Dimulai, Referendum Mesir Untuk Perpanjang Kekuasaan Presiden Al-Sisi

Kairo – Bangsa Mesir hari ini menggelar referendum yang bertujuan memperpanjang kekuasaan Presiden Abdel Fattah al-Sisi, yang berkuasa setelah memimpin kudeta militer.

Meski menuai protes dari kelompok-kelompok HAM, referendum selama tiga hari ini diharapkan untuk menyetujui perubahan konstitusi yang akan memperpanjang masa kekuasaan Sisi hingga setidaknya tahun 2024 mendatang. Amandemen konstitusi ini akan memungkinkan Sisi (64) untuk kembali memerintah selama periode enam tahun berikutnya, di samping memperkuat kendalinya akan kehakiman dan memberikan pengaruh lebih besar bagi militer dalam kehidupan politik di Mesir.

Dalam referendum ini, Sisi akan menggunakan hak suaranya di Heliopolis, kawasan kelas atas di Kairo, ibu kota Mesir.


Banyak pemilih memandang Sisi sebagai jawara stabilitas. “Begini, saya menentang beberapa perubahan seperti memperlama masa jabatan presiden … namun bagaimanapun saya akan tetap akan memilih iya, ujar Ramez Raouf (63).

“Karena militer akan melindungi sifat sipil dari negara, dan itu penting bagi saya,” imbuh pria tersebut.

Dilaporkan bahwa sebanyak 55 juta dari 100 juta warga Mesir memiliki hak pilih dalam referendum ini. yang akan digelar selama tiga hari sejak Sabtu (20/4) hingga Senin (22/4) waktu setempat.

Menurut pendukung Sisi, perubahan konstitusi itu dibutuhkan untuk memberi Sisi kesempatan lebih agar bisa menyelesaikan proyek-proyek pembangunan besar dan reformasi ekonomi. Namun para pengkritik menyebut perubahan itu hanya akan memberi Sisi kekuasaan lebih dan mengembalikan Mesir ke model kepemimpinan otoriter.

Dalam amandemen itu, masa jabatan Presiden Mesir akan diperpanjang dari empat tahun menjadi enam tahun. Bila amandemen itu diloloskan, maka Presiden Al-Sisi akan bisa menjabat hingga tahun 2024, dari yang sebelumnya hanya sampai tahun 2022.

Tidak hanya itu, dengan amandemen konstitusi ini, Presiden Al-Sisi akan bisa mencalonkan diri untuk untuk periode ketiga setelah masa jabatannya berakhir. Konstitusi Mesir saat ini membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode, dengan masing-masing masa jabatan empat tahun setiap periode. Dengan kata lain, jika amandemen ini disetujui rakyat Mesir dalam referendum, maka Presiden Al-Sisi bisa saja akan terus menjabat hingga tahun 2030 mendatang.

Tahun 2013 lalu, Al-Sisi memimpin militer Mesir dalam menggulingkan Mohamed Morsi — yang merupakan presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis. Penggulingan dilakukan setelah terjadi unjuk rasa besar-besaran di Mesir menentang kepemimpinan Morsi. Al-Sisi menjabat periode pertama sebagai Presiden Mesir sejak tahun 2014. Dia terpilih kembali untuk periode kedua pada Maret 2018 lalu, dengan meraup lebih dari 97 persen suara secara total.

Amandemen konstitusi itu juga memberikan pengaruh militer yang lebih besar dalam sektor politik dan memberikan kendali lebih luas bagi Presiden Al-Sisi atas peradilan, serta memperluas yurisdiksi pengadilan militer atas warga sipil. Nantinya, Presiden Al-Sisi bisa menunjuk langsung hakim kepala dan jaksa penuntut umum.
(ita/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Desakan Rakyat Berhasil Akhiri Kekuasaan 20 Tahun Presiden Aljazair

Liputan6.com, Aljir – Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika resmi mengundurkan diri setelah berminggu-minggu protes massa, lapor media pemerintah.

Bouteflika, yang telah berkuasa selama 20 tahun, membatalkan rencana untuk mengejar masa jabatan kelima saat kekuatan pihak oposisi kian menguat.

Dikutip dari BBC pada Rabu (3/4/2019), oposisi yang sebagian besar didukung oleh militer Aljazair, telah menyerukan pemimpin berusia 82 tahun itu turun dari jabatannya, mengingat kondisi kesehatan yang kian menurun memicu berbagai halangan terhadap tugas kenegaraannya.

Militer Aljazair menyebut bahwa Bouteflika mengalami stroke sejak enam tahun lalu, dan dalam beberapa bulan terakhir, semakin jarang muncul di hadapan umum.

Sementara itu, tidak lama setelah Bouteflika resmi mengundurkan diri, suara klakson kendaraan yang saling bersahutan terdengar di jalan-jalan ibu kota Aljir, bersamaan dengan ratusan orang yang bersuka cita merayakan momen terkait.

Mereka juga turut mengibarkan bendera nasional Aljazair dan bernyanyi.

Berita pengunduran diri datang dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh kantor berita nasional Aljazair, APS.

“Presiden republik ini, Abdelaziz Bouteflika, telah secara resmi memberi tahu pemimpin dewan konstitusi mengenai keputusannya untuk mengakhiri mandat sebagai presiden,” tulis laporan tersebut.

Ketua majelis tinggi parlemen, Abdelkader Bensalah, diperkirakan akan menjadi presiden sementara selama tiga bulan hingga pemilihan.

Simak video pilihan berikut: 

Kecelakaan pesawat militer Ilyushin 76 buatan Rusia ini adalah kecelakaan udara terburuk di Aljazair.

Prabowo Kenalkan Calon Menteri, AHY: Itu Wajar, Bukan Bagi-Bagi Kekuasaan

Liputan6.com, Bandung – Calon Presiden nomer urut 02, Prabowo Subianto sempat memperkenalkan para calon menteri yang duduk di kabinet pemerintahannya, jika terpilih pada Pilpres 2019. Salah satunya Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sebut akan bergabung dalam kabinetnya. 

Terkait sikap Prabowo itu, AHY menilai hal tersebut adalah sebuah kewajaran dalam berkoalisi. Namun menurut AHY pernyataan Prabowo bukanlah bentuk dari bagi-bagi kekuasaan. 

“Saya kira itu sebuah kewajaran dalam koalisi ya, saya pikir koalisi manapun pada akhirnya ingin, bukan bagi-bagi kekuasaan,” kata AHY kepada Merdeka.com, di Hotel Horison Bandung, Jawa Barat, Kamis, 28 Maret 2019. 

Menurut AHY, pertanyaan Prabowo juga mempunyai efek yang baik bagi masyarakat. Rakyat, kata AHY, perlu mengetahui siapa saja sosok calon pemimpinnya di masa mendatang. 

“Melainkan menempatkan posisi kabinet kerja yang baik di masa akan datang,” ungkap AHY. 

Sebelumnya, saat kampanye terbuka di Lapangan Sidolig, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung,  Prabowo memanggil satu persatu petinggi partai koalisi yang ikut dalam agenda kampanye terbuka. Dia memperkenalkan para petinggi parpol itu sebagai calon menterinya.

“Kalau gue jadi presiden, mana yang pantes (masuk) di kabinet? Ngapain saya sembunyi-sembunyi? Jangan beli kucing dalam karung. AHY pantes jadi menteri? Kenapa? Jangan karena ganteng saja,” tanyanya kepada pendukung yang hadir.

 

AHY Merasa Demokrat Tak Diuntungkan, BPN: Sebab Arogansi Kekuasaan Jokowi

Jakarta – Komandan Kogasma Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merasa PD tidak diuntungkan pada pilpres 2019, karena hanya partai yang kadernya menjadi capres yang bisa mendapatkan keuntungan suara. Sepakat dengan AHY, Juru bicara debat BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria menilai presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) 20 persen ada karena arogansi kekuasaan Joko Widodo (Jokowi).

“Yang AHY sampaikan itu benar nggak ada yang salah itu. Ini lah sebabnya Undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu presidential threshold 20 persen, itu yang disebabkan arogansi kekuasaan Pak Jokowi yang mau menang sendiri, nggak mau memberi ruang dan kesempatan pada partai-partai lain dan calon-calon lain. Ujung masalahnya di situ,” ujar Riza saat dihubungi, Sabtu (2/3/2019).

Riza mengungkapkan, presidential threshold 20 persen membuat beberapa partai tidak dapat mencalonkan capres sendiri di Pilpres 2019. Demikian halnya dengan Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN yang tidak memiliki kursi yang cukup untuk mencalonkan sendiri capresnya, sehingga harus bergabung membentuk koalisi.

“Ini lah yang saya maksud akibat dari arogansi kekuasaan, ini ke depan yang harus dibenahi. Solusinya harus dikurangi presidential threshold-nya, kalau tidak ya susah lah. Kalau presidential threshold tidak dikurangi ya tidak bisa, susah,” katanya.
Politisi Gerindra itu melanjutkan, meski AHY merasa Demokrat tidak diuntungkan di Pilpres 2019, namun menurutnya Demokrat sudah bekerja maksimal untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga. Riza melihat, baik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketum Parpol hingga kader-kader di bawahnya sudah total dan fokus memenangkan Prabowo-Sandiaga.

“Itu kan kami rasakan dukungan daripada Demorkat kepada Prabowo-Sandi. Jadi kami tidak meragukan dukungan dan komitmen daripada Demokrat untuk Prabowo-Sandi,” tuturnya.

Dikatakan Riza, dirinya sepakat dengan pernyataan AHY yang menyebut partai yang tidak mengusung kadernya sebagai capres-cawapres tidak dapat diuntungkan. Hal itu disebutnya sebagai efek ekor jas.

“Memang yang lebih diuntungkan itu PDIP, PKB punya cawapres (Ma’ruf Amin), Gerindra, itu lebih diuntungkan dibandingkan partai lain, itu akibat daripada efek ekor jas. Jadi itu kan sudah disampaikan berulang-berulang oleh para ahli, para pengamat,” ucapnya.

“Pemerintah harus menyiapkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat, pada kepentingan kualitas demokrasi, yaitu apa? Tidak boleh ada presiden treshold sampai 20 persen. Presiden treshold 20 persen itu merugikan banyak pihak, itu masalahnya di situ,” imbuhnya.

Terkait Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo yang meminta Demokrat harus fokus ke Pileg, Riza menilai antara Pilpres dan Pileg tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena suara Pilpres lebih besar daripada suara Pileg.

“Jadi partai pasti membonceng, menunggangi, menumpang, dari suara pilpres, itu wajar. Semua partai setiap ada kampanye Pilpres itu ikut di situ berpartisipasi untuk mendapatkan nilai tambah elektoral daripada Pilpres. Jadi semua partai yang mendukung pasangan calonnya di Pilpres ikut berpartisipasi memberikan dukungan kepada Pilpres dan mengambil manfaat daripada dukungan rakyat kepada Pilpres, supaya berdampak juga pada perolehan suara partai dan suara caleg-calegnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, AHY menilai hanya partai yang kadernya menjadi calon di Pilpres yang bisa mendapatkan keuntungan suara saat Pemilu 2019.

“Ini memang menjadi tantangan luar biasa bagi seluruh parpol kecuali parpol mempunyai kandidat capres dan cawapres dalam hal ini ada dua parpol diuntungkan ini konsekuensi logis sistem ini. Demokrat harus kerja keras meyakinkan masyarakat luas selain pilpres, ada pileg tidak kalah penting,” kata AHY di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3).
(nvl/fdu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Habiburokhman Sakit Hati Puisi Neno Disebut Biadab

Jakarta – Juru Bicara Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, mengatakan pernyataan mantan Ketum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif yang menyebut puisi Neno Warisman biadab sangat melukai hati. Pernyataan itu dinilainya berlebihan.

“Pernyataan Buya Syafii Maarif yang menyatakan puisi Neno Warisman biadab sangat melukai hati. Sejauh ini kami menempatkan Buya Syafii sebagai ulama dan cendekiawan berhati mulia, namun pernyataan beliau kali ini menurut saya sangat berlebihan dan cenderung tidak adil,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (1/3/2019).

“Kalau puisi Mbak Neno dianggap biadab karena mengarah ke politisasi agama, bagaimana dengan mereka yang juga diduga mempolitisasi agama di kubu politik sebaliknya? Apakah biadab juga? Atau hanya yang bertentangan dengan 01 yang biadab?” imbuhnya.

Menurut Habiburokhman, kata biadab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berkonotasi ekstrem dan dicontohkan dengan pemerkosaan anak di bawah umur. Habiburokhman sakit hati jika puisi Neno disamakan dengan pemerkosaan anak.

“Kata biadab mungkin berasal dari bahasa Persia yang berarti sekadar tidak bertata krama. Tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersebut sangat ekstrem karena bisa berarti tidak beradab dan kejam dengan contoh pemerkosaan anak di bawah umur. Sakit sekali hati kami kalau puisi Mbak Neno disamakan dengan pemerkosaan anak di bawah umur. Terlebih jika yang menyampaikannya adalah sosok yang selama ini sangat kami hormati dan kagumi,” ungkapnya.

Politikus Gerindra ini meyatakan yang pantas dikatakan biadab adalah para koruptor dan pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan untuk menindas lawan politik.

“Menurut saya, yang layak dikatakan biadab adalah para koruptor pencuri uang rakyat, atau jika ada pihak yang menggunakan pengaruh kekuasaan untuk menindas dan memenjarakan lawan politik,” ucap Habiburokhman.

Sebelumnya, Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, bicara soal doa yang dibacakan Neno Warisman di Munajat 212. Buya Syafii menyebut apa yang disampaikan Neno biadab dan Neno tak mengerti agama.

“Itu puisi, itukan sudah saya (jelaskan). Saya kemarin di Jakarta bicara ini puisi biadab. Biadab itu bahasa Persia, Bi itu artinya tidak, adab itu tata krama,” jelasnya.

Buya Syafii mengatakan, doa yang dipanjatkan Neno Warisman dengan membawa nama tuhan ke ranah Pemilu tak tepat. Apa yang dilakukan Neno, bagi Buya Syafii adalah perbuatan biadab.

“Ini dia membuat (membawa nama) Tuhan dalam Pemilu, itukan biadab, dan dia nggak ngerti agama. Neno itu nggak paham agama,” tegasnya.
(azr/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Theresa May: Inggris akan Keluar dari Uni Eropa Sesuai Jadwal

Liputan6.com, London – PM Inggris Theresa May menyatakan bahwa Inggris akan keluar dari Uni Eropa dengan perjanjian yang menguntungkan, sesuai jadwal bulan depan.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Jumat (1/3/2019) Perdana Menteri Theresa May mengatakan hari Rabu (27/2) bahwa Inggris akan keluar dari Uni Eropa sesuai jadwal bulan depan, walaupun ada isyarat ia akan memungkinkan diadakannya pemungutan suara untuk menunda langkah Brexit itu.

May agaknya setuju dengan tekanan dari partai konservatif, dan akan mengizinkan pemungutan suara untuk menunda keluarnya Inggris tanggal 29 Maret dari Uni Eropa, kalau DPR tidak setuju.

Tapi May secara pribadi menentang ditundanya batas waktu itu dan mengatakan Inggris akan tetap keluar dari Uni Eropa kalau DPR berani dan tegas.

Kata May dalam tulisan yang dimuat harian Daily Mail, perundingan dengan Eropa untuk mengubah syarat-syarat Brexit supaya bisa diterima oleh DPR “telah mulai mendapat hasil.”

Parlemen Inggris dengan perbandingan suara yang sangat besar bulan lalu menolak perjanjian yang dicapai May dengan Uni Eropa, tentang jaminan untuk tetap membuka perbatasan

Inggris di Irlandia Utara dengan Irlandia, yang merupakan anggota Uni Eropa.

Tapi Uni Eropa mengatakan perjanjian yang dicapai dengan Inggris itu tidak bisa diubah lagi, walaupun perunding Eropa terus mengadakan pertemuan dengan jaksa agung Inggris tentang perbatasan dengan Irlandia itu hanyalah suatu langkah sementara.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Upaya Theresa May

Kemarin, Theresa May setuju bahwa DPR harus diberi kekuasaan lebih luas untuk mencegah anggota yang pro-Uni Eropa keluar dari pemerintahannya.

Ia mengatakan bahwa DPR akan mengadakan pemungutan suara sebelum tanggal 12 Maret. Kalau DPR menolak, akan diadakan pemungutan suara lagi untuk menentukan apakah Inggris akan keluar dari Uni Eropa atau menundanya selama tiga bulan lagi.

Langkah May itu membuat marah para anggota DPR yang pro-Brexit, yang khawatir tiap penundaan akan menjurus pada tidak jadinya Inggris keluar dari kelompok itu.

Kelompok yang setuju dengan Brexit mengatakan, perjanjian tentang perbatasan dengan Irlandia itu akan terus mengikat Inggris dengan perjanjian perdagangan Eropa, dan karenanya tidak akan bisa membuat perjanjian baru dengan negara lain.

HEADLINE: Negosiasi Kim Jong-un dan Donald Trump Gagal Total, Sinyal Bahaya?

Liputan6.com, Hanoi – Pada Kamis pagi, 28 Februari 2019, untuk kali pertamanya, Kim Jong-un menjawab langsung pertanyaan yang dilontarkan wartawan asing.

“Ketua Kim, apakah Anda yakin (akan ada kesepakatan)?,” itu pertanyaan yang dilontarkan seorang jurnalis. 

Pemimpin muda Utara Korea itu sempat terdiam. Namun tak lama kemudian bibirnya bergerak.

“Terlalu dini untuk mengatakannya. Namun, saya tidak bilang bahwa saya pesimistis,” kata Kim Jong-un yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Inggris. “Berdasarkan apa yang saya rasakan saat ini, saya yakin akan ada hasil yang baik.” 

Delapan bulan setelah bersua di Singapura, Kim Jong-un dan Donald Trump menggelar pertemuan kedua di Hanoi, Vietnam. Usai basa-basi, pamer kemesraan, dan makan malam bersama, kedua pemimpin membahas pokok permasalahan: perwujudan denuklirisasi Korut dengan ganjaran pencabutan sanksi atas Pyongyang.

Tapi, sejarah damai gagal tercipta hari itu.

Awalnya, pertemuan diharapkan bisa berujung pada pernyataan berakhirnya Perang Korea yang secara de facto masih berlangsung hingga saat ini. AS dan Korut juga digadang-gadang akan bersepakat untuk mendirikan kantor penghubung di ibu kota masing-masing. Kalaupun sanksi tak dicabut sepenuhnya, setidaknya bakal ada pelonggaran. 

Namun, pertemuan keduanya diakhiri secara tiba-tiba. Lebih cepat dari jadwal. Tanpa hasil. Gagal total. 

Seorang pria berdiri di dekat layar TV yang memperlihatkan siaran pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Vietnam, di sebuah toko elektronik di Seoul, Korea Selatan (28/2). (AP Photo/Lee Jin-man)

Kedua pemimpin hengkang dari lokasi pertemuan di Sofitel Legend Metropole Hanoi sekitar pukul 13.30 waktu setempat, hanya 4,5 jam setelah pembicaraan dimulai.

Kim dan Trump juga batal makan siang bersama, meski meja-meja telah ditata, hidangan sudah disiapkan. Agenda penandatanganan kesepakatan tak jadi dilakukan. 

“Tak ada kesepakatan yang dihasilkan kali ini,” demikian isi pernyataan tertulis Juru Bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, seperti dikutip dari CNN News. “Namun, tim masing-masing berharap untuk menggelar pertemuan kembali pada masa yang akan datang.”

Tak lama kemudian, Donald Trump menggelar konferensi pers. Miliarder nyentrik itu bersikukuh, pertemuannya dengan Kim berlangsung produktif.

“Kami memiliki waktu yang sangat, sangat produktif,” kata Trump. Namun, ia menambahkan, dirinya dan Menlu AS Mike Pompeo merasa, itu bukan saat yang tepat untuk menandatangani kesepakatan apapun.

Presiden AS itu menambahkan, pembicaraannya dengan Kim Jong-un berakhir karena diktator Korut itu meminta penghapusan semua sanksi AS dan internasional atas negaranya sebagai imbalan atas penutupan sebagian — bukan keseluruhan — fasilitas nuklir milik rezim Pyongyang.

“Pada dasarnya mereka ingin sanksi dicabut seluruhnya dan kami tak bisa melakukannya,” kata Trump dalam konferensi pers di Hanoi. “Mereka mengaku rela melakukan denuklirisasi atas sejumlah besar area yang kita inginkan, namun tak mungkin menghapus semua sanksi untuk itu,” kata suami Melania Trump tersebut seperti dikutip dari The New York Times.

Penghapusan sanksi internasional, yang membatasi kemampuan Korea Utara mengimpor minyak dan mengekspor barang-barang menguntungkan termasuk batubara dan hasil laut, adalah tujuan utama Pyongyang dalam semua negosiasi. Di sisi lain, bagi AS, sanksi-sanksi tersebut adalah alat tawar menawar yang signifikan.

Trump mengatakan, ia dan Kim mendiskusikan soal penutupan kompleks nuklir utama Korut di Yongbyon, di mana proses pengayaan plutonium, tritium, dan uranium untuk bahan bakar bom nuklir dilakukan. 

Meskipun Yongbyon adalah fasilitas nuklir terbesar Korut, tapi itu bukan satu-satunya. Dalam konferensi pers, Trump mengakui bahwa negara itu punya fasilitas pengayaan nuklir lain, yang kemampuannya mungkin lebih besar.

Belum lagi rudal balistik, hulu ledak nuklir, dan sistem senjata pemusnah massal yang belum terungkap sepenuhnya. Diduga disembunyikan rapat-rapat rezim Pyongyang.

Yongbyon Nuclear Research Centre, Korea Utara (GeoEye Satellite Image/AFP PHOTO via ABC Australia)

Trump juga mengaku bahwa ia dan Kim Jong-un mendiskusikan soal kasus Otto Warmbier, mahasiswa AS yang tewas setelah jadi tahanan di Korut.

Warmbier, mahasiswa University of Virginia, ditangkap saat bepergian di Korea Utara karena mencuri poster propaganda. Pada 2016 dia dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa.

Lebih dari setahun kemudian dia dibebaskan dan kembali ke Amerika Serikat dalam keadaan sakit parah. Dokter menyebut, dia menderita cedera otak serius. Warmbier meninggal pada Juni 2017.

Donald Trump mendapat pujian atas kembalinya Warmbier dan segelintir orang Amerika lainnya yang ditahan di Korea Utara.

Jika presiden pendahulu menyebut kasus Warmbier sebagai contoh kebrutalan rezim Kim Jong-un, Trump menolak untuk menyalahkan sang pemimpin Korut.

Otto Warmbier, mahasiswa Amerika yang menghabiskan 17 bulan di tahanan Korea Utara (AP Photo/Jon Chol Jin)

“Saya tidak percaya bahwa dia akan membiarkan itu terjadi, itu tidak menguntungkannya,” kata Trump.

“Penjara itu kasar, tempat yang brutal, di mana hal-hal buruk terjadi. Tapi saya tak yakin, ia (Kim Jong-un) tahu soal itu.” Belakangan, pembelaannya itu dikecam ramai publik AS.

Kegagalan negosiasi membuat normalisasi hubungan antar-dua negara beringsut dari hasil yang diinginkan. Kim Jong-un gagal menghasilkan pencabutan sanksi terhadap Korut, di sisi lain Trump gagal memaksa Pyongyang ambil langkah konkret untuk mengakhiri program nuklirnya — sebuah keberhasilan yang sangat ia butuhkan untuk mengimbangi sejumlah gejolak domestik di AS.

Ketika Trump berniat berbincang santai di pinggir kolam renang bersama Kim Jong-un, mantan pengacaranya, Michael Cohen bersaksi menyudutkannya di depan Kongres. Agenda kedua pemimpin tersebut kemudian dibatalkan. 

Michael Cohen pada Rabu 27 Februari 2019 mengatakan kepada panel penyidik Kongres bahwa eks kliennya itu adalah sosok yang “rasis, penipu dan tukang bohong”. Dan jika Trump kalah pada Pilpres 2020, ia menyebut, transisi kekuasaan tak akan berjalan damai.

Eks pengacara Donald Trump, Michael Cohen (AP/Pablo Martinez Monsivais)

Dalam konferensi pers, Trump sempat bereaksi atas kesaksian Cohen. Menyebutnya berisi 95 persen kebohongan, nyaris 100 persen — kecuali soal bahwa ia tak berkolusi dengan Rusia dalam Pilpres 2016. 

Seperti biasanya, ia juga menyerang mantan pengacaranya dalam cuitan di Twitter. 

Tak seperti tanggapannya atas kesaksian Cohen, Trump berupaya keras menahan diri soal Kim Jong-un. Bicaranya tak berapi-api dan tanpa retorika. Tak ketinggalan, ia juga membela diri.

“Aku bisa saja menandatangani kesepakatan hari ini, lalu kalian akan mengatakan, ‘Ah, itu transaksi yang buruk’…Aku lebih baik melakukan dengan benar daripada buru-buru.” 

Donald Trump juga menyebut, meski negosiasi berlangsung tanpa hasil, hubungannya dengan Kim Jong-un tetap hangat. Pertemuan, kata dia, diakhiri dengan jabat tangan.

Di sisi lain, Trum tak berhasil mengurangi efek kejut kesaksian Michael Cohen dengan kegagalan negosiasinya dengan Kim Jong-un. Nobel Perdamaian yang ia harapkan pun kian jauh dari jangkauan.


Saksikan video menarik berikut ini: 

2 dari 3 halaman

Konsekuensi Mengkhawatirkan

“Welcome to Hanoi, city of peace” — kalimat itu terpampang di videotron yang berbaris di sisi jalan, dari bandara menuju pusat kota Hanoi. Bendera Amerika Serikat dan Korea Utara tersebar di sejumlah wilayah ibu kota Vietnam itu.

Sementara, gambar Kim Jong-un dan Donald Trump terpampang di kaos-kaos yang dijajakan untuk menyambut sebuah momentum penting: KTT AS-Korut yang memberi harapan damai di Semenanjung Korea.

Warga mencoba kaus bergambar wajah Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di sebuah toko di Hanoi, Jumat (22/2). Pembuatan kaus itu menyambut KTT kedua AS-Korea Utara di Vietnam pada 27 Februari mendatang. (Nhac NGUYEN/AFP)

Namun, harapan itu tak terwujud. Kim Jong-un dan Donald Trump balik kanan ke negara masing-masing dengan tangan hampa, tanpa kesepakatan. Negosiasi gagal.

Donald Trump bersikukuh bahwa hubungannya dengan Kim Jong-un tetap baik. Ia juga yakin pihak Korut tak akan lagi melakukan uji coba senjata nuklir atau mengancam akan mengirimkan rudal ke negara lain. 

Belakangan, ia juga mengucapkan terima kasih pada tuan rumah atas sambutan hangat dan kemurahan hati Pemerintah Vietnam. Ucapan itu ia sampaikan lewat Twitter.

Lantas, bagaimana dengan Kim Jong-un? Rezim Korut belum mengeluarkan pernyataan apapun. 

“Kontribusi utama KTT AS-Korut kali ini adalah memperkuat fakta Kim tak punya niat untuk melepaskan kemampuan nuklirnya,” kata Cheon Seong Whun, seorang pejabat keamanan nasional dalam pemerintahan mantan Presiden Korea Selatan Park Geun Hye, seperti dikutip dari www.theatlantic.com. Diplomasi denuklirisasi, dia menambahkan, sudah mati. 

“Saya khawatir tentang konsekuensinya,” kata Jean H. Lee, seorang ahli Korea di Wilson Center, sebuah lembaga penelitian di Washington.

Ia menambahkan, situasi kian pelik pasca kegagalan tersebut. “Apakah kedua pemimpin dan tim mereka membuat langkah yang cukup baik untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, atau apakah kita akan menuju periode negosiasi yang macet — atau lebih buruk lagi, ketegangan — yang akan memberi Korea Utara lebih banyak waktu dan insentif untuk terus membangun program senjata mereka?,” tambah Lee. 

Kebuntuan negosiasi disayangkan oleh pihak Korea Selatan. “Sangat disesalkan mereka tidak dapat mencapai kesepakatan yang utuh”, kata Kim Eui-kyeom, juru bicara Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in. 

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in (dua kanan) dan sang istri Kim Jung-sook (kanan) foto bersama Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un (dua kiri) dan sang istri Ri Sol Ju (kiri) di Gunung Paektu, Korea Utara, Kamis (20/9). (Pyongyang Press Corps Pool via AP)

“Namun, tampak jelas bahwa kedua belah pihak telah membuat kemajuan yang lebih signifikan dari sebelumnya.”

Yang lebih jelas lagi, kegagalan diplomasi Kim dan Trump berdampak langsung pada Korsel. Mata uang won melemah, bursa saham pun anjlok. 

Hubungan kian tak pasti

Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai bahwa KTT yang berakhir tanpa hasil, membuat hubungan antara AS dan Korea Utara kembali tidak pasti.

Dia berpendapat bahwa meski masih ada optimisme tentang masa depan penyelesaian isu denuklirisasi, namun hasil KTT Vietnam tetap akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak.

“Memang kedua pemimpin negara mengatakan hubungan mereka berjalan hangat, tapi kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh para birokratnya. Apakah mereka akan tetap bersemangat untuk mengurusi hal ini?,” ujar Hikmahanto, menyayangkan gagal terwujudnya hitam di atas putih antara Donald Trump dan Kim Jong-un.

Hikmahanto juga berpendapat bahwa gagalnya pembicaraan di Hanoi akan turut memengaruhi kondisi ekonomi Korea Utara, yang telah berusaha untuk bangkit, melalui upaya meminta penghapusan sanksi internasional yang tegas dan keras.

“Salah satu yang masih menjadi tanda tanya besar adalah apakah benar pernyataan Donald Trump tentang potensi ekonomi Korea Utara, yang berkali-kali dia sebut di Hanoi. Jika memang begitu, apakah pemerintahannya mau berkompromi untuk mencabut sanksi, di mana Kim Jong-un menyatakan mau untuk mengusahakan denuklirisasi,” ujar Hikmahanto  saat dihubungi Liputan6.com pada Kamis (28/2/2019).

Sementara, Suzie Sudarman, pengamat kebijakan AS dari Universitas Indonesia menilai, KTT Vitenam dinilai tidak substantif, kaena cenderung bersifat lokal, antara Washington dan Pyongyang.

“Isu yang diangkat dalam pertemuan ini berdampak pada dunia internasional, yakni tentang denuklirisasi, sehingga pembahasan antara dua negara saja tidak cukup. Kalaupun misalnya (KTT Vietnam) berhasil, tentu dibutuhkan dukungan dari pihak ketiga yang berkompeten untuk mengawasinya, tidak bisa hanya oleh AS dan Korea Utara,” tambah dia. 

Suzie menambahkan bahwa tidak substantifnya pertemuan Trump-Kim, salah satunya, disebabkan oleh ketidakhadiran lembaga internasional yang berkompeten di tengah-tengahnya.

“Setidaknya diperlukan kehadiran IAEA (lembaga atom dunia) untuk mengawasi pembicaraan denuklirisasi, (sehingga) syukur-syukur bisa mencapai kesepakatan hitam di atas putih,” ujar Suzie.

Selain itu, masih menurut Suzie, apabila terjadi kesepakatan terkait denuklirisasi di Semenanjung Korea, diperlukan pula pembicaraan lanjutan dengan Rusia dan China, dua negara yang dikenal dengan Korea Utara.

Hal ini dimaksudkan agar tercipta keseimbangan dalam tindakan lanjut denuklirisasi. “Sehingga tidak semata-mata karena tuntutan AS, yang nyatanya sulit dipenuhi Korea Utara karena beberapa keterbatasan,” ujar Suzie.

3 dari 3 halaman

Kim Jong-un Wujudkan Ancaman?

Dua bulan sebelum KTT AS-Korut di Vietnam digelar, Kim Jong-un sejatinya sudah menyampaikan peringatan.

Dalam pidato Tahun Baru 2019, Kim Jong-un mengatakan tekadnya untuk denuklirisasi lengkap tetap tidak berubah, tetapi, dia mungkin harus mencari “cara baru” jika Amerika Serikat terus menuntut tindakan sepihak dari Korea Utara.

Duduk di kursi berlapis kulit, mengenakan jas hitam yang dipadu dasi abu-abu, Kim Jong-un mengatakan, bakal ada kemajuan yang lebih cepat dalam denuklirisasi jika Amerika Serikat mengambil tindakan yang sesuai –yakni dengan meringankan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Korut.

Kim Jong-un menegaskan, Korea Utara mungkin tak akan punya pilihan lain selain mengeksplorasi ‘cara baru’ untuk melindungi kedaulatan, kepentingan, serta untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.

Tak jelas apa yang ia sebut sebagai ‘cara baru’ itu.

Kim Jong-un menambahkan, hal tersebut akan dilakukan, “jika Amerika Serikat salah membuat perhitungan atas kesabaran rakyat (Korut), memaksakan sesuatu kepada kita dan mengejar sanksi dan tekanan tanpa menepati janji yang dibuat di hadapan dunia,” kata dia seperti dikutip media pemerintah, Rodong Sinmun.

Seperti dikutip dari situs www.businessinsider.sg, ‘cara baru’ yang disebut Kim dalam pidato tahun barunya dikhawatirkan sebagai dimulainya kembali uji coba rudal nuklir — yang menurut Pyongyang telah berakhir April 2018 lalu. 

Pidato Kim bulan lalu juga bisa jadi mengisyaratkan perluasan 12 fasilitas senjata nuklir yang sudah ada di negara itu.

Sebelum KTT Vietnam, intelijen AS dan para ahli Korea Utara berulang kali memperingatkan bahwa Pyongyang tidak mungkin menyerahkan senjata nuklirnya secara utuh.

Sebuah laporan intelijen yang diterbitkan bulan lalu menegaskan kembali gagasan bahwa para pemimpin negara Korut memandang senjata nuklir sebagai hal penting bagi kelangsungan rezim.

Berbeda dengan Donald Trump yang langsung pulang ke Amerika Serikat naik Air Force One, Kim Jong-un dilaporkan tetap tinggal di Hanoi hingga Sabtu 2 Maret 2019. 

Ia akan menyempatkan diri berjalan-jalan dan bertemu dengan sejumlah pejabat Vietnam dalam apa yang ia sebut sebagai ‘kunjungan persahabatan’.

Dengan itu, Kim Jong-un mungkin berkesempatan untuk menunjukkan pada rakyatnya, juga pada dunia bahwa pertemuannya dengan Donald Trump adalah salah satu bagian dari kunjungannya. Bukan agenda tunggal.

Dan, dunia hanya bisa menanti apa yang akan dilakukan pemimpin muda Korut itu. Apakah ia akan bersabar atau mewujudkan ancamannya?

Jerat Pidana Hoaks Ratna Sarumpaet

Liputan6.com, Jakarta – Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet akhirnya duduk di kursi pesakitan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kali pertama menggelar sidang dugaan hoaks yang dilakukan ibunda artis Atiqah Hasiholan tersebut, Kamis 28 Februari 2019.

Jaksa mendakwa Ratna Sarumpaet telah menyebarkan berita bohong kepada banyak orang yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, berita bohong yang disebarkannya itu dinilai telah menimbulkan pro dan kontra.

Jaksa penuntut umum mendakwa Ratna Sarumpaet dengan dakwaan alternatif.

“Dakwaan kesatu Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau dakwaan kedua Pasal 28 ayat (2) jo 45A ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar jaksa. 

Sementara pada dakwaan kedua, jaksa menduga Ratna Sarumpaet, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras atau antar golongan (SARA).

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” tutur jaksa.

Dalam dakwaan, terungkap bahwa Ratna menangis mengaku dipukuli sehingga mukanya lebam dan bengkak. Jaksa menyatakan, pada Jumat 21 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Ratna Sarumpaet memberitahukan kepada saksi Ahmad Rubangi, Saharudin, dan Makmur Julianto alias Pele akan pergi ke Bandung.

“Namun ternyata, terdakwa tidak pergi ke Bandung melainkan pergi ke Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusat untuk melakukan tindakan medis operasi perbaikan muka (facelift) atau tarik muka (pengencangan kulit muka),” kata jaksa.

Bedah medis tersebut, sudah dijadwalkan dengan dr Sidik Setiamihardja. Kemudian Ratna Sarumpaet ditempatkan di ruang perawatan kamar B1 lantai 3 untuk menjalani rawat inap sejak Jumat, 21 September 2018 sampai dengan Senin 24 September 2018.

“Bahwa selama menjalani rawat inap tersebut, terdakwa beberapa kali mengambil foto wajahnya dalam kondisl lebam dan bengkak akibat tindakan medis dengan menggunakan handphone merk Iphone. Setelah selesai menjalani rawat inap. Pada hari Senin tanggal 24 September 2018, terdakwa pulang ke rumah,” kata jaksa.

Di dalam perjalanan, Ratna mengirim beberapa foto wajah dalam kondisi lebam dan bengkak tersebut melalui whatsappnya kepada saksi Ahmad Rubangi. Saksi Ahmad kemudian menanggapi foto tersebut dengan membalas pesan Ya Allah, Kak sampai begitu.

Ratna pun membalas. “Dipukulin 2 laki-laki,” kata Jaksa.

Jaksa mengatakan, sesampainya di rumah, Ratna meminta Ahmad Rubangi untuk memanggil saksi Saharudin dan saksi Makmur Julianto alias Pele masuk ke kamar.

Ratna Sarumpaet lalu bercerita sambil menangis bahwa dipukuli orang dengan menunjukkan wajah lebam dan bangkak.

“Kemudian terdakwa mengatakan ingin istirahat. Selelah itu saksi Ahmad Rubangi dan saksi Makmur Julianto alias Pele dan saksi Saharudin keluar dari kamar terdakwa,” kata jaksa.

Keesokan harinya pukul 20.43 WIB, terdakwa mengirimkan foto yang sama ke Rocky Gerung dengan pesan, “21 September jam 18.50 WIB, area bandara Bandung”. Pukul 20.44 WIB, dia mengirim pesan lagi, “Not For Public”.

Rabu 26 September 2018 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, terdakwa bertemu dengan Deden Syarifuddin dan bercerita habis dipukuli. Dia pun kembali sambil menangis.

Pukul 16.30 WIB, Kamis 27 September 2018, saksi mengirim pesan lagi ke Rocky Gerung dengan pesan, “Hei Rocky negrinya makin gila n hancur – need badly :)”, dan pukul 16.33 WIB dengan pesan, “Need you badly”, pukul 16.36 WIB dengan pesan “Pasti kamu bahagia sekali disana ya, Penghormatan pada alam, bless you”.

Pada Jumat 28 September pukul 19.22 WIB, terdakwa kembali mengirim foto wajahnya ke Rocky Gerung dengan pesan “Day 7th”.

Pukul 23.00 WIB, Ratna Sarumpaet meminta Saharudin menelepon Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Setelah terhubung, dia curhat telah dianiaya sembari menangis. Dia meminta Said Iqbal ke rumahnya.

Ketika Said Iqbal datang, terdakwa berkata, “Kakak dianiaya” dan menceritakan kronologi penganiayaannya. Dia juga menunjukkan foto wajahnya yang lebam.

Dia lalu minta dipertemukan dengan Prabowo Subianto. Ratna mengaku sudah berbicara dengan Fadli Zon dan mendapat informasi tengah diatur waktu untuk bertemu Prabowo.

Dia kemudian mengirimkan foto wajah lebamnya ke Saiq Iqbal untuk diteruskan ke ajudan Prabowo atas nama Dani.

Pukul 23.01 WIB, Sabtu 29 September 2018, Ratna Sarumpaet mengirim foto wajahnya ke Rocky Gerung dengan pesan, “Mungkin aku tidak harus ngotot membantu memperbaiki bangsa yang sudah terlanjur rusak ini. It’s painful.”

Pukul 23.42 WIB dia juga kembali mengirimkan 3 foto wajahnya ke Basariaja alias Basari dan 3 menit kemudian dia mengirim pesan, “KK sedang sangat kesakitan/menderita saat KK minta tolong ingin bicara dengan Pak Joksan.”

Tak berhenti di situ, dia mengirim 3 foto wajahnya ke Simon Aloysius Mantiri dengan pesan, “Ini terjadi di area parkir Bandara Bandung 21 sept 2018, Saya harus bertemu 08 segera Pak Simon, Saya mohon …..” dan mendapat jawaban, “Kurang ajar sekali Bu itu pelakunya.”





2 dari 3 halaman

Akui Salah dan Ajukan Penangguhan Penahanan

Ratna Sarumpaet mengakui kesalahan di hadapan majelis hakim saat sidang perdana kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya ingin menyampaikan sebagai warga negara yang harus berhadapan dengan pengadilan. Pengalaman dari saya ditangkap dan apa yang saya ketahui baik melalui bacaan saya betul melakukan kesalahan,” ucap Ratna, Kamis 28 Februari 2019.

Meski begitu, Ratna merasa ada beberapa poin yang tidak sesuai fakta. Dia melihat kasusnya bernuasa politik.

“Yang terjadi di lapangan dan terjadi peristiwa penyidikan ada ketegangan bahwa memang ini politik,” ucap dia.

Karenanya Ratna berharap majelis hakim mengutamakan keadilan dibandingkan kekuasaan.

“Dengan semua unsur yang ada di sini, marilah menjadi hero untuk bangsa ini. Bukan untuk saya. Tapi di atas segalanya hukum bukan untuk kekuasaan,” tutup dia.

Namun, tudingan nuansa politis ini dibantah kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Desmihardi. Dia menyanggah adanya muatan politis yang disebut disebut kliennya.

“Tidak ada motif politik sama sekali. Dakwaan kedua kita lihat kebohongan itu diproduksi untuk meyakinkan masyarakat saja, dan bahkan untuk meyakinkan BPN Prabowo-Sandi,” katanya usai persidangan.

Desmihardi mengatakan, lontaran kebohongan yang disebut Ratna murni karena malu dengan keluarga. Dia menegaskan, kebohongan itu hanya dibuat untuk keluarga, tidak ada tujuan menyebarkannya kepada publik.

“Ini murni karena beliau malu lebamnya diketahui oleh keluarga, sehingga harus mengarang cerita bahwa beliau dipukuli. Ini kebohongannya hanya untuk keluarga, karena beliau ingin keluarga tidak tahu beliau operasi plastik,” katanya menandasi.

Pada sidang tersebut, pengacara juga mengajukan permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengalihkan status penahanan kliennya dari tahanan Polda Metro Jaya menjadi tahanan rumah atau kota.

Desmihardi membacakan pertimbangan mengajukan permohonan tersebut. Dia menyebutkan dua pertimbangan pengajuan penangguhan tahanan bagi kliennya, yakni berdasarkan hukum dan sisi kemanusian.

Ia menyatakan, Ratna Sarumpaet tidak ada niat melarikan diri. Kemudian, terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat dianggap mempersulit jalannya proses hukum.

“Bahwa selama proses pemeriksaan di tingkat kepolisian dan tingkat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terdakwa Ratna Sarumpaet sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. Selanjutnya terdakwa maupun keluarga dalam hal ini anak-anak menjamin bahwa terdakwa akan selalu menghadiri persidangan dengan tidak sulit jalannya sidang pengadilan ini,” ucap Desmihardi.

Sementara itu, dari sisi kemanusiaan, terdakwa adalah seorang perempuan lemah yang telah berusia senja. Pada usia 69 tahun, dia sangat rentan dalam penyakit terbukti selama penahanan dilakukan terdakwa sering sakit-sakitan dan selama penahanan beberapa kali terdakwa harus diperiksa di Bidokkes Polda Metro Jaya.

Apabila terus-menerus ditahan, lanjut dia, akan memperburuk kesehatan Ratna Sarumpaet baik secara fisik maupun secara mentalnya.

“Tidak berlebihan melalui permohonan ini kami minta kemudian lagi sakit yang teramat agar terdakwa dapat dialihkan status,” ucap Desmihardi.

Desmihardi mengatakan, anak kandung terdakwa yakni Atiqah Hasiholan dan Fathom Saulina akan menjadi penjamin penangguhan penahanan Ratna Sarumpaet.

Oleh karena itu, pengacara memohon kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengalihkan jenis penahanan rutan menjadi penahanan rumah atau kota atas terdakwa Ratna Sarumpaet.

“Tujuan permohonan kami bukan untuk ditangguhkan akan tetapi hanya sebatas pada pengalihan jenis penahanan yang semula penahanan rumah tahanan negara menjadi penahanan rumah tahanan kota sebagaimana yang diatur dalam KUHP,” kata Desmihardi.

3 dari 3 halaman

Siapkan 20 Saksi Ahli

Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berencana menghadirkan 20 saksi untuk sidang kasus penyebaran berita bohong yang menjerat Ratna Sarumpaet. Hanya, jaksa enggan membeber siapa 20 saksi tersebut.

“20 saksi fakta, 5 saksi ahli, dan saksi meringankan,” kata Jaksa kasus Ratna Sarumpaet, Panyaman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 28 Februari 2019.

Panyaman menegaskan nama Prabowo dan Fadli Zon tidak masuk dalam daftar itu. Hanya Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang disebut akan dihadirkan senagai saksi di persidangan.

“Dalam bacaan saya tidak ada nama Prabowo dan Fadli Zon,” imbuhnya.

Sidang Perdana Ratna Sarumpaet, Wasekjen Gerindra Terlihat di PN Jaksel

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Andre Rosiade tampak terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat sidang perdana Ratna Sarumpaet. Namun, dia menyangkal kedatangannya untuk menghadiri sidang Ratna.

“Gue enggak ada urusan sama mak lampir, ada urusan lain,” katanya, Kamis (28/02/2019).

Urusan tersebut, kata Andre, adalah persoalan perusahaan. Namun, dia tidak menyebutkan secara gamblang persoalan apa yang dimaksud.

Kendati tidak menghadiri persidangan Ratna Sarumpaet, Andre menyebut pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menginginkan pelaku kasus Ratna segera ditemukan. Dia menyatakan kalau pihaknya adalah korban hoaks Ratna.

“Sidang ini kan dihubung-hubungkan dengan kita nih, yang pasti kan kami (BPN) korban,” ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Akui Salah

Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet mengakui kesalahan di hadapan majelis hakim saat sidang perdana kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya ingin menyampaikan sebagai warga negara yang harus berhadapan dengan pengadilan. Pengalaman dari saya ditangkap dan apa yang saya ketahui baik melalui bacaan saya betul melakukan kesalahan,” ucap Ratna, Kamis (28/2/2019).

Meski begitu, Ratna Sarumpaet merasa ada beberapa poin yang tidak sesuai fakta. Dia melihat kasusnya bernuasa politik.

“Yang terjadi di lapangan dan terjadi peristiwa penyidikan ada ketegangan bahwa memang ini politik,” ucap dia.

Karenanya Ratna berharap majelis hakim mengutamakan keadilan dibandingkan kekuasaan.

“Dengan semua unsur yang ada di sini, marilah menjadi hero untuk bangsa ini. Bukan untuk saya. Tapi di atas segalanya hukum bukan untuk kekuasaan,” tutup dia.

Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan Ratna Sarumpaet dinilai telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Akibat rangkaian cerita seolah-olah memar disertai foto-foto wajah dan kondisi lebam mengakibatkan kegaduhan, keonaran di masyarakat baik di media sosial dan terjadi unjuk rasa,” ungkap jaksa, Kamis (28/2/2019).

Perbuatan Ratna Sarumpaet, sambung Jaksa, dengan mengaku menjadi korban penganiayaan disertai kata-kata dan pemberitahuan kepada banyak orang ternyata berita bohong tersebut telah mencipatakan pro dan kontra di kelompok masyarkat.

“Perbuatan terdakwa (Ratna Sarumpaet) itu melanggar Pasal 28 ayat 2 junto Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” kata jaksa.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Habiburokhman: Dakwaan Ratna Jelaskan BPN Prabowo-Sandi Korban Kasus Ini

JakartaRatna Sarumpaet menceritakan soal ketegangan penyidikan dan mengaitkannya dengan politik. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menganggap semua kemungkinan bisa terbuka.

“Ya kita ikuti saja proses persidangan ini, supaya fakta-fakta dibuka semua dan terang benderang. Semua kemungkinan terbuka, makanya kita lihat fakta-fakta persidangan,” kata juru bicara Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman, kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).

Habiburokhman juga mengomentari soal acungan dua jari Ratna sebelum persidangan. Menurutnya, dua jari tersebut merupakan tanda Ratna telah menyadari kekeliruan dan berkomitmen berjuang untuk Prabowo-Sandiaga.

“Setiap orang mungkin pernah salah, dan beliau sedang menjalani proses hukum. Acungan dua jari adalah pertanda beliau mungkin menyadari kekeliruan dan sebenarnya tetap komit dalam perjuangan,” ungkapnya.

Habiburokhman lalu mengirimkan keterangan pers terkait sidang dakwaan Ratna Sarumpaet. Menurutnya, surat dakwaaan Ratna membuat jelas tidak adanya kaitan antara kebohongan soal penganiayaan dengan entitas hukum BPN Prabowo-Sandiaga.

“Ada dua bagian penting dalam surat dakwaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama diuraikan secara jelas dalam dakwaan bahwa Bu Ratna terlebih dahulu menyampaikan info tidak benar soal penganiayaan kepada stafnya sendiri yaitu Rubangi, Saharudin dan Pele sebelum menyampaikan info sama kepada pimpinan BPN Prabowo-Sandi. Yang kedua disebutkan Bu Ratna mengizinkan Nanik S Deyang untuk mengambil foto dan diupload serta memberikan persetujuan untuk ditulis di Facebook,” urai Habiburokhman.

Politikus Gerindra ini mengatakan petinggi-petinggi kubu Prabowo-Sandiaga yang sempat bersuara Ratna dianiaya hanyalah korban dalam kasus tersebut. Habiburokhman lalu memberi pembelaan kepada Nanik S Deyang yang merupakan Waketum BPN Prabowo-Sandiaga.

“Dengan demikian jelas, bahwa petinggi-petinggi BPN Prabowo Sandi juga menjadi korban dalam kasus ini. Khusus untuk Nanik S Deyang, semua yang dia lakukan semata karena ketidaktahuannya dan atas persetujuan Bu Ratna,” sebutnya.

Habiburokhman juga memberi pembelaan kepada Ratna, yang dianggap telah membohongi BPN Prabowo-Sandiaga. Ratna Sarumpaet diketahui dicopot dari posisi jurkamnas BPN Prabowo-Sandiaga setelah kebohongannya terungkap.

“Kami minta kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berjalan, dan tidak menjadikan perkara ini sebagai ajang fitnah kepada kami seolah ada keterlibatan.Kepada Bu Ratna kami berharap beliau berani memberikan keterangan apa adanya dalam proses persidangan. Di luar kasus ini, rekam jejak Bu Ratna sebagai pejuang demokrasi tidak bisa juga dihapuskan begitu saja,” tutur Habiburokhman.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet bicara soal ‘politik’ dalam perkara yang membawa dirinya sebagai terdakwa hoax penganiayaan. Ratna Sarumpaet meminta perkaranya diungkap terang benderang lewat persidangan.

“Saya sebenarnya, saya salah, oke. Tetapi sebenarnya yang terjadi di lapangan, di penyidikan, ada ketegangan luar biasa bahwa memang ini politik. Saya berharap persidangan ini dengan semua unsur yang ada di sini, marilah kita menjadi hero untuk bangsa. Kalau saya dipenjara, nggak masalah. Di atas segalanya, hukum bukan kekuasaan,” tegas Ratna Sarumpaet dalam sidang perdana di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Kamis (28/2).

Ratna Sarumpaet didakwa membuat keonaran dengan menyebarkan kebohongan atau hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang diklaim sebagai penganiayaan.

Atas perbuatannya, Ratna Sarumpaet dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini

(elz/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>