Kementerian Ini Terus Berupaya Tingkatkan Akses Air Bagi Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Berbagai upaya dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meningkatkan akses air bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya melalui Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. 

Program pembangunan air minum itu dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), normalisasi sungai, dengan memperbanyak jumlah tampungan air melalui pembangunan bendungan dan embung.

Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia (HAD) setiap 22 Maret, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan penjelasannya mengenai pengelolaan air. 

“Peringatan Hari Air Dunia Tahun 2019 mengangkat tema No One Leave Behind yang diadaptasi dalam tema Indonesia Semua Harus Mendapatkan Akses Air. Peringatan ini untuk meningkatkan perhatian publik akan pentingnya air dan pengelolaan sumber-sumber air yang berkelanjutan,” katanya di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (23/3).

Menteri Basuki mengatakan program Kementerian PUPR diarahkan, agar semua orang mendapatkan akses air. Dari total Kementerian PUPR 2019 sebesar Rp110,73 triliun, alokasi anggaran sumber daya air sebesar Rp39,7 triliun.

Menurutnya, potensi air di Indonesia cukup tinggi sebesar 2,7 triliun m3/tahun. Dari volume tersebut, air yang bisa dimanfaatkan sebesar 691 miliar m3/tahun. Air yang sudah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, peternakan, perikanan dan irigasi sekitar 222 miliar m3/tahun.

“Namun potensi sebesar itu, keberadaannya tidak sesuai dengan ruang dan waktu, sehingga kita membutuhkan tampungan-tampungan air. Dengan begitu pada saat musim hujan air ditampung untuk dimanfaatkan musim kemarau. Itulah gunanya bendungan dan embung atau setu untuk penampungan air,” kata Menteri Basuki. 

Hingga 2018, sebanyak 55 dari program pembangunan 65 bendungan sudah dalam tahap konstruksi di mana 14 diantaranya sudah rampung. Pada 2019 akan diselesaikan lagi sebanyak 15 bendungan sehingga akan selesai 29 bendungan.

“Pada 2019 juga akan dimulai pembangunan 10 bendungan baru. Ditargetkan seluruhnya pada 2022 pembangunan 65 bendungan tersebut rampung seluruhnya,” ujar Menteri Basuki.

Lalu 10 bendungan yang dimulai pembangunannya tahun ini adalah Bendungan Jenelata, Pelosika, Jragung, Digoel, Tiro, Mbay, Budong-Budong, Ameroro, Tiu Suntuk dan Bulango Ulu.

Sementara embung yang dibangun Kementerian PUPR selama empat tahun (2015-2018), totalnya 949 buah. Untuk diketahui tahun ini akan dibangun 104 embung, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi total terbangun hingga 2019 sejumlah 1.053 embung.

(*)

Kementerian PUPR Optimis Tahun 2019, 512 Ribu Tenaga Konstruksi Bersertifikat

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang konstruksi melalui Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 19 Oktober 2017. Kepemilikan sertifikat kompetensi kerja merupakan kewajiban bagi para pekerja konstruksi sebagaimana diatur dalam UU  No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 

“Kita harus meningkatkan kualitas SDM konstruksi melalui pelatihan, kalau perlu ada yang dikirim ke luar negeri. Dengan demikian SDM kita menjadi handal, unggul, berani berkompetisi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tahun depan (Program Sertifikasi) akan kita lakukan lebih besar,” kata Presiden Jokowi.

Hal tersebut dia sampaikan pada acara Peluncuran Sertifikat Elektronik Tenaga Kerja konstruksi Indonesia yang disertai dengan penyerahan sertifikat dan uji sertifikasi bagi 16 ribu orang tenaga kerja konstruksi yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/3/2019).

(*)

Kementerian ESDM Bangun 6.200 Jaringan Gas di Kabupaten Cirebon

Sedangkan total pembangunan jargas di Provinsi Jawa Barat sebanyak 33.200 SR.

“Jargas Kota Cirebon dibangun di Kelurahan Suket Duwur, Surapandan, Kedung Kersik, serta penetrasi di Kelurahan Argasunya, Kalijaga, dan Harjamukti. Jadi total jargas yang terpasang di Kota Cirebon sebanyak 7.503 SR,” kata Djoko Siswanto.

Setelah selesai dibangun, jaringan gas Kota Cirebon akan dikelola oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Gas dipasok dari PT Pertamina EP sebesar 0,2 mmscfd dengan tapping di jaringan pipa Pgasol yang telah ada.

Dia menjelaskan, banyak keuntungan menggunakan jaringan gas. Yakni harga gas bumi lebih murah dari LPG. Oleh karena itu, dapat menekan subsidi dan impor LPG.

“Dari segi lingkungan adalah emisi jauh lebih bersih dibanding BBM dan kayu bakar serta ada setiap saat sehingga tidak perlu keluar rumah mencari LPG atau minyak tanah atau kayu bakar,” jelas dia.

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso menambahkan, penggunaan jargas di Kota Cirebon akan meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat. Kota Cirebon merupakan salah satu pusat industri yang maju di Provinsi Jawa Barat.

“Lewat energi baik yang murah dan stabil, masyarakat akan mendapatkan nilai lebih,” sebut Gigih.

Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mengatakan dalam waktu dekat akan menyampaikan permintaan penambahan jaringan gas untuk wilayah yang belum tersalurkan.

“Periode dulu kita dikasih 4.000 SR, sekarang 3.503 SR yang difokuskan di Harjamukti karena saat ini mereka yang paling membutuhkan. Ke depan saya upayakan daerah lain mumpung Pak Menteri sudah membuka kesempatan,” kata Azis.

Dari informasi yang didapat, sejak dibangun pertama kali tahun 2009, total SR jargas yang terbangun dengan dana APBN hingga saat ini sebanyak 325.773 SR yang terdistribusi di 16 provinsi, 40 kabupaten, dan kota.

Tahun 2019, Kementerian ESDM makan membangun 78.216 SR jargas di 18 lokasi.

Saksikan video pilihan berikut ini: 

Kecap Cap Matahari salah satu produk kecap lokal Cirebon yang masih banyak diminati masyarakat

2.948 Paket Lelang Konstruksi Kementerian PUPR Sudah Terkontrak

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan proses serah terima jabatan (Sertijab) pembentukan Balai Pelaksanaan Barang dan Jasa (PBJ). Langkah ini dilakukan sebagai salah satu strategi pencegahan penyimpangan (fraud) dalam hal penyediaan barang dan jasa.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, proses Sertijab ini turut dihadiri perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP).

“Ada tiga nara sumber yang memberikan wawasan, dari KPK, kemudian Kejaksaan dan LKPP. Intinya tentu dalam rangka melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan,” ungkap dia di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu 20 Maret 2019.

Sebagai informasi, keberadaan organisasi baru ini akan membuat proses pelelangan proyek infrastruktur di daerah tidak lagi dilakukan unit-unit organisasi di Kementerian PUPR, melainkan oleh Balai PBJ dibawah pembinaan dan supervisi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Syarif menjelaskan, fungsi Balai PBJ ini sebenarnya masih sama seperti Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa yang ada sebelumnya. “Jadi sebenarnya yang dilakukan ULP dulu itu juga yang dilakukan oleh organisasi yang baru,” sebutnya.

Namun, ia menambahkan, masing-masing Balai PBJ yang ada di setiap provinsi punya wewenang untuk mengadakan proses lelang barang dan jasa dengan besaran angka yang berbeda.

“Berapa jumlah paket di provinsi? Tentu masing-masing berbeda, tidak akan sama. DKI (Jakarta) mungkin lebih besar dari daerah-daerah lain. Jadi tergantung dari jumlah paket yang ada di daerah itu,” tutur dia.

“(Balai PBJ daerah bisa untuk melelang paket diatas Rp 100 miliar?) Iya, memungkinkan sekali,” dia menambahkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi menyampaikan pidato Kenegaraan menyambut HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta.

Kementerian LHK Bentuk Satgas Teliti Sebab Longsor dan Banjir di Sentani

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk tim satuan tugas (satgas) untuk menangani bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sentani, Jayapura.

Satgas yang dibentuk melalui keputusan Menteri LHK ini akan diberangkatkan menuju lokasi terdampak bencana pada Selasa (19/3/2019).

“Kementerian sudah bentuk satgas, satgasnya sudah dibentuk dengan keputusan menteri. Nanti malam akan berangkat tim dari sini ke lokasi,” ujar Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) KLHK, Putera Parthama saat jumpa pers di Gedung KLHK, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Satgas yang diturunkan ke lokasi terdampak akan bertugas mengumpulkan data dan fakta, serta merekonstruksi proses longsor hingga banjir.

“Rencana di sana, yang jelas mengumpulkan fakta seakurat mungkin dan melakukan semacam rekonstruksi proses longsor itu sendiri. Sehingga kita bisa dapat infonya utuh dan lebih komprehensif faktor penyebab longsor.” papar Putera.

Tanggapan Kementerian PANRB Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Jabatan di Kemenag

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Ketua umum PPP, Romahurmuziy alias Romi,  karena diduga melakukan praktik suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Padahal saat ini dengan adanya reformasi birokrasi, pengisian jabatan dilakukan secara online dan terbuka.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Mudzakir enggan menduga alasan praktik jual beli jabatan di era terbuka seperti saat ini bisa terjadi.

Dia menyatakan, harus dilakukan kajian menyeluruh terhadap kasus-kasus serupa agar dapat diketahui penyebab pasti adanya peluang korupsi dalam hal penempatan jabatan.

“Tentu harus dikaji kasus per kasus. Sistem yang ada berdasarkan PP 11 Tahun 2017 sebenarnya sangat memperkecil peluang itu (jual beli jabatan),” kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (19/3/2019).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 sendiri berisi tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil ( PNS).

Mudzakir menyebutkan, saat ini pengisian jabatan juga sudah diatur dalam Undang – Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sehingga praktik jual beli jabatan akan sulit untuk dilakukan.

“Secara umum yang dapat kita sampaikan adalah bahwa manajemen ASN termasuk pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) sesuai UU ASN dan PP tentang PNS harus dilakukan secara terbuka,” ujarnya.

Selain itu, pengisian jabatan juga dilakukan dengan sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan

“Dan berdasarkan sistem merit, memperhatikan kualifikasi, kompetensi, integritas dan lain-lain,” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mencurigai adanya internal Kementerian Agama (Kemenag) yang membantu Ketum PPP Romahurmuziy alias Romi melakukan praktik suap jual beli jabatan.

Sebab, dia mengungkapkan, selain pengisian jabatan di Kemenag sudah melalui sistem online. KPK juga menemukan dugaan jual beli jabatan tak hanya dilakukan Romi di Kanwil Kemenag Jawa Timur saja.

“Ya mungkin saja (dibantu internal Kemenag),” kata Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Namun, Syarif menjelaskan, belum membeberkan lebih jauh terkait dugaan tersebut. Termasuk soal dugaan pihak yang ikut bermain adalah rekan Romi di partai berlambang Kabah, yakni Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saefuddin.

“Itu bagian dari penyelidikan dan penyidikan. Belum bisa kita jelaskan,” jelasnya.

Romahurmuziy diduga menerima suap sebesar Rp 300 juta terkait seleksi jabatan di lingkungan Kemenag tahun 2018-2019.

Kementerian PUPR Tuntaskan Perbaikan Jalan Sibolga-Batas Tapanuli Selatan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 kilometer (km), yang terdiri dari 2.000 km merupakan lintas utama dan 700 km lintas penghubung.

Jalan tol ini ditargetkan tersambung sepenuhnya dari Lampung hingga Aceh pada 2024. Kehadirannya diharapkan untuk meningkatkan mobilitas, memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, setelah Tol Bakaheuni-Terbanggi Besar diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Maret 2019, ruas tol selanjutnya yakni Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung-Palembang (189,2 km) ditargetkan bisa operasional pada Juni 2019.

“Tol ini terdiri atas dua seksi, yakni Seksi 1 Terbanggi Besar-Pematang Panggang (112,2 km) dengan progres konstruksi 89,06 persen dan Seksi 2 Pematang Panggang-Kayu Agung (77 km) dengan progres konstruksi 90,80 persen,” jelasnya lewat keterangan tertulis, Jumat (15/3/2019).

Selain Tol Terbanggi Besar-Palembang, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit menambahkan, terdapat 3 ruas Tol Trans Sumatera sepanjang 259 km yang ditargetkan operasional pada 2019 ini.

Antara lain, Tol Medan-Binjai Segmen Jalan Veteran-Tanjung Mulia sepanjang 3 km yang rencana selesai Desember 2019. Lalu Tol Kayu Agung-Palembang-Betung segmen Kayu Agung-Jakabaring sepanjang 34 km dengan target rampung Juni 2019, dan Tol Pekanbaru-Dumai segmen Pekanbaru-Petapahan sepanjang 33 km target beroperasi Desember 2019.

Adapun penyelesaian ruas Tol Trans Sumatera lainnya sepanjang 473 km terus dikejar. Seperti Tol Sigli-Banda Aceh (74 km) yang ditargetkan beroperasi 2021, dan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (144 km) yang ditargetkan beroperasi 2020.

Kemudian, Tol Indrapura-Kisaran (48 km), Tol Pekanbaru-Dumai segmen Petapahan-Duri (98 km) dan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung segmen Jakabaring-Betung (78 km) yang ketiganya ditargetkan beroperasi 2020, serta Tol Padang-Pekanbaru segmen Padang-Sicincin sepanjang 31 km yang diharapkan beroperasi pada 2020-2021.

Direktur Rumah Swadaya Kementerian PUPR Jadi Korban Helikopter yang Jatuh di Tasikmalaya

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Perumahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Johny Fajar Sofyan Subrata menjadi salah satu korban helikopter yang jatuh di kawasan kebun Kampung Peuteuy, Tasikmalaya, Jawa Barat.

“Dievakuasi oleh tim Basarnas. Kondisi Johny Fajar Sofyan luka ringan,” jelas Kepala Biro Komunikasi Publik Setjen Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja kepada Liputan6.com, Sabtu (16/3/2019).

“Sekarang sudah ditangani sementara di Singaparna Medical Center Tasikmalaya,” tambah Endra.

Untuk diketahui, Sebuah helikopter yang mengangkut empat orang jatuh di kawasan kebun Kampung Peuteuy, Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (16/3/2019) sekitar pukul 15.00 WIB tadi. Empat penumpang Helikopter BO-105 PK EAH itu berhasil dievakuasi dan dinyatakan selamat.

Juru Bicara Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Jawa Barat, Joshua Banjarnahor mengatakan, tim bersama petugas gabungan lainnya telah berhasil mengevakuasi korban, dan dipastikan kondisinya selamat.

Helikopter milik PT Air Transport Services itu dilaporkan terjatuh saat melintasi kawasan Kabupaten Tasikmalaya rute Kawalu-Wanaraja.

“Ini merupakan kecelakaan pesawat yang mana ingin melakukan pendaratan darurat,” ucap Joshua.

Dia menambahkan, kondisi keempat korban helikopter jatuh yang dirawat di rumah sakit di Singaparna, Tasikmalaya mulai stabil.

“Kami sudah berkomunikasi, kondisi sudah bisa diajak bicara,” kata Joshua.

KPK Kejar Penerima Lain Kasus Suap SPAM Kementerian PUPR

Pada kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Ketua KPK Berharap Jokowi Tidak Menambah Lembaga atau Kementerian Baru

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar tidak ada penambahan lembaga, kementerian, atau organisasi yang baru. Menurut dia, jika ingin menambah organisasi baru, lebih baik dijadikan satu organisasi agar lebih efisien

“Kami sangat berharap, betul-betul berharap tigak ada penambahan organisasi baru. Kalau mau efektifkan kerja kita jadi satu organisasi yang ada jadi cara yang lebih baik,” kata Agus di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Dia melanjutkan, pemerintah bisa melihat negara Amerika Serikat yang membentuk Homeland Security, bukan menciptakan organisasi baru. Homeland Security kata Agus adalah gabungan antara lembaga Imigrasi, penjaga perbatasan dan penjaga pantai yang kemudian jadi Homeland Security.

Tidak hanya itu, dia juga meminta agar organisasi, lembaga atau kementerian yang ada perlu dilalukan evaluasi. Dia menilai, saat ini lembaga yang ada terlalu banyak dan tumpang tindih. Saat ini pemerintah memiliki 34 kementerian sementara di Amerika hanya memiliki 17.

“Misalkan yang mengurusi pegawai negeri, hari ini kan banyak banget, ada Menpan, LAN, BKN, KASN, apa tidak bisa itu misalkan satu kementerian ministry of personnel management, itu jadi deputi-deputinya,” kata Agus.

“Seperti yang ngurusi laut, kalau di banyak negara pertahanan Navy yang di dalam coast guard, kita banyak. Coba lihat, polisi air, Kementerian Perhubungan, kapalnya Bu Susi juga nyidik, Bakamla,” tambah Agus.

Walaupun akan banyak undang-undang, hal tersebut adalah konsekuensi yang harus dilakukan jika melakukan penataan organisasi.

“Ya itu kan konsekuensi. Konsekuensi dari dilakukannya right-sizing (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran) pasti ada perubahan UU,” kata Agus.

Reporter: Intan Umbari Prihatin