Bawaslu Periksa 15 Camat di Makassar yang Dukung Jokowi

Makassar

Sebanyak 15 camat di Makassar, Sulawesi Selatan, diperiksa Bawaslu terkait laporan video dukungan terhadap capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Bawaslu akan mengkaji keterangan para camat itu untuk memutuskan ada-tidaknya unsur pelanggaran untuk ditindaklanjuti.

“Saat ini kami sedang melakukan registrasi, ada 15 pihak yang kami undang, (tapi) tidak secara bersamaan, (melainkan) berangsur-angsur karena tim klarifikasi kami tentunya terbatas,” ujar Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, Jumat (22/2/2019).

Bawaslu, ditegaskan Azry, menerima tiga laporan terkait video dukungan camat terhadap Jokowi-Amin. Bawaslu, berdasarkan ketentuan, wajib menindaklanjuti laporan tersebut.

Azry menyebut Bawaslu punya waktu 14 hari melakukan penanganan laporan. Keterangan para terperiksa juga akan diplenokan.

“Berkaitan dengan rekomendasi kami ke KemenPAN-RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara, itu sudah menjadi standar bagi kami untuk meneruskan itu terkait dengan pelanggaran hukum lainnya. Kami akan melakukan kajian dan kami akan menentukan seperti apa faktanya dan seperti apa rekomendasi,” ujar Azry.

Sebelumnya, beredar video yang berisi deklarasi dukungan kepada calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi). Video berdurasi 1 menit itu diawali perkenalan diri seseorang bernama Syahrul Yasin Limpo. Dia adalah mantan Gubernur Sulsel.

“Saya, Syahrul Yasim Limpo, beserta seluruh camat se-Kota Makassar,” kata Syahrul di awal video seperti dilihat detikcom, Kamis (21/2). Ucapan Syahrul lalu diikuti beberapa orang yang mengaku sebagai camat di Makassar. Dalam video itu, Syahrul menyatakan dukungan dan tekad mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin satu periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk nomor…,” kata Syahrul. Rekaman video terputus pada menit pertama.


(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cara Daftar BPJS Online, Mudah Banget dan Bisa Lakukan di Rumah

Liputan6.com, Jakarta Kesehatan begitu mahal harganya. Ada banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mengobati kesehatan. Bahkan sekalipun telah mendapatkan subsidi dari pemerintah, harga obat di Indonesia terkadang masih cukup mahal dan belum mampu untuk mencukupi seluruh biaya kesehatan tersebut.

Bagi kalangan yang berduit, tentu merupakan hal yang kecil untuk mengeluarkan uang sebesar-besarnya demi sebuah kesehatan. Namun, hal demikian juga dirasakan oleh orang yang berduit bahwa arti kesehatan teramat penting dalam lingkungannya.

Untungnya bagi warga Indonesia ada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memang diperuntukkan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terkecuali.

2 dari 3 halaman

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan pada pekerja melalui 4 program. Program tersebut antara lain, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). Program ini sendiri tentunya memberikan manfaat yang besar bagi para pekerja.

Terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), program ini ialah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja. Jika peserta atau pekerja mengalami kecelakaan, maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan berupa seluruh biaya perawatan di rumah sakit.

Selama tidak bekerja, peserta tersebut masih tetap menerima upah dengan ketentuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Lalu, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan santunan apabila kecelakaan berdampak pada cacatnya peserta.

Kedua adalah program Jaminan Kematian (JKM), BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat berupa uang tunai kepada ahli warisnya dengan total sebanyak Rp 36 juta. Namun jika pekerja meninggal karena kecelakaan kerja, maka santunan yang diberikan sebesar 48 kali gaji terakhir.

Ketiga ialah program Jaminan Hari Tua (JHT), program ini selayaknya tabungan untuk masa tua. Nantinya, peserta akan menerima secara total uang yang jadi iuran ke BPJS Ketenagakerjaan berikut dengan pengembangannya.

Terakhir ialah Jaminan Pensiun (JP). Program BPJS Ketenagakerjaan layaknya manfaat pensiun yang diterima oleh pegawai negeri sipil (PNS). Pekerja akan menerima uang yang dibayarkan setiap bulan saat memasuki usia pensiun.

Pada 12 April 2017 lalu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menuturkan, Jaminan Pensiun (JP) akan diterima peserta sampai meninggal. Jika peserta meninggal, maka dana pensiun ini akan diberikan ke janda atau duda peserta yang menjadi ahli waris.

3 dari 3 halaman

Cara Daftar BPJS Online

Kamu bisa mendaftarkan diri dan caranya sangatlah mudah. Kamu juga tidak perlu repot mengantri hanya untuk mendaftar. Karena saat ini, kamu bisa mendaftar BPJS lewat internet alias daftar online.

Melalui kemudahan inilah, kamu lebih efisien dan menghemat waktu. Rupanya, banyak orang yang mencari tahu cara daftar BPJS online karena beberapa orang masih belum mengetahui apabila BPJS bisa mendaftar lewat internet.

Padahal cara daftar BPJS online sangat mudah dilakukan. Kamu bisa melakukan cara daftar BPJS online di rumahmu. Penasaran, bagaimana cara daftar BPJS online?

Berikut Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber cara daftar BPJS online yang bisa kamu coba, Jumat (22/3/2019) .

Cara daftar BPJS online diharapkan dapat membantu mengatasi masalah tingginya animo masyarakat untuk mendaftar BPJS Kesehatan di Kantor BPJS. Pendaftaran BPJS dapat dilakukan dengan membuka website www.BPJS-kesehatan.go.id kemudian memilih kolom ‘Layanan’ , klik ‘Pendaftaran Peserta’ kemudian menyetujui Syarat dan Ketentuan.

Sebelumnya, kamu menyiapkan beberapa syarat yang diperlukan.

• Kartu Tanda Penduduk (Scan KTP),

• Kartu Keluarga (Scan KK),

• Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (Scan NPWP),

• Alamat email aktif, disarankan untuk Gmail, serta nomor telepon yang bisa dihubungi.

Setelah membuka website BPJS Kesehatan, kamu dapat langsung mengisi data pribadi yang diminta sesuai dengan kolom yang disediakan. Setelah semua diisi dengan benar, selanjutnya klik ‘Simpan’. Setelah mengisi formulir secara lengkap, kamu diminta untuk memilih besaran iuran sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih.

Setelah data tersimpan, sistem akan mengirimkan email Notifikasi Nomor Registrasi ke alamat email sesuai yang diisikan oleh calon peserta. Selanjutnya calon peserta harus melakukan pembayaran di bank sesuai dengan virtual account yang diberikan melalui Bank Mandiri, BRI atau BNI.

Setelah melakukan pembayaran, peserta dapat mencetak e-ID dengan link yang terdapat pada email Notifikasi Nomor Registrasi. Kartu e-ID dapat dicetak sendiri dengan tinta hitam dan memiliki fungsi yang sama dengan kartu peserta BPJS Kesehatan. Kartu ini dibawa ketika berobat beserta identitas pendukung berupa KTP atau KK jika pasiennya berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki kartu identitas.

Setelah sekitar 7 hari pasca mendaftar online, calon peserta bisa mengambil langsung kartu peserta ke Kantor BPJS Kesehatan mana saja. Jangan lupa untuk membawa kelengkapan dokumen berupa KTP asli dan fotokopi, fotokopi KK, foto berwarna ukuran 3×4 dua lembar, formulir pendaftaran yang didapatkan setelah pendaftaran online, serta bukti pembayaran bank.

Nah, sekian ulasan terkait dengan cara daftar BPJS online yang harus kamu tahu. Jangan lupa untuk membagikan artikel ini kepada teman kamu yang membutuhkan ya. Selamat mencoba!

Daftar Biaya yang Dibayar Warga buat Sertifikasi Tanah

Jakarta – Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang sudah dijalankan pemerintahan kabinet kerja sejak tahun 2017 masih ada praktik pungli yang dilakukan oknum.

Padahal, sudah ada aturan yang mengatur bahwa program PTSL ada biaya yang dibebankan atau harus dibayar oleh masyarakat, biaya itu dalam rangka pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis.

Adapun, dana tersebut untuk seperti kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, lalu kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

“Iya, adminitrasi pra sertifikat, seperti bukti waris, kalau lebih dari itu dan itu tidak ada persetujuan dari masyarakat, tidak ada peraturannya, itu pungli,” kata Menteri ATR Sofyan Djalil di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Keputusan adanya beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ATR, Menteri Dalam Negerti, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sofyan mengatakan, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat ini pun dilakukan di tingkat desa, dalam hal ini kelurahan.

“Ada ketentuan itu ada peraturan 3 menteri yang boleh diambil oleh desa,” jelas dia.

Lalu berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam program sertifikat tanah? Berikut sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017:

Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.

Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.

Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.

Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.

Kategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000.

(hek/eds)

Kementan: Tidak Benar Perusahaan Pakan Impor Gandum Hingga 3,1 Juta Ton di 2017

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita, mengklarifikasi kekeliruan informasi yang beredar, bahwa terjadi impor gandum untuk menggantikan impor jagung pakan yang terus dibatasi Pemerintah.

“Impor gandum pakan bukan sebagai pengganti jagung, melainkan sebagai salah satu komponen formula pakan ternak, karena gandum tidak diproduksi di dalam negeri”, ujar I Ketut Diarmita saat ditemui di ruang kerjanya Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (21/02).

Diarmita menjelaskan bahwa pengaturan pemasukan bahan pakan ternak asal tumbuhan (termasuk gandum) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 57 Tahun 2015.

Ia merinci, rekomendasi impor gandum sebagai bahan pakan ternak yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dari tahun 2011 sampai dengan 2018 sebagai berikut:

Berdasarkan data dari Direktur Pakan, tahun 2011 impor gandum untuk bahan pakan ternak sebanyak 80.078,7 MT (Metrik Ton), tahun 2012 impor gandum sebanyak 63.195,1 MT, tahun 2013 sebanyak 63.741,4 MT, tahun 2014 sebanyak 104.555,0 MT, tahun 2015 sebanyak 240.015,5 MT, tahun 2016 sebanyak 2.150.094,9 MT dan tahun 2017 sebanyak 186.363,04 MT.

“Untuk tahun 2018, rekomendasi pemasukan gandum sebagai bahan pakan ternak tidak ada. Karena tidak ada perusahaan pakan ternak yang mengajukan permohonan impor gandum,” rincinya.

Sedangkan rekomendasi impor jagung untuk bahan pakan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011 sebanyak 3.076.375,0 MT, tahun 2012 sebanyak 1.537.501,8 MT, tahun 2013 sebanyak 2.955.840,3 MT, tahun 2014 sebanyak 3.164.061,0 MT, tahun 2015 sebanyak 2.741.966,2 MT, tahun 2016 sebanyak 884.679,0 MT.

“Dan tahun 2017 tidak ada impor jagung untuk bahan pakan ternak. Sedangkan pada tahun 2018, pemerintah melalui Rakortas merencanakan impor jagung sebanyak 180 ribu ton yang dilakukan oleh Perum Bulog. Namun sesuai informasi Perum Bulog realisisasi impor hingga 20 Februari 2019 sebanyak 98,60 ribu ton.

Namun demikian, ia menambahkan, sesuai Permendag No. 21 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Jagung, bahwa sejak dikeluarkan Permendag di atas Kementerian Pertanian tidak lagi menerbitkan rekomendasi pemasukan Jagung sebagai bahan pakan ternak.

Lebih lanjut I Ketut Diarmita sampaikan pada tahun 2016 memang terjadi peningkatan impor gandum untuk bahan pakan ternak sebagai langkah mitigasi resiko. Karena saat itu program peningkatan produksi jagung sedang dalam tahap awal dan pihak pabrik pakan sedang menyiapkan berbagai infrastruktur untuk menyerap jagung lokal.

Ia juga menjelaskan, bahwa importasi gandum pakan ternak mengalami penurunan pada tahun 2017. Bahkan tahun 2018 Kementerian Pertanian tidak lagi menerbitkan rekomendasi pemasukan gandum sebagai bahan pakan ternak.

“Ini artinya pernyataan bahwa perusahaan pakan mengimpor gandum sebagai bahan pakan sebesar 3,1 juta ton pada tahun 2017 tidaklah benar,” tegas Diarmita.


(*)

Tabrak Mati 6 Pejalan Kaki, Pria Australia Dibui Seumur Hidup

Melbourne – Seorang pria Australia divonis penjara seumur hidup atas aksinya menewaskan enam orang. Pria ini menabrakkan mobilnya ke kerumunan pejalan kaki di jalanan dekat pusat perbelanjaan sibuk di Melbourne tahun 2017 lalu.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (22/2/2019), pria bernama James Gargasoulas (29) ini dinyatakan bersalah atas enam dakwaan pembunuhan. Dalam sidang putusan yang digelar di Melbourne pada Jumat (22/2) waktu setempat, Gargasoulas dijatuhi vonis penjara seumur hidup.

Hakim Mark Weinberg menjatuhkan vonis itu dengan ketentuan periode minimum non-parole selama 46 tahun. Itu artinya, dia harus menjalani masa hukuman minimal selama 46 tahun di penjara, sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat.


Terdapat seorang bayi dan seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di antara korban tewas dalam insiden ini.

“Ini merupakan salah satu contoh terburuk untuk pembunuhan massal dalam sejarah Australia,” tegas hakim Weinberg saat menjatuhkan putusannya.

“Kengerian dari apa yang Anda lakukan telah mempengaruhi secara mendalam kehidupan banyak orang yang saat itu ada di Bourke Street (lokasi insiden) dan siapa saja yang menyaksikan aksi Anda, atau merasakan dampaknya,” imbuhnya.

Pada saat itu, polisi menyatakan insiden itu tidak terkait teror dan pengemudi mobil yang menabrak kerumunan diketahui memiliki catatan kriminal sebelumnya, termasuk terlibat kasus kekerasan domestik. Pengemudi mobil juga disebut mengalami khayalan akibat narkoba.

Insiden itu tercatat sebagai salah satu pembunuhan massal terparah di Australia sejak tahun 1996, saat pembantaian massal dengan senjata api di Tasmania menewaskan 35 orang.

(nvc/ita)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Peneror Alat Kelamin di Karawang Bisa Dipidana 10 Tahun Penjara

Karawang – Sekelompok pria di Karawang, Jawa Barat, mempertontonkan alat kelamin ke perempuan. Mereka naik kendaraan dan tiba-tiba mengeluarkan alat kelaminnya di depan wanita.

“Itu sudah kriminal. Jadi bukan soal ekshibisionis lagi,” kata Mariana saat dimintai tanggapan detikcom, Kamis (21/2/2019).

Lantas UU apa yang bisa menjerat mereka? Berdasarkan penelurusan detikcom, perbuatan pria di Karawang sesuai dengan Pasal 10 UU Pornografi. Pasal 10 berbunyi:

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Lantas bagaimana hukumannya? Para pelaku bisa diancam hukuman 10 tahun penjara. Pasal 36 UU Pornografi menyebutkan:

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.

Lantas apa tujuan UU Pornografi? Yaitu:

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan
3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan
generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

(asp/zak)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anas Urbaningrum dan Sumpah Gantung di Monas, 6 Tahun Silam

Liputan6.com, Jakarta Penangkapan Bendahara Umum Partai Demokrat pada saat itu, Muhammad Nazaruddin menjadi titik awal terungkapnya kasus korupsi megaproyek pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek tersebut lambat terealisasi karena terkendala sertifikasi tanah.

Dalam catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com mencatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Politisi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai salah satu tersangka proyek itu. Dia diduga menerima gratifikasi dan pencucian uang.

Sebelum penetapan tersebut, Nazaruddin sempat menyeret nama Anas dan Menpora Andi Alfian Mallarangeng saat menjalani pemeriksaan di KPK. Nazar mengaku menerima uang sebesar Rp 100 miliar. Separuhnya digunakan untuk memenangkan Anas Urbaningrung sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, setengahnya lagi dibagi-bagi ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kendati demikian, Anas membantah tegas tuduhan itu dan menilai tudingan mantan koleganya di Partai Demokrat merupakan fitnah keji. Dia mengaku tak menerima uang sepeser pun atas dana proyek pusat olahraga tersebut. Bahkan, Anas Urbaningrum melontarkan sumpah serapah yang mengejutkan publik.

“Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” kata Anas pada 9 Febuari 2012.

Dia juga menyebut tudingan tersebut merupakan ocehan dan karangan tidak mendasar sehingga KPK tak perlu harus repot mengurusinya. Walaupun begitu, Anas mengaku siap bersedia jika nantinya harus berurusan dengan KPK.

Namun apa daya, sumpah itu tak membuatnya lepas dari bayang-bayang korupsi. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan, Anas Urbaningrum akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada 22 Februari 2013. Setelah Menpora Andi Mallarangeng dan Kepala Biro Keuangan dan Rumahtangga Kemenpora, Dedi Kusnandar sebelumnya sudah dilabeli sebagai koruptor Hambalang

2 dari 3 halaman

Vonis Anas yang Dilipatgandakan

Proses panjang selama 15 bulan akhirnya membuahkan hasil, Anas menjadi pesakitan di ruang sidang Tipikor pada 30 Mei 2014 dengan didampingi pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Dia diperiksa dan diserang berbagai macam pertanyaan oleh majelis hakim.

Di persidangan, dia tetap bersikeras menuding pernyataan Nazaruddin merupakan cerita kosong belaka dan tidak sesuai fakta yang ada. Selain itu, dia juga geram dengan tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim mencabut hak politiknya.

“Sungguh tidak rasional, absurd, mengada-ngada dan hanya berdasarkan cerita kosong seorang saksi istimewa M. Nazaruddin,” kata Anas saat membacakan nota keberatan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 18 September 2014. Di dalam sidang Anas membacakan pledoi atau pembelaannya setebal 80 halaman.

Namun, drama itu selesai enam hari kemudian. Sidang vonis Anas pun berjalan di tempat yang sama. Berdasarkan putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta.

Setelahnya, Anas mengajukan kasasi atas putusan tersebut, dia menyatakan keberatan lantaran tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang TPPU harus dibuktikan dahulu. Namun, Majelis Agung tidak mengabulkannya karena merujuk pada ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Majelis hakim malah melipatgandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan pada 8 Juni 2015.

Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik. Majelis hakim merujuk pada beberapa pasal.

Adapun pasal tersebut, Pasal 12 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat 1 huruf c UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003.

3 dari 3 halaman

Ajukan Peninjauan Kembali dan Permainan Politik

Anas yang geram karena kasusnya berbuntut panjang mengajukan peninjauan kembai atau PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 24 Mei 2018. Dalam kasusnya, dia merasa mendapati muatan politis sangat kental sehingga merugikan dirinya.

“Bahwa aroma politik dari kasus Hambalang yang menimpa pemohon PK sejak awal memang telah tercium pekat indikatornya bocor dokumen KPK yang diduga Sprindik atas nama pemohon PK,” ujar Anas melalui pengacaranya, Abang Nuryasin, Kamis (24/5/2018).

Tudingan ini bukan tanpa dasar. Menurut abang, saat Anas maju sebagai calom Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010, Anas tidak diunggulkan dalam bursa saat itu. Namun, berkat dorongan para kader Partai Demokrat, mantan komisioner KPU itu akhirnya menang.

Abang menjelaskan, gerakan menggulingkan Anas Urbaningrum terjadi dengan status tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi yang ditetapkan KPK.

“Bahwa kudeta politik dan pengambilalihan kewenangan pemohon PK sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pernyataam dari resim berkuasa saat itu agar pemohon PK kembali berkonsentrasi menghadapi masalah hukum adalah penggiringan opini politik publik,” ucapnya memungkasi. (Rifqi Aufal Sutisna)

Saham Armada Berjaya Melonjak Rp 144 Saat Pencatatan Perdana

Liputan6.com, Jakarta – PT Armada Berjaya Trans Tbk resmi mencatatkan saham perdana di BEI pada Kamis (21/2/2019).

Emiten dengan kode saham JAYA ini menjadi perusahaan keenam yang melantai di BEI pada 2019, atau perusahaan tercatat ke-624. 

Harga saham JAYA pada saat pembukaan perdagangan di BEI pukul 09.00 WIB, naik lima persen atau Rp 144 menjadi Rp 432, dari harga Penawaran Umum Perdana (PUP) yang sebesar Rp 288 per lembar saham.

Hal itu menyebabkan saham JAYA terkena penolakan otomatis (auto rejection) oleh Jakarta Automated Trading System (JATS), lantaran kenaikan harga saham melebihi ketentuan persentase tertinggi harian khusus saham PUP sebesar 50 persen.

Adapun volume perdagangan saham di pasar reguler hingga waktu JAYA catatkan saham perdananya mencapai 1.100 unit senilai Rp 388,800. 

Sementara  jumlah saham perseroan yang dilepas ke publik mencapai 150 juta unit, atau sebesar 40 persen dari modal disetor dan ditempatkan JAYA setelah PUP. Dari aksi korporasi ini, perseroan memperoleh tambahan modal sebesar Rp 43,2 miliar.

Bersamaan dengan penawaran saham baru, JAYA juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 75 juta unit dengan harga pelaksanaan Rp 680 per saham. Itu setara dengan 33,33 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka PUP.

Dari penawaran waran seri I tersebut, JAYA memperoleh tambahan modal sebesar Rp 51 miliar.

2 dari 2 halaman

Armada Berjaya Jadi Pendatang Baru

Sebelumnya, PT Armada Berjaya Trans Tbk, perusahaan bergerak di usaha angkutan motor untuk barang umum mencatatkan saham perdana pada Kamis (21/2/2019). Perseroan mencatatkan saham di papan pengembangan dengan kode JAYA.

Mengutip data KSEI, emiten ke-6 yang catatkan saham pada 2019 ini melepas 150 juta saham dengan nilai nominal Rp 100 ke publik dalam rangka penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Jumlah tersebut sebanyak 40 persen saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO. Harga perdana saham Rp 288. Jadi total dana yang diraup dari hasil IPO sebesar Rp 43,20 miliar.

Selain itu, perseroan juga menerbitkan sebanyak 75 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan. Jumlah tersebut sebanyak-banyaknya 33,33 persen dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Waran seri I diberikan secara cuma-Cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham.

Setiap pemegang dua saham baru, perseroan berhak memperoleh satu waran dengan setiap waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru. Harga pelaksanaan waran sebesar Rp 680. Waran ini diberikan sebagai pemanis dalam IPO untuk menarik investor.

Distribusi saham dan waran secara elektronik dilakukan pada 20 Februari 2019. Awal perdagangan waran seri I pada 21 Februari 2019, akhir perdagangan waran seri I di pasar regular dan negosiasi pada 16 Februari 2019 dan di pasar tunai pada 18 Februari 2019. Periode pelaksanaan waran seri I pada 21 Agustus 2019-21 Februari 2021. Berakhirnya masa berlaku waran seri I pada 19 Februari 2021.

Dana hasil IPO antara lain digunakan untuk pembelian 61 unit truk berdasarkan perhitungan harga beli saat ini, sekitar 11,12 persen untuk pembuatan karoseri unit truk, dan 0,24 persen untuk modal kerja.

Dalam pelaksanaan IPO ini, perseroan telah menunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kemenpora Dukung Upaya Hukum Ketum PBSI Sumut Terpilih

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan dukungan atas upaya hukum yang dilakukan Datuk Selamat Ferry, Ketua Umum Terpilih PBSI Sumut masa bakti 2018-2022. Upaya hukum masih dilakukan karena ada dualisme pengurus meski Ferry menang di Musprovlub 2018 di Medan.

Ketum PBSI Sumut terpilih sudah melakukan upaya hukum atas dualisme kepengurusan yang terjadi lewat arbitrase olahraga dalam hal ini BAORI sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 88 ayat (2) Undang Undang no 3Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) maupun lembaga hukum terkait lainnya.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam surat balasan Kemenpora tertanggal 18 Februari kepada Deputi Bidang Hukum Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Republik Indonesia. Karena sebelumnya Kemensetneg melalui surat nomor B49993/Kemensetneg/D-2/DM.06/11/2018 tanggal 27 November 2018 meminta klarifikasi kepada Kemenpora perihal pengaduan yang dibuat Juliandi SH (kuasa hukum H Datuk Selamat Ferry) kepada Presiden.

“Apabila penyelesaian perselisihan melalui mekanisme arbitrase tidak tercapai, alternatif penyelesaian sengketa telah memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh pengadilan. Kalau tidak berhasil juga, pihak yang merasa dirugikan bisa mengadu kepada Gubenur Sumut agar diambil tindakan terhadap pelanggar administrasi,” tulis Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Chandra Bhakti dalam surat balasannya seperti rilis yang diterima Liputan6.com.

Datuk Selamat Ferry menyambut gembira perhatian yang diberikan Presiden melalui Kemensekneg dan Kemenpora. Dia menegaskan pihaknya bukan mencari menang kalah. Upaya-upaya yang dilakukannya semata-mata untuk menegakkan kebenaran.

“Maksud kedatangan saya ke Kantor Kemenpora hari ini untuk menerima tembusan surat dari Deputi IV Kemenpora tentang pengaduan kami ke Presiden Republik Indonesia melalui Sekneg. Sebagai tindaklanjut Kemenpora telah membuat surat klarifikasi yang menyatakan bahwa PBSI Sumut khususnya saya sebagai Ketua Umum Terpilih hasil Musprovlub di Medan, telah melakukan upaya hukum yang benar yang mengedepankan mekanisme yuridis,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/2/2019).

“Sekarang kami menunggu proses selanjutnya dari Sekneg. Apapun keputusannya saya sebagai insan olahraga tetap menjunjung tinggi sportivitas.”


.

2 dari 3 halaman

Gubernur Sumatera Utara

Datuk Selamat Ferry lebih lanjut menjelaskan surat balasan dari Sekneg nantinya akan diberikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk melihat adanya poin-poin pelanggaran dalam pelaksanaan Musprovlub PBSI Sumut 2018.

“Setelah ada petunjuk balasan dari Sekneg maka itu yang akan kita sampaikan ke Gubernur Sumatera Utara tentang adanya poin-poin pelanggaran pada dalam acara Musprovlub kemarin. Apapun hasilnya kita tetap menjunjung tinggi sportivitas dan tidak melanggar anggaran rumah tangga PBSI,” ujarnya.

Datuk meyakini perjuangannya bersama sejumlah Pengkab dan Pengkot PBSI Sumut untuk mengakhiri perselisihan akan berbuah manis. Karena selain mendapat perhatian dari Presiden melalui Kemensekneg dan Kemenpora, tuntutannya agar digelar Musprovlub Ulang PBSI Sumut juga telah disetujui oleh BAORI.

Bahkan sidang permohonan eksekusi terhadap putusan BAORI tersebut yang diajukan Juliandi SH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memasuki tahap penentuan yaitu keputusan eksekusi.

“Proses persidangan permohonan eksekusi terhadap keputusan BAORI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah masuk ke ranah pemanggilan. Kemungkinan pekan depan sudah keluar putusan eksekusinya,” ujar Ferry.

3 dari 3 halaman

Pokok Masalah

Seperti diketahui, kisruh yang membelit PBSI Sumut berawal sejak digelarnya Musprovlub di Medan pada 2-3 Februari 2018 lalu. Datuk Selamat Ferry yang terpilih menjadi Ketua Umum Pengprov PBSI Sumut mengalahkan pesaingnya, Suripno Ngadimin yang memutuskan walk-out bersama sejumlah pendukungnya.

Datuk Selamat Ferry dipilih oleh 16 voters (16 Pengurus Kabupaten/Kota) dari 26 Kabupaten/Kota yang memiliki suara.

Pelaksanaan Musyawarah tersebut dilakukan oleh Caretaker dari PP PBSI. Dan semua administrasi serta pemberkasan sudah disiapkan oleh Caretaker dari PP PBSI. Tetapi PP PBSI menganulir Datuk Selamat Ferry dan menetapkan serta menerbitkan SK terhadap orang yang tidak dipilih dalam Musprovlub PBSI tersebut yaitu Suripno Ngadimin sebagai Ketua Umum PBSI Sumut masa bakti 2018-2022

Kementerian ESDM Belum Terbitkan Rekomendasi Ekspor untuk Freeport

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) belum memberikan rekomendasi ekspor mineral olahan (konsentrat) tembaga ke PT Freeport Indonesia, meski batas izin waktu ekspor habis pada 15 Februari 2019.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, saat ini pihaknya masih evaluasi permohonan perpanjangan rekomendasi izin ekspor konsentrat, dengan mengacu Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

“Dievaluasi persyaratannya sesuai Peraturan Menteri Nomor 25, Pertura Menteri itu saja (patokannya),” kata Bambang, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Bambang menuturkan, karena pengajuan rekomendasi izin masih evaluasi, perusahaan tambang yang 51 persen sahamnya milik Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) tersebut belum mendapat izin ekspor konsentrat tembaga.

‎”Belum (keluar izin ekspor konsentratnya).‎ Ya dievaluasi, kok kenapa,” ujar dia.

Dia berupaya agar rekomendasi izin ekspor keluar secepatnya. Bambang tidak bisa memastikan kegiatan pertambangan Freeport masih berjalan ketika batas waktu izin ekspor habis. 

“Ya tanya perusahaannya ganggu atau tidak. Orang saya enggak ngurusin perusahaan,” ujar dia.

Rekomendasi izin ekspor dikeluarkan Kementerian ESDM. Syarat utama untuk mendapat rekomendasi adalah kemajuan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

Setelah rekomendasi terbit kemudian diajukan ke Kementerian Perdagangan untuk mendapat Surat Persetujuan Ekspor dari Kementerian Perdagangan.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Terima Pengajuan Izin Ekspor Konsentrat dari Freeport dan Amman

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerima pengajuan izin ekspor mineral olahan (konsentrat) dari PT Freeport Indonesia dan P‎T Amman Mineral Nusa T‎enggara (AMNT).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, Freeport dan Amman telah mengajukan perpanjangan ekspor konsentrat.

Untuk diketahui, izin ekspor konsentrat Freeport akan habis pada 15 Februari 2019, sedangkan izin ekspor Amman Mineral Nusa Tenggara akan habis pada 21 Februari 2019‎.

“Itu sudah mengajukan,‎ dua-duanya sudah mengajukan,” kata Bambang, di Jakarta, Rabu 13 Februari 2019.

Saat ini, Kementerian ESDM tengah mengevaluasi pengajuan ‎perpanjangan izin ekspor konsentrat, termasuk volume konsentrat yang akan diekspor dalaam satu tahun ke depan. “Ya belum keluar, ini baru dievaluasi. Mau di-submit‎,” ujarnya.

Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara‎ Rahmat Makassau mengatakan, izin ekspor Amman Mineral Nusa Tenggara akan habis pada 21 Februari 2019. Jauh hari sebelum batas waktu habis, Amman sudah melakukan pengajuan perpanjangan izin.

Rahmat mengungkapkan, dalam pengajuan perpanjangan izin, perusahaanya juga mengajukan kouta volume ekspor konsentrat sebesar 336 ribu ton konsentrat tembaga, ‎lebih rendah dari volume sebelumnya 450 ribu ton konsentrat tembaga per tahun. 

Untuk diketahui, pemerintah memberikan kelonggaran hilirisasi mineral dengan memberikan izin ekspor ‎konsentrat sampai 2022.

Dengan catatan, pemohon izin berkomitmen membangun fasilitas pengoahan dan pemurnian mineral (smelter) dan izin ekspor diberikan seteah kemajuan pembangunan smelter telah memenuhi ketentuan, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017. Peraturan tersebut merupakan revisi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014.


Saksikan video pilihan di bawah ini: