JakartaPolres Surakarta menghentikan penyidikan dugaan pelanggaran pemilu yang menjerat Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menyatakan hal tersebut memang kewenangan Sentra Gakkumdu, yang di dalamnya terdiri dari unsur polisi, kejaksaan dan Bawaslu.

“Itu kewenangan dari Sentra Gakkumdu yang menangani tindak pidana pelanggaran kampanye. Kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu tahu betul apakah dugaan Slamet Ma’arif tersebut terdapat bukti yang kuat atau tidak,” kata Wakil Direktur Kampanye TKN Jokowi-Ma’ruf, Daniel Johan, kepada detikcom, Selasa (26/2/2019).

Untuk diketahui, Slamet Ma’arif sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye. Dugaan pelanggaran dilakukan saat dia menjadi pembicara dalam tablig akbar PA 212 di Solo, 13 Januari 2019.
Daniel menuturkan pihaknya menghormati hasil rapat Sentra Gakkumdu yang menyatakan kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan ke kejaksaan. Dia menyerahkan sepenuhnya persoalan penegakan hukum pada Sentra Gakkumdu.
“Kami serahkan sepenuhnya dengan pihak berwajib, yang menentukan lanjut atau tidaknya perkara karena kuat atau tidaknya bukti yang bersangkutan,” tutur Daniel.

Daniel kemudian berpesan kepada semua pihak agar melakukan kampanye dengan cara yang tidak melanggar aturan, tidak berbau SARA dan saling menghargai.

“Demi apa? Demi Indonesia maju untuk seluruh rakyat,” tutur Daniel.

Diketahui, Polda Jawa Tengah mengumumkan bahwa Polres Surakarta telah menghentikan penyidikan kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal Slamet Ma’arif . Ada tiga alasan yang menjadi dasar kasus ini disetop.

Alasan pertama, adanya perbedaan antara ahli pidana pemilu dan KPUD Surakarta dalam menafsirkan makna kampanye. Kedua, unsur mens rea (niat) pelaku belum bisa dibuktikan karena Slamet belum sempat pernah datang saat diperiksa selama kurun waktu 14 hari. Sehingga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak dapat lagi memproses karena batas waktu penyelidikan pelanggaran pemilu selama 14 hari itu sudah habis. Alasan ketiga, hal ini telah disepakati oleh unsur-unsur Sentra Gakkumdu Surakarta dalam rapat.

(aud/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Investor Hongkong Tawarkan Smart City ke Kutai Kartanegara

Liputan6.com, Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edy Damansyah menerima investor dari UN World Global Village Limited yang menawarkan kerja sama membangun smart city di Kawasan Kutai Kartanegara, di Kantor Bupati Kukar, Kalimantan Timur, Senin, 25 Februari 2018.

Presiden UN World Global Lu Jin Ping memilih Kukar untuk proyek pertamanya di Indonesia. Perusahaannya sedang mengembangkan investasinya di Kawasan Asia. “Kukar saya kira memiliki potensi untuk dibangun smart city yang berwawasan IT (Ilmu Teknologi) yang tidak merusak alam. Jika di Kukar sudah dibangun, saya berharap bisa dibangun smart city lainnya di Kalimantan ini,” kata Lu di depan bupati, kepala dinas dan para asisten.

Lu menjelaskan, di kota mandiri itu akan dibangun berbagai fasilitas mulai dari rumah sakit, sekolah, kampus, pabrik, jalan, perumahan, hingga dermaga pelabuhan untuk arus transportasi laut. “Oleh karena itu kami berharap kota mandiri itu dibangun di kawasan pesisir karena ilmuwan kami akan membangun listrik dari energi air laut,” kata Lu.

Untuk pengembangan kota Mandiri ini, lanjut Lu, dibutuhkan lahan antara 300 hingga 500 hektare. Pembangunan itu akan melibatkan masyarakat setempat dan para ilmuwan dari luar negeri yang akan membagikan ilmunya kepada masyarakat.

“Kami akan menginvestasikan dana US$ 200 miliar untuk kota Mandiri di Kukar ini. Biaya tersebut di luar biaya pembebasan lahan yang juga menjadi tanggung jawab kami,” ujarnya.

Lu menjelaskan, UN World Global Village Limited adalah perusahaan multi international, yang berkantor pusat di Hongkong. Selama ini mereka sudah membangun smart city di Amerika, Eropa dan beberapa negara Asia. “Di Malaysia sedang dibangun smart city di Kawasan Long Palai senilai US$ 500 miliar,” ujarnya.

Menanggapi rencana tersebut Bupati Kutai Kartanegara Edy Damansyah menyambut baik semua pihak yang ingin membuka kerja sama di Kukar.

Menurut dia, selama ini banyak pihak dari perusahaan baik itu, PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMN (Penanaman Modal Nasional) yang sudah berinvestasi di Kukar. Baik itu sector migas, batu bara, perkebunan kelapa sawit, karet dan kehutanan.

Edy menjelaskan, masih ada beberapa potensi di Kukar yang menjadi unggulan, antara lain di sektor perikanan, kemaritiman, yang belum dikelola dengan baik. Dan belum ada pihak-pihak yang serius yang mau berinvestasi dibidang-bidang tersebut.

“Selama ini kami sering menerima kunjung dari Tiongkok, mengatasnamakan BUMN China, setelah presentasi tidak ada follow up-nya. Kami berharap yang ini bisa mewujudkan investasinya. Karena pada dasarnya kami terbuka setiap investasi di Kukar,” kata Edy.

Menurut dia, Kukar termasuk dalam 100 kabupaten di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk membangun smart city. Kukar sedang berusaha mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis IT atau pelayanan masyarakat dengan IT.

“Namun kami berharap setiap PMA yang ingin berinvestasi di Kukar mengikuti prosedur dan aturan yang ada di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan sehingga PMA juga harus mengurus persyaratannya di BKPM Pusat,” kata dia.