Ketua DPR RI Pecahkan Rekor MURI Turnamen Catur Master Tebanyak di Dunia

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bambang Soesatyo, mendapatkan rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas rekor penyelenggaraan Turnamen Catur Terbuka Piala Ketua DPR RI dengan Peserta Master Terbanyak di Dunia. Selain mengasah kemampuan para peserta catur yang memperebutkan Piala Ketua DPR RI dengan total hadiah mencapai ratusan juta rupiah, turnamen ini sekaligus sebagai bukti nyata DPR RI dalam mendukung dan memfasilitasi lahirnya bibit-bibit unggul dalam olahraga catur.

“Rekor dunia yang diberikan MURI membuat DPR RI lebih semangat lagi menjadi Parlemen Modern dan Terbuka. Beberapa waktu lalu kita selenggarakan safety riding melibatkan komunitas motor, pameran seni dan budaya, dan kini tunamen catur. Kedepan akan ada pameran filateli serta lomba burung berkicau. Semua itu dilakukan agar DPR RI bisa merangkul berbagai elemen masyarakat yang beraneka ragam,” ujar pria yang biasa dipanggil Bamsoet tersebut, saat membuka Turnamen Catur Terbuka Piala Ketua DPR RI, di Loby Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Minggu (23/3/19).

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PB Percasi) Grand Master Utut Adianto, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Anggota DPR RI Taufiqulhadi, Ketua Komunitas Pecinta Catur Indonesia Hatta Taliwang, Ketua MURI Jaya Suprana, dan Tokoh Aktifis Senior Hariman Siregar.

Bambang menjelaskan, Turnamen Catur Terbuka Piala Ketua DPR RI awalnya dibuka untuk 1.000 peserta. Namun karena antusiasme yang luar biasa, ditambah menjadi 1.042 peserta. Jika tidak dibatasi karena mengingat kondisi ruangan dan hal teknis lainnya, pesertanya bisa lebih banyak lagi.

“1.042 peserta dari berbagai daerah dan kalangan yang ikut menyemarakan turnamen ini terbagi dalam beberapa kategori pertandingan. 138 peserta kategori Master, 54 peserta kategori Parlemen, 568 peserta kategori Non Master, 92 peserta kategori Junior Usia 12 tahun, 54 peserta kategori Junior Usia 16 tahun, 64 peserta kategori Wanita dan Wasit, serta 72 peserta kategori Veteran 55 tahun ke atas,” ucapnya.

Bambang berharap, melalui Turnamen Catur Terbuka Piala Ketua DPR RI, para pecatur bisa mengasah kemampuan dan meningkatkan jam terbang mereka. Dengan begitu, kelak bisa lahir lebih banyak Grand Master yang membanggakan Indonesia.

“Grand Master Utut Adianto adalah salah satu contoh yang membanggakan. Selain sukses mengharumkan nama Indonesia sebagai pecatur, beliau juga sukses menjadi Wakil Ketua DPR RI. Ini membuktikan masa depan pecatur tidak suram. Karena ketenangan dan ketajaman pikiran yang dilatih dalam catur menjadi modal besar bagi pecatur dalam meneruskan profesinya di bidang apapun di masa depan. Bisa menjadi politisi, pengusaha, motivator, atau pembicara publik,” kata Kepala Badan Bela Negara FKPPI tersebut.

Bambang juga memberikan apresiasi kepada pecatur Indonesia yang sudah menaikan peringkat Catur Indonesia di tingkat dunia. Usai mengikuti Olimpiada Catur Dunia ke-43 di Georgia pada 23 September – 6 Oktober 2018 lalu, peringkat Catur Putra Indonesia naik dari posisi 69 ke 57 dunia. Sementara itu, Catur Putri Indonesia naik dari posisi 47 ke 35 dunia.

“Pekerjaan rumah tentu masih banyak sekali. Saya yakin PB Percasi didukung oleh semua pihak, khususnya dari DPR RI, akan semakin bisa membawa Catur Indonesia naik lebih tinggi lagi. Untuk itu saya imbau berbagai kalangan, baik itu instansi pemerintah maupun dunia usaha, agar bisa memberikan perhatiannya kepada catur,” ujar Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila tersebut.

Bambang menambahkan, bangsa Indonesia yang sedang disibukan dengan Pemilu 2019 bisa mengambil hikmah dari para pecatur. Walaupun pertandingan catur juga kental dengan persaingan, tetapi mereka tetap tenang, tidak grasak grusuk, dan selalu mengedepankan sportifitas dan fair play.

“Ditengah perbedaan pandangan dan kelompok politik, kita bisa tetap bersatu dalam menyelenggarakan turnamen catur yang dihadiri seribu lebih peserta. Ini membuktikan sesungguhnya tidak ada sekat diantara kita sebagai sesama anak bangsa. Turnemen ini membawa pesan penting, bahwa meskipun kita berbeda pandangan politik, tetapi kita tetap satu bangsa, Indonesia,” pungkas Bamsoet.

(*)

Paripurna Minim Kehadiran, Ketua Dewan Pasang Badan

Jakarta – Kosongnya kursi paripurna DPR terjadi lagi ketika pengesahan hakim konstitusi. Ketua DPR Bambang Soesatyo pun pasang badan.

Rapat paripurna didominasi bangku kosong pada Selasa (19/3/2019) lalu. Agenda saat itu adalah mengesahkan calon hakim konstitusi yang sebelumnya ditetapkan Komisi III DPR. Selain pengambilan keputusan calon hakim konstitusi, DPR juga mengagendakan perpanjangan sejumlah RUU. Ada 4 RUU dan Non-RUU yang akan disahkan perpanjangan pembahasannya.

Berdasarkan headcount yang dilakukan detikcom secara manual, dari 560 anggota DPR hanya 24 orang yang mengikuti rapat paripurna. Namun, Pimpinan rapat, Utut menyebut total anggota yang hadir dan izin berjumlah 293 orang.

Pihak Setjen DPR RI menolak untuk memberikan data kehadiran. Padahal, sebelumnya informasi daftar hadir selalu dipublikasikan. Dalam rapat pun tidak disebutkan juga rincian kehadiran anggota Dewan per fraksi,

Bambang Soesatyo pun pasang badan. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan paripurna sejatinya tidak digelar pada hari itu.

“Sebenarnya agenda paripurna jatuh pada tanggal 28 Maret. Tapi karena kita ketahui batas akhir jabatan hakim MK tanggal 21 Maret, maka kita paksakan sidang paripurna kemarin,” kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Bamsoet mengatakan agenda rapat dadakan itu membuat para anggota dewan bingung. Dia menyebut ratusan anggota dewan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR, bahkan ada yang meminta izin secara langsung kepada dirinya. Para anggota dewan, kata Bamsoet, banyak yang sedang mengunjungi daerah pemilihan (dapil).

“Sehingga membuat anggota dewan yang sedang menjalankan tugas negara, partai di daerah jadi agak kelimpungan. Sebagian sekitar 200-an mengirim surat resmi ke pimpinan dan ada yang langsung mengontak saya,” ujar dia.

Ia pun memberikan izin. Alasannya, kepentingan Pemilu 2019 disebut Bamsoet lebih besar daripada rapat paripurna DPR.

“Saya beri izin untuk tidak meninggalkan daerahnya dan mempersiapkan agenda nasional yaitu pemilu. Itu juga tugas negara. Mereka digaji untuk kerja-kerja politik, pilpres dan pileg adalah bagian dari tugas politik,” tutur Bamsoet.

“Maka kalau ada orang yang ingin dipersalahkan, maka sayalah yang patut dipersalahkan. Saya sebagai pimpinan DPR memberikan izin kepada mereka. Jadi saya yang salah. Mohon maaf, saya memilih kepentingan yang lebih besar daripada paripurna,” lanjutnya.
(imk/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Suap Rp 1,2 M untuk Taufik Kurniawan Diterima di Rumah Ketua PAN Jateng

Semarang – Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan didakwa menerima suap dari Bupati Kebumen, Yahya Fuad dan Bupati Purbalingga, Tasdi. Jaksa mengungkap suap Rp 1,2 miliar dari Tasdi untuk Taufik diterima di rumah Ketua PAN Jateng, Wahyu Kristianto.

“(Taufik menerima suap dari Bupati Tasdi) melalui Wahyu Kristianto sejumlah Rp 1,2 miliar,” ujar Jaksa dari KPK, Eva Yustisiana dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (20/3/2019).

Jaksa menyebutkan bahwa uang Rp 1,2 miliar itu diberikan Tasdi kepada Taufik melalui Wahyu pada Agustus 2017.


“Sebagai tindak lanjut atas perintah Tasdi, pada sekira pertengahan bulan Agustus 2017, Samsurijal Hadi alias Hadi Gajut menyerahkannya kepada terdakwa melalui Wahyu Kristianti di rumah Wahyu di Jalan Mandiraja Wetan, Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara,” lanjut Eva.
Selanjutnya, Wahyu menemui Taufik di Hotel Asrilia Bandung untuk menyerahkan uang tersebut. Diberitakan sebelumnya, Taufik menerima suap dengan janji akan memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 Purbalingga. Selain dari Bupati Purbalingga, Taufik juga didakwa menerima suap dari Bupati Kebumen sebesar Rp 3,65 mliar.
(alg/sip)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Caleg yang Ditangkap Polisi di Bogor Ternyata Ketua Komplotan Pencuri

Jakarta – Caleg berinisial SP diduga menjadi ketua komplotan pencuri dengan modus gembos ban. SP ditangkap tim Satreskrim Polres Bogor.

Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Benny Cahyadi mengatakan SP diduga menjadi ‘kapten’ yang mengelola pembagian tugas anggota komplotan pencuri.

“Yang bersangkutan (SP) berlaku sebagai ketua tim,” ujarnya.

Sementara Kasubag Humas Polres Bogor, AKP Ita Puspita Lena mengatakan, polisi masih mengembangkan penyidikan kasus pencurian dengan komplotan SP.

“Saya belum dapat informasi soal apakah uang hasil aksi mereka digunakan untuk kampanye atau nggak. Kasat hanya menyebut kalau dia (SP) itu caleg salah satu partai. Sampai sekarang masih pengembangan kasusnya,” kata AKP Ita, Rabu (20/3/2019).

Caleg berinisial SP yang disebut polisi dari dapil luar Jawa ini ditangkap bersama 4 orang lainnya yakni, AM (32), NJ (42), HR (28) dan NA (31).

Komplotan pencuri dengan modus gembos ban dan pecah kaca ini, beraksi sejak 3 bulan lalu di wilayah Bogor, Jakarta, Bekasi dan Tangerang.

Kelima pelaku ditangkap pada 13 Maret 2019 setelah beraksi di kawasan GOR Pakansari, Cibinong, Bogor, pada 4 Maret 2019.

Saat itu, korban berinisial FD menjadi korban pencurian usai mengambil Bank BCA Cibinong, Bogor.
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kisah Ketua Geng Motor Australia Vince Focarelli, Jadi Mualaf dan Duta Produk Syariah

Liputan6.com, Kuala Lumpur – Setiap orang dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik, tak kecuali ketua geng motor Australia yang sempat jadi buronan polisi, Vinco Focarelli.

Focarelli adalah pria kelahiran Italia yang pernah berstatus sebagai warga Australia. Ia sempat menjadi pemimpin tertinggi Comanchero, geng motor paling terkenal di Negeri Kanguru.

Focarelli pernah diduga melakukan sejumlah tindakan kriminal, dari kepemilikan senjata ilegal hingga narkoba. Ia juga harus menghadapi percobaan pembunuhan enam kali, serta pernah pula merasakan hidup di penjara.

Namun ia memutuskan untuk meninggalkan Australia menuju Malaysia pada 2017, melarikan diri dari deportasi Australia. Di tahun yang sama ia memutuskan masuk Islam, menjadi mualaf.

Segera setelah memeluk Islam, Focarelli menjalani kehidupan baru yang sangat kontras dengan dirinya di masa lalu.

Ia menjadi duta mata uang kripto syariah sejak tahun lalu, dalam sebuah iklan “Bayan Token” di Youtube, mengutip News.com.au pada Rabu (20/3/2019).

“Saya percaya ketika Anda melakukan hal baik, kebaikan akan datang kembali kepada Anda,” kata Focarelli dalam iklan berdurasi tiga menit.

“Bagaimanapun Allah telah memerintahkan perbuatan baik dilakukan dengan niatan yang juga baik,” lanjut mantan penduduk Australia itu.

Ia kemudian menjelaskan bahwa Bayan Token merupakan produk kripto token yang berbasis syariah, sangat sesuai dengan ajaran Islam karena mendanai proyek-proyek yang bermanfaat bagi umat.

“Hasil penjualan dari penjualan Bayan Token akan mendanai beberapa proyek yang akan memastikan integritas dari token Bayan sebagai token yang berharga,” kata perusahaan token dalam situs resminya.

Iklan yang dimaksud sempat menarik perhatian publik Malaysia secara luas.

CEO Persija Terkejut Gusti Randa Ditunjuk Sebagai Plt Ketua Umum PSSI

Liputan6.com, Jakarta – CEO Persija Jakarta Ferry Paulus mengaku tidak mempersoalkan pengangkatan Gusti Randa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI. Namun, ia mengaku terkejut dengan keputusan Ptl Ketum PSSI non aktif Joko Driyono yang menunjuk Gusti Randa sebagai suksesornya sampai diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.

“Saya juga agak terkejut. Artinya memang, PSSI ini kan harus berjalan dengan baik. Saya tidak tahu prosesnya bagaimana sehingga memilih Pak Gusti Randa sebagai pengganti Pak Joko,” kata Ferry Paulus.

“Mungkin, karena Pak Joko sedang ada masalah sehingga harus ada yang menjalankan roda organisasi. Buat saya, kalau itu mekanisme yang ada di rapat Komite Eksekutif (Exco), ya sah-sah saja,” kata Ferry Paulus.

Kendati kaget dengan kabar tersebut, Ferry Paulus turut menaruh harapan di pundak gusti Gusti Randa. Pria yang juga berstatus sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI itu disebutnya dapat memimpin PSSI dengan baik sampai KLB dilaksanakan.

“Paling tidak, sampai sejauh ini, tidak ada yang terhambat dari sisi kegiatan. Ya pengganti itu kan untuk memperlancar. Tapi kalau dari mata klub, ya itu baik-baik saja. Artinya, menambah licin roda organisasi,” tutur Ferry Paulus.

Dicalonkan Jadi Ketua Umum PSSI, Ini Kata Iwan Bule

Sebelumnya, Umuh menilai figur Iwan Bule, yang juga diklaimnya sebagai pembina Persib, sangat cocok mengisi kursi kepemimpinan PSSI.

“Saya punya jagoan tersendiri. Pak Iwan Bule. Itu langsung diberitakan sekarang saja, dari Umuh Muchtar,” kata Umuh.

“Insya Allah menggerakan. Harus. Kenapa Pak Iwan? Orang banyak yang tak tahu latar belakangnya. Dia itu tidak punya masalah. Asli orang Jawa Barat juga. Semuanya dari dia baik,” ucapnya.

“Kemarin menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat semuanya bagus. Sangat-sangat menyenangkan. Kalau Pak Iwan yang maju dari dulu, PSSI semuanya akan kondusif,” imbuh Umuh.

Ini Kata Wakil Ketua KPK Soal Uang yang Disita dari Laci Menteri Agama

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 180 juta dan USD 30.000 dari ruang kerja Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Penyitaan ini sebagai rentetan penyidikan kasus mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.

Belum jelas status dan kaitan uang tersebut dalam kasus ini.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang enggan berkomentar detil mengenai hal tersebut. Dia mengatakan, sedianya urusan keuangan di setiap kementerian berada di tangan bendahara.

Namun, dia menyebut banyak kemungkinan soal asal muasal uang tersebut. 

“Saya enggak tahu tapi kan ada bendaharanya. Juga kan mungkin untuk kepentingan, ada yang namanya dana taktis bisa saja kan,” ujar Saut usai menghadiri seminar Urgensi Pembaruan Revisi Undang-undang Tipikor di Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta, Selasa 19 Maret 2019.

Penyitaan uang oleh KPK di ruang kerja Lukman juga mengundang reaksi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menduga uang ratusan juta di laci meja kerja Lukman tidak terkait kasus jual beli jabatan.

Dia menambahkan, bagi pejabat lumrah menyimpan uang di kantor. Bahkan dia tidak menampik kerap menyimpan uang di kantornya.

“Lazim dong, selalu namanya kas kecil. Ya kan, dan itu juga menteri ada dana operasionalnya. Dan itu cash dana operasionalnya,” ujar Wapres JK di kantornya.

Penggeledahan

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta rupiah di ruang kerja Menteri Agama (Menang) Lukman Hakim Saifuddin. Uang tersebut dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan rupiah.

“Kami temukan kemudian disita juga dari ruangan Menteri Agama sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dollar dengan nilai seratusan juta rupiah,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 18 Maret 2019.

KPK membeberkan nominal uang yang disita dari Kantor Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Uang tersebut diduga terkait kasus jual beli jabatan yang melibatkan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Totalnya ada sekitar Rp 180 juta ditambah USD 30.000.

“Kemarin sudah dilakukan penyitaan terhadap uang yang ditemukan di laci meja ruang kerja Menteri Agama. Uang tersebut akan diklarifikasi juga jumlahnya dalam rupiah sekitar Rp 180 jutaan dan dalam US dollar ada sekitar 30 ribu USD,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK.

Uang tersebut kemudian akan dipelajari penyidik KPK dan menjadi bagian dari pokok perkara kasus tersebut. Termasuk juga menyelidiki sejumlah dokumen yang didapatkan dari lokasi penggeledahan lain yakni Kantor DPP PPP dan rumah Romahurmuziy di Condet.

“Akan kami lakukan analisis lebih lanjut karena kami juga ada tentu bukti-bukti terkait barang-barang yang disita,” jelas dia.

Dalam prosesnya, KPK dapat memanggil Menteri Agama untuk dimintai keterangan terkait temuan itu.

“KPK juga mengingatkan kepada pihak terkait agar bersikap kooperatif. Harapannya semua pihak kooperatif dalam penanganan perkara ini agar prosesnya bisa kita letakkan hanya sebagai sebuah proses hukum sesuai aturan yang berlaku,” ucap Febri.

Gantikan Joko Driyono, Gusti Randa Plt Ketua Umum PSSI

Jakarta – PSSI kembali membuat pergantian pucuk pimpinan. Gusti Randa menggantikan Joko Driyono sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum (ketum) PSSI.

Jokdri, sapaan akrab Joko Driyono, ditunjuk mengisi kekosongan kursi ketua umum PSSI setelah Edy Rahmayadi mundur pada Kongres di Nusa Dua pada 20 Januari. Posisi Jokdri sempat goyang saat dia dinyatakan sebagai tersangka perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor di sepakbola nasional.

Selang dua bulan, Jokdri meletakkan jabatannya. Lewat rapat Komite Eksekutif (exco), Selasa (19/3), Gusti ditetapkan sebagai pengganti.


“Iya betul (Plt Ketua Umum). Pak Joko Driyono ini nonaktif karena mau menyelesaikan persoalan yang beliau hadapi,” kata Gusti yang dihubungi detikSport.

“Karena ini sifatnya penugasan, jadi dikeluarkan SK dari Ketua Umum (Joko Driyono). Per hari ini sampai KLB. Tugas saya menyelenggarakan KLB,” ujar dia.

“Ini sekarang kami lagi drawing Piala Presiden di GBK. Saya terima surat di GBK dan sebentar lagi ada preskon,” dia menegaskan.

(fem/fem)

Wakil Ketua MPR Apresiasi Kehadiran Kaum Disabilitas Dalam Sosialisasi Empat Pilar

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin memberikan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kepada anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, generasi muda, dan 30 orang kaum disabilitas, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu, 17 Maret 2019.

“Kita hadir di tempat ini karena disamakan persepsi agar Indonesia lebih baik,” ujar Wakil Ketua MPR Mahyudin.

“Kita yang hadir di sini adalah orang yang cinta NKRI,” tambahnya.

Dijelaskan oleh Mahyudin, acara sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini bukan sekadar memberi ilmu namun juga membangun kesadaran. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara menurut pria asal Kalimantan itu penting sebab tak ada jaminan satu negara utuh selama-lamanya. Dicontohkan dulu ada negara kuat, Uni Soviet, bubar. Uni Soviet sekarang tercerai berai menjadi banyak negara.

“Bahkan bubarnya dengan menyisakan derita dan air mata,” tuturnya. 

Disampaikan kepada peserta, Indonesia memiliki ribuan suku. Dirinya membayangkan kalau di Indonesia tak ada alat pemersatu. “Pancasila-lah yang mempersatukan kita,” ucapnya.

Agar Indonesia maju maka persatuan harus diperkuat. Dalam persatuan ada stabilitas. Kondisi demikianlah yang perlu dipertahankan.

Dalam menjaga persatuan, diakui bangsa ini mendapat ancaman. Salah satu ancaman, disebut globalisasi.

“Globalisasi mengikis jiwa gotong royong yang selama ini dianut masyarakat menjadi jiwa individualis,” ungkapnya.

Individualis membuat orang jadi ingin menang sendiri. “Silaturahmi kita rusak gara-gara beda pilihan politik,” kata alumni Universitas Lambung Mangkurat itu.

Menjelang Pemilu banyak berita hoax. Akibatnya, menurut Mahyudin banyak orang termakan fitnah. Untuk mencegah Pemilu tidak menjadi hal yang mengancam keutuhan bangsa, Mahyudin mengajak pada semua untuk menjadikan Pancasila sebagai perilaku dalam keseharian.

“Sepulang dari acara ini kita harap semua mempunyai persepsi yang sama, Indonesia yang maju dan disegani,” tegasnya.

Terkait kaum disabilitas yang hadir dalam sosialisasi, Mahyudin mengatakan sosialisasi sudah menjadi kebutuhan rakyat. “Tidak terkecuali kaum disabilitas”, ujarnya.

Hadirnya kaum disabilitas dalam acara itu diakui sangat menarik sehingga sasaran Empat Pilar menyentuh pada semua kalangan. “Antusias sekali kaum disabilitas dalam acara ini,” ungkap Mahyudin.