Ini Ketentuan dan Syarat Pengajuan Pindah Pencoblosan

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, memperpanjang pengajuan formulir A5 bagi para pemilik hak suara yang ingin melakukan perpindahan tempat pencoblosan Pemilu 2019 yang akan digelar 17 April. Perpanjangan waktu pengajuan formulir A-5 ini, diberlakukan hingga 7 hari sebelum masa pencoblosan atau 10 April 2019.

Ini sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUI-XVII/2019 dan surat edaran dari KPU RI nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019/. Isinya, pengajuan formulir A5 di setiap KPU, diperpanjang hingga 10 April pukul 16.00 WIB.

“Dari putusan itu, juga menyebutkan empat ketentuan baru yang boleh dikeluarkan KPU kepada pemilih untuk pindah keluar atau pindah datang,” kata Panitia permohonan formulir A4 KPU Tangsel Firman Firdaus, Sabtu (5/4/2019).

Pengajuan formulir A5 kali ini berbeda dengan sebelum adanya putusan MK. Yakni, pemilih yang masuk dalam kategori dengan keadaan tidak terduga, misalnya pemilih karena sakit. Kriteria lain, pemilih korban bencana alam, pemilih yang menjadi tahanan atau tersangkut pidana dan pemilih menjalankan tugas pada saat pemungutan suara.

“Jadi empat ketentuan baru tersebut, untuk pemilih, yang kini diakomodir untuk mengurus formulir A5,” jelas Firdaus.

Mulai 1 Mei, Ketentuan Tarif Ojek Online Bakal Berlaku untuk Pengemudi

Adapun ketentuan tarif ini bakal terbagi dalam 3 zonasi, yakni Zona I untuk Sumatera, Jawa dan Bali non Jabodetabek, Zona II untuk wilayah Jabodetabek, serta Zona III untuk kawasan Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku.

Pemberlakuan tarif ini diterapkan untuk batas atas dan batas bawah, dengan pemberlakuan biaya jasa minimal dibawah 4 km. Untuk Zona I, tarif batas bawah Rp 1.850 per km dengan tarif batas atas Rp 2.300 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sementara pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II yakni Rp 2.000 per km, dengan ketentuan tarif batas atas Rp 2.500 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sedangkan pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II Rp 2.100 per km, dan tarif batas atas Rp 2.600 per km. Biaya pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona III To 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Budi Setyadi melanjutkan, ketentuan tarif ojek online ini sudah memperhitungkan dua aspek, yakni biaya langsung dan biaya tak langsung. Dia menyatakan, tarif untuk konsumen bakal ditetapkan oleh aplikator dengan batas biaya tambahan maksimal 20 persen.

“Namun demikian, kita menggunakan biaya langsung saja. Biaya tidak langsung adalah biaya tarif atau jasa untuk aplikator 20 persen. Nanti akan kita normakan dalam Surat Keputusan (SK) yang merupakan turunan Peraturan Menteri (Perhubungan),” tutur dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi menyatakan ketentuan tarif ojek online ditetapkan pada Senin pekan depan, 25 Maret 2019.

Pendaftaran UTBK 2019 Dibuka Hari Ini, Cek Jadwal dan Persyaratan Lengkapnya

Liputan6.com, Jakarta – Mulai 2019 ini, persyaratan untuk mendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) 2019 adalah wajib mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Dan mulai hari ini, Jumat (1/3/2019), pendaftaran UTBK dibuka.

Dilansir dari laman resmi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT www.ltmpt.ac.id, pendaftaran ujian UTBK sebagai syarat mengikuti SBMPTN 2019 ini akan dibuka hingga 1 April 2019.

Namun, dibagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang pertama 1–24 Maret 2019 dan gelombang kedua 25 Maret–1 April 2019.

UTBK dapat diikuti oleh siswa lulusan 2017, 2018, dan 2019 dari pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan sederajat, serta lulusan Paket C 2017, 2018, dan 2019.

Peserta hanya diperbolehkan mengikuti UTBK maksimal dua kali, dengan ketentuan, UTBK kelompok sains dan tekhnologi (saintek) satu kali dan kelompok sosial dan hukum (soshum) satu kali, atau kelompok saintek dua kali, atau kelompok soshum dua kali.

Kemudian, peserta yang ingin mengikuti tes satu kali dapat mendaftar pada gelombang pertama atau gelombang kedua.

Waktu pelaksanaan tes untuk peserta pendaftar gelombang pertama 13 April–4 Mei 2019 dan gelombang kedua 11–26 Mei 2019.

Peserta yang ingin mengikuti tes UTBK dua kali, harus mendaftarkan diri pada gelombang pertama dan gelombang kedua. Sehingga, peserta yang mendaftar pada gelombang kedua, hanya dapat mengikuti satu kali tes pada 11–26 Mei 2019.

Persyaratan mengikuti UTBK ada tiga yaitu, siswa SMA/MA/SMK kelas 12 pada 2019 atau peserta didik Paket C 2019, lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat 2017 dan 2018 atau lulusan Paket C 2017 dan 2018, serta membayar biaya UTBK.

Biaya pendaftaran UTBK sebesar Rp 200.000 setiap mengikuti tesnya dan dapat dibayarkan melalui Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN.

Apabila sudah membayar, maka uang tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh peserta ujian UTBK dengan alasan apapun. Calon peserta Bidikmisi yang dinyatakan lolos persyaratan tidak dipungut biaya.

2 dari 4 halaman

Tahapan dan Waktu Tes UNBK

Tahapan UNBK ini yang pertama adalah peserta wajib mendaftar melalui laman https://pendaftaran-utbk.sbmptn.ac.id menggunakan NISN dan NPSN untuk mendapatkan username dan password.

Kedua, mengunggah pas foto berwarna terbaru, mengisi data, memilih jenis dan sesi ujian, serta lokasi Pusat UTBK PTN untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK.

Ketiga, peserta membayar di Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN menggunakan slip pembayaran paling lambat 1×24 jam, kecuali bagi pendaftar Bidikmisi.

Keempat, peserta melakukan login ke laman pendaftaran di https://pendaftaran-utbk.sbmptn.ac.id untuk mencetak kartu peserta UTBK.

Terakhir, peserta mengikuti UTBK sesuai dengan hari, tanggal, sesi, dan lokasi Pusat UTBK PTN yang dipilih.

Untuk jadwal UTBK 2019 akan berlangsung pada Sabtu dan Minggu sebanyak 10 kali atau setiap hari terdapat dua sesi tes, yaitu pagi dan siang sebanyak 20 sesi (kecuali hari libur nasional).

Waktu pelaksanaan tes untuk peserta pendaftar gelombang pertama 13 April–4 Mei 2019, khusus Tuna Netra 4 Mei 2019 pukul 07.30-11.45 WIB dan gelombang kedua 11–26 Mei 2019, khusus Tuna Netra 25 Mei 2019 pukul 07.30-11.45 WIB.

Pengumuman hasil UTBK adalah paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan UTBK.

3 dari 4 halaman

Jenis Tes dan Kelompok Ujian UTKB

UTBK terdiri atas Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang sesuai dengan kelompok ujian setiap peserta ujian.

TPS digunakan mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi.

Kemampuan ini meliputi kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis.

Kemudian TKA digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan seseorang agar dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi.

TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes pada Higher Order Thinking Skills (HOTS).

Sedangkan kelompok ujian UTBK terbagi menjadi dua, yaitu sains dan tekhnologi atau saintek serta sosial dan humaniora atau soshum.

Kelompok ujian saintek dengan materi ujian TPS dan TKA saintek, yaitu Matematika Saintek, Fisika, Kimia, dan Biologi. Kemudian, kelompok ujian soshum dengan materi ujian TPS dan TKA soshum, yaitu Matematika Soshum, Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Cara Mengkafani Jenazah yang Baik dan Benar Sesuai Ajaran Islam

Liputan6.com, Jakarta Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Kematian merupakan sebuah hakikat yang akan menghampiri semua manusia dan seluruh umat-Nya. Tidak ada yang mampu menolak atau menundanya. Kematian menurut Islam adalah kepastian. Hanya Allah yang mengetahui waktu dan caranya

Manusia diwajibkan bertaqwa dengan berbuat kebaikan sepanjang waktu dan mengingat serta menyebut asma Allah setiap detik kehidupannya. Sebab kematian bisa datang kapan saja tanpa mengenal usia, status sosial, ataupun kondisinya.

Yang sehat maupun sakit jika sudah takdir nya maka manusia tak memiliki kemampuan apapun untuk menghindarinya.

Dalam Islam jika ada orang yang mengalami peristiwa kematian atau meninggal, satu dari empat kewajiban orang yang masih hidup terhadap seorang yang telah meninggal adalah mengafani. Hukum mengkafani jenazah atau mayat adalah fardlu kifayah.

Mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih, setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum dishalatkan serta dikubur. Dalam Islam ada cara mengkafani jenazah yang benar. Berikut Liputan6.com telah rangkum cara mengkafani jenazah yang benar sesuai syariat Islam.

2 dari 5 halaman

1. Dalil mengkafani jenazah

Mengkafani jenazah hukumnya sebagaimana memandikannya, yaitu fardhu kifayah. Berdasarkan hadits dari Abdullah bin Abbas radhiallahu’anhu tentang orang yang meninggal karena jatuh dari untanya, di dalam hadits tersebut Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

“Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah dia dengan dua lapis kain” (HR. Bukhari no. 1849, Muslim no. 1206) 

Kadar wajib dari mengkafani jenazah adalah sekedar menutup seluruh tubuhnya dengan bagus. Adapun yang selainnya hukumnya sunnah. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

“Apabila salah seorang diantara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya” (HR. Muslim no. 943).

Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka tidak ditutup kepalanya. Karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

“Jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya. Karena Allah akan membangkitkannya di hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah” (HR. Bukhari no. 1849, Muslim no. 1206).

3 dari 5 halaman

2. Kriteria kain kafan

a. Kain kafan untuk mengkafani jenazah lebih utama diambilkan dari harta orang yang meninggal. Dan semua biaya pengurusan jenazah lebih didahulukan untuk diambil dari harta jenazah saat masih hidup daripada untuk membayar hutangnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

b. Memakai kain kafan berwarna putih hukumnya sunnah, tidak wajib.

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

“Pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih. Karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian” (HR. Abu Daud no. 3878, Tirmidzi no. 994, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami no.1236).

c. Disunnahkan menggunakan tiga helai kain putih.

Dari ‘Aisyah radhiallahu’anha ia berkata:

“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam dikafankan dengan 3 helai kain putih sahuliyah dari Kursuf, tanpa gamis dan tanpa imamah” (HR. Muslim no. 941).

d. Kain kafan untuk mayat perempuan

Jumhur ulama berpendapat disunnahkan wanita menggunakan 5 helai kain kafan. Namun hadits tentang hal ini lemah. Maka dalam hal ini perkaranya longgar, boleh hanya dengan 3 helai, namun 5 helai juga lebih utama. Disunnahkan menambahkan sarung, jilbab dan gamis bagi mayit wanita.

e. Jenis kain kafan dan wewangian

Tidak ada ketentuan jenis bahan tertentu untuk kain kafan. Yang jelas kain tersebut harus bisa menutupi mayit dengan bagus dan tidak tipis sehingga menampakkan kulitnya. Disunnahkan memberi wewangian pada kain kafan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

““Apabila kalian memberi wewangian kepada mayit, maka berikanlah tiga kali” (HR Ahmad no. 14580, dishahihkan Al Albani dalam Ahkamul Janaiz no. 84)”.

4 dari 5 halaman

3. Cara membuat kain kafan

a. Guntinglah kain kafan menjadi beberapa bagian:

b. Kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan mayit ditambah 50 cm.

c. Tali untuk pengikat sebanyak 8 helai: 7 helai untuk tali kain kafan dan satu helai untuk cawat. Lebar tali 5-7 cm.

d. Kain untuk cawat. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 50 cm lalu dilipat menjadi tiga bagian yang sama. Salah satu ujungnya dilipat kira-kira 10 cm lalu digunting ujung kanan dan kirinya untuk lubang tali cawat.

Lalu masukkanlah tali cawat pada lubang-lubang itu. Dalam cawat ini berilah kapas yang sudah ditaburi kapur barus atau cendana sepanjang cawat.

e. Kain sorban atau kerudung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 90/115 cm lalu melipatnya antara sudut yang satu dengan yang lain sehingga menjadi segi tiga. Sorban ini berguna untuk mengikat dagu mayit agar tidak terbuka.

f. Sarung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 125 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit.

g. Baju. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 150 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit. Kain itu dilipat menjadi dua bagian yang sama. Lebar kain itu juga dilipat menjadi dua bagian sehingga membentuk empat persegi panjang.

Lalu guntinglah sudut bagian tengah menjadi segi tiga. Bukalah bukalah kain itu sehingga bagian tengah kain akan kelihatan lubang berbentuk belah ketupat. Salah satu sisi dari lubang itu digunting lurus sampai pada bagian tepi, sehingga akan berbentuk sehelai baju.

5 dari 5 halaman

4. Cara mengkafani jenazah

1. Bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Tidak ada jumlah tali yang ditentukan syariat, perkaranya longgar.

2. Bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut.

3. Beri bukhur pada kain lapis pertama, atau jika tidak ada bukhur maka dengan minyak wangi atau semisalnya.

4. Bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama.

5. Beri bukhur atau minyak wangi pada kain lapis kedua.

6. Bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua.

7. Beri bukhur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga.

8. Letakkan mayit di tengah kain.

9. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri.

10. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri.

11. Tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri.

12. Ikat dengan tali yang ada yang sudah disediakan.

Bagian Ini Bermasalah, Mitsubishi Indonesia Tarik Delica dan Outlander Sport

Liputan6.com, Jakarta – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengumumkan program penarikan kembali untuk perbaikan terhadap 680 Mitsubishi Delica dan 1.650 Outlander Sport tahun produksi 2015-2016. Perbaikan ini terkait penggantian pada Electrical Power Control Relay.

Adapun permasalahan yang memaksa penggantian part yang disebutkan di atas lantaran ditemukan potensi kurang kuatnya titik pengelasan antar komponen internal Engine Electrical Power Control Relay / Engine Electronic Control Unit (ECU) Relay. Hal ini menyebabkan bagian pengelasan tersebut berpotensi lepas.

Kondisi tersebut dapat membuat mesin mati mendadak saat kendaraan berjalan dan tidak dapat dinyalakan kembali. Namun hingga saat ini tidak ada laporan adanya insiden terkait dengan kondisi tersebut.

Penyempurnaan pun telah dilakukan pada suku cadang baru Electrical Power Control Relay dengan menggunakan komponen material internal yang lebih kuat.

Disebutkan, program ini dilakukan sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

“Program kampanye perbaikan ini merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab Mitsubishi Motors Corporation dalam menjaga kualitas kendaraan secara berkesinambungan serta memberikan jaminan layanan purna jual berkualitas untuk terus memastikan keamanan dan kenyamanan berkendara bagi para pengguna kendaraan Mitsubishi di Indonesia,” terang Irwan Kuncoro, Director of Sales & Marketing Division MMKSI dalam keterangan resminya, Rabu (27/2/2019).

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

MMKSI melalui dealer-dealernya akan mengirim surat undangan penggantian suku cadang kepada konsumen yang kendaraannya terdampak. Penggantian komponen mulai dilaksanakan per hari ini (27/2/2019) dengan estimasi durasi perbaikan selama 30 dan tanpa dikenakan biaya apapun.

“Kami mengundang para konsumen setia kendaraan penumpang Mitsubishi dengan model dan tahun kendaraan yang dimaksud untuk dapat melakukan pemeriksaan kendaraannya di dealer resmi kami dengan prosedur yang mudah dan kompensasi penggantian part terkait tanpa biaya,” kata Irwan.

Untuk mempermudah mendapatkan informasi dan kontak dealer terdekat dapat dilihat di www.mitsubishimotors.co.id/cari-dealer.

Cari Rumah Baru Harga Bersaing? Cek di Sini

Liputan6.com, Jakarta – Salah satu portal jual beli (e-commerce) terbesar di Indonesia, OLX luncurkan inovasi baru dengan memperkenalkan OLX Properti Baru. Calon pembeli dapat mengakses portal propertibaru.olx.co.id untuk mencari tahu lebih dalam properti baru sebelum membelinya.

Head of Real Estate Category OLX Indonesia Ignasius Ryan Hakim menyampaikan, saat ini permintaan masyarakat akan properti baru meningkat pesat. Memilih properti tidak bisa dianggap remeh karena banyak pertimbangan yang harus dilakukan.

Listing di OLX kan banyaknya properti bekas, sekarang kita luncurkan Properti Baru karena memilih hunian baru itu sebenarnya susah, dana yang terkucur nanti tidak sedikit sehingga kita harus hati-hati dalam memutuskan. OLX Property Baru hadir untuk membantu teman-teman menemukan properti baru dengan mudah,” ungkap Ignasius di Jakarta, Rabu (27/02/2019).

Dia juga menambahkan, tren orang saat ini mencari properti bergeser tajam ke media daring. Biasanya mereka akan mencari terlebih dahulu informasi mengenai hunian mulai dari harga hingga luas bangunan.

“Propertibaru.olx.co.id dibuat karena sekarang, mau cari apa-apa sudah online. Sebelum turun ke lapangan, lihat dulu di internet, ini benar atau nggak, dan sebagainya,” ungkapnya.

Dengan portal baru tersebut, diharapkan calon pembeli yang kebingungan mencari hunian bisa terbantu.

2 dari 3 halaman

Tahun Politik Tak Hambat Bisnis Properti

Mengamati data Rumah.com Property Index dan data nasional, pasar properti nasional di tahun 2019 dipastikan akan lebih positif, melanjutkan tren yang telah terbentuk di sepanjang 2018.

Meski kepuasan terhadap upaya Pemerintah dalam menjaga harga hunian tetap terjangkau sedikit menurun, namun mayoritas merasa optimistis dengan iklim properti Indonesia saat ini. Kendati begitu, berbelitnya proses pengurusan KPR bisa menjadi penahan laju pasar properti nasional.

Kebijakan Pemerintah yang melonggarkan Loan To Value (LTV) atau uang muka membuka kesempatan bagi para pencari properti untuk membeli rumah dengan uang muka yang serendah-rendahnya.

Secara umum, pasar properti Indonesia di tahun ini tidak akan begitu terpengaruh dengan keadaan politik.

Pasar properti akan terus merangkak naik dan menuju pemulihan, sehingga ini merupakan kesempatan yang tepat untuk membeli properti. Baik untuk dihuni atau dipakai sendiri maupun sebagai sarana investasi.

Senada, menurut pengembang PT Bakrie Swasakti Utama sebagai anak usaha Bakrieland Development Tbk (ELTY), situasi politik yang akan terus ramai hingga semester satu 2019 diyakini tak akan berdampak signifikan terhadap aktivitas penjualan.

“Sebab kami punya target pasar yang spesifik, sehingga kami tetap optimistis penjualan tiga proyek yang ada di kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan, yakni The Masterpiece, The Empyreal serta Ocea Condotel, akan memenuhi target di tahun 2019,” kata Hermon Simanjuntak, Sales & Marketing Division Head PT Bakrie Swasakti Utama.

Ia melanjutkan, “Buktinya di Januari, empat unit apartemen telah terjual. Berbanding bulan yang sama tahun lalu, dimana hanya terjual 2 unit itu sudah bagus.”

The Masterpiece dan The Empyreal yang berada di megasuperblok terpadu Rasuna Epicentrum dibanderol dengan harga jual mulai Rp 3 miliaran. Terkini, unit di kedua apartemen hanya tersisa sekitar 5% dari total keseluruhan 463 unit.

Sementara Ocea Condotel ditawarkan mulai dari Rp 1 miliaran – Rp 2 miliaran. Kondotel ini mengusung konsep arsitektur modern, yang dibangun di atas lahan seluas 12.582 meter persegi dengan ketinggian 32 lantai dan berjumlah 324 unit.

“Ocea Condotel sangat ideal untuk ajang investasi, bisa digunakan investor sebagai penginapan pribadi namun dalam batas waktu tertentu. Pemiliknya bisa stay sampai 25 kali dalam satu tahun, mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku,” ujar Hermon.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Luhut Bisa Kelola 6.000 Ha Lahan Pertambangan, Bagaimana Cara Dapatnya?

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui mengelola 6.000 hektar lahan negara untuk usaha pertambangan. Lahan negara yang dikelolanya itu berstatus izin usaha pertambangan (IUP) bukan hak guna usaha (HGU).

Bagaimana cara mendapatkan IUP?

Ketua Dewan Konsorsium Perubahan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, proses mendapatkan IUP sejatinya sama seperti HGU. Di mana, si badan hukum harus memenuhi segala prosesnya sesuai ketentuan Kementerian ATR.

“Syaratnya sama seperti HGU,” kata Iwan saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Yang membedakan, kata Iwan, adalah proses penerbitannya saja. Jika HGU diterbitkan oleh Kementerian ATR, IUP diterbitkan oleh Kementerian ESDM, dan HTI diterbitkan oleh Kementerian LHK. Hanya saja, ketiga sertifikat itu harus berdasarkan rekomendasi Menteri ATR.

Iwan mengungkapkan, HGU merupakan hak berjangka waktu yang diberikan kepada badan hukum dalam memanfaatkan lahan negara. Batas waktu untuk HGU selama 35 tahun.

Adapun, HGU diterbitkan untuk usaha pertanian, perkebunan, untuk perikanan darat/tambak, dan peternakan.

Sedangkan IUP, merupakan izi sektor pertambangan dengan jangka waktu yang ditentukan, pun dengan HTI juga sama memiliki batas waktu.

Sebelumnya, masalah kepemilikan lahan negara menjadi perdebatan dimulai ketika debat kedua capres dan cawapres periode 2019-2024 beberapa waktu lalu.

Pada saat itu, Capres Nomor Urut 01 Jokowi menyindir soal kepemilikan ratusan hektare tanah Prabowo di panggung debat capres kedua. Sindiran itu disampaikan Jokowi saat berbicara terkait pembagian sertifikat tanah.

Dan Prabowo mengakui menguasai ratusan ribu hektare tanah di sejumlah wilayah di Indonesia. Namun, sebut Ketum Gerindra itu, tanah yang dimilikinya itu berstatus HGU alias masih milik negara.

(hek/ang)

Mahathir bakal Gratiskan Jalan Tol di Malaysia

Jakarta – Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad nampaknya serius akan menggratiskan jalan tol atau memberikan diskon tarif tol di negara yang dipimpinnya. Hal ini juga sebagai bukti mewujudkan janji politiknya.

Koalisi Pakatan Harapan telah memulai pembicaraan dengan Gamuda Berhad untuk membahas akuisisi konsesi empat jalan tol yang sahamnya masih dikuasai korporasi.

Adapun, empat jalan tol tersebut adalah ruas Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), ruas Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), ruas Lebuhraya Shah Alam (KESAS), dan ruas Terowongan SMART.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Perdana Menteri, Mahathir mengatakan pemerintah Malaysia bermaksud untuk menghapuskan mekanisme tol yang ada usai berhasil mengakuisisi.
“Pakatan Harapan telah berjanji dalam manifesto pemilihannya untuk mengambil langkah-langkah untuk memperoleh konsesi jalan, dan menghapuskan biaya tol secara bertahap, sesuai dengan ketentuan perjanjian konsesi,” katanya seperti dikutip dari Kantor Berita Malaysia Bernama, Selasa (26/2/2019).

Setelah proses akuisisi selesai, pemerintah Malaysia akan menggratiskan tarif tol secara bertahap. Di mana, warga bisa menggunakan jalan tol secara gratis di luar jam sibuk antara jam 11.00 malam hingga jam 05.00 pagi waktu setempat.

Sedangkan pada jam sibuk, pemerintah Malaysia akan menerapkan ‘biaya kemacetan’ (congestion charge) selama enam jam. Besaran tarifnya hampir sama dengan tarif tol yang berlaku saat ini.

“Pada jam perjalanan ‘normal’ lainnya, penumpang akan menikmati potongan harga hingga 30 persen dibandingkan dengan tarif tol yang ada,” ujar dia.

Mahathir mengungkapkan bahwa pendapatan yang dikumpulkan dari ‘biaya kemacetan’ akan digunakan untuk operasional, pemeliharaan jalan tol, dan pembayaran pinjaman.

Tidak hanya itu, jika terdapat kelebihan penerimaan dari ‘biaya kemacetan’ akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi umun di Malaysia.

Menurut Mahathir, mengenai pemberlakuan kebijakan ini akan diumumkan oleh Menteri Keuangan pada waktu yang tepat (hek/zlf)

Bonaran Didakwa Tipu CPNS Tapteng Rp 1,2 M dan Pencucian Uang

Jakarta – Jaksa Penuntut Umum mendakwa Raja Bonaran Situmeang dalam kasus penipuaan terhadap CPNS di Kabupaten Tapteng tahun 2014. Bonaran juga melakukan tindak pidana pencucian uang (money laundering).

Mengutip antaranews Sumut, Dakwaan itu disampaikan JPU Syahrul Effendi Harahap dalam sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap Bonaran Situemang di PN Sibolga, Senin (25/2/2019). Dalam dakwaan Jaksa, Bonaran dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Bukan itu saja Bonaran juga dijerat dengan UU RI Nomor 8 /2010 pasal 4 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagaimana dalam dakwaan JPU, Raja Bonaran Situemang yang saat itu menjabat sebagai Bupati Tapanuli Tengah menyuruh Heppy Rosnani Sinaga bersama dengan suaminya Efendi Marpaung mencari orang yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dengan ketentuan lulusan S-1 dengan membayar uang pengurusan sebesar Rp165 juta dan untuk lulusan D-3 Rp135 juta.

Atas informasi tersebut pelapor membawa 8 orang yang berminat menjadi CPNS Pemkab Tapteng dan menyerahkan uang sebanyak Rp1.240.000.000, yang pembayarannya dilakukan melaui empat tahap.

Tahap pertama pada tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp 570 juta yang diserahkan oleh pelapor Heppy Rosnani Sinaga bersama-sama dengan suaminya Efendi Marpaung. Uang tersebut diserahkan langsung kepada pelaku di rumah dinasnya di Sibolga. Akan tetapi, tidak ada dibuatkan kwitansi tanda terima, namun disaksikan oleh Serka Joko selaku ajudan terdakwa.

Tahap kedua tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp 120.000.000 dikirim pelapor melalui Bank Mandiri Cabang Jalan Gatot Subroto Medan ke nomor rekening 107-00-692-74-55 atas nama Farida Hutagalung.

Tahap ketiga tanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp 500.000.000 yang dikirim dari Bank Mandiri Jalan Kirana Raya Medan Petisah ke nomor rekening: 107-00-692-74-55 atas nama Farida Hutagalung. Dan tahap ke empat tanggal 17 Agustus 2014 diserahkan sebesar Rp50.000.000 tanpa kwitansi.

Setelah menyetor sejumlah uang, ternyata 8 korban tak lulus menjadi PNS Tapteng. Padahal Bonaran sudah menjanjikan agar para korban diloloskan. Korban kemudian meminta agar uang yang sudah dikirim dikembalikan.

Namun, dalam persidangan JPU mengatakan, terdakwa hingga dilaporkan ke Poldasu pada Mei 2018 belum mengembalikan uang tersebut

Sesudah membacakan dakwaan, terdakwa Raja Bonaran bersama dengan penasihat hukumnya akan mengajukan eksepsi. Majelis Hakim memberikan waktu satu minggu kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mempersiapkan bantahan tersebut.

“Kami memberikan waktu selama satu minggu kepada terdakwa dan kuasa hukumnya untuk mempersiapkan eksepsi. Sidang kembali akan digelar pada hari Senin 3 Maret 2019,” kata majelis hakim.

Sementara itu, usai persidangan, Raja Bonaran Situmeang mengatakan bahwa dirinya telah difitnah dan dizolimi.

“Teman-teman pers tadi mendengar dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, bahwa tidak ada uang itu saya terima, melainkan Efendi Marpaung yang menerima. Dan yang anehnya, bahwa saya hadir di sini karena laporan dari Heppy Rosnani Sinaga. Sementara pelapor yang sudah inkrah kasusnya belum dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Sibolga. Kan aneh namanya ini, saya sudah ditahan sementara pelapor yang sudah ingkrah tidak ditahan Kejaksaan Negeri Sibolga. Dan saya juga meminta pelapor agar dihadirkan dalam persidangan sehingga tidak menjadi fitnah ini,” kata Bonaran usai persidangan.

Setelah sidang, Bonaran Situemang kembali dibawa ke Lapas Kelas IIA Sibolga dengan mobil tahanan Kejaksaan.
(idn/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cek Honor Pegawai Pengelola Kawasan Candi Borobudur

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mengumumkan besaran honorarium yang akan diterima Badan Pelaksana Otorita Borobudur. Kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017.

Atas pertimbangan tersebut, pada 1 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium Pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otoritas Borobudur.

“Pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur diberikan honorarium setiap bulan,””demikian bunyi Pasal 2 Perpres tersebut seperti dikutip setkab.go.id.

Adapun besaran honorarium sebagaimana dimaksud adalah:

a. Direktur Utama sebesar Rp30.787.600;

b. Direktur Rp23.180.700;

c. Satuan Pemeriksa Intern Rp16.455.400;

d. Kepala Divisi Rp13.529.300; dan

e. Pegawai Pelaksana Rp6.932.700.

“Honorarium sebagaimana dimaksud belum termasuk Pajak Penghasilan,” bunyi Pasal 3 ayat (2) Perpres ini. 

Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diberikan sejak diangkat/dilantik; dan dihentikan sejak ditetapkannya remunerasi Badan Pelaksana Otorita Borobudur sebagai satuan kerja yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut Perpres ini, besaran honorarium diperhitungkan dengan besaran penghasilan berupa gaji dan tunjangan yang diterima sebagai PNS.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 11 Februari 2019. 

2 dari 2 halaman

Tarik Turis, Kementerian PUPR Percantik Candi Mendut dan Tuk Budoyo

 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan kawasan pariwisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, salah satunya Tuk Budoyo yang berada di Kabupaten Temanggung dan Candi Mendut di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Dengan dilakukannya penataan kawasan akan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana wisata bagi kenyamanan wisatawan dan keindahan kawasan. 

Diharapkan dengan infrastruktur kawasan yang semakin berkualitas tadi, jumlah wisatawan semakin bertambah dan lama wisatawan tinggal dapat semakin lama. Hal itu akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Adapun Tuk Budoyo merupakan mata air di lereng Gunung Sumbing yang berada di Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo. Kawasan di sekitar Tuk Budoyo dikenal sebagai penghasil salah satu tembakau terbaik nusantara, tembakau srintil, dan memiliki kearifan budaya dalam bertanam tembakau.

Sebelum masa tanam dan setelah panen tembakau, warga melakukan ritual pembersihan diri dan berdoa di Tuk Budoyo. Warga meyakini, dengan do’a yang dipanjatkan akan membuat tanaman tembakau srintil tumbuh subur, aman dan tidak ada gangguan.

Untuk mendukung kawasan Tuk Boyo sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Temanggung, Kementerian PUPR melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya pada tahun 2018 telah menyelesaikan penataan kawasan Tuk Budoyo sehingga kualitas kawasan lebih rapi dan nyaman dikunjungi wisatawan karena telah tersedianya berbagai fasilitas.

Kontraktor pelaksana adalah CV Beje Persada dengan nilai kontrak Rp 1,3 miliar dan konsultan supervisi CV Maju Mulia dengan waktu pelaksanaan dari mulai Agustus-November 2018.

Fasilitas yang dibangun meliputi gapura, pendopo, plaza, tempat pemandian, reservoir, toilet, musholla, gazebo, dan lampu penerangan berikut genset.

Pada 26 Desember 2018, akan dilakukan Kirab Budaya yang seharusnya dilakukan setiap tanggal 1 Suro Tahun Jawa, namun tertunda karena masih dalam tahap konstruksi. Dilanjutkan dengan tasyakuran oleh Pemerintah Desa Losari pada 30 Desember 2018.

Di Kabupaten Magelang, Kementerian PUPR juga melakukan penataan kawasan Candi Mendut yang merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

Candi Mendut terletak di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sekitar 38 km ke arah barat laut dari Yogyakarta atau sekitar 3 km dari Candi Borobudur.

Lingkup pekerjaan berupa pembangunan trotoar dilengkapi lampu jalan, saluran ROW 15 M dan ROW 5,5 M dan pembuatan plaza taman. Lama pekerjaan dilakukan sejak Mei hingga Oktober 2018 dengan kontraktor PT Citra Andriana Persada dengan nilai kontrak Rp 3,8 miliar dan konsultan supervisi CV Pola Prisma.