Tak Undang Menteri di Debat Capres, KPU Khawatir Konflik Kepentingan

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mempertanyakan alasan tidak diundangnya menteri dalam debat capres. KPU mengatakan salah satu alasannya dikhawatirkan munculnya konflik kepentingan.

“Dikhawatirkan muncul konflik kepentingan, mungkin ada baiknya menteri-menteri tidak dihadirkan di acara debat,” ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Pramono mengatakan hal ini dikarenakan menteri merupakan pembantu presiden, di mana presiden merupakan capres petahana. Namun menurutnya, pihaknya mempertimbangkan banyak hal dalam menentukan tamu undangan.

“Kita mempertimbangkan banyak hal untuk mengundang siapa, selama ini kami mempertimbangkan menteri terkait, pimpinan DPR terkait tema juga kami hadirkan. Tapi ada yang kami lupakan posisi menteri adalah pembantu presiden, presiden adalah calon petahana,” kata Pramono.

Pramono tidak menampik salah satu alasannya terkait adanya keributan dalam debat capres. Namun, manurutnya pertimbangan tidak diundangnya menteri tidak hanya terkait keributan.

“Salah satu saja, tapi kita berpikir lebih luas bukan hanya soal itu,” kata Pramono.

Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma’ruf Amin mempertanyakan alasan tidak diundangnya para menteri tersebut. TKN menolak bila alasan tak diundang karena dinyatakan sebagai menteri pendukung 01

“Saya akan masih mempertanyakan, jangan sampai kemudian kekanak-kanakan, mengundang menteri adalah sesuatu yang dilihat sebagai suatu keuntungan bagi paslon 01. Itu yang berfikir salah gitu loh,” ujar Direktur Program TKN Aria Bima di kantor KPU.
(dwia/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hak Politik Eni Saragih Dicabut Hakim Selama 3 Tahun

Jakarta – Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Eni Maulani Saragih yaitu pencabutan hak politik selama 3 tahun. Mantan anggota DPR itu sebelumnya divonis hukuman pidana penjara tahun selama 6 tahun karena terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pokok pidana,” kata hakim ketua Yanto saat amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eni Saragih bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Uang suap dimaksudkan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, untuk menggarap proyek itu.

Uang suap yang diterima Eni untuk kepentingan Partai Golkar melaksanakan munaslub. Ketika itu, Eni diminta Plt Ketum Idrus Marham meminta uang USD 2,5 juta dari Kotjo. Novanto selaku Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR saat itu terjerat kasus proyek e-KTP dan digantikan Idrus Marham selaku Sekjen Golkar.

Eni juga menerima uang Rp 2 miliar dan Rp 500 juta dari Kotjo untuk keperluan Pilkada Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq.

Selain itu, jaksa menyakini Eni bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.

Seluruh uang gratifikasi yang diterima Eni digunakan membiayai kegiatan pilkada suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq, serta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dalam Pilkada Kabupaten Temanggung itu, Khadziq berpasangan dengan Heri Wibowo sebagai calon wakil bupati yang diusung Partai Golkar. Pada akhirnya, mereka memenangi pilkada dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
(fai/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bantah Tudingan Minim Program, Ini Strategi Ekonomi Jokowi-Ma’ruf

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menjelaskan bahwa akan ada enam program aksi besar yang akan dilakukan capres petahana Joko Widodo apabila terpilih kembali menjadi presiden.

Hal ini merespon keluhan para pengusaha yang menyampaikan bahwa kampanye tahun ini hanya terlihat saling tuding dan kurang memperlihatkan program yang dibawakan kedua pasangan calon (paslon).

Sebelumnya, taipan Sofjan Wanandi mengeluhkan iklim politik Indonesia di tengah gelaran Pemilu 2019. Dia menilai para paslon hanya saling tuding dan minim menjelaskan apa program yang ingin diperkenalkan ke publik.

“Saya kemarin bertemu dengan banyak pengusaha, itu semua mempersoalkan kok kita kampanye kali ini tidak bicara program banyak ya? Cuma saling menghujat satu sama lain, ini gimana kita, ini mana yang harus kita pegang, nah ini yang menimbulkan was-was terhadap para pengusaha maka wait and see itu terjadi,” ungkap Sofjan pada saat menghadiri CNBC Economic Outlook 2019, Kamis (28/2/2019).
Berikut ini daftar program-program aksi besar yang disampaikan oleh Juru bicara TKN, TB Ace Hasan Syadzily kepada detikFinance, Jumat (1/3/2019).

1. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa perlu diwujudkan dalam sistem ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila.
– Menyelesaikan penyusunan peraturan dan perundangan
tentang Sistem Perekonomian Nasional yang berlandaskan
ideologi Pancasila.
– Mewujudkan pelaksanaan Sistem Perekonomian Nasional
yang berlandaskan ideologi Pancasila.
– Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.
Percepatan pembangun infrastruktur dalam empat tahun terakhir telah memberikan manfaat pada kelancaran konektivitas dan penurunan biaya logistik. Tahapan berikutnya adalah meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pada penciptaan nilai tambah ekonomi melalui langkah-langkah:
– Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan Swasta, BUMN, maupun BUMD.
– Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.
– Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengembangan UMKM.
– Memperluas akses perumahan/tempat tinggal/hunian dan bedah rumah bagi 5 juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), buruh, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.
– Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/ tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah.
– Mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk pengembangan ekonomi digital.
– Mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi antar- permukiman, desa, kota, dan provinsi, dengan kerja sama antara pemerintah dan badan-badan usaha.

3. Melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
Agar perekonomian Indonesia memiliki daya saing, maka revitalisasi industri merupakan keniscayaan. Untuk itu, ada beberapa langkah yang akan dilakukan:
– Menguatkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari berbasis komoditas menjadi lokomotif pembangunan ekonomi.
– Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi menuju kemandirian.
– Menciptakan keterkaitan industri, baik ke depan maupun ke belakang melalui sinergi seluruh pelaku ekonomi nasional.
– Meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) untuk memperkuat industri nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri.
– Mengembangkan sentra-sentra inovasi serta peningkatan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi serta revitalisasi science-technopark untuk keperluan masyarakat serta pengembangan teknologi yang diperlukan di era revolusi industri 4.0.
– Revitalisasi industri pengolahan pascapanen sub-sektor pangan, hortikultura, hingga perkebunan.
– Meneruskan program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil secara efisien serta meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional.
– Meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber- sumber energi terbarukan.
– Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital.
– Mengembangkan industri kelautan/kemaritiman, serta mendorong investasi infrastruktur pendukungnya.

4. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru.
Selain ekonomi berbasis sumber daya alam, kita juga memiliki beberapa potensi ekonomi baru yang perlu dikembangkan secara merata. Potensi ekonomi baru itu berbasis kekayaan alam dan juga modal sosial budaya yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Langkah- langkah yang bisa dilakukan:
– Mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya. Fokus pada melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru (“Bali Baru”).
– Mempercepat pengembangan ekonomi dan industri kreatif dengan terobosan strategi kebijakan dan insentif melalui Badan Ekonomi Kreatif.
– Mengembangkan industri jasa keuangan berbasis syariah.
– Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

5. Mempertajam reformasi struktural dan fiskal.
Reformasi struktural dan reformasi fiskal adalah kunci peningkatan daya saing perekonomian nasional. Arahnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan berusaha, dan menciptakan level of playing field yang berkeadilan. Langkah yang akan dilakukan:
– Melanjutkan reformasi struktural dan kemudahan berusaha secara terpadu dan berbasis teknologi informasi.
– Melanjutkan reformasi kebijakan fiskal untuk menghadirkan APBN yang sehat, adil, dan mandiri, serta mendukung peningkatan kesejahteraan, penurunan tingkat kesenjangan, dan peningkatan produktivitas rakyat.
– Melanjutkan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional, dengan target terukur, serta memperhatikan iklim usaha dan peningkatan daya saing.
– Optimalisasi PNBP dengan sistem yang terintegrasi serta tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
– Memperkuat sinergi tiga pilar (kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil) guna memperbaiki ketersediaan sumber pembiayaan, menurunkan tingkat bunga, sekaligus mendorong produksi nasional.
– Meningkatkan penyimpanan devisa hasil ekspor di dalam negeri sehingga bisa dimanfaatkan untuk ekonomi nasional.

6. Mengembangkan reformasi ketenagakerjaan.
Sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk itu, upaya perlindungan dan penguatan dilakukan dengan:
– Membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
– Meningkatkan keterampilan pencari kerja dan buruh dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan kalangan pendidikan.
– Memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana beasiswa pendidikan dan peningkatan keterampilan.
– Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal.
– Mempercepat pembenahan sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran secara terintegrasi. (dna/dna)

Menaker Yakin Program Desmigratif Bisa Tekan Pengiriman TKI Ilegal

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menyatakan, Program Desa Migrasi Produktif (Desmigratif) yang dicanangkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bisa menekan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang kerap dilakukan calo.

Lewat program ini, calon TKI bisa mendapat informasi lengkap seputar pasar kerja dan tata cara bekerja di luar negeri.

“Bahkan kalau mau misalnya berangkatnya lewat PT, mau nanya PT yang sudah dicabut mana saja, kadangkala orang enggak tahu kan. Itu kalau di layanan migrasi bisa diakses informasi itu,” jelas dia di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Namun dia mengakui jika upaya tersebut masih butuh usaha yang lebih keras. “Karena ini memang lebih jangka panjang dalam rangka membantu pengelolaan remitansi para TKI,” jelas dia.

Kendati demikian, Hanif menilai, pelaksanaan Program Desmigratif sejauh ini telah berjalan dengan baik, sehingga bisa menangani oknum calo di lapangan.

Alhamdulillah selama ini sudah ada relatif berjalan baik. Dalam program desmigratif itu kan warga desa jadi punya tempat untuk crosscheck Informasi. Karena di situ disiapkan ada informasi pasar kerja, juga kalau mekanisme bekerja ke luar negeri itu seperti apa, syarat-syaratnya bagaimana, dan seterusnya,” tuturnya.

Selain itu, ia melanjutkan, program ini juga mampu menopangi keberlanjutan hidup keluarga TKI yang ditinggal di kampung halamannya.

“Misal yang tinggal pasangannya. Kalau istrinya pergi berarti yang lakinya di rumah, itu kita kasih pelatihan kewirausahaan, kita kasih bantuan sarana dan prasarana usaha sampai mereka menciptakan usaha produktif,” paparnya.

“Kemudian untuk community parenting, anak-anaknya kita urus, kita ada rumah edukatif. Sejumlah BUMN men-support kita, dan anak-anak bisa menghabiskan waktu untuk kepentingan yang positif,” dia menambahkan.

2 dari 2 halaman

Kemnaker Ingin Pemda Ikut Danai Program Desa Migran Kreatif

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen mengoptimalkan program Desa Migran Produktif alias Desmigratif agar lebih maksimal. Program ini dinilai dapat membangkitkan pembangunan ekonomi di desa.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, Kemnakar menargetkan 150 desa masuk program desmigratif pada 2019 ini.

“Masih jalan, Desmigratif untuk tahun ini sekitar 150 desa yang kita jalankan dengan program desmigratif itu di 10 provinsi, sekitar 60 kabupaten,” kata dia di Kemnaker, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Hanif mengakui bahwa meskipun terjadi kenaikan jumlah desa sasaran program dibandingkan tahun sebelumnya, namun itu tidak tinggi. Pada 2018, program ini menyasar 130 desa.

“Naik. Cuma kenaikannya tidak melonjak begitu, karena anggaran kita untuk itu relatif terbatas,” ungkap Hanif.

Karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk turut ambil bagian dalam pendanaan program ini.

“Kita bikin role model-nya, jadi ada modeling dari Kementerian untuk pelayanan dan perlindungan TKI dari desa. Kemudian nanti kita berharap pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota juga bisa mereplikasi itu di desa-desa yang kebetulan belum,” jelas dia.

“Karena kalau kami kan desanya tiap tahun paling satu kabupaten atau satu provinsi kita kasih dua desa sebagai model. Kalau provinsinya bisa lebih kenceng, kabupatennya lebih kencang, saya kira akan makin banyak desa-desa yang terjangkau oleh program desa desmigratif,” Dia menandaskan.


Reporter: Wifridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

Keluarga Uno di Gorontalo Dukung Jokowi, BPN Prabowo: Acting Saja

Jakarta – Capres petahaha Joko Widodo mendapat dukungan dari keluarga Uno, yang merupakan keluarga dari cawapres saingannya, Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga pun mengaku tak masalah.

“Uno itu kan nama family name. Besar sekali. Sangat besar sekali. Seperti Luhut Binsar Pandjaitan. Apa semua marga Pandjaitan mendukung Pak Luhut? Kan nggak harus. Jadi biasa, kita kan nggak bisa mengontrol pilihan politik keluarga,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

“Ini uno yang mana? bagian tengah, depan belakang?” imbuhnya.


Dian mengatakan perbedaan pilihan politik merupakan hal yang biasa. Hal itu menunjukkan warna demokrasi yang dewasa di Indonesia. Namun, menurutnya, hal itu tak menutupi banjirnya dukungan masyarakat kepada Sandiaga.

“Ini warna demokrasi. Kita nggak harus sama. Ini bagaimana berdemokrasi secara dewasa. Tapi pendukung Mas Sandi ini lebih besar dari yang nggak (dukung). Mas Sandi ini luar biasa, dari pengusaha yang tidak dikenal, jadi cawagub, hingga cawapres,” katanya.

“Kalau mas Sandi muncul, (pendukung) histeris. Saya nggak kecil hati. Ini dinamika dalam keluarga, bukti demokrasi dalam keluarga dan Indonesia,” imbuh Dian.

Selain itu, menurut Politikus PAN itu, dukungan keluarga Uno di Gorontalo itu tak mewakili keluarga Uno seluruhnya. Lagipula, dia meyakini, dukungan keluarga Uno ke Jokowi hanyalah sandiwara semata.

“Kalau misalnya ada yang mendeklarasikan ya bagus, tapi saya tahu keluarga Uno yang di partai Koalisi Indonesia Maju, punya hubungan keluarga dan ‘masa ponakan sendiri nggak dicoblos, masa sepupu sendiri nggak dicoblos’ gitu lho. Kalaupun ada yang mendukung, itu cuma make up aja,” katanya.

“Saya tahu mereka terikat dengan acting bahwa karena partainya berkoalisi dengan itu, jadi tentu saja harus tampak di publik mendukung pasangan Jokowi. Saya tahu itu. Tapi kami biasa saja, ini sebuah realita, kalau tidak, kita tahu lah, kalau nggak dosa-dosa politik akan dibuka, atau diproses secara hukum, karena hukum sekarang kan tumpul ke atas tajam ke bawah,” imbuh Dian.

Seperti diketahui, keluarga Uno di Gorontalo mendeklarasikan mendukung Jokowi untuk menjadi presiden sekali lagi. Jokowi pun hadir dalam deklarasi dukungan itu.

Perwakilan keluarga Uno, Rudi Hartono Uno mengungkap mengapa tak mendukung saudaranya di Pilpres. Sepanjang pembacaan deklarasi yang digelar di Hotel Maqna, Gorontalo, Kamis (28/2) malam itu, teriakan Jokowi menggema ke seluruh ruangan.

“Mencermati kinerja pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo selama hampir satu periode ini, terutama perhatian dan kepedulian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Provinsi Gorontalo, yang sungguh-sungguh telah kami rasakan selama ini, maka kami keluarga Uno telah bersepakat untuk mendukung sekali lagi Bapak Jokowi sebagai Presiden RI,” ungkap Rudi Uno.

“Memang kami menyadari ada salah satu bagian dari keluarga besar kami yang juga ikut dalam kontestasi pemilihan presiden/wakil presiden saat ini. Namun dengan besar hati, kami harus menyampaikan bahwa kepentingan bangsa dan negara sungguh jauh lebih penting dari sekadar kepentingan keluarga,” sambungnya.
(mae/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Komnas Perempuan Minta Polda Jatim Kabulkan Penangguhan Penahanan Artis VA

Liputan6.com, Jakarta Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur (Jatim) untuk menemui tersangka kasus dugaan pornografi, artis VA. Usai menjenguk artis VA dan berdiskusi dengan penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, Komnas Perempuan meminta penyidik Polda Jatim untuk mengabulkan penangguhan Penahanan terhadap artis VA.

“Yang harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan Polda Jatim yakni bisa mengabulkan penangguhan penahanan. Karena sebagai pertimbangan pemulihan kondisi psikis korban kasus prostitusi,” tuturnya di Mapolda Jatim, Kamis (28/2/2019).

Menurutnya, dalam paripurna Komnas Perempuan, terakhir melihat bahwa perempuan yang ada di dalam kasus prostitusi merupakan korban yang dilacurkan. Sehingga apapun status hukumnya penyidik tetap memberikan haknya sebagai korban.

“Mempertimbangkan dan mengabulkan dengan melihat kapasitasnya sebagai korban yang dilacurkan,” katanya.

Dia mengatakan, seharusnya yang paling penting untuk segera dilakukan penindakan adalah muncikari dan user atau pelanggan artis VA. Alasannya, mereka lah yang membuat jeratan terjadinya tindak pidana prostitusi.

“Sedangkan perempuan selalu menjadi korbannya. Ini yang perlu diperhatikan,” ucapnya.

Dalam kunjungannya ke Polda Jatim, ia sempat bertemu dengan artis VA dan bincang bincang dengan penyidik berkaitan dengan modus yang kerap dilakukan muncikari dalam menjerat korbannya kedalam pusaran prostitusi.

“Komnas Perempuan akan terus memantau dan menyikapi kasus kasus yang berkaitan dengan perempuan. Dan kami juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemulihan korban agar kasus prostitusi bisa dihentikan,” ujarnya.

Komnas perempuan juga mendorong pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Sehingga kasus seperti ini tidak lagi terjadi di Indonesia.

2 dari 3 halaman

Tanggapan Polisi

Menanggapi permintaan Komnas Perempuan mengenai penangguhan penahanan artis VA, Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Achmad Yusep Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan apa yang menjadi masukan dari Komnas perempuan.

“Kita akan maksimalkan sesuai dengan harapan Komnas maupun pemerhati, selama tidak menganggu kepentingan penyidikan,” ujar polisi pelopor E-Tilang tersebut.


Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menuturkan bahwa penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES. “Dari situ jelas ada foto dan video dan keterlibatan aktif VA dalam prostitusi online. Termasuk penyebaran foto dan video,” tutur Luki di Mapolda Jatim, Rabu 16 Januari 2019.

Luki menegaskan, penetapan VA sebagai tersangka itu juga sesuai dengan hasil gelar, dan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli.

“Ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli Kementerian Agama dan MUI dan beberapa bukti yang sangat mengaitkan dalam transasksi komunikasi ini sangat menguatkan saudari VA menjadi tersangka,” tambah Luki.

Luki menyatakan akan membuat surat panggilan kepada VA terkait status barunya yang kini naik menjadi tersangka. “Kami layangkan untuk Senin. kami undang yang bersangkutan untuk hadir ke Polda Jatim,” sambungnya.

Dari hasil penyidikan, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan foto dan video mesum artis VA. Gambar tak senonoh itu ditemukan dalam ponsel milik mucikari ES. Fakta baru ini terungkap dari hasil penyelidikan digital forensik beberapa hari terakhir.

Selain foto pose telanjang, ada pula video tak pantas dan melanggar norma susila. Foto dan video itu dikirim ke mucikari agar user tertarik dan menggunakan jasa seks VA.

“Ini mungkin sesuatu yang baru dimana yang sebelumnya jadi saksi korban (dalam kasus prostitusi), bisa menjadi tersangka. Ini akan jadi yurisprudensi,” ujar Luki.

Dalam perkara ini, VA dijerat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu berbunyi, ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bupati Malang Nonaktif Rendra Terancam 20 Tahun Penjara

Liputan6.com, Sidoarjo – Bupati Malang nonaktif, Rendra Kresna menjalani sidang perdana di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Juanda Sidoarjo, Kamis 28 Februari 2019.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joko Hermawan, Bupati Malang nonaktif, Rendra terbukti menerima suap dan gratifikasi total senilai Rp 7,5 miliar dari sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

“Terdakwa diduga menerima hadiah sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 untuk proyek di dinas pendidikan,” kata Joko Hemawan.

Rendra juga diduga menerima fee dari setiap proyek pendidikan Kabupaten Malang sebesar 17,5 persen hingga 20 persen. “Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014, terdakwa menerima fee dari semua proyek yang ada di dinas pendidikan,” ucapnya.

Dengan kasus ini, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

“Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” ujar Joko.

Kasus ini terjadi saat KPK menangkap Rendra Kresna yang saat itu menjabat Bupati Malang bersama Ali Murtopo selaku pihak swasta. Rendra diduga menerima suap Rp 3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Selanjutnya, Bupati Malang nonaktif, Rendra dan Eryk Armando Talla selaku pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Rendra diduga menerima gratifikasi Rp 3,55 miliar terkait sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

Dengan perbuatannya, diduga Rendra Kresna mendapatkan hadiah sebesar Rp 7,5 miliar dari kedua terdakwa lainnya.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

HEADLINE: Negosiasi Kim Jong-un dan Donald Trump Gagal Total, Sinyal Bahaya?

Liputan6.com, Hanoi – Pada Kamis pagi, 28 Februari 2019, untuk kali pertamanya, Kim Jong-un menjawab langsung pertanyaan yang dilontarkan wartawan asing.

“Ketua Kim, apakah Anda yakin (akan ada kesepakatan)?,” itu pertanyaan yang dilontarkan seorang jurnalis. 

Pemimpin muda Utara Korea itu sempat terdiam. Namun tak lama kemudian bibirnya bergerak.

“Terlalu dini untuk mengatakannya. Namun, saya tidak bilang bahwa saya pesimistis,” kata Kim Jong-un yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Inggris. “Berdasarkan apa yang saya rasakan saat ini, saya yakin akan ada hasil yang baik.” 

Delapan bulan setelah bersua di Singapura, Kim Jong-un dan Donald Trump menggelar pertemuan kedua di Hanoi, Vietnam. Usai basa-basi, pamer kemesraan, dan makan malam bersama, kedua pemimpin membahas pokok permasalahan: perwujudan denuklirisasi Korut dengan ganjaran pencabutan sanksi atas Pyongyang.

Tapi, sejarah damai gagal tercipta hari itu.

Awalnya, pertemuan diharapkan bisa berujung pada pernyataan berakhirnya Perang Korea yang secara de facto masih berlangsung hingga saat ini. AS dan Korut juga digadang-gadang akan bersepakat untuk mendirikan kantor penghubung di ibu kota masing-masing. Kalaupun sanksi tak dicabut sepenuhnya, setidaknya bakal ada pelonggaran. 

Namun, pertemuan keduanya diakhiri secara tiba-tiba. Lebih cepat dari jadwal. Tanpa hasil. Gagal total. 

Seorang pria berdiri di dekat layar TV yang memperlihatkan siaran pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Vietnam, di sebuah toko elektronik di Seoul, Korea Selatan (28/2). (AP Photo/Lee Jin-man)

Kedua pemimpin hengkang dari lokasi pertemuan di Sofitel Legend Metropole Hanoi sekitar pukul 13.30 waktu setempat, hanya 4,5 jam setelah pembicaraan dimulai.

Kim dan Trump juga batal makan siang bersama, meski meja-meja telah ditata, hidangan sudah disiapkan. Agenda penandatanganan kesepakatan tak jadi dilakukan. 

“Tak ada kesepakatan yang dihasilkan kali ini,” demikian isi pernyataan tertulis Juru Bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, seperti dikutip dari CNN News. “Namun, tim masing-masing berharap untuk menggelar pertemuan kembali pada masa yang akan datang.”

Tak lama kemudian, Donald Trump menggelar konferensi pers. Miliarder nyentrik itu bersikukuh, pertemuannya dengan Kim berlangsung produktif.

“Kami memiliki waktu yang sangat, sangat produktif,” kata Trump. Namun, ia menambahkan, dirinya dan Menlu AS Mike Pompeo merasa, itu bukan saat yang tepat untuk menandatangani kesepakatan apapun.

Presiden AS itu menambahkan, pembicaraannya dengan Kim Jong-un berakhir karena diktator Korut itu meminta penghapusan semua sanksi AS dan internasional atas negaranya sebagai imbalan atas penutupan sebagian — bukan keseluruhan — fasilitas nuklir milik rezim Pyongyang.

“Pada dasarnya mereka ingin sanksi dicabut seluruhnya dan kami tak bisa melakukannya,” kata Trump dalam konferensi pers di Hanoi. “Mereka mengaku rela melakukan denuklirisasi atas sejumlah besar area yang kita inginkan, namun tak mungkin menghapus semua sanksi untuk itu,” kata suami Melania Trump tersebut seperti dikutip dari The New York Times.

Penghapusan sanksi internasional, yang membatasi kemampuan Korea Utara mengimpor minyak dan mengekspor barang-barang menguntungkan termasuk batubara dan hasil laut, adalah tujuan utama Pyongyang dalam semua negosiasi. Di sisi lain, bagi AS, sanksi-sanksi tersebut adalah alat tawar menawar yang signifikan.

Trump mengatakan, ia dan Kim mendiskusikan soal penutupan kompleks nuklir utama Korut di Yongbyon, di mana proses pengayaan plutonium, tritium, dan uranium untuk bahan bakar bom nuklir dilakukan. 

Meskipun Yongbyon adalah fasilitas nuklir terbesar Korut, tapi itu bukan satu-satunya. Dalam konferensi pers, Trump mengakui bahwa negara itu punya fasilitas pengayaan nuklir lain, yang kemampuannya mungkin lebih besar.

Belum lagi rudal balistik, hulu ledak nuklir, dan sistem senjata pemusnah massal yang belum terungkap sepenuhnya. Diduga disembunyikan rapat-rapat rezim Pyongyang.

Yongbyon Nuclear Research Centre, Korea Utara (GeoEye Satellite Image/AFP PHOTO via ABC Australia)

Trump juga mengaku bahwa ia dan Kim Jong-un mendiskusikan soal kasus Otto Warmbier, mahasiswa AS yang tewas setelah jadi tahanan di Korut.

Warmbier, mahasiswa University of Virginia, ditangkap saat bepergian di Korea Utara karena mencuri poster propaganda. Pada 2016 dia dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa.

Lebih dari setahun kemudian dia dibebaskan dan kembali ke Amerika Serikat dalam keadaan sakit parah. Dokter menyebut, dia menderita cedera otak serius. Warmbier meninggal pada Juni 2017.

Donald Trump mendapat pujian atas kembalinya Warmbier dan segelintir orang Amerika lainnya yang ditahan di Korea Utara.

Jika presiden pendahulu menyebut kasus Warmbier sebagai contoh kebrutalan rezim Kim Jong-un, Trump menolak untuk menyalahkan sang pemimpin Korut.

Otto Warmbier, mahasiswa Amerika yang menghabiskan 17 bulan di tahanan Korea Utara (AP Photo/Jon Chol Jin)

“Saya tidak percaya bahwa dia akan membiarkan itu terjadi, itu tidak menguntungkannya,” kata Trump.

“Penjara itu kasar, tempat yang brutal, di mana hal-hal buruk terjadi. Tapi saya tak yakin, ia (Kim Jong-un) tahu soal itu.” Belakangan, pembelaannya itu dikecam ramai publik AS.

Kegagalan negosiasi membuat normalisasi hubungan antar-dua negara beringsut dari hasil yang diinginkan. Kim Jong-un gagal menghasilkan pencabutan sanksi terhadap Korut, di sisi lain Trump gagal memaksa Pyongyang ambil langkah konkret untuk mengakhiri program nuklirnya — sebuah keberhasilan yang sangat ia butuhkan untuk mengimbangi sejumlah gejolak domestik di AS.

Ketika Trump berniat berbincang santai di pinggir kolam renang bersama Kim Jong-un, mantan pengacaranya, Michael Cohen bersaksi menyudutkannya di depan Kongres. Agenda kedua pemimpin tersebut kemudian dibatalkan. 

Michael Cohen pada Rabu 27 Februari 2019 mengatakan kepada panel penyidik Kongres bahwa eks kliennya itu adalah sosok yang “rasis, penipu dan tukang bohong”. Dan jika Trump kalah pada Pilpres 2020, ia menyebut, transisi kekuasaan tak akan berjalan damai.

Eks pengacara Donald Trump, Michael Cohen (AP/Pablo Martinez Monsivais)

Dalam konferensi pers, Trump sempat bereaksi atas kesaksian Cohen. Menyebutnya berisi 95 persen kebohongan, nyaris 100 persen — kecuali soal bahwa ia tak berkolusi dengan Rusia dalam Pilpres 2016. 

Seperti biasanya, ia juga menyerang mantan pengacaranya dalam cuitan di Twitter. 

Tak seperti tanggapannya atas kesaksian Cohen, Trump berupaya keras menahan diri soal Kim Jong-un. Bicaranya tak berapi-api dan tanpa retorika. Tak ketinggalan, ia juga membela diri.

“Aku bisa saja menandatangani kesepakatan hari ini, lalu kalian akan mengatakan, ‘Ah, itu transaksi yang buruk’…Aku lebih baik melakukan dengan benar daripada buru-buru.” 

Donald Trump juga menyebut, meski negosiasi berlangsung tanpa hasil, hubungannya dengan Kim Jong-un tetap hangat. Pertemuan, kata dia, diakhiri dengan jabat tangan.

Di sisi lain, Trum tak berhasil mengurangi efek kejut kesaksian Michael Cohen dengan kegagalan negosiasinya dengan Kim Jong-un. Nobel Perdamaian yang ia harapkan pun kian jauh dari jangkauan.


Saksikan video menarik berikut ini: 

2 dari 3 halaman

Konsekuensi Mengkhawatirkan

“Welcome to Hanoi, city of peace” — kalimat itu terpampang di videotron yang berbaris di sisi jalan, dari bandara menuju pusat kota Hanoi. Bendera Amerika Serikat dan Korea Utara tersebar di sejumlah wilayah ibu kota Vietnam itu.

Sementara, gambar Kim Jong-un dan Donald Trump terpampang di kaos-kaos yang dijajakan untuk menyambut sebuah momentum penting: KTT AS-Korut yang memberi harapan damai di Semenanjung Korea.

Warga mencoba kaus bergambar wajah Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di sebuah toko di Hanoi, Jumat (22/2). Pembuatan kaus itu menyambut KTT kedua AS-Korea Utara di Vietnam pada 27 Februari mendatang. (Nhac NGUYEN/AFP)

Namun, harapan itu tak terwujud. Kim Jong-un dan Donald Trump balik kanan ke negara masing-masing dengan tangan hampa, tanpa kesepakatan. Negosiasi gagal.

Donald Trump bersikukuh bahwa hubungannya dengan Kim Jong-un tetap baik. Ia juga yakin pihak Korut tak akan lagi melakukan uji coba senjata nuklir atau mengancam akan mengirimkan rudal ke negara lain. 

Belakangan, ia juga mengucapkan terima kasih pada tuan rumah atas sambutan hangat dan kemurahan hati Pemerintah Vietnam. Ucapan itu ia sampaikan lewat Twitter.

Lantas, bagaimana dengan Kim Jong-un? Rezim Korut belum mengeluarkan pernyataan apapun. 

“Kontribusi utama KTT AS-Korut kali ini adalah memperkuat fakta Kim tak punya niat untuk melepaskan kemampuan nuklirnya,” kata Cheon Seong Whun, seorang pejabat keamanan nasional dalam pemerintahan mantan Presiden Korea Selatan Park Geun Hye, seperti dikutip dari www.theatlantic.com. Diplomasi denuklirisasi, dia menambahkan, sudah mati. 

“Saya khawatir tentang konsekuensinya,” kata Jean H. Lee, seorang ahli Korea di Wilson Center, sebuah lembaga penelitian di Washington.

Ia menambahkan, situasi kian pelik pasca kegagalan tersebut. “Apakah kedua pemimpin dan tim mereka membuat langkah yang cukup baik untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, atau apakah kita akan menuju periode negosiasi yang macet — atau lebih buruk lagi, ketegangan — yang akan memberi Korea Utara lebih banyak waktu dan insentif untuk terus membangun program senjata mereka?,” tambah Lee. 

Kebuntuan negosiasi disayangkan oleh pihak Korea Selatan. “Sangat disesalkan mereka tidak dapat mencapai kesepakatan yang utuh”, kata Kim Eui-kyeom, juru bicara Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in. 

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in (dua kanan) dan sang istri Kim Jung-sook (kanan) foto bersama Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un (dua kiri) dan sang istri Ri Sol Ju (kiri) di Gunung Paektu, Korea Utara, Kamis (20/9). (Pyongyang Press Corps Pool via AP)

“Namun, tampak jelas bahwa kedua belah pihak telah membuat kemajuan yang lebih signifikan dari sebelumnya.”

Yang lebih jelas lagi, kegagalan diplomasi Kim dan Trump berdampak langsung pada Korsel. Mata uang won melemah, bursa saham pun anjlok. 

Hubungan kian tak pasti

Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai bahwa KTT yang berakhir tanpa hasil, membuat hubungan antara AS dan Korea Utara kembali tidak pasti.

Dia berpendapat bahwa meski masih ada optimisme tentang masa depan penyelesaian isu denuklirisasi, namun hasil KTT Vietnam tetap akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak.

“Memang kedua pemimpin negara mengatakan hubungan mereka berjalan hangat, tapi kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh para birokratnya. Apakah mereka akan tetap bersemangat untuk mengurusi hal ini?,” ujar Hikmahanto, menyayangkan gagal terwujudnya hitam di atas putih antara Donald Trump dan Kim Jong-un.

Hikmahanto juga berpendapat bahwa gagalnya pembicaraan di Hanoi akan turut memengaruhi kondisi ekonomi Korea Utara, yang telah berusaha untuk bangkit, melalui upaya meminta penghapusan sanksi internasional yang tegas dan keras.

“Salah satu yang masih menjadi tanda tanya besar adalah apakah benar pernyataan Donald Trump tentang potensi ekonomi Korea Utara, yang berkali-kali dia sebut di Hanoi. Jika memang begitu, apakah pemerintahannya mau berkompromi untuk mencabut sanksi, di mana Kim Jong-un menyatakan mau untuk mengusahakan denuklirisasi,” ujar Hikmahanto  saat dihubungi Liputan6.com pada Kamis (28/2/2019).

Sementara, Suzie Sudarman, pengamat kebijakan AS dari Universitas Indonesia menilai, KTT Vitenam dinilai tidak substantif, kaena cenderung bersifat lokal, antara Washington dan Pyongyang.

“Isu yang diangkat dalam pertemuan ini berdampak pada dunia internasional, yakni tentang denuklirisasi, sehingga pembahasan antara dua negara saja tidak cukup. Kalaupun misalnya (KTT Vietnam) berhasil, tentu dibutuhkan dukungan dari pihak ketiga yang berkompeten untuk mengawasinya, tidak bisa hanya oleh AS dan Korea Utara,” tambah dia. 

Suzie menambahkan bahwa tidak substantifnya pertemuan Trump-Kim, salah satunya, disebabkan oleh ketidakhadiran lembaga internasional yang berkompeten di tengah-tengahnya.

“Setidaknya diperlukan kehadiran IAEA (lembaga atom dunia) untuk mengawasi pembicaraan denuklirisasi, (sehingga) syukur-syukur bisa mencapai kesepakatan hitam di atas putih,” ujar Suzie.

Selain itu, masih menurut Suzie, apabila terjadi kesepakatan terkait denuklirisasi di Semenanjung Korea, diperlukan pula pembicaraan lanjutan dengan Rusia dan China, dua negara yang dikenal dengan Korea Utara.

Hal ini dimaksudkan agar tercipta keseimbangan dalam tindakan lanjut denuklirisasi. “Sehingga tidak semata-mata karena tuntutan AS, yang nyatanya sulit dipenuhi Korea Utara karena beberapa keterbatasan,” ujar Suzie.

3 dari 3 halaman

Kim Jong-un Wujudkan Ancaman?

Dua bulan sebelum KTT AS-Korut di Vietnam digelar, Kim Jong-un sejatinya sudah menyampaikan peringatan.

Dalam pidato Tahun Baru 2019, Kim Jong-un mengatakan tekadnya untuk denuklirisasi lengkap tetap tidak berubah, tetapi, dia mungkin harus mencari “cara baru” jika Amerika Serikat terus menuntut tindakan sepihak dari Korea Utara.

Duduk di kursi berlapis kulit, mengenakan jas hitam yang dipadu dasi abu-abu, Kim Jong-un mengatakan, bakal ada kemajuan yang lebih cepat dalam denuklirisasi jika Amerika Serikat mengambil tindakan yang sesuai –yakni dengan meringankan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Korut.

Kim Jong-un menegaskan, Korea Utara mungkin tak akan punya pilihan lain selain mengeksplorasi ‘cara baru’ untuk melindungi kedaulatan, kepentingan, serta untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.

Tak jelas apa yang ia sebut sebagai ‘cara baru’ itu.

Kim Jong-un menambahkan, hal tersebut akan dilakukan, “jika Amerika Serikat salah membuat perhitungan atas kesabaran rakyat (Korut), memaksakan sesuatu kepada kita dan mengejar sanksi dan tekanan tanpa menepati janji yang dibuat di hadapan dunia,” kata dia seperti dikutip media pemerintah, Rodong Sinmun.

Seperti dikutip dari situs www.businessinsider.sg, ‘cara baru’ yang disebut Kim dalam pidato tahun barunya dikhawatirkan sebagai dimulainya kembali uji coba rudal nuklir — yang menurut Pyongyang telah berakhir April 2018 lalu. 

Pidato Kim bulan lalu juga bisa jadi mengisyaratkan perluasan 12 fasilitas senjata nuklir yang sudah ada di negara itu.

Sebelum KTT Vietnam, intelijen AS dan para ahli Korea Utara berulang kali memperingatkan bahwa Pyongyang tidak mungkin menyerahkan senjata nuklirnya secara utuh.

Sebuah laporan intelijen yang diterbitkan bulan lalu menegaskan kembali gagasan bahwa para pemimpin negara Korut memandang senjata nuklir sebagai hal penting bagi kelangsungan rezim.

Berbeda dengan Donald Trump yang langsung pulang ke Amerika Serikat naik Air Force One, Kim Jong-un dilaporkan tetap tinggal di Hanoi hingga Sabtu 2 Maret 2019. 

Ia akan menyempatkan diri berjalan-jalan dan bertemu dengan sejumlah pejabat Vietnam dalam apa yang ia sebut sebagai ‘kunjungan persahabatan’.

Dengan itu, Kim Jong-un mungkin berkesempatan untuk menunjukkan pada rakyatnya, juga pada dunia bahwa pertemuannya dengan Donald Trump adalah salah satu bagian dari kunjungannya. Bukan agenda tunggal.

Dan, dunia hanya bisa menanti apa yang akan dilakukan pemimpin muda Korut itu. Apakah ia akan bersabar atau mewujudkan ancamannya?

KPU NTT Masih Kekurangan 2.001 Kotak Suara Pemilu 2019

Liputan6.com, Kupang – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (KPU NTT) mencatat masih ada kekurangan 2.001 dari kebutuhan 78.311 kotak suara untuk Pemilu Serentak 2019 di wilayah tersebut.

“Kekurangan tersebut karena 149 kotak suara rusak dan sisanya merupakan kekurangan pada saat pengiriman ke daerah-daerah,” ujar Juru Bicara KPU Provinsi NTT Yosafat Koli di Kupang, seperti dilansir Antara, Kamis (28/2/2019).

Ia mengemukakan hal itu berkaitan dengan kesiapan logistik Pemilu, khususnya kotak suara dan bilik suara untuk kepentingan Pemilu Serentak 2019 di provinsi berbasis kepulauan itu.

“Kebutuhan kotak suara untuk NTT berjumlah 78.311 buah, yang diterima 76.459 buah, dan rusak 149 buah, sehingga masih ada kekurangan sebanyak 2.001 buah,” ucap Yosafat.

Menurutnya, selain kekurangan kotak suara, bilik suara untuk Pemilu di NTT masih kurang sebanyak 3.000 buah.

“Kebutuhan bilik suara untuk NTT sebanyak 29.421 buah, dan yang diterima 25.805 buah, sementara yang rusak 174 buah, sehingga masih ada kekurangan sekitar 3.000 buah,” kata dia.

2 dari 3 halaman

Sudah Koordinasi

Menurut Yosafat, kekurangan logistik kotak suara dan bilik suara ini telah dikoordinasikan dengan KPU RI untuk segera dikirim ke Satuan Kerja (Satker) di masing-masing daerah.

Sementara, kata dia, logistik lainnya seperti tinta dan alat peraga lainnya masih dalam proses pendataan.

“Kami harapkan dalam waktu dekat ini semua kekurangan sudah bisa terdata sehingga bisa dikoordinasikan segera dengan KPU RI untuk proses pergantian,” pungkas Yosafat.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

DPRD Buka-bukaan Mobil Dinas Gubernur Riau Royal Saloon-Alphard

DPRD Buka-bukaan Mobil Dinas Gubernur Riau Royal Saloon-Alphard Foto: Penampakan Royal Saloon Mobil Dinas Gubernur Riau (Chaidir-detikcom)

Pekanbaru – Mobil mewah Toyota Alphard disediakan untuk mobil dinas Gubernur Riau. Mobil yang harganya miliaran itu itu ditunggangi Gubernur Riau, Syamsuar yang baru dilantik sepekan yang lalu.

DPRD Riau menjelaskan, untuk tahun anggaran 2014 dan selanjutnya dengan masa jabatan 2018, hanya ada 3 mobil dinas disediakan untuk Gubernur Riau.

Pertama, Toyota Royal Saloon 2014 semasa Annas Maamun. Selanjutnya ada Kijang Innova ini untuk kepentingan dinas luar kota Gubernur Riau.

“Untuk kepentingan tugas di Pekanbaru, kita sediakan dua unit saja, Royal Saloon dan Kijang Innova,” kata Waklil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman kepada detikcom, Kamis (28/2/2019).
Royal Salon untuk kepentingan dalam kota Pekanbaru. Toyota Innova untuk kepentingan luar kota. Satu unit lagi Toyota Alphard untuk dipoolkan di Kantor Penghubung Pemprov Riau di Jakarta.

“Nah, kalau Toyota Landcruiser itu mobil warisan DPRD sebelumnya. Itu mobil tahun 2013 lalu. Itu warisan,” kata Bang Dedet sapaan akrabnya.

Kepala Biro Umum Pemprov Riau, Haryadi merincikan, ada 5 mobil dinas. Selain yang disebutkan di atas, ada satu unit tambahan lagi Toyota Fortuner. Sehingga rinciannya, Alphard, Landcruiser, Innova, Royal Saloon dan Fortuner.

“Semuanya mobil bekas, tidak ada yang baru. Landcruiser itu warisan tahun 2013,” kata Haryadi.
(cha/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>