Dalam 6 Bulan, SMF Telah Salurkan Rp 948 Miliar untuk KPR FLPP

Liputan6.com, Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), atau SMF kembali melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Bank Penyalur KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ini dilakukan untuk mewujudukan ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan, penandatanganan ini merupakan kerjasama lanjutan setelah PKO sebelumnya yang ditandatangani bersama, PPDPP, SMF dan Bank Pelaksana, pada 14 Agustus 2018 lalu. Rencananya komitmen bersama ini akan ditegaskan ulang setiap tahun.

Ananta menyampaikan, sejak Agustus 2018 hingga saat ini, SMF telah berhasil merealisasikan penyaluran dana KPR FLPP kepada 28.932 debitur. Adapun total penyaluran dana mencapai Rp 948 miliar, melalui 10 bank penyalur KPR FLPP yang merupakan bagian dari realisasi program FLPP 2018 sebesar Rp 5,896 triliun.

“Realisasi penyaluran KPR FLPP tersebut merupakan komitmen SMF dalam Program Penurunan Beban Fiskal direalisasikan melalui pemberian dukungan kepada Pemerintah lewat program KPR FLPP, yang berkoordinasi dengan BLU PPDPP, Kementerian PUPR,” ujarnya dalam penandatangan perjanjian kerjasama, di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Ananta mengaku yakin dengan adanya sinergi yang kuat, program sejuta rumah dapat tercapai dan memberikan kontribusi luar biasa bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan rumah.

Dukungan dari SMF, kata Ananta, juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan penyaluran KPR FLPP dalam ketersediaan likuiditas bagi penyaluran KPR FLPP. Sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh fasilitas KPR FLPP di samping adanya penyerapan tenaga kerja dari pembangunan rumah yang berujung pada terciptanya multiplier effect.

2 dari 3 halaman

Kurangi Beban Fiskal

Ananta mengatakan, adanya Surat Menteri Keuangan, No. S-163/MK.6/2018 tanggal 12 April 2018, perihal penurunan beban fiskal dalam KPR program FLPP dan SSB, dan Keputusan Menteri PUPR No 463/KPTS/M/2018, tentang proporsi pendanaan kredit atau pembiayaan pemilikan dan perumahan rakyat, menjadi dasar bagi SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV) menjalankan fungsi sebagai fiscal tools pemerintah dalam penyediaan dana jangka menengah panjang guna merealisasikan penurunan beban fiskal pemerintah.

Adapun dalam program penyaluran KPR FLPP ini, SMF memiliki peran dalam mengurangi beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP. Sehingga pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen.


Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jelang Debat, BNPT Beri Jokowi Masukan Soal Penanganan Terorisme

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengatakan telah memberikan masukan kepada Joko Widodo atau Jokowi soal penanganan terorisme untuk materi debat capres cawapres perdana pada Kamis (17/1/2019).

“Kita sudah beri masukan apa yang kita kerjakan selama ini,” kata Suhardi di sela-sela Rapat Kerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja BNPT seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, salah satu masukan yang diberikan adalah upaya penanggulangan terorisme melalui soft approach atau pendekatan secara halus. Metode pendekatan ini, kata Suhardi, diapresiasi dunia internasional.

“Bahkan kita menjadi role model, Indonesia menjadi role model pasca Presiden Jokowi menjadi pembicara di Riyadh di Arab Islamic American Summit tahun 2017. Penanganan terorisme tidak hanya pendekatan tunggal, yakni hard approach, tapi juga soft power approach,” terang dia.

Pendekatan secara halus ini, kata Suhardi, meliputi deradikalisasi dan sosialisasi melalui pendidikan. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan dengan BNPT semata, melainkan harus merangkul kementerian dan lembaga terkait.

“Kita mengidentifikasi hulu masalah, jangan bermain di hilir terus. Apa yang menyebabkan terorisme itu yang kita garap, kita sinergikan dengan kementerian dan badan terkait,” ucap Suhardi.

Suhardi meyakini, Jokowi mampu menguasai sejumlah materi tentang penanggulangan terorisme yang selama ini telah dilakukan pemerintah.

“Memang kami yang siapkan, tapi betul-betul speech beliau kebijakan yang sudah dikembangkan selama ini program deradikalisasi, termasuk kontranya,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Sinergitas Tangkal Terorisme

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan Wiranto membenarkan pentingnya sinergitas antara lembaga terkait dalam menanggulangi terorisme. Dengan ditekannya peredaran terorisme di masyarakat dapat berpengaruh dengan kemanan dan sistem politik negara.

“Kita sekarang harus mempertahankan stabilitas politik dan keamanan. Karena ada korelasinya keamanan nggak beres, maka politik nggak beres,” kata Wiranto.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kemendag Temukan Penjualan Gula Rafinasi Secara Online

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan penjualan gula rafinasi melalui situs jual beli online. Penjualan tersebut melanggar aturan mengingat gula jenis ini tidak boleh diperdagangkan secara bebas lantaran bukan merupakan gula konsumsi.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggriono mengatakan, selama melakukan pengawasan, Kementerian Perdagangan menemukan penjualan gula rafinasi melalui situs online. Namun masih dalam jumlah yang kecil.

“Kami temukan selama pengawasan di pedagang-pedagang online, tidak dalam jumlah banyak mereka lakukan perdagangan, tetapi ini melanggar. Ini pedagang gula rafinasi ini kan dikhususkan untuk industri dan tidak seyogyanya di daftarkan di online,” ujar dia di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Menurut dia, dari hasil pengawasan tersebut, mayoritas dijual di wilayah Jawa, seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat. Untuk jumlahnya, Veri mengaku masih melakukan pendalaman terkait temuan ini.

“Jumlahnya belum bisa kami pastikan, tapi yang pasti yang melanggar industri penggunanya,” kata dia. 

“Jadi mereka beli dengan jumlah tertentu padahal industrinya hanya keburuhannya 10 ton misalnya, dia ajukan pembelian dengan 20 ton. Karena si industri rafinasinya hanya lihat base on dokumennya saja, tidak memeriksa berapa kebutuhan indsutri makanan dan minuman yang ditemukan,” lanjut Veri.

Sementara untuk sanksi, Veri menyatakan bahwa pedagang yang kedapatan menjual gula rafinasi ini secara bebas ke pasaran akan dikenakan sanksi mulai dari administrasi hingga pidana.

“Sudah diedarkan ke industri penggunanya. Ada mereknya dan itu sudah kita limpahkan ke Polri dan sudah dalam tingkat pengadilan. Saya lupa berapa merek itu,” tandas dia.

2 dari 3 halaman

60 Ribu Ton Gula Rafinasi Rembes ke Pasar

Sebelumnya, Kementrian perdagangan (kemendag) bersama Polri mengungkap kasus penggunaan gula rafinasi yang seharusnya diperuntukkan untuk industri. Gula rafinasitersebut diketahui telah dijual bebas di pasar untuk konsumsi umum.

Jumlah gula rafinasi yang dijual bebas atau bocor di pasaran tersebut mencapai 60 ribu ton. Penemuan tersebut di sejumlah daerah di Pulau Jawa, seperti Yogjakarta, Temanggung, hingga Purworejo.

“Pabrik ini melakukan sebagaimana mestinya, tapi oknum di pabrik ini ada kerjasama dengan tersangka yang kami tahan sekarang ini,” kata Kombes Pol Syahardiantono, Kabagpenum Mabes Polri, saat ditemui di lokasi pabrik PT Permata Dunia Samudera Utama (PDSU), di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, pada Kamis 20 September 2018. 


Di lokasi pabrik ini, Polri bersama Kemendag, menyita 360 ton gula rafinasi yang belum sempat beredar.

Modusnya, menambah jumlah pesanan dari Unit Dagang (UD) I.S dari 6 ribu ton, menjadi 60 ribu ton. Modus ini telah dilakukan sejak 2016.

“Sehingga kami mengejar sampai ke tempat ini, keterangan yang kami dapat dari tersangka, ada kerjasama,” terangnya.

Pihak kepolisian tengah menyelidiki adanya indikasi permainan dari petinggi PT PDSU, untuk meloloskan kecurangan dokumen.

“Kemungkinan ada tersangka lain, kami sudah keluarkan surat penangkapan. Inisialnya menyusul, akan kami sampaikan,” jelasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Diminta Jokowi, Mendikbud dan Mensos Bahas Pendidikan Kebencanaan

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan tertutup. Pertemuan kedua menteri itu rupanya terkait pelatihan dan pendidikan kebencanaan sesuai dengan perintah Presiden Jokowi.

“Jadi ini pertemuan kami dengan Pak Mensos untuk menindaklanjuti pertama yaitu permintaan Presiden untuk ada pendidikan kebencanaan yang tersistem dengan baik di seluruh sekolah. Kemudian yang kedua rapat kabinet terbatas kemarin juga ditekankan kembali oleh presiden agar secepatnya direalisasi bahkan beliau memberi… akhir bulan ini harus sudah mulai ada langkah-langkah konkret terhadap masalah gerakan mitigasi bencana nasional,” kata Muhadjir di Gedung A Kemdikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Muhadjir memastikan semua jenjang pendidikan akan mendapatkan pendidikan kebencanaan. Maka itu Kemendikbud menyesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan di Kemensos.

“Pak Mensos dengan saya membicarakan kolaborasi antara program yang ada di Kemensos yang memang selama ini sebagai kementerian utama yang masalah bencana ini adalah di Kemensos. Kita akan kerja sama tadi itu mengimplementasikan pendidikan kebencanaan di sekolah karena beliau memiliki tenaga instruktur dan tutor yang sangat banyak yaitu dari Tagana. Sementara Kemendikbud memiliki subjek yang bisa digarap, yaitu para siswa,” imbuh Muhadjir.

Agus Gumiwang memastikan Tagana siap menjadi tutor dalam pendidikan mitigasi bencana. Dia berharap program ini bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Sekitar ada 40 ribu Tagana. Tapi karena lokasi pembentukan Tagana per tahun itu ada batasannya tapi animo dari masyarat menjadi Tagana itu besar sekali maka kami bentuk apa yang disebut relawan Tagana dan apa yang disebut dengan sahabat Tagana. Nah, itu relawan Tagana dan sahabat tagana itu berbeda dengan Tagana inti karena Tagana inti diberikan suatu pelatihan yang sangat disiplin, ada silabusnya. Tapi relawan Tagana dan sahabat Tagana itu pendidikan dan latihannya itu relatif lebih elementer. Jumlah dari relawan Tagana dan sahabat Tagana sekarang sudah sekitar 65 ribu. Jadi total keluarga Tagana itu bisa sekitar 100 ribu seluruh Indonesia,” papar Agus.
(bag/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pertamina Mulai Transisi Pengelolaan Blok Rokan

Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero) memulai masa transisi pengolahan Blok Rokan di Riau untuk menjaga tingkat produksi minyak. Transisi dilakukan sebelum Pertamina resmi ‎menjadi operator pasca kontrak Chevron Pacific Indonesia habis pada 2021.

Direktur Hulu Pertamina Dharmawan Samsu mengatakan, perusahaan sudah membuat anak usaha untuk mengelola Blok Rokan pada 22 Desember 2018, serta menandatangani ketentuan dimulainya masa transisi dengan Chevron Pacific Indonesia.

‎”Jadi sudah terjadi penandatanganan transisi antara Pertamina dan Chevron,”‎ kata Dharmawan, saat menghadiri Workshop Media 2019, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Dia menyebutkan, dalam masa transisi Pertmina akan melakukan peremajaan ruas pipa Minas-Duri-Dumai, Balam-Bangko-Dumai. Pipa tersebut diganti lebih awal sebelum 2021, untuk menghindari penghentian kegiatan operasi saat Pertamina sudah menjadi operator.

Saat ini Pertamina sedang melakukan kajian untuk penggantian pipa, sehingga proyek tersebut bisa diesekusi pada tahun ini. Namun dia belum bisa menyebutkan investasinya.

“Harus diganti sebelum 2021 karena memang sudah harus diganti, tetapi kalau harus menunggu 2021 pipa itu bisa berhenti produksi harus dirawat,” tutur dia.

Dia melanjutkan, dalam masa transisi Pertamina juga melakukan pengeboran sumur di Blok Rokan. Hal ini untuk mempertahankan tingkat produksi minyak dari Blok Rokan yang menjadi andalan produksi nasional.

“Kedua adalah program pengeboran yang memungkinkan Pertamina partisipasi, ini tidak sederhanan karena secara legal masih dikelola Chevron‎,” tuturnya.

Menurut Dharmawan, dalam masa transisi akan dilakukan transfer pengetahuan pengelolaan Blok Rokan‎ dari pihak Chevron Pacific Indonesia.‎”Tindak lanjut komite dilakukan secara periodik, untuk mendesain rencana. Ini sebuah model sangat baik,” tandasnya.



2 dari 2 halaman

Pertamina Incar Beli 30 Ribu Barel Minyak Mentah Blok Cepu

PT Pertamina (Persero) terus melakukan negosiasi untuk meningkatkan penyerapan minyak bagian Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Negosiasi antara lain dilakukan kepada Exxon Mobile Limited selaku operator Blok Cepu.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, dari‎ seluruh produksi minyak Blok Cepu di atas 200 ribu barel per hari (bph), 180 ribu antaranya sudah dipasok ke dalam negeri.

Namun masih ada 30 ribu bph yang belum dijual ke dalam negeri.”180 ribuan sekian sudah ke domestik kan,” kata Djoko, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Menurut Djoko, saat ini sedang dilakukan negosiasi, agar 30 ribu bph minyak dari Blok Cepu yang sebelumnya diekspor, dapat dibeli Pertamina untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Tinggal 30 ribu kan lagi negosiasi. Siapa bilang batal,” tutur Djoko.

Penjualan minyak bagian KKKS ke [Pertamina]( 3867699 “”) diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri yang mulai berlaku pada 5 September 2018.

Pertamina telah sepakat melakukan pembelian minyak bagian PT Chevron Pacific Indonesia dari Blok Rokan sebanyak 2,5 juta barel per bulan.

Pertamina juga telah melakukan kesepakatan dengan KKKS lainnya seperti ; RH Petrogas Limited, PT SPR Langgak, PetroChina International Jabung Ltd, PT Bumi Siak Pusako, SAKA Pangkah Indonesia Ltd, PT Energi Mega Persada Tonga, Petronas Carigali Ketapang I Ltd, Husky CNOOC Madura Ltd dan PT Energi Mega Persada Tbk.

Seluruh upaya ini dapat mengurangi import minyak mentah dan kondensat sekitar 115.000 barrels per hari dan diharapkan dapat mengurangi pembelian impor menjadi 250 ribu barel per hari.

KPU Akan Bentuk TPS di Lapas-Rutan yang Jumlah Pemilihnya Cukup

JakartaKomisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus untuk lapas dan rutan. Namun, tidak semua lapas dan rutan bisa mempunyai TPS.

“Kalau lapas, rutan yang cukup jumlah pemilihnya akan ada TPS. Namun ada juga lapas di daerah mungkin pemilih yang penuhi syarat cuma 10 atau 20 itu akan dimasukkan ke TPS terdekat,” ucap Ketua KPU RI Arief Budiman kepada wartawan di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (17/1/2019).

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa memilih calon anggota legislatif jika lapas yang ditempati sama dengan alamat tinggalnya. Jika tidak, mereka hanya memilih calon presiden dan wakil presiden.

“Kalau warga sini, misal DKI, maka dia dapat surat suara (Caleg) Dapil DKI. (Kalau bukan), cuma surat suara presiden dan wakil presiden,” ucap Arief.

Saat ini, hanya 31 persen dari 245.694 WBP se-Indonesia yang masuk Daftar Pemilih Tetap. Mereka yang tidak masuk terhambat oleh ketiadaan e-KTP.

Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) akan melakukan rekam dan cetak KTP-el di seluruh Indonesia dari 17 sampai 19 Januari 2019. Semua WBP diharapkan bisa menggunakan hak suara pada Pemilu 2019.

“Itulah tugas kami tiga hari ini (rekam dan cetak KTP-el di Lapas dan Rutan). Kalau kurang nanti kita bikin lagi (sesi ke 2). Persiapan sudah lama, berbulan-bulan. Ini agar negara hadir untuk lindungi hak pilih warga negaranya,” ucap Menkum HAM Yasonna Laoly.
(aik/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Debat Capres, Ini Program Jokowi-Ma’ruf Vs Prabowo-Sandiaga Berantas Korupsi

Jakarta – Capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beradu gagasan dan program di debat Pilpres 2019 perdana. Kedua pasangan calon akan bicara dan saling bertanya soal hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Ada 6 segmen debat capres 2019 yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Dua segmen di antaranya, masing-masing paslon akan menjawab pertanyaan yang diajukan moderator. Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga juga saling bertanya pada dua segmen debat Pilpres 2019.

Dikutip dari visi-misi Jokowi-Ma’ruf “Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju: Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, paslon nomor urut 01 ini memiliki program penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat dan tepercaya.

Khusus untuk program pencegahan dan pemberantasan korupsi, Jokowi-Ma’ruf menyebut korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa meruntuhkan sendi-sendi perekonomian bangsa serta membawa dampak pada pemiskinan struktural. Untuk melawan korupsi, aspek pencegahan sama pentingnya dengan aspek penegakan hukum yang tegas.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi ini dikonsepkan Jokowi-Ma’ruf dengan program:

– Melaksanakan secara konsisten strategi nasional pencegahan korupsi yang fokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya
– Meningkatkan kapasitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP)
– Memperkuat KPK
– Meningkatkan sinergi dan kerja sama antar institusi penegak hukum dam pemberantasan kejahatan korupsi
– Menggiatkan transaksi non tunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi dan pencucian uang
– Mempertegas penindakan kejahatan perbankan dan pencucian uang

Sementara itu, paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga dalam visi misi dengan tagline Indonesia Menang memiliki lima fokus program kerja nasional.

Khusus pada program aksi menguatkan gerakan pemberantasan korupsi, Prabowo-Sandiaga mengatakan, peran masyarakat semakin penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Demi memperkuat peran tersebut, pemerintah menurut Prabowo-Sandiaga harus menunjukkan komitmen terhadap gerakan pemberantasn korupsi.

Dalam program pemberantasan korupsi, Prabowo-Sandiaga menyatakan berkomitmen terhadap sejumlah hal yakni:

– Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
– Menjamin untuk tidak mengintervensi KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi
– Merevisi Inpres Nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional di mana Jaksa Agung dan Kapolri diinstruksikan untuk mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dan detil lainnya yang justru berpotensi melindungi koruptor
– Memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik
– Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi transparansi, mencegah korupsi dan menjaga keberlangsungan demokrasi
– Mendorong peran serta elemen masyarakat untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai gerakan kolektif dimulai dengan keteladanan para pemimpin di semua lini.
(fdn/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Baru 31% Napi Masuk DPT, Kemenkum HAM Kebut Pendataan e-KTP

Jakarta – Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkum HAM) mencatat hanya 31 persen Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Untuk itu, Kemenkum HAM mengebut pendataan dalam waktu tiga hari dengan rekam dan cetak KTP-el di Lapas dan Rutan.

Dengan memiliki e-KTP, para napi akan masuk ke dalam Data Pemilih Tambahan (DPTb). Untuk itu, Menkum HAM, Yasonna Laoly meminta jajarannya untuk menyelesaikan sisa 69 persen napi yang belum memiliki e-KTP.

“Itulah tugas kami tiga hari ini (rekam dan cetak KTP-el di Lapas dan Rutan). Kalau kurang nanti kita bikin lagi (sesi ke 2). Persiapan sudah lama, berbulan-bulan. Ini agar negara hadir untuk melindungi hak pilih warga negaranya,” ucap Yasonna kepada wartawan di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (17/1/2019).

Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia ada 245.694 orang. Kebanyakan dari yang belum memiliki e-KTP karena lupa Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Nggak ingat NIK, ada saat ditangkap KTP hilang atau tidak dimunculkan karena takut dan sebagainya,” ucap Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami di lokasi yang sama.

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman menyambut baik kegiatan rekam dan cetak e-KTP di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia. Dengan begitu, hak memilih masyarakat bisa terjamin.

“Setiap warga negara yang penuhi syarat, harus kita jamin mereka bisa gunakan hak pilih,” ucap Arief.
(aik/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bagaimana Menata Industri Pariwisata Indonesia yang Rentan Bencana?

Liputan6.com, Jakarta – Pariwisata di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Data World Travel and Tourism Council (WTTC) melaporkan bahwa Top-30 Travel and Tourism Countries Power Ranking yang didasarkan pada pertumbuhan absolut pada periode 2011 dan 2017.

Untuk empat indikator perjalanan dan pariwisata utama menunjukkan Indonesia berada pada nomor 9 sebagai negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia. Sedangkan China, Amerika Serikat, dan India menempati posisi tiga besar.

Untuk kawasan Asia, Indonesia berada di nomor ketiga setelah China dan India. Sedangkan untuk di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia terbaik diantara negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand yang berada di nomor 12.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, pariwisata Indonesia punya banyak keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yaitu sektor pariwisata merupakan penghasil devisa terbesar..

Pada 2019, pariwisata Indonesia ditargetkan menjadi yang terbaik di kawasan regional, bahkan melampaui ASEAN. Country Branding Wonderful Indonesia menempati ranking 47 dunia, mengalahkan country branding Truly Asia Malaysia (ranking 96) dan country branding Amazing Thailand (ranking 83).

Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia terus mengalami peningkatan sebesar 55 persen secara absolut, dari 2014 sebesar 9 juta, menjadi 14 juta pada 2017. Sektor pariwisata jadi penghasil devisa terbesar. Pada 2019, industri pariwisata diproyeksikan menyumbang devisa terbesar di Indonesia yaitu 20 miliar dolar AS.

Dampak devisa yang masuk langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sejumlah daerah, sektor pariwisata sudah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan makin meningkatkan masyarakat sekitarnya. Contohnya, pengembangan pariwisata Danau Toba telah meningkatkan PAD Kabupaten Samosir naik 81 persen dalam kurun waktu 2016-2017.

Namun sayangnya, industri pariwisata Indonesia sangat rentan bencana dan kalau tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan mempengaruhi ekosistem pariwisata dan pencapaian target kinerja pariwisata.

Menurut Sutopo Purwo Nugroho selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB dalam rilis yang diterima Liputan6.com, bencana merupakan salah satu faktor yang sangat rentan mempengaruhi naik turunnya permintaan dalam industri pariwisata.. Beberapa kejadian bencana telah menyebabkan dampak industri pariwisata, mulai dari erupsi Gunung Merapi pada 2000 sampai tsunami di Selat Sunda pada Desember 2018 lalu.

2 dari 2 halaman

Risiko Bencana Bisa Dikurangi

Menurut Sutopo, hal itu menjadi menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Masih menurut Sutopo, mitigasi bencana harus ditempatkan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan sektor pariwisata.

Mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebaiknya ditempatkan sebagai investasi dalam pembangunan pariwisata itu sendiri. Penataan ruang dan pembangunan kawasan pariwisata harus memperhatikan peta rawan bencana sehingga sejak perencanaan hingga operasional dari pariwisata itu sendiri selalu mengkaitkan dengan ancaman bencana yang ada.

Rencana pembangunan 10 Bali Baru atau 10 destinasi pariwisata prioritas yang akan dibangun yaitu Danau Toba, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu dan Kota Tua, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Mandalika, Morotai dan Labuan Bajo sebaiknya juga mengkaitkan mitigasi dan pengurangan risiko bencana sehingga daerah pariwisata tersebut aman dari bencana.

Faktanya 8 dari 10 daerah prioritas pariwisata tersebut berada pada daerah yang rawan gempa, dan sebagian tsunami. Ditambah lagi, investasi pengembangan 10 detinasi pariwisata prioritas dan kawasan strategis pariwisata nasional tersebut sangat besar yaitu Rp 500 triliun.

Koordinasi perlu dilakukan dengan berbagai pihak. Pentahelix dalam pembangunan pariwisata dan penanggulangan bencana yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha/usahawan, akademisi, masyarakat, dan media hendaknya didukung semua pihak.

Bencana adalah keniscayaan. Namun risiko bencana sebenarnya bisa dikurangi sehingga dampaknya dapat diminimumkan dengan upaya mitigasi dan pengurangan bencana. Di balik berkah keindahan alam Indonesia juga dampat menyimpan musibah terutama bagi dunia pariwisata kalau tidak dikelola dengan baik.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Babak Baru Vanessa Angel: Dari Prostitusi ke Penyebaran Konten Asusila

Surabaya – Hari Rabu (16/1/2019) sore polisi akhirnya menetapkan artis Vanessa Angel sebagai tersangka dalam kasus prostitusi online yang belakangan memang tengah membelitnya.

“Saya sampaikan kepada rekan-rekan media terkait penyidikan kasus prostitusi online, kami sampaikan terkait hasil gelar daripada diperiksanya saudari VA dan kami mulai hari ini kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan di Mapolda Jatim.

Penetapan Vanessa sebagai tersangka disebut sesuai dengan fakta penyidikan yang dilakukan oleh Subdit V Cyber Crime Polda Jatim dari rekam data digital dan pemeriksaan sejumlah ahli.


“Hasil gelar dan beberapa ahli ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli dari Kementerian Agama dari MUI dan juga dari beberapa bukti yang sangat mengaitkan dalam transaksi komunikasi,” tandas Luki.

Hasil pemeriksaan terakhir yang dilakukan pada Vanessa, Senin (14/1) lalu juga memunculkan sejumlah fakta baru yang dapat memperkuat keputusan tersebut.

Dalam kasus ini, Vanessa dijerat dengan pasal 27 ayat 1 Undang-undang ITE. Dengan kata lain, penetapan Vanessa sebagai tersangka bukan karena perannya sebagai pelaku prostitusi, melainkan karena kegiatan Vanessa yang mengeksplor dirinya.

Luki menjelaskan alasan polisi menetapkan Vanessa sebagai tersangka karena penyebaran konten asusila, bukannya terkait kasus prostitusi online. Menurut Luki, wanita berusia 27 tahun itu kerap mengirimkan foto dan video tak senonoh melalui pesan elektronik kepada muncikarinya. Oleh muncikari, foto dan video ini digunakan untuk menawarkan jasa Vanessa kepada para pelanggan prostitusi online.

“Pertimbangannya tadi sudah saya sampaikan yang bersangkutan secara langsung mengeksplor dirinya, mengeksploitasi dirinya langsung dengan muncikari, ada komunikasi,” terang Luki.

Luki pun mengakui bahwa kasus yang membelit Vanessa tergolong rumit, sebab yang bersangkutan tertangkap basah sedang memberikan layanan prostitusi di sebuah hotel di Surabaya.

Polisi kemudian menjadikan status Vanessa sebagai saksi korban, bukan tersangka, sebab dalam UU yang ada, tak ada pasal yang bisa menjerat pelaku atau pemberi layanan prostitusi.

“Karena selama ini biasanya (PSK) sebagai korban, tapi kami melihat dari data yang kami dapat fakta-fakta yang ada, malah yang bersangkutan sendiri mengeksploitasi daripada dirinya sendiri dan ini ada komunikasi mengirimkan fotonya ada pembicaraan-pembicaraan,” kata Luki.

“Seperti kasus Vanessa ini yang pertama, tadi sudah koordinasi dengan beberapa ahli mudah-mudahan ini menjadi yurisprudensi,” tambahnya.

Penetapan Vanessa sebagai tersangka menyusul penetapan tiga tersangka lainnya yang berperan sebagai muncikari, di antaranya Endang, Tentri dan Fitria.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Vanessa dijadwalkan untuk kembali menjalani pemeriksaan dengan status barunya ke Polda Jatim pada hari Senin (21/1) mendatang.

“Surat panggilan kita layangkan untuk hari Senin dan kami mengundang yang bersangkutan untuk hadir di Polda Jawa Timur ini terkait dengan saudara VA,” tambah Luki.

(lll/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>