Akan Bebas, Abu Bakar Ba’asyir Tetap Tolak Taat Pancasila

Jakarta

Pendiri Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Abu Bakar Ba’asyir, yang mendekam di penjara dalam kasus terorisme, dijadwalkan akan segera dibebaskan.

Begitu bebas, Abu Bakar Ba’asyir akan kembali berdakwah, seperti diungkapkan seorang putranya, Abdul Rochim Ba’asyir. Betapapun, kesibukan dakwah itu kemungkinan akan jauh berkurang.

“Kondisi beliau sudah tidak seperti dulu dan sudah tua. Kegiatan dakwah mungkin akan berkurang. Beliau akan lebih banyak beristirahat di rumah,” ujar Rochim.

Putra bungsu Ba’asyir itu juga mengatakan bahwa keluarganya sangat bersyukur atas bebasnya pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki itu.

“Untuk syukuran keluarga dengan mengundang tetangga dan sekitarnya. Insyaallah nanti pesantren juga akan melakukan persiapan untuk penyambutan. Hari ini akan koordinasi dengan pesantren,” kata Rochim.

“Hanya taat kepada Islam” Bebasnya Abu Bakar Ba’asyir setelah persyaratan bebas bersyarat “diringankan” dengan menekankan ia hanya akan “taat kepada Islam.”

Pemilihan kata-kata dalam surat pernyataan itu, menurut Yusril Ihza Mahendra, penasihat hukum pasangan calon Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, disepakati setelah Ba’syir menolak menandatangani dokumen pembebasan bersyarat yang mencakup taat kepada Pancasila.

“Yang harus ditandatangani Pak Ba’asyir agak berat bagi beliau karena beliau punya keyakinan yang dipatuhi hanya Allah, hanya Tuhan dan beliau menyatakan hanya taat kepada Islam. ‘Jadi kalau saya diminta tanda tangan taat kepada Pancasila, saya tak mau’,” kata Yusril tentang isi percakapannya dengan Ba’syir di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor.

“Beliau hanya ingin taat kepada Islam dan kita memahaminya…Tak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila dan tak mau berdebat panjang dengan Pak Ba’asyir,” tambah Yusril dalam wawancara dengan wartawan BBC News Indonesia, Endang Nurdin, Jumat (18/01).

Ba’asyir telah menjalani hukuman selama sembilan tahun dari 15 tahun hukuman penjara karena dinyatakan bersalah pada Juni 2011 dalam kasus mendanai pelatihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia.

Ulama berusia 81 tahun ini sebelumnya ditahan di Nusakambangan, Cilacap, namun dipindahkan ke LP Gunung Sindur, Bogor dengan alasan kesehatannya menurun.

Yusril mengatakan Ba’asyir telah mendapatkan remisi tiga kali dan berhak untuk bebas bersyarat dan menyatakan telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo untuk membebaskannya dari penjara dengan “pertimbangan kemanusiaan” karena “sudah berusia 81 tahun dengan kondisi kesehatan yang semakin menurun, dengan pembengkakan kakinya yang berwarna hitam.”

Namun, Abdul Rochim Ba’asyir mengakui bahwa kondisi kesehatan bapaknya semakin membaik setelah mendapatkan perawatan rutin selama menjadi tahanan di LP Gunung Sindur.

“Kaki beliau yang bengkak sudah mulai berkurang dan keluhan sering kram dan pinggang sering sakit,” ungkap Rochim.

Proses administrasi pembebasan Ba’asyir tidak akan memakan waktu lama namun dia sendiri meminta waktu tiga sampai lima hari untuk berkemas, kata Yusril.

Tak lagi mendukung ISIS Peneliti terorisme Sidney Jones menyatakan Ba’asyir sempat dibaiat sebagai pengikut gerakan yang menamakan diri ISIS, yang muncul saat Ba’asyir sudah di dalam penjara.

Namun Sidney menyatakan pengaruh dua putra Ba’asyir menyebabkan ulama ini tak lagi menjadi pendukung gerakan kekhalifahan itu.

“Melalui pengaruh anaknya Ba’asyir tak lagi pro ISIS… jelas anaknya Abdul Rochim dan Abdul Rosyid tidak mendukung ISIS. Itu bisa berarti bahwa mereka bisa mempengaruhi bapaknya dan kalau begitu, mungkin tak jadi risiko kalau sudah bebas. Karena jelas unsur pro-ISIS adalah kelompok yang paling berbahaya di Indonesia sekarang ini,” kata Sidney.

Putra Ba’asyir, Abdul Rochim, yang ikut mendampingi Yusril Ihza Mahendra mengatakan ayahnya akan langsung pulang ke Solo setelah dibebaskan, “kemungkinan Senin atau Selasa”.

Menyusul serangan bom Bali pada 2002, Ba’asyir ditetapkan sebagai tersangka dan divonis dua tahun enam bulan setelah dinyatakan berkomplot dalam kasus terorisme tersebut. Setelah bebas pada Juni 2006, ia kembali ditahan pada Agustus 2010 dengan tuduhan terkait pendirian kelompok militan di Aceh.

Ba’asyir ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus serangan bom di Bali pada 2002. Ia divonis 2,6 tahun penjara setelah dinyatakan berkomplot dalam kasus itu.

Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) pada tahun 2012 ditetapkan oleh Departemen Luar Negeri AS, dalam daftar organisasi teroris asing (FTO).

Saat itu, JAT dicurigai terlibat dalam berbagai kejahatan antara lain perampokan bank untuk mendanai kegiatan mereka, termasuk serangan bom bunuh diri di sebuah gereja di Solo, Jawa Tengah tahun lalu dan sebuah masjid di Cirebon, Jawa Barat.

JAT didirikan oleh Ba’asyir setelah keluar dari Jemaah Islamiah, yang dinyatakan berada di belakang bom Bali 2002 dan beberapa kasus terorisme.


(nvc/nvc) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menanti Restorasi Ekosistem Gambut di Indonesia

Liputan6.com, Pekanbaru – Masifnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia hingga akhir 2015 membuat hampir 2,5 juta hektare ekosistem gambut porak-poranda. Tak hanya bencana asap di sejumlah provinsi, berdasarkan perhitungan Bank Dunia telah Karhutla mengakibatkan kerugian ekonomi Rp 221 triliun.

Di Riau, Badan Restorasi Gambut (BRG) bentukan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 mencatat 814.714 ribu hektare gambut rusak. Belum semuanya terestorasi karena kebakaran terus terjadi hingga tahun 2019, meski tak sebesar tahun 2015.

Menurut Kepala Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG, Myrna A Safitri, pihaknya mendapat mandat dari Joko Widodo memperbaiki ekosistem gambut. Tak hanya di Riau tapi juga Papua, Sumatera Selatan, Jambi, dan beberapa provinsi di Pulau Kalimantan.

“Indonesia ini termasuk negara yang wilayah gambutnya terbesar di dunia, selain Peru dan Kongo. Di Indonesia luasnya 12,9 juta hektare, yang rusak 2,5 juta hektare,” sebut Myrna di Pekanbaru, Jumat (18/1/2019).

Dia menjelaskan, perambahan pelaku kejahatan lingkungan membuat kanal untuk mengalirkan kayu juga turut menyumbang. Gambut menjadi kering hingga mudah dan mengeluarkan karbondioksida jika terbakar.

Myrna menyebut 332.766 hektare berada di kawasan konservasi, lalu 1.410.926 hektare di lahan konsesi, dan 748.818 hektare terjadi di kawasan hutan dan penggunaan lainnya.

Sementara untuk di Riau, Myrna menyebut kerusakan 814.714 hektare sudah masuk menjadi target restorasi. Seluas 37.567 hektar berada di kawasan konservasi, 69.779 hektare kawasan hutan, dan 707.368 hektar berada di konsesi.

Menurut Myrna, restorasi hingga sekarang masih berlangsung. Sejak 2016, kegiatan restorasi di Riau telah menjangkau 78.649 hektare areal terdampak. Adapun yang menggunakan APBN pada 2017-2018, areal terdampak adalah 77.484 hektare.

“Sementara yang dilakukan oleh lembaga mitra sejak 2016 adalah 1.165 hektare,” kata Myrna.

2 dari 2 halaman

Berapa yang Sudah Direstorasi?

Adapun yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau dan pemangku kawasan konservasi pada tahun 2018 berdampak ada 50.889 hektare. Pada tahun 2017 BRG melakukan bersama kelompok masyarakat pada 26.595 hektare.

“Ditilik dari capaian ini maka kegiatan restorasi telah dilakukan pada 73 persen dari areal target restorasi di luar wilayah konsesi di Riau adalah 107.346 hektare,” sebut Myrna.

Myrna menjelaskan, aktivitas Pembangunan lnfrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) di Provinsi Riau pada 2018 berlangsung di 7 kabupaten/kota. Selama setahun terakhir ini dibangun 325 sumur bor dan 815 sekat kanal.

Selain itu, ada revegetasi di 120 hektare dan revitalisasi sosial ekonomi untuk 37 paket. BRG juga mengalokasikan Rp 46 miliar sebagai anggaran tugas pembantuan untuk Riau dengan serapan anggaran pada akhir 2018 adalah Rp 40 miliar.

Ketua Tim Restorasi Gambut Riau, Ahmad Hijazi menambahkan, keberhasilan pPIPG menunjukkan kerjasama yang baik antara BRG dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau dan tim Resortasi Gambut Riau.

“Di Riau ini ada enam kawasan hidrologis gambut, restorasi dilakukan dengan membuat sekat kanal dan sumur bor agar gambut tetap basah,” sebut pria yang juga menjabat Sekretaris Daerah Riau ini.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Gayus Tambunan dan Vonis Puluhan Tahun Penjara yang Tak Membuat Jera

Liputan6.com, Jakarta – Nama Gayus Tambunan menjadi sosok yang sangat populer di 2010-2011. Pegawai Ditjen Pajak ini menghebohkan Tanah Air dengan sejumlah kasus mafia pajak yang melibatkan banyak pejabat. Kasusnya juga menghancurkan citra aparat perpajakan dan meruntuhkan semangat reformasi yang diusung Menteri Keuangan Sri Mulyani kala itu.

Namun, hukuman yang harus dijalani juga setimpal. Menurut catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com, Pria bernama lengkap Gayus Halomoan Partahanan Tambunan itu harus meringkuk lama di penjara. Akibat ulahnya, pria kelahiran Jakarta, 9 Mei 1979 itu memiliki akumulasi vonis selama 29 tahun penjara.

Karma itu berawal Rabu, 19 Januari 2011, atau tepat 8 tahun lalu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta atau subsider 3 bulan kurungan terkait kasus mafia pajak terhadap Gayus. Hukuman Gayus ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Dalam sidang putusan yang dipimpin hakim Albertina Ho itu, Gayus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menguntungkan PT Surya Alam Tunggal (SAT) dalam pembayaran pajak serta merugikan keuangan negara sebesar Rp 570 juta.

Selain itu, Albertina Ho dkk juga menegaskan, sebagai peneliti pajak di Direktorat Banding, Gayus juga terbukti menyalahi wewenangnya. Dia telah menerima keberatan pembayaran pajak PT SAT.

“Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Albertina.

Tak hanya itu, hakim juga menyatakan Gayus Tambunan terbukti telah menyuap penyidik Direktur II Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Polisi Arafat Enanie. Hakim menyatakan Gayus memberikan uang melalui pengacaranya Haposan Hutagalung agar tidak ditahan dan sejumlah harta bendanya tidak disita.

Gayus Tambunan juga dinyatakan bersalah menyuap hakim Muhtadi Asnun sebesar Rp 50 juta. Uang ini untuk memuluskan perkara penggelapan pajak dan pencucian uang senilai Rp 25 miliar.

Vonis 7 tahun dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menjadi hukuman pembuka buat Gayus Tambunan sebelum akhirnya berlipat ganda.

2 dari 4 halaman

Akumulasi Hukuman Gayus

Tak lama usai putusan 7 tahun penjara, jaksa mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jakarta akhirnya mengabulkan banding tersebut dan menjadikan hukuman Gayus 8 tahun penjara.

Tak puas dengan putusan ini, Gayus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak dan justru memperberat hukuman Gayus menjadi 12 tahun penjara.

Tak puas, Gayus pun mengajukan Peninjauan Kembali atau PK. MA kembali menolak. Gayus tetap divonis 12 tahun penjara terkait kasus menyuap penyidik, hakim dan merekayasa pajak.

“Menolak permohonan kuasa pemohon Untung Sunaryo terhadap pemohon Gayus Halomoan Partahanan Tambunan,” tulis website MA pada Jumat 22 November 2013.

Dengan ditolaknya PK tersebut, Gayus harus meringkuk di penjara selama 30 tahun. Pasalnya, selain kasus yang membuat dia dipenjara 12 tahun, Gayus juga dihukum untuk tiga kasus lainnya.

Tiga kasus itu adalah penggelapan pajak PT Megah Citra Raya dengan vonis 8 tahun penjara, kasus pemalsuan paspor dengan vonis 2 tahun penjara dan hukuman 8 tahun penjara dalam kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan.

Namun, dalam perjalanannya MA kemudian ‘menyunat’ hukuman Gayus menjadi 29 tahun penjara. MA menilai vonis yang dijatuhkan kepada mantan pegawai Ditjen Pajak itu melebihi aturan yang ada.

Dilansir dari website MA pada Selasa 17 Januari 2017, MA menyebut total kejahatan yang dilakukan Gayus ada empat kasus, tiga di antaranya tindak pidana korupsi yang dituntut secara terpisah dengan total vonis 28 tahun penjara.

Gayus tidak terima dengan vonis Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 itu karena total hukuman yang ia terima dalam kasus korupsi tersebut selama 28 tahun penjara.

MA kemudian mengabulkan keberatan tersebut dengan menjadikan hukuman Gayus 26 tahun penjara untuk tiga kasus pidana korupsi.

Di luar itu, MA memvonis Gayus 3 tahun dalam kasus pemalsuan paspor yang dia gunakan bepergian selama di dalam tahanan. Dengan begitu total hukuman yang dijalani Gayus adalah 29 tahun penjara.

3 dari 4 halaman

Nonton Tenis dan Melancong

Berstatus tahanan dan mendekam di penjara, tak membuat Gayus berhenti membuat heboh. Berbekal paspor palsu dengan nama Sony Laksono, Gayus berhasil terbang ke Bali dan kemudian ke sejumlah negara.

Pada 5 November 2010, sosoknya tertangkap kamera tengah duduk di tengah penonton tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions di Nusa Dua, Bali. Dia tampil sebagai pria dengan rambut agak panjang dari biasanya, berkacamata dan mengenakan jaket hitam.

Meski sempat membantah, Gayus akhirnya mengaku dirinya memang pergi ke Bali untuk menonton pertandingan tenis.

Setelah diusut, dia juga tercatat bepergian ke Macau pada 22-24 September 2010. Sementara itu, pada 30 September 2010 hingga 2 Oktober 2010, Gayus pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia dan Singapura dengan paspor atas nama Sony Laksono.

Paspor palsu yang dibawanya itu lalu dibuang di suatu tempat di Jakarta.

Tak cukup itu, Gayus yang sejak Mei 2012 dipindahkan ke Lapas Sukamiskin dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur kembali berulah.

Pada 9 September 2015, dia kedapatan tengah makan di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan. Ketika itu Gayus tidak sendiri, melainkan ditemani dua teman perempuannya.

Aksi Gayus terekam dalam foto itu beredar luas di dunia maya.

Kemenkumham Kantor Wilayah Jawa Barat pun memberi sanksi disiplin tingkat menengah kepada dua pegawai negeri sipil (PNS) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1A Sukamiskin, Bandung karena lalai saat mengawal Gayus Halomoan Tambunan di luar penjara.

Karena ulahnya tersebut, Gayus kemudian dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Selasa 22 September 2015.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

4 Eks Pejabat Negara Ini Bergaji Fantastis Tapi Masih Korupsi

Liputan6.com, Jakarta – Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto berjanji menaikkan gaji pejabat negara, untuk mencegah korupsi bila terpilih menjadi pemimpin Indonesia pada periode 2019-2024. Dia bersama Sandiaga Uno juga berencana menaikkan gaji penegak hukum.

“Ini strategi kami. Kita harus menaikkan gaji hakim, demikian juga jaksa dan polisi. Supaya tidak ada korupsi,” kata Prabowo dalam debat putaran pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019 malam.

Hal senada juga ditegaskan oleh Prabowo, saat melakukan pidato kebangsaan di JCC awal pekan ini. Menurut dia, perbaikan pendapatan mereka adalah sesuatu yang vital untuk kemajuan bangsa

“Kita berniat perbaiki gaji hakim, jaksa, dan polisi. Bila perlu berkali-kali lipat gaji mereka. Karena hakim, jaksa dan polisi yang baik itu sangat vital bagi pemerintah republik Indonesia,” lantang Prabowo dalam pidato Indonesia Menang di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019.

Kemudian muncul pertanyaan, apakah benar gaji pejabat negara dan penegak hukum kurang sehingga memicu perilaku korup? Apakah benar solusi ini mampu memberantas korupsi?

Catatan Liputan6.com, tak semua terpidana korupsi bergaji rendah. Berikut ini ulasannya:

2 dari 6 halaman

1. Setya Novanto, Mantan Ketua DPR

Sulit dilupakan bagaimana kasus Setya Novanto bergulir bak drama. Menjabat sebagai Ketua DPR saat itu, pria yang akrab disapa Setnov itu terjegal dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakannya secara sah bersalah dan mengganjarnya dengan vonis 15 tahun penjara.

Menurut hakim, Setya Novanto terbukti menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya sebagai ketua Fraksi Golkar di DPR pada saat itu, dan melakukan pembicaraan juga pembahasan terkait penganggaran e-KTP.

Nilai korupsi Novanto kala itu mencapai total USD 7,3 juta.

Lalu berapa sebenarnya gaji seorang wakil rakyat?

Mengacu pada Surat Edaran Setjen DPRRI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI, total penghasilan (take home pay) seorang Anggota DPR RI yang merangkap sebagai Ketua Alat Kelengkapan adalah Rp 54,9 juta.

Sedangkan penghasilan untuk seorang Anggota DPR RI yang merangkap sebagai Anggota Alat Kelengkapan adalah Rp 51,5 juta.

Sebagai bahan perbandingan, seorang Anggota DPR RI periode 2004-2009 menerima gaji bulanan sebesar Rp 46,10 juta. Namun, masih ditambah dengan biaya tunjangan, biaya reses, dan gaji ke-13. Sehingga, setiap anggota DPR RI diperkirakan dapat membawa pulang penghasilan mencapai Rp 1 miliar per tahun.


3 dari 6 halaman

2. Patrialis Akbar, Mantan Hakim MK

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar divonis 8 tahun penjara. Dia tersandung kasus korupsi, lantaran terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman dan stafnya Ng Fenny.

Putusan hakim tindak pidana korupsi menyatakan, Patrialis dan orang dekatnya, Kamaludin, menerima US$ 50.000 dan Rp 4 juta.

Suap ini diberikan, agar Patrialis dapat membantu Basuki memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diajukan ke MK.

Lalu berapa gaji seorang hakim MK?

Jika membaca Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, mungkin banyak yang akan iri.

Pasal 3, Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menuliskan hak keuangan serta fasilitas bagi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

Jika melihat besaran gaji pokok seorang Hakim Konstitusi adalah Rp 4,2 juta, namun tunjangan jabatannya mencapai hampir Rp 73 juta atau 18 kali gaji pokok. Angka itu akan terus membesar sesuai dengan jabatan sang hakim.


4 dari 6 halaman

3. Djoko Susilo, Eks Kakorlantas Polri

Sebagai penegak hukum, Djoko Susilo justru terbukti bersalah melakukan korupsi. Dia yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Eks jenderal polisi ini dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dalam pengadaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat, dengan anggaran Rp 196,8 miliar pada 2010 dan 2011 yang merugikan keuangan negara Rp 121,380 miliar.

Selain itu, Djoko Susilo diketahui melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) periode 2003–2010 dan 2010–2012 secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan.

Pada periode 2003-2010, Djoko memiliki total aset senilai Rp 54,6 miliar dan US$ 60.000. Sedangkan, total penghasilan diperolehnya sebagai pejabat Polri ketika itu berkisar Rp 407 juta, ditambah penghasilan lain sekitar Rp 1,2 miliar.

Kemudian, pada periode 2010-2012, saat menjabat sebagai Direktur Lantas Babinkam Polri, Kepala Korlantas, dan Gubernur Akpol, penghasilan Djoko diketahui senilai Rp 235,7 juta ditambah penghasilan lainnya senilai Rp 1,2 miliar. Namun, dalam periode ini, Djoko membeli aset senilai Rp 63,7 miliar.

Lalu berapa sebenarnya penghasilan Polri setingkat jenderal polisi?

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015. Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), untuk pangkat (jenderal/laksamana/marsekal/jenderal) adalah Rp 5.646.100.

Tentunya angka tersebut belum beserta tunjangan.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan tunjangan kinerja untuk anggota Polri angkanya mencapai 70 persen, hal ini ingin terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen. Pada level Komisaris Besar, mereka dapat membawa pulang Rp 30 juta per bulan.

“Kalau tunjungan kinerjanya 100 persen, seorang kombes bisa membawa pulang sekitar Rp25 juta hingga Rp30 juta per bulan,” kata Tito di Akpol, Semarang, pada 9 Desember 2018.

Mengutip laman seskab, pada 30 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain tunjangan kinerja, Pegawai di Lingkungan Polri yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberikan tunjangan profesi, menurut Perpres ini, tunjangan kinerja diberikan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi kelas jabatan yang sama.

5 dari 6 halaman

4. Zumi Zola, Eks Gubernur Jambi

Zumi Zola, eks Gubernur Jambi menerima vonis hakim pengadilan tindak pidana korupsi selama 6 tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah, lantaran menerima gratifikasi dan melakukan suap pada anggota DPRD Provinsi Jambi.

Hakim menyatakan, Zumi gratifikasi diterima senilai Rp 37,4 miliar, US$ 173 ribu dan 100 ribu dolar Singapura, sejak Februari 2016 hingga November 2017. Selain itu, Zumi menerima 1 unit mobil Toyota Alphard.

Lalu berapa sebenarnya besaran gaji seorang gubernur?

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 86 tahun 2001 menyebutkan besarnya tunjangan jabatan Kepala Daerah Provinsi adalah sebesar Rp 5,4 juta, lalu ada gaji gubernur sebesar Rp 3 juta sesuai Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Totalnya menjadi Rp 8,4 juta.

Akan tetapi, Prabowo tidak menyebutkan tunjangan operasional. Tunjangan operasional seorang gubernur mendapat tambahan dari PP Nomor 109 tahun 2000, yakni 0,12-0,15 dari Pendapatan Asli Daerah.

6 dari 6 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Polisi Ungkap Jejaring Korupsi Dana Rehab Masjid Terdampak Gempa NTB

Mataram – Satreskrim Polres Mataram menetapkan 3 tersangka kasus pungutan liar (pungli) dana rehab masjid terdampak gempa NTB. Satu orang tersangka, SL berperan penting dalam kerjasama kejahatan pungli tersebut.

“Sudah kita tetapkan tiga orang tersangka, yakni BA, IK, dan SL. SL merupakan Kasubag Kepegawaian di Kemenag Provinsi NTB,” kata Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (18/1/2019).

Alam menjelaskan peran SL dalam kerjasama kejahatan tiga orang tersangka pemalak dana rehab masjid terdampak gempa NTB tersebut.

“SL menyuruh IK dan IK di samping mengambil sendiri juga menyuruh BA. IK memberikan uang hasil pidana kepada SL,” jelasnya.

Alam juga menuturkan tersangka SL ditangkap di rumahnya pada Kamis (17/1) kemarin. Dari hasil penggeledahan di rumah SL ditemukan buku rekening dengan bukti transfer sebesar Rp 30 juta dan Rp 25 juta yang diberikan secara tunai dari tersangka IK.

“Kita temukan buku rekening, transferan dari tersangka IK pada tanggal 5 Januari 2019 serta uang yang diberikan secara langsung Rp 25 juta,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kemenag RI melalui usulan Kanwil Kemenag NTB menggelontorkan dana Rp 6 miliar yang bersumber dari APBN. Pencairan pada tahap pertama itu untuk bantuan rehab masjid terdampak gempa sebanyak 58 masjid.

Namun ada laporan dari masyarakat yang menyebut proses pencairan dana rekonstruksi masjid lamban, hingga polisi melakukan penyelidikan. Buntutnya, BA, IK dan SL ditangkap di waktu yang berbeda. BA, IK dan SL diduga telah meminta uang atau memalak kepada pengurus masjid supaya mendapatkan dana rehab dari Kantor Kemenag NTB.

Sebelumnya pada Senin (14/1) sekitar pukul 11.00 Wita, BA tertangkap tangan menerima uang Rp 10 juta dari pengurus Masjid Baiturrahman, wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Masjid tersebut merupakan salah satu masjid yang terkena dampak gempa pada 5 Agustus 2018 dan penerima dana rekonstruksi pascagempa dari Kemenag RI, yang sumber anggarannya berasal dari APBN senilai Rp 6 miliar.

Ketiga tersangka telah diamankan di Polres Mataram. Mereka dijerat dengan Pasal 12 Huruf e UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp 1 miliar.
(asp/asp) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Buku Jurnalis Turki Ini Ungkap Detik-Detik Mutilasi Jamal Khashoggi

Liputan6.com, Istanbul – Sebuah buku baru yang ditulis oleh tiga jurnalis Turki dari surat kabar yang dekat dengan pemerintah, memberikan perincian baru seputar pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, yang tewas dijagal di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018.

“Kekejaman Diplomatik: Rahasia Kegelapan dari Pembunuhan Jamal Khashoggi,” ditulis dalam bahasa Turki dan mulai dijual pada Desember 2018.

Buku itu mengutip rekaman audio yang berisi tentang sejumlah kejadian sebelum dan ketika Khashoggi dibunuh oleh tim beranggotakan belasan figur Saudi, demikian seperti dilansir The New York Times, Jumat (18/1/2019).

Rekaman itu, yang berisi momen sebelum kematian Jamal Khashoggi, saat berkunjung ke Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober, merupakan bukti yang diperoleh dan disimpan pejabat Turki. Dan pejabat intelijen Turki membocorkan beberapa detail rekaman guna memaksa Arab Saudi untuk mengakui kejahatan tersebut.

Pejabat intelijen Turki itu kemudian memberikan pengarahan ke tiga jurnalis investigasi Sabah –yang dekat dengan pemerintahan Presiden Recep Erdogan– yang kemudian mengolahnya menjadi sebuah buku.

Buku baru itu juga menawarkan deskripsi paling komprehensif hingga saat ini tentang isi rekaman, yang eksistensinya telah mencuat sejak awal penyelidikan kasus tersebut.

Rekaman itu berisi audio adegan ketika tim operasi Saudi menyusun rencana mereka sebelum Jamal Khashoggi tiba di konsulat, dan kemudian berisi audio tentang apa yang terjadi selanjutnya.

Seorang pejabat keamanan Turki lain, yang berbicara dengan syarat anonim, mengonfirmasi secara terpisah bahwa rincian yang dijelaskan dalam buku itu akurat.

Buku itu tidak menjelaskan bagaimana pemerintah Turki memperoleh rekaman itu. Tetapi dikatakan bahwa pejabat intelijen Turki telah mengumpulkan rekaman audio dari beberapa lokasi di konsulat.

Rekaman itu pula-lah yang disebut-sebut diberikan oleh Turki kepada pejabat intelijen negara Barat, salah satunya Direktur CIA Amerika Serikat, Gina Haspel.

Para wartawan mengidentifikasi salah satu pejabat di rekaman itu sebagai Maher Abdulaziz Mutreb, seorang pejabat keamanan dan sering menjadi pendamping Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman. Mutreb terdengar memberi perintah dan mengarahkan percakapan tim pembunuh dengan Jamal Khashoggi, kata buku itu.


Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

‘Hewan kurban mudah dibelah, tapi manusia perlu waktu…’

Jurnalis Sabah dalam buku itu mengatakan, Mutreb memberikan rencana kepada Salah al-Tubaigy, seorang pejabat forensik tinggi pemerintah Saudi, mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mencoba membawa Khashoggi kembali ke Arab Saudi. Jika Khashoggi menolak, “Kami akan membunuhnya di sini dan menyingkirkan mayatnya,” kata Mutreb memberitahu Tubaigy, menurut buku itu.

“Pertama, kami akan memberitahunya (Khashoggi) ‘Kami akan membawamu ke Riyadh,'” kata Mutreb kepada Tubaigy, menurut buku itu dengan mengutip rekaman audio.

“Jika dia (Khashoggi) tidak datang, kita akan membunuhnya di sini dan menyingkirkan mayatnya,” lanjut Mutreb.

“Jamal (Khashoggi) tinggi, sekitar 1,80 meter,” kata Tubaigy.

“Sendi hewan kurban mudah dibelah, tetapi memotong-motong (manusia) memerlukan waktu.”

“(Tapi) saya selalu bekerja dengan mayat,” katanya. “Aku tahu cara memotong dengan baik. Saya belum pernah bekerja pada tubuh yang hangat sampai sekarang, tetapi saya bisa mengatasinya dengan mudah. Biasanya saat mengerjakan mayat, saya memakai headphone dan mendengarkan musik, sambil minum kopi dan merokok.”

“Setelah saya memotong-motongnya, Anda akan membungkusnya dalam kantong plastik dan memasukkannya ke dalam koper dan mengambil (bagian-bagian tubuhnya),” Tubaigy menambahkan.

Jamal Khashoggi (AFP Photo/Str)

Dalam beberapa menit setelah memasuki konsulat Saudi di Istanbul, Khashoggi dibawa ke kantor konsul. “Lepaskan lenganku, apa yang kamu lakukan?” terdengar Khashoggi berteriak.

Begitu Khashoggi memasuki ruangan, tulis para wartawan, Mutreb terdengar berkata, “Ayo, duduk. Kami datang untuk membawa Anda ke Riyadh.”

Jawaban Khashoggi singkat dan jelas, “Saya tidak akan pergi ke Riyadh.”

Tim pembunuh ingin Khashoggi mengirim pesan berikut kepada putranya Salah Khashoggi, “Anakku, aku di Istanbul. Jangan khawatir jika Anda tidak mendengar kabar dari saya untuk sementara waktu.”

Khashoggi menolak, dan Mutreb memerintahkan orang-orangnya untuk mengeluarkan alat-alat yang mereka bawa untuk memotong-motong tubuhnya, kata buku itu. Audio menangkap suara alat-alat tersebut diletakkan di atas meja.

“Apakah kamu akan membunuhku? Apakah Anda akan mencekik saya?” Khashoggi terdengar bertanya.

Mutreb mengatakan kepadanya bahwa dia akan “dimaafkan” jika dia bekerja sama, jelas para wartawan dalam buku itu.

Mutreb kemudian memerintahkan lima agen Saudi untuk menyerang Khashoggi.

Salah satu agen, “kemungkinan besar Thaar Ghaleb al-Harbi,” jelas buku itu, mencoba menutup mulut Khashoggi, tetapi audio menunjukkan bahwa Khashoggi mengelak.

Al-Harbi termasuk di antara penjaga kerajaan Saudi, dan dipromosikan tahun lalu ke pangkat letnan karena keberanian dalam membela istana Putra Mahkota di Jeddah. Buku itu mengatakan kelompok itu juga termasuk Mohammed Saad Alzahrani, penjaga kerajaan lainnya.

Foto Jamal Khashoggi, wartawan Arab Saudi yang dibunuh di Istanbul (AP/Jacquelyn Martin)

Para pembunuh akhirnya berhasil meletakkan kantong plastik di atas kepala Khashoggi, kata buku itu. Butuh lima menit sampai dia menarik napas terakhir, dan kata-kata terakhirnya tercatat sebagai, “Jangan tutup mulutku. Saya menderita asma. Jangan, kamu mencekikku.”

Khashoggi meninggal pada pukul 13:24, buku itu melaporkan, hanya 10 menit setelah memasuki gedung pada 2 Oktober 2018.

“Detik terakhir di konsulat berlalu dengan suara serak korban yang meninggalkan dunia ini,” tulis para wartawan.

Setelah Khashoggi meninggal, Mustafa al-Madani, pria Saudi yang dikirim untuk menjadi “peniru” Khashoggi dan Saif Saad al-Qahtani, melepas pakaian korban, kata buku itu.

Harbi dan Zahrani membantu Tubaigy ketika dia memotong-motong tubuh, kata buku itu, menggambarkan ahli forensik menghujani perintah kepada orang-orang di sekitarnya. “Tunggu apa lagi?” Teriaknya.

Ketika adegan itu berlangsung, personel konsulat merasa mual, kata buku itu.

“Menurut audio,” para wartawan menulis, “potongan-potongan yang terdengar mungkin adalah suara penggunaan alat yang mirip dengan pisau untuk memotong tulang-tulang tubuh, sementara suara bernada tinggi seperti gergaji otopsi listrik yang sering terdengar, juga ikut terekam.”

4 ‘Serangan’ Jokowi ke Prabowo di Debat Pilpres Perdana

Jakarta – Presiden Joko Widodo kerap melontarkan pernyataan tajam ke Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di debat Pilpres perdana semalam. Apa saja?

1. Beban Masa Lalu

Jokowi menyinggung soal beban masa lalu di awal debat. Meski ia tak menyinggung kasus penculikan aktivis, namun pernyataan ini banyak dianggap sebagai sindiran keras Jokowi ke Prabowo.

“Pertama, akan saya mulai dari saya, Pak Prabowo, saya tidak memiliki beban masa lalu sehingga enak dalam bekerja, enak dalam memberi perintah,” kata Jokowi dalam debat capres 2019 di Hotel Bidakara, Jaksel, Kamis (17/1/2019).

Jawaban ini disampaikan atas pertanyaan capres Prabowo Subianto. Prabowo bertanya soal bagaimana Jokowi memastikan tidak ada pejabat negara yang memiliki konflik kepentingan terutama terkait impor beras dan gula.

2. 6 Caleg Koruptor

Jokowi juga melontarkan pertanyaan tajam ke Prabowo soal caleg koruptor. Menohok sekali saat Jokowi menyebut caleg itu diteken Prabowo sebagai Ketum Gerindra.

“Kita tahu korupsi adalah kejahatan luar biasa, bahkan Pak Prabowo katakan sudah stadium 4 meskipun saya ndak setuju, saya ndak setuju,” ujar Jokowi di debat capres 2019 di Hotel Bidakara, Jaksel, Kamis (17/1/2019).

“Tapi menurut ICW, partai yang Bapak pimpin paling banyak calonkan mantan napi korupsi. Calon itu yang tanda tangan Ketum, berarti Pak Prabowo tanda tangan,” sebut Jokowi.

Prabowo pun menjawab tudingan Jokowi itu. “Kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih bisa dan rakyat menghendaki dia karena dia mempunyai kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa, mungkin dia…,” kata Prabowo dalam debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jaksel, Kamis (17/1/2019).

3. Soal prioritaskan perempuan

Jokowi juga mempertanyakan visi misi Prabowo-Sandiaga yang memprioritaskan perempuan, namun jajaran pimpinan parpolnya laki-laki.

“Dalam visi-misi Bapak, menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan berperspektif gender dan pemberdayaan perempuan, akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Tapi saya melihat dalam struktur partai yang Bapak pimpin, seperti ketua umum, ketua dewan pembina, ketua dewan pakar, ketua harian, semuanya laki-laki. Bagaimana Bapak menjawab inkonsistensi ini,” tanya Jokowi dalam debat pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Prabowo pun menjelaskan bahwa partainya masih muda. Di usia partai ke-10 tahun, dia menjelaskan, pengurus dipilih berdasarkan kapabilitas.

“Saat penyusunan tentunya kita memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan paling mau untuk muncul. Tetapi di beberapa eselon, seperti wakil ketua umum, kita punya Ibu Rachmawati Soekarnoputri. Kami juga punya sayap partai yang namanya Perempuan Indonesia Raya,” ungkap Prabowo.

“Kemudian di caleg UU mewajibkan 30 persen perempuan, kita mungkin mendekati 40 persen dan itu tekad kami,” jelasnya.

4. Singgung Hoax Ratna Sarumpaet

Jokowi juga menyinggung kasus hoax Ratna Sarumpaet di arena debat Pilpres. Hal itu terlontar saat Prabowo menyebut ada ketidakadilan di Indonesia.

Prabowo mencontohkan kepala daerah yang berdeklarasi mendukung paslon nomor urut 01 tidak ditangkap. Namun, kepala daerah yang mendukung paslon 02 ditangkap.

“Itu tidak adil, karena menyampaikan pendapat itu dilindungi,” ujar Prabowo.

Jokowi meminta Prabowo tidak asal tuduh. Setiap masalah hukum ada mekanismenya tersendiri. Nah sindiran soal hoax Ratna Sarumpaet ini kemudian diucapkan.

“Ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum ada mekanisme hukum yang kita lakukan,” ujar jokowi.

Jokowi mengatakan silakan melapor jika ada bukti. Jokowi lalu menyindir kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet.

“Kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat, jangan grasa-grusu. Misalnya jurkam Pak Prabowo katanya dianiaya, babak belur ternyata operasi plastik,” katanya.
(van/ear)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

4 Kali Ma’ruf Amin Bicara di Debat: Soal Disabilitas hingga Terorisme

Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin tampak tampil inferior dibandingkan capresnya, Joko Widodo (Jokowi) dalam debat perdana Pilpres 2019. Ma’ruf mendapat kesempatan empat kali berbicara dalam debat.

Berdasarkan catatan detikcom, yang pertama Ma’ruf berbicara terkait topik hak asasi manusia untuk kaum disabilitas. Saat itu, Ma’ruf melengkapi pernyataan Jokowi terkait disabilitas.

“Saya kira penting membangun budaya masyarakat memberikan penghormatan kepada kelompok disabilitas. Disabilitas dan non-disabilitas harus disamakan perlakuannya,” ucap Ma’ruf di lokasi debat, Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).
Yang kedua mengenai persoalan hukum. Ma’ruf menjawab pertanyaan cawapres nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno soal upaya menghindari tumpang tindih hukum. Ma’ruf mengatakan reformasi di bidang hukum harus dilanjutkan.
“Kami ke depan adalah lanjutkan reformasi di bidang hukum secara tetap, penataan regulasi, hilangkan yang tumpang tindih dan buat regulasi yang berkualitas yang memudahkan rakyat dan menjadikan pilihan investasi dan pengembangan UMKM,” jelas Ma’ruf.

Porsi Ma’ruf diberikan lebih dominan terkait isu-isu terorisme dan kontra-terorisme. Sebelumnya, Ma’ruf memang disebut akan berbicara banyak mengenai isu ini. Ma’ruf menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa yang menyatakan terorisme bukan aksi jihad.

“Terorisme adalah kejahatan. Oleh karena itu, terorisme diberantas sampai akar-akarnya. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad. Haram dilakukan. Dalam Alquran menyatakan orang yang melakukan perusakan di bumi harus dihukum keras,” kata Ma’ruf.

“Oleh karena itu, upaya menanggulangi terorisme dengan cara sinergi pencegahan dan penindakan. Kami utamakan pencegahan, untuk menghilangkan atau menekan paham-paham radikal dan intoleran dengan deradikalisasi untuk mereka yang terpapar. Tindakan kami dengan pendekatan yang manusiawi tanpa harus melanggar HAM,” imbuh Ma’ruf.

Sedangkan soal upaya kontra-terorisme, Ma’ruf mendorong adanya deradikalisasi. Kajian penyebab orang terpapar paham radikal harus dilakukan untuk menyusun penanganan. Jika terpapar karena faktor ekonomi, solusinya adalah menciptakan lapangan kerja.

“Caranya apa yang mengakibatkan dia jadi radikal. Kalau karena paham keagamaan yang menyimpang, maka deradikaliasasinya, luruskan paham yang menyimpang itu. Tapi kalau faktor ekonomi atau sosial, pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja, santunan,” ujarnya.

Jusuf Kalla (JK) yang pernah berbarengan dengan Jokowi ikut debat Pilpres 2014 mengomentari penampilan Ma’ruf. Soal performa Ma’ruf, JK memandang sudah hakikat seorang wakil untuk lebih memberi porsi kepada penampil utama, dalam hal ini Jokowi.

“Kan (Ma’ruf) berbicara juga tadi. Walaupun, ya memang wakil selalu begitu. Harus nomor satu harus lebih banyak daripada nomor dua,” sebut JK di kediamannya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/1).
(dkp/idn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Prabowo Bicara Chief of Law Enforcement Officer, Tim Jokowi: Sangat Berbahaya

Jakarta

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyebut pernyataan Prabowo Subianto tentang chief of law enforcement officer saat debat capres berbahaya. Pernyataan Prabowo dianggap upaya intervensi pimpinan negara terhadap persoalan hukum.

“Untuk menjadi pemimpin diperlukan tata pemerintahan yang baik, pernyataan bahwa presiden sebagai chief of law enforcement officer juga sangat berbahaya karena itu mencerminkan sebuah keinginan intervensi dalam persoalan hukum itu sendiri,” kata Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto di rumah Aspirasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).

Menurut Hasto, dalam sistem presidensial, posisi presiden bukan sebagai kepala dalam penegak hukum. Karena dikhawatirkan soal penyalahgunaan kekuasaan.

“Padahal politik dalam sistem presidensial kita presiden menentukan kebijakan politik hukum bukan sebagai chief of law enforcement officer, karena di situ juga memungkinkan terjadinya abuse of power,” ujarnya.

Dia juga menyoroti pernyataan Prabowo tentang penyebab munculnya paham terorisme. Hasto menilai pernyataan Prabowo merupakan ideologi kegelapan.

“Sangat berbahaya menyatakan bahwa persoalan terorisme akibat rasa ketidakadilan, itu adalah kejahatan kemanusiaan, itu ideologi kegelapan,” ujarnya.

Dalam debat perdana, capres Prabowo Subianto memberikan tanggapan atas jawaban Jokowi mