KPU: Pemilihan Moderator Debat Kedua Capres Persetujuan 2 Kubu

Liputan6.com, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Koordinasi digelar terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN. Sehingga moderator kita punya opsi jam 4 ini koordinasikan dengan TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Ia pun menegaskan, untuk pemilihan moderator pada saat debat pilpres 2019 yang kedua ini bukan hak dari KPU. Namun, itu merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Lalu, terkait pemilihan panelis debat capres-cawapres, nanti yang menentukan adalah KPU dan tentunya sudah berkoordinasi terlebih dahulu.

“Kalau untuk hal-hal berkaitan dengan koordinasi, kami harus koordinasi untuk ambil sikap. Misalnya dalam soal menentukan panelis itu kami tentukan sendiri, untuk panelis itu kewenangan mutlak KPU,” ucapnya.

Wahyu menjelaskan, untuk memilih panelis debat pilpres 2019 yang kedua nanti juga tidak sembarang pilih. Karena, mesti harus mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi oleh panelis yang sudah ditunjuk oleh KPU RI.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkasnya.

2 dari 2 halaman

Rangkaian Debat Capres

Berikut rincian debat capres dan cawapres yang sudah disepakati:

Debat I

Waktu: 17 Januari 2019

Media: TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV

Lokasi: Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan

Tema: Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme

Peserta: Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

Debat II

Waktu: 17 Februari 2019

Media: RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV

Lokasi: Hotel Sultan

Tema: Energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup

Peserta: Calon presiden

Debat III

Waktu: 17 Maret 2019

Media: Trans TV, Tran 7 dan CNN Indonesia

Lokasi: Hotel Sultan, Senayan

Tema: Pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya

Peserta: Calon wakil presiden

Debat IV

Waktu: 30 Maret 2019

Media: Metro TV, SCTV, dan Indosiar

Lokasi: Belum ditentukan

Tema: Ideologi, pemerintahan keamanan serta hubungan internasional

Peserta: Calon presiden

Debat V

Waktu: Belum ditentukan

Media: TVOne, ANTV, Berita Satu, Net TV

Lokasi: Belum ditentukan

Tema: Ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri.

Peserta: Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.


Repprter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com

Tim Panel Dugaan Pencabulan Staf Dewas BPJS TK Disetop, Ade Armando Curiga

Jakarta – Kelompok Pembela Korban Kekerasan Seksual (KPKS) mencurigai langkah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menghentikan Tim Panel dugaan pencabulan yang dilakukan mantan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB) kepada stafnya. Tim Panel itu disetop setelah SAB diberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini sungguh mencurigakan. DJSN menghentikan kerja Tim Panel yang sudah hampir rampung mengumpulkan bukti dan mewawancarai para saksi dan ahli. Tim Panel sudah akan mengumumkan hasil kerja mereka tentang perilaku Syafri pada awal pekan besok, dan tiba-tiba saja DJSN menghentikannya. Saya curiga DJSN sudah terbeli atau tunduk pada kepentingan Syafri,” ujar Koordinator KPKS, Ade Armando dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/1/2019).

Meski demikian, Ade berharap tim panel yang dibentuk akhir Desember 2018 itu tetap mengumumkan temuan tentang dugaan asusila yang melibatkan SAB dengan staffnya berinisial RA.

“Mudah-mudahan Tim Panel tidak ragu untuk menuntaskan kewajibannya, karena ini menyangkut integritas sebuah lembaga yang dibiayai uang rakyat tentang perilaku seorang pejabat nesagara yang dibiayai uang rakyat,” kata Ade.

Disetopnya kerja tim panel lantaran Presiden Jokowi sudah mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan SAB yang mengajukan permohonan pengunduran diri pada 30 Desember 2018. Menurut Ade, DJSN seharusnya tidak melakukan intervensi karena mengundurkan diri.

“Ini tentu dua hal yang berbeda. Tim panel ini dibentuk untuk menyimpulkan apakah perilaku Syafri masuk dalam kategori perilaku tidak pantas atau tidak. Tim sudah bekerja. Seharusnya DJSN tidak mengintervensi hanya karena Syafri mengundurkan diri,” kata Ade.

Proses kerja tim panel, kata Ade sudah mengumpukan beberapa bukti dari saksi-saksi. Saksi dalam penuturan Ade, menyajikan bukti chat WA SAB ke RA berupa kata-kata rayuan. Dia melanjutkan, disetopnya tim panel oleh DJSN menunjukkan ada ketidakobjektifan dan indikasi tidak ingin melindungi pekerja perempuan.

“Tapi ini bukan cerita baru. Dua tahun yang lalu sejumlah deputi di BPJS TK juga melaporkan perilaku tidak pantas oleh Syafri. Tim panel sudah dibentuk dan merekomendasikan penghentian Syafri. Tapi ternyata tidak pernah ditindaklanjuti. Bayangkan, ini semua terjadi karena terduga pelaku dibiarkan bertahun-tahun oleh sesama Dewan Pengawas BPJS TK dan kini juga dilindungi oleh DJSN yang seharusnya berpihak pada korban,” ujar Ade.

Sebelumnya, DJSN memaparkan bahwa Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019 telah memberhentikan dengan hormat saudara SAB dengan mengacu pada Surat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01/DP/012019 tanggal 2 Januari 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Dengan adanya Surat Keputusan Presiden tersebut, proses Tim Panel dihentikan dan selanjutnya DJSN akan mengusulkan pada Presiden, untuk membentuk panitia seleksi untuk pengisian jabatan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang kosong,” kata Plt Ketua DJSN, Andi Zainal Abidin Dulung dalam keterangan tertulis.
(idn/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Berhentikan Dewas BPJS TK yang Dilaporkan Dugaan Pencabulan

Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB). SAB sebelumnya mengajukan pengunduran diri setelah terbelit isu dugaan pencabulan.

“Presiden telah menerima surat pengunduran diri SAB dengan baik. Pemberhentian dengan hormat saudara SAB menunjukkan presiden mengapresiasi kontribusi SAB kepada negara, yang sudah mengabdi puluhan tahun,” kata anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/1/2019).

Pemberhentian dengan hormat SAB tertuang dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2019 pada 17 Januari. Lewat pemberhentian ini, Jokowi disebut Poempida juga menunjukkan posisinya menghormati proses hukum.

“Dengan demikian saudara SAB dapat fokus untuk menyelesaikan proses hukum yang dengan dijalaninya.

Apresiasi saya pribadi kepada Presiden Jokowi yang secara cepat menandatangani Keppres ini. Saya pribadi berharap semua pihak menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan,” sambung Poempida

SAB sebelumnya menyatakan pengunduran diri dalam jumpa pers pada Minggu, 30 Desember 2018.

SAB mengatakan dirinya mundur bukan sebagai pembenaran uan mantan stafnya. Syafri mengaku fokus menempuh jalur hukum.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum,” katanya.


(fdn/haf) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Moeldoko Sepakat Kisi-Kisi Pertanyaan Ditiadakan pada Debat Berikutnya

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Moeldoko sepakat dengan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meniadakan kisi-kisi atau daftar pertanyaan bagi capres cawapres saat debat selanjutnya.

“Ya lebih bagus, (jadi) lebih lepas saja bicara. Toh semuanya punya pengalaman mengelola negara dengan baik, khususnya Pak Jokowi ya. Bagi saya sih oke-oke saja,” kata Moeldoko seperti dilansir Antara, Sabtu (19/1/2019).

Terkait evaluasi debat perdana, Moeldoko menjelaskan, sikap cawapres Ma’ruf Amin yang irit bicara pada saat debat perdana lalu merupakan hal wajar. Menurut Moeldoko, posisi cawapres memang sudah seharusnya tidak banyak bicara sehingga tidak ‘menenggelamkan’ pasangan capresnya.

“Beliau sebagai (calon) wapres berposisi yang pas, bahwa memberikan porsi sebesar-besarnya kepada (calon) presiden. Saya pikir di situ bermain porsi, bermain bagaimana menjaga keseimbangan,” jelas mantan panglima TNI itu.


2 dari 2 halaman

Evaluasi Debat Perdana

Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan memberi sinyal pada debat kedua nanti tidak ada lagi daftar pertanyaan yang diberikan kepada pasangan calon. Usulan itu ia sampaikan dalam rapat pleno KPU.

“Debat kedua nanti soal yang dibuat panelis tidak akan lagi diberitahukan ke pasangan calon ini rekomendasi saya saat rapat pleno,” kata Wahyu, di Jakarta Selatan, Jumat 18 Januari 2019.

Debat berikutnya bakal diselenggarakan 17 Februari 2019 mendatang. Temanya adalah Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup, infrastruktur. Debat kedua bakal menampilkan pertarungan capres dengan capres.

Sementara, pertarungan antar cawapres bakal terselenggara dalam debat ketiga 17 Maret 2019 dengan tema pendidikan, sosial, kebudayaan, kesehatan dan ketenagakerjaan.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Debat Perdana Pilpres 2019, Ini Enam Babak yang Perlu Anda Tahu

Jakarta

Debat pertama dari lima debat presidensial akan digelar Kamis (17/01) malam dan materinya meliputi isu penegakan hukum, korupsi, HAM dan terorisme.

Agar masyarakat bisa fokus menyimak tayangan debat pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membaginya menjadi enam babak dalam waktu hampir 90 menit, dan setiap babak memiliki karakteristik masing masing.

Digelar di Hotel Bhidakara, Jakarta, debat pertama dua calon presiden dan calon wakil presiden akan memaparkan visi dan misinya tentang isu penegakan hukum, korupsi, HAM dan terorisme.

Debat akan dipandu oleh dua moderator, Ira Koesno, matan penyiar berita Liputan 6, dan Imam Priyono, Jurnalis senior TVRI dan disiarkan di empat lembaga penyiaran, yakni Kompas TV, TVRI, RTV, dan RRI.

Babak 1

Pada 23 menit dan 15 detik pertama, pasangan pasangan capres cawapres, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan memaparkan visi misi mereka di depan publik mengenai HAM, korupsi, dan terorisme.

Masing-masing kubu hanya memiliki waktu selama 12 menit untuk memaparkan visi misinya. Dari waktu yang singkat itu, strategi komunikasi publik dalam debat dirumuskan oleh tim persiapan debat.

Kubu Jokowi-Maaruf memiliki tim persiapan debat yaitu, Mahfud Md, Yusril Ihzha Mahendra, Aria Bima, Rizal Mallaranggeng, Tina Talisa, Putra Nababan, dan Meutya Hafid.

Sementara kubu Prabowo-Sandi memiliki tim persiapan debat yang terdiri dari, Susilo Bambang Yudhoyono, Amien Rais, Priyo Budi Santoso, Sudirman Said, dan Ferry Mursyidan Baldan.

Babak 2 dan 3

Kedua kubu akan disediakan waktu selama 31 menit dalam debat dengan metode pertanyaan terbuka.

Moderator akan melontarkan pertanyaan sesuai kisi-kisi yang telah diberikan kepada kedua paslon. Masing-masing akan diberikan satu pertanyaan dari setiap tema yang dibahas.

Ketua KPU, Arief Budiman awal Januari sempat mengutarakan kepada BBC bahwa ada tiga segmen pertanyaan oleh moderator.

“Berarti nanti ada tiga pertanyaan untuk paslon 01 dan ada tiga pertanyaan untuk paslon 02, tapi tiga pertanyaan yang mana (spesifik untuk paslon) kan mereka tidak tahu,” kata Arief.

kpu
Ketua KPU Arief Budiman menyatakan bahwa penyelenggaraan debat capres-cawapres kali ini banyak didasarkan pada kesepakatan dengan kedua timses pasangan capres-cawapres. (BBC)

Sebelumnya sempat ramai pemberitaan tentang kisi-kisi pertanyaan terhadap paslon, namun menurut KPU kedua kubu sudah menyepakatinya. Kisi-kisi pertanyaan sudah dikirim sepekan sebelum acara berlangsung.

Babak 4, 5, dan 6

Debat pada dua segmen ini akan berlangsung dengan pertanyaan tertutup, kedua paslon hanya memiliki waktu 26 menit.

Bagian ini dianggap paling seru, karena antar kandidat diberikan kesempatan untuk saling bertanya dan menjawab.

Sementara pada babak 6, atau bagian akhir akan ada pernyataan penutup bagi masing-masing paslon dengan alokasi waktu 6 menit, atau total durasi 11 menit 30 detik.

Aturan Agar Tidak Ricuh

Dalam segmen 4 dan 5 masing-masing kandidat diberikan kesempatan untuk saling bertanya, dan KPU mengimbau agar pertanyaan yang diberikan tidak spesifik kepada satu contoh kasus tertentu.

Masing-masing kandidat juga diminta untuk fokus kepada penggalian visi dan misi, gagasan, dan pengetahuan, agar publik tidak dibuat bingung.

KPU mengungkapkan tidak ada hukuman jika melanggar imbauan itu, namun masing-masing kubu telah sepakat untuk tidak saling melempar pertanyaan yang terlalu spesifik.

Debat Pilpres yang diselenggarakan di Hotel Bhidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, hanya mengundang 500 orang. Para tamu undangan bisa masuk ke arena debat.

Masing-masing paslon mendapatkan jatah 100 undangan, dan sisanya, yakni 300 undangan merupakan undangan KPU, yang terdiri dari tokoh publik, peneliti, budayawan, aktivis, hingga mahasiswa.

Dalam debat pilpres ini, KPU juga mengundang KPU juga mengundang Presiden RI ke-3 B. J. Habibie, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Termasuk, seluruh mantan wakil presiden RI.

Massa pendukung di luar tamu undangan tidak diizinkan masuk ke arena debat. Mereka bisa berkumpul di dua lokasi terpisah di luar arena debat yang telah disediakan KPU.

Terdapat dua layar besar di ruangan tersebut agar para pendukung masing-masing kandidat tidak ketinggalan jalannya debat.

Selama jalannya debat Pilpres, terdapat 2,000 aparat kepolisian yang melakukan penjagaan.

KPU juga meminta agar para tamu undangan tidak membawa alat peraga kampanye selama debat berlangsung.

Para tamu juga diminta agar tidak mengenakan atribut yang provokatif.

Jadwal dan tema lima putaran debat capres-cawapres

Kelima putaran debat capres-cawapres akan digelar KPU sejak Januari hingga April 2019, sebelum memasuki masa tenang, 14 April 2019.

Debat pertama, digelar tanggal 17 Januari 2019 dan akan ditayangkan melalui Kompas TV, TVRI, RRI, dan RTV. Kedua pasangan capres-cawapres akan dihadapkan pada isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Debat kedua akan membahas isu energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. Pada putaran ini, hanya Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang akan berhadapan pada 17 Februari 2019, dan dapat disaksikan melalui RCTI, Global TV, MNC TV, dan iNews TV.

Sementara debat ketiga akan mengundang para cawapres, Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno, untuk mengelaborasi tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Debat ketiga akan diselenggarakan pada 17 Maret 2019 dan disiarkan jaringan televisi milik Chairul Tanjung, yaitu Trans TV, Trans 7, dan CNN Indonesia.

Untuk debat keempat yang rencananya dilaksanakan pada 30 Maret 2019, kedua pasang capres-cawapres kembali diundang untuk berdebat terkait masalah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. Debat ini bisa ditonton melalui Metro TV, SCTV, dan Indosiar.

Sedangkan untuk putaran terakhir, debat juga akan dihadiri kedua pasang capres-cawapres, dan membahas isu ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, perdagangan, serta industri.

Meski demikian, KPU yang semula menjadwalkan debat kelima pada tanggal 13 April 2019hari terakhir kampanye hingga kini masih menunggu kepastian dari kedua paslon terkait waktu yang paling memungkinkan untuk mengikuti debat.

Bila kelima debat berhasil digelar sesuai harapan, menurut sejumlah pengamat, semestinya mampu mentransformasi pemilih untuk lebih terukur dan bertanggungjawab ketika menjatuhkan pilihan.


(ita/ita)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Amankan Debat Capres, 4 Unit Panser Anoa Disiagakan di Hotel Bidakara

Liputan6.com, Jakarta Puluhan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menyambangi Gedung Bidakara, Jakarta Selatan. Kedatangan Paspampres guna memberikan keamanan menjelang debat capres yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti malam.

Pantauan Merdeka.com, Kamis (17/1/2019), anggota Paspampres tengah menyiapkan peralatan sesuai SOP pengamanan presiden dan tamu undangan. Di mana sebelumnya Paspampres menggelar apel terlebih dahulu.

Sementara itu, ada empat unit panser Anoa yang dikerahkan ke lokasi acara. Selain itu, juga disiagakan dua unit mobil Sabhara Polda Metro Jaya.

KPU menggelar debat capres sebanyak lima kali. Debat capres yang pertama ini berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019.

Debat ini diikuti pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan moderator Ira Koesno dan Imam Priyono. Tema debat  capres adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Sementara untuk tim panelis terdiri dari Bagir Manan, Hikmahanto Juwana, Agus Rahardjo, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis.

2 dari 2 halaman

Agenda Debat

Untuk debat kedua akan berlangsung pada 17 Februari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta. Ajang adu gagasan itu akan diikuti Jokowi dan Prabowo saja. Tema yang dibahas adalah Energi, Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur.

Selang sebulan, debat ketiga akan digelar. Kali ini debat diikuti oleh cawapres Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno. Debat yang digelar digelar di Hotel Sultan, Jakarta ini akan membahas tentang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan.

Untuk debat keempat akan digelar pada 30 Maret 2019. Debat akan diikuti Jokowi dan Prabowo. Debat yang akan digelar di Balai Sudirman, Jakarta, bertemakan Ideologi, pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional.

Terakhir, debat kelima akan dilangsungkan pada awal April 2019 dengan tanggal yang belum ditentukan.

Lokasi debat juga belum diputuskan. Namun, ada empat stasiun televisi yang akan menyiarkan debat, yaitu TVOne, ANTV, BERITASATU, dan NET.

Gelaran debat kelima atau terakhir ini akan kembali diikuti berpasangan, yaitu capres dan cawapres.


Reporter: Ronald

Sumber: Merdeka.com


Saksikan video pilihan berikut ini:

Jokowi-Ma’ruf Amin Simulasi Debat Pilpres di Djakarta Theater Malam Ini

Liputan6.com, Jakarta – Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendatangi The Ballroom Djakarta Theater Jakarta, Rabu (16/1/2019). Jokowi dikabarkan akan melakukan simulasi debat perdana Pilpres 2019.

Berdasarkan pantauan, Jokowi tiba di Gedung Djakarta Theater pada pukul 19.07 WIB. Jokowi tampak mengenakan kemeja bewarna putih. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan menjawan saat ditanya kedatangannya untuk melakukan simulasi jelang debat perdana.

“Nantilah saya belum tahu disuruh ngapain. Nanti setelah kita bicara di dalam baru,” ucap Jokowi.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Moeldoko menuturkan pasangan capres nomor urut 01 melakukan latihan pendahuluan dalam menghadapi debat Pilpres 2019.

Menurut dia, latihan pendahuluan sangat diperlukan dalam menghadapi situasi yang jarang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini kan istilahnya khusus, karena kejadiannya jarang dan ada substansi atau materi materi yang memang disiapkan secara khusus, sehingga wajar siapapun akan melakukan itu, rehearsal (latihan) namanya,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Mantan Panglima TNI itu menyebut latihan pendahuluan Jokowi-Ma’ruf menghadapi debat perdana ini turut melibatkan sejumlah ahli yang terkait dengan tema debat. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menjadi mentor untuk mempersiapkan bidang hukum.

“Ada ahli-ahli ya, ada ahli berkaitan dengan bagaimana berbicara, performance, bagaimana cara penyampaian, bagaimana cara menjawab, macam-macam. Ada pembidangan-pembidangan, ada bidang yang khusus menangani substansi,” ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan persiapan debat perdana. Dari mulai menetapkan moderator, panelis, dan tema debat capres cawapres.

Ira Koesno dan Imam Priyono terpilih sebagai moderator debat pertama Pilpres 2019. KPU juga telah merampungkan enam nama untuk menjadi panelis pada debat perdana Pilpres 2019.

Keenam panelis itu adalah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, dan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik.

Selanjutnya, ada nama Bivitri Susanti dan Margarito Kamis yang merupakan ahli tata negara. Terakhir adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

Sementara untuk tema, debat pertama tentang Hukum, HAM, Korupsi, Terorisme. Debat kedua tentang Energi dan Pangan, SDA dan lingkungan hidup, infrastruktur, debat ketiga tentang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial dan Kebudayaan.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jokowi Yakin Ma’ruf Amin Siap Hadapi Debat Perdana

Liputan6.com, Jakarta – Calon presiden petahana Jokowi meyakini cawapresnya, Ma’ruf Amin siap menghadapi debat perdana Pilpres 2019. Jokowi mengatakan, Ma’ruf adalah seorang pendakwah sehingga terbiasa berbicara di depan banyak orang.

“Pak Kiai (Ma’ruf Amin) kan setiap hari memberikan kultum, memberikan tausiyah, memberikan khotbah,” kata Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor Jawa Barat, Rabu (16/1/2019).

Jokowi enggan menjawab saat ditanya apakah dirinya telah melakukan latihan atau simulasi debat bersama Ma’ruf Amin. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut telah mempersiapkan data dan fakta terkait materi debat Pilpres besok.

“Tentu saja kalau ngomong mestinya dengan data. Ngomong itu dengan fakta-fakta dan yang paling penting rencana kedepan seperti apa. Yang penting kan itu,” jelas Jokowi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan persiapan debat perdana. Dari mulai menetapkan moderator, panelis, dan tema debat capres cawapres.

Ira Koesno dan Imam Priyono terpilih sebagai moderator debat pertama Pilpres 2019. KPU juga telah merampungkan enam nama untuk menjadi panelis pada debat perdana Pilpres 2019.

2 dari 2 halaman

6 Panelis

Keenam panelis itu adalah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, dan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik.

Selanjutnya, ada nama Bivitri Susanti dan Margarito Kamis yang merupakan ahli tata negara. Terakhir adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

Sementara untuk tema, debat pertama tentang Hukum, HAM, Korupsi, Terorisme. Debat kedua tentang Energi dan Pangan, SDA dan lingkungan hidup, infrastruktur, debat ketiga tentang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial dan Kebudayaan.


Saksikan video pilihan di bawah ini:


KSPI Sebut Gelombang PHK Besar Terjadi pada 2018

Liputan6.com, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Yang terbaru, PT Hero Supermarket Tbk yang memberhentikan 532 karyawannya.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, ‎ada PHK karyawan Hero Supermarket membuktikan jika gelombang PHK besar-besaran sedang terjadi.

“Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan sepanjang tahun 2018, hanya ada 3.362 orang buruh yang di PHK. Namun data tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” ujar dia di Jakarta, Senin (14/1/2019).

‎Said menyatakan, pihaknya telah mencatat beberapa kasus PHK yang terjadi sepanjang  2018. Di Serang, Banten, dilaporkan PHK terjadi di PT. Alcorindo sekitar 600 orang buruh, PT RWA sekitar 660 orang buruh, PT Grand Pintalan sekitar 50 orang buruh. 

“Kemudian ada sebuah pabrik garmen yang melakukan PHK terhadap 600 orang buruh,” kata dia.

Di Bogor, Jawa Barat, PT IKP yang tutup menyebabkan sekitar 600 orang buruh terkena PHK. Sementara PT Tanashin juga dalam proses melakukan PHK, di mana 300 orang buruh terancam kehilangan pekerjaan.

“Di Jakarta, PHK juga terjadi di PT FNG yang mengakibatkan sekitar 300 orang buruh kehilangan pekerjaan, di PT Pasindoi sekitar 56 orang buruh,” ungkap dia.

PHK besar-besaran juga terjadi di Purwakarta. Said mengungkapkan, tutupnya PT OFN mengakibatkan sekitar 1.800 orang buruh di PHK. Kemudian, PT Dada Indonesia yang menyebabkan 1.300 orang buruh di PHK, dan PT Iljunsun menyebabkan 1.400 orang buruh di PHK.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Sementara di Subang, tutupnya PT Hanson Yeol menyebabkan 3.100 orang buruh terkena PHK. Sedangkan di Cimahi, PHK terjadi di PT SN yang bergerak di industri garmen mengakibatkan 400 orang buruh kehilangan pekerjaan.

“Selain data-data di atas, masih banyak yang saat ini dalam proses pencatatan. Bisa diketahui, dari tiga pabrik di Purwakarta saja, telah terjadi PHK di PT OFN 1.800 orang, PT Dada Indonesia 1.300 orang, dan PT Injunsun 1.400 orang dengan total 4.500 orang buruh di PHK. Bagaimana mungkin Menaker mengatakan di seluruh hanya 3.362 orang buruh di PHK?” kata dia.

Said juga menyayangkan tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan kasus-kasus PHK yang terjadi. Jika hal ini dibiarkan, pada 2019-2020, akan semakin banyak buruh yang di PHK, terlebih revolusi industri 4.0 sudah di depan mata.

“Lebih penting yang harus dilakukan adalah membuat regulasi terkait revolusi industri dan bagaimana memproteksi agar tidak terjadi PHK besar-besaran akibat revolusi industri,” tegasnya.

Berdasarkan catatan KSPI, sektor industri yang juga akan terancam terjadi PHK meliputi garmen, tekstil, elektronik, otomotif, farmasi, industri baja, semen, dan sebagainya.‎

“Apalagi berdasarkan kajian McKinsey Global Institute, sebanyak 52,6 juta lapangan pekerjaan di Indonesia terancam tergantikan otomatisasi,” tandas dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Usai Tutup 26 Gerai Giant dan PHK 532 Karyawan, Ini Fokus Bisnis Hero

Liputan6.com, Jakarta – PT Hero Supermarket Tbk (HERO) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 532 pegawai dan menutup 26 gerai. Usai penutupan outlet tersebut, manajemen perusahaan mengaku akan fokus mengembangkan toko-toko yang ada.

Corporate Affairs GM Hero Supermarket Tony Mampuk mengatakan, perseroan kini akan fokus membangun kepercayaan pelanggan dengan toko-toko yang ada. Itu salah satunya dengan menawarkan produk-produk yang berkualitas.

“Kita fokus ke toko yang ada sekarang. Strategi kami adalah memastikan toko-toko yang ada dipercaya oleh pelanggan, menawarkan produk berkualitas, memberikan pelayanan yang baik, dan memberikan nilai tambah bagi para pelanggan. Hanya dengan melakukan ini maka kita bisa memastikan perusahaan dapat sustain,” ucapnya kepada Liputan6.com, Senin (14/1/2019).

Usai penutupan 26 gerai itu, lanjut dia, Hero kini memiliki 444 gerai yang tersebar di Indonesia. “Untuk seluruh Indonesia, total outlet dari Hero Supermarket, Giant Ekstra, Giant Ekspres, Giant Mart, Guardian, dan IKEA ada 444 gerai,” ujarnya.

Kendati demikian, dia belum ingin mengungkapkan seberapa jauh target Hero dalam perolehan laba dan penjualan perusahaan di tahun ini.

“Untuk target laba dan penjualan di tahun 2019 mohon maaf kami belum bisa disclose dulu ya,” tandasnya.

2 dari 3 halaman

26 Gerai Giant Supermarket Tutup, Hero PHK 532 Pegawai

PT Hero Supermarket Tbk (HERO) memutuskan hubungan kerja (pemutusan hubungan kerja/PHK) terhadap 532  karyawannya hingga kuartal III 2018. Tak hanya itu, 26 gerai jaringan ritel Giant pun berhenti beroperasi. 

Corporate Affairs GM PT Hero Supermarket Tbk, Tony Mampuk, mengatakan, kinerja keuangan perusahaan melemah sejak kuartal III 2018.  Kondisi keuangan tersebut membuat perusahaan terpaksa mem-PHK karyawannya. 

“Sampai dengan kuartal ke-III 2018, PT Hero Supermarket mengalami penurunan total penjualan sebanyak 1 persen atau senilai Rp 9,849 triliun,” ujar dia, di kantor Pusat PT Hero Supermarket Tbk, di Bintaro, Tangerang Selatan, Jumat (11/1/2019). 

Penurunan kinerja ritel itu disebabkan oleh penjualan pada bisnis makanan yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Hingga kuartal III 2017, pendapatan mencapai Rp 9,961 triliun.

“Meski demikian, bisnis non makanan tetap menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat. Atas hal tersebut, perusahaan meyakini bahwa keputusan akan langkah efisiensi tersebut adalah hal yang paling baik dalam menjaga laju bisnis yang berkelanjutan,” terang Tony. 

Menurut Tony, PT Hero Supermarket Tbk (HERO Group), telah menerapkan strategi yang mendukung keberlanjutan bisnis dengan memaksimalkan produktivitas kerja melalui proses efisiensi. 

“Sejauh ini dari 532 karyawan yang terdampak dari kebijakan efisiensi tersebut, sebanyak 92 persen karyawan telah mengerti dan memahami kebijakan efisiensi ini dan menyepakati untuk mengakhiri hubungan kerja,” ujar dia. 

3 dari 3 halaman

Di Demo Karyawan

Sementara 532 karyawan tersebut berasal dari 26 gerai ritel Giant Supermarket yang ditutup sepanjang 2018. Tony pun memastikan, semua hak karyawan yang diatur oleh pemerintah, sudah diberikan. 

“Semua telah mendapatkan hak sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Tenaga Kerja RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” ujarnya. 

Menurut dia, perusahaan saat ini menghadapi tantangan bisnis khususnya dalam bisnis makanan. 

Seperti diketahui, dalam laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan membukukan laba tahun berjalan naik menjadi Rp 86,18 miliar hingga 30 September 2018 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 70,40 miliar.

Sedangkan pendapatan perseroan turun tipis dari Rp 9,96 triliun hingga 30 September 2017 menjadi Rp 9,84 triliun hingga 30 September 2018.

Atas kebijakan ini, ribuan pekerja dari serikat pekerja hero supermarket (SPHS) berunjuk rasa, lantaran menolak pemutusan kerja sepihak oleh perusahaan. 

“Ini tidak mendadak, kami sudah berikan pemberitahuan 3 bulan sebelum gerai di tutup. Dari jumlah itu, akhirnya 532 karyawan menerima dan menyepakati di PHK,” ujar salah seorang pendemo.