Teganya PNS Kemenag Korupsi Dana Rehab Masjid Terdampak Gempa NTB

Mataram – Polisi membongkar jejaring mafia pungli di Kanwil Kemenag, Mataram, NTB. Yang lebih memilukan, mereka mengorupsi dana rehab masjid yang terdampak gempa NTB.

“Sudah kita tetapkan tiga orang tersangka, yakni BA, IK, dan SL. SL merupakan Kasubag Kepegawaian di Kemenag Provinsi NTB,” kata Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (18/1/2019).

Bagaimana struktur kejahatannya?

“SL menyuruh IK dan IK di samping mengambil sendiri juga menyuruh BA. IK memberikan uang hasil pidana kepada SL,” jelasnya.

Mereka mengutip dana rehab masjid di 13 wilayah. Yaitu 4 masjid di Gunungsari, 4 masjid di Lingsar dan 5 masjid di Batu Layar. Dari pungli itu, mereka mendapatkan lebih dari Rp 100 juta.

“Sangat prihatin. Perihatin dalam arti yang luas. Kita sangat terpukul rasanya dalam permasalahan ini. Saya ndak enak makan, kami ndak enak makan. Kalau ndak OTT sih mungkin masih disembunyi-sembunyikan. Tapi karena di-OTT ini,” ucap Kakanwil Kemenag Manaram, H Nasruddin mengomentari perilaku bawahannya.

Gurita korupsi di Kemenag tidak hanya di level bawah. Di pucuk pimpinan, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sedang menjalani hukuman di LP Sukamiskin.

Kasus lain yang mencengangkan yaitu Pengadaan Alquran di Kementerian Agama yang dikorupsi ini ada pada APBNP 2011 dan APBN 2012. Kasus bermula saat Kemenag mempunyai dana Rp 22,855 miliar untuk pengadaan penggandaan kitab suci Al-Quran tahun 2011 di Ditjen Bimas Islam. Ada anggota Banggar DPR kala itu, Zulkarnaen Djabar, yang bermain dalam proyek pengadaan Alquran. Ada pula nama Fahd A Rafiq dan Dendy Prasetya yang menjadi perantara proyek ini.

Pada 28 September 2017, Fahd divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim menyatakan Fahd terbukti menerima suap Rp 3,411 miliar.

Adapun pasangan bapak-anak Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia, meski sempat banding atas vonis hakim, namun toh akhirnya banding mereka ditolak. Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada 30 Mei 2013 menghukum Zulkarnaen Djabar 15 tahun penjara, denda Rp 300 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 5,745 miliar. Sedangkan Dendy Prasetia dihukum 8 tahun penjara denda Rp 300 juta dan uang pengganti Rp 5,745 miliar. Mereka terbukti menggunakan jabatannya sebagai anggota DPR untuk mengintervensi pejabat Kemenag guna memenangkan perusahaan tertentu sebagai pelaksana proyek Alquran dan laboratorium.

Pada 2017, Kejati Jakarta juga mengusut rapat fiktif. Laporan keuangan menyebut digelar rapat di hotel, tapi faktanya di kantor. Padahal, uang sudah mengucur.

Pada 2011, Kementerian Agama menduduki peringkat terbawah dalam indeks integritas dari 22 instansi pusat yang diteliti oleh KPK. Pada 18 November 2014, KPK juga merilis survei serupa. Lagi-lagi Kemenag mendapatkan rapor merah. Pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama menjadi sorotan negatif kala itu. Survei itu dilakukan tertutup dengan kuesioner serta wawancara mendalam. Ada 26 unit yang mendapat nilai di atas rata-rata yaitu 72. Sementara di bawahnya ada 14 unit dan 2 unit yaitu di Kemenag dan Kemenhub berada di bawah rata-rata.

Berbagai kasus yang membelit Kemenag membuat legislator Arteria Dahlan tak kuasa menahan emosinya dala rapat dengat pendapat (RDP) di Komisi III DPR.

“Yang dicari jangan kayak tadi bapak lakukan inventarisasi, pencegahannya, Pak. Ini Kementerian Agama bangsat, Pak, semuanya, Pak!” ucap Arteria di Ruang Rapat Komisi III, Rabu (28/3/2018) kemarin.

Atas hal itu, Menag Lukman Hakim menyatakan banyak pejabat di Kemenag marah karena diksi umpatan yang digunakan Arteria.Menag Lukman menyarankan agar Arteria meminta maaf.

“Saran saya, agar tak menimbulkan permasalahan yang makin rumit, sebaiknya yang bersangkutan bersedia menyampaikan permohonan maaf atas ungkapannya itu,” kata Lukman, beberapa saat tadi.

Atas umpatan itu, Arteria meminta maaf.
(asp/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

4 Aturan Ini Wajib Diketahui saat Ingin Bikin Kartu Bisnis

Liputan6.com, Jakarta – Merancangkartu nama yang menonjol membutuhkan sedikit pemikiran. Kartu nama Anda adalah sebuah kartu yang menyampaikan informasi tentang sebuah perusahaan ataupun individu sebagai pengingat dalam sebuah perkenalan formal.

Kartu nama yang baik dapat membuat kesan yang bertahan lama, tetapi kartu yang dirancang dengan buruk dapat menghentikan upaya jaringan Anda. Jadi bagaimana cara membuat kartu nama yang hebat?

Seperti dikutip dari Laruno.id, berikut empat aturan yang wajib Anda ketahui saat ingin membuat kartu bisnis:

1. Simple

Generasi sebelumnya mengemas informasi sebanyak mungkin ke dalam kartu bisnis mereka, mengisi setiap inci persegi dengan logo, warna, dan teks.

Namun, tren kartu bisnis modern yang paling sukses mengarah pada desain yang bersih dan terbuka, dengan hanya teks yang cukup untuk menyampaikan maksudnya.

Alasannya sederhana, desain yang rapi dan visual yang canggih memiliki dampak yang lebih besar dan akan membuat Anda lebih mudah diingat. Ini juga memiliki penampilan yang lebih profesional.

Beberapa orang memilih untuk tidak menyertakan apa pun, kecuali nama, logo, alamat e-mail, dan salah satu akun media sosial.

2 dari 3 halaman

2. Buat itu mudah diingat

Jika Anda mampu membelinya, belilah kartu yang berpotensi untuk klien Anda agar tidak segera melupakannya. Kartu terbaik memicu percakapan segera setelah diterima.

Kartu bisnis yang terbuat dari bahan seperti plastik atau logam pasti membuat orang berbicara, tetapi ada banyak cara untuk membuat kartu kertas biasa Anda menonjol.

Sebagian besar perusahaan percetakan dapat merancang desain Anda dengan sudut membulat, kertas yang tebal, atau hasil akhir yang bertekstur, dan teks letterpress dapat memberi kartu Anda sedikit 3D.

