Pemberontakan Kepala Daerah dan Berdirinya Pemerintahan Revolusioner RI

Liputan6.com, Jakarta – Tepat 15 Februari 1958, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein.

Dalam catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com, deklarasi itu juga mengumumkan kabinet tandingan dengan menempatkan nama Syafruddin Prawiranegara di posisi tertinggi sebagai perdana menteri. PRRI dideklarasikan di Bukittinggi, tempat yang sama saat Pemerintah Darurat RI (PDRI) dibentuk 10 tahun sebelumnya.

PRRI adalah gerakan pertentangan antara pemerintah pusat dan daerah. Gerakan menentang pemerintah pusat ini terus meluas, dua hari setelah deklarasi, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah menyatakan dukungannya terhadap PRRI.

Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi menginginkan otonomi daerah.

Kondisi inilah yang memengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah karena berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa.

Deklarasi PRRI ini beriringan dengan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Indonesia timur, mereka juga kecewa terhadap pemerintahan RI. Saat itu pemerintah masih belum stabil pasca-agresi Belanda.

Syafruddin Prawiranegara yang telah penyerahan kedaulatan RI kepada Presiden Soekarno dan sempat menjabat sebagai menteri keuangan kemudian Gubernur Bank Indonesia pertama, memegang peranan sentral dalam manuver ini.

Syafruddin sebelumnya mendapat mandat dari Presiden Soekarno untuk menjadi Ketua Pemerintah darurat RI (PDRI) ketika pemerintahan Republik Indonesia yang kala itu beribukota di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Ketua PDRI ini bisa disebut setingkat presiden. Kala itu, para petinggi pemerintahan RI seperti Sukarno, Mohammad Hatta, atau Sutan Sjahrir ditahan Belanda.

“Dengan kesedihan dan kesusahan yang mendalam, kita terpaksa mengibarkan bendera menentang Kepala Negara kita sendiri. Kita telah bicara dan bicara. Sekarang tiba saatnya untuk bertindak!” seru Syafruddin Prawiranegara dalam pidatonya, seperti dikutip dari buku Bung Karno Menggugat (2006) karya Baskara T. Wardaya.

Bibit konflik tersebut mulai terjadi sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh provinsi Sumatera Tengah waktu itu yang mencakup wilayah provinsi Sumatera Barat, Riau yang kala itu masih mencakup wilayah Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang.


2 dari 4 halaman

Awal Mula Gerakan PRRI

Gerakan ini bermula dari acara reuni Divisi Banteng di Padang pada tanggal 20-25 November 1956. Divisi Banteng adalah suatu komando militer yang dibentuk pada masa perang kemerdekaan (1945-1950) di Sumatera Tengah yang wilayah operasinya meliputi empat provinsi sekarang, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau.

Dari pertemuan tersebut di hasilkan perlunya otonomi daerah agar bisa menggali potensi dan kekayaan daerah dan disetujui pula pembetukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein komandan resimen IV dan tetorium I yang berkedudukan di Padang. Namun upaya ini gagal.

Pada tanggal 20 Desember 1956. Letkol Ahmad Husein merebut kekuasaan Pemerintah Daerah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Dalihnya gubernur yang ditunjuk Pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Di samping itu di berbagai daerah muncul pula dewan-dewan lain yakni :

1. Dewan Gajah di Sumatra Utara pimpinan Kolonel Maludin Simbolon

2. Dewan Garuda di Sumatra Selatan pimpinan Letkol R. Barlian

3. Dewan Maguni di Sulawesi Utara pimpinan Letkol Ventje Sumual.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, pemerintah pusat mengadakan musyawarah nasional pada September tahun 1957. Kemudian Musyawarah Nasional Pembangunan pada November 1957 yang bertujuan mempersiapkan pembangunan di daerah secara integral. Namun tetap saja gagal bahkan semakin memanas.

Selanjutnya diadakan rapat raksasa di Padang. Letkol Ahmad Husein sebagai pimpinan mengeluarkan ultimatum yang isinya agar Kabinet Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden dengan waktu 5 X 24 jam dan Presiden diminta kembali kepada kedudukan konstitusionalnya.

Ultimatum ini ditolak oleh Pemerintah Pusat, bahkan Ahmad Husein dan kawan-kawannya dipecat dari Angkatan Darat. Pada tanggal 15 Februari 1958 Letkol Ahmad Husein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang. Pemerintah tersebut membuat Kabinet dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya.

3 dari 4 halaman

Diberagus

Apapun, pertentangan ini dianggap pemberontakan oleh pemerintah pusat. Deklarasi dan ultimatum itu dianggap sebagai proklamasi pemerintah tandingan. Kondisi ini disikapi frontal oleh Presiden Soekarno dan kemudian ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia.

Serangkaian operasi militer pun dikerahkan, termasuk pasukan yang dipimpin Ahmad Yani dan Ibnu Sutowo, untuk membasmi PRRI/Permesta.

Bulan Mei 1961, gerakan yang disebut pemberontakan itu akhirnya tumpas. Para pemimpinnya ditangkap atau menyerahkan diri. 

Tak hanya menumpas PRRI, Sukarno kala itu juga membubarkan Partai Masyumi. Partai politik berhaluan kanan ini diberangus karena dituding terlibat PRRI, dan Syafruddin Prawiranegara merupakan salah satu petingginya. Namun, Presiden Sukarno memutuskan untuk mengampuni mereka, termasuk Syafruddin Prawiranegara.

Peristiwa ini menyebabkan eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain. Menurut catatan Dr. Mochtar Naim dalam bukunya, Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau (1984), sebelum terjadinya peristiwa PRRI, jumlah orang Minang di Jakarta diperkirakan kurang dari seratus ribu orang, namun setelah peristiwa tersebut, jumlahnya meningkat menjadi beberapa ratus ribu.

Bahkan menurut perkiraan Gubernur Jakarta pada tahun 1971 sudah terdapat sekitar setengah juta orang Minang di Jakarta.

Selain itu juga menimbulkan efek psikologis yang besar pada sebagian besar masyarakat Minangkabau masa tersebut, yaitu melekatnya stigma pemberontak.

Padahal kawasan Minangkabau sejak zaman Belanda termasuk kawasan yang gigih menentang kolonial serta kawasan Indonesia yang setia dan banyak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis yang penting selama masa prakemerdekaan.

Sampai hari ini para pelaku peristiwa PRRI tetap menolak dianggap sebagai pemberontak atas tindakan yang mereka lakukan.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Heboh Pengumuman Salat Jumat Prabowo Dianggap Politis

Jakarta – Rencana Prabowo Subianto untuk salat Jumat di Masjid Agung Semarang (MAS) menjadi heboh karena muncul isu adanya penolakan dari Takmir Masjid. Pihak Masjid sudah menegaskan tak ada pelarangan, hanya saja keberatan dengan sosialisasi Prabowo salat di MAS karena dinilai politis.

Kabar soal penolakan pihak Masjid yang biasa dikenal dengan sebutan Masjid Kauman Semarang itu beredar jelang kedatangan Prabowo yang rencananya akan salat Jumat pada Jumat (15/2). Alasannya salat Jumat yang akan diadakan oleh Prabowo itu dinilai mempolitisir ibadah dan memakai masjid untuk kepentingan politik.

Politisasi itu dapat dilihat dari upaya mengerahkan massa dan menyebar pamflet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.

Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, KH Hanief Ismail membantah pihaknya melarang Prabowo datang. Ia menyatakan hanya keberatan karena adanya pamflet yang dipasang di sekitar Masjid Kauman soal kedatangan Prabowo itu.

“Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi,” ujar Hanief saat ditemui di kediamannya di Semarang, Kamis (14/2/2019).

Hanief mengaku memang sudah ada pemberitahuan lisan soal kegiatan salat Jumat Prabowo di MAS. Namun terkait pemasangan pamflet dan spanduk tidak diberitahukan. “”Pemberitahuan sudah lisan, pasang pamflet dan spanduk tidak (memberitahu) sama sekali,” tuturnya.

Di dekat Masjid Kauman sempat ada spanduk selamat datang Prabowo dan juga poster Prabowo-Sandi. Sedangkan di traffic light Jalan Pemuda menuju Masjid Kauman juga terpasang bendera Partai Gerindra. Namun tepat saat salat zuhur ada beberapa orang yang melepas spanduk dan poster yang terpasang dekat dengan masjid.

“Kami khawatir jamaah yang lain tersinggung, karena jamaah kan macam-macam, ada yang punya orientasi pilihan beda, ada yang punya orientasi masjid murni steril dari hal politis dan duniawai, kami njagani (antisipasi),” ucap Hanief.

Heboh Pengumuman Salat Jumat Prabowo Dianggap PolitisFoto: KH Hanief Ismail. (Angling Adhitya Purbaya/detikcom).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah membantah pihaknya yang menyebar pamflet soal kedatangan eks Danjen Kopassus itu. Meski begitu, Hanief memberi warning agar tak ada pembicaraan atau kegiatan politik saat Prabowo salat Jumat di Masjid Kauman.

Ia mencontohkan Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa saat maju Pilpres juga pernah Salat di Masjid Kauman. Saat itu, kata Hanief, tidak ada woro-woro atau mengajak massa. Begitu pula saat Pilgub Jateng, ketika Cagub Ganjar Pranowo ataupun Sudirman Said datang mereka beribadah tanpa ajak rombongan.

“Jangan ngomong masalah politik di masjid, itu saja. Waktu Pilpres yang dulu pak JK datang tidak bawa rombongan pak Hatta Rajasa datang pas saya ngaji, beliau sampaikan sesuatu yang tidak bersifat kampanye. Pak Ganjar dan pak Sudirman Said juga, Pak Marmo (Soemarmo Mantan Wali Kota Semarang) dan pak Hendi (Wali Kota Semarang) keduanya juga sering,” urainya.

Soal kedatangan Prabowo untuk Salat Jumat di MAS ternyata sudah dikoordinasikan Partai Gerindra. DPC Gerindra menginstruksikan kadernya untuk salat bareng sang ketum, namun dilarang menggunakan atribut partai. Larangan itu tercantum dalam surat instruksi nomor JT-01/02-005/A/DPC-Gerindra/2019. Surat instruksi agar mengikuti salat berjemaah bersama Prabowo itu meminta para kader mengenakan baju bernuansa putih islami.

“Nah itu karena kegiatannya di masjid, itu ada keterangan yang saya sampaikan bahwa karena saya tahu masjid itu tidak boleh digunakan untuk kampanye, karena sebagai tempat ibadah. Maka di situ untuk menyambut kedatangan beliau, dan tidak boleh menggunakan atribut partai. Tapi harus menggunakan baju islami,” ujar Sekretaris DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso, saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (14/2).

Soal kabar ‘penolakan’ terhadap Prabowo ini mendapat tanggapan dari Fahri Hamzah. Dia mengaku curiga permasalahan ini muncul karena ada campur tangan penguasa.

“Saya agak curiga bahwa memang kaki tangan kekuasaan itu terlalu jauh itu untuk intervensi hal-hal yang sifatnya pribadi. Orang pergi salat Jumat kan peribadatan pribadi. Saya memang mendengar ada keluhan dari tim Pak Prabowo bahwa mereka dibatasi untuk ketemu masyarakat,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2).

Pernyataan Fahri dibantah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Timses capres petahana itu mengingatkan masjid memang tidak boleh menjadi tempat untuk kampanye dan mengapresiasi langkah takmir MAS.

“Masjid itu memang bukan tempat yang dibolehkan untuk kampanye. Oleh karena itu, sikap dan langkah takmir masjid itu sudah benar,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding yang juga politikus PKB, Kamis (14/2).

Sementara itu menurut Bawaslu, tak ada larangan bagi siapa saja yang hendak beribadah di tempat ibadah. Hanya saja Bawaslu mengingatkan kepada tim Prabowo-Sandiaga untuk melepas atribut politik saat berada di masjid. Bawaslu pun akan melakukan pengawasan.

“Sudah otomatis di sana akan dilakukan pengawasan oleh (Bawaslu) daerah., Bawaslu daerah artinya mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh tim kampanye dan peserta pemilu 2019” ujar Ketua Bawaslu Abhan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Rahasia Keperkasaan Raja-Raja Jawa di Ranjang

Liputan6.com, Yogyakarta – Raja bagi masyarakat Jawa dahulu dianggap setara dewa atau titisannya. Raja dengan kekuasaannya menentukan nasib negeri.

“Dalam kekuasaan tidak ada persaingan, tidak terkotak-kotak atau tidak terbagi-bagi dan bersifat menyeluruh. Kekuasaan raja seperti kekuasaan dewa, yang agung dan binathara,” begitu G. Moedjanto menulis dalam bukunya, ‘Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram’ (Yogyakarta, 1987).

Raja-raja juga identik dengan banyaknya selir. Masing-masing raja jumlah selirnya bisa sampai belasan, bahkan puluhan. Selir-selir itu juga jadi semacam simbol bagi kuasanya sang raja kala memerintah kerajaannya.

Selir itu bisa dikatakan perempuan-perempuan yang terikat hubungan dengan raja tanpa status pernikahan. Karena keterikatan itu, selir juga harus melayani raja dalam segala hal yang menyenangkan, termasuk urusan di atas ranjang.

Soal urusan di atas ranjang, tentu banyak yang heran bagaimana para raja Jawa dulu mampu perkasa dalam urusan bercinta dengan selir-selir yang sampai berjumlah puluhan.

Misalnya Raja Kasunanan Surakarta (Solo), Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Pakubuwono X. Raja Kasunan Surakarta yang memerintah tahun 1893-1939 itu konon memiliki 40 sampai 45 orang selir.

Sejumlah literatur menyebutkan, Sinuhun Pakubuwono X mampu mengatur waktu ketika berhubungan intim dengan para selirnya itu.

Rahasia keperkasan ala raja Jawa di atas ranjang salah satunya pada ramuan khusus. Ramuan itu yang digunakan para raja Jawa untuk menggauli para selirnya yang sampai puluhan orang tersebut.

Ramuan itu merupakan minuman yang harus diminum secara rutin setiap hari. Ramuan itu campuran dari 40 butir merica, 40 lembar daun sirih, dan 40 bawang lanang yang dihaluskan bersama menggunakan layah dari batu.

Usai dihaluskan, lalu direbus dan disaring. Selanjutnya air hasil penyaringan itu diembunkan semalaman. Pagi harinya air itu diminum. Begitu terus setiap hari.

Selain ramuan, para raja Jawa juga memegang ilmu Asmaragama sebagai pedoman dalam bercinta. Aji Asmaragama itu dibeberkan oleh Dhamar Sasangka dalam bukunya ‘Gatholoco, Rahasia Ilmu Sejati dan Asmaragama’ (Jakarta, 2013).

Tak cuma soal gaya bercinta, dalam Amaragama juga terdapat sejumlah ajaran cinta yang memiliki filosofi Jawa. Pertama, Asmaratantra. Ajaran ini mengajarkan pada pasangan suami istri, saat mau bercinta harus ada perasaan berbeda saat saling bersentuhan.

Saat itu, pasangan suami istri harus ada getaran di hati masing-masing, misalnya saat berciuman. Getaran itu harus tetap ada dan dipertahankan.

Lalu Asmaraturida. Asmarturida mengajarkan pasangan suami istri tidak boleh kaku, sesekali satu sama lain harus mengeluarkan guyonan lucu yang mengundang tawa hingga bisa mencairkan suasana. Tak jarang guyonan bisa berakhir di ranjang.

Selanjutnya Asmaranala. Ajaran ini mengajarkan tentang saling memberi dan saling menerima, disenangkan, dan menyenangkan. Harus ada pengertian. Wujud keterikatan batin bisa terbangun dari sini.

Kemudian ada Asmaradana yang mengajarkan kepada setiap pasangan agar mampu saling menyentuh hati pasangannya. Sentuhan untuk hati tak sebatas kata-kata manis, tapi juga bisa hal lain, misalnya memberi bunga dan hadiah kecil.

Terakhir, Asmaratura. Ajaran ini mengajarkan puji dan rayu satu sama lain dari pasangan suami istri. Pujian dan rayuan di sini sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan.

Adapun sebelum melakukan hubungan seks, raja-raja Jawa harus melakukan semedi dan membersihkan diri. Ritual itu dilakukan raja sebagai bentuk persiapan sebelum bercinta, baik dengan permaisuri maupun selirnya.

Selagi raja bersemedi, permaisuri maupun selir juga mempersiapkan diri, mulai dari mandi, dandan, dan memakai wewangian. Hal itu harus dilakukan, sebab dalam Asmaragama, kedua pihak, baik suami maupun istri, harus saling menjaga kebersihan diri.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pemred Rappler Filipina Ditangkap Polisi di Manila

JakartaMaria Ressa diwawancara saat penangkapannya di kantor Rappler. Reuters MariaRessa diwawancara saatpenangkapannya di kantorRappler.

Maria Ressa, pemimpin redaksi Rappler, situs berita yang kritis terhadap pemerintah di Filipina, ditangkap di kantor pusatnya di Manila.

Ressa mengatakan tuduhan “cyber-libel” atau fitnah-siber tersebut sebenarnya adalah usaha pemerintah Rodrigo Duterte untuk membungkam media.

Ini adalah peristiwa terbaru dari serangkaian tuduhan beragam yang ditujukan kepadanya.

Presiden yang mengatakan situs tersebut “berita palsu”, sebelumnya menyangkal tuduhan terhadap Ressa karena alasan politik.

Wartawan Rappler melakukan live-stream penangkapan Ressa di Facebook dan Twitter.

Rekaman streaming di Facebook memperlihatkan petugas berpakaian sipil berbicara dengan Maria Ressa, sementara sejumlah wartawan situs tersebut melakukan live-tweet kejadian itu.

Petugas National Bureau of Investigations (NBI) dilaporkan memerintahkan mereka untuk berhenti memfilmkan dan mengambil foto.

Miriam Grace Go, editor berita Rappler, kemudian meng-tweet bahwa agen NBI membawa Ressa ke luar dari kantor Rappler.

https://twitter.com/reyaika/status/1095615339721834496

Chay Hofilena, pimpinan jurnalisme investigatif Rappler, mengatakan kepada BBC News bahwa kekhawatiran utama mereka sekarang adalah memastikan Ressa tidak harus bermalam di penjara.

“Maria saat ini berada di National Bureau of Investigations, dan kami berharap dia dapat mengajukan jaminan bebas malam ini, agar dia tidak perlu bermalam di penjara,” katanya.

“Kami akan mencari seorang hakim di pengadilan malam yang bersedia memberikan jaminan bebas. Pengacara kami saat ini sedang dalam proses mencarinya.”

Hofilena menambahkan “jika dapat mengajukan jaminan, maka dia dapat menjadi bebas” dan mereka dapat lebih memusatkan perhatian pada kasus dan proses hukum.

Dakwaan terbaru terhadap Ressa berasal dari laporan tujuh tahun lalu terkait dengan dugaan hubungan seorang pengusaha dengan mantan hakim di pengadilan tertinggi Filipina.

Kasus ini muncul berdasarkan undang-undang kontroversial “cyber-libel”, yang mulai berlaku pada bulan September 2012, empat bulan setelah tulisan yang dipertanyakan tersebut terbit.

Para pejabat pertama kali menuntutnya pada tahun 2017, tetapi sempat ditolak NBI karena batasan satu tahun untuk menuntut kasus fitnah telah terlewati. Tetapi pada bulan Maret 2018, NBI membuka kembali kasus itu.

Penangkapan dilakukan hanya dua bulan setelah Ressa dilaporkan mengajukan jaminan bebas terkait dugaan pemalsuan pajak, yang dia katakan juga “direkayasa”.

Jika dia dihukum hanya berdasarkan satu tuduhan penggelapan pajak, Ressa dapat ditahan sampai sepuluh tahun penjara. Sementara tuduhan cyber-libel dapat menghukum seseorang sampai 12 tahun penjara.

Berbicara dengan wartawan setelah penangkapannya, wartawan veteran ini mengatakan dirinya “terkejut bahwa hukum dilanggar sampai ke titik di mana saya tidak bisa lagi mengenalnya”.

Sejarah Rappler

Rappler didirikan pada tahun 2012 oleh Ressa dan tiga wartawan lainnya.

Sejak saat itu media ini dikenal di Filipina lewat penyelidikannya yang tajam.

Rappler juga satu dari beberapa organisasi media di negara itu yang secara terbuka mengkritik Presiden Duterte, selalu mempertanyakan ketepatan pernyataannya dan mengecam kebijakannya.

Rappler terutama menerbitkan sejumlah laporan yang kritis terhadap perang Duterte melawan narkoba, di mana polisi mengatakan sekitar 5.000 orang meninggal dalam tiga tahun terakhir.

Pada bulan Desember, media ini juga melaporkan pengakuan Duterte bahwa dirinya melecehkan seksual seorang pembantu pembantu rumah tangga.

Presiden menegaskan laporan situs tersebut adalah “berita palsu” dan melarang wartawan Rappler meliput kegiatan resminya.

Tahun lalu, negara mencabut izin situs, tetapi Duterte menyangkal bahwa tuntutan terhadap Rappler dan Ressa bermotif politik.

Ressa mengatarkan penangkapannya sebagai usaha membungkam jurnalisme Rappler. ReutersRessamengatarkanpenangkapannya sebagai usaha membungkam jurnalismeRappler.Siapa MariaRessa?

Ressa adalah wartawan veteran Filipina yang sebelum mendirikan Rappler, menghabiskan karirnya dengan CNN – pertama sebagai kepala biro di Manila dan kemudian di Jakarta.

Dia juga merupakan wartawan investigatif utama media AS tersebut terkait dengan terorisme di Asia Tenggara.

Dia memenangkan sejumlah penghargaan internasional karena liputannya dan dipilih menjadi Time Magazine Person of the Year tahun 2018 karena usahanya mempertanyakan tanggung jawab kekuasaan di lingkungan yang semakin memusuhinya.

Apa artinya bagi jurnalisme Filipina?

Pendukung kebebasan pers memandang ini sebagai usaha untuk menggertak organisasi berita yang kritis, agar menjadi bungkam.

National Union of Journalists Filipina, sebagai contohnya, segera mengutuknya.

“Penangkapan … Ressa berdasarkan tuntutan fitnah-siber yang jelas-jelas direkayasa adalah tindakan persekusi tanpa malu dari sebuah pemerintahan penggertak,” kata serikat tersebut kepada Reuters.

“Pemerintah … sekarang sudah terbukti akan melakukan segalanya untuk membungkam media yang kritis.”

Sementara itu, wartawan Rappler terus mengirim tweet terkait penangkapan Ressa dengan hashtag #DefendPressFreedom.

Para pengamat mengatakan kebebasan pers di Filipina – yang pernah menjadi yang terkuat di Asia – menjadi lemah di bawah kepresidenan Duterte.

Sejak tahun 1986, 176 wartawan dibunuh di negara itu, sehingga menjadikan Filipina sebagai salah satu negara yang paling berbahaya bagi wartawan di dunia.

Tahun 2016, presiden dikecam karena mengatakan sebagian dari wartawan tersebut memang layak mati.


(bag/bag) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PSI vs PD yang Tertawakan Pidato Grace Natalie

Jakarta – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie berpidato tentang ‘nasionalis gadungan’. Rupanya pidato itu menyulut reaksi politikus Partai Demokrat (PD) yang juga Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jansen Sitindaon.

“Saya hanya bisa tertawa dengar pidato Grace Natalie ini. Lama-lama jadi Partai Sensasi Indonesia, PSI ini,” kata Jansen kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

Grace dalam pidatonya menyinggung soal kasus Meiliana, di mana pihak yang mengaku nasionalis justru diam saja. Menurut Jansen justru kasus ini terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang didukung oleh PSI.

“Grace mungkin lupa jika sekarang ini zamannya Jokowi. Apa yang terjadi termasuk kasus Ibu Meliana di Tanjung Balai yang dia pidatokan itu terjadi ya di masa Jokowi ini. Jadi nampar Jokowi, presiden yang dia dukung sendiri, pidato Grace itu. Artinya, kalau mengikuti pidato Grace ini, presiden sekarang nasionalismenya berarti gadungan, dong? Diam saja ketika Ibu Meliana dipersekusi dan bahkan akhirnya dihukum,” ujar Jansen.

Jansen Sitindaon.Foto: Jansen Sitindaon (Dok Pribadi)

Lebih lanjut Jansen menilai pidato Grace justru menguatkan narasi untuk mengganti pemerintahan. Jansen pun mengungkit soal kader jumlah kader partai yang paling banyak ditangkap KPK.

“Itu maka jika mengikuti logika Grace di pidatonya ini, kekuasaan sekarang ya memang harus diganti. Karena nasionalisme yang mengelola negara sekarang kan gadungan. Untuk itulah maka koalisi kami ingin perubahan, mengganti presiden dan yang berkuasa sekarang melalui pemilu 17 April 2019 nanti,” kata Jansen.

Ketua DPP PSI Guntur Romli lantas membalas pernyataan Jansen. Menurut Guntur, PD seakan jadi yang merasa tersindir dengan istilah ‘nasionalis gadungan’.

“PSI tidak menuding partai mana pun sebagai ‘nasionalis gadungan’. Tapi kalau Demokrat yang paling pertama bereaksi, mungkin wajar karena mereka yang paling tersindir,” kata politikus PSI Guntur Romli dalam keterangan tertulis, Rabu (13/2).

Guntur Romli. Foto: Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli. (Wildan-detikcom)

Politikus gadungan, kata Guntur, sebetulnya adalah kriteria dan tak secara langsung menunjuk siapapun. Guntur lantas mengungkit kasus intoleransi yang terjadi di masa pemerintahan Presiden ke-6 RI yang juga Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Peraturan Dua Menteri Soal Rumah Ibadah yang dijadikan sebagai senjata penutupan rumah ibadah lahir di era Presiden SBY tahun 2006. Demikian pula SKB Tiga Menteri terhadap Ahmadiyah yang dijadikan dalih persekusi kelompok mayoritas terhadap minoritas lahir di era Presiden SBY tahun 2008, perda-perda berbasis agama yang diskriminatif tumbuh subur di era SBY,” ujar dia.

Sebelumnya, Grace dalam pidatonya berjudul ‘Musuh Utama Persatuan Indonesia’ Grace menyinggung kaum nasionalis gadungan. Dia menjelaskan ada dua ancaman yang membayangi persatuan Indonesia. Pertama, keberadaan kaum intoleran yang tiap harinya mengumbar kebencian. Kedua, keberadaan para koruptor yang melemahkan gerakan persatuan masyarakat.

“Jadi kalau ada orang menyebut dirinya nasionalis, tapi di belakang masih mencuri uang rakyat, mereka lebih pantas kita sebut nasionalis gadungan,” ucap Grace di acara Festival 11 Jogjakarta di Jogja Expo Center (JEC), Senin (11/2).
(bag/bag)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mien Uno Tantang Minta Maaf, TKN Jokowi: Politik Jangan Libatkan Ibu

Jakarta – Ibunda cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno, Mien Uno meminta pihak yang menuding anaknya melakukan ‘Sandiwara Uno‘ untuk meminta maaf kepadanya. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menyarankan untuk tak melibatkan orang tua dalam berpolitik.

“Kita harus hormat kepada Bu Mien Uno dan ibu-ibu Indonesia yang lain yang telah mendidik dan membesarkan para tokoh-tokoh politik nasional. Mereka adalah ibu-ibu bangsa yang sangat luar biasa,” ujar Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

“Tapi, saran saya untuk urusan politik, para politisi sebaiknya jangan dikit-dikit libatkan ibu atau orang tua untuk melindungi kita. Kasihan beliau. Harusnya cukup dengan restu dan doa. Sebagai politisi, kita harus siap untuk menghadapi berbagai serangan dan tudingan,” imbuhnya.


Ace lantas mencontohkan capres petahana Jokowi. Dia mengatakan, selama ini Jokowi tak pernah melibatkan ibu dan keluarganya meski kerap dicaci maki, dihina, hingga diserang fitnah.

“Contohlah Pak Jokowi. Walaupun empat tahun ini dicaci maki, difitnah, dihina, direndahkan tapi tetap tegar, tetap bekerja dan juga tidak pernah melibatkan orang tua untuk hadapi semburan fitnah. Bahkan semburan fitnah sudah gencar sejak Pilpres 2014. Eyang Noto, Ibunya Pak Jokowi dan keluarga juga menjadi sasaran fitnah. Disebut sebut sebagai keturunan PKI, keturunan Tionghoa dan lain-lain. Tapi Eyang Noto, Ibu Pak Jokowi tetap tegar dan selalu mendoakan Pak Jokowi untuk kuat menghadapi semburan fitnah itu,” tutur Ace.

Mien Uno Tantang Minta Maaf, TKN Jokowi: Politik Jangan Libatkan IbuFoto: Ace Hasan (Zunita Putri/detikcom).

Politikus Golkar itu juga mengatakan, berpolitik haruslah berbasis nilai moral, etika dan kejujuran. Dengan demikian, tudingan bersandiwara pun tidak akan disematkan.

“Berpolitik harus berbasis nilai-nilai moral, etika dan kejujuran. Jika hanya demi syahwat kekuasaan dan peningkatan elektabilitas menggunakan cara-cara konyol, standar ganda, mengundang kontroversial, maka jelas itu pembodohan politik bagi rakyat. Apalagi dilakukan dengan cara menebar hoax dan kebencian,” ujarnya.

“Dari awal Pak Jokowi selalu mengajak bersaing dengan sehat. Pemilu bukan perang tapi kontestasi gagasan, ide dan program. Pemilu dengan kegembiraan bukan permusuhan. Pak Jokowi juga selalu menekankan Pemilu juga harus beretika dan beradab. Jadi, Bu Mien Uno harus sering-sering beri nasehat untuk kubu paslon 02 dan simpatisannya,” sambung Ace.

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menilai sikap Mien Uno adalah hal yang wajar ddan manusiawi. Namun, menurutnya, perlu juga diinformasikan kepada Mien Uno bahwa sandiwara yang dilakukan putranya adalah nyata.

“Perlu kita beritahukan kepada beliau bahwa banyak fakta yang dilakukan dalam langkah politik Mas Sandi itu diduga dibangun atas sandiwara-sandiwara dan itu dapat dibuktikan. Karena itu, ini harus diinformasikan kepada beliau walaupun beliau sangat subjekttif tapi juga harus mendapatkan penjelasan dan informasi yang proporsional dari pihak lain,” ujar Karding.

“Yang kedua kalau mau diaporkan ke penegak hukum monggo saja, itu hak beliau, saya kira melapor mengambil langkah hukum adalah hak seorang warga negara, jadi kita lihat nanti prosesnya seperti apa,” imbuhnya.

Mien Uno Tantang Minta Maaf, TKN Jokowi: Politik Jangan Libatkan IbuFoto: Karding (Pertiwi/detikcom)

Sebelumnya, Mien Uno, mengaku sakit hati karena sang anak dituding kerap bersandiwara. Dia pun menantang pihak yang menuding anaknya melakukan ‘Sandiwara Uno’ untuk meminta maaf.

“Saya ingin berhadapan dengan orang itu untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang memang benar terjadi. Jadi sekarang, kalau ada orang yang mengatakan itu Sandiwara Uno, dia harus minta maaf kepada ibunya yang melahirkan dan mendidik Mas Sandi dengan segenap tenaga untuk menjadi orang yang baik. Siapa yang mau berhadapan dengan saya sebagai ibunya?” tantang Mien Uno di Media Center Prabowo Subianto-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
(mae/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Desak Kaisar Minta Maaf, Korsel Dikecam Menlu Jepang

Liputan6.com, Tokyo – Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, mengingatkan petinggi parlemen Korea Selatan untuk tidak membuat pernyataan yang memecah belah, pada Minggu 10 Februari 2019.

Hal itu menanggapi sikap anggota MPR Korsel yang meminta Kaisar Jepang memohon maaf terkait kasus perbudakan seksual pada masa perang, dikutip dari The Straits Times, Senin (11/2/2019).

Moon Hee-sang, juru bicara Majelis Nasional Korea Utara menyatakan dalam sebuah berita di Bloomberg News pekan lalu. Dalam kesempatan itu, meminta Kaisar Akihito (85), berjabat tangan dengan korban Comfort Women –istilah untuk kasus perbudakan seksual yang dilakukan Jepang dalam Perang Dunia II–, serta meminta maaf atas nama “keturunan dari pelaku kejahatan”.

“Bukankah dia putra pelaku kejahatan perang? Jadi jika dia memegang tangan orang tua (korban) dan mengatakan benar-benar meminta maaf, maka satu kata itu akan menyelesaikan masalah,” tutur Moon.

Kono meminta Moon untuk berhati-hati dengan ucapannya. Karena menurutnya, kasus itu telah diselesaikan secara penuh dengan adanya kesepakatan 2015 lalu.

Dalam kesepakatan itu, Kono mengklaim bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe meminta maaf dengan tulus dan memberikan kompensasi.

“Saya ingin dia (Moon) untuk membuat pernyataan berdasarkan persepsi yang benar di masa yang akan datang,” ujar Kono.

Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha, menyatakan bahwa Moon turut merasakan penderitaan korban. Ia sekaligus menekankan bahwa Korsel masih memiliki komitmen untuk membangun hubungan yang baik dengan Jepang di masa yang akan datang.

Saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in, Korsel ingin menegosiasikan kembali kesepakatan Comfort Women yang telah disetujui oleh pendahulunya. Di mana ia berkomitmen untuk memperbaiki sejarah bagi 23 korban.

Simak pula video berikut:

2 dari 2 halaman

Jepang Bersikukuh Masalah Sudah Tuntas

Seluruh perdana menteri Jepang yang pernah menjabat di masa lalu menyatakan telah meminta maaf kepada Korea Selatan. Tokyo percaya masalah ini sudah rampung pada tahun 1965, sebagai bagian dari perjanjian untuk menormalkan hubungan antara kedua negara.

Kesepakatan penting lainnya yang dicapai pada 2015 adalah permintaan maaf dan janji US$ 8 juta (setara Rp 111 milair) untuk membangun sebuah yayasan yang menopang “wanita penghibur” yang masih hidup.

“Saya pikir, kami melakukan tugas kami untuk generasi saat ini, dengan mencapai resolusi final dan tidak dapat dipulihkan sebelum peringatan berakhirnya Perang Dunia II yang ke-70,” Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menuturkan.

Tetapi kesepakatan tersebut terbukti tidak final atau tidak dapat diubah karena banyak mantan “wanita penghibur” menolaknya. Kata mereka, mereka bahkan belum diajak berunding.

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, mendukung sikap mereka ketika ia mengambil alih kekuasaan dua tahun kemudian, mengundang seluruh korban yang selamat ke Blue House pada tahun lalu untuk meminta maaf atas nama pemerintah.

“Saya ingin menyampaikan permintaan maaf kepada semua nenek karena melakukan perjanjian yang tidak pantas dengan Jepang,” aku Moon.

Moon sempat mengunjungi Kim di rumah sakit pada 2018, ketika Kim dirawat karena kanker stadium akhir, sebelum Kim mangkat. Moon juga memberikan penghormatan terakhir untuk jenazah Kim sebelum dikremasi.

Saat ini, hanya ada 23 “wanita penghibur” yang diketahui masih hidup. Lee Yong-su (90) adalah salah satunya, yang merupakan teman Kim Bok-dong. Dia terlihat menghadiri pemakaman Kim pada Jumat kemarin untuk mengucapkan salam perpisahan terakhir.

Sahabat: Ahok Nggak akan Balas Dendam ke PA 212 Lewat PDIP

Jakarta – Dosen UIN Adi Prayitno mengungkap PA 212 curiga Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok akan balas dendam lewat PDIP. Jubir PA 212, Novel Bamukmin, mengklarifikasi bahwa hal tersebut harapan, bukan kecurigaan. Sahabat Ahok yang juga politikus PDIP, Charles Honoris, menegaskan isu itu sama sekali tidak benar.

“Nah itu, saya bilang nggak mungkin balas dendam. Karena gini, Pak Ahok sudah memilih masuk PDI Perjuangan bukan untuk aktif berpolitik tetapi memilih PDI Perjuangan sebagai rumah untuk menyalurkan aspirasi politiknya,” kata politikus PDIP, Charles Honoris, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Charles sekali lagi menepis anggapan bahwa Ahok akan balas dendam. Menurutnya, meskipun bergabung ke PDIP, Ahok tak tertarik menjadi pejabat negara.
“Jadi saya rasa tidak benar anggapan bahwa Pak Ahok ingin balas dendam ya, karena sekali lagi Pak Ahok sendiri sudah mengatakan bahwa masuk PDI Perjuangan itu bukan untuk menjadi pengurus ya, tidak tertarik menjadi pejabat negara, tapi hanya merasa bahwa PDI Perjuangan adalah rumah besar kaum nasionalis sehingga rumah yang cocok untuk bisa menyalurkan aspirasi politiknya,” ungkapnya.

“Bahwa Pak Ahok masuk PDI ya sebagai kader, bukan sebagai pengurus partai. Tidak punya kewenangan khusus untuk bisa mengatur kebijakan partai juga, atau tidak juga memiliki keinginan untuk menjadi pejabat negara. Misalkan ikut pilkada, atau ikut pemilu legislatif ya, hanya sebagai kader yang ingin memberikan kontribusi pemikiran, menyalurkan aspirasi politiknya ke PDI Perjuangan,” imbuh Charles.

Charles sekali lagi menegaskan Ahok tak akan balas dendam. Baginya, partai politik bukan alat untuk balas dendam, tetapi untuk kesejahteraan rakyat.

“Pasti tidak (akan balas dendam), pasti tidak. Karena PDI Perjuangan partai politik, partai PDI Perjuangan bukan alat untuk balas dendam ya, tapi partai politik adalah alat untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Adi Prayitno mengungkapkan, PA 212 curiga bergabungnya Ahok ke PDIP lantaran ingin balas dendam. Ahok dicurigai ingin menjadikan PDIP sebagai alat untuk membalas dendam kepada kelompok yang memenjarakannya.

“Semalam saya diskusi dengan Alumni 212 Novel Bamukmin, dia ngomong bahwa di PA 212 itu mencurigai kembalinya Ahok ke PDIP dikhawatirkan menjadi ajang untuk membalas dendam kepada kelompok yang mengkriminalkan Ahok,” ujar Adi di restoran Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/2).

Adi mengaku mendapat informasi langsung dari Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin. Ahok dicurigai akan menggunakan PDIP sebagai kendaraan politik untuk memperoleh lagi kekuasaan.

Novel Bamukmin sudah meluruskan pernyataan Adi. Novel hanya berharap PDIP bisa membina Ahok agar tak lagi bikin gaduh.

“Saya hanya mengkhawatirkan semoga bergabungnya BTP ini tidak menjadi ajang balas dendam atas masalah yang pernah terjadi dengan kasus hukum BTP ini. Semoga PDIP bisa membina BTP dengan baik agar BTP tidak kembali membuat kegaduhan dan kekisruhan negara ini,” kata Novel, hari ini.
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dosen UIN Ungkap PA 212 Curiga Ahok akan Balas Dendam Lewat PDIP

Jakarta – Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengungkapkan PA 212 curiga bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ke PDIP lantaran ingin balas dendam. Ahok dicurigai ingin menjadikan PDIP sebagai alat untuk membalas dendam pada kelompok yang memenjarakannya.

“Semalam saya diskusi dengan Alumni 212 Novel Bamukmin, dia ngomong bahwa di PA 212 itu mencurigai kembalinya Ahok ke PDIP dikhawatirkan menjadi ajang untuk membalas dendam kepada kelompok yang mengkriminalkan Ahok,” ujar Adi di restoran Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2019).

Adi mengaku mendapat informasi langsung dari Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin. Ahok dicurigai akan menggunakan PDIP sebagai kendaraan politik untuk memperoleh lagi kekuasaan.
“Jadi kelompok 212 sekalipun Ahok hanya anggota biasa di PDIP dikhawatirkan dia mengakumulasi kekuatan politiknya di PDIP apalagi berpotensi jadi menteri dan seterusnya. Ini akan menjadi ancaman besar terhadap 212,” katanya.

Di sisi lain, menurut Adi, bergabungnya Ahok ke PDIP juga untuk menggaet suara para Ahoker yang belum menentukan pilihan. Dengan demikian, Ahoker akan ikut melabuhkan dukungannya ke PDIP dan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ahokers minimal tidak galau. Mereka tidak galau apalagi mengancam golput untuk memilih di 2019. Ahokers kan timbuh di mana-mana, menantikan kiprah Ahok di politik. Setelag Ahok ke politik masuk ke PDIP ini, loyalis-loyalis Ahok ini akan berdenyut di mana-mana,” tutur Adi.

Sebelumnya diberitakan, Ahok resmi menjadi kader PDIP sejak 26 Januari 2019. Dia mengaku PDIP sejalan dengan ideologi perjuangannya. Dia pun mengaku mantap menjadi kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

“Memang sesuai garis ideologi perjuangan saya,” kata Ahok ketika ditanya alasannya menjadi kader PDIP.
(mae/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Potret Perempuan Iran Sebelum dan Sesudah Revolusi Islam 1979

Teheran

Revolusi Islam 1979 membawa perubahan yang mengguncang Iran, tak terkecuali bagi kaum perempuan. Salah satu bidang yang disorot adalah cara perempuan berpakaian dan menata rambutnya Shah Iran, pada 1930-an, melarang jilbab dan memerintahkan polisi untuk secara paksa melepas jilbab. Namun pada awal 1980-an, otoritas Islam yang baru memberlakukan aturan yang mengharuskan semua perempuan untuk mengenakan jilbab.

Berikut ini beberapa foto yang menunjukkan seperti apa kehidupan perempuan Iran sebelum institusi ulama berkuasa, dan bagaimana perubahan itu terjadi setelah revolusi.

Sebelum Revolusi

Belajar di Universitas Teheran di tahun 1977: Ketika revolusi terjadi, banyak kaum perempuan sudah menjalani dunia pendidikan tinggi, sehingga pada tahun-tahun berikutnya ada peningkatan jumlah yang memasuki jenjang universitas. Hal ini terjadi karena pihak berwenang berhasil meyakinkan keluarga konservatif yang tinggal di wilayah pedesaan agar mengizinkan anak perempuannya belajar jauh dari rumah.

“Mereka mencoba menghentikan kaum perempuan melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi ada semacam reaksi keras yang mengharuskan mereka kembali kuliah,” kata Baroness Haleh Afshar, profesor studi perempuan di University of York yang tumbuh di Iran pada 1960-an.

“Beberapa orang terdidik meninggalkan Iran, dan pihak berwenang menyadari untuk menjalankan negara dibutuhkan kaum pria dan perempuan yang terdidik.”

Berkunjung ke pusat perbelanjaan di tahun 1976: Sebelum revolusi, banyak perempuan mengenakan pakaian gaya Barat, termasuk jins ketat, rok mini dan atasan lengan pendek.

“Sepatu belum berubah dan kesukaan akan sepatu ada pada diri kita semua! Perempuan di Iran tak berbeda dengan kaum perempuan di seluruh dunia, dan pergi berbelanja hanyalah sarana bagi perempuan untuk melepaskan diri dari stres keseharian,” kata Prof Afshar.

Piknik di hari Jumat di Teheran di tahun 1976: Kalangan keluarga dan pertemanan cenderung berkumpul pada hari Jumat, yang merupakan hari-hari akhir pekan di Iran.

“Piknik adalah bagian penting dari budaya Iran dan sangat populer di kalangan kelas menengah. Ini tidak berubah sejak revolusi. Perbedaannya adalah, saat ini, pria dan perempuan yang duduk bersama jauh lebih sadar diri dan lebih menahan diri dalam interaksi di antara mereka,” kata Prof Afshar.

Salon rambut di Teheran di tahun 1977: “Ini adalah pemandangan yang tidak akan Anda saksikan lagi di Iran tetapi bahkan setelah Revolusi Islam, penata rambut terus ada,” kata Prof Afshar.

“Saat ini kamu tidak akan melihat seorang pria di dalam salon dan perempuan akan tahu untuk menutupi rambutnya segera setelah mereka berjalan keluar pintu. Beberapa orang barangkali juga mengoperasikan salon rahasia di rumah mereka sendiri di mana pria dan perempuan dapat bercampur.”

Pengawal mengelilingi shah di tahun 1971: Seorang perempuan muda mencoba mendekati Shah Mohammad Reza Pahlavi (paling kanan) di sebuah pesta super-mewah yang menandai peringatan 2.500 monarki Persia pemborosan acara ini dikutuk oleh kelompok oposisi dari sayap kiri maupun barisan ulama.

“Pada saat ini, shah sudah sangat tidak disukai dan beberapa percaya citra berlebihan dan gaya hidup hedonisme ini barangkali telah berkontribusi pada sejumlah peristiwa yang mengarah kepada revolusi delapan tahun kemudian,” demikian penjelasan Prof Afshar.

Jalan-jalan menyusuri jalanan bersalju di Teheran di tahun 1976: “Anda tidak dapat menghentikan perempuan yang tengah berjalan di tempat umum di Iran, tetapi Anda tidak akan melihat ini saat ini – anting-antingnya dan make up begitu jelas ditampilkan,” kata Prof Afshar.

“Ada konsep ‘kesopanan’ di Iran jadi, saat ini, perempuan yang tengah berjalan di ruang publik cenderung mengenakan mantel hingga ke lutut dan syal.”

Setelah Revolusi

Women protesting against the veil in March 1979

Getty Images

Kaum perempuan bersatu menentang jilbab di tahun 1979: Segera setelah mengambil alih kekuasaan, Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Ayatollah Ruhollah Khomeini, menetapkan bahwa semua perempuan harus mengenakan jilbab terlepas dari agama atau kebangsaannya.

Pada tanggal 8 Maret Hari Perempuan Internasional ribuan perempuan dari semua lapisan masyarakat memprotes aturan kewajiban mengenakan jilbab.

Heavily veiled Iranian women, one whose modern sunglasses reflect slogans and the Ayatollah Khomeini's portrait, demonstrate outside of the US Embassy, 29 November 1979.

GettyImages


Protes di luar kedutaan AS di Teheran
di tahun 1979: Mahasiswa revolusioner menyandera lusinan staf kedutaan AS, sementara ribuan demonstran anti-AS mengepung kompleks kedutaan tersebut.

“Saat ini normal-normal saja melihat berbagai jenis kelompok di Iran yang begitu benci terhadap Amerika,” kata Prof Afshar.

“Amerika dan Inggris memiliki sejarah panjang di Iran dalam upaya mereka mempengaruhi dan mengambil alih minyak di Iran, sehingga ketidakpercayaan AS dan Inggris yang begitu mengakar kembali muncul ke permukaan.”

A mullah in a white turban, holding his little daughter in black chador in his arms, talks to a man, while accompanied by his wife, also in black chador with a net mask covering her face, as they head towards Friday prayers at Tehran university, 1 February 1980

GettyImages


Pasangan k
eluarga salat Jumat di tahun 1980: “Salat Jum’at adalah momen bagi orang-orang yang beriman atau pendukung otoritas Islam yang tidak ingin dicap sebagai pembangkang untuk keluar rumah dan berkumpul bersama ini adalah momen solidaritas,” kata Prof Afshar.

“Tetapi mereka lebih banyak didominasi kaum pria. Perempuan tidak akan diizinkan masuk ke ruangan yang sama dengan para pria mereka akan duduk di tempat yang terpisah untuk berdoa, jauh dari laki-laki.”

Belanja gaun pernikahan di Teheran di tahun 1986: “Gaun-gaun pengantin yang dipajang semuanya berbau barat perempuan Iran pada dasarnya akan mengenakan apa yang mereka inginkan selama itu dilakukan di balik pintu yang tertutup,” jelas Prof Afshar.

“Pernikahan dan pesta seharusnya terpisah (perempuan dan pria), jadi tidak masalah apa yang kamu kenakan jika hanya ada tamu perempuan. Tapi ada pesta yang campur pria-perempuan yang masih berlangsung beberapa orang menyewa penjaga untuk mengawasi pintu, yang lain membayar polisi setempat agar menutup mata.”

Iranian women in veils walk outside a shopping centre in Tehran on 2 June 2005

BEHROUZMEHRI/AFP/GettyImages


Berjalan
di tempat umum di Teheran di tahun 2005: Tidak semua perempuan di Iran memilih mengenakan cadar hitam, jubah yang menutupi tubuh dari kepala hingga kaki dan hanya membiarkan wajah terbuka. Beberapa lebih suka memakai jilbab dan mantel yang longgar.

“Pertanyaan sebenarnya adalah seberapa jauh Anda mengembalikan syal Anda ke posisi awalnya? Perempuan memiliki tindakan perlawanan kecil-kecilan dan sering berusaha sejauh mungkin untuk mengembalikan posisi syalnya kembali,” kata Prof Afshar.

Women paddle in the sea fully-clothed while a man in swimming pants rests on the sand on 10 July 2005

GettyImages


Pantai Laut Kaspia
di tahun 2005: Perempuan Iran dilarang mandi di depan umum dengan mengenakan pakaian renang.

“Pria dan perempuan tidak seharusnya berenang bersama tetapi mereka menemukan jalan keluar dengan menyewa perahu untuk membawa mereka jauh ke laut, di mana mereka bisa berenang berdampingan,” kata Prof Afshar.

Dozens of women in black shadows with their back to the camera, expect for one little girl held in her mothers arms in a colourful headscarf in April 2006

GettyImages


Unjuk rasa pro-jilbab di Teheran
di tahun 2006: Lebih dari 25 tahun setelah revolusi, para perempuan yang mendukung kelompok garis keras menggelar aksi unjuk rasa memprotes apa yang mereka lihat sebagai kegagalan pihak berwenang dalam menegakkan hukum jilbab wajib.

Di sini, para perempuan menggenakan cadar hitam, terkecuali gadis kecil itu.

Menonton sepak bola dari pusat perbelanjaan Teheran di tahun 2008: Meskipun perempuan tidak pernah secara resmi dilarang menonton laga sepak bola pria di Iran, mereka acap ditolak masuk ke stadion dan beberapa dari mereka yang mencoba melanggarnya, sempat ditahan. Sebelum revolusi, kaum perempuan tidak dilarang menghadiri acara-acara olahraga.

Semua foto dilindungi hak cipta.

(rna/rna) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>