6 Fungsi Partai Politik di Indonesia sebagai Negara Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta Partai politik merupakan sebuah organisasi yang menjalani sebuah ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Partai politik dapat juga dikatakan suatu kelompok yang telah teroganisir dengan anggota-anggotanya yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Partai politik juga bisa didefinisikan sebagai perkumpulan yang memiliki asas yang sama, sehaluan di bidang politik, baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Jadi bisa dikatakan, fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas.

2 dari 4 halaman

Partai Politik di Indonesia

Partai politik di Indonesia sendiri adalah organisasi yang sifatnya nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia secara sekarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara. Selain itu, untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian ini tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Nah, untuk melakukan Pemilihan Umum, partai politik sendiri wajib memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum akan melakukan proses verifikasi. Proses verifikasi sendiri terdiri dari dua tahap, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Melalui definisi yang telah dijelaskan tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan dari dibentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Indonesia.

Di samping itu, fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi juga perlu ditata dan disempurnakan dengan diarahkan pada dua hal utama, seperti yang dijelaskan di Penjelasan Umum Undang-undang 2/2011.

Indonesia sebagai Negara demokrasi selalu menyimpan berbagai masalah mulai dari perbedaan dan persaingan. Masalah seperti itu tidak dapat dipungkiri juga menyerang negara-negara di dunia yang menganut sistem demokrasi.

Oleh karena itu, partai politik dengan segala perannya, mulai dari menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, sebagai sarana partisipasi politik, pengatur konflik, hingga kontrol atas kebijakan-kebijakan pemerintah, dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan dalam menjalankan segala kegiatan politik dalam berbangsa dan bernegara.

Nah, partai politik sendiri memiliki beberapa fungsi khususnya di dalam Negara demokrasi. Berikut Liputan6.com, akan mengulas fungsi partai politik di dalam Negara demokrasi sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Senin (21/1/2019).

3 dari 4 halaman

Politik sebagai sarana sosialisasi dan membangun komunitas

1. Sarana Komunitas Politik

Dalam sistem demokrasi yang dimiliki seperti Indonesia ini, fungsi partai politik adalah untuk menyalurkan berbagai macam suara maupun aspirasi masyarakat agar sampai ke pemerintah.

Selain itu, partai politik juga berfungsi untuk menyebarluaskan keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka dalam hal ini fungsi partai politik berperan sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat.

Jika partai politik tidak berfungsi demikian, maka akan terjadi ketimpangan dan penyalahgunaan partai politik untuk kepentingan kelompok maupun golongan.

2. Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik juga berperan sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Sosialisasi politik dapat membentuk budaya politik suatu negara. 

3. Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik lainnya adalah sebagai wadah untuk menampung dan penyeleksian kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu.

Partai politik memperluas perannya dalam membuka kesempatan bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi politik dalam suatu negara. Partai politik senantiasa melahirkan kader-kader yang potensial dalam setiap perkembangannya dalam persaingan perpolitikan. Hal itu dilakukan dengan merekrut anggota-anggota muda yang berbakat dan memberikan pembekalan kader-kader muda.

4 dari 4 halaman

Politik sebagai sarana berpartisipasi dan pengatur konflik

4. Sarana Pengatur Konflik

Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan pendapat tentunya menjadi hal yang wajar. Ragam suku, etnis, budaya, status sosial, dan lain-lain tentunya tidak jarang menimbulkan  berbagai permasalahan yang dapat mengancam persatuan bangsa, maka dari itu partai politik dituntut untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, minimal dapat meredakan dan menjadi penengah antara pihak yang bertikai. 

Perbedaan dan persaingan ini selalu menjadi hal yang harus ditangani partai politik sebagai wujud perdamaian politik suatu negara. Fungsi partai politik harus mampu menciptakan suasana harmonis diantara kalangan masyarakat serta mencontohkan persaingan-persaingan sehat dalam mencapai tujuan.

5. Sarana Kontrol Politik

Fungsi partai politik di Negara demokrasi seperti ini adalah untuk membantu mengingatkan dan meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena dalam menetapkan keputusan-keputusan maupun kebijakam terkadang terjadi kesalahan maupun kekeliruan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Disinilah fungsi partai politik sangat dibutuhkan. Kontrol kebijakan dilakukan untuk membatasi kesewenang-wenangan pemerintah yang dapat merugikan rakyat. Selain itu, partai politik juga melakukan pengawasan serta pertinjauan terhadap pelaksanaan jalannya kepemerintahan agar dapat berjalan baik sebagaimana mestinya.

6. Sarana Pertisipasi Politik

Partai politik berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan partai politik menerima dan menampung aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional. 

Negara dengan sistem demokrasi tentunya membutuhkan peran partai politik sebagai penampung suara masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah. Tanpa adanya partisipasi ataupun keterlibatan partai poltik, kebijakan-kebijakn yang dibuat pemerintah tentunya tidak dapat di ubah jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Reporter: Nisa Mutia sari

Luncurkan Toko Resmi Atribut PDIP, Hasto Bicara Politik Kegembiraan

Jakarta – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, meluncurkan official store atribut PDIP pada Pemilu 2019 bertajuk ‘RedMe’. Hasto menyinggung soal politik kegembiraan dalam acara itu.

Peluncuran official store ‘RedMe’ dilakukan di Jalan HOS Cokroaminoto nomor 113, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019). Hasto mengatakan ‘RedMe’ menampilkan watak dan jati diri anak muda yang penuh kreasi dan inovasi.

“Ini (RedMe) murni kreasi anak muda ya, itu adalah politik penuh kegembiraan, penuh inovasi mempersiapkan kepemimpinan masa depan bangsa,” ujar Hasto kepada wartawan.


Hasto yang merupakan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan ‘RedMe’ juga sebagai penegasan bahwa kampanye yang mereka lakukan yaitu menampilkan semangat anak muda penuh dengan cinta Tanah Air.

“Karena itu lah kampanye yang dilakukan PDIP menampilkan watak dan jati diri orang muda tetapi penuh dengan semangat rasa cinta Tanah Air,” lanjut Hasto.

Dijelaskan Hasto, ‘RedMe’ sebelumnya sudah diluncurkan oleh Megawati pada bulan September 2018 lalu. Karena mendapatkan respons yang baik oleh masyarakat, maka ‘RedMe’ official store pun diluncurkan.

“Saat itu arti Nusantara PDIP menampilkan produk-produk kreatif dan ternyata respons sangat banyak bahkan desain-desain itu pun merupakan gagasan bersama. Sehingga kolaborasi itu dijabarkan dalam platform RedMe ini,” lanjutnya.

Menurut Hasto, lahirnyaa RedMe sebagai official store atribut PDIP juga untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif. Ketua DPP PDIP bidang Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo dikatakan Hasto memberikan dukungan penuh terhadap gagasan-gagasan anak muda.

“Ya ini (RedMe) kan sesuatu yang hidup, sesuatu yang tumbuh. Mas Prabowo itu mengalir dan penuh dengan gerak langkah, dinamika, romantika itu dijiwai oleh semangat orang muda,” lanjutnya.

Produk-produk yang dihasilkan ‘Redme’ lebih difokuskan kepada pakaian dan musik dan menggandeng anak muda untuk berkolaborasi.

“Bukan hanya dalam hal fashion ya tapi juga hal musik, kita lihat Bung Karno bapak bangsa kemudian mencintai Indonesia, puisi Bung Karno diubah dengan sebuah lagu itu sesuatu yang sangat platform,” tuturnya.
(idh/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

MenPANRB: Hadapi Revolusi Industri 4.0 dengan Kuasai Teknologi

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, mengajak para generasi muda untuk bersiap menghadapi tantangan global. Salah satunya adalah revolusi industri 4.0

Dia menuturkan, revolusi industri 4.0 kini telah ada di depan mata. Oleh sebab itu, hal ini tidak bisa dihindari, melainkan harus dihadapi dengan penguasaan teknologi informasi.

“Kita tidak bisa menghindari revolusi industri 4.0, kita harus menguasai kecanggihan teknologi,” ujar dia di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Syafruddin mengungkapkan, penguasaan teknologi informasi, adalah salah satu jalan untuk mencapai visi Indonesia 2045. Di usia 100 tahun kemerdekaan itu, Indonesia bercita-cita untuk menjadi lima besar negara di dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan sinergi dan peran para generasi muda. Perjalanan menuju visi besar Indonesia itu, juga harus ditata dengan baik mulai dari sekarang. 

“Visi Indonesia 2045 itu ada di tangan pemuda, bukan lagi di tangan saya,” kata dia.

Namun tidak lupa, Mantan Wakapolri ini juga mengajak para pemuda di Indonesia untuk menjaga kerukunan dan persatuan NKRI. Apalagi, Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku bangsa, budaya, dan agama.

“Kita jaga bangsa yang plural ini. Kita jaga keseimbangan itu semua untuk menyongsong visi Indonesia 2045,” ujar dia.

2 dari 2 halaman

Kemenperin Bakal Luncurkan Indikator Penilaian Kesiapan Industri 4.0

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan meluncurkan indikator penilaian untuk tingkat kesiapan industri di Indonesia dalam menerapkan teknologi era industri 4.0. Indikator ini disebut Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara mengatakan,‎ metode asesmen INDI 4.0 ini merupakan salah satu tahap implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

“INDI 4.0 merupakan sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan menuju industri 4.0,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 17 Januari 2019.

Ngakan menjelaskan, hasil pengukuran INDI 4.0 juga akan menjadi patokan dalam mengidentifikasi tantangan serta menentukan strategi dan kebijakan pemerintah guna mendorong sektor manufaktur bertransformasi menuju industri 4.0.

“Dalam indeks tersebut masing-masing industri melakukan penilaian mandiri (self-assessment) terhadap kemampuan mereka di bidang-bidang terkait revolusi industri 4.0 dan ini adalah program prioritas kami di tahun 2019,” kata dia.

Adapun lima pilar yang akan diukur di dalam INDI 4.0, yaitu manajemen dan organisasi (management and organization), orang dan budaya (people and culture), produk dan layanan (product and services), teknologi (technology), serta operasi pabrik (factory operation).

Kemudian dari lima pilar tersebut, dirinci lagi menjadi 17 bidang, yakni strategi dan kepemimpinan, investasi menuju industri 4.0, kebijakan inovasi, budaya, keterbukaan terhadap perubahan, pengembangan kompetensi, kustomisasi produk, layanan berbasis data, produk cerdas, serta keamanan cyber.

Selanjutnya, konektivitas, mesin cerdas, digitalisasi, sistem perawatan cerdas, proses yang otonom, rantai pasok dan logistik cerdas, penyimpanan, serta sharing data. “Dari 17 bidang inilah yang dijadikan acuan untuk mengukur kesiapan industri di Indonesia untuk bertransformasi menuju Industri 4.0,” ungkap Ngakan.

Sementara itu, mengenai rentang skor penilaian, yang digunakan di dalam INDI 4.0 adalah dari level 0 sampai level 4. Level 0 artinya industri belum siap bertransformasi ke industri 4.0, kemudian level 1: industri masih pada tahap kesiapan awal, level 2: industri pada tahap kesiapan sedang.

Kemudian, level 3: industri sudah pada tahap kesiapan matang bertransformasi ke industri 4.0, dan level 4: industri sudah menerapkan sebagian besar konsep industri 4.0 di sistem produksinya.

“Pada acara peluncuran INDI 4.0 nanti, dirangkai dengan kegiatan konferensi, pameran, dan penghargaan yang akan dilaksanakan tanggal 20-21 Maret 2019 di Gedung Kementerian Perindustrian,” tandas dia.

Acara tersebut terselenggara atas kerja sama Kemenperin dengan Asosiasi Cloud Computing Indonesia, yang rencananya dibuka secara resmi oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan turut dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari pihak pemerintah, pelaku dan asosiasi industri, serta akademisi.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Edy Rahmayadi Mundur, Komisi X DPR Harap Ada Pembenahan di PSSI

Jakarta – Komisi X DPR yang membidangi olahraga menghargai mundurnya Edy Rahmayadi dari Ketum PSSI. Mundurnya Edy disebut sudah melalui pertimbangan yang matang.

“Kalau saya pertama, ini keputusan pribadi yang bersangkutan, kita apresiasi. Terutama karena beliau di Sumut ada beberapa persoalan-persoalan yang mungkin harus menuntut dedikasi. Dia juga punya beberapa inovasi atau gagasan. Itu mungkin keputusan yang sudah dipikirkan matang,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR dari F-Golkar, Hetifah Sjaifudian kepada wartawan, Minggu (20/1/2019).

Hetifah berharap ada perbaikan di internal PSSI ke depannya. Hetufah juga mendukung polisi mengusut tuntas kasus mafia bola.
“Ini terbaik menurut saya, tinggal pasca nya saja, nanti kita minta teman PSSI memanfaatkan ke depan untuk pembenahan sekaligus hal-hal yang menjadi internal governance,” kata Hetifah.
“Kesempatan kita lakukan pembenahan dan biasanya pergantian kepemimpinan lakukan perubahan. Jadi positif, ambil hikmahnya. Komisi X mendorong dan mengawasi jangan dilewatkan momentum ini,” ucap Hetifah.

Mantan Pangkostrad ini sebelumnya menyatakan dirinya gagal menjalankan tugas sebagai Ketum PSSI. Edy mengaku gagal mewujudkan prestasi Timnas Indonesia, kemudian disusul banyak kasus rumit yang mendera PSSI.

“Ada persoalan yang begitu fenomenal. Dari suporter, pemain, sampai terjadi korban. Ada menyalahi hukum pengaturan skor dan sebagainya. Saya tidak tahu. 32 tahun saya jalani organisasi, PSSI ini paling berat yang saya alami,” ujar Edy di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Minggu (20/1).
(dkp/jor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

AHY Bandingkan Program Era SBY dan Jokowi di Depan Emak-emak

JakartaAgus Harimurti Yudhoyono (AHY) membandingkan era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). AHY menyebut jika masyarakat di seluruh Indonesia rindu dengan masa kepemimpinan SBY termasuk program menyentuh masyarakat.

“Ya saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh rakyat, saya tentunya dalam satu tahun setengah ini berkeliling nusantara, sudah 24 provinsi, ratusan kabupaten/kota alhamdullilah dan pertemuan dialog itu saya mendapatkan banyak sekali masukan, inspirasi,” kata AHY di acara ‘Temu Bersama Ibu-ibu’ di Hotel Novotel Makassar, Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (20/1/2019).

AHY bahkan menyebut jika masyarakat sangat rindu dengan program di era SBY yang dinilai pro dan menyentuh masyarakat. Bahkan program tersebut dinilai mampu memberi solusi bagi masyarakat kurang mampu dan miskin.
“Adanya kerinduan publik, hadirnya kembali program-program pro rakyat, program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat utamanya mereka yang tergolong kurang mampu dan miskin,”jelasnya.
Lebih lanjut AHY menyebut jika program 4 tahun terakhir saat ini kurang menyentuh masyarakat. Dia menilai program SBY dinilai bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini yang mereka anggap 4 tahun terakhir ini kurang mendapat sentuhan, akhirnya mereka menyuarakan kepada kami Partai Demokrat agar program-program tersebut di zaman Pak SBY dulu bisa kembali dihidupkan demi meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan mereka,” paparnya.
(jor/fdu)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tujuan Kurikulum 2013 di Balik Pro Kontra Penerapannya

Liputan6.com, Jakarta Bagi kamu yang masih bersekolah pasti tak asing dengan istilah Kurikulum. Kurikulum yang berlaku pada tahun ajaran 2013 ini sempat dinilai belum siap diterapkan di dunia pendidikan Indonesia. Namun terlepas dari pro dan konta yang muncul terdapat tujuan baik didalamnya. Sudahkah kamu mengetahui tujuan kurikulum 2013 yang sebenarnya?

Kurikulum 2013 (K-13) adalah kurikulum yang berlaku dalam Sistem Pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan Kurikulum-2006 atau yang sering disebut sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaanya pada tahun 2013 pada beberapa sekolah.

Kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam Kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKn dan beberapa materi lain, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi Matematika.

Kurikulum 2013 ini sempat menuai pro dan kontra. Kurikulum 2013 diniliai belum siap diterima oleh siswa dan guru.

Pada masa kepemimpinan mendikbud Anies Baswedan, penerapan kurikulum 2013 diberhentikan sementara. Saat itu, sekolah-sekolah diminta kembali menerapkan KTSP 2006 dengan alasan masih banyak sekolah belum siap terhadap kurikulum 2013. Padahal, saat itu buku-buku kurikulum 2013 sudah didistribusikan dan sudah diterapkan setengah tahun akademis oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Peraturan ini kemudian kembali menuai pro dan kontra. Di balik kontroversinya, berikut ini Liputan6.com ulas tujuan kurikulum 2013 yang dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (20/1/2019).

2 dari 4 halaman

Tujuan Kurikulum 2013

Tujuan Kurikulum 2013 yang diterapkan oleh Kemendikbud tertuang pada Permendikbud No. 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah) yang berbunyi:

“Tujuan Kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,bernegara, dan peradaban dunia.”

Dalam tujuan kurikulum 2013, siswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat dan tanggap dan selain itu dalam kurikulum 2013 siswa dilatih untuk menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Siswa akan dilatih kemampuan berlogika dalam memecahkan suatu permasalahan. Dalam kurikulum 2013 ini juga diberikan atau dimasukkan unsur-unsur kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara serta unsur keagamaan untuk membentuk siswa yang berkarakter.

Sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013, Kurikulum ini mempunyai empat kompetensi inti yang berisi tujuan dari proses pembelajaran. Rumusan kompetensi inti tersebut tertuang pada Permendikbud No. 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah:

– Kompetensi inti sikap spiritual;

– Untuk kompetensi inti sikap sosial;

– Kompetensi inti pengetahuan;

– Kompetensi inti keterampilan

Kurikulum 2013 dikembangkan dari kurikulum 2006 (KTSP) yang dilandasi pemikiran tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, dan fenomena negatif yang mengemuka.

3 dari 4 halaman

Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;

2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;

3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;

4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran;

6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;

7. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar matapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

4 dari 4 halaman

Pertimbangan Pengembangan Kurikulum 2013

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pengembangan sebuah kurikulum. Pengembangan Kurikulum 2013 mempertimbangkan aspek berikut sesuai dengan Tujuan Kurikulum 2013 :

a. Tantangan Internal

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif.

b. Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional.

c. Tuntutan kompetensi abad ke-21

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan hal berikut, yaitu tuntutan kompetensi abad ke-21, pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi (high order thinking skills), penciptaan kesempatan kerja, peserta didik, dan dasar-dasar dan aspek akademik tentang kurikulum.


Reporter: Anugerah Ayu Sendari

Pemilik Suara Setuju Joko Driyono Jadi Ketua Umum PSSI

Liputan6.com, Nusa Dua – Ketua Umum PSSI Joko Driyono menyampaikan keputusan hasil kongres tahunan lembaganya. Ia mengatakan keputusan Edy Rahmayadi mengundurkan diri sebagai ketua umum PSSI disetujui oleh peserta.

“Di forum Kongres PSSI telah disetujui pengunduran diri Pak Edy Rahmayadi. Sesuai statuta, sebagai anggota Exco PSSI paling senior, saya menjalankan amanah (menjadi pengganti Edy Rahmayadi),” kata Joko di Hotel Sofitel Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1/2019).

Pernyataan Joko dibenarkan anggota Komite Eksekutif PSSI Gusti Randa. Ia mengungkapkan tidak ada satu pun dari pemilik hak suara yang menolak Joko Driyono mengemban tugas sebagai Ketua Umum PSSI.

“Tidak ada. Semua menerima dengan bulat pengunduran diri Pak Edy, termasuk penunjukkan Pak Joko Driyono berdasarkan statuta. Tidak benar ada tiga klub yang menolak Pak Joko Driyono,” ucap Gusti Randa.

2 dari 3 halaman

Besarkan PSSI

Edy Rahmayadi menyampaikan mundur sebagai ketua umum PSSI saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres PSSI di Hotel Sofitel Bali, Minggu (20/1/2019). “Pada kesempatan ini saya menyatakan mundur dari Ketua Umum PSSI, dengan syarat besarkan PSSI. Saya serahkan bendera ini. Saya berhenti dengan sah detik ini,” ujar mantan Pangkostrad tersebut.

“Saya serahkan kepemimpinan ini, akan dilanjutkan. Saya tidak mau ada yang mengkhianati keputusan saya ini,” tambah Edy dalam pidatonya.

3 dari 3 halaman

Alasan Mundur

Edy Rahmayadi menegaskan keputusan itu diambil karena dia tidak haus akan kekuasaan. Pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara ini mengaku mundur demi PSSI yang lebih baik.

“Jangan kalian berpikir bahwa Edy Ramhayadi mentang-mentang. Tidak. Saya ada di sini karena cinta sama PSSI. Hanya orang-orang pengkhianat sama PSSI ini yang mau berbicara tanpa dasar PSSI,” ujar Edy.

“Demi PSSI berjalan dan maju, makanya saya nyatakan hari ini saya mundur dari Ketua Umum PSSI. Dengan syarat jangan khianati PSSI. Jangan karena satu hal yang lain kita bercokol merusak rumah besar kita, warisan leluhur kita,” tegasnya.

Edy Out dari PSSI, tapi Exco Asyik Rangkap Jabatan dan Atur Skor

JakartaEdy Rahmayadi out dari PSSI. Masalahnya belum tuntas di situ, sebab masih banyak anggota PSSI yang rangkap jabatan dan terlibat match fixing.

Edy mundur dari kursi ketua umum dalam Kongres PSSI di Sofitel, Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1/2019) WITA. Ia meletakkan jabatannya saat persepakbolaan nasional masih dililit sejumlah masalah.

Tercatat, ada masalah laten yang masih belum tuntas sepeninggal Edy Rahmayadi. Pertama, adalah kekerasan pada suporter yang masih terus membuat nyawa bergelimpangan.

Sejak menjabat sebagai ketua umum pada 10 November 2016 hingga mundur hari ini, seperti dirangkum Save Our Soccer (SOS), perkumpulan pecinta sepakbola Indonesia, sebanyak 22 nyawa suporter melayang di era kepemimpinan Edy.
Terakhir dan tentu yang masih jelas diingatan adalah tewasnya suporter Persija Jakarta, Haringga Sirila. Haringga meninggal usai dikeroyok sejumlah oknum pendukung Persib Bandung. Sejauh ini, belum ada upaya dari PSSI untuk menjamin kasus tersebut tidak terulang di masa mendatang.

Yang kedua, masalah rangkap jabatan. Meski FIFA sudah jelas melarang para pengurus sepakbola rangkap jabatan, nyatanya federasi sepakbola Indonesia masih kerap melanggarnya.

Mereka yang di antaranya rangkap jabatan adalah para anggota Exco. Sebut saja Iwan Budianto, kepala Staf Ketum PSSI yang juga CEO Arema FC, Pieter Tanuri Exco PSSI yang juga CEO Bali United, hingga Joko Driyono sebagai Wakil Ketua Umum yang punya saham mayoritas di Persija Jakarta.

Bahkan, kini, Jokdri menjadi pelaksana tugas ketum PSSI menggantikan Edy Rahmayadi untuk sementara.

Edy juga merangkap jabatan, sebagai ketua umum PSSI sekaligus pembina PSMS Medan. Belum lagi Edy juga merangkap jabatan sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Di dalam internal komite eksekutif, juga terjadi tumpang tindih. satu anggota exco memiliki dua atau tiga jabatan lain dalam komite. Menjadi ketua satu komite, namun juga menjabat sebagai wakil di komite lain.

Kemudian, masalah pengaturan skor. Problem yang sudah ada sejak lama itu masih menggerogoti sepakbola Indonesia. Bukan Edy selaku ketua umum, namun beberapa anggota PSSI yang terlibat. Johar Lin Eng (Asprov Jawa Tengah), yang juga anggota exco PSSI, dan Dwi Irianto (Anggota Komdis PSSI) yang sudah diciduk kepolisian, serta Hidayat, yang kemudian mundur dari kursi Exco.

Masalah-masalah teknis yang gagal dikerjakan PSSI juga mencuat, seperti menyiapkan Timnas Indonesia di berbagai turnamen. Kasus pemutusan kontrak Luis Milla menjadi indikator federasi tidak serius menyiapkan Skuat Garuda. Timnas Indonesia pun gagal total di Piala AFF 2018.

Ketidakbecusan PSSI mengatasi persoalan-persoalan itu membuat masyarakat yang menelan imbasnya: harus gigit jari melihat Tim Garuda mengangkat trofi juara.

Edy menyadari telah gagal menjalankan tugas untuk mengangkat prestasi dan menyelesaikan problem itu.

“Ini semua saya lakukan dalam kondisi sehat walafiat. Bertanggung jawab kalian. Saya mundur, karena saya bertanggung jawab,” kata Edy dalam pidato pembukaan Kongres PSSI.

(yna/fem)


Edy Out dari PSSI, tapi Exco Asyik Rangkap Jabatan dan Diduga Atur Skor

JakartaEdy Rahmayadi out dari PSSI. Masalahnya belum tuntas di situ, sebab masih banyak anggota PSSI yang rangkap jabatan dan diduga terlibat match fixing.

Edy mundur dari kursi ketua umum dalam Kongres PSSI di Sofitel, Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1/2019) WITA. Ia meletakkan jabatannya saat persepakbolaan nasional masih dililit sejumlah masalah.

Tercatat, ada masalah laten yang masih belum tuntas sepeninggal Edy Rahmayadi. Pertama, adalah kekerasan pada suporter yang masih terus membuat nyawa berjatuhan.

Sejak menjabat sebagai ketua umum pada 10 November 2016 hingga mundur hari ini, seperti dirangkum Save Our Soccer (SOS), perkumpulan pecinta sepakbola Indonesia, sebanyak 22 nyawa suporter melayang di era kepemimpinan Edy.
Terakhir dan tentu yang masih jelas di ingatan adalah tewasnya suporter Persija Jakarta, Haringga Sirila. Haringga meninggal usai dikeroyok sejumlah oknum pendukung Persib Bandung. Sejauh ini, belum ada upaya nyata dari PSSI untuk menjamin kasus tersebut tidak terulang di masa mendatang.

Yang kedua, masalah rangkap jabatan. Meski FIFA sudah jelas melarang para pengurus sepakbola rangkap jabatan, nyatanya federasi sepakbola Indonesia masih kerap melanggarnya.

Mereka yang di antaranya rangkap jabatan adalah para anggota Exco. Sebut saja Iwan Budianto, kepala Staf Ketum PSSI yang juga CEO Arema FC, Pieter Tanuri Exco PSSI yang juga CEO Bali United, hingga Joko Driyono sebagai Wakil Ketua Umum yang punya saham mayoritas di Persija Jakarta.

Bahkan, kini, Jokdri menjadi pelaksana tugas ketum PSSI menggantikan Edy Rahmayadi untuk sementara.

Edy juga merangkap jabatan, sebagai ketua umum PSSI sekaligus pembina PSMS Medan. Belum lagi Edy juga merangkap jabatan sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Di dalam internal komite eksekutif, juga terjadi tumpang tindih. satu anggota exco memiliki dua atau tiga jabatan lain dalam komite. Menjadi ketua satu komite, namun juga menjabat sebagai wakil di komite lain.

Kemudian, masalah pengaturan skor. Problem yang sudah ada sejak lama itu masih menggerogoti sepakbola Indonesia. Bukan Edy selaku ketua umum, namun beberapa anggota PSSI yang diduga terlibat dan bahkan sudah ada yang berstatus tersangka. Johar Lin Eng (Asprov Jawa Tengah), yang juga anggota exco PSSI, dan Dwi Irianto (Anggota Komdis PSSI) yang sudah diciduk kepolisian, serta Hidayat, yang kemudian mundur dari kursi Exco.

Masalah-masalah teknis yang gagal dikerjakan PSSI juga mencuat, seperti menyiapkan Timnas Indonesia di berbagai turnamen. Kasus pemutusan kontrak Luis Milla menjadi indikator federasi tidak serius menyiapkan Skuat Garuda. Timnas Indonesia pun gagal total di Piala AFF 2018.

Persoalan-persoalan itu tak kunjung diselesaikan PSSI secara tuntas, yang membuat masyarakat Indonesia menelan imbasnya: harus gigit jari melihat Tim Garuda mengangkat trofi juara.

Edy menyadari tak mampu menjalankan tugas untuk mengangkat prestasi dan menyelesaikan problem itu.

“Begitu berat saya rasakan. Untuk itu sampaikan ke rakyat PSSI ini milik rakyat seluruh Indonesia yang diwakilkan ke kita. Saya tak mampu lakukan ini saya mohon maaf,” kata Edy dalam pidato itu.

“Ini semua saya lakukan dalam kondisi sehat walafiat. Bertanggung jawab kalian. Saya mundur, karena saya bertanggung jawab,” kata Edy dalam pidato pembukaan Kongres PSSI.

(yna/fem)


Rekam Jejak Edy Rahmayadi di PSSI

Jakarta Edy Rahmayadi akhirnya memilih mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PSSI pada Kongres di Bali, Minggu (20/1/2019).Sejatinya, Edy masih bisa memimpin PSSI hingga 2020, tapi dia memilih keputusan lain.

Nama Edy Rahmayadi dikenal publik sepak bola Indonesia setelah terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dalam kepengurusan periode 2016-2020 pada 10 November 2016.

Edy, yang ketika itu masih menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), terpilih menggantikan La Nyalla Mattalitti.

Pemilihan Ketua Umum PSSI diikuti 107 voter yang hadir pada Kongres PSSI 2016 di Jakarta. Edy ketika itu meraup 76 suara dan mengalahkan pesaing terberatnya, yakni mantan Panglima TNI, Moeldoko, dengan 23 suara.

Terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Edy kemudian langsung menggulirkan Liga 1 2017. Namun, harapan publik akan sepak bola Indonesia yang baru, mendadak sirna ketika Edy memutuskan pensiun dari karier militernya demi mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatra Utara pada 5 Desember 2017.

Pada awal 2018, Edy pun resmi mendeklarasikan diri sebagai calon Gubernur Sumatra Utara bersama pasangannya, Musa Rajekshah. Kesibukannya dalam kampanye Gubernur Sumut membuat fokus Edy terbelah.

Pria kelahiran 10 Maret 1961 itu makin sering menghabiskan waktu bersosialisasi keliling Sumut yang membuatnya seolah melupakan jabatan Ketua Umum PSSI. Edy akhirnya terpilih sebagai Gubernur Sumut melalui pemilukada yang digelar pada 27 Juni 2018.

Diusung 11 partai politik kemudian berhasil mengantarkan Edy Rahmayadi menuju jabatan Sumatra Utara 1 dengan jumlah suara mencapai 57,67 persen. Ini menjadi awal pertama gaung “Edy Out” bergema dengan alasan rangkap jabatan.

2 dari 2 halaman

Kasus Kematian Suporter dan Kegagalan Timnas

Desakan agar Edy Rahmayadi mundur kembali bergema ketika seorang suporter Persija Jakarta bernama Haringga Sirla tewas akibat dikeroyok oknum suporter Persib Bandung di Kompleks Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gedebage (23/9/2018).

Insiden Haringga ibarat puncak mengingat kasus kematian suporter di Indonesia selama PSSI dipimpin Edy, sudah terjadi sebelumnya. Edy dianggap tidak becus mengurus sepak bola Indonesia karena konsentrasinya terpecah sebagai Gubernur Sumut.

Namun, ketika ditanya perihal rangkap jabatan antara Ketua Umum PSSI dan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi justru mengeluarkan pernyataan kontroversial.

“Apa urusan Anda menanyakan itu? Bukan hak Anda juga untuk bertanya kepada saya,” kata Edy Rahmayadi ketika wawancara dengan Kompas TV.

Belum cukup sampai disitu, Edy Rahmayadi kembali dimintai pertanggungjawabannya atas kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2018. Seperti diketahui, Pasukan Bima Sakti itu hanya mampu melaju sampai babak penyisihan grup.

Namun, Edy lagi-lagi mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan reaksi beragam dari berbagai kalangan.

“Wartawannya yang harus baik, jika wartawannya baik maka timnasnya baik,” jawab Edy.

Edy Rahmayadi akhirnya menjawab tekanan dan desakan yang diarahkan kepadanya dengan menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Saat ini, tongkat kepemimpinan induk tertinggi sepak bola Indonesia beralih ke Joko Driyono yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI.