Siap-Siap, Bunga Kredit Kendaraan Bakal Naik

Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti mengatakan, akses masyarakat Indonesia terhadap jasa keuangan atau inklusi keuangan masih tertinggal jika dibandingkan negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Filipina. Padahal, sektor jasa keuangan memiliki peran yang penting dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Saat ini Indonesia masih dihadapkan pada masalah pendalaman di sektor jasa keuangan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stagnan dikisaran 5 persen membutuhkan upaya untuk mencegah berlanjutnya pemburukan situasi. Dan sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting yang berperan di dalamnya,” ujarnya di Century Park, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Destry mengatakan, isu pendalaman keuangan menjadi hal penting yang perlu diangkat mengingat kondisi sektor keuangan Indonesia masih didominasi oleh perbankan dengan 115 bank umum dan 1.593 BPR yang menguasai 77,15 persen pangsa pasar aset. Sementara pasar modal Indonesia, baik ekuitas, maupun obligasi masih relatif tertinggal dibandingkan negara lain.

“Untuk itu diperlukan perbaikan dari sisi demand (investor), suplly (instrumen), infrastruktur pasar dan kebijakan yang kondusif, serta memperkuat regulasi untuk melindungi hak-hak investor dan jaminan penegakan hukum, serta menyederhanakan perizinan usaha dan investasi keuangan,” jelasnya.

Upaya pendalaman sektor jasa keuangan perlu terus dilakukan dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dan stabilitas sistem keuangan. Pendalaman keuangan menjadi sangat penting mengingat peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, maupun sistem pembayaran yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

“Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi ke depan, sektor jasa keuangan dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi sehingga perlu dilakukan upaya inklusi keuangan, baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan,” jelasnya.

Istilah inklusi keuangan muncul sebagai penegas bahwa pembangunan yang berkualitas pada sektor keuangan tidak hanya berfokus pada aspek kedalaman, namun juga pada keterjangkauan serta efisiensi penyedia jasa keuangan. Meskipun peran dan keberhasilan sektor keuangan dalam menumbuhkan ekonomi berbeda-beda, namun diperlukan sektor keuangan yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan perekonomian yang berkualitas.

Cara Aman Parkir Kendaraan Saat Musim Hujan

Memarkir kendaraan di bahu jalan wajib dihindari dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk saat hujan. Ini guna menghindari mobil Anda mengganggu pengendara lain, terutama pengendara kendaraan roda dua yang hendak menepi untuk berteduh atau mengenakan jas hujan.

Lagipula, dengan parkir di bahu jalan sebenarnya Anda sudah melanggar lalu lintas, bukan? Jadi, jangan lagi dengan mudah parkir di bahu jalan dalam keadaan hujan atau pun tidak.

7. Carilah Tempat Parkir yang Lokasinya Terbuka dan Tinggi

Lebih baik jika Anda mencari tempat terbuka yang tidak terdapat pohon atau papan reklame di sekitarnya. Selain itu, usahakan juga untuk cari tempat parkir yang posisinya tinggi. Ini guna berjaga-jaga kalau di sekitar area parkir terjadi banjir.

Jaga Kendaraan dari Hal yang Terkesan Sepele

Memang, kemungkinan-kemungkinan seperti pohon tumbang, tiang listrik ambruk, dan tembok yang roboh tersebut jarang terjadi. Namun, tetap saja potensi tersebut ada dan bisa terjadi kapan saja tanpa bisa diprediksi. Oleh karenanya, lebih baik antisipasi dengan menerapkan tips aman memilih tempat parkir saat hujan seperti di atas.

Anda tentu saja tidak ingin kendaraan kesayangan mengalami kerusakan dengan cara yang konyol tersebut, bukan? Lebih buruk lagi jika mobil Anda adalah mobil mewah yang pastinya akan membutuhkan biaya tak sedikit untuk memperbaikinya.

Larangan Merokok Saat Berkendara Berlaku untuk Semua Kendaraan Bermotor

Liputan6.com, Jakarta – Larangan merokok sambil berkendara kembali diperbincangkan karena adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 tahun 2019 pasal 6 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor.

Karena hal tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah melakukan penindakan dan ratusan pengendara roda dua harus kena tilang.

Berfokus pada kendaraan roda dua, aturan terkait rokok seharusnya juga berlaku pada seluruh pengendara kendaraan bermotor. Hal itu disampaikan pendiri dan instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu.

“Sebenarnya aturan itu sudah ada di UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak hanya untuk kendaraan bermotor roda dua tapi seluruh kendaraan bermotor, termasuk truk dan mobil,” katanya kepada Liputan6.com, Kamis (4/4/2019).

Aturan tersebut ditujukan karena aktivitas rokok dianggap mampu mengganggu konsentrasi berkendara, sehingga peluang terjadinya kecelakaan di jalan menjadi lebih besar.

Ngerokok di Kendaraan Kena Denda Rp 750.000!

Jakarta – Agar tidak kehilangan konsentrasi, pengendara yang merokok akan ditilang atau kena denda Rp 750.000. Aturan ini sudah berlaku dan ratusan pengendara sudah ditilang.

Larangan merokok bagi pengendara ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 tahun 2019 pasal 6 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor tepatnya untuk larangan merokok sambil berkendara mulai dijalankan.

Selain itu pengguna roda 4 juga sama-sama dilarang merokok. Hal tersebut tercantum di Pasal 283 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Peraturan ini (merokok saat mengoperasikan kendaraan) berlaku untuk seluruh pengguna kendaraan, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang. Namun memang untuk pengendara mobil tidak ada Permenhub-nya. PM (Peraturan Menteri) hanya mengatur pengemudi sepeda motor, kalau di UU mengatur semua pengemudi,” ucap Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Muhammad Nasir kepada detikcom.

Larangan merokok ini langsung mendapatkan respons positif dari pengendara. “Sangat setuju, soalnya saya pernah kejadian, mata saya kelilipan abu roko pas lagi naik motor, pengendara motor di depan saya sambil ngerokok,” ujar Ade Indriyana.

[Gambas:Video 20detik]

(ddn/ddn)


Lebarkan Bisnis, Pegadaian Terima Kredit Kendaraan Bermotor

Liputan6.com, Jakarta – Penjualan kendaraan bermotor di Indonesia, baik mobil atau motor masih cukup menjanjikan. Bahkan, jika dilihat dari persentasenya, pembelian secara kredit masih lebih besar, dibanding secara tunai.

Melihat pasar yang masih cukup besar, Pegadaian juga tertarik untuk berbisnis di industri otomotif ini dengan memiliki program pembiayaan kendaraan bermotor (mobil dan motor) baru atau bekas. Uniknya, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini melayani kredit dengan sistem syariah, bernama Amanah.

Dijelaskan Amalia Komalasari, Pimpinan Cabang pegadaian Kebayoran baru, Jakarta Selatan ini, dengan sistem syariah ini, program kredit Pegadaian tidak menerapkan bunga, melainkan mun’ah atau sewa modal.

“Dengan sistem ini, pastinya lebih murah dibanding dengan leasing di Indonesia,” jelas Amalia saat ditemui di Pegadaian Kebayoran Baru, beberapa waktu lalu.

Dengan program ini, konsumen bisa memiliki kendaraan dengan mudah. Untuk tenornya sendiri, jika calon konsumen meminjam uang untuk membeli kendaraan lebih dari Rp 400 juta, maka jangka waktunya bisa sampai lima tahun.

Sejumlah Kendaraan Taktis Disiagakan di Lokasi Debat Keempat

Jakarta – Debat keempat Pilpres 2019, yang diikuti capres Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, bakal digelar malam ini. Sejumlah kendaraan taktis pun terlihat disiagakan di lokasi debat di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (30/3/2019), terlihat kendaraan taktis itu diparkir di sekitar hotel. Ada juga sejumlah petugas pengamanan yang sudah berjaga di lokasi.

Selain itu, terlihat gambar Jokowi dan Prabowo di depan lokasi debat. Ada tulisan ‘Debat Keempat Capres Pemilu 2019’.

Suasana di dalam lokasi debatSuasana di dalam lokasi debat (Ibnu Hariyanto/detikcom)

Sementara itu, di Ballroom Hotel Shangri-La sudah terlihat ada panggung yang disiapkan untuk debat nanti malam. Kursi-kursi untuk para undangan juga sudah tertata di lokasi.

Salah satu anggota kepolisian yang berjaga, Ipda Juanda, mengatakan pengamanan dilakukan sejak kemarin. Tim Gegana Polri juga sudah melakukan penyisiran.

“Dari kemarin sudah ada penjagaan di beberapa titik. Anjing pelacak sudah mulai. Dari kemarin juga sudah mulai disisir,” ucapnya di lokasi.

Debat keempat bakal membahas tema ‘ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional’. Debat ini hanya diikuti oleh para capres, yakni Jokowi dan Prabowo.
(ibh/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tahukah Kamu, Asuransi Tak Menanggung Kendaraan yang Dirusak Sendiri

Liputan6.com, Jakarta – Asuransi kendaraan bermotor biasanya akan melakukan penggantian terhadap kerusakan yang dialami motor atau mobil kesayangan. Tapi, jika kerusakan dilakukan secara sadar dan sengaja, tak ada jaminan kerugian dari asuransi.

Berikut penjelasan VP Communication, Event and Service Management Asuransi Astra, L. Iwan Pranoto. 

Ia menjabarkan, pada dasarnya asuransi dapat menyetujui klaim atas risiko kerusakan yang diajukan pemilik kendaraan. Untuk sepeda motor, misalkan, biasanya hanya perlindungan Total Loss Only (TLO). Jaminan ini hanya melindungi dari risiko pencurian dan kerusakan. Itupun berlaku jika biaya perbaikan sama dengan atau melebihi 75% dari harga kendaraan. Dan batas usia maksimal kendaraan 12 tahun.

Sedangkan untuk mobil, selain TLO ada perlindungan lain berupa comprehensive. Bedanya, ini yang menjamin risiko kerugian atas kerusakan sebagian (partial loss) dan menyeluruh (total loss). Semua ditanggung oleh asuransi. Dengan catatan, tidak dikecualikan dalam polis dan usia maksimal kendaraan 9 tahun.

“Tapi kalau rusaknya disebabkan karena disengaja akan berbeda. Atau saat kejadian ternyata si pengendara melanggar lalu lintas, tidak punya SIM atau surat kendaraan yang masih berlaku, maka proses klaim yang diajukan jelas tidak ditanggung oleh asuransi. Itu berlaku juga baik mobil maupun motor,” jelas Iwan.

Tips Memilih Filter Oli untuk Kendaraan Kesayangan

Liputan6.com, Jakarta – Untuk menjaga agar performa kendaraan tetap prima, selain mengganti pelumas atau oli secara berkala juga harus memperhatikan filternya. Sesuai dengan namanya, komponen tersembunyi ini bertugas untuk menyaring oli mesin sebelum disalurkan ke seluruh komponen internal mesin yang bergerak.

Filter oli memastikan tidak ada jelaga, kotoran atau metal yang bisa lolos sehingga bisa membahayakan komponen mesin yang saling bergesekan. Karena fungsinya ini, sangat penting untuk memperhatikan kualitas dari filter oli mobil Anda.

Dilansir Suzuki Indonesia, untuk Anda yang ingin mengganti filter oli karena sudah tidak layak pakai, sangat disarankan untuk memilih yang sesuai dengan part number dari spek kendaraan tersebut.

Untuk memilih filter oli untuk kendaraan kesayangan, berikut tipsnya:

1. Pilih saringan oli yang ulir dan diameter lubangnya cocok untuk mobil Anda. Jangan dipaksakan, pasalnya berisiko menyebabkan filter tidak kencang, atau bahkan malah bocor dan merusak part lainnya

2. Pastikan filter oli menggunakan katup by-pass. Fungsi katup by-pass ini sebagai jalan alternatif oli untuk mengalir saat terjadi sumbatan pada filter oli

3. Jika memang dibutuhkan, pastikan filter oli tersebut memiliki katup anti balik. Fungsinya, untuk melihat posisi pengikat filter oli dengan motor

4. Jika posisi pengikat filter oli berada di bawah dan posisinya horizontal, sebaiknya carilah filter oli yang dilengkapi dengan katup anti balik.

Pasalnya, jika tidak dilengkapi katup anti balik, saat mesin mati, oli yang berada di dalam filter justru bisa kembali ke bak penampung oli atau karter.

Jika Pajak Kendaraan Bermotor Dihapus, Ini Untung Ruginya

Liputan6.com, Jakarta – Janji kampanye Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Sebab, PKS sendiri berjanji akan akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup jika menang pada pemilu mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi, Fithra Faisal Hastiadi, menyatakan gagasan tersebut perlu dipertimbangkan kembali secara matang oleh PKS. Sebab, secara jangka pendek, dengan adanya penghapusan pajak kendaraan bermotor tersebut akan berdampak kepada penerimaan daerah.

“Jadi kalau melihat komponen pajak itu kan paling besar merupakan penerimaan daerah, pajak kendaraan bermotor. Setidaknya aktivitas pemerintahan terutama pemerintah provinsi di jangka pendek pastinya akan ada pengurangan penerimaan,” kata Fithra saat dihubungi merdeka.com, Minggu (24/3/2019).

Fithra menyebut hasil pajak kendaraan bermotor selama ini dapat menyumbang sekitar 80 persen terhadap penerimaan pemerintah daerah. “Dan ini harus dipikirkan bagaimana ke depannya kalau ini hilang, jadi bagaimana mereka bisa membiayai aktivitas ekonominya di jangka pendek itu saja yang harus dipikirkan,” imbuhnya.

Namun demikian, Fithra mengatakan rencana tersebut menjadi keuntungan apabila dilihat dari jangka panjang. Sebab, mayoritas pemilik kendaraan bermotor beraktivitas menggunakan kendaraannya untuk kegiatan perekonomian. Sehingga, itu diyakini dapat menjadi nilai tambah bagi penerimaan negara.

“Akan tetapi kalau kita melihat dari jangka panjangnya tentu saja ini akan berdampak positif. Karena kebanyakan ini kan kendaraan bermotor ya, kalau dilihat itu kan memang itu yang ber-CC kecil rata-rata menggunakan kendaraan bermotor untuk beraktivitas ekonomi,” jelasnya.

“Seharusnya bisa meningkatkan potensi penerimaan ke depannya. Meskipun ini harus dihitung lagi saya belum tau pasti hitungannya bagaimana tapi yang jelas mungkin ada akan ada dampaknya jangka panjang. Tapi di jangka pendek pastinya akan ada penurunan dari sisi penerimaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mohamad Sohibul Iman menegaskan komitmen perjuangan politik partainya dalam membela nasib rakyat kecil dengan memberikan penghapusan pajak motor bagi 100 juta rakyat kecil.

Komitmen perjuangan PKS, kata Sohibul, menilai kebijakan ekonomi era Presiden Joko Widodo ( Jokowi) berpihak pada kelompok atas lewat program pengampunan pajak bagi para konglomerat.

“Jika Presiden Jokowi mengampuni pajak para konglomerat dan pemodal nakal yang menyimpan ribuan triliun dananya di luar negeri dengan program Tax Amnesty. Maka izinkanlah, kami Partai Keadilan Sejahtera memperjuangkan penghapusan pajak sepeda motor bagi 100 juta rakyat kecil,” ujar Sohibul melalui keterangan, Minggu (24/3).

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan bahwa janji penghapusan pajak sepeda motor ber-cc kecil ini adalah bukti bahwa PKS ingin menegakkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

70 Persen Kecelakaan di Jalan Tol Libatkan Kendaraan Truk

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menggelar acara Deklarasi Pengemudi Truk Sebagai Pelopor Keselamatan di Jakarta International Container Terminal (JICT), Jakarta. Ini dilakukan sebagai langkah dan upaya meningkatkan keselamatan dalam berkendara.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Kyatmaja Lookman menyatakan, sebanyak 70 persen kecelakaan di jalan tol melibatkan kendaraan truk. Di mana, tingkat fatalitas kecelakaan yang tinggi diakibatkan oleh rem blong dan lebih dari 75 persen pelanggaran overloading terdapat di jembatan timbang.

“Sehubungan dengan tingginya angka kecelakaan di jalan raya di mana 2 atau 3 orang meninggal per jam atau sekitar 26.000 sampai 29.000 jiwa meninggal per tahun karena kecelakaan lalu lintas di Indonesia, maka ini perlu dilakukan. Untuk itu kami Aptrindoo memandang perlu adanya gerakan yang dapat membangkitkan kesadaran terhadap pentingnya keselamatan dalam berkendara di jalan khususnya pengemudi truk angkutan barang,” katanya dalam acara deklarasi di Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Dia mengatakan, acara yang mengusung tema ‘Keselamatan Adalah Nomor Satu’ ini juga bukanlah kali pertamanya digelar. Sebab, pada maret 2017 lalu komitmen keselamatan dalam berkendara ini juga sudah lakukan. “Kami anggap perlu untuk melakukan lagi di Maret 2019 dengan melibatkan stakeholder, pengusaha dan pengemudi,” imbuh dia.

Adapun tujuan diadakannya acara ini, adalah guna meningkatkan kualitas pengemudi agar memiliki kompetensi berstandar nasional maupun internasional. Di samping itu juga, dalam upaya meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran angkutan barang dengan kendaraan berstandar internasional, muatan standar, sehingga menghilangkan overdimensi dan overload.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi menyambut baik langkah upaya yang dilakukan Aptrindo dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan. Sebab dia memandang, banyak kendaraan truk yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas terutama pada truk bermuatan over dimension-over load (ODOL).

“Hari ini saya dengan Aptrindo pusat melaksanakan kegiatan jadi intinya adalah keprihatinan kita banyaknya kendaraan-kendaraan truk yang menjadi korban. Saya bersyukur bahwa Aptrindo mempunyai selain bersama kita untuk semakin mengembalikan truk untuk tidak ODOL maupun semangatnya untuk membangun keselamatan baik kepada operatornya maupun pengemudinya terutama,” kata Budi saat ditemui di lokasi acara.