Ketua Negosiator Bicara Peran Indonesia dalam COP24 di Katowice

Katowice – Proses negosiasi dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP24 yang digelar di Katowice, Polandia melibatkan tarik ulur kepentingan antara negara berkembang dengan negara-negara maju. Seperti apa peran Indonesia dalam negosiasi ini?

Dipaparkan Ketua Negosiator Indonesia untuk United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) COP24, Nur Masripatin, bahwa proses perundingan untuk upaya-upaya pengendalian perubahan iklim cenderung berjalan alot. Penerapan Paris Agreement, yang memuat tujuan global untuk pengendalian perubahan iklim, menjadi salah satu fokus yang membutuhkan waktu lama untuk dirundingkan.

“Sebenarnya dengan Paris Agreement ini semua negara berada dalam satu platform. Untuk negara berkembang itu sudah kemajuan besar, karena kita legally bound ke situ. Dan negara-negara maju dengan historical responsibility mereka, sebenarnya mereka harus memimpin dalam upaya menurunkan emisi di negaranya,” sebut Nur yang merupakan penasihat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) ini, kepada wartawan di Paviliun Indonesia UNFCCC COP24 di Katowice, Polandia, Selasa (4/12/2018).

Sebagai negara berkembang, sebut Nur, Indonesia menuntut dukungan finansial, teknologi transfer dan capacity building. “Yang ini alot sekali,” sebut Nur yang merupakan National Focal Point (NFC) bagi Indonesia untuk UNFCCC.

“Kemudian terkait dengan aturan main, terkait transparansi framework itu kan juga masih alot,” imbuhnya.

Transparansi framework yang dimaksud mencakup mitigasi dan adaptasi, juga finansial, capacity building hingga teknologi transfer yang kebanyakan merupakan tanggung jawab negara-negara maju. “Memang negara maju juga berargumentasi, negara berkembang ini kan banyak yang sudah maju. Sementara negara-negara berkembang masih bertahan bahwa income per kapita masih kecil. Kontribusi, emisi per kapita juga kecil. Hal-hal seperti itu membuat proses lama,” ungkap Nur.

Lebih lanjut, dipaparkan Nur bahwa Indonesia sendiri memiliki dua peran dalam COP24 ini. Peran pertama melalui jalur negosiasi dan peran kedua melalui audit dan kampanye juga soft diplomacy, seperti melalui Paviliun Indonesia dan kampanye di luar negosiasi. Paviliun Indonesia menjadi sarana pengenalan dan pemaparan kepentingan Indonesia terkait perubahan iklim.

“Negoisasi mandat kita adalah menyelesaikan Paris Agreement rulebook. Presiden COP24 telah memberi nama Katowice Rulebook untuk implementasi Paris Agreement,” ujar Nur merujuk pada Menteri Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup Polandia, Michal Kurtyka, yang kini menjabat sebagai Presiden COP24.

Disebutkan Nur bahwa Katowice Rulebook nantinya akan menjadi panduan global dalam menerapkan Paris Agreement, yang disepakati pada 12 Desember 2015 dalam COP21 di Prancis. Paris Agreement memiliki tujuan jangka panjang untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat Celsius di atas level pra-industri dan membatasi kenaikan suhu global rata-rata pada 1,5 derajat Celsius, karena hal ini akan secara substansial mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim.

“Terkait negoisasi, dengan saya sebagai Chief Negotiator, tujuannya adalah di Katowice, kita bisa menyetujui rulebook yang bisa semua negara, dapat diimplementasikan apa yang menjadi komitmen melalui dokumen yang disebut NDC (Nationally Determined Contribution),” ucap Nur. Perlu diketahui bahwa Indonesia bertekad mengurangi emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030 dan hingga 41 persen jika mendapat dukungan internasional.

“Jadi peran seperti apa, kita berjuang untuk mempertahankan kepentingan Indonesia agar dalam rulebook tidak ada yang merugikan Indonesia,” cetus Nur.

“Sesuai guidance dari Presiden (Joko Widodo) dan Bu Menteri (LHK Siti Nurbaya), kita sebagai anggota komunitas internasional memberi solusi kepada persoalan global. Negoisasi kan ada take and give. Itu yang kita perankan,” tandasnya.
(nvc/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *