Belum Diputuskan, Ini Lho Tarif Ojol yang Berlaku Sekarang

Jakarta – Pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait ojek online (ojol), di mana di dalamnya mengatur soal tarif. Tapi, dalam aturan yang baru terbit itu belum mengatur secara rinci besaran tarif.

Tarif ojol akan diatur secara terpisah melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan. Lalu, berapa kah tarif yang berlaku saat ini?

Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan, tarif yang berlaku saat ini terbagi menjadi dua, yakni untuk jam reguler dan jam sibuk.

“Jam reguler di kisaran Rp 1.200 sampai dengan Rp 1.600/km gross. Pada jam sibuk tarif Rp 1.600 sampai dengan Rp 2.000/km gross,” katanya kepada detikFinance, Rabu (20/3/2019).
Tarif itu, kata dia, merupakan tarif yang berlaku untuk dua aplikator besar Go-Jek dan Grab. Tarif itu kemudian dipotong 20% untuk penyedia jasa.

Dia mengatakan, untuk tarif selanjutnya masih menunggu keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Belum, menunggu Kepmenhub tarif ojol,” ujarnya.

Sementara, Igun sebelumnya mengatakan, sopir atau driver ojol mengusulkan tarif Rp 3.000/km gross atau Rp 2.400/km nett. Dengan begitu, jika Kemenhub merestui usulan ini maka bisa dikatakan tarif ojol naik.

(fdl/fdl)

Kadin dan Kemenhub Godok Mekanisme Kerjasama Infrastruktur Transportasi

Liputan6.com, Jakarta Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tengah bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dalam mempermudah pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek infrastruktur transportasi.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan, saat ini pihaknya masih terkendala keterbatasan informasi untuk mengetahui proyek KPBU.

“Jika sudah ada, kita juga perlu mengetahui bagaimana sebenarnya mekanisme pelaksanaan KPBU di Kemenhub, sehingga bisa menjadi acuan bagi pihak Badan Usaha,” ungkap Erwin di Menara Kadin, Rabu (20/3/2019).

Dia mengatakan, selain mekanisme pelaksanaan KPBU, pihaknya juga perlu mengetahui lebih jauh mengenai manfaat yang diterima pengembang swasta bagi yang ingin berpartisipasi, termasuk juga mengenali tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan proyek KPBU.

Seperti diketahui, pemerintah belum lama ini mengeluarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Namun, setelah keluarnya peraturan itu, hingga saat ini dinilai belum memberi lampu hijau bagi Badan Usaha yang terlibat dalam proyek KPBU untuk membantu mempercepat dan mempermudah proses pelaksanaan proyek.

“Jika ada kendala, tentu harus ditelusuri kendalanya ada dimana, padahal Badan Usaha sudah menunjukkan itikad baik untuk membantu pembangunan proyek,” jelas dia.

Aturan Ojol Sudah Terbit, Tarif Masih ‘Digantung’

Jakarta – Pemerintah lewat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya merilis aturan untuk ojek online alias ojol. Dengan begitu, ojol punya payung hukum untuk operasi.

Aturan ojol tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Regulasi ini mengatur sejumlah aspek seperti keselamatan, kemitraan, suspensi, dan biaya jasa atau sederhananya disebut tarif. Payung hukum diharapkan mengakomodasi sejumlah kepentingan, dari sopir atau driver, aplikator, hingga konsumen.

Meski aturan ini memuat tarif, tapi aturan itu belum memuat secara detil tarif ojol. Berikut berita selengkapnya dirangkum detikFinance:

(ang/ang)

Hitung-hitungan Tarif Ojol Sekarang dan Setelah Naik

Jakarta – Kementerian Perhubungan saat ini tengah mengkaji tarif ojek online. Setidaknya ada dua usulan yang sedang dipertimbangkan Kemenhub.

Usulan pertama yaitu, dari para driver mereka mengusulkan tarif bersih (nett) Rp 2.400/km. Sementara, untuk gross atau belum dipotong jasa aplikator 20% ialah Rp 3.000/km.

Aplikator sendiri mengusulkan tarif Rp 2.000-Rp 2.100/km. Untuk nett-nya kemungkinan Rp 1.600/km.

Lalu, seberapa banyak kenaikan tarif ojek online nantinya? detikFinance melakukan simulasi untuk mengetahui tarif ojek online saat ini.
Dengan cara memesan ojek online di dua aplikasi penyedia ojek online. Pertama kami melakukan pemesanan Gojek sejauh 10 km, misalnya dari titik penjemputan di Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat ke Kawasan Tendean. Tarif yang tertulis pada aplikasi sebesar Rp 21.000 dengan tarif perkilometernya Rp 2.100.

Sementara itu dengan titik penjemputan dan tujuan yang sama, di aplikasi Grab tarif yang tertulis sebesar Rp 18.000 dengan tarif perkilometernya Rp 1.800.

Jika diasumsikan dengan tarif yang diajukan driver pemesanan ojek online sejauh 10 km ongkosnya akan menjadi sekitar Rp 24 ribu.

Setelah itu, kalau menggunakan asumsi tarif yang diajukan aplikator harganya sekitar Rp 16 ribu. (dna/dna)

Bocoran Tarif Ojol yang Mau Dibahas Sore Ini

Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membahas tarif untuk ojek online (ojol) sore ini. Tarif sendiri belum ada putusan bulat kendati peraturan untuk ojol sudah dirilis.

Nantinya, tarif ini akan dituangkan dalam regulasi yang terpisah dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi buka suara soal pembahasan tarif ini. Soal tarif, dia mengatakan akan mencari ‘titik tengah’ menyatukan usulan para sopir atau driver dan aplikator.


Terangnya, driver sendiri mengusulkan tarif bersih (nett) Rp 2.400/km. Sementara, untuk gross atau belum dipotong jasa aplikator 20% ialah Rp 3.000/km.

“Rp 2.400/km para pengemudi mengatakan sudah nett,” katanya di Kemenhub Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Budi bilang, bagi aplikator itu terlalu besar. Lantaran, aplikator juga memperhitungkan keberlangsungan usahanya.

Dia mengatakan, aplikator sendiri mengusulkan tarif Rp 2.000-Rp 2.100/km. Untuk nett-nya kemungkinan Rp 1.600/km.

“Rp 1.600 net kali. Kalau aplikator rata-rata (usulan) Rp 2.100-Rp 2.000, makanya saya tinggal berapa ribu mempertemukan itu. Kalau pengemudi Rp 2.400 sudah nett,” sambungnya.

Namun, Budi bilang, soal tarif gross dan nett sendiri banyak yang belum diketahui driver. Driver menganggap nett sendiri ialah tarif yang ia terima ialah setelah dipotong 20% aplikator.

Padahal, aplikator sebenarnya memberikan ‘subsidi’ untuk driver sebelum dipotong 20%. Hal ini yang akan dibahas Kemenhub sebelum tarif ojol ditentukan.

Budi mengaku tak tahu besaran subsidi ini. Namun, besarannya bisa beda-beda.

“Padahal sebetulnya persepsi gross, nett para pengemudi nggak tau. Kalau tadi saya contohkan saya kena Rp 20.000, sama aplikator ditambah subsidi lagi katakan Rp 3,000, Rp 23.000 saya dapat. Setelah itu baru dipotong 20%,” tutupnya.

Simak Juga “Tanggapan Go-Jek soal Rencana Pemerintah Naikkan Tarif Ojol”:

[Gambas:Video 20detik]


(dna/dna)

Ojol Sekarang Dilarang ‘Narik’ Pakai Sandal

Jakarta – Aturan baru ojek online (ojol) telah diteken di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kini ojol pengoperasiannya dikawal undang-undang.

Dalam aturan terbaru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, kini pengemudi ojek online harus menggunakan sepatu. Hal tersebut dilakukan guna pemenuhan aspek keselamatan.

Penggunaan sepatu sebagai aspek keselamatan sendiri tertulis dalam pasal 4 poin l ayat 3, “menggunakan sepatu.”

Dalam pasal 4 yang membahas aspek keselamatan dijelaskan juga bahwa pengemudi ojek online diwajibkan menggunakan celana panjang, menggunakan sarung tangan, dan juga membawa jas hujan.
Selain itu ada pengemudi juga diwajibkan memakai jaket dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya. Jaket tersebut pun harus lengkap dengan identitas pengemudi.

Aturan ojek online sendiri selama ini digarap oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi dan para staffnya. Hari ini, Budi menegaskan regulasi ini sudah rampung.

“Saya mengabarkan, regulasi terkait masalah perlindungan keselamatan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, atau regulasi ojol selesai,” kata Budi di Kemenhub Jakarta.

(ang/ang)

Ini Aturan Lengkap Ojek Online yang Baru Terbit

Jakarta – Aturan untuk ojek online alias ojol akhirnya terbit. Dengan payung hukum ini, ojok online punya landasan untuk beroperasi.

Aturan itu ialah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Direktur Jenderal Perhubungan Kemenhub Budi Setyadi mengatakan, regulasi ini sudah rampung.

“Saya mengabarkan, regulasi terkait masalah perlindungan keselamatan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, atau regulasi ojol selesai,” kata dia di Kemenhub Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Dia melanjutkan, setelah ini pemerintah akan melakukan sosialisasi terkait ojol.

“Akhir Maret dan awal April kita akan ke daerah menyampaikan regulasi,” sambungnya.

Dia mengatakan, menyangkut tarif atau biaya jasa sedang dibahas dan nantinya akan dimasukkan dalam aturan turunannya.

“Saya akan membuat surat kementerian perhubungan yang nanti saya akan tanda tangan menyangkut biaya, isitilahnya biaya jasa ojol per km berapa, batas minimal berapa, berapa tarifnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, aturan ini sendiri diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan sejumlah pihak, dari sopir, aplikator, hingga konsumen. Lalu, aspek yang diatur ialah meliputi keselamatan, kemitraan, suspensi, dan biaya jasa. (dna/dna)

Kemenhub Kembali Batasi Truk saat Puncak Mudik Lebaran 2019

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi target penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2019 ini bisa mencapai 95,89 persen.

“Hingga akhir tahun 2019, target penyerapan anggaran diharapkan di atas 90 persen dengan perkiraan dapat mencapai 95,89 persen,” ujar dia di Jakarta.

Dia menjelaskan, realisasi penyerapan anggaran per 14 Maret 2019 lalu yakni sebesar Rp 2,15 triliun atau 5,17 persen dari total anggaran. Kemenhub dikatakannya mematok realisasi penyerapan hingga Rp 3,5 triliun atau 8,43 persen sampai akhir Maret.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, capaian ini lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya sebesar 6,88 persen,” ungkap dia.

Sebagai informasi, Kemenhub pada tahun ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 41,55 triliun, dengan rincian alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp 3,42 triliun (8,24 persen), Belanja Barang Rp 14,22 triliun (34,22 persen) dan Belanja Modal Rp 23,91 triliun (57,54 persen).

Sementara untuk kegiatan tender, Menhub menyebutkan, saat ini Kemenhub sudah melaksanakan kontrak senilai Rp 11,54 Triliun atau 41 persen.

Sedangkan untuk kegiatan yang sedang proses tender dan akan diselesaikan hingga akhir Maret sebesar Rp 10,8 triliun (38 persen), dan sisa Rp 6,11 triliun (21 persen) akan diselesaikan sesegera mungkin.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses tender ini antara lain masih adanya blokir anggaran, reorganisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, permasalahan lahan, serta adanya perubahan sistem tender dari LKPP yang mengharuskan PPK menginput dokumen Spesifikasi Teknik, HPS dan Rancangan Kontrak dengan SPSE versi 4.3.

“Guna mempercepat proses tender tersebut, kami melakukan langkah-langkah percepatan yaitu percepatan proses pelelangan barang dan jasa, pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak, pengajuan revisi pembukaan blokir dan realokasi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk kegiatan prioritas, pengajuan pencairan dana kontrak tahun jamak, serta membentuk kelompok kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di tingkat kantor pusat dan wilayah dibawah koordinasi Biro LPPBMN,” tuturnya.

Sri Mulyani Masih Blokir Anggaran Kemenhub Rp 900 M

Jakarta – Anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senilai Rp 903 miliar diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari total pagu anggaran 2019 sebesar Rp 41,5 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta hari ini.

“Kita sampaikan bahwa ada yang masih diblokir sebanyak Rp 900 miliar dari pagu tersebut,” kata Budi Karya, Senin (18/3/2019).


Jika dirinci, anggaran yang diblokir untuk Sekretariat Jenderal Rp 57,1 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 1,28 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp 123,1 miliar, Ditjen Perhubungan Laut Rp 156,6 miliar, Ditjen Perhubungan Udara Rp 540,8 miliar, BPSDM Rp 23,2 juta, Balitbang Rp 682 juta.

Budi Karya menjelaskan, bila dilihat dari tahun ke tahun anggaran yang diblokir mengalami penurunan dibandingkan 2017 sebesar Rp 5,1 triliun, dan 2018 sebesar Rp 1,8 triliun.

“Dibandingkan 2017 dan 2018 blokir lebih sedikit karena penerapan e-Filing dan proses penganggaran dokumen perencanaan lebih baik,” tambahnya.

(ara/ara)

Aturan Ojek Online Akhirnya Terbit

Jakarta – Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiadi mengatakan aturan ojek online alias ojol sudah keluar. Namun aturan tersebut masih akan disosialisasikan dulu ke para pengemudi ojol.

Aturan tersebut sudah diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan nomor Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Kalau untuk peraturan menteri masalah ojol sudah keluar,” katanya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/3/2019).


Aturan tersebut sudah dikeluarkan oleh Kemenkumham pekan lalu. Menindaklanjuti, Kemenhub akan melakukan sosialisasi aturan itu dalam beberapa waktu ke depan.

“Kita sosialisasi dulu dong,” sebutnya.

Sebelumnya, Budi telah melakukan konsultasi ke Komisi V DPR RI. Dia menjelaskan, ada beberapa isu yang diakomodir lewat aturan ini, antara lain suspensi, tarif, hingga hubungan antara pengemudi sebagai mitra dan aplikator.

“Subtansinya ada beberapa isu yang kita buatkan normanya supaya bisa dijalankan dan kemudian tidak menjadi persoalan. Persoalan kenapa, kita mempertemukan kepentingan aplikator, pengemudi sebagai mitra dan masyarakat. Baik keberlangsungan proses kegiatan ini, pelindungan para pengemudi, juga masyarakat,” jelasnya Senin (11/3/2019). (ara/ara)