Pikirkan kartu bisnis Anda sebagai investasi masa depan perusahaan Anda dan itu benar-benar akan terasa manfaatnya.

3. Branding adalah segalanya

Pastikan kartu bisnis Anda memberi kesan yang tepat. Kartu bisnis yang biasa memang sedikit sulit untuk diingat, namun itu lebih baik daripada bagus tetapi tidak cocok dengan merek Anda.

Setiap elemen desain Anda harus melengkapi gambar yang Anda inginkan untuk diproyeksikan oleh perusahaan Anda. Luangkan waktu untuk menemukan jenis huruf yang tepat, palet warna, dan bahan untuk merek Anda.

3 dari 3 halaman

4. Bekerja dalam batasan Anda

Kartu bisnis yang bagus tidak harus merusak keuangan perusahaan. Dengan memanfaatkan template yang dapat dimodifikasi yang ditawarkan oleh banyak perusahaan percetakan, Anda dapat membuat kartu dinamit yang cocok dengan tingkat anggaran perusahaan Anda.

Pada akhirnya, kartu bisnis terbaik adalah yang bekerja untuk Anda dan perusahaan Anda, terlepas dari biayanya.

Kejati Desak Pelimpahan Kasus Dugaan Korupsi yang Jerat Mantan Ketua PWI Sulsel

Liputan6.com, Makassar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) mendesak penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel segera melimpahkan tersangka dan barang bukti (tahap dua) perkara dugaan korupsi pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) ke pihaknya karena berkas perkara tersebut telah lama dinyatakan lengkap (P.21).

Perkara tersebut diketahui telah menetapkan mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia cabang Sulawesi Selatan (PWI Sulsel), Zulkifli Gani Otto alias Zugito sebagai tersangka.

“Sekaitan munculnya pemberitaan bahwa tahap dua perkara PWI belum bisa terlaksana dikarenakan JPU yang belum memberikan sinyal ke penyidik adalah bukan sebagai alasan untuk tidak dilakukan tahap dua,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Tarmizi melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Salahuddin via telepon, Sabtu (19/1/2019).

Jaksa Penuntut Umum (JPU), lanjut Salahuddin, sejak menerbitkan status P. 21 terhadap perkara dugaan korupsi yang menjerat Zugito tersebut, pada dasarnya telah siap untuk menerima pelimpahan tahap dua yang tentunya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pelimpahan tahap dua, tegas dia, merupakan kewenangan penyidik Kepolisian setelah perkara dinyatakan lengkap (P.21) dan JPU wajib menerima tahap dua sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

“Tak ada alasan menolak atau pun menunda pelaksanaan tahap dua selama dilakukan sesuai hukum yang berlaku,” jelas Salahuddin.

Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan pihaknya pada dasarnya siap kapan saja menyerahkan tersangka dan barang bukti perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Ketua PWI Sulsel, Zugito tersebut. Apalagi kata dia, perkaranya sudah berstatus lengkap (P.21) oleh pihak Kejaksaan.

“Jadi pada dasarnya menunggu kesiapan JPU saja. Mungkin disana lagi banyak perkara yang antri sehingga pelimpahan tahap dua kasus PWI ini dicicil,” ucap Dicky.

Meski demikian, pihaknya akan segera mungkin menyerahkan tersangka dan barang bukti setelah mendapatkan sinyal dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Kalau sudah ada sinyal dari JPU, kita akan segera tahap dua,” tutur Dicky.

Mengenai alasan penyidik tak menahan tersangka dalam perkara ini, dalih Dicky, karena tersangka dinilai kooperatif dan tidak ada upaya untuk menghilangkan barang bukti.

“Tidak ditahan karena tersangka dugaan korupsi ini kooperatif,” ujar Dicky.

2 dari 2 halaman

Perjalanan Perkara Dugaan Korupsi yang Jerat Mantan Ketua PWI Sulsel

Sebelumnya, Zugito yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan upaya praperadilan. Ia menganggap penetapan tersangka yang dialamatkan penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel kepadanya cacat hukum.

Meski demikian, upaya praperadilan yang dilakukannya gagal. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Makassar yang menyidangkan gugatan praperadilan tersebut, Kemal Tampubolon menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Zugito itu.

Menurut dia, keterangan saksi, surat dan ahli yang diperiksa oleh penyidik Polda Sulsel selaku termohon praperadilan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Tak hanya itu, ia juga menilai alat bukti dan prosedur yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh termohon dalam hal ini penyidik Polda Sulsel dalam menetapkan termohon sebagai tersangka adalah sah dan sama sekali tak cacat prosedural.

“Pihak kepolisian telah memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Zugito sebagai tersangka. Dan bukti-bukti yang diajukan sudah sesuai dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan atau telah sesuai ketentuan dalam KUHAP,” jelas Kemal dalam putusannya itu.

Dalam kasus yang diduga merugikan negara tersebut, Zugito diduga mengomersialkan aset Pemprov Sulsel berupa gedung yang terletak di Jalan AP. Pettarani No. 31, Makassar tanpa mengantongi izin dari Pemprov Sulsel selaku pemilik aset.

Selain itu, hasil uang sewa atas aset tersebut diduga tak disetorkannya ke kas daerah Pemprov Sulsel. Sehingga atas perbuatannya dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Adapun hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, ditemukan terjadi kerugian negara sebesar Rp 1.634.306.366.

Atas perbuatannya, Zugito disangkakan Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Genjot Sosialisasi Rupiah, Misbakhun Ajak BI Blusukan di Sekolah

Liputan6.com, Probolinggo – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan, sosialisasi tentang rupiah harus digencarkan. Sebab, masih banyak kalangan memahami rupiah hanya sebagai alat tukar.

Misbakhun menyampaikan hal itu saat hadir sebagai pembicara seminar nasional bertema ‘Uang Rupiah Sebagai Simbol Kedaulatan NKRI’ di SMK Nurul Ibrahimi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jumat 18 Januari 2019. Menurutnya, penggunaan rupiah merupakan bagian dari penguatan atas kedaulatan NKRI.

“Rupiah itu adalah simbol kedaulatan negara kita. Karena berbicara soal simbol kedaulatan negara, kita tidak hanya memiliki teritorial, wilayah, bendera Merah Putih, tetapi ada juga simbol lain yang luar biasa yang sehari-hari ada di kantong kita,” ucap Misbakhun di hadapan ratusan pelajar.

Selain Misbakhun, pembicara lain dalam seminar itu adalah Azka Subhan Amirruridho selaku kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang. Melalui seminar itu pula legislator Golkar tersebut mengajak para pelajar makin mencintai rupiah.

“Di dalamnya ada simbol kedaulatan ekonomi kita. Karena itu dengan mencintai rupiah akan timbul rasa kecintaan terhadap negeri ini,” kara Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu menambahkan, sudah menjadi tugasnya sebagai wakil rakyat untuk memastikan program-program pemerintah menjangkau seluruh wilayah, termasuk perdesaan.

Karena itu Misbakhun mengajak BI sebagai mitra kerja Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan untuk melakukan sosialisasi di wilayah Pasuruan dan Probolinggo.

“Ini adalah salah satu janji saya sebagai anggota DPR RI Komisi XI agar program-program pemerintah bisa sampai ke masyarakat secara langsung,” kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan itu.

2 dari 2 halaman

Cetak Uang Mahal

Misbakhun menjelaskan, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-undang itu mengatur soal rupiah secara rinci, termasuk pengamanannya.

“Negara ini mencetak uang mahal, karena itu uang ini sebagai alat transaksi yang memiliki alat pengamanan yang rumit. Kalau kita yang paling dekat adalah 3D (dilihat, diterawang, diraba),” paparnya.

Selain itu, Misbakhun juga menepis hoaks soal gambar palu arit atau simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) di rupiah kertas. Padahal, simbol yang dipersoalkan itu adalah lambang BI.

“Masyarakat harus mengerti dan memahami karena sekarang zamannya hoaks. Hal ini bertujuan membuat masyarakat resah agar masyarakat tidak percaya kepada pemerintah atau institusi resmi negara,” tambahnya lagi.

Misbakhun di akhir paparannya sempat membuat kuis. Hadiahnya adalah uang.

“Siapa nama Gubernur Bank Indonesia?” ujar Misbakhun melontarkan pertanyaan.

Salah satu siswi SMK Ibrahimi ada yang mengacungkan jarinya dan maju ke depan. “Pak Perry Warjiyo,” ujar siswi berjilbab itu. “Benar, dapat uang Rp 500 ribu,” kata Misbakhun disambut aplaus.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Bisakah Indonesia Bangun Infrastruktur Tanpa Utang?

Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2018 sebesar USD 372,9 miliar atau setara Rp 5.258 triliun (USD 1=Rp 14.101). Rasio utang tersebut 34 persen terhadap PDB. Pemerintah pun selalu menegaskan, bertambahnya utang karena gencar melakukan pembangunan infrastruktur.

Lalu bisakah Indonesia membangun infrastruktur tanpa mengandalkan utang?

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pembangunan infrastruktur masif di era Jokowi-JK untuk mengejar ketertinggalan yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Akibatnya, untuk mencari pembiayaan, pemerintah berupaya mencari cara cepat.

“Salah satunya kan karena memang misi atau ambisi Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur pengennya ngebut nih. Karena kita memang tertinggal cukup lama. Pak Harto 30 tahun berkuasa dengan segala kekurangannya dia bangun jalan tol memang sudah ada tuh Jagorawi segala macam tapi lambat banget,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (19/1/2019).

Bhima melanjutkan, pembiayaan cepat yang dikaji tentu bukan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab APBN adalah instrumen yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dalam negeri baik belanja pegawai, belanja modal, pendidikan, kesehatan dan beberapa hal lain.

“Problemnya kalau kita lihat dari nafsu atau mimpi besar Jokowi untuk membangun infrastruktur itu APBN tidak cukup. Pastinya tidak akan cukup. Apbn itu sebagian besar sudah habis 23 persen habis untuk belanja pegawai, sebagian lagi untuk belanja operasional dalam bentuk belanja barang, pengadaan itu sifatnya konsumtif,” jelasnya.

Setelah mempertimbangkan kondisi APBN, pemerintah tentu mengandalkan pos-pos lain untuk mencari pendanaan dalam rangka mewujudkan terhubungnya Indonesia dari Sabang hingga Merauke melalui pembangunan infrastruktur. Salah satu yang diandalkan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

Namun, karena satu dan lain hal maka swasta seiring berjalannya waktu tidak tertarik melakukan investasi. Dengan kondisi ini, maka BUMN menjadi korban untuk mencari sebanyak-banyaknya pendanaan yang tentunya dijamin oleh negara.

“Swasta bilang saya tertarik untuk masuk ke proyek infrastruktur. Problemmnya itu adalah bukan pendanaan, swasta bisa nyari dana dari bank, dana dari saham, dari utang pinjaman lain. Swasta bisa cari banyak mekanisme itu. Yang jadi pertanyaan sekarang ini kenapa swasta tidak masuk dan porsinya itu cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Masalah adalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan itu butuh waktu 10 sampai 20 tahun,” tandasnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Utang Indonesia Terus Naik dalam 10 Tahun

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2018 sebesar USD 372,9 miliar atau setara Rp 5.258 triliun (USD 1=Rp 14.101), rasio utang tersebut 34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menilik posisi 10 tahun lalu, utang Indonesia ternyata naik. Pada 2008, Indonesia memiliki utang sekitar Rp 1.636,7 triliun atau USD 149,5 miliar dengan rasio utang hampir mirip yaitu 33 persen terhadap PDB. 


Kenaikan ini bukan tanpa alasan, mengutip data Kementerian Keuangan, Kamis (17/1/2019), utang digunakan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan, perlindungan sosial dan pembiyaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.

Adapun kenaikan signifikan terjadi pada 2015 hingga 2017, dengan penambahan utang sekitar Rp 1.166 triliun.

“Apabila kita bandingkan dalam kurun waktu 2012-2014 dan 2015-2017, utang pemerintah bertambah dari Rp 609,5 triliun menjadi Rp 1.166 triliun yang mengalami kenaikan sebesar 191 persen,” demikian dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Jakarta.

Kemenkeu menegaskan, walaupun akhir-akhir ini utang pemerintah meningkat, namun tidak melanggar amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana defisit APBN masih terjaga kurang dari 3 persen terhadap PDB dan rasio utang kurang dari 60 persen dari PDB.

Terdapat 3 indikator risiko yang menunjukkan bahwa utang pemerintah dikelola dengan baik. Pertama, penurunan porsi kepemilikan asing dalam utang pemerintah.

Data menunjukkan bahwa rasio utang dalam valuta asing, terhadap total utang pemerintah terus menurun contohnya dari 2015 sebesar 44,5 persen ke 38,6 persen di 2018.

“Hal ini menunjukkan risiko utang yang berasal dari nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dapat ditekan. Artinya utang Indonesia tidak terdampak apabila ada pengaruh dari luar negeri atau global,” tulis Kemenkeu.

Kedua, kenaikan rasio utang dengan tingkat bunga tetap terhadap total utang pemerintah. Hal ini berarti risiko utang pemerintah tidak terlalu terpengaruh oleh situasi pasar yang tidak stabil (floating). Ketiga, kenaikan rasio utang yang jatuh tempo lebih dari 3 tahun terhadap total utang pemerintah.

“Data menunjukkan bahwa dalam 4 tahun terakhir rasio ini meningkat dari 21,4 persen ke 26,5 persen. Hal ini berarti risiko beban pembayaran utang pemerintah dalam jangka pendek memiliki tren menurun, artinya alokasi pembayaran utang dalam APBN akan mengecil, seiring dengan meningkatnya porsi utang yang memiliki jatuh tempo menengah/panjang, sehingga setiap tahunnya APBN tidak akan terbebani oleh cicilan utang dan dapat dialokasikan untuk belanja produktif lainnya,” mengutip penjelasan Kemenkeu.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

KPK Lelang Barang Rampasan Milik Eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor melelang barang rampasan negara dari terpidana korupsi dan pencucian uang Luthfi Hasan Ishaaq.

“KPK melalui unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) bersama KPKNL Bogor telah melaksanakan lelang dengan metode e-action closed bidding,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (19/1/2019).

Dia menyebutkan, salah satu objek lelang barang rampasan dari terpidana korupsi dan pencucian uang Luthfi Hasan Ishaaq telah laku.

Adapun objek lelang berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 79 dan 86/Leuwimekar dengan luas 11.360 meter persegi yang terletak di Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang, Kabupatan Bogor dengan harga limit Rp926.295.000,00.

“Nilai laku lelang Rp1.051.000.000,00 atau lebih tinggi daripada harga limit,” ucap Febri seperti dilansir Antara.

Febri menyatakan, hasil lelang barang Luthfi Hasan Ishaaq tersebut akan masuk ke kas negara.

“Untuk tanah dan bangunan lain akan dilelang kembali atau dilakukan tindakan lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Febri.

Menurut Febri, eksekusi barang rampasan hingga proses lelang merupakan upaya KPK untuk memaksimalkan asset recovery.

2 dari 3 halaman

Jadi Pembelajaran

Febri berharap, hal itu menjadi pembelajaran bagi para penyelenggara negara dan pihak terkait agar tidak melakukan korupsi.

Apalagi, seluruh hasil korupsi itu akan dirampas untuk negara, atau uangnya kembali kepada masyarakat melalui mekanisme keuangan negara.

Oleh karena itu, kata Febri, inti dari lelang barang rampasan adalah untuk mengembalikan uang atau barang yang pernah dikorupsi para pejabat negara kembali pada pemilik sesungguhnya, dalam hal ini masyarakat.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Cek Lowongan Kerja Terbaru di PT PP

Liputan6.com, Jakarta – Bagi Anda yang ingin menjadi bagian keluarga besar PT PP (Persero) Tbk, yuk persiapkan diri Anda semaksimal mungkin karena PT PP kembali membuka lowongan kerja terbaru.

Kali ini, PT PP membuka lowongan kerja melalui Management Traine 2019. Pendaftaran lowongan kerja dibuka hingga 20 Januari 2019.

Nantinya, lokasi tes akan diselenggarakan di empat kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan.

Sekadar informasi, PT PP merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang Konstruksi dan Investasi dengan pengalaman membangun gedung prestisius, infrastruktur, properti dan EPC selama lebih dari 60 tahun.

Selama lebih dari enam dekade, PT PP menjadi pemain utama dalam bisnis konstruksi nasional dengan menyelesaikan berbagai proyek besar di seluruh Indonesia.

Mengutip Instagram PT PP, Sabtu (19/1/2019), berikut posisi yang dibuka, persyaratan bagi para pelamar, dan tata cara pendaftaran lowongan kerja tersebut:

2 dari 8 halaman

Management Trainee 2019

Posisi yang Dibuka dan Persyaratan:

1. Civil Engineer

Persyaratan:

1. Pria/Wanita;

2. Mahasiswa Tingkat Akhir atau minimal Sarjana Teknik Sipil dari universitas terkemuka;

3. Usia maksimal 26 tahun;

4. IPK ≥ 3,00;

5. Memiliki pemahaman yang baik dan mampu berbicara dalam bahasa Inggris;

6. Memahami prinsip-prinsip teknik sipil, kualifikasi bangunan, irigasi, pelabuhan, atau jalan;

7. Memiliki keahlian yang baik dalam menggunakan aplikasi/progam IT yang berhubungan dengan sipil/konstruksi;

8. Memiliki pengalaman dalam organisasi kampus;

9. Bersedia ditempatkan di seluruh proyek PT PP (Persero) Tbk (seluruh Indonesia dan luar negeri).

3 dari 8 halaman

2. Process Engineer

Persyaratan:

1. Pria/Wanita;

2. Mahasiswa Tingkat Akhir atau minimal Sarjana Teknik Industri atau Kimia dari universitas terkemuka;

3. Usia maksimal 26 tahun;

4. IPK ≥ 3,00;

5. Memiliki pemahaman yang baik dan mampu berbicara dalam bahasa Inggris;

6. Memahami prinsip dan proses rekayasa sistem;

7. Memahami Standar Teknik (SNI, ACI, AISC, ASTM, ASME, JIS, BRITISH, PTK007, dan standar internasional lainnya);

8. Memahami Flow Process Diagram;

9. Memahami Piping and Instrumentation Diagram;

10. Memiliki minat dan pengetahuan di bidang EPC (Engineering, Procurement & Construction);

11. Memiliki pengalaman dalam organisasi kampus;

12. Bersedia ditempatkan di seluruh proyek PT PP (Persero) Tbk (seluruh Indonesia dan luar negeri).

4 dari 8 halaman

3. Instrument Engineer

Persyaratan:

1. Pria/Wanita;

2. Minimal Sarjana Teknik Fisika (Kontrol & Instrumentasi) dan Teknik Listrik (Kontrol & Telekomunikasi) dari universitas terkemuka;

3. Usia maksimal 26 tahun;

4. IPK ≥ 3,00;

5. Memiliki pemahaman yang baik dan mampu berbicara dalam bahasa Inggris;

6. Memahami prinsip-prinsip teknik listrik, gedung kerja kelistrikan, prosedur dari memperoleh dan mengimplementasikan fungsi kelistrikan pada proyek;

7. Memiliki minat dan pengetahuan di bidang EPC (Engineering, Procurement & Construction);

8. Memiliki pengalaman dalam organisasi kampus;

9. Bersedia ditempatkan di seluruh proyek PT PP (Persero) Tbk (seluruh Indonesia dan luar negeri).

5 dari 8 halaman

4. Mechanical Engineer

Persyaratan:

1. Pria/Wanita;

2. Minimal Sarjana Teknik Mesin dari universitas terkemuka;

3. Usia maksimal 26 tahun;

4. IPK ≥ 3,00;

5. Memiliki pemahaman yang baik dan mampu berbicara dalam bahasa Inggris;

6. Memahami prinsip-prinsip teknik mesin, prosedur dari memperoleh dan mengimplementasikan fungsi mekanik pada proyek;

7. Memiliki minat dan pengetahuan di bidang EPC (Engineering, Procurement & Construction);

8. Memiliki pengalaman dalam organisasi kampus;

9. Bersedia ditempatkan di seluruh proyek PT PP (Persero) Tbk (seluruh Indonesia dan luar negeri).

6 dari 8 halaman

5. Electrical Engineer

Persyaratan:

1. Pria/Wanita;

2. D4 Teknik Listrik (Arus Kuat) universitas terkemuka;

3. Usia maksimal 26 tahun;

4. IPK ≥ 3,00;

5. Memiliki pemahaman yang baik dan mampu berbicara dalam bahasa Inggris;

6. Memahami prinsip-prinsip teknik listrik, gedung kerja kelistrikan, prosedur dari memperoleh dan mengimplementasikan fungsi kelistrikan pada proyek;

7. Memiliki pengalaman dalam organisasi kampus;

8. Bersedia ditempatkan di seluruh proyek PT PP (Persero) Tbk (seluruh Indonesia dan luar negeri).

7 dari 8 halaman

6. Accounting

Persyaratan:

1. Pria/Wanita;

2. Mahasiwa Tingkat Akhir atau minimal Sarjana Akuntansi dan Manajemen Bisnis dari universitas terkemuka;

3. Usia maksimal 26 tahun;

4. IPK ≥ 3,00;

5. Memiliki pemahaman yang baik dan mampu berbicara dalam bahasa Inggris;

6. Memahami prinsip-prinsip akuntansi dan analisis keuangan;

7. Memiliki pengalaman dalam organisasi kampus;

8. Bersedia ditempatkan di seluruh proyek PT PP (Persero) Tbk (seluruh Indonesia dan luar negeri).

8 dari 8 halaman

Tata Cara Pendaftaran

Jika Anda tertarik dan memenuhi persyaratan perusahaan, silakan segera melakukan pendaftaran secara online di sini: http://recruitment.ptpp.co.id/

Ingat, pendaftaran lowongan kerja hanya dibuka hingga 20 Januari 2019.

Selamat mencoba lowongan kerja tersebut dan semoga sukses!

Gayus Tambunan dan Vonis Puluhan Tahun Penjara yang Tak Membuat Jera

Liputan6.com, Jakarta – Nama Gayus Tambunan menjadi sosok yang sangat populer di 2010-2011. Pegawai Ditjen Pajak ini menghebohkan Tanah Air dengan sejumlah kasus mafia pajak yang melibatkan banyak pejabat. Kasusnya juga menghancurkan citra aparat perpajakan dan meruntuhkan semangat reformasi yang diusung Menteri Keuangan Sri Mulyani kala itu.

Namun, hukuman yang harus dijalani juga setimpal. Menurut catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com, Pria bernama lengkap Gayus Halomoan Partahanan Tambunan itu harus meringkuk lama di penjara. Akibat ulahnya, pria kelahiran Jakarta, 9 Mei 1979 itu memiliki akumulasi vonis selama 29 tahun penjara.

Karma itu berawal Rabu, 19 Januari 2011, atau tepat 8 tahun lalu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta atau subsider 3 bulan kurungan terkait kasus mafia pajak terhadap Gayus. Hukuman Gayus ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Dalam sidang putusan yang dipimpin hakim Albertina Ho itu, Gayus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menguntungkan PT Surya Alam Tunggal (SAT) dalam pembayaran pajak serta merugikan keuangan negara sebesar Rp 570 juta.

Selain itu, Albertina Ho dkk juga menegaskan, sebagai peneliti pajak di Direktorat Banding, Gayus juga terbukti menyalahi wewenangnya. Dia telah menerima keberatan pembayaran pajak PT SAT.

“Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Albertina.

Tak hanya itu, hakim juga menyatakan Gayus Tambunan terbukti telah menyuap penyidik Direktur II Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Polisi Arafat Enanie. Hakim menyatakan Gayus memberikan uang melalui pengacaranya Haposan Hutagalung agar tidak ditahan dan sejumlah harta bendanya tidak disita.

Gayus Tambunan juga dinyatakan bersalah menyuap hakim Muhtadi Asnun sebesar Rp 50 juta. Uang ini untuk memuluskan perkara penggelapan pajak dan pencucian uang senilai Rp 25 miliar.

Vonis 7 tahun dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menjadi hukuman pembuka buat Gayus Tambunan sebelum akhirnya berlipat ganda.

2 dari 4 halaman

Akumulasi Hukuman Gayus

Tak lama usai putusan 7 tahun penjara, jaksa mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jakarta akhirnya mengabulkan banding tersebut dan menjadikan hukuman Gayus 8 tahun penjara.

Tak puas dengan putusan ini, Gayus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak dan justru memperberat hukuman Gayus menjadi 12 tahun penjara.

Tak puas, Gayus pun mengajukan Peninjauan Kembali atau PK. MA kembali menolak. Gayus tetap divonis 12 tahun penjara terkait kasus menyuap penyidik, hakim dan merekayasa pajak.

“Menolak permohonan kuasa pemohon Untung Sunaryo terhadap pemohon Gayus Halomoan Partahanan Tambunan,” tulis website MA pada Jumat 22 November 2013.

Dengan ditolaknya PK tersebut, Gayus harus meringkuk di penjara selama 30 tahun. Pasalnya, selain kasus yang membuat dia dipenjara 12 tahun, Gayus juga dihukum untuk tiga kasus lainnya.

Tiga kasus itu adalah penggelapan pajak PT Megah Citra Raya dengan vonis 8 tahun penjara, kasus pemalsuan paspor dengan vonis 2 tahun penjara dan hukuman 8 tahun penjara dalam kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan.

Namun, dalam perjalanannya MA kemudian ‘menyunat’ hukuman Gayus menjadi 29 tahun penjara. MA menilai vonis yang dijatuhkan kepada mantan pegawai Ditjen Pajak itu melebihi aturan yang ada.

Dilansir dari website MA pada Selasa 17 Januari 2017, MA menyebut total kejahatan yang dilakukan Gayus ada empat kasus, tiga di antaranya tindak pidana korupsi yang dituntut secara terpisah dengan total vonis 28 tahun penjara.

Gayus tidak terima dengan vonis Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 itu karena total hukuman yang ia terima dalam kasus korupsi tersebut selama 28 tahun penjara.

MA kemudian mengabulkan keberatan tersebut dengan menjadikan hukuman Gayus 26 tahun penjara untuk tiga kasus pidana korupsi.

Di luar itu, MA memvonis Gayus 3 tahun dalam kasus pemalsuan paspor yang dia gunakan bepergian selama di dalam tahanan. Dengan begitu total hukuman yang dijalani Gayus adalah 29 tahun penjara.

3 dari 4 halaman

Nonton Tenis dan Melancong

Berstatus tahanan dan mendekam di penjara, tak membuat Gayus berhenti membuat heboh. Berbekal paspor palsu dengan nama Sony Laksono, Gayus berhasil terbang ke Bali dan kemudian ke sejumlah negara.

Pada 5 November 2010, sosoknya tertangkap kamera tengah duduk di tengah penonton tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions di Nusa Dua, Bali. Dia tampil sebagai pria dengan rambut agak panjang dari biasanya, berkacamata dan mengenakan jaket hitam.

Meski sempat membantah, Gayus akhirnya mengaku dirinya memang pergi ke Bali untuk menonton pertandingan tenis.

Setelah diusut, dia juga tercatat bepergian ke Macau pada 22-24 September 2010. Sementara itu, pada 30 September 2010 hingga 2 Oktober 2010, Gayus pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia dan Singapura dengan paspor atas nama Sony Laksono.

Paspor palsu yang dibawanya itu lalu dibuang di suatu tempat di Jakarta.

Tak cukup itu, Gayus yang sejak Mei 2012 dipindahkan ke Lapas Sukamiskin dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur kembali berulah.

Pada 9 September 2015, dia kedapatan tengah makan di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan. Ketika itu Gayus tidak sendiri, melainkan ditemani dua teman perempuannya.

Aksi Gayus terekam dalam foto itu beredar luas di dunia maya.

Kemenkumham Kantor Wilayah Jawa Barat pun memberi sanksi disiplin tingkat menengah kepada dua pegawai negeri sipil (PNS) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1A Sukamiskin, Bandung karena lalai saat mengawal Gayus Halomoan Tambunan di luar penjara.

Karena ulahnya tersebut, Gayus kemudian dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Selasa 22 September 2015.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

4 Eks Pejabat Negara Ini Bergaji Fantastis Tapi Masih Korupsi

Liputan6.com, Jakarta – Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto berjanji menaikkan gaji pejabat negara, untuk mencegah korupsi bila terpilih menjadi pemimpin Indonesia pada periode 2019-2024. Dia bersama Sandiaga Uno juga berencana menaikkan gaji penegak hukum.

“Ini strategi kami. Kita harus menaikkan gaji hakim, demikian juga jaksa dan polisi. Supaya tidak ada korupsi,” kata Prabowo dalam debat putaran pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019 malam.

Hal senada juga ditegaskan oleh Prabowo, saat melakukan pidato kebangsaan di JCC awal pekan ini. Menurut dia, perbaikan pendapatan mereka adalah sesuatu yang vital untuk kemajuan bangsa

“Kita berniat perbaiki gaji hakim, jaksa, dan polisi. Bila perlu berkali-kali lipat gaji mereka. Karena hakim, jaksa dan polisi yang baik itu sangat vital bagi pemerintah republik Indonesia,” lantang Prabowo dalam pidato Indonesia Menang di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019.

Kemudian muncul pertanyaan, apakah benar gaji pejabat negara dan penegak hukum kurang sehingga memicu perilaku korup? Apakah benar solusi ini mampu memberantas korupsi?

Catatan Liputan6.com, tak semua terpidana korupsi bergaji rendah. Berikut ini ulasannya:

2 dari 6 halaman

1. Setya Novanto, Mantan Ketua DPR

Sulit dilupakan bagaimana kasus Setya Novanto bergulir bak drama. Menjabat sebagai Ketua DPR saat itu, pria yang akrab disapa Setnov itu terjegal dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakannya secara sah bersalah dan mengganjarnya dengan vonis 15 tahun penjara.

Menurut hakim, Setya Novanto terbukti menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya sebagai ketua Fraksi Golkar di DPR pada saat itu, dan melakukan pembicaraan juga pembahasan terkait penganggaran e-KTP.

Nilai korupsi Novanto kala itu mencapai total USD 7,3 juta.

Lalu berapa sebenarnya gaji seorang wakil rakyat?

Mengacu pada Surat Edaran Setjen DPRRI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI, total penghasilan (take home pay) seorang Anggota DPR RI yang merangkap sebagai Ketua Alat Kelengkapan adalah Rp 54,9 juta.

Sedangkan penghasilan untuk seorang Anggota DPR RI yang merangkap sebagai Anggota Alat Kelengkapan adalah Rp 51,5 juta.

Sebagai bahan perbandingan, seorang Anggota DPR RI periode 2004-2009 menerima gaji bulanan sebesar Rp 46,10 juta. Namun, masih ditambah dengan biaya tunjangan, biaya reses, dan gaji ke-13. Sehingga, setiap anggota DPR RI diperkirakan dapat membawa pulang penghasilan mencapai Rp 1 miliar per tahun.


3 dari 6 halaman

2. Patrialis Akbar, Mantan Hakim MK

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar divonis 8 tahun penjara. Dia tersandung kasus korupsi, lantaran terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman dan stafnya Ng Fenny.

Putusan hakim tindak pidana korupsi menyatakan, Patrialis dan orang dekatnya, Kamaludin, menerima US$ 50.000 dan Rp 4 juta.

Suap ini diberikan, agar Patrialis dapat membantu Basuki memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diajukan ke MK.

Lalu berapa gaji seorang hakim MK?

Jika membaca Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, mungkin banyak yang akan iri.

Pasal 3, Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menuliskan hak keuangan serta fasilitas bagi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

Jika melihat besaran gaji pokok seorang Hakim Konstitusi adalah Rp 4,2 juta, namun tunjangan jabatannya mencapai hampir Rp 73 juta atau 18 kali gaji pokok. Angka itu akan terus membesar sesuai dengan jabatan sang hakim.


4 dari 6 halaman

3. Djoko Susilo, Eks Kakorlantas Polri

Sebagai penegak hukum, Djoko Susilo justru terbukti bersalah melakukan korupsi. Dia yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Eks jenderal polisi ini dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dalam pengadaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat, dengan anggaran Rp 196,8 miliar pada 2010 dan 2011 yang merugikan keuangan negara Rp 121,380 miliar.

Selain itu, Djoko Susilo diketahui melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) periode 2003–2010 dan 2010–2012 secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan.

Pada periode 2003-2010, Djoko memiliki total aset senilai Rp 54,6 miliar dan US$ 60.000. Sedangkan, total penghasilan diperolehnya sebagai pejabat Polri ketika itu berkisar Rp 407 juta, ditambah penghasilan lain sekitar Rp 1,2 miliar.

Kemudian, pada periode 2010-2012, saat menjabat sebagai Direktur Lantas Babinkam Polri, Kepala Korlantas, dan Gubernur Akpol, penghasilan Djoko diketahui senilai Rp 235,7 juta ditambah penghasilan lainnya senilai Rp 1,2 miliar. Namun, dalam periode ini, Djoko membeli aset senilai Rp 63,7 miliar.

Lalu berapa sebenarnya penghasilan Polri setingkat jenderal polisi?

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015. Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), untuk pangkat (jenderal/laksamana/marsekal/jenderal) adalah Rp 5.646.100.

Tentunya angka tersebut belum beserta tunjangan.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan tunjangan kinerja untuk anggota Polri angkanya mencapai 70 persen, hal ini ingin terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen. Pada level Komisaris Besar, mereka dapat membawa pulang Rp 30 juta per bulan.

“Kalau tunjungan kinerjanya 100 persen, seorang kombes bisa membawa pulang sekitar Rp25 juta hingga Rp30 juta per bulan,” kata Tito di Akpol, Semarang, pada 9 Desember 2018.

Mengutip laman seskab, pada 30 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain tunjangan kinerja, Pegawai di Lingkungan Polri yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberikan tunjangan profesi, menurut Perpres ini, tunjangan kinerja diberikan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi kelas jabatan yang sama.

5 dari 6 halaman

4. Zumi Zola, Eks Gubernur Jambi

Zumi Zola, eks Gubernur Jambi menerima vonis hakim pengadilan tindak pidana korupsi selama 6 tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah, lantaran menerima gratifikasi dan melakukan suap pada anggota DPRD Provinsi Jambi.

Hakim menyatakan, Zumi gratifikasi diterima senilai Rp 37,4 miliar, US$ 173 ribu dan 100 ribu dolar Singapura, sejak Februari 2016 hingga November 2017. Selain itu, Zumi menerima 1 unit mobil Toyota Alphard.

Lalu berapa sebenarnya besaran gaji seorang gubernur?

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 86 tahun 2001 menyebutkan besarnya tunjangan jabatan Kepala Daerah Provinsi adalah sebesar Rp 5,4 juta, lalu ada gaji gubernur sebesar Rp 3 juta sesuai Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Totalnya menjadi Rp 8,4 juta.

Akan tetapi, Prabowo tidak menyebutkan tunjangan operasional. Tunjangan operasional seorang gubernur mendapat tambahan dari PP Nomor 109 tahun 2000, yakni 0,12-0,15 dari Pendapatan Asli Daerah.

6 dari 6 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

HEADLINE: DP 0 Persen Kredit Kendaraan, Siapa Diuntungkan?

Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk kredit kendaraan bermotor. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK RI Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dengan adanya aturan ini, konsumen yang ingin membeli kendaraan bermotor tidak perlu menyiapkan uang muka.

Aturan baru ini menimbulkan perdebatan. Ada yang setuju, namun banyak juga yang menyatakan ketidaksetujuannya. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan terang-terangan menyatakan tidak setuju dengan adanya aturan baru ini.

Keduanya kompak menyebut jika aturan DP 0 persen pada kredit kendaraan bermotor merupakan sebuah kebijakan yang berisiko tinggi. JK mengatakan bahwa kebijakan tersebut memiliki risiko besar lantaran bisa mendorong tumbuhnya bisnis debt collector yang kadang melakukan penagihan yang tidak manusiawi.

“Kalau DP 0 persen itu kreditnya bisa macet dan itu high risk. Kalau terjadi high risk itu nanti yang bekerja debt collector,” tutur dia.‎

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun senada. Ia sebenarnya kurang sepakat dengan aturan tersebut. Sebab, DP 0 persen ini mengancam keberlangsungan industri pembiayaan barang modal atau leasing.

“Saya termasuk yang enggak setuju. Karena apa? karena ini menimbulkan risk. Risiko bagi industri leasing itu sendiri, termasuk mobilnya,” ungkap dia.

Oleh karenanya, dia berpendapat uang muka seharusnya tetap diadakan dalam proses kredit pembelian kendaraan bermotor. “Jadi lebih baik mereka harus punya tanggung jawab. Di depan itu ada uang muka,” ujar Budi.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun juga tak setuju. Bahkan Lembaga tersebut mendesak OJK untuk membatalkan aturan DP 0 persen untuk mobil dan sepeda motor. Bila permintaan ini tak digubris, maka mereka akan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Sekretaris Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno, mengatakan bahwa YLKI memiliki beberapa catatan kritis mengenai kebijakan baru dari OJK ini. Salah satunya DP 0 persen dinilai akan memicu kemiskinan baru bagi rumah tangga miskin.

YLKI menyatakan, sejak booming 10 tahun terakhir kredit sepeda motor, rumah tangga miskin yang terjerat iming-iming kredit sepeda motor murah, sangat masif.

“Akibatnya, banyak sekali rumah tangga miskin yang semakin miskin karena pendapatannya tersedot untuk mencicil kredit sepeda motor, atau bahkan mengalami kredit macet (gagal bayar).” kata dia.


2 dari 5 halaman

Langsung Ditepis

Namun semua ketakutan tersebut langsung ditepis oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso. Menurutnya, kebijakan DP 0 persen untuk kredit kendaraan bermotor dapat menyehatkan kinerja perusahaan pembiayaan. Selain itu, kebijakan ini juga guna mendorong pertumbuhan industri pembiayaan dan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi.

Dia menegaskan, hanya perusahaan pembiayaan dengan catatan kredit bermasalah (Non Performing Financing/NPF) di bawah 1 persen saja yang boleh menawarkan motor dan mobil tanpa uang muka.

“Jadi yang betul-betul sehat dan NPF harus di bawah 1 persen. Artinya kita memancing, tolong NPF diturunkan sehingga perusahaan itu sehat dan nanti bisa memberikan DP 0 persen,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sependapat dengan Wimboh. Menurutnya penerbitan aturan ini dapat mendorong permintaan kredit. Namun, aturan ini tak akan berdampak banyak terhadap kenaikan permintaan kredit.

“Ada juga dampaknya, tapi ya tidak besar-besar amat juga. Karena selama ini kredit pakai lembaga finance company itu juga sudah banyak yang tidak pakai DP. Dari dulu sudah lama. Ada lah dampaknya tidak banyak,” ujar Darmin.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai, adanya aturan tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan pembiayaan sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dia melihat setidaknya ada dua upaya yang hendak dicapai pemerintah lewat aturan DP kendaraan 0 persen ini. Pertama, yakni menggiatkan usaha di sektor otomotif serta memperbaiki perusahaan pembiayaan (leasing) non-bank.

“Dengan aturan ini bisa membuat otomotif bertumbuh. Selain itu juga menumbuhkan perusahaan pembiayaan non bank untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dalam proses transaksi,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com.

Adapun lewat aturan DP 0 persen kredit kendaraan ini, OJK mensyaratkan, hanya perusahaan pembiayaan dengan catatan kredit bermasalah di bawah 1 persen saja yang boleh menawarkan.

Lebih lanjut, Pengajar Departemen Teknik Sipil UGM ini menyatakan, POJK Nomor 35/2018 ini juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara, khususnya di bidang industri transportasi.

Kendati memiliki beberapa keunggulan, ia coba memperingatkan, aturan DP 0 persen ini sebaliknya juga dapat membuat kepadatan lalu lintas semakin besar akibat penjualan mobil dan motor yang dipermudah.

“Kebijakan ini memang bisa mengembangkan industri transportasi, tapi bakal jadi kemacetan yang membesar. Kementerian Keuangan dan pihak terkait seharusnya membuat relaksasi kebijakan dan memperhatikan hal ini,” tutur dia. 

3 dari 5 halaman

Industri Otomotif Bakal Ketiban Untung?

Menurut Yohannes Nangoi, Ketua Umum Gaikindo, penerapan DP nol persen tidak terlalu besar pengaruhnya dalam peningkatan penjualan kendaraan di Indonesia. Pasalnya, perusahaan pembiayaan pastinya tetap akan mengendepankan kewaspadaan dalam menerapkan aturan DP nol persen tersebut.

“DP nol persen yang dicanangkan OJK rasanya masih oke, selama dijalankan dengan betul. Jadi, yang disebut dijalankan dengan betul, bahwa tidak bisa diberlakukan secara umum,” jelas Nangoi saat dihubungi Liputan6.com.

Setali tiga uang, Presiden Direktur FIF Group, Margono Tanuwijaya menyatakan hal yang sama. Aturan ini dianggap memudahkan perusahaan pembiayaan meraih konsumen baru.

“Kita menyingkapi positif DP nol persen karena menambah fleksibilitas kita, menambah option buat konsumen,” ujarnya Liputan6.com.

FIF menganggap aturan yang dikeluarkan OKJ sudah tepat mendorong peningkatan penjualan. “DP nol persen itu tidak untuk semua finance company, tapi yang NPL-nya di bawah 1 persen. Jadi, hanya beberapa perusahaan pembiayaan saja ,” tambah dia.

Di luar nada positif yang dilontarkan pelaku bisnis otomotif, tercetus kehati-hatian yang wajib diwaspadai semua kalangan. Aturan DP nol persen tetap tidak bisa dilakukan sembarangan.

Menurut Nangoi, aturan ini hanya bisa diberlakukan salah satunya kepada pelanggan-pelangan lama, fleet user yang memang perusahaannya sudah dikenal secara baik oleh perusahaan pembiayaan, atau pelanggan yang memang saat dilakukan survei kepemilikan kendaraan memenuhi kriteria baik dari segi pendapatan, dan juga yang memiliki rekam jejak pembayaran yang bagus.

Semuanya tidak ingin hal buruk terjadi di tengah jalan. Efeknya bisa panjang. “Jika konsumen membeli kendaraan dengan DP mudah, dan di tengah jalan berhenti, maka akan banyak mobil yang ditarik. Ujungnya, mobil dilelang di pasar mobil bekas dan mengakibatkan mobil bekas jatuh harganya. Ini memukul juga (harga) mobil baru,” terangnya. Efek terburuk pada lembaga pembiayaan, NPF atau kredit macet naik.

Mengatasi persoalan yang mungkin terjadi, FIF yang dominan mengurusi pembiayaan sepeda motor Honda ini tetap melakukan seleksi ketat untuk calon konsumennya. “Kami akan menjual sepeda motor dengan DP nol persen sesuai kebutuhan,” ujar Margono.

FIF Group akan menjalankan program ini dengan kehati-hatian dan terdata. “Tetap akan dievaluasi, jangan sampai NPF dari FIF Group yang sudah bagus, performanya menjadi jelek.” lanjut dia.

Proses administrasi standar tetap dilakukan. Calon konsumen harus melengkapi data diri termasuk menyerahkan slip gaji atau surat keterangan penghasilan (SKP) sebelum pihak lembaga pembiayaan melakukan survei terkait tempat tinggal dan tempat kerja.

Hal tersebut berguna untuk mempertahankan NPF FIF Group sendiri untuk tetap dalam kategori sehat. Sesuai kriteria OJK dengan konsumen yang menunggak pembayaran selama 90 hari, NPF FIF saat ini sebesar 0,67 persen.

Sebenarnya ada hal yang lebih menarik bagi konsumen dibanding pemberian DP nol persen. “Kalau konsumen (sebenarnya) tidak mengharapkan DP nol persen, tapi lebih kepada angsuran murah,” ungkap Margono.

Apalagi kalau produk yang diincar punya klasifikasi high end. “Untuk produk-produk tertentu, misalkan produk yang high-end, yang segmennya menegah ke atas, kan bukan masalah DP tapi masalahnya interest rate,” kata Margono mengakhiri pembicaraan.

4 dari 5 halaman

Rincian Aturan

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2 B OJK, Bambang W. Budiawan, menjelaskan mengenai rincian aturan DP 0 persen tersebut. Ia menjelaskan bahwa beleid baru itu tidak bisa dilakukan semua perusahaan pembiayaan. Ada berbagai persyaratan tergantung Tingkat Kesehatan Keuangan dan nilai Rasio Non Performing Financing

Syaratnya mulai dari, perusahaan pembiayaan tersebut harus memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1 persen.

“Perusahaan ini yang wajib menerapkan ketentuan uang muka nol persen dari harga jual kendaraan untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna,” kata dia.

Dengan adanya persyaratan tersebut diharapkan kebijakan DP 0 persen tidak hanya menumbuhkan kredit konsumtif melainkan kredit yang bersifat produktif. Misalnya kredit kendaraan multiguna seperti kendaraan umum atau kendaraan pengangkut logistik.

Sebagai informasi, kualitas piutang pembiayaan bermasalah NPF Neto adalah piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Ini setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Ketentuan uang muka nol persen ini juga hanya diberikan untuk calon debitur yang memiliki profil risiko sangat baik. “Misalnya ngambil angkot 5 unit terus nambah trayek ngambil lagi. Kalau (pembayarannya) bagus masa bisa dikasih DP 0 persen,” ujar dia.

Sementara itu, untuk perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1 persen dan lebih rendah atau sama dengan 3 persen, wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 10 persen dari harga jual kendaraan.

Ini untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna.

Bagi perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 3 persen dan lebih rendah atau sama dengan 5 persen wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 15 persen dari harga jual kendaraan.

Ini untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna.

Kemudian, untuk perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 5 persen wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 15 persen dari harga jual kendaraan untuk pembiayaan.

Ini untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna.

Khusus untuk perusahaan pembiayaan yang mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 5 persen wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 20 persen dari harga jual kendaraan untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna.

Ketentuan DP nol persen ini juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan alternatif transportasi yang sesuai kemampuannya.

Bambang menyebutkan baru 46 persen dari total 188 perusahaan pembiayaan (multifinance) yang memenuhi syarat untuk menerapkan DP nol persen‎ te‎rsebut. Artinya, hanya 86 perusahaan yang dapat memberikan DP nol persen kepada nasabahnya.

“Sekitar 46 persen perusahaan multifinance, ini harus NPF di bawah 1 persen,” kata Bambang.

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: