Tak Cukup Bukti, Laporan Baiq Nuril soal Dugaan Cabul Eks Kepsek Disetop

Mataram – Polisi menghentikan penanganan laporan Baiq Nuril Maknun atas eks Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim atas dugaan cabul.

“Benar, hasil gelar tadi yang dipimpin Direskrimum,” kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Komang Suartana saat dimintai konfirmasi, Kamis (17/1/2019).

“Hasil gelar perkara khusus, tidak cukup bukti untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan,” imbuhnya.

Penghentian penanganan laporan ini juga disampaikan pengacara Baiq Nuril, Yan Mangandar Putra. Yan menyebut laporan tidak diteruskan karena dinilai tidak memenuhi syarat naik ke tahap penyidikan.

Menurut Yan, gelar perkara di polisi dihadiri ahli pidana, ahli bahasa, tim pengacara dan jajaran Polda NTB. Yan menyebut laporan tidak ditindaklanjuti ke penyidikan karena pembicaraan M bukan perbuatan cabul sebagaimana Pasal 294 ayat 2 butir satu KUHP.

“Karena dalam pasal tersebut menurut mereka tadi itu kan perbuatan cabul yang secara fisik, bukan verbal. Bahkan cabul secara verbal itu kan tidak dikenal dengan pasal 294,” tutur Yan.

Baiq Nuril melaporkan H Muslim karena diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadapnya. Dalam persidangan di PN Mataram, terungkap pembicaraan Muslim dengan Baiq Nuril via telepon. Eks atasan Baiq Nuril itu, kerap menceritakan hubungan badannya dengan wanita lain yang bukan istrinya.

Merasa dilecehkan, Baiq Nuril pun merekam percakapan itu lewat ponsel miliknya. Kasus itu berlangsung pada 2012 saat Baiq Nuril masih menjadi staf honorer di SMAN 7 Mataram. Sedangkan Muslim kala itu masih menjabat kepala sekolah.
(fdn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jelang Debat, BNPT Beri Jokowi Masukan Soal Penanganan Terorisme

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengatakan telah memberikan masukan kepada Joko Widodo atau Jokowi soal penanganan terorisme untuk materi debat capres cawapres perdana pada Kamis (17/1/2019).

“Kita sudah beri masukan apa yang kita kerjakan selama ini,” kata Suhardi di sela-sela Rapat Kerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja BNPT seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, salah satu masukan yang diberikan adalah upaya penanggulangan terorisme melalui soft approach atau pendekatan secara halus. Metode pendekatan ini, kata Suhardi, diapresiasi dunia internasional.

“Bahkan kita menjadi role model, Indonesia menjadi role model pasca Presiden Jokowi menjadi pembicara di Riyadh di Arab Islamic American Summit tahun 2017. Penanganan terorisme tidak hanya pendekatan tunggal, yakni hard approach, tapi juga soft power approach,” terang dia.

Pendekatan secara halus ini, kata Suhardi, meliputi deradikalisasi dan sosialisasi melalui pendidikan. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan dengan BNPT semata, melainkan harus merangkul kementerian dan lembaga terkait.

“Kita mengidentifikasi hulu masalah, jangan bermain di hilir terus. Apa yang menyebabkan terorisme itu yang kita garap, kita sinergikan dengan kementerian dan badan terkait,” ucap Suhardi.

Suhardi meyakini, Jokowi mampu menguasai sejumlah materi tentang penanggulangan terorisme yang selama ini telah dilakukan pemerintah.

“Memang kami yang siapkan, tapi betul-betul speech beliau kebijakan yang sudah dikembangkan selama ini program deradikalisasi, termasuk kontranya,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Sinergitas Tangkal Terorisme

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan Wiranto membenarkan pentingnya sinergitas antara lembaga terkait dalam menanggulangi terorisme. Dengan ditekannya peredaran terorisme di masyarakat dapat berpengaruh dengan kemanan dan sistem politik negara.

“Kita sekarang harus mempertahankan stabilitas politik dan keamanan. Karena ada korelasinya keamanan nggak beres, maka politik nggak beres,” kata Wiranto.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pembangunan Palapa Ring Timur Selesai Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan proyek Palapa Ring Timur akan selesai dikerjakan pada tahun ini.

Saat ini, proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang menjangkau 34 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia tersebut sudah selesai dikerjakan untuk wilayah Indonesia barat dan tengah.

“Barat dan tengah sudah selesai, sudah beroperasi, yang timur tahun ini targetnya,” kata dia di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Dia menjelaskan bahwa proyek tersebut tidak lain bertujuan untuk memberikan akses telekomunikasi yang merata ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah-daerah yang masih tergolong blank spot.

“Kalau kita lihat peta Indonesia sebelum Palapa Ring itu dibuat meskipun provider telekomunikasi sudah berusaha membuat koneksi ke berbaga wilayah di indonesia, ada beberapa wilayah di indonesia yang istilahnya blank spot,” jelas dia.

Salah satu penyebab akses internet yang tidak merata tersebut karena beberapa daerah yang tergolong blank spot memang tidak menarik secara bisnis bagi provider telekomunikasi swasta.

“Nah kalau perusahaan biasa tidak masuk, harus pemerintah yang masuk. itulah palapa ring, menghubungkan wilayah-wilayah yang selama ini masih blank, baik di barat, Natuna misalkan itu blank, kemudian di tengah itu juga ada beberapa daerah, Sulawesi terutama, Kalimantan, di timur paling banyak, Maluku dan Papua, dan NTT,” tandas dia.


Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Palapa Ring Rampung, Harga Paket Data di Daerah 3T Bakal Sama dengan Jakarta

Pembangunan proyek tulang punggung jaringan komunikasi pita lebar Palapa Ring diperkirakan akan menghubungkan seluruh nusantara pada pertengahan 2019.

Imbasnya, seluruh daerah yang mulanya tak dibangun jaringan oleh operator telekomunikasi karena tak menguntungkan secara bisnis, kini bisa dikembangkan oleh operator dengan skema bisnis KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha).

Jika operator telekomunikasi tak lagi membangun jaringan dari awal dan hanya melanjutkan Palapa Ring, menurut Menteri Komunikasi dan Informatia Rudiantara, biaya yang diperlukan untuk membangun jaringan di daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) pun bisa lebih murah.

Hal ini memberikan dampak berupa harga paket pulsa atau kuota data yang lebih terjangkau. Rudiantara berharap, harga pulsa dan kuota data bisa sama dengan di Ibu Kota.

Rudiantara mengibaratkannya seperti proyek tol laut yang memungkinkan harga bensin bisa sama di berbagai tempat di Indonesia.

“Harga data seluler, satu harga, akhir tahun ini. Jadi, Palapa Ring selesai tengah tahun 2019. Barat sudah operasi April dan ada operator yang bayar, Tengah itu selesai Desember kemarin sekarang operator boleh pakai untuk uji coba,” tutur Rudiantara saat ditemui di Daruba, Kab Pulau Morotai, Maluku Utara, Rabu (2/1/2019).

Pemberantasan Korupsi ala Jokowi Vs Prabowo Jelang Debat Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta – Isu korupsi adalah tema ketiga dalam debat Pilpres 2019 edisi perdana. Tema sebelumnya adalah isu hukum dan hak asasi manusia (HAM). Adapun tema selanjutnya adalah terorisme.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar secara perdana debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) mulai pukul 20.00 WIB.

Debat Pilpres 2019 yang perdana ini melibatkan dua pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres). Mereka adalah paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, serta paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Acara debat dibagi menjadi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi, kedua dan ketiga menjawab pertanyaan para panelis. Segmen keempat dan kelima debat antarkandidat dan yang keenam adalah pernyataan dari masing-masing pasangan capres dan cawapres.

Moderator dalam debat perdana Pilpres 2019 adalah Ira Koesno dan Imam Priyono. Adapun enam panelis adalah Agus Rahardjo, Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis.

Tentunya, tema debat Pilpres 2019 yang perdana ini akan menjadi pertaruhan bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga dalam menjawab isu-isu yang menjadi pertanyaan publik.

2 dari 4 halaman

Jokowi-Ma’ruf Tawarkan 5 Program

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menawarkan lima program penegakan hukum kepada masyarakat apabila kembali dipercaya memimpin Indonesia pada periode 2019-2024.

“Dalam misi kami tawarkan adalah penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,” kata Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irvan Pulungan seperti dilansir Antara, Minggu, 13 Januari 2019.

Program pertama, kata dia, adalah melanjutkan penataan regulasi. Menurut Irvan regulasi soal penegakan hukum masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Irvan kemudian melanjutkan program yang kedua adalah melanjutkan reformasi sistem penegakan hukum.

“Itu perlu proses waktu dan kebersamaan serta itikad baik agar penegakan hukum efektif,” ujarnya.

Program ketiga, sambung dia, adalah meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ade mengatakan, Jokowi selama memimpin pemerintahan tidak pernah melindungi apabila ada menterinya yang terjerat kasus korupsi. Sehingga mempersilahkan diproses secara hukum.

“Program keempat penghormatan dan pemenuhan HAM karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Namun ini tidak bisa dilihat kasus per kasus atau di saat pemerintahan saat ini saja karena ada kaitannya dengan yang lalu,” katanya.

Budaya Sadar Hukum

Program kelima menurut Ade, akan digalakkan budaya sadar hukum. Salah satu contohnya adalah telah melakukan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perbaikan regulasi.

“Kami tawarkan lima program itu kepada pemilih agar fokus menciptakan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,” ujarnya.

Dia mengakui selama empat tahun pemerintahan Jokowi, masih banyak masalah hukum yang belum terselesaikan. Sehingga menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan ketika Jokowi terpilih kembali.

“Komitmen itu dituangkan dalam Nawacita Jilid II sehingga diharapkan penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif,” ucap Irvan.

3 dari 4 halaman

Komitmen Prabowo-Sandiaga Berantas Korupsi Pejabat

Melihat maraknya praktik korupsi yang telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan di RI, bukan hal yang luar biasa apabila rakyat menuntut capres dan cawapres di Pilpres 2019 memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Dilihat dari visi misi Prabowo-Sandiaga, pasangan yang diusung oleh Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN ini memiliki janji untuk mencegah korupsi terjadi di birokrasi Indonesia. Dengan cara penerapan manajemen terbuka dan akuntabel.

“Termasuk kerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman,” tulis visi misi Prabowo-Sandiaga dikutip merdeka.com, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Dalam janjinya, Prabowo-Sandiaga juga akan menindak tegas para koruptor, pengedar narkoba dan pelaku perdagangan manusia. Dengan cara, penegakan hukum yang adil dan transparan.

Mereka juga komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi di semua lini dengan cara manajemen terbuka dan akuntabel.

“Mengembangkan sistem smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan, guna mencegah manipulasi dan korupsi,” jelas Prabowo-Sandiaga.

Salah satu pelaku korupsi yang kerap ditangkap KPK adalah politikus. Baik di eksekutif dan legilsatif, pusat maupun daerah. Cara pencegahan korupsi dalam lini ini juga dilihat Prabowo-Sandiaga dengan cara melakukan kedaulatan tata kelola partai politik yang baik.

Sayang, di situ, Prabowo-Sandiaga tak menjabarkan detail bagaimana tata kelola yang baik tersebut. Tapi di sisi lain, Prabowo-Sandiaga juga dalam janjinya, ingin memperkuat lembaga perwakilan yang menyuarakan aspirasi rakyat.

Korupsi Pejabat Negara

Adapun Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan masalah korupsi yang melibatkan pejabat negara bakal diangkat dalam debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019.

Apalagi, imbuh dia, kasus korupsi di Indonesia semakin banyak pada era reformasi ini.

“Dulu yang korupsi cuma di level pimpinan pusat di atas. Sekarang sampai ke pemerintah daerah. Bahkan sampai ke kepala desa,” ucap Riza kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Riza mengacu pada tindak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang marak di pemerintahan Jokowi.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Impor Minyak Mentah Jadi Penyebab Utama Defisit Neraca Perdagangan

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2018 mengalami defisit sebesar USD 8,57 miliar. Angka defisit tersebut terbesar sejak tahun 1975.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas Andang Bachtiar mengatakan, defisit neraca perdagangan Indonesia kali ini disebabkan oleh tingginya impor minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini seiring dengan meningkatnya permintaan BBM dalam negeri dan semakin turunnya produksi minyak mentah.

“Nilai impor minyak Indonesia meningkat dari USD 24,3 miliar pada 2017 menjadi USD 29,8 miliar pada 2018. Meningkatnya impor minyak mentah dan BBM menjadi penyebab utama defisit neraca perdagangan yang terburuk sepanjang berdirinya republik,” kata Andang dalam diskusi publik Outlook Energi dan Pertambangan Indonesia 2019, di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Pemerintah perlu dengan serius mengatasi defisit neraca perdagangan, terutama menekan laju impor. Sebab dia menilai, impor minyak Indonesia pada 2025 diproyeksikan dapat meningkat tiga kali lipat dibandingkan saat ini.

“Jadi ini pekerjaan rumah besar karena impor minyak kita 2025 dalam rencana energi nasional tiga kali lipat dari yang sekarang impor kita,” imbuhnya.

Dia berharap dengan berbagai kebijakan pemerintah saat ini, termasuk impementasi penerapan biodisel atau B20 dapat menekan impor. “Tapi harus terus menerus kita kawal kita teriakkan ini bagian yang mencederai dari makro ekonomi kita,” pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Transaksi Nonmigas Anjlok Jadi Penyebab Defisit Neraca Perdagangan

Sebelumnya, Ekonom Faisal Basri mengatakan, penyebab defisit neraca perdagangan Indonesia bukan berasal dari lonjakan bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi. Meski tercatat defisit minyak (minyak mentah dan BBM) melonjak 37 persen dari USD 14,6 miliar pada 2017 menjadi USD 20,0 miliar di 2018, namun itu bukan faktor penyebab utama defisit.

Sementara, jika meliputi gas, bahkan lonjakan defisit migas lebih tinggi lagi yaitu sebesar 44,2 persen. Dari USD 8,6 miliar tahun 2017 menjadi USD 12,4 miliar di 2018. 


“Tak kurang, Kepala Badan Pusat Statistik (Suhariyanto) pun mengatakan penyebab defisit perdagangan 2018 adalah defisit migas,” kata Faisal Basri dikutip dari halaman resminya, Rabu (16/1/2019).

Faisal menekankan, penyebab utama defisit neraca perdagangan Indonesia bukan berasal dari defisit migas. Menurutnya, jika ditelusuri lebih seksama, penyebab utama lonjakan defisit tersebut karena kemerosotan tajam pada transaksi perdagangan nonmigas.

Bahkan tak tanggung-tanggung, surplus perdagangan nonmigas, kata dia anjok sebesar 81,4 persen. Dari USD 20,4 miliar tahun 2017 menjadi hanya USD 3,8 miliar tahun 2018.

“Surplus perdagangan nonmigas yang terpangkas sangat dalam bukan disebabkan oleh penurunan ekspor superit terjadi tahun 2013. Pada tahun 2018, ekspor justru masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” sebut Faisal.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Indonesia Harus Mampu Tingkatkan Nilai Tambah Industri Manufaktur

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa tantangan untuk sektor manufaktur Indonesia adalah meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk.

Dia mengakui bahwa saat ini produk manufaktur Indonesia masih belum terlalu meyakinkan jika dilihat dari sisi nilai tambah maupun diversifikasi produk.

“Jadi tantangan buat industri manufaktur kita adalah meningkatkan nilai tambah karena industri manufatur secara umum nilai tambah relatif rendah, produk relatif tidak unik, sehingga persaingan dengan negara lain begitu kuat,” kata dia, saat ditemui, di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Karena itu, inovasi di sektor manufaktur yang berujung pada produk bernilai tambah harus terus didorong. Hal tersebut penting, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah dan ekspor komoditas.

“Maka yang harus didorong adalah inovasi, dan inovasi produk, sehingga nantinya produk kita akan punya nilai tambah yang lebih tinggi dan relatif lebih unik, kalau sudah seperti itu nantinya produk kita akan lebih kompetitif secara ekspor, tidak lagi kita bergantung kepada sawit, batu bara, tergantung kepada minyak untuk mendapatkan devisa,” jelasnya.

Karena itulah, kata dia, revolusi industri yang mendorong pengembangan produk manufaktur yang memiliki nilai tambah sudah selayaknya dilakukan.

“(Revolusi industri) Tentunya bukan sudah siap, tapi harus disiapkan, karena sekarang gini kalau kita lihat struktur industri manufaktur kita untuk eskpor belum terlalu meyakinkan, artinya masih kalah dengan komoditas, padahal ke depan kita tidak boleh lagi tergantung pada komoditas, harus digantikan dengan produk yang punya nilai tambah lebih,” tandasnya.

2 dari 3 halaman

Hadapi Era Digital, Pekerja Sektor Manufaktur Harus Tingkatkan Keahlian

Sebelumnya, industri manufaktur Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus. Industri tersebut juga perlu didorong seiring kemajuan teknologi dan digitalisasi.

Ekonom Indira Hapsari mengatakan saat ini ada beberapa bahkan banyak orang takut dengan adanya kemajuan teknologi dan adanya otomatisasi. Ketakutan tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya banyak pihak yang memperkirakan bahwa lapangan pekerjaan akan banyak hilang dengan adanya otomatisasi. 


“Namun sebenarnya ini tidak akan hilang. Sebenarnya lapangan pekerjaan masih tetap, hanya para pekerjanya harus dipersenjatai dengan kemampuan yang lebih baik,” kata Indira pada Rabu 5 Desember 2018.

Dia menyebutkan, industri manufaktur Indonesia disebut mengalami pelambatan pasca krisis yang terjadi 20 tahun silam. Setelah krisis 1998, tepatnya mulai era tahun 2000 terdapat tren perlambatan dalam sektor manufaktur Indonesia. Namun sektor tersebut masih menjadi elemen penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Sektor manufkatur untuk maju ini harus dibantu dan diperbaharui,” ujarnya.

Dengan demikian, digitalisasi ekonomi harus dijadikan momen untuk kembali membangkitkan sektor tersebut. “Sebenarnya Digital ekonomi punya potensi besar untuk lebih bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia jika didukung faktor-faktor yang tepat,” ujarnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jejak Tony Prasetiantono dalam Perekonomian Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Universitas Gadjah Mada berduka. Rabu malam (16/1/2019) Ekonom yang juga dosen Fakultas Ekonomika Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta A. Tony Prasetiantono tutup usia.

Berpulangnya A. Tony Prasetiantono dikabarkan oleh Ketua Harian Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) yang juga Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

“Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak A. Tony Prasetiantono,” kata Budi kepada Liputan6.com, Kamis (17/1/2019).

Tony meninggal di Jakarta pada Hari Rabu, 16 Januari 2019 pukul Jam 23.30 WIB. Saat ini, jenazah berada di jakarta dan pagi ini, 17 Januari 2019 direncanakan tiba di Jogja.

Nantinya jenazah Tony akan disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Kompleks Pesona Merapi Blok J78, Sleman. Tony Meninggalkan istri bernama Eva Supita Dewi dan seorang anak Meidyana Sashaputri.

Menurut Budi, Tony merupakan sosok intelektual yang baik dan humoris. “kita sangat kehilangan. Semoga almarhum mendaoat tempat di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin,” kata Budi.

Tony Prasetiantono merupakan ekonom sekaligus dosen senior Fakultas Ekonomika Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada. Tulisan-tulisannya mengenai ekonomi kerap hadir di berbagai media di Indonesia.

2 dari 5 halaman

Latar Belakang Pendidikan

Anthonius Tony Prasetiantono lahir di Muntilan, Jawa Tengah 27 Oktober 1962. Ia tercatat sebagai alumni SMA Kolese De Britto Yogyakarta. Pada 1986 Ia lulus dengan predikat cum laude dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Tony juga merupakan mahasiswa teladan I di Universitas Gadjah Mada. Tony kemudian terdaftar sebagai dosen tetap di FEB UGM sejak 1986.

Pada tahun 1991 Tony melanjutkan studi masternya dan berhasil meraih gelar Master of Science (MSc) dari University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat. Kemudian pada 2005 gelar Ph.D berhasil diraih Tony dari Australian National University, Australia.

3 dari 5 halaman

Menduduki Jabatan Penting pada sektor Perekonomian Indonesia

Sejak 1986 hingga saat ini Tony tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Pada 2010 hingga 2018 Tony menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Tak hanya itu, Tony pernah memegang sejumlah jabatan penting di luar UGM.

Tony juga tergabung dalam grup riset bidang ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, klaster ekonomi dan biokimia.

Tony sempat menduduki jabatan-jabatan penting pada bidang perekonomi di Indonesia. Di antaranya pernah menjabat komisaris independen Bank Mandiri tahun dari 2003 hingga 2005. Kemudian menjadi Chief Economist Bank BNI sejak September 2006 hingga 2010.

Sejak tahun 2011, Tony menjabat menjadi komisaris independen Bank Permata. Tony juga pernah menjadi anggota komite informasi di Lembaga Penjamin Simpanan pada 2009-2010 dan anggota Komite Seleksi Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) pada 2017.

Tony tercatat sebagai member Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI)sejak 2017 hingga 2020 mendatang.

4 dari 5 halaman

Aktif Menulis

Dalam bidang perekonomian Tony dikenal aktif menulis di berbagai kolom media nasional. Tulisan-tulisannya merupakan pengamatan Tony mengenai ulasan berbagai perkembangan ekonomi di Indonesia. Pada tulisan-tulisanya Tony juga menyampaikan gagasan bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Sejak 2009 Tony juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi Majalah Prisma. Majalah Prisma merupakan majalah yang fokus pada jurnal pemikiran sosial ekonomi.

Beberapa tulisan kolom Tony Sempat diterbitkan menjadi beberapa buku, antara lain, Rambu-rambu yang Diabaikan (2005); Keluar dari Krisis: Analisis Ekonomi Indonesia (2000); dan Agenda Ekonomi Indonesia(1995).

Pria penikmat aliran musik jazz ini juga sempat terlibat dalam beberapa penelitian pada tahun 2000 ia melakukan penelitian terkait evaluasi dan implementasi program subsidi kredit untuk usaha kecil di Bank Indonesia.

Lalu pada 2003 Tony melakukan penelitian di Australian National University mengenai Indonesia Update Annual Conference. Ia juga mengerjakan project Indonesia CEO Gathering pada tahun 2003. Sebelumnya, pada 1996-2000 ia pernah meneliti Pertamina.

5 dari 5 halaman

Ekonom senior

Tony Prasetiantono merupakan ekonom senior yang sudah malang melintang di bidang makro ekonomi dan ekonomi pembangunan dan perbankan.

Pemikirannya turut menjadi sumbangsih untuk menjaga kestabilan perekonomian Tanah Air.

Ia pernah mengatakan, minimnya risiko Indonesia terkena krisis tak lepas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintahan.

Kebijakan pemerintahan dalam hal ini, tentu policy mix, yaitu kombinasi kebijakan moneter dan fiskal. Tetapi proyek infrastruktur tetap menjadi panglima. Semua pihak mengakui itu,” ujar Tony pada Rabu (12/9/2018).

Selain kebijakan pemerintah di ranah moneter dan fiskal, lanjut dia, ada dua faktor positif yang mendukung analisis Nomura. Pertama, banyaknya proyek infrastruktur strategis yang menjadi daya tarik investor asing untuk menanamkan modal ke Indonesia sehingga mampu menangkal krisis.

”Tidak hanya strategis, proyek-proyek infrastruktur tersebut menjadi daya tarik karena efisien dan daya saingnya meningkat drastis. Ini yang membuat investor asing terkesan,” kata dia.

Kedua, kondisi sektor perbankan yang baik. Saat ini Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal perbankan berada di angka 22 persen. Hal itu menjadi garansi tidak akan terjadi krisis ekonomi yang berasal dari sektor perbankan, seperti terjadi pada krisis 1998.

”Bank masih bisa memberikan kredit (lending) dengan ekspansi 9 sampai 10 persen. Suatu hal yang tidak terjadi pada krisis 1998 lalu,” lanjut dia.

Kendati Indonesia berisiko kecil terpapar krisis, Tony tetap berharap pemerintah bisa mengendalikan defisit transaksi berjalan (CAD) yang mencapai 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Caranya adalah dengan mengerem proyek-proyek berbasis impor atau menggunakan devisa negara.

Pemkot Bogor Gelar Nobar Debat Capres di Balai Kota

Liputan6.com, Bogor – Debat capres dan cawapres menjadi momen yang paling dinanti-nanti menjelang Pilpres 2019. Tak terkecuali di jajaran pemerintahan daerah.

Pemerintah Kota Bogor, misalnya, akan menggelar acara nonton bareng (nobar) debat capres-cawapres nanti malam. Nobar dilakukan di ruang Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jawa Barat.

Acara nobar ini akan dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, serta Sekda. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Dirut BUMN, Camat, dan Lurah diundang untuk hadir dalam nobar debat capres tersebut.

“Nobar nanti juga akan mengundang para rektor di Kota Bogor,” ujar Abdul Manan Tampubolon, Kepala Sub Bagian Humas Setdakot Bogor, Kamis (17/1/2019).

2 dari 2 halaman

Tak Undang Parpol

Namun, ia menegaskan tidak mengundang partai politik pendukung baik dari pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Tidak, hanya untuk OPD, camat, dan lurah saja,” kata dia.

Seperti diketahui, debat perdana malam ini digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, mulai pukul 19.00 WIB.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Dihapus Kemendikbud, SKTM Tetap Digunakan untuk Penerimaan Siswa Baru di DKI

Liputan6.com, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta masih menerapkan sistem pendaftaran penerimaan didik baru (PPDB) menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto menyebut penerapannya hanya bagi anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah.

Bagi kelompok ini disediakan jalur afirmasi dalam PPDB. Sementara, anak yang telah memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak perlu menggunakan SKTM ketika mendaftar.

“SKTM dipakai untuk anak yang tidak sekolah, kan anak tidak sekolah tidak menerima KJP. Agar mereka bisa sekolah, maka difasilitasi melalui jalur afirmasi dan bukti yang ditunjukkan adalah SKTM,” kata Bowo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).

Bowo berharap keberadaan jalur afirmasi mendorong semakin banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah mulai melanjutkan pendidikannya. Pemprov DKI menyediakan kuota lima persen dari jumlah keseluruhan peserta PPDB untuk jalur ini.

Jalur afirmasi tersebut untuk pertama kali dibuka pada tahun ajaran 2018/2019 dan dengan jumlah yang tidak banyak.

“Mudah-mudahan pada tahun ini tambah lagi, udah cukup waktu untuk tersosialisasikan,” jelasnya.

2 dari 2 halaman

Kemendikbud Hapus Jalur SKTM

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghapus jalur Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019-2020.

Penghapusan itu tercantum dalam Permendikbud No.51/2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020. Menurut Muhadjir, keputusan tersebut untuk menghindari penyalahgunaan SKTM.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Wanita Kanada Ditahan dan Dibully Saat Transit di Bandara China

Beijing – Seorang wanita Kanada bersama putrinya sempat ditahan otoritas China saat transit di Bandara Beijing sebelum melanjutkan penerbangan ke Toronto. Saat ditahan singkat, wanita Kanada itu mengaku dibully dan diintimidasi oleh petugas keamanan bandara.

Insiden ini terjadi saat Kanada dan China tengah bersitegang akibat penangkapan petinggi perusahaan telekomunikasi ternama China, Huawei, Meng Wanzhou pada Desember 2018. Meng ditangkap di Vancouver oleh otoritas Kanada atas permintaan otoritas AS.

Penangkapan Meng itu diikuti dengan penangkapan dua warga Kanada yang dituduh mengancam keamanan negara oleh otoritas China.

Dilaporkan surat kabar Kanada, The Globe and Mail dan dilansir Reuters, Kamis (17/1/2019), insiden terbaru ini melibatkan seorang wanita Kanada bernama Ti-Anna Wang yang dibawa keluar pesawat oleh enam polisi. Penahanan terjadi setelah Wang mendarat untuk transit di Beijing dari Seoul, Korea Selatan.

Wang dipisahkan dari suaminya dan ditahan bersama putrinya selama lebih dari dua jam.

“Sungguh cobaan yang mengejutkan, menakutkan dan tak berperasaan serta tanpa alasan, selain untuk membully, menghukum dan mengintimidasi saya dan keluarga saya,” ujar Wang seperti dikutip dari emailnya kepada Kepala Pusat HAM Raoul Wallenberg yang berbasis di Montreal, Irwin Cotler.

Dilaporkan The Globe and Mail bahwa selama ditahan, Wang dilarang memakai telepon genggam dan laptop miliknya. Dia juga tidak diizinkan menghubungi Kedutaan Besar Kanada. Wang juga menyebut dirinya tidak diizinkan melanjutkan penerbangan ke Toronto, Kanada dan dipaksa terbang kembali ke Korsel.

Alasan penahanan Wang tidak diketahui pasti. Namun kelompok HAM, Human Rights in China, menyebut bahwa ayah Wang, Wang Bingzhang, merupakan seorang aktivis prodemokrasi yang diculik oleh agen intelijen China di Vietnam tahun 2002 lalu.

Ayah Wang kemudian dijebloskan ke penjara dengan masa hukuman seumur hidup atas dakwaan spionase dan terorisme. Pekan lalu, Wang sempat dilarang masuk ke China meskipun dia memiliki visa resmi, ketika dia mendarat di Bandara Hangzhou untuk mengunjungi ayahnya yang dipenjara.

(nvc/ita)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>