Kemendagri Jawab BPN soal Banyak Warga Lahir di 1 Juli dan 31 Desember

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menganggap tak wajar terkait banyaknya warga yang lahir pada tanggal 1 Juli dan 31 Desember. Kemendagri memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

“Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah berlangsung lama sejak kemendagri menggunakan simduk (sistem informasi manajemen kependudukan),” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif, kepada wartawan, Senin (11/3/2019).

Zudan mengatakan kebijakan tentang tanggal lahir 1 Juli dan 31 Desember merupakan kebijakan lama. Dalam kebijakan simduk sebelumnya, semua penduduk yang lupa tanggal kelahirannya akan ditulis lahir pada 31 Desember.

“Saat menggunakan simduk sebelum tahun 2004, semua penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya di tulis 31 Desember,” ujarnya.

Kebijakan pun berubah ketika berlaku sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Warga yang tidak ingat tanggal lahir akan dicatat lahir pada 1 Juli.

“Sejak berlaku SIAK tahun 2004, penduduk yang lupa atau tidak ingat tanggal lahirnya ditulis 1 Juli. Bila tidak ingat tanggal tapi ingat bulannya maka ditulis tanggal 15,” imbuh Zudan.

“Kebijakan di atas kemudian diperkuat dengan Permendagri 19 tahun 2010,” sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, menyambangi kantor KPU. Hashim menyebut ada 17,5 juta nama di daftar pemilih tetap (DPT) yang mereka anggap tidak wajar.

“Kami BPN tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17,5 juta nama ya, itu minimal. Itu namanya dianggap ganda, bisa juga dinilai invalid dll,” kata Hashim di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Hashim mengatakan tim IT BPN melakukan verifikasi dan investigasi terhadap data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap II (DPTHP) tanggal 15 Desember 2018. Hashim mengatakan data yang dianggap tak wajar, misalnya orang yang lahir pada tanggal 1 Juli secara akumulasi mencapai 9,8 juta, tetapi pada hari lainnya seperti 2 Juli datanya hanya 520 ribu sehingga itu dianggap tak wajar.

“Pada hari-hari lain rata-rata yang lahir 520 ribu orang ya, terus tiba-tiba tanggal 1 Juli 9,8 juta, tanggal 2 Juli 520 ribu dan ini kan kita anggap nggak wajar,” ujar Hashim.

Ada tiga tanggal kelahiran yang dianggap tak wajar oleh Hashim, pertama 1 Juli sebanyak 9,8 juta, tanggal 31 Desember sebanyak 5,3 juta, dan 1 Januari 2,3 juta. Dia menambahkan, BPN dan KPU akan melakukan pengecekan DPT bersamaan ke daerah terkait temuan DPT janggal tersebut.

(knv/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kubu Prabowo Minta WNA yang Punya E-KTP Diungkap ke Publik

Liputan6.com, Jakarta – Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) untuk Warga Negara Asing (WNA) bernama Guohui Chen viral di media sosial. Ketua Sekretaris Nasional Prabowo-Sandiaga, Muhammad Taufik kaget munculnya e-KTP tersebut. Dia minta pihak terkait membeberkan jumlah data WNA yang memiliki e-KTP secara transparan.

“Ini suatu hal kita kritisi. Karenanya kepada yang berkewajiban didata untuk WNA untuk yang punya e-KTP berapa. Kalau enggak dibuka berarti enggak ada datanya, kalo enggak dibuka bohong lagi,” ujar Taufik di Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Politikus Partai Gerindra itu khawatir hal itu berpotensi curang di Pemilu serentak 2019. Khusus untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Taufik menegaskan, harus segera mendata WNA yang memiliki e-KTP agar tidak disalahgunakan pada saat hari pencoblosan.

“Kita minta kepada KPU orang-orang negara asing yang punya KTP itu didata oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) di daerah masing-masing,” tegasnya.

Selain itu, Taufik mengungkapkan, pihaknya juga membentuk tim khusus guna mencegah potensi kecurangan yang bisa terjadi di Pemilu 2019. Tim itu diberi nama Laskar Pencegahan Kecurangan Pemilu di sejumlah provinsi di Indonesia.

“Laskar pencegahan kecurangan itu dilatih di Jateng, Jatim dan Jabar dan juga Banten. Laskar ini untuk mengawasi seluruh TPS berkaitan dengan hal-hal tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Taufik berharap Pemilu serentak 2019 agar tak berjalan sukses tanpa dinodai adanya kecurangan. Menurutnya, sudah saatnya KPU sebagai penyelenggara menunjukkan kemajuan.

“Bila ditemukan itu, laporkan. Kemudian kali digunakan supaya ditangkap. Saya punya pengalaman di DKI. Ini yang lucu WNA punya e-KTP . Sementara banyak warga DKI masih banyak belum punya e-KTP,” tandasnya.

2 dari 2 halaman

Tanggapan Kemendagri

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menegaskan e-KTP untuk WNA telah diatur dalam Undang-Undang No 24 tahun 2013 Pasal 63 dan Pasal 64.

“Perlu disampaikan di awal karena di medsos seolah-olah menyatakan belum ada dasar hukum untuk KTP elektronik untuk WNA. Perlu ditegaskan dalam konfigurasi kependudukan Indonesia penduduk dibagi dua WNA dan WNI,” jelas Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Zudan menambahkan, penerbitan e-KTP WNA sudah dilakukan sejak 2013. Hingga hari ini, Dukcapil Kemendagri sudah menerbitkan e-KTP WNA sebanyak 1.600 di seluruh Indonesia. Provinsi yang paling banyak menerbitkan e-KTP WNA yaitu Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Terkait masalah ini, dia memastikan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat salah memasukkan atau meng-input Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) milik Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan Tiongkok bernama Guohui Chen. Sebab data bernama Bahar benar adanya.

“Namanya Bahar, tapi NIK-nya Chen. Jadi, salah input,” kata Zudan.

Zudan menjelaskan, NIK atas nama Bahar belum tercantum dalam DPT di KPU Kabupaten Cianjur. Sementara, NIK yang ada dalam DPT saat ini adalah milik WNA bernama Chen. Maka dipastikan terdapat kesalahan input oleh petugas KPU Kabupaten Cianjur.

“Saudara Bahar melakukan perekaman e-KTP pada 4 September 2012. NIK yang benar atas nama Bahar, tidak ditemukan di dalam DPT,” ucap Zudan.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Saksikan video pilihan berikut ini:

OSO Minta Kasus E-KTP WNA Segera Ditangani

2 dari 3 halaman

Boleh dengan Catatan

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Oesman Sapta Odang (OSO) meminta kasus Warga Negara Asing (WNA) China memiliki e-KTP diusut tuntas. Dia beharap isu tersebut tidak dijadikan bahan berita bohong atau hoaks.

“Kita mesti hati-hati zamannya hoaks bisa aja kartu penduduk itu di fotokopi segala macam itu bisa dilakukan hoaks itu,” kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2/2019). 

Karena itu, Ketua Umum Partai Hanura ini meminta kasus tersebut bisa segera diselesaikan. Sehingga tak menimbulkan polemik yang merugikan rakyat.

“Saran saya harus ditangani secara khusus hal ini supaya tidak menimbulkan polemik inilah hal-hal seperti ini betul betul bisa mempengaruhi semua kegiatan kegiatan itu sendiri,” ungkap dia. 

Sebelumnya, seorang Warga Negara Asing asal China yang tinggal di Cianjur, Jawa Barat, ramai diperbincangkan karena memiliki e-KTP.  

3 dari 3 halaman

WNA Boleh Punya E-KTP

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, WNA boleh memiliki e-KTP dengan catatan sudah memenuhi syarat.

Salah satunya izin tinggal tetap sesuai dengan UU Administrasi dan Kependudukan (Adminduk).

“WNA yang sudah memenuhi syarat dan memiliki izin tinggal tetap dapat memiliki KTP elektronik. Ini sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan, sehingga tidak haram WNA punya KTP elektronik,” kata Zudan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019. 

 

Reporter: Sania Mashabi

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Mengapa e-KTP untuk WNI dan WNA Desainnya Sama Persis?

Jakarta – Secara tampilan, e-KTP untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) sama persis. Mengapa dua jenis kartu tersebut tak dibedakan saja untuk memudahkan pengenalan?

“Ya kenapa warnanya sama biru biru juga, tadinya kami berpikiran dengan sudah ditulis masa berlakunya, ada warga negaranya, disebutkan, ada tiga pembeda yang ditulis bahas Inggris, kan bisa baca,” tutur Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (27/2/2019).

Zudan mengatakan, kartu untuk WNA dan WNI ini dibuat menggunakan perangkat cetak yang sama. Hal ini yang kemudian tampilan berupa warna sama persis.

“Jadi ketika kita akan mengubah warna, desain, model, kita tentu mengubah aplikasi, banyak buntutannya,” kata Zudan.

Meski begitu, jika memang nantinya dirasa perlu untuk membuat perbedaan warna, Kemendagri membuka peluang untuk itu.

“Andai kata nanti dengan warna yang sama ini menimbulkan problem seolah-olah bisa untuk nyoblos dan lain-lain, kita bisa pertimbangkan untuk ubah warnanya,” ujar Zudan.

Zudan mengatakan selama dia menjadi dirjen selama empat tahun, baru kali ini ada masalah dengan penerbitan e-KTP untuk WNA. Dia menduga hal itu berkaitan dengan tahun politik.

“Saya empat tahun jadi dirjen yang penerbitan KTP WNA-nya lebih dari empat tahun, baru satu ini doang yang ribut banget. Mungkin karena mendekati Pileg dan Pilpres. Lagian ini KTP Chen sudah terbit tahun lalu,” tutur Zudan.
(eva/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kemendagri Minta Pencetakan e-KTP WNA Ditunda Setelah Pemilu 2019

Jakarta – Isu kepemilikan e-KTP oleh TKA China di Cianjur, hingga NIK-nya yang masuk DPT Pemilu 2019, bikin heboh. Untuk meminimalisasi kegaduhan, Kemendagri meminta agar pencetakan e-KTP bagi WNA ditunda hingga setelah Pemilu 2019.

“Ini saya beri arahan ke daerah agar daerah berhati-hati, kalau bisa KTP-el WNA dicetak setelah nanti pileg-pilpres. Ini dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kegaduhan,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Rabu (27/2/2019).

Zudan mengatakan perlu ada sosialisasi lebih masif soal kewajiban WNA memiliki e-KTP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kemendagri ingin menjaga suasana tetap kondusif.
“Oleh karena itu, agar semuanya kondusif, ditahanlah sampai 50 hari ke depan. Bolehlah dicetak tanggal 18 April,” ujarnya.
Seorang WNA memang bisa memiliki e-KTP tapi dengan syarat yang ketat. Hal itu diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Namun kepemilikan e-KTP itu tak membuat WNA memiliki hak pilih di pemilu. Hak pilih hanya untuk WNI.

Berikut ini bunyinya (UU ini menggunakan istilah KTP-el untuk e-KTP):

Pasal 63

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin
atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2) Dihapus.

(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.

(4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
(eva/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Heboh E-KTP WNA, Kemendagri: Tak Perlu Dikhawatirkan

Fokus, Cianjur – 17 warga negara asing atau WNA memiliki KTP elektronik dari Disdukcapil Cianjur yakni China, Rusia, Filipina, Afghanistan, Arab Saudi, India, dan Amerika.

Seperti ditayangkan Fokus Indosiar, Rabu (27/2/2019), Kemendagri menyatakan pemberian KTP sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Bahkan, ke-17 WNA yang didominasi warga asal China ini juga karena mereka sudah memiliki Keterangan Izin Tinggal Menetap atau Kitap selama 5 tahun. Kendati demikian, mereka tidak bisa memberikan hak pilihnya pada pemilu serentak 2019.

“Itu dibuat di Disdukcapil Cianjur tapi memang sudah benar karena yang bersangkutan sudah memiliki izin tinggal tetap, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, KTP WNA itu tidak boleh memilih,” ucap Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

Dengan adanya WNA ber-KTP elektronik ini terkesan ada prioritas bagi WNA daripada WNI sendiri, khususnya warga di sejumlah pelosok daerah yang hingga kini belum mendapatkan KTP elektronik, kendati mereka sudah beberapa bulan lalu melakukan perekaman di kecamatan. (Muhammad Gustirha Yunas)

Pastikan WNA Pemilik e-KTP Tak Masuk DPT, BPN Ingin Ada Pemeriksaan di TPS

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta KPU dan Dukcapil melakukan pengawasan ketat terhadap adanya warga negara (WN) asing yang memiliki e-KTP. KPU dan Dukcapil diminta melakukan pengecekan dan verifikasi secara sungguh-sungguh untuk memastikan WNA pemilik e-KTP tak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Tentu kami ingin itu dibuktikan secara verifikatif artinya kita ingin melihat betul atau tidak data-data itu. Mereka kan punya by name, by address, saya ingin dengan mereka mau mencocokkan data yang di dukcapil itu, kita melihat itu juga. Itu agar betul-betul memang WNA itu tidak terdaftar di DPT karena itu tidak boleh warga asing ikut dalam kontestasi pemilu di negara kita,” kata juru debat BPN Prabowo-Sandiaga, Saleh Partaonan Daulay, kepada detikcom, Selasa (26/2/2019).

Saleh tidak mempermasalahkan bila ada WNA yang memiliki e-KTP selama sesuai aturan yang berlaku. Namun, ia tetap berharap pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan KPU melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi hal tidak diinginkan. Ia juga meminta BPN Prabowo-Sandu dilibatkan dalam pengawasan dan pengecekan itu.

“Nanti kita harap KPU melibatkan kita dalam pengecekan itu. Kalau perlu nanti kalau memang ini mengarah ke sesuatu yang mencurigakan adanya WNA masuk ke DPT, kita ingin bersama-sama dengan pemerintah Kemendagri, KPU mengecek itu secara langsung. Kita memastikan itu tidak ada,” ujar politikus PAN ini.

Tak hanya itu, Saleh juga berharap petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) melakukan pengecekan ke setiap pemilih di TPS. Hal itu untuk memastikan bahwa e KTP milik WNA itu tidak digunakan untuk mencoblos saat pemilu 2019.

“Nanti begini satu lagi kita juga menginginkan petugas KPPS betul-betul memeriksa kalau misalnya, kalau ada warga negara yang bawa e-KTP ternyata e-KTP bukan yang asli atau katakanlah itu yang asli juga tapi bukan e-KTP WNI. Itu harus diperiksa,” kata Saleh.

Kabar mengenai WN asing yang memilik e-KTP heboh di Cianjur. Adalah tenaga kerja asing (TKA) asal China di Cianjur yang memiliki e-KTP ini nomor induk kependudukan (NIK)-nya muncul di daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Awalnya, beredar foto identitas mirip e-KTP itu memang nyaris identik dengan e-KTP penduduk Indonesia yang kebanyakan memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Yang membedakan adalah ada kolom kewarganegaraan dan masa berlaku yang tidak seumur hidup.

Di kolom alamat, diketahui TKA berinisial GC tersebut tinggal di Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur. Identitas mirip e-KTP itu sendiri dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

KPU pun menjelaskan duduk perkara kemunculan NIK TKA China di Cianjur dalam DPT Pemilu 2019. NIK TKA China berinisial GC itu muncul di DPT ketika dimasukkan bersama nama WNI berinisial B.

Masalahnya ternyata ada pada perbedaan NIK Pak B (warga negara Indonesia) di e-KTP dengan DPT yang bersumber dari DP4 Pilkada 2018. Pak B tetap bisa mencoblos pada Pemilu 2019, sedangkan GC (warga negara China) tidak bisa mencoblos.

“Poin pentingnya adalah Bapak GC dengan NIK ini tidak ada di DPT Pemilu 2019. Poin pentingnya itu,” tegas ujar komisioner KPU Viryan Aziz.

(ibh/rna)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU: WNA China di Jabar Punya e-KTP, Tidak Ada Hak Pilih di Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta – Komisioner KPU RI Viryan Aziz mengatakan pihaknya segera mengirim surat ke dinas kependudukan sipil atau dukcapil terkait kabar warga negara asing yang memiliki KTP elektronik (e-KTP).

“KPU akan berkirim surat ke Dukcapil, kita akan meminta data WNA yang semacam ini, sehingga bisa mengkonfirmasi,” kata Viryan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Viryan menjelaskan, pihaknya akan memeriksa apakah NIK WNA tersebut asli atau produk palsu. Sementara ini, Viryan mengaku KPU belum mendapatkan data terkait. Karenanya, pihaknya belum bisa berkomentar lebih soal temuan ini.

“Kita belum tahu karena kita belum dapat data yang benarnya. Kita akan meminta data ke Dukcapil soal warga negara asing yang sudah diberikan KTP elektronik. Bisa jadi ya ini diedit,” duga Viryan.

Bila nantinya data terkait valid, lanjut Viryan, KPU akan memeriksa NIK mereka ke dalam sistem DPT. Kendati ditegaskan, nama WNA dipastikan akan dicoret karena sesuai Undang-Undang yang memiliki hak pilih hanyalah WNI.

“Kami akan melakukan pengecekan, begitu sekaligus juga bisa kita kemudian sandingkan dengan data DPT kita. Misalnya ada, kami coret. Kan solusi teknisnya seperti itu,” terang Viryan.

Sejauh penelusuran KPU, KTP-el WNA tersebut diketahui dimiliki seorang berkebangsaan China. NIK-nya diketahui persis dengan WNI asal Jawa Barat bernama Bahar. Namun setelah diteliti, ada perbedaan dalam digit ke-12.

“Data ini sepenuhnya KPU terima dari data Pilgub Jabar 2018, artinya kekhawatiran tersebut tak benar. KPU akan segera kordinasi dengan Dukcapil. Artinya Pak Bahar masi punya hak pilih, tapi WNA itu tidak,” Viryan menyudahi.

Sementara, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, WNA sah-sah saja memiliki KTP-el, dengan catatan sudah memenuhi syarat. Salah satunya izin tinggal tetap sesuai dengan UU Administrasi dan Kependudukan (Adminduk).

“WNA yang sudah memenuhi syarat dan memiliki izin tinggal tetap dapat memiliki KTP elektronik. Ini sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan, sehingga tidak haram WNA punya KTP elektronik,” kata Zudan.

Zudan melanjutkan, izin tinggal tetap WNA harus diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Izin tinggal sendiri pada umumnya memiliki batas waktu tertentu bukan seumur hidup.

“Misalnya izin tinggal dalam waktu satu tahun, dua tahun atau tiga tahun,” lanjut Zudan.

Selain itu, lanjut Zudan, dalam e-KTP WNA tetap dicantumkan asal negaranya. Sehingga, mereka dipastikan tidak memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019.

2 dari 3 halaman

Diusut Tuntas

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keberadaan e-KTP Indonesia yang dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) asal China harus diselidiki lebih lanjut. Sebab, Fadli menilai kasus ini adalah permasalahan yang serius.

“Saya kira ini masalah sangat-sangat serius, karena satu orang asing saja yang bisa menyusup ke negara kita itu ancaman bagi bangsa kita, apalagi banyak, jadi saya kira ini harus diselidiki,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Menurutnya, adanya e-KTP yang dimiliki warga negara China adalah skandal besar. Fadli pun akan turun langsung menyelidiki kasus tersebut jika memang diperlukan.

“Ya nanti temuan-temuan akan kita selidiki, kalo benar begitu. Kalau perlu nanti saya ke sana melihat,” ungkapnya.

Fadli mengatakan, e-KTP hanya boleh dimiliki oleh orang Indonesia. Karena itu, adanya warga negara asing yang memiliki e-KTP Indonesia dinilai Fadli sebagai ancaman negara.

“Saya kira TNI harus terlibat di situ, karena ini sudah menyangkut ancaman negara,” ucapnya.


Reporter: Sania Mashabi, Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPU Tegaskan TKA China di Cianjur Tak Masuk Daftar Pemilih Pemilu 2019

JakartaKPU telah menjelaskan duduk perkara kemunculan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tenaga kerja asing (TKA) China di Cianjur di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Pada intinya, TKA China berinisial GC itu sebenarnya tidak masuk ke DPT.

“Poin pentingnya adalah bapak GC dengan NIK ini tidak ada di DPT Pemilu 2019. Poin pentingnya itu,” kata Komisioner KPU, Viryan Aziz, di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa NIK di e-KTP GC, yang beredar di media sosial, muncul di DPT Pemilu 2019 ketika dimasukkan dengan nama seorang WNI berinisial B. Ternyata, NIK di e-KTP si B berbeda dengan NIK di DPT yang bersumber dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pilkada Serentak 2018.

Masalahnya ada di perbedaan NIK Pak B (warga negara Indonesia) di e-KTP dengan DPT yang bersumber dari DP4 Pilkada 2018. Pak B tetap bisa mencoblos di Pemilu 2019 sementara GC (warga negara China) tidak bisa mencoblos.

Hasil ini didapat KPU setelah melakukan penelusuran di lapangan dengan menemui langsung B. Selanjutnya, KPU juga akan melakukan koordinasi lanjutan untuk memastikan tidak ada WNA di DPT Pemilu 2019.

“Dengan adanya kekhawatiran publik bahwa WNA asing masuk dalam DPT, KPU segera berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri. KPU akan minta data by name by adress warga negara asing yang memiliki KTP elektronik,” ungkap Viryan.

“Kemudian KPU akan melakukan sinkronisasi data DPT, apakah ditemukan atau tidak dan itu akan segera kami lakukan,” pungkasnya.

Sebelumnya, baik Kemendagri maupun KPU sudah menegaskan bahwa WNA tidak bisa mencoblos meskipun memiliki e-KTP. Aturan soal e-KTP bagi TKA sendiri tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Khusus aturan soal TKA dengan kondisi tertentu wajib punya e-KTP ada di pasal 63 dengan keterangan WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el atau e-KTP.
(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penghayat Kepercayaan di Sulsel Capai 50 Ribu Orang

Makassar – Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KTP juga membubuhkan identitas Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan YME bagi pemeluknya. Di Sulsel, KTP tersebut mulai dikantongi para Penghayat.

“Iya sudah dibagikan kepada penganut kepercayaan,” kata Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulsel, Sukarniaty Kondokelele saat berbincang dengan detikcom, Makassar, Sulsel, Senin (25/2/2019).

Untuk wilayah Sulsel, lanjut dia tercatat ada sekitar 50.131 warga yang terdaftar sebagai penganut kepercayaan. Daerah yang paling banyak menganut kepercayaan adalah Kabupaten Jeneponto dengan jumlah 37.237 orang.

Berikut daftar lengkap jumlah penganut kepercayaan di Sulsel:

1. Kab Selayar 6 orang.
2. Bulukumba 9 orang.
3. Bantaeng 44 orang.
4. Jeneponto 37.237 orang.
5. Takalar 48 orang.
6. Gowa 201 orang.
7. Sinjai 4 orang.
8. Bone 12 orang.
9. Maros 31 orang.
10. Pangkep 6 orang.
11. Barru 6 orang.
12. Soppeng 1 orang.
13. Wajo 9 orang.
14. Sidrap 1 orang.
15. Pinrang 69 orang.
16. Enrekang 9 orang.
17. Luwu 39 orang.
18. Tana Toraja 26 orang.
19. Luwu Utara 23 orang.
20. Luwu Timur 6 orang.
21. Toraja Utara 23 orang.
22. Makassar 12.258 orang.
27. Pare pare 4 orang.
29. Palopo 28 orang.
Penghayat di tempat lain juga sudah mulai mengantongi KTP tersebut. Seperti di Malang, sedikitnya ada 200 Penghayat, di Blitar 44 orang dan di Bandung 108 orang.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh membenarkan sudah menerbitkan e-KTP dengan kolom Penghayat.

“Penghayat Kepercayaan diakui secara sah oleh negara melalui UUD 1945 dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2),” kata Prof Zudan kepada detikcom, Senin (25/2/2019).

(asp/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>