TKN: Percepatan Pemberian THR PNS Bukan untuk Kepentingan Elektoral Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Mei 2019. Direktur Penggalangan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Bahlil Lahadalia menepis kebijakan itu untuk kepentingan politik Pilpres 2019.

“Begini, kita harus menghargai niat baik pemerintah kalau itu berpihak kepada rakyat kenapa harus dikait-kaitkan dengan politik. Harus mikirnya yang jernih. Kalau saya sebagai karyawan di kasih gaji dan tunjangan lebih awal jauh lebih baik dong, kenapa harus dibuat politik,” kata Bahlil di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (22/2).

Menurutnya, jika dianggap politik, pemerintah memang mempunyai kewenangan membuat aturan politik untuk kesejahteraan rakyat. Tapi hal tersebut adalah konteks politik untuk negara bukan Pilpres.

“Itu politik buat negara, tapi tidak dalam konteks pilpres ya tapi kalau ada pandangan seperti itu kita juga tidak bisa melarang pikiran itu. Tapi saya pikir bahwa ini semata-mata bentuk perhatian kebijakan pemerintah untuk percepatan pemberian gaji 13 dan THR,” tuturnya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam sebuah surat menyatakan, pemberian uang Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) akan cair pada Mei 2019.

“Waktu pembayaran THR tahun 2019 efektif dibayar pada bulan Mei 2019,” seperti ditulis dalam surat tertanggal 22 Januari 2019 tersebut.

Selain itu, di dalam surat pun disebutkan, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13 PNS ini bisa ditetapkan sebelum memasuki masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengkonfirmasi, penyusunan PP tersebut sudah hampir rampung, sehingga pemberian THR bisa dilakukan Mei nanti.

“(Penyusunan PP) sudah tahap akhir. Insya Allah (THR cair Mei 2019),” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mudzakir, Jumat (22/2).

Adapun dalam surat yang diterbitkan, Kementerian Keuangan mengimbau Kementerian PANRB selaku instansi pemrakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur tentang pemberian THR dan gaji ke-13, untuk dapat melakukan percepatan penyusunan PP dimaksud.

Merespons permintaan itu, Mudzakir berharap, PP itu bisa segera terbit, meski belum bisa menyebutkan secara rinci kapan target waktunya. “Secepatnya ya, semoga tidak lama lagi,” pungkasnya.

Tengah beredar surat pemberitahuan mengenai percepatan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) pemberian THR tahun 2019 dan gaji ke-13. Pada surat tersebut salah satunya meminta penyusunan PP dapat ditetapkan sebelum pemilihan presiden pada 17 April 2019. 


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sidang Perdana Ratna Sarumpaet Kamis 28 Februari

Jakarta – Sidang perdana kasus hoax Ratna Sarumpaet akan digelar pada Kamis (28/2) pekan depan. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Sidang ditetapkan Kamis 28 Februari,” kata Humas PN Jaksel, Achmad Guntur, saat dihubungi, Jumat (22/2/2019).

Persidangan diagendakan pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan dakwaan. Adapun tim JPU di antaranya Kasipidum Kejari Jaksel Arya Wicaksana, Sarwoto, Donny M Sany, Las Maria Siregar.
Diketahui sidang kasus hoax Ratna Sarumpaet akan dipimpin Ketua PN Jaksel Joni. Anggota majelis lainnya yaitu Krisnugroho dan Mery Taat Anggarasih.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melimpahkan berkas dakwaan hoax Ratna Sarumpaet ke PN Jakarta Selatan pada Kamis (13/1). Dengan dilimpahkannya berkas dakwaan, status tahanan Sarumpaet juga berpindah kewenangan ke PN Jaksel.

Ratna Sarumpaet ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong alias hoax untuk membuat keonaran. Ratna dijerat dengan UU Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE.
(yld/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Ingin Kasus Mafia Bola Dituntaskan Sampai Bersih

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal kasus mafia bola yang menyeret pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Jokowi ingin kasus itu diusut hingga bersih.

“Itu sudah menjadi kewenangan Polri untuk menyelesaikan ini. Jadi kalau saya ya, selesaikan sampai tuntas agar sepak bola kita benar-benar bersih,” kata Jokowi di GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Dengan bersihnya sepakbola Indonesia, Jokowi ingin tim yang juara bisa betul-betul juara tanpa intrik. Jokowi tidak ingin suporter yang terlanjur merayakan kemenangan ternyata ada pengaturan skor.
“Yang juara juga betul-betul juara. Agar jangan sampai kita sudah terlanjur ‘wah’ (euforia kemenangan), wah juara, juara, tapi ternyata? Ternyata banyak pengaturan skor. Itu yang saya kira dituntaskanlah sampai rampung,” katanya.
Jokowi juga menyinggung soal PSSI. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah penuntasan kasus mafia bola tersebut.

“Perkara nanti PSSI mau kongres, ya itu AD/ART silakan sesuai aturan FIFA dan AD/ART PSSI sendiri,” kata Jokowi.

“Termasuk soal siapa Ketua PSSI?” tanya wartawan.

“Ya itu urusannya PSSI lah,” jawab mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
(jor/idh)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anas Urbaningrum dan Sumpah Gantung di Monas, 6 Tahun Silam

Liputan6.com, Jakarta Penangkapan Bendahara Umum Partai Demokrat pada saat itu, Muhammad Nazaruddin menjadi titik awal terungkapnya kasus korupsi megaproyek pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek tersebut lambat terealisasi karena terkendala sertifikasi tanah.

Dalam catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com mencatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Politisi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai salah satu tersangka proyek itu. Dia diduga menerima gratifikasi dan pencucian uang.

Sebelum penetapan tersebut, Nazaruddin sempat menyeret nama Anas dan Menpora Andi Alfian Mallarangeng saat menjalani pemeriksaan di KPK. Nazar mengaku menerima uang sebesar Rp 100 miliar. Separuhnya digunakan untuk memenangkan Anas Urbaningrung sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, setengahnya lagi dibagi-bagi ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kendati demikian, Anas membantah tegas tuduhan itu dan menilai tudingan mantan koleganya di Partai Demokrat merupakan fitnah keji. Dia mengaku tak menerima uang sepeser pun atas dana proyek pusat olahraga tersebut. Bahkan, Anas Urbaningrum melontarkan sumpah serapah yang mengejutkan publik.

“Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” kata Anas pada 9 Febuari 2012.

Dia juga menyebut tudingan tersebut merupakan ocehan dan karangan tidak mendasar sehingga KPK tak perlu harus repot mengurusinya. Walaupun begitu, Anas mengaku siap bersedia jika nantinya harus berurusan dengan KPK.

Namun apa daya, sumpah itu tak membuatnya lepas dari bayang-bayang korupsi. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan, Anas Urbaningrum akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada 22 Februari 2013. Setelah Menpora Andi Mallarangeng dan Kepala Biro Keuangan dan Rumahtangga Kemenpora, Dedi Kusnandar sebelumnya sudah dilabeli sebagai koruptor Hambalang

2 dari 3 halaman

Vonis Anas yang Dilipatgandakan

Proses panjang selama 15 bulan akhirnya membuahkan hasil, Anas menjadi pesakitan di ruang sidang Tipikor pada 30 Mei 2014 dengan didampingi pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Dia diperiksa dan diserang berbagai macam pertanyaan oleh majelis hakim.

Di persidangan, dia tetap bersikeras menuding pernyataan Nazaruddin merupakan cerita kosong belaka dan tidak sesuai fakta yang ada. Selain itu, dia juga geram dengan tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim mencabut hak politiknya.

“Sungguh tidak rasional, absurd, mengada-ngada dan hanya berdasarkan cerita kosong seorang saksi istimewa M. Nazaruddin,” kata Anas saat membacakan nota keberatan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 18 September 2014. Di dalam sidang Anas membacakan pledoi atau pembelaannya setebal 80 halaman.

Namun, drama itu selesai enam hari kemudian. Sidang vonis Anas pun berjalan di tempat yang sama. Berdasarkan putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta.

Setelahnya, Anas mengajukan kasasi atas putusan tersebut, dia menyatakan keberatan lantaran tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang TPPU harus dibuktikan dahulu. Namun, Majelis Agung tidak mengabulkannya karena merujuk pada ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Majelis hakim malah melipatgandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan pada 8 Juni 2015.

Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik. Majelis hakim merujuk pada beberapa pasal.

Adapun pasal tersebut, Pasal 12 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat 1 huruf c UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003.

3 dari 3 halaman

Ajukan Peninjauan Kembali dan Permainan Politik

Anas yang geram karena kasusnya berbuntut panjang mengajukan peninjauan kembai atau PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 24 Mei 2018. Dalam kasusnya, dia merasa mendapati muatan politis sangat kental sehingga merugikan dirinya.

“Bahwa aroma politik dari kasus Hambalang yang menimpa pemohon PK sejak awal memang telah tercium pekat indikatornya bocor dokumen KPK yang diduga Sprindik atas nama pemohon PK,” ujar Anas melalui pengacaranya, Abang Nuryasin, Kamis (24/5/2018).

Tudingan ini bukan tanpa dasar. Menurut abang, saat Anas maju sebagai calom Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010, Anas tidak diunggulkan dalam bursa saat itu. Namun, berkat dorongan para kader Partai Demokrat, mantan komisioner KPU itu akhirnya menang.

Abang menjelaskan, gerakan menggulingkan Anas Urbaningrum terjadi dengan status tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi yang ditetapkan KPK.

“Bahwa kudeta politik dan pengambilalihan kewenangan pemohon PK sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pernyataam dari resim berkuasa saat itu agar pemohon PK kembali berkonsentrasi menghadapi masalah hukum adalah penggiringan opini politik publik,” ucapnya memungkasi. (Rifqi Aufal Sutisna)

Keunggulan-Keunggulan MRT yang Akan Mulai Beroperasi Maret 2019

Liputan6.com, Jakarta – Mass Rapid Transit (MRT) merupakan moda transportasi baru yang akan mulai beroperasi awal Maret 2019. Transportasi berdaya angkut besar ini ditargetkan bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga mengurangi angka kemacetan.

Selain itu, sistem pembayaran MRT nantinya juga akan terintegrasi dengan angkutan lainnya, misalnya Transjakarta dan Commuterline.

Lantas apa saja keunggulan MRT yang akan bisa segera dinikmati dalam waktu dekat ini: 

2 dari 5 halaman

1. Kecepatan

MRT Jakarta fase I dengan rute Bundaran HI-Lebak Bulus dapat ditempuh dalam waktu singkat. Penumpang hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk menempuh jarak sepanjang 16 kilometer. 

Pada saat uji coba, kereta melaju dengan kisaran kecepatan 100 kilometer per jam saat berada di bawah permukaan tanah, dan 80 kilometer per jam di atas permukaan tanah.

Tak hanya didukung dengan kecepatan laju kereta, rangkaian kereta MRT pun muncul setiap 10 menit sekali, dan rencananya dijadwalkan berangkat setiap lima menit sekali saat jam sibuk. Hal ini bisa menghindari pengguna layanan MRT dari keterlambatan.

Fase pertama ini nantinya akan melewati 13 stasiun. Di antaranya Bundaran HI, Dukuh Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora, Senayan, Sisingamangaraja, Blok M, Blok A, Haji Nawi, Cipete Raya, Fatmawati, hingga stasiun akhir Lebak Bulus.

3 dari 5 halaman

2. Tarif MRT ditetapkan Pekan Depan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penetapan tarif Mass Rapid Transit (MRT) akan dilakukan pada pekan depan. Penetapan tarif ini adalah kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta selaku pemilik PT MRT Jakarta.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar. Menurut dia, penetapan tarif akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum MRT beroperasi.‎‎

“Nanti Pemprov yang akan menentukan, sedang digodok oleh Pemprov. Jadi nanti biar saja yang mengumumkan.‎ Sebelum pengoperasian sudah harus diumumkan,” ungkap dia.

Uji coba transportasi ini akan dilakukan awal Maret dan akan mulai beroperasi pada bulan Maret pula. Diperkirakan harga tiketnya berkisar antara Rp 8.000 hingga Rp 13.000 untuk rute terjauhnya.


4 dari 5 halaman

3. Rute Baru Akan Mulai dikerjakan

Setelah MRT fase I yang menghubungkan Bundaran HI-Lebak Bulus selesai dibangun dan segera beroperasi,  pembangunan MRT fase II, III dan IV akan segera dikerjakan.

MRT fase II nantinya akan menghubungkan Bundaran HI-Kampung Bandan. MRT fase III akan menghubungkan Cikarang-Balareja, sedangkan MRT fase IV masih belum diketahui rutenya.

Pembangunan fase II akan dimulai pada Maret 2019, menyusul pengoperasian MRT fase I dengan rute Bundaran HI-Lebak Bulus. Kemudian pembangunan MRT fase selanjutnya akan menyusul dalam dua tahun mendatang.

Jadi buat kamu yang butuh mobilisasi dalam waktu cepat tidak perlu khawatir karena bisa segera menggunakan kereta MRT Maret mendatang. (Dewi Larasati)

5 dari 5 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Janji Polisi Usut Vandalisme di Monumen Serangan Umum 1 Maret Yogya

Yogyakarta – Aparat kepolisian berkomitmen mengusut aksi vandalisme yang menyasar relief di Monumen Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 di Kompleks Museum Benteng Vredeburg Yogya. Komitmen itu disampaikan Kapolda DIY, Irjen Pol Ahmad Dofiri.

Kepada wartawan, Dofiri mengatakan dirinya telah memerintahkan Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Armaini, untuk mengusut kasus vandalisme di monumen yang berada di Titik Nol KM Yogya ini. Sebab, aksi tersebut dianggap meresahkan.

“Pelakunya saya bilang ke Kapolresta (Yogyakarta) untuk diusut,” ujar Dofiri di Hotel Royal Darmo Kota Yogyakarta, Rabu (20/2/2019).

Agar kasus serupa tak terulang, lanjut Dofiri, pihaknya Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bersedia memasang CCTV di lokasi-lokasi strategis. Menurutnya, jika ada CCTV maka pengawasan aparat seperti di Monumen SU 1 Maret akan lebih maksimal.
“Jadi kita juga kalau misalnya ada CCTV, masang (CCTV) seperti itu memudahkan kita. Paling tidak (peristiwa) terekam. Ini salah satu bentuk pengawasan, karena orang banyak,” lanjutnya.

Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Armaini menambahkan, setelah ini pihaknya akan berupaya untuk menangkap pelaku. “Kita akan coba cari pelakunya. Tapi kita juga imbau lah, ada masyarakat supaya ikut mengawasi dan menemukan orangnya,” ujarnya.

Armaini menduga aksi vandalisme yang menyasar Relief Monumen SU 1 Maret 1949 merupakan bentuk kenakalan remaja. Meski demikian, lanjutnya, aksi vandalisme yang merusak fasilitas publik apapun alasannya tak bisa dibenarkan.

“Intinya (aksi vandalisme) sebenernya itu pelanggaran, itu meresahkan masyarakat, enggak boleh itu. Ya kita akan coba lah patroli cari pelakunya siapa, kita tertibkan. Itu bisa masuk pasal pengrusakan,” tandasnya.

Sementara Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menyayangkan adanya aksi vandalisme di Relief Monumen SU 1 Maret 1949. Padahal monumen yang berada di timur laut Titik Nol KM Yogyakarta ini sarat dengan nilai sejarah.

“Sangat disayangkan, kita masih melihat beberapa perusakan fasilitas-fasilitas publik yang ada di Kota Yogyakarta,” ujar.

Pascainsiden ini, Pemkot Yogyakarta akan mencoba berkoordinasi dengan pengelola Museum Benteng Vredeburg. Sebab, Pemkot tak memiliki kewenangan karena pengelolaan Monumen SU 1 Maret di bawah naungan Kemendikbud.

“Kebetulan ini (monumen) serangan umumnya berada di wilayah Benteng Vredeburg ya. Benteng Vredeburg ini sebenarnya berada di bawah kepengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud),” ujar politikus PAN Yogyakarta ini.

“Sepertinya perlu ada koordinasi lebih lanjut. Karena lebih baik ada sesuatu koordinasi (antara Pemkot dengan pengelola museum) sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Karena di monumen ini semua orang bisa masuk,” pungkas dia
(ush/sip)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pelaksanaan KLB PSSI Tunggu Rekomendasi FIFA

Liputan6.com, Jakarta – Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI dipastikan bakal digelar meski belum dipastikan kapan. Keputusan KLB diambil dalam rapat Komite Eksekutif PSSI yang dipimpin Joko Driyono di kantor PSSI, Selasa (19/2/2019) malam.

Keputusan ini telah mempertimbangkan dinamika yang berkembang dan mendengarkan aspirasi anggota agar visi dan program berjalan.Meski belum memutuskan waktu pelaksanaan KLB, PSSI telah memiliki dua agenda penting menjelang KLB.

Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono menjelaskan, dua agenda tersebut pertama membentuk perangkat Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP).Sementara agenda kedua penetapan tanggal kongres pemilihan kepengurusan baru.

Menurut dia, untuk menyiapkan KLB dengan dua agenda itu dan mempertimbangkan padatnya program PSSI, termasuk menjaga komitmen partner komersial kompetisi profesional. Selain itu, PSSI juga menunggu rekomendasi yang tepat dari FIFA.

Agenda politik nasional berupa Pilpres dan Pileg pun jadi pertimbang penting PSSI. “Maka, PSSI bakal mengutus perwakilan ke Zurich, untuk berkoordinasi secara langsung dengan FIFA untuk mendapatkan arahan dan rekomendasi tepat,” ujar Joko dikutip dari laman PSSI, Rabu (20/2).

2 dari 3 halaman

Bebas Intervensi

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, Kepolisian mustahil mencampuri urusan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.

Bahkan , pemerintah sekalipun mustahil bisa melakukan intervensi terhadap keinginan anggota PSSI termasuk 2/3 pemilik suara untuk menghelat KLB.

“Kalau KLB ini menyangkut internal PSSI. PSSI memiliki statuta, statuta itu tidak boleh diintervensi oleh pemerintah,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).

Dia menegaskan,Satgas Antimafia Bola bakal melakukan penyelidikan sesuai kewenangan. PSSI fokus melakukan penyelidikan dan pengusutan terhadap kasus pengaturan skor di Liga Indonesia.

“Satgas Antimafia bola fokus menangani masalah terhadap macth fixing atau pengaturan skor dalam berbagai liga, ini fokusnya,”ujarnya.

3 dari 3 halaman

Urusan Internal

Dedi sendiri mendukung KLB. Sehingga nanti menghasilkan komitmen dan konsisten membangun prestasi sepakbola nasional.

“KLB itu internal PSSI, silahkan PSSI dengan menggunakan statuta dan betul-betul berkomitmen serta konsisten dengan statuta internal. Satgas tidak ikut campur dalam internal PSSI,” papar dia menambahkan.

Wali Kota Cilegon: Bekasi Kasihan, Macet

Cilegon – Wali Kota Cilegon Edi Ariyadi mengatakan daerahnya tak ingin macet seperti Bekasi karena terlambat membangun jalan tol sehingga timbul kemacetan.

“Kita kan minta flyover, itu kewenangan pusat atau provinsi. Jangan kaya Bekasi, kasihan macet. Jalan kelurahan itu Cilegon lah, tapi yang gede-gede ini,” katanya kepada wartawan usai pelantikan di Kawasan Pusat Pemerinitahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Rabu (20/2/2019).

Gara-gara kemacetan, bahan bakar habis. Sampai onderdil kendaraan yang panas. Sebab itu, ia ingin Cilegon punya flyover agar tidak seperti Bekasi yang macet. Lalu, betulkan Cilegon tak macet dan butuh flyover di kawasan ini.

Mulyana, warga yang biasa bekerja di Cilegon mengatakan ada beberapa titik di kota ini yang sering macet. Pertama di persimpangan PCI sampai lokasi landmark Cilegon yang masuk jalur protokol atau jalan nasional.
Arah sebaliknya, mulai dari landmark Cilegon Kota Baja sampai Cilegon Center Mall juga sering macet khususnya pada sore hari. Kawasan kota yang hanya lurus memanjang ini, sering macet sepanjang kira-kira 3 sampai 3,5 kilometer.

“Di situ jam 16.00 WIB sore motor juga endet-endetan (jalan pelan),” ujarnya.

Tapi selain di kawasan itu, di akses Ciwandan sampai Anyer juga sering macet saat momen kendaraan industri masuk ke pelabuhan. Apalagi ditambah ada perlintasan kereta api.

Warga lain, Darjat menambahkan bahwak kebutuhan flyover di kawasan Cilegon sebetulnya belum dibutuhkan khususnya di jalur protokol. Jika Pemkot mau, maka sebaiknya flyover dibangun di kawasan pintu tol Cilegon Timur.

Daerah ini, sering terjadi pusat kemacetan karena pertemuan kendaraan pribadi dari tol, atau keluarnya kendaraan dari kawasan industri menuju tol.

“Kalau mau itu yang butuh, karena selain jadi akses kendaraan pribadi juga akses mobil besar dan bus. Jadi crowded,” ungkapnya.

Padahal, katanya di kawasan itu juga ada Terminal Seruni. Namun, karena macet dan tersendat, bus atau kendaraan angkutan enggan masuk ke terminal.

“Jadi karena macet bus nggak mau masuk terminal, mereka kejebak macet,” pungkasnya.

(bri/asp)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cilegon Vs Bekasi, Mana yang Lebih Keren?

Cilegon – Wali Kota Cilegon Edi Ariyadi ingin daerahnya tak seperti Kota Bekasi yang disebut macet-macetan. Ia ingin pemerintah provinsi dan pusat gelontorkan pembangunan di kota ini. Jadi, mana yang lebih keren, Bekasi atau Cilegon?

Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Cilegon Aziz Setia Ade memamerkan wilayahnya yang saat ini penuh dengan taman. Bahkan, ada alun-alun kota dengan air mancur yang disebutnya sebagai yang terbesar se-Indonesia.

“Alun-alun ada fasilitas utamanya air mancur buatan terbesar kalau kita klaim se-Indonesia. Dibuat dengan panjang 125 meter lebar 20 meter malam bisa warna-warni,” kata Aziz saat berbincang dengan detikcom, Cilegon, Rabu (20/2/2019).

Air mancur ini, lanjutnya berbeda dengan di Surabaya yang pembangunannya di laut. Atau Purwakarta yang dipasang di danau. Di Cilegon, air mancur dibuat di tengah kota dan bisa diakses publik begitu datang.
“Kalau untuk hari libur pengunjung bisa lebih dari seribu orang. Kalau dilihat malam pasti ramai. Tapi sampai dengan saat ini nggak ada kemacetan,” katanya.

Selain air mancur, pembenahan di Cilegon juga ditambah dengan pembangunan taman dan landmark Kota Baja. Ada 15 total taman dibangun jadi ruang terbuka publik di setiap kecamatan dan pusat kota.

“Target tahun ini ada penambahan di kecamatan, taman itu fasilitas bersosialisasi masyrakat, ada plaza, ruang olah raga dan fasilitas bermain,” ujarnya.

Wali Kota Cilegon Edi Ariyadi mengaku kotanya tak ingin seperti Bekasi yang penuh macet. Sebab itu, ia ingin ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi salah satunya flyover.

“Kita kan minta flyover, itu kewenangan pusat atau provinsi. Jangan kaya Bekasi kan kasihan macet. Jalan kelurahan itu Cilegon lah, tapi yang gede-gede ini,” ujarnya.

(bri/asp)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Proyek MRT Bundaran HI-Kampung Bandan Mulai Dibangun Maret 2019

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan Mass Rapit Transit (MRT) fase II rute Bundaran HI-Kampung Bandan akan dimulai pada Maret 2019. Hal ini menyusul pengoperasian MRT fase I dengan rute Bundaran HI-Lebak Bulus pada bulan depan.

Usai mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meninjau MRT fase I, Budi Karya melihat pembangunan yang dilakukan cukup memuaskan. Oleh sebab itu, pembangunan MRT fase II bisa mulai dilakukan.

“Ya tadi disampaikan Pak Wakil Presiden satu pekerjaan yang baik, cukup memuaskan. Oleh karenanya kita akan segera membangun tahap II. Operasi dari tahap I ini akan kita lakukan pada bulan Maret. Dan kita harapkan sebelumnya tahap II ini segera dimulai,” ujar dia di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Dia mengungkapkan, untuk fase II yang menghubungkan Bundaran HI-Kampung Bandan diharapkan pembangunannya mulai dilakukan pada Maret 2019.

“Kita lagi finalisasi. Tahap II desain sudah semuanya, kita tinggal groundbreaking. Kita tender sudah juga. Groundbreaking kita harapkan bulan depan,” kata dia.

Sementara untuk MRT fase III akan menghubungkan Cikarang-Balaraja. Fase ini akan dimulai pembangunannya dalam 2 tahun mendatang.‎

“Tadi ada pembicaraan untuk melakukan pembangunan di tahap III, tahap IV lebih cepat dan Wakil Presiden mengundang kita untuk rapat rencana rencana ke depan. Tahap II dari HI sampai ke Ancol, itu kira-kira 14 km. MRT Tahap III 78 km dari Cikarang ke Balaraja. Baru tahap IV belum tahu lokasinya,” tandas dia.

2 dari 3 halaman

Menhub: Tarif MRT Ditetapkan Pekan Depan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penetapan tarif Mass Rapit Transit (MRT) akan dilakukan pada pekan depan.

Budi mengungkapkan masalah tarif ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta selaku pemilik dari PT MRT Jakarta, pengelola MRT.

“Tarif kewenangannya Pemda DKI,” ujar dia di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Hingga saat ini tarif tersebut memang belum ditetapkan. Namun demikian, diperkirakan pada pekan ini sudah ada penentuan tarif oleh Pemda DKI Jakarta, ‎

“Belum ditetapkan. Mungkin minggu depan ditetapkan,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar. Menurut dia, penetapan tarif akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum MRT beroperasi.‎‎

“Nanti Pemprov yang akan menentukan, sedang digodok oleh Pemprov. Jadi nanti biar saja yang mengumumkan.‎ Sebelum pengoperasian sudah harus diumumkan,” ungkap dia.

Namun dia belum bisa memastikan apakah nanti akan ada tarif promosi pada awal pengoperasian moda transportasi massal tersebut.‎‎”(Tarif promosi)‎ Belum tahu. Uji coba di Maret, operasi di Maret juga,” tandas dia.

3 dari 3 halaman

Simak video pilihan di bawah ini: