Soal Meikarta, Kemendagri Klarifikasi Kesaksian Neneng tentang Tjahjo

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam hal perizinan investasi proyek. Penegasan tersebut diberikan untuk menanggapi pernyataan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin yang menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo pernah meminta bantuan terkait perizinan proyek Meikarta.

“Kemendagri tidak memiliki kewenangan teknis perizinan terkait investasi dalam konteks kasus Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat,” kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin dalam keterangan tertulis, Senin (14/1/2019).

“Kewenangan perizinan, untuk pembangunan kawasan Meikarta di kawasan strategis Jawa Barat dan berskala metropolitan di tangan Bupati Bupati Bekasi, namun harus ada rekomendasi Gubernur Jawa Barat,” imbuh Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan tata cara pemberian rekomendasi proyek Meikarta tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2104 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

“Tata Cara memberi rekomendasi sesuai Perda Nomor 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jabar Pasal 10 huruf F, diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang belum disusun dan diterbitkan oleh Gubernur walau sudah 4 tahun diamanahkan Perda, sehingga proses perizinan terhambat dan perlu ada solusi yang terbaik,” papar Bahtiar.

Namun Bahtiar membenarkan, Tjahjo meminta kepada Neneng agar perizinan proyek Meikarta diselesaikan. Tapi Tjahjo menegaskan agar diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku yang berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat.

“Juga diminta untuk mengendalikan diri agar Pemkab dan Pemprov jangan ribut, berpolemik di media publik. Mendagri menyarankan melalui Dirjen Otda untuk memfasilitasi dengan duduk bersama antara Pemkab dan Pemprov bersama pihak-pihak terkait dalam sebuah rapat terbuka di Kemendagri,” tutur Bahtiar.

“Rapat diadakan 3 Oktober 2017 yang sekaligus sebagai tindak lanjut hasil RDP dengan DPR RI 27 September 2017 yang meminta Kemendagri untuk mengkonsolidasikan atau mengoordinasikan kebijakan Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi terkait dengan permasalahan perizinan Meikarta,” sambungnya.

Dengan demikian dasar hukum keterlibatan Kemendagri bukan pada teknis perizinannya. Namun lebih kepada aspek pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014.

“Memang benar bahwa berdasarkan hasil rapat yang di fasilitasi Dirjen Otonomi Daerah, Mendagri melaksanakan tugas pembinaan dengan meminta agar Bupati Bekasi menyelesaikan masalah tersebut, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan duduk bersama dengan Pemprov Jabar agar tidak menjadi polemik di ruang publik. Dan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI,” tuturnya.

Sebelumnya, Neneng menyebut Tjahjo pernah meminta bantuan terkait IPPT atau izin peruntukan penggunaan tanah proyek Meikarta. Permintaan tersebut disampaikan Tjahjo melalui sambungan telepon.

Hal itu diutarakan Neneng saat bersaksi dalam persidangan perkara suap terkait izin proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (14/1). Neneng dalam suatu kesempatan diminta oleh Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono untuk berbicara dengan Tjhajo lewat telepon

“Telepon itu dikasih ke saya, yang ngomong Pak Mendagri, minta tolong dibantu soal Meikarta,” ucap Neneng.
(zak/dnu)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ganjar Pranowo: Asal Ikuti Aturan, Tak Sulit Atur Jadwal Kampanye Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, tak sulit membagi waktu untuk berkampanye dan menjadi kepala daerah asal taat aturan.

“Itu enggak sulit. Kalau saya, saya pastikan kampanye Jokowi. Kita enggak bisa plintat-plintut. Hanya pasti kita harus taat aturan,” ucap Ganjar di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Menurut politikus PDIP ini, aturan dari Kemendagri juga sudah jelas. Bahwa boleh berkampanye asal saat hari libur ataupun mengajukan cuti.

“Itu sebenarnya cara yang gampang saja yang jelas, aturan aturan itu mesti ditaati. Sebab kalau tidak, demokrasi ini akan kita cederai sendiri. Saya kira kepala daerah yang mengerti regulasi tinggal menambahkan sedikit saja namanya etika,” ungkap Ganjar.

Dia pun mengatakan, dirinya tak perlu susah berkampanye di Jateng. Pasalnya, orang sudah mengetahuinya.

“Kalau saya di Jateng orang sudah tahu, saya kedip mata sudah tahu kok artinya apa. Enggak perlu kita teriak aneh-aneh,” jelas Ganjar.

Dia menyadari bahwa ada kepala daerah yang jadi sasaran lantaran berkampanye. Bahkan, dirinya pun ikut kena sasaran.

“Kemarin ketika ada beberapa kepala daerah, Mas Anies, Kang Emil, begitu terus gambar saya muncul. Saya lagi begini (tunjukan jari telunjuk). Ya iyalah wong itu gambar kampanye saya kemarin kok, kebetulan kan saya nomor satu juga dulu. Jadi, begitu,” pungkas Ganjar Pranowo.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Saat berkunjung ke Jepang, Ganjar Pranowo pangling bertemu seorang warga lokal yang fasih berbahasa Jawa.

Bawaslu Bogor Hentikan Laporan soal Kasus Pose Dua Jari Anies

JakartaBawaslu Bogor menghentikan laporan kasus pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penanganan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana.

“Laporan yang dilaporkan yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” ujar Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah saat dihubungi, Jumat (11/1/2019).

Irvan mengatakan Anies dianggap tidak terbukti melanggar Undang-undang 7 Tahun 2017 pasal 282 tentang Pemilu. Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Anies menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

“Ya pertimbangannya kan unsur pasalnya yang disangkakan 282 jo 547. Pasal 282 itu kan pejabat negara dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye,” ujar Irvan.

“Berdasarkan hasil klarifikasi, baik keterangan pelapor maupun terlapor dan saksi-saksi, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa terlapor ini telah membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan, jadi unsurnya tidak memenuhi,” sambugnya.

Selain itu, Irvan juga mengatakan Anies telah memberikan surat pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menghadiri acara tersebut. Iravan juga menyatakan acara yang dihadiri Anies bukan sebuah kampanye.

“Berdasarkan keterangan Pak Anies itu bahwa sudah menyampaikan pemberitahuan akan menghadiri acar tersebut ke Kemendagri. Untuk cuti itu kan ketika menghadiri kampanye, nah sementara kegiatan itu adalah rapat internal partai Gerindra yang rutin dilakukan setiap tahun jadi bukan menghadiri kampanye,” tuturnya.

Sebelumnya, Anies dilaporkan kepada Bawaslu oleh Garda Nasional untuk Rakyat (GNR). GNR menilai gestur dua jari itu merupakan simbol kampanye karena dilakukan dalam acara Konferensi Nasional Gerindra.

Anies dilaporkan karena berpose salam dua jari saat mendapat kesempatan berdiri di podium Konferensi Nasional Gerindra di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12).
(dwia/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ganjar Soroti Kepala Daerah Kampanye: Gampang, Ikuti Aturan Saja

Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut berkomentar tentang tudingan-tudingan saat para kepala daerah berkampanye. Menurut Ganjar yang juga politikus PDIP itu kampanye seorang kepala daerah tidaklah sulit.

“Saya pastikan saya kampanye Jokowi, kita nggak bisa plintat-plintut (tidak berpendirian), hanya pasti kita harus taat aturan,” ucap Ganjar di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Para kepala daerah memang tengah mendapat sorotan karena menunjukkan dukungan dengan pose satu atau dua jari yang merujuk pada nomor urut pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres). Namun bagi Ganjar, aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah jelas membolehkan kepala daerah kampanye selama hari libur atau cuti.

“Emang demokrasi kita baru kemarin sore. Kalau Pak Mendagri kasih aturan hari libur silakan, kita (kampanye) pas hari libur saja. Kalau nggak hari libur ya cuti,” ucap Ganjar.

“Itu sebenarnya cara yang gampang saja. Yang jelas, aturan-aturan itu mesti ditaati, sebab kalau tidak demokrasi ini akan kita cederai sendiri,” imbuh Ganjar.

Sebelumnya memang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dibanding-bandingkan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil mengenai pose yang menunjukkan dukungan bagi salah satu pasangan capres-cawapres. Anies saat itu mengaku sudah mengantongi izin Kemendagri untuk menghadiri kegiatan Partai Gerindra karena memang kegiatannya berlangsung di hari kerja, sedangkan Kang Emil berpose satu jari saat akhir pekan atau bukan jam kerja.

“Saya kira kepala daerah yang mengerti regulasi tinggal menambahkan sedikit saja, namanya etika. Begitu sudah selesai, selesai, karena kalau saya di Jateng, orang sudah tahu saya kedip mata sudah tahu kok artinya apa, nggak perlu kita teriak aneh-aneh,” kata Ganjar.

“Kemarin ketika ada beberapa kepala daerah Mas Anies, Kang Emil begitu (pose jari). Terus gambar saya muncul saya lagi begini semua (tunjuk telunjuk), ya iyalah wong itu gambar kampanye saya kemarin kok, kebetulan kan saya nomor satu juga dulu (saat Pilkada Jateng),” imbuh Ganjar.

(mae/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Panggil Gamawan Fauzi Jadi Saksi Korupsi Proyek Gedung IPDN

Jakarta – KPK memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait kasus dugaan korupsi proyek Gedung IPDN. Dia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Dudy Jocom.

“Sebagai saksi untuk tersangka DJ (Dudy Jocom),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (8/1/2019).

Gamawan tiba di KPK sekitar pukul 09.30 WIB. Saat ditanya perihal pemeriksaannya, Gamawan hanya menjawab singkat.

“Sebagai saksi untuk Pak Dudy. Nanti ya,” ucap Gamawan.
Dudy Jocom sendiri merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri. Dia ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek Gedung IPDN di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Utara (Sulut).

Selain Dudy, KPK menetapkan Kepala Divisi Gedung PT Waskita Karya, Adi Wibowo, sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung kampus IPDN di Sulsel. Kemudian, KPK juga menetapkan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya, Dono Purwoko, sebagai tersangka dugaan korupsi proyek gedung kampus IPDN di Sulut.

Ada dugaan kesepakatan pembagian pekerjaan antara PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya. Dudy diduga meminta fee sebesar 7 persen atas pembagian pekerjaan ini. Dari kedua proyek itu, negara diduga mengalami kerugian Rp 21 miliar.

Dudy sebelumnya juga menjadi tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung Kampus IPDN di Sumbar dan Riau. Dia telah divonis bersalah di kasus korupsi pembangunan Gedung Kampus IPDN Sumbar dan dihukum 4 tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan.

Saksikan juga video ‘Menemukan Dugaan Korupsi? Laporkan ke Call Center KPK’:

[Gambas:Video 20detik]

(haf/rna) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ratusan SD di Garut Segera Bersolek Memasuki Ajaran Baru

Liputan6.com, Garut – Kabar gembira. Ratusan Sekolah Dasar (SD) Garut, Jawa Barat, bakal mendapatkan bantuan ruang kelas baru, memasuki tahun ajaran baru semester kali ini. Rencananya bantuan akan diberikan dibagi dalam dua kategori yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Ruang Kelas Baru (RKB).

Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Ade Manadin mengatakan, realisasi anggaran yang akan diberikan bagi sekolah penerima, merupakan ajuan yang dilakukan pihak mereka sejak Maret tahun lalu.

“Jadi kalau sekolah yang ambruk atau mengalami kerusakan kejadiannya November, maka pengajuannya nanti Maret tahun depan,” ujar dia, selepas apel pagi di halaman Setda Garut, Senin (7/1/2018).

Total sekolah yang mengajukan bantuan tahun ini sekitar 1325 sekolah SD, namun dari jumlah itu hanya sekitar 391 sekolah yang lolos seleksi dan bakal mendapatkan bantuan tahun ini, dengan anggaran hingga Rp 66 miliar lebih.

“Rinciannya untuk DAK 543 ruangan dan RKB 118 ruangan,” ujar dia.

Ade menuturkan, penilaian sekolah yang akan mendapatkan bantuan kali ini, dikhususkan untuk kategori sekolah rusak berat, yang dinilai melalui dapodik, serta aplikasi krisna yang dirancang Bapenas dan Kemendagri. “Apakah sesuai antara dapodiknya sama aplikasi atau tidak,” ujarnya.

Dalam penilaian itu ujar Ade, kedua kategori tersebut minimal memberikan penilaian kerusakan hingga 60 persen ke atas, sementara untuk kategori rusak ringan dan sedang, lembaganya mengusulkan agar menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Misal jika dapodiknya  60 persen rusak, tapi aplikasi krisna hanya 40 persen, itu tidak bisa,” kata dia.

Selain bantuan ruangan untuk sekolah kategori rusak berat, lembaganya pun memberikan bantuan untuk fasilitas sanitasi sekolah dengan anggaran hingga Rp 97 juta untuk satu sekolah. “Total ada 98 sekolah yang akan mendapatkan bantuan tahun ini,” ujarnya.

Melihat besarnya bantuan, Ade mengakui jumlah anggaran bantuan ruang kelas baru tahun ini, mengalami kenaikan signifikan hingga 200 persen, dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 22 miliar untuk 130 sekolah dasar. “Alhamdulillah jumlahnya tiap tahun terus naik,” kata dia.

Ade menambahkan, untuk mensiasati bantuan kerusakan sekolah yang diakibatkan musibah, mulai tahun ini pemerintah juga menyalurkan anggaran perbaikan melalui pos dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR).

“Jadi jika memang sangat dibutuhkan maka pengajuannya bisa melalui PUPR tidak menunggu hingga Maret tahun depan,” papar dia.

Panwaslu Bogor Sebut Anies Baswedan Bisa Terjerat Pidana Pemilu

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengklarifikasi kedatangannya di Konferensi Nasional Partai Gerindra pada Desember 2018. Menurut Anies, aktivitas dia menyampaikan kata sambutan, berbaju dinas pejabat Pemprov, dan menggunakan simbol jari tidak menabrak norma hukum sebagai aparat negara.

“Saya jelaskan seperti apa yang ada di video itu, tidak lebih dan tidak kurang terucap di situ jelas kalimatnya, Bawaslu bisa menilai. Terkait jari, setiap orang bisa memiliki interpretasi simbol,” kata Anies usai dicecar 27 pertanyaan oleh Bawaslu regional Bogor di Kantor Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Dari proses klarifikasi selama tiga jam, Anies berpendapat, mendatangi acara apa pun termasuk agenda partai politik adalah hal wajar dilakukan pejabat publik, sekelas gubernur. Asal, lanjut dia, acara tersebut bukan agenda ilegal atau terselubung.

“Ya memang (datang) sebagai gubernur. Normal saja bagi seorang gubernur mendatangi kegiatan diselenggarakan oleh parpol. Ini bukan kegiatan ilegal, gubernur bisa mendatangi kegiatan legal di negeri ini,” klaim Anies.

Perihal izin, Anies Baswedan mengaku sudah berkirim surat dengan pihak Kementerian Dalam Negeri. Mantan menteri pendidikan ini menjelaskan, sudah ada semacam pemberitahuan resmi dilakukan sebagai notifikasi kehadirannya di gelaran konfrensi nasional partai besutan Prabowo Subianto itu.

“Hari Jumat sebelum kegiatan di Sentul, saya mengirim surat ke Kemendagri, walau secara substansi gubernur bisa mengikuti kegiatan apa saja, selama bukan kegiatan kampanye,” ucap Anies.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Anggota Bawaslu setempat dibantu Satpol PP menertibkan 68 APK yang melanggar.

Klaim Temukan Lagi DPT Bermasalah, Fadli Zon: Data Kemendagri Sampah

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku kembali menemukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah usai penetapan DPT hasil pleno dari KPU. BPN menyebut di Jawa Timur masih ada sekitar 5 juta DPT yang bermasalah.

“Jadi hasil DPT pleno yang lalu telah diteliti oleh salah satu tim kami itu ternyata DPT-nya malah tetap berada di situ, yang bermasalah ganda dan sebagainya,” kata anggota Dewan Pengarah BPN Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

“Di Jawa Timur saja baru disisir nih terakhir setelah tanggal 17 Desember itu masih ada 5 juta DPT bermasalah, yaitu DPT ganda, DPT invalid, dan sebagainya,” imbuhnya.
Fadli menyebut data yang dimiliki timnya berasal dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinilainya sebagai data sampah. Ia pun meminta KPU kembali menyisir temuan ini.

“Jadi data kita ini memang asal muasalnya dari Kemendagri. Ini memang seperti data sampah gitu ya, yang kemudian sampai sekarang terbawa. Jadi kita akan meminta kepada KPU untuk menyisir kembali dari temuan-temuan ini,” tegasnya.

Politikus Partai Gerindra ini menyatakan akan datang ke KPU dan menyisir data-data tersebut. Ia khawatir keberadaan DPT bermasalah ini adalah modus kecurangan untuk penggelembungan suara.

“Dan kita akan bekerja sesuai dengan komitmen, di KPU kan akan dibuka itu bintang-bintangnya itu, sehingga kita akan kerjakan di sana untuk menyisir data-data itu. Karena ini ternyata masih jutaan. Kalau di Jawa Timur saja bisa 5 juta, bagaimana dengan di daerah lain data-data yang bermasalah ini? Ini kan modus kecurangan untuk penggelembungan suara dan lain-lain,” ungkapnya.

Sebelumnya, KPU menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2) Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520 jiwa. DPT itu terdiri dari 514 kabupaten/kota, 7.201 kecamatan, dan 83.405 kelurahan di Indonesia.

“Dengan demikian, DPT dalam negeri dan luar negeri hasil DPTHP-2 adalah 192.828.520, dengan rincian laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044,” ujar Ketua KPU Arief Budiman saat membacakan berita acara di Menara Peninsula, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (15/12).
(azr/rna)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mendagri: APBD Bantu Perbaikan Rumab Terdampak Tsunami Selat Sunda

Liputan6.com, Serang – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah berkewajiban untuk membangun kembali rumah-rumah warga yang hancur akibat tsunami Selat Sunda. Dia menyebut proses rehabilitasi rumah warga akan menggunakan anggaran negara.

“Bencana nasional atau daerah, pemerintah wajib untuk merehab rumah. Semua di-backup oleh APBD,” kata Tjahjo di Serang, Jumat (28/12/2018).

Tjahjo menyebut sudah menjadi tugas pemerintah pusat untuk memastikan pemerintahan hingga pemilu dapat terlaksana atau kembali beraktifitas pascabencana terjadi.

“Itu yang menjadi tupoksi kami memastikan supaya tata kelola pemerintahan jalan, kaitan persiapan pemilu sebagainya, TPS juga dicek betul oleh Kemendagri,” ucapnya

Eks Sekjen PDIP ini juga meminta Pemprov Banten terus mendata kerusakan secara mendetail untuk memulihkan Banten.

“Perencanaan harus dipersiapkan sekarang, berapa rumah yang rusak ringan, sedang berat, mana prasarana yang rusak. Nanti dilaporkan dengan BNPB, mana desa kecamatan yang padat penduduk, rawan a rawan b rawan c dipersiapkan,” papar Tjahjo.

Dengan mempercepat pendataan dan pemulihan infrastruktur, menurut Tjahjo, akan ikut menyelamatkan pariwisata Banten.

“Kalau cepat, menyelamatkan objek wisata di sini, seperti Tanjung Lesung itu kan bagus,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, pemerintah harus segera melakukan pemetaan dan mempublikasikannya daerah rawan bencana kepada masyarakat. Hal ini agar warga bisa waspada dan siap siaga jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

“Pemetaan area rawan bencana dan diumumkan pada masyarakat, tidak menakut-nakuti tapi memberi pengertian wilayah yang terjangkau harus dicermati,” tandasnya.

Tim Jokowi Imbau Kepala Daerah Deklarasi Dukungan Atas Nama Pribadi

Jakarta – Sebanyak 10 kepala daerah di Riau melanggar UU Pemda karena mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan mengatasnamakan jabatannya. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf mengimbau kepala daerah pendukung pasangan nomor urut 01 itu untuk lebih bijaksana dalam mengekspresikan sikap politiknya.

“TKN sendiri sejak mulai banyaknya para kepala daerah yang menyampaikan dukungan terbuka kepada pasangan calon Jokowi-Kia Ma’ruf telah menyampaikan kepada teman-teman kepala daerah agar bentuk-bentuk dukungan tersebut diekspresikan dalam kapasitas sebagai warga negara yang juga punya hak politik dan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada,” ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani kepada wartawan, Jumat (28/12/2018).

Arsul meminta para kepala daerah pendukung Jokowi juga memperhatikan teknis-teknis penyampaian dukungan. Dengan demikian, tak ada aturan yang dilanggar saat deklarasi dukungan.


“Seperti soal waktu harinya, tempatnya dan lain-lain,” kata Arsul.

Adalah h Bupati Siak Syamsuar, Bupati Pelalawan M Harris, Bupati Kampar Aziz Zaenal (almarhum), Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, Bupati Kuantan Singingi Mursini, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, Bupati Rokan Hilir Suyatno, Wali Kota Pekanbaru Firdaus, dan Wali Kota Dumai Zulkifli AS yang diputuskan melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mereka melanggar karena ikut serta dalam penandatanganan pernyataan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf dengan memakai nama jabatan bupati/wali kota.

Deklarasi dilakukan pada 10 Oktober 2018 lalu di hotel Pekanbaru. Arsul mengingatkan agar kejadian seperti ini tak terulang, kepala daerah yang hendak datang saat deklarasi atau kampanye pasangan calon Pilpres 2019 tidak menggunakan atribut jabatan.

“Sebagai pribadi, tokoh masyarakat atau pimpinan partai saja,” ujar Sekjen PPP.

Atas pelanggaran 10 kepala daerah itu, Mendagri Tjahjo Kumolo melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sumarsono merekomendasikan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim untuk melakukan peneguran. “Soal teguran tersebut, TKN menghormati kewenangan Mendagri untuk melakujan itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam UU Pemda,” tambah Arsul.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan Lubis menyebut surat permintaan pemberian teguran kepada 10 kepala daerah tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 6 November 2018. Namun Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran pidana pemilu pada kasus ini.

“Kami sudah menerima surat tembusan dari Kemendagri sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Riau, dan sudah ditanggapi. Ke depan, Bawaslu mengimbau kepada seluruh aparat negara untuk netral. Khusus kepala daerah, diingatkan kembali agar cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye dan tidak menggunakan embel-embel jabatan dalam pemberian dukungan,” tegas Rusidi.
(elz/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>