Debat Kedua Pilpres 2019 Tanpa Kisi-Kisi, Jadi Lebih Seru?

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada 17 Februari 2019. Debat yang hanya akan diikuti calon presiden itu bertema energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur

KPU pun menyatakan, format dan mekanisme debat kedua dan seterusnya akan diubah. Hal ini setelah debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 menuai sorotan, terutama karena adanya pemberian kisi-kisi pertanyaan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama. Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Salah satu format yang akan diubah dalam debat adalah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

“Termasuk durasi akan kita perbarui karena debat pertama penyampaian visi misi dan program dari kandidat hanya tiga menit. Ini dirasa kurang sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” sebut Wahyu.

Format yang akan diubah selanjutnya ialah teknis panggung. Debat dinilai terlalu gaduh sehingga mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat.

Lalu bagaimana reaksi kubu Jokowi dan Prabowo mengenai perubahan mekanisme debat?

PDIP yang mengusung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan peniadaan kisi-kisi.

“Tema debat itu sendiri kan pada dasarnya sebagai sebuah pengerucutan kisi-kisi itu,” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini, tak menampik tetap ada persiapan debat nanti. Persiapan itu akan dilakukan dengan sebaik mungkin.

“Dalam rangka persiapan itu, kami menegaskan tema debat itu sudah menjadi bagian dari kisi-kisi itu sendiri. Sehingga kalau temanya terorisme, jangan bicara pangan, ketika tema HAM jangan bicara air,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima menuturkan, apa pun yang diputuskan KPU, pihaknya akan tetap menyiarkan program paslon nomor urut 01 itu.

Dia menuturkan, yang paling penting adalah durasi waktu yang lebih panjang dalam menjawab.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah KPU yang mengubah format debat kedua tanpa ada kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.

“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi kami pun siap mengikutinya. Apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu 20 Januari 2019.

Ia menyatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga juga siap menghadapi debat kedua tanpa kisi-kisi pertanyaan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pihaknya turut mendukung apabila KPU melarang kandidat capres-cawapres membawa sontekan atau tablet saat debat berlangsung.

“Agar rakyat mendapatkan jawaban dari kepala kandidat, bukan dari teks atau sontekan. Sehingga rakyat benar-benar bisa menilai kualitas masing-masing kandidat,” jelas Andre.


2 dari 4 halaman

Debat Jadi Lebih Seru?

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui debat pilpres 2019 edisi pertama tak sesuai ekspektasi. Bahkan, bisa dibilang tak seru karena peserta debat sudah lebih dahulu diberikan kisi-kisi pertanyaan.

“Ya sekali-kali kita menerima masukan dari masyarakat, bahwa memang mungkin karena diberikan kisi-kisi debat ini menjadi yang masyarakat sebut kurang seru,” ujar Ilham di Gedung Percetakan Gramedia Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Meski begitu, KPU mengatakan pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin agar jalannya debat berlangsung dengan baik. KPU berjanji akan mengikuti saran dari masyarakat untuk debat lanjutan Pilpres 2019.

“Sekali lagi kita enggak menutup mata dan kuping terkait masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan peningkatan debat,” kata dia.

Terkait dengan durasi debat lanjutan, menurut Ilham akan dibicarakan kembali dengan pihak televisi yang menyiarkan program debat Pilpres 2019. “Kita bicarakan lagi,” kata dia.

Namun demikian, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengklaim, debat perdana pilpres Kamis lalu lebih hidup dibanding pada Pilpres 2014 lalu. ‎Menurutnya, dalam debat kemarin sudah ada dialektika antarpaslon capres-cawapres.

“Dalam beberapa pencapaian, kita merasa dibandingkan dengan debat 2014 ‎yang lalu, ini lebih hidup. Ini diakui oleh banyak pihak. Karena debatnya itu di ronde awal sudah debat,” kata Wahyu di Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Kendati demikian, Wahyu mengakui masih banyak kekurangan pada debat perdana Pilpres 2019. Itu diakuinya setelah KPU melakukan evaluasi serta adanya kritik pasca-debat perdana digelar.

“Kami menyadari bahwa debat pertama belum sepenuhnya, artinya sudah ada yang terpenuhi tapi tidak sepenuhnya harapan publik itu terpenuhi,” ucapnya dikutip dari JawaPos.com.

Wahyu mengatakan, pihaknya terbuka jika ada kritikan-kritikan pada proses debat perdana. ‎Sejauh ini, pihaknya telah menerima berbagai masukan untuk nantinya dijadikan acuan pada debat kedua.

“Kami KPU akan melakukan evaluasi dan ini sudah kami lakukan setiap debat. Jadi debat pertama kita evaluasi untuk ebat kedua, debat kedua pun kita evaluasi untuk debat ketiga. ‎Demikian seterusnya,” jelasnya.

3 dari 4 halaman

Siapa Moderator dan Panelis?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Wahyu menegaskan, pemilihan moderator pada saat debat kedua pilpres 2019 bukan hak dari KPU. Namun, merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Sedangkan panelis debat capres-cawapres, yang menentukan adalah KPU. Namun demikian, panelis debat tidak sembarang pilih.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkas Wahyu.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, nama Najwa Shihab dan Tommy Tjokro dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi sebagai moderator debat. Namun, ia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“(Nana dan Tommy jadi moderator) itu diusulkan oleh tv. Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres 2019 yang kedua nanti bisa kemungkinan hanya satu saja yaitu antara Najwa atau Tommy. Alasannya, karena pada debat kedua Pilpres 2019 hanya diikuti capres.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Najwa Shihab dan Tommy Tjokro Jadi Calon Moderator Debat Capres Kedua

Jakarta – Nama Tommy Tjokro dan Najwa Shihab masuk sebagai calon moderator debat kedua Pilpres 2019. KPU mengatakan nama ini diusulkan oleh pihak televisi.

“Ya diusulkan oleh TV (Tommy Tjokro dan Najwa Shihab),” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief.

Arief mengatakan debat kedua nanti hanya diikuti oleh masing-masing capres, sehingga satu moderator saja cukup.

“Peran moderator sama dengan sebelumnya, mereka memandu jalannya debat. Menyampaikan pertanyaan, mengatur jalannya debat, jadi sama perannya. Cuma karena besok itu hanya capres kan, saya pikir satu moderator lebih ringkas gitu, lebih rileks,” tuturnya.

Debat kedua Pilpres 2019 digelar pada 17 Februari 2019. Debat tersebut mengangkat tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur.
(dwia/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Najwa Shihab dan Tommy Tjokro Bakal Jadi Moderator Debat Kedua Pilpres

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjuk Najwa Shihab dan Tommy Tjokro untuk menjadi moderator di debat kedua pilprespada 17 Februari mendatang. Dua nama ini akan menggantikan Ira Kusno dan Imam Priyono yang menjadi moderator di debat perdana, Kamis 17 Januri lalu.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, nama Nana sapaan akrab Najwa Shihab dan Tommy Tjokro itu dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi. Namun, dia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres kedua bisa saja hanya satu, yaitu antara Nana dan Tommy. Karena, dengan hanya satu moderator saja bisa lebih mempersingkat waktu.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi kalau saya pribadi, kemarin kan berpasangan maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu. Jadi lebih cepat gitu, silakan-silakan tanya jawab gitu loh,” tegasnya.

Alasan dengan hanya satu moderator saja dikarenakan pada debat yang kedua hanya dijalani capres saja. Dan dengan hanya satu moderator saja bisa akan menjadi lebih simpel.

Selain itu, moderator yang akan dipilih nanti tentunya tak akan berpihak terhadap salah satu paslon, profesionalisme dan mempunyai integeritas tinggi seperti pada PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum soal Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasal 48 yakni

2 dari 2 halaman

Tidak Memihak

Debat Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.

(2) Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.

(3) Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional masing-masing Pasangan Calon.

“Tidak (diperluas peran moderator), peran moderator sama dengan sebelumnya, mereka memandu jalannya debat, menyampaikan pertanyaan, mengatur jalannya debat. Jadi sama perannya, cuman karena besok itu hanya capres kan, saya pikir satu moderator lebih ringkes gitu lebih rileks,” jelasnya.

Reporter: Nur Habibi

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK Identifikasi Suap di 20 Proyek SPAM Kementerian PUPR

Jakarta

KPK mengidentifikasi dugaan suap pada 20 proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Suap diduga diberikan kepada sejumlah pejabat di Kementerian PUPR.

“Saat ini telah teridentifikasi setidaknya ada 20 proyek di Kementerian PUPR yang diduga juga ada praktek suap di sana terhadap sejumlah pejabat di kementerian PUPR,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

KPK sedang menangani kasus dugaan suap proyek SPAM. Ada 8 tersangka dalam kasus ini, yaitu diduga sebagai pemberi Budi Suharto, Dirut PT WKE, Lily Sundarsih, Direktur PT WKE, Irene Irma, Direktur PT TSP dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP.

Kemudian, diduga sebagai penerima Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung, Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar, Kepala Satker SPAM Darurat, Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Toba 1.

Adapun proyek yang diduga terkait dengan kasus ini ialah pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Selain itu, ada 2 proyek lain yang juga diatur lelangnya yakni pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulteng.

Proyek tersebut merupakan bagian dari 20 proyek yang teridentifikasi terjadi suap. Sebagian besar dari 20 proyek yang teridentifikasi suap itu juga dikerjakan oleh PT WKE dan PT TSP.

“Sebagian besar itu kami duga dikerjakan PT WKE atau PT TSP yang kemarin identifikasikan di awal ada sekitar 12 proyek ya tapi yang ditangani tersangkanya baru PPK di sekitar 4 sampai 6 proyek SPAM atau proyek air minum tersebut,” katanya.

(haf/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sinopsis Sinetron SCTV Orang Ketiga Episode Senin 21 Januari 2019: Yuni Amnesia?

Liputan6.com, Jakarta Episode Orang Ketiga malam ini menyajikan babak baru dalam kehidupan rumah tangga Rangga dan Afifah. Diceritakan mereka sedang berduaan di rumah sakit. Rangga suapi Afiah makan. Rangga sambil dengarkan rekaman dua detak jantung. Rangga masih nggak percaya Allah masih begitu baik pada mereka.

Afifah peluk Rangga dan minta maaf, dia kemarin nggak nurut sama suaminya itu. Rangga padahal sudah larang dia berangkat. Afifah janji akan jadi istri yang lebih mendengarkan kata kata suaminya. Rangga bilang nggak apa-apa. Afifah lakukan itu justru karena Afifah punya hati yang sangat baik dan tulus dan ingin membantu orang orang.

Masih di episode Orang Ketiga, Putra sedang jaga Yuni. Dan, Yuni tampak gerakkan  tangan dan kepalanya dalam keadaan nggak sadar. Detak jantung Yuni jadi nggak karuan. Putra kaget dan panik. Panggil dokter. Dokter dan perawat masuk dan minta Putra keluar dulu. Putra di luar cemas banget. Yuni akhirnya sadar. Dokter dan perawat lega banget.

Apa selanjutnya di Orang Ketiga?

2 dari 2 halaman

Kondisi Yuni

Aris dan Rossy masih di kantor. Saat Putra telepon Aris. Putra bilang Yuni udah sadar. Apa Aris bisa ke rumah sakit? Aris kaget dan bingung. Putra bilang dia akan jelaskan di sana. Aris dan Rossy akhirnya bergegas ke sana. Putra masih nunggu dengan cemas di koridor ruang tunggu.

Aris dan rossy datang. Putra jelasin kondisi Yuni. Jreng! Aris dan Rossy kaget. Putra minta Aris masuk. Karena dokter bilang penting untuk menghadirkan orang dari masa lalu Yuni untuk tahu di mana ingatan Yuni berhenti. Deg! Aris serba salah. 

Wabup Muda Hilang ke Mana?

Trenggalek – Lebih dari sepekan terakhir Wakil Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin, tak terlihat di lingkungan Pemkab. Bahkan, Bupati Trenggalek, Emil Dardak, juga tak tahu keberadaan wakilnya itu.

Dirangkum detikcom, Senin (21/1/2019), dia terakhir bertemu dengan Wabup Arifin saat kunjungan Presiden Joko Widodo awal Januari lalu. Sedangkan dari catatan Humas, Arifin melakukan kegiatan di Trenggalek terakhir pada 9 Januari di acara Orari di Gedung Bhawarasa Utara.

Emil mengakui selama lebih dari sepekan terakhir, dia belum bertemu maupun berkomunikasi langsung dengan wakilnya tersebut. Namun Emil memastikan tidak ada konflik maupun perseteruan dengan Arifin.

“(Terakhir) saat kunjungan Presiden, tapi di sini kami saling menghormati dalam menjalankan tugas, secara prosedural memang seharusnya kami dikabari, tapi ya itu tadi, saya yakin setiap gerak langkah beliau untuk memajukan Trenggalek. Kalau (pengajuan) cuti tidak ada. Tidak ada cuti tidak ada izin,” ucap Emil.

Sedangkan, Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setda Trenggalek Triadi Atmono, juga tak tahu keberadaan sang wabup. Pihaknya juga sudah melakukan upaya penggalian informasi. Hasilnya, ajudan dan protokol tidak mengetahui keberadaan Wabup Arifin. Selain itu mereka juga tidak lagi mendampingi sejak kegiatan dinas terakhir pada 9 Januari.

“Jadi awalnya tanggal 19 Januari kemarin pejabat Setda Trenggalek menerima permintaan konfirmasi dari perwakilan Pemprov Jatim terkait kabar menghilangnya Wakil Bupati selama lebih dari sepekan, kemudian ditindaklanjuti dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak termasuk protokol dan ajudan,” kata Triadi.

Gubernur Jatim Soekarwo atau Pakdhe Karwo juga sudah menerima laporan terkait Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin yang mangkir atau absen dalam tugasnya selama sepekan lebih. Pihaknya juga sudah kirim surat ke Wabup melalui Pemkab Trenggalek.

Pakde Karwo menambahkan jika surat peringatan pertama tidak ada perubahan, maka akan diberikan surat peringatan kedua.

“Setelah diberikan surat yang pertama tapi tidak ada perubahan, Maka akan diberikan surat peringatan kedua dan harus disekolahkan selama tiga bulan,” ujar Pakde Karwo terpisah.

Nur Arifin merupakan Wabup Trenggalek yang memenangkan Pilkada serentak pada 2015 lalu bersama Emil Dardak. Saat dilantik menjadi Wakil Bupati Trenggalek pada Februari 2016 lalu, dia juga tercatat dalam rekor Muri sebagai wakil bupati termuda di Jatim dengan usia 25 tahun.
(rvk/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Heboh Pose 2 Jari, Ari Lasso: Pilihan Saya Rahasia

Jakarta – Penyanyi Ari Lasso mendapat banyak pertanyaan setelah fotonya saat berpose dua jari viral. Kini, vokalis pertama Dewa 19 itu bicara soal pilihan politiknya.

“Penjelasan saya adalah: Tentu saya punya pilihan. Siapa? Biar itu menjadi rahasia saya. Karena yang terpenting bagi saya adalah menjadi warga negara yang baik,” kata Ari lewat akun Instagram-nya, @ari_lasso, Senin (21/1/2019).

Foto yang diambil pada 14 Januari 2019 itu membawa isu panas, karena salam dua jari saat ini juga dipakai oleh Prabowo-Sandiaga, pasangan calon di Pilpres 2019. Ahmad Dhani, rekan musisinya yang merupakan pendukung Prabowo-Sandiaga, berada dalam satu foto bersama rekan-rekan Dewa 19 lainnya.


Ari sendiri memilih untuk merahasiakan pilihannya. Dia memilih untuk mencintai negeri ini dengan menjadi warga negara yang baik. Namun viralnya foto itu diakuinya sempat menuai reaksi dari orang-orang terdekatnya.

“Dari kemarin hingga saat ini liburan saya rada keganggu oleh begitu banyak WA membahas postingan panas. Ada yang kecewa, marah, patah hati, senang, bangga, dan lain-lain,” ungkapnya.

Dia menyebut Ahmad Dhani-lah yang membuat foto itu viral. Padahal, semua berawal dari bercanda tentang tanda jari. Sejak Dhani mengunggah foto di Instagram, maka banyak akun media sosial yang turut menyebarkan foto itu.

“Disebarkan bahkan oleh ‘akun2 penting’ tanpa konfirmasi… Ck ck ck… Masuk kategori hoax kah? I don’t know,” tulis Ari.

Namun dia tak marah dengan Dhani, karena dia paham betul gaya bercanda Dhani sebagai orang Surabaya. “Perihal Ahmad Dhani?? Marah kah saya? Nggak juga… Namanya juga Dhani, istilah Suroboyone: Guyon’e kenemenen, jarno ae (Istilah Surabayanya: bercandanya keterlaluan, biarkan saja),” tandas Ari. Dia menyertakan tagar ‘takharussama’ dan ‘tetapBersatu’.

(dnu/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kritik Median untuk Debat Capres: Jokowi Keras, Prabowo Kurang Data

Jakarta – Lembaga survei Median mengkritik performa capres-cawapres dalam debat perdana Pilpres 2019. Median menilai Prabowo Subianto berbicara tanpa banyak menggunakan data, sementara Jokowi terlihat lebih keras dari biasanya.

“Pertama untuk pasangan 02 (Prabowo-Sandiaga), 02 ini kalau menurut saya, dia galak sekali kalau pidato sendiri. Tapi saat bertemu Pak Jokowi, data-data itu kok nggak keluar semua, saya tidak tahu apakah karena segan, kan mungkin juga,” kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Menurut Rico, sebagai oposisi, Prabowo-Sandi harus lebih banyak menggunakan data. Ia mencontohkan pernyataan Prabowo bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030 belum bisa meyakinkan banyak orang.

“Artinya Pak Prabowo belum mampu meyakinkan orang banyak. Pesan itu belum sampai, belum diterima. Harusnya malam itu tanggal 17 dia sampaikan, ‘Pak, begini, begini, begini’. Jadi jangan data-data detail itu tidak disampaikan, harus disampaikan juga level confidentnya,” ujar Rico.
Sementara untuk pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Rico menilai Jokowi tampil terlalu keras dan jauh dari persepsi publik selama ini. Ia dinilai menyerang pribadi Prabowo saat menyinggung posisinya sebagai ketua umum Partai Gerindra yang menyetujui majunya caleg mantan napi koruptor.

“Sementara untuk 01 (Jokowi-Ma’ruf) saya melihat 01 ini bahkan lebih ganas dari timsesnya. Jadi 01 kemarin ini relatif lebih keras, bahkan dia lebih keras dari persepsi orang. Kalau selama ini kan orang mengatakan Pak Jokowi ini ramah, humble. Tapi dalam debat itu terlihat serangan bahkan menjurus pribadi ke Pak Prabowo, bahkan dilontarkan berkali-kali di dalam forum yang seharusnya membahas situasi kebangsaan. Contoh yang diambil itu adalah contoh partai. Yang diserang ke Prabowo itu adalah tanda tangan dia sebagai Ketua Umum Gerindra,” jelasnya.

Rico menuturkan, Jokowi harus lebih menjadi dirinya sendiri. Ia menyarankan Jokowi untuk lebih rileks dan mengembalikan persepsi publik bahwa dirinya bukan orang yang keras.

“Jadi kalau menurut saya, koreksi saya adalah, harusnya Pak Jokowi bisa mengkritik dengan gayanya dia. Gayanya dia itu ya gaya simbolik seperti sambil ketawa-ketawa, atau gaya rileks, atau waktu dia kritik itu pakai sarung tinju, hal-hal yang begitu. Ketika dia melakukan itu, maka dia memperkuat persepsi orang bahwa dia itu bukan orang keras, antikritik, itu cukup besar,” tuturnya.
(azr/nvl)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Rumah DP Rp 0 Anies di Pondok Kelapa Sudah Dipesan 2.400 Orang

Jakarta – Program Rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, telah dibuka pendaftarannya. Warga DKI Jakarta pun sudah banyak yang mendaftarkan diri untuk program tersebut.

Menurut Kepala UPT Rumah Dp Rp 0, Zikran Kurniawan rumah DP Rp 0 telah menampung 2.400 pendaftar. Nantinya, pendaftar tersebut akan dipilih Pemprov DKI Jakarta untuk selanjutnya mendapatkan kredit.

“Pendaftaran sudah ditutup ya kalau sekarang. Kemarin sudah ada 2.400 orang pendaftaran pada tahap awal. Sekarang masih lagi di cek validasi datanya, keuangannya dicek sama Bank Dki, perpajakannya, dan sebagainya,” kata Zikran waktu dihubungi detikFinance, Senin (21/1/2019).


Total unit yang disiapkan di Rumah DP Rp 0 Klapa Village sendiri ada 780 unit. Nantinya, 2.400 pendaftar akan diseleksi untuk mendapatkan rumah tersebut.

“Totalnya ada 780 kalau Klapa Village. Dibilang sold out iya, cuma siapa yang memperoleh kan belum jelas, masih diseleksi, kita masih cari 780 orang terbaik untuk mendapatkan unit di sana,” kata Zikran.

Untuk sisa pendaftar yang belum terpilih menurut Zikran akan dimasukkan data daftar antrean perumahan. Data tersebut bisa digunakan untuk para pengembang ataupun Pemprov DKI Jakarta untuk melihat kebutuhan rumah.

“Jadinya kan kita punya semacam daftar antrean perumahan. Siapa yg butuh rumah kita bisa liat, pengembang juga bisa liat nanti bisa di alihkan ke tempat lain,” ungkap Zikran. (zlf/zlf)

Pujian hingga Harapan Mundurnya Edy Rahmayadi dari Ketua Umum PSSI

Liputan6.com, Jakarta – Edy Rahmayadi memilih mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Kepastian mundurnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI diumumkan langsung saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres PSSI di Hotel Sofitel Bali, Minggu, 20 Januari 2019 kemarin.

Edy yang juga Gubernur Sumatera Utara itu mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI karena merasa gagal mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia, yakni membawa timnas Indonesia berprestasi.

Mundurnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI ini pun mendapat beragam tanggapan. Salah satunya dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Pria yang karib disapa Bamsoet ini memuji Edy yang mengakui gagal memimpin PSSI.

Selain itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono berharap mundurnya Edy dapat membuat dirinya fokus bekerja memimpin Sumatera Utara.

Berikut pujian hingga harapan mundurnya Edy Rahmayadi dari jabatan Ketua Umum PSSI yang dihimpun Liputan6.com:

2 dari 6 halaman

1. Akui Kegagalan

Ketua DPR Bambang Soesatyo menghargai keputusan pengunduran diri Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Menurut dia, sangat jarang pimpinan yang mau mundur dari jabatannya karena merasa gagal.

“Secara gentle Edy mengakui mundur sebagai Ketum PSSI karena gagal menjalankan tugas sebagai pucuk pimpinan PSSI. Sangat jarang pimpinan yang mau mengakui kegagalan dan mundur dari jabatan yang diembannya,” ujar Bamsoet saat dikonfirmasi, Senin (21/1/2019).

Bamsoet mengatakan, banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Ketum PSSI pengganti Edy Rahmayadi, untuk membenahi dunia sepak bola di Indonesia.

Terlebih, prestasi timnas sepak bola Indonesia beberapa waktu ini masih belum bisa menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Bamsoet menuturkan hal tersebut juga diperparah dengan terkuaknya kasus mafia sepak bola, terkait dengan pengaturan skor. Untuk itu, dia berharap agar Ketum PSSI baru dapat menyelesaikan kisruh sepak bola di Indonesia.

“Saya berharap Ketum PSSI yang baru harus benar-benar memahami tentang persepakbolaan Indonesia dan dapat memajukan prestasi anak bangsa melalui sepak bola, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Termasuk menyelesaikan karut-marut permasalahan yang ada,” kata politikus Golkar itu.

3 dari 6 halaman

2. Fokus Pimpin Sumut

Edy Rahmayadi resmi mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI pada Kongres Tahunan PSSI di Nusa Dua, Bali, Minggu, 20 Januari 2019. Kini mantan Pangkostrad itu diharapkan fokus bertugas sebagai Gubernur Sumatera Utara (Sumut).

“Mundur dari PSSI, memang lebih baik, supaya bisa konsentrasi melaksanakan tugas sebagai Gubernur Sumut,” kata Dirjen Otonomi Daerah, Sumarsono dalam keterangannya, Senin (21/1/2019).

Pria yang akrab disapa Soni ini menuturkan, perihal rangkap jabatan yang sempat diemban Edy Rahmayadi sebelum mundur dari Ketum PSSI itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/148/SJ yang dikeluarkan pada 17 Januari 2012. Oleh karenanya, Soni mengapreasi langkah Edy, sehingga dapat fokus sebagai kepala daerah.

“Apabila seseorang telah menjabat KDH (kepala daerah), dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi keolahragaan,” ucapnya.

Selain itu, terkait larangan rangkap jabatan juga sejalan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan juncto Pasal 56 Ayat 1 PP 56/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Aturan tersebut menegaskan pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten atau kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

“Salah satu alasannya dilarangnya jabatan rangkap KDH dalam kepengurusan olahraga adalah karena kedudukan KDH rentan pada penyalahgunaan kebijakan yang akan dibuatnya,” jelasnya.

4 dari 6 halaman

3. Harapan Pendamping Edy Rahmayadi

Edy Rahmayadi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Pengunduran diri Edy diumumkan langsung dalam kongres tahunan PSSI di Nusa Dua, Bali.

Menanggapi pengunduran diri Edy, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck mengatakan, hal itu merupakan hak pribadi Edy. Menurut Ijeck, Gubernur Sumatera Utara itu pasti memiliki pertimbangan khusus.

“Itu hak Pak Edy untuk memutuskan mundur sebagai Ketua Umum PSSI,” kata Ijeck saat menghadiri special screening film ‘Orang Kaya Baru’ di Ringroad City Walks, Kota Medan, Minggu, 20 Januari 2019.

Ijeck mengaku tidak mengetahui pertimbangan Edy Rahmayadi memutuskan pengundaran dirinya. Pasalnya, Ijeck tidak ikut ke Bali menghadiri kongres PSSI.

Menurutnya, semua orang tahu loyalitas Edy di sepak bola Indonesia. Seperti PSMS yang dahulu tidak ada apa-apanya, karena Edy, PSMS menjadi bangkit. Begitu juga dengan PSSI, yang sepengetahuannya bukan kemauan Edy Rahmayadi untuk menjadi ketua umum.

“Tetapi, karena kemauan dari semua persepakbolaan daerah di Indonesia, sehingga Edy menjadi Ketua Umum PSSI. Setelah beliau menjadi ketua PSSI, baru PSSI diperhatikan, dilihat, dan didengar,” ucapnya.

“Beliau sangat cinta dengan olahraga sepak bola. Saya yakin betul, hati beliau sangat berat meninggalkan PSSI. Pak Edy pulang nanti ditanyakan kenapa, saya belum komunikasi,” dia menambahkan.

Ijeck menyebut Edy Rahmayadi secara khusus tidak ada berkonsultasi dengan dirinya, meski berstatus sebagai Wakil Gubernur Sumut.

Saat hendak berangkat ke kongres, Edy hanya memberitahu Ijeck akan berangkat dan menghadiri kongres tahunan PSSI.

“Saat itu pesan saya, mana yang terbaik untuk Abang. Hanya itu saya bilang,” ujarnya.

Mengenai selama menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Ijeck memastikan Edy Rahmayadi tetap menjalankan perannya sebagai Gubernur Sumut dengan baik. Sebab, sebelum Edy menjabat Gubernur Sumut, mantan Pangkostrad itu sudah berada di PSSI.

“Tidak pengaruh walau Pak Edy menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dengan kinerjanya sebagai gubernur. Sebelum jadi gubernur juga sudah di PSSI,” terangnya.

5 dari 6 halaman

4. Tokoh di Sumut Setuju

Mundurnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) disambut baik oleh Tokoh Masyarakat Sumatera Utara, yaitu Rahmat Shah.

Rahmat menyebut, mundurnya Edy sebagai Ketua Umum PSSI sangat bagus, karena akan fokus mengemban tugasnya sebagai Gubernur Sumut.

“Saya rasa bagus, karena beliau harus konsentrasi penuh kepada Sumut,” kata Rahmat.

Setelah Edy memutuskan mundur sebagai Ketua Umum PSSI, Rahmat menegaskan biarlah orang lain yang lebih memiliki waktu untuk mengurus organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia itu.

Rahmat juga setuju 100 persen Edy memutuskan mundur sebagai Ketua Umum PSSI, agar konsentrasinya ke Sumut kembali.

“Mudah-mudahan dengan beliau mundur, bisa mengabdi di Sumut, lebih tenang, damai, dan memiliki waktu. Kita doakan dan kita sangat mendukung,” Rahmat menandaskan.

6 dari 6 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: