Saat Sandiaga Bicara Pengalaman Stabilkan Harga Bahan Pokok di DKI

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno meceritakan pengalamannya menstabilkan harga bahan pokok di DKI Jakarta pada bulan Ramadan 2018. Ketika itu dia masih menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.

Awalnya, Sandiaga mengatakan banyak warga dan petani yang bertanya soal visi misi capres cawapres nomor urut 02 soal produksi pangan. Dia menjelaskan masalah pangan yang dihadapi saat ini adalah produksi dan konsumsi.

“Masalah yang dihadapi dua, dari segi produksi dan konsumsi. Dari produksi para petani ingin betul-betul mengetahui secara mendalam apa visi misi Prabowo-Sandi. Visi Indonesia Menang untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menopang produksi pangan nasional sehingga kita punya kemampuan untuk mandiri, swasembada dan tidak semuanya harus mengimpor,” ujar Sandiaga di Papa Bro Cafe, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (17/2/2019).


Sementara itu, dari segi konsumsi, Sandiaga mengatakan banyak masyarakat yang ingin mengetahui apakah Prabowo-Sandi mampu meyakinkan warga bahwa harga-harga pokok stabil. Pada saat inilah Sandiaga ‘memamerkan’ suksesnya menstabilkan harga di DKI Jakarta.

Dia mengatakan, salah satu kunci stabilnya pangan adalah proses pendistribusian yang transparan.

“Saya sudah berpengalaman di Jakarta menstabilkan harga-harga bahan pokok selama bertugas di Jakarta, dan dari segi distribusinya, distribusi ini sangat penting, harus kita hadirkan distribusi yang sederhana, terbuka, dan berkeadilan. Sehingga petaninya sejahtera, pedagangnya untung, dan para konsumen tersenyum. Itu yang menjadi fokus dari isu pangan,” paparnya.

Sandiaga kemudian bicara soal permasalahan RI di sektor energi. Menurut dia, sumber energi di Indonesia melimpah tapi belum dioptimalkan secara maksimal.

“Tapi kenapa harga listrik dirasakan mahal oleh masyarakat? Ini harus kita inovasikan melalui solusi energi terbarukan dan solusi-solusi untuk membangkitkan kemampuan kita menghadirkan energi yang selama ini belum optimal digunakan pemerintah untuk memastikan pengelolaan energi kita menuju ke swasembada energi,” terangnya.

Sebelumnya, pada pertengahan Juni 2018 silam, Sandiaga memang menyampaikan pada lebaran tahun lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berhasil menjinakkan harga pangan di Ibu Kota. Selain harga bahan pokok yang terkendali, Sandiaga juga memamerkan keberhasilan Pemprov DKI meredam inflasi di Ramadan.

Sandi mengungkapkan inflasi pada bulan Mei 2018 turun dibandingkan tahun 2017. Tahun 2018, ketika Sandiaga masih menjadi Wagub DKI, inflasi pada bulan Mei atau awal Ramadan adalah 0,45 persen (month to month).

“Jadi dibandingkan tahun lalu yang 0,49 persen kita turunnya hampir 10% dan kalau dibandingkan year to date angka kita juga lebih rendah, karena year to date tahun lalu adalah 1,85 persen, sekarang year to date kita angkanya di 1,41 persen. Berarti ini sudah kita kendalikan mulai dari Januari sampai Mei,” kata Sandiaga 19 Juni tahun lalu.
(idn/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mau Naikkan Gaji PNS TNI/Polri, Prabowo: Agar Tak Bisa Disogok

Jakarta – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara, hakim, jaksa hingga TNI dan Polri. Prabowo melakukan ini untuk mencegah korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam pidato kebangsaannya di Semarang, Jawa Tengah, Prabowo ingin menciptakan institusi dan sumber daya pemerintahan yang hebat dan unggul, yang bebas dari korupsi.

“Hakim, jaksa, polisi, harus unggul harus kuat dan harus tidak bisa dibeli atau disogok oleh siapapun. Kemudian aparat pemeintahan birokrasi juga demikian, harus unggul harus pandai, hebat dan tidak bisa disogok oleh siapapun,” tutur Prabowo di Grand Ballroom, Po Hotel Semarang, Paragon Mall, Jl. Pemuda, Semarang, Jawa Tengah..
Oleh karena itu, Prabowo mengatakan, salah satu yang akan ia lakukan bila terpilih nanti ialah dengan cara meningkatkan kesejahteraan para ASN, TNI dan Polri.
“Gaji semua petugas harus cukup supaya dia tidak tergoda. Kalau gaji demikian hebatnya dan masih bisa disogok, ya nanti kita pikirkan bagaimana. Saya sekarang harus hati-hati kalau bicara,” katanya. (fdl/hns)

Australia Mengaku Gagal Menyejahterakan Masyarakat Suku Aborigin

Liputan6.com, Canberra – Pemerintah Australia mengaku ‘gagal’ dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk asli negaranya, Suku Aborigin dan Torres Strait Islander. Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Scott Morrison di muka parlemen pada Kamis, 14 Februari 2019.

Morrison menyatakan, hanya dua dari tujuh target yang terpenuhi, yakni dalam bidang pendidikan dasar. Adapun bidang ekonomi dan kesehatan, seperti meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan harapan hidup, masih jauh dari yang diharapkan, dikutip dari Channel News Asia pada Kamis (14/2/2019).

Padahal, usaha untuk mengemansipasi penduduk asli itu telah dilakukan sejak 11 tahun lalu, setelah Perdana Menteri Kevin Rudd secara resmi meminta maaf kepada mereka atas ketidakadilan yang menimpa.

Kebijakan pembangunan untuk Suku Aborigin bertujuan untuk meningkatkan kekayaan, kesehatan, dan kesejahteraan penduduk asli Australia.

“Saya ingin anak-anak Aborigin dan Torres Strait Islander memiliki kesempatan yang sama dengan anak lain yang tumbuh di Australia,” kata Morrison kepada parlemen.

Namun setelahnya, ia menyayangkan karena usaha yang sudah dilakukan sejak lama, belum membawa perubahan yang signifikan bagi kondisi mereka.

“Tetapi itu tidak benar-benar (tercipta bagi) anak Aborigin dan Torres Strait Islander di Australia hari ini. Dan saya tidak tahu kapan akan terjadi. Ini adalah kebenaran yang harus kita hadapi sekarang,” lanjut Morrison.

Simak pula video berikut:

2 dari 2 halaman

Pendidikan Adalah Kunci

Perdana Menteri Morrison juga mengatakan pendidikan merupakan kunci bagi kehidupan penduduk asli yang lebih baik.

“Pendidikan adalah kunci ketrampilan. Kunci untuk pekerjaan dan membangun perusahaan –yang akan memberikan masa depan untuk mereka,” katanya.

Morrison berjanji akan membebaskan pinjaman pendidikan bagi guru yang mengabdi selama empat tahun di daerah terpencil.

Saat ini, masyarakat Suku Aborigin dan Torres Strait Islander hanya 3 persen dari total populasi Australia. Keduanya merupakan komunitas yang paling tidak beruntung jika dibandingkan dengan mayoritas warga negara Australia.

Dalam bidang ekonomi, tingkat pengangguran sangat tinggi, disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah.

Meskipun pemerintah telah memikirkan pendidikan sebagai jalan keluar, nyatanya penduduk asli masih punya permasalahan lain.

Dalam bidang sosial misalnya, angka bunuh diri sangat tinggi, lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan komunitas lain di Negeri Kanguru, menurut Biro Statistik Australia.

Warga Australia Jadi Korban Pembacokan di Sabah Malaysia

Sydney

Keluarga seorang pria asal Australia yang hampir tewas dibacok dengan parang di pulau Kalimantan khawatir pelaku akan kembali untuk menghabisi nyawa suaminya”.

Daniel Broadhurst, yang dikenal oleh warga setempat sebagai Aussie Dan, mengaku dirinya telah diserang dari belakang di desa Temparuli, sebuah kota kecil di kota Tuaran, Sabah Malaysia pada 24 Januari.

Dia menderita cedera kepala yang mengancam nyawanya setelah dipukul beberapa kali dengan parang di bagian belakang kepala, dan kedua lengan.

“[Penyerang] pada dasarnya menghancurkan tengkorak saya,” kata Daniel Broadhurst dari tempat tidurnya di sebuah rumah sakit di Tuaran, Sabah, Malaysia.

Peringatan: artikel mengandung gambar yang dapat mengganggu

Pria berusia 46 tahun itu mengatakan dirinya mengalami kesakitan parah sejak peristiwa pembacokan itu dan telah menderita halusinasi akibat cedera di kepalanya.

“Hari pertama, saya pikir saya adalah sebutir telur,” katanya.

“Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pernah saya miliki. Anda benar-benar tidak tahu siapa Anda atau dari mana Anda berasal.”

Insiden perkelahian

Daniel Broadhurst, yang menjalankan usaha rumah singgah di desa Temparuli, mengatakan serangan parang itu didorong oleh konfrontasi sebelumnya antar dirinya dengan pelaku, yang dikenal secara lokal sebagai Roy.

“Saya berjalan ke rumah kecilku di sana, masuk ke dalam, dan ternyata disana sudah ada Roy … saya menjadi sangat marah karena saya tahu dia seharusnya tidak ada di sana. Dia masuk tanpa izin,” katanya.

“Saya terus memukulnya dengan sangat keras dan menyuruhnya pergi.”

Ketika instruktur selam Australia itu berjalan pergi, dia dipukul dari belakang, sebelum penyerang lari ke semak-semak.

lokasi penyerangan Daniel Broadhurst

Temsn DanielBroadhurst mendapati dia setelah diserang dengan senjata tajam dan memanggil ambulan.

Supplied: Daniel Broadhurst

Daniel Broadhurst akhirnya pingsan di pinggir jalan, di mana ia kemudian ditemukan oleh seorang teman, yang memanggil ambulans.

Penyerang masih buron

Roy, yang diyakini sebagai pendatang asal Filipina yang tidak berdokumen, masih dalam pelarian.

Istri Daniel Broadhurst, Tina Goh, khawatir nyawa suaminya masih dalam bahaya.

“Suami saya akan keluar dari rumah sakit dalam beberapa minggu ke depan. Kami benar-benar khawatir tentang keselamatan Daniel ketika dia keluar dari rumah sakit nanti,” katanya.

Tina Goh mengatakan penyerang telah membuat ancaman melalui rekan kerjanya sejak insiden perkelahian itu terjadi Januari lalu.

“Pelaku bertanya [tentang] kesejahteraan Daniel, dan ketika dia tahu bahwa Daniel masih hidup, dia mengatakan dia akan menghabisinya,” katanya.

Meskipun pengalamannya hampir mati, Daniel Broadhurst tidak menunjukan rasa takutnya.

Daniel Broadhurst pasca diserang

DanielBroadhurst pasca diserang dengan senjata tajam.

Supplied: Daniel Broadhurst

“Tidak, tidak sama sekali. Karena itu tindakan yang acak,” katanya.

Dokter telah memperingatkan Daniel Broadhurst bahwa dia bisa mengalami kerusakan permanen karena kerusakan pada bagian otaknya yang memproses penglihatan.

Tapi dia bilang dia tidak menyesal.

“Jika saya harus melakukannya lagi, saya mungkin akan melakukannya karena saya berhasil menyarangkan pukulan telak pada anak itu dan rasanya puas sekali,” katanya.

“Tapi sayangnya jika anda menggunakan parang, dan anda akan menjadi membabi buta dan semuanya akan berakhir salah.”

Simak beritanya dalam bahasa Inggris disini.


(rna/rna) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sandiaga Janji Buat Industri Padat Karya Cangkang Rajungan ke Nelayan Tuban

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno mendapat keluhan dari nelayan rajungan di Tuban, Jawa Timur. Nelayan bernama Kanang (37) mengeluhkan harga jual rajungan yang pada tahun ini mengalami penurunan.

“Saya nelayan dari pantai kelapa, perwakilan dari konco-konco nelayan di sini. Saya bingung pak harga rajungan turun jauh. Tahun 2018 lalu harga rajungan masih delapan puluh ribu rupiah, sekarang hanya tiga puluh ribu sampai 35 ribu,” keluh Kanang ke Sandiaga seperti dalam keterangan tertulis dari BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (14/2/2019).

Mendengar keluhan Kanang, Sandiaga berjanji akan memprioritaskan kesejahteraan nelayan dalam kerja Prabowo-Sandiaga. Dia juga akan mendorong ekonomi petani, buruh, dan pelaku usaha kecil.

“Kami berkomitmen Insyaallah jika kami terpilih melayani masyarakat Indonesia, karena nelayan kelompok yang diprioritaskan, kami akan menstabilkan harga tangkapan rajungan supaya tidak anjlok seperti sekarang,” ucap Sandi.

Sandiaga Janji Buat Industri Padat Karya Cangkang Rajungan ke Nelayan TubanCawapres Sandiaga Uno di Tuban, Jawa Timur. Foto: Dok. BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Sandiaga mengatakan, salah satu cara menjaga harga rajungan stabil yakni dengan membangun industri dengan pemanfaatan cangkang. Cangkang rajungan bisa diolah menjadi herbal untuk kesehatan tubuh.

“Ada potensi yang lebih besar yaitu mengolah cangkang rajungan menjadi suplemen. Para pelari, penderita radang sendi membutuhkan suplemen ini. Dan lari adalah gaya hidup, tidak hanya di Indonesia tapi dunia,” terang Sandi.

Sandi menambahkan, jika dibangun industri untuk pengolahan rajungan, maka tidak ada cangkang yang terbuang. Sehingga ada pemanfaatan lain selain menjual daging rajungan.

“Nanti jika insyaallah saya dan Pak Probowo terpilih kami hadirkan industri padat karya cangkang rajungan yang menghasilkan daging dan cangkang untuk ekspor. Ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Hingga mensejahterakan para nelayan Pantai Kelapa,” harap Sandi.
(idn/rna)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ini Komponen Penentu Tarif Ojek Online

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) yang sedang disusun terkait Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk kepentingan masyarakat telah sampai pada tahapan uji publik. 

“Dari 5 kota besar yang kami datangi, ini unik karena pemikiran di daerah berbeda-beda, bahkan terkadang berbeda dengan yang ada di pusat. Misalnya soal tarif, yang sampai sekarang selalu menjadi perbincangan hangat diantara pengemudi karena ingin ada kejelasan,” tutur Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi dalam keterangan tertulis, Kamis (14/2/2019).

“Kami bersama Tim 10 telah melakukan penghitungan, ada 11 komponen yang menjadi pertimbangan dari biaya langsung dan biaya tak langsung,” ia menambahkan.

Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan pengemudi saat menarik penumpang seperti bensin, oli, dan lainnya. Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak langsung dikeluarkan saat itu. 

“Kami sudah mendapatkan angka yang ideal sebenarnya. Namun angka ini belum kami keluarkan dalam regulasi baru ini. Nantinya akan ada Surat Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Dirjen Hubdat atas nama Menteri Perhubungan untuk menjadi pedoman bagi pimpinan daerah untuk melakukan penghitungan tarif,” kata Budi.

2 dari 2 halaman

Soal Tarif

Mengenai tarif atau yang sering disebut dalam regulasi mengenai ojek ini sebagai biaya jasa dalam RPM ini, belum ditentukan ke depannya apakah akan diterapkan satu tarif yang sama secara nasional atau menggunakan sistem zonasi seperti PM. 

“Nanti juga akan kita lihat apakah dengan tarif ojek ini, masyarakat masih punya daya beli atau tidak? Di satu sisi kami juga tetap dukung ketersediaan transportasi dengan transportasi massal, seperti Bus Rapid Trans (BRT) yang sudah beberapa kali kami berikan kepada pemerintah kabupaten/kota,” kata Budi.

Sementara itu, Ahmad Yani, Direktur Angkutan Jalan menyatakan untuk penentuan tarif ojek tersebut pihaknya tetap mengacu pada hasil riset mengenai tarif yang paling sesuai. 

“Kami juga menanti hasil riset dari Institute for Transformation Studies (Intrans) untuk menetapkan berapa sebenarnya tarif yang sesuai untuk diputuskan. Karena ada pengemudi dari daerah- daerah yang sudah merasa cukup dengan besaran tarif yang ditentukan, ada yang merasa kurang, sehignga diharapkan nantinya tarif yang ditetapkan bisa cukup untuk seluruh kesejahteraan pengemudi,” ucap Ahmad Yani.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Hary Tanoe Ingin Jadikan Sulsel Daerah Percontohan Pembangunan Indonesia Timur

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengaku akan menjadikan Sulawesi Selatan percontohan pembangunan daerah. 

Hal itu disampaikan Hary Tanoe usai konsolidasi dan pemberian pembekalan kepada caleg dan di Makassar.

“Sulsel akan menjadi percontohan Perindo, agar masyarakat Indonesia Timur melihat bagaimana Perindo berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dengan programnya yang konsisten,” ucap Hary Tanoe dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/2/2019).

Menurut Hary, posisi Sulsel secara geografis sangat strategis, karena merupakan pintu gerbang Indonesia Timur, selain itu sebanyak 24 kabupaten dan kota di provinsi ini memiliki potensi daerah unggulan masing-masing. 

“Ada yang potensial di bidang UMKM, ada yang kuat dari segi pertanian, perkebunan atau perikanan. Partai Perindo akan membangun setiap kabupaten/kota sesuai dengan potensinya,” ucap dia. 

Dengan mengoptimalkan potensi daerah, Hary yakin kesenjangan kesejahteraan masyarakat bisa teratasi. Bukan hanya di Sulsel, tetapi juga di daerah-daerah lainnya di Tanah Air.

“Fokus Perindo meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja secara masif dan meningkatkan pendidikan tinggi masyarakat,” ucap Bos MNC Grup itu.

Dia pun menawarkan sejumlah program tepat sasaran seperti akses dana murah, dan pelatihan dalam berwirausaha. Dengan melaksanakan program itu, dia yakin tiingkat perekonomian masyarakat semakin meningkat. 

“Saya yakin semakin banyak masyarakat produktif yang menciptakan lapangan kerja, membayar pajak dan ikut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” kata Hary Tanoe.

 

2 dari 2 halaman

Pesan Khusus Bagi Caleg

Untuk itu, dalam setiap kunjungannya ke dapil, Hary tanoe selalu menyerukan kepada kader dan caleg untuk turun. Bertemu dengan masyarakat, menyampaikan visi misi dan perjuangan partai, serta melakukan berbagai aksi nyata untuk konstituennya.

Caleg Partai Perindo diharapkan mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya di Parlemen, sehingga partai berlambang rajawali ini bisa berperan aktif membuat kebijakan yang tepat sasaran demi kemajuan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.

Sejauh ini, Caleg Perindo tampak aktif turun ke masyarakat, berkampanye dengan kreatif. Berbagai kegiatan yang membantu dan membangun masyarakat dilakukan selama masa sosialisasi.

Mulai dari aksi nyata fogging untuk mencegah DBD, senam zumba bersama, cooking class, berbagai pelatihan keterampilan, menggalakkan apotek hidup, pengobatan gratis, bazar murah, hingga menggemakan gerakan menanam hidroponik.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

KPK dan BPJS Ketenagakerjaan Sepakati Pencegahan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman pencegahan dan sosialisasi anti korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dengan Ketua KPK Agus Rahardjo.

“Hari ini menandatangani nota kesepahaman dengan KPK dalam hal pencegahan korupsi,” ujar Agus Susanto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).

Agus Susanto mengatakan, pihaknya akan berbagi data dan informasi dengan lembaga antirasuah sebagai bentuk komitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal tersebut dia lakukan demi kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

“Jadi pertukaran data ini akan kita kaji berikutnya. Jenis-jenis datanya belum kami sampaikan di sini. Tapi, pada prinsipnya kami siap melakukan pertukaran data dengan KPK,” kata Agus Susanto. 

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, salah satu yang akan diperhatikan oleh lembaga antirasuah berkaitan dengan dana pensiun atau dana jaminan hari tua (JHT). Di mana, menurut Agus ada yang mengeluhkan dana pensiun maupun JHT yang sangat rendah.

“Itu (dana pensiun dan JHT) yang menjadi fokus kami dalam kajian nanti, hinga bisa merekomendasikan kepada pemerintah jalan yang lebih baik,” kata Agus Rahardjo.

 

2 dari 3 halaman

Tingkatkan Pengawasan Internal

Agus mengatakan, dirinya menekankan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan internal terutama terhadap jajaran direksi agar tak terjadi tindak pidana korupsi dalam mengelola uang negara.

“Mereka juga sudah mempunyai dewan pengawas sendiri. Bahwa nanti dewan pengawas BPJS bekerja sama dengan KPK untuk mempelajari hal-hal kerawanan,” kata Agus.

Diketahui, untuk tahun 2018, dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 370 Triliun. Di tahun 2019 ini, dana yang akan dikelola BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 443 Triliun.

“KPK menjadikan penandatanganan nota kesepahaman ini adalah salah satu persiapan pengelolaan dana tersebut supaya tetap dalam proses yang benar dan berintegritas,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

 

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Ma’ruf Amin: Fintech Jadi Tren Industri Keuangan Dunia

Liputan6.com, Jakarta – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomer Urut 1 Ma’ruf Amin hadir di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu ini. Di BEI, Ma’ruf berpidato di depan Asosiasi Fintech Syariah dengan tajuk Teknologi dan Inovasi untuk Masa Depan Keuangan Islam.

Ma’ruf menjelaskan, ekonomi syariah di Indonesia pada dasarnya sudah menjadi sistem yang dianut secara nasional, selain sistem ekonomi konvensional.

“Begitu juga dengan keuangan syariah. Sekarang ini sudah berkembang pesat. Ada perbaikan terutama dalam sistem kelembagaanya dan inovasi produknya,” ungkapnya di Gedung BEI, Rabu (13/2/2019).

Pada kesempatan ini, Ma’ruf Amin menjelaskan kemungkinan sistem keuangan digital (fintech) untuk dapat diterapkan pada sistem ekonomi syariah. Kata dia, fintech diperbolehkan asal tidak mengandung bunga, riba, dan manipulasi.

“Sekarang ini fintech adalah layanan teknologi digitalisasi yang jadi tren lembaga keuangan di seluruh dunia. Apakah fintech bisa diterapkan melalui keuangan syariah? Dewan Syariah Nasional melakukan pembahasan dan mengatakan boleh sepanjang tidak ada bunga, tidak ada riba, gharar, manipulasi tidak ada. Di situ gambling,” ujarnya.

Seperti diketahui, perusahaan fintech lending pada dasarnya menawarkan bunga bagi para peminjam atau nasabahnya.

Oleh sebab itu, jika ia terpilih menjadi Wakil Presiden, Ma’ruf berjanji akan mendorong fintech syariah kedepanya. Meski begitu, ia belum memaparkan secara detail bagaimana realisasi fintech syariah tersebut itu nanti.

“Apabila saya terpilih menjadi wapres tentu saya akan mendorong secara keseluruhan pengembangan ekonomi syariah, ini supaya lebih berkembang untuk bisa mendukung penguatan eko nasional, jadi ini arahnya kesejahteraan,” pungkasnya.

2 dari 3 halaman

OJK Catat Pembiayaan Fintech Capai Rp 3,9 Triliun di 2018

Sebelumnya, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, pembiayaan yang disalurkan melalui fintech pada 2018 menunjukkan pertumbuhan signifikan. Outstanding pembiayaan mencapai Rp 3,9 triliun serta rasio Non Performing Financing (NPF) yaitu 1,2 persen.

“Nilai outstanding pembiayaan melalui fintech sebesar Rp 3,9 triliun serta rasio NPF yang rendah yaitu 1,2 persen,” ujar Wimboh di Kantor Pusat OJK, Jakarta, Rabu (19/12/2018).


Wimboh melanjutkan, pada industri pasar modal, penghimpunan dana masih cukup tinggi yaitu mencapai Rp 162,3 triliun. Jumlah ini cukup positif di tengah tekanan ekonomi global yang tidak menentu.

Sementara itu, industri jasa keuangan syariah juga tumbuh positif selama 2018 tercermin dari pertumbuhan aset perbankan syariah dan pembiayaan syariah serta aset IKNB syariah per oktober 2018 masing-masing tumbuh 7,09 persen, 9,52 persen dan 0,59 persen.

“Sementara itu, per 18 Desember 2018, NAB Reksa Dana Syariah, Sukuk Negara dan Sukuk Korporasi meningkat masing-masing 20,98 persen, 17,20 persen dan 40,48 persen,” Wimboh.

Untuk mendorong peningkatan peran serta keuangan syariah dalam mendukung penyediaan sumber dana pernbangunan, OJK memfasilitasi pendirian Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah) dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait keuangan syariah bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

“Selama 2018, terdapat 41 Bank Wakaf Mikro dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 9,72 milliar dan melibatkan 8.373 debitur,” tutup Wimboh.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

KKP Gandeng TNI untuk Tingkatkan Pengawasan Kedaulatan Kelautan

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengamanan Sektor Kelautan dan Perikanan. Penandatangan MoU tersebut diselenggarakan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (11/2/2019).

MoU ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mewakili pihak KKP dan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mewakili pihak TNI.

Susi menjelaskan MoU ini akan memperat jalinan kerjasama antara KKP-TNI dalam bidang pelaksanaan program penguatan ketahanan pangan, serta pengamanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Nusantara.

“Sejak tanggal ditandatanginya, MoU ini akan berlaku selama lima tahun mendatang,” jelas dia dalam keterangan tertulis.

Berlakunya MoU ini tidak membatalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang jangka waktunya masih berlaku. Meskipun begitu, dengan berlakunya MoU baru ini, Kesepakatan Bersama antara KKP dan TNI AL Nomor KKP 04/MEN-P/KB XII/2014 dan Nomor PKB/17/XII/2014 tentang Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan pada tanggal 1 Desember 2014 akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Susi melanjutkana, penandatangan MoU ini merupakan bentuk untuk memudahkan kerjasama antara KKP- TNI yang sudah dilakukan dengan sangat baik selama empat tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan di sektor perikanan antara lain nilai ekspor, nilai tukar nelayan (NTN), nilai tukar perikanan (NTP), dan nilai konsumsi ikan yang telah tercapai. Kendati demikian, ia merasa bahwa peningkatan pengawasan di sektor kelautan masih perlu dilakukan.

“PSDKP (Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) kita sudah memiliki tupoksi dan tugas untuk menjaga sumber daya kelautan ini. Namun, kemampuan PSDKP tentulah tidak sebesar TNI. Di situlah saya memerlukan dukungan panglima (TNI) dan seluruh jajarannya untuk kita menindak ke depan (pengawasan di sektor) sumber daya kelautan yaitu illegal export (ekspor ilegal) sumber daya kelautan, baik minyak mentah, gas, tambang, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Ekspor ilegal menjadi isu yang perlu diberikan perhatian khusus mengacu pada data yang menunjukkan bahwa eskpor ilegal mencatat kerugian yang bahkan lebih besar dari impor ilegal.

Ia mengatakan bahwa peningkatan kinerja pengawasan di sektor kelautan dan perikanan ini sangat penting untuk menghadapi perang pangan (food security) yang akan terjadi di masa mendatang.

“Food security betul akan menjadi konflik di mana-mana. Begitu juga dengan energi. Jadi, sangatlah tepat (jika) TNI dengan segala kapasitas dan kekuatannya membantu membawa KKP untuk terus bisa melakukan program-program dan kebijakan-kebijakan untuk memastikan sumber daya laut dan perikanan kita ini terus ada, produktif, dan banyak untuk selama-lamanya,” kata Susi.

2 dari 3 halaman

Pengelolaan yang Baik

“Kita semua bertekad untuk melakukan sinergi antara KKP dan TNI karena kita sadari bahwa mulai dari dasar lautan sampai pucuk gunung, negara ini sangat kaya raya. Namun, kalau kita tidak jaga maka kekayaan itu akan hilang dan kita tidak merasakannya. Bayangkan bapak-bapak, mulai dari ikan teri sampai ikan paus ada di negara kita,” ujar Marsekal TNI Hadi Tjahtanto.

Menurutnya, kekayaan itu harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik, termasuk dalam sektor kelautan dan perikanan. Dengan pengelolaan perikanan yang baik, ia berharap bahwa kekayaan sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia dapat dinikmati baik oleh masyarakat pesisir maupun industri perikanan untuk kesejahteraan rakyat.

“TNI menyadari betul untuk bisa mendukung KKP menjaga laut kita agar KKP juga bisa menjaga (laut) dengan baik tanpa adanya gangguan dari dalam maupun dari luar,” tegasnya.

TNI akan mengawal KKP mulai dari penangkapan pencuri benur, biota laut, hingga flora dan fauna yang diselundupkan melalui kapal perikanan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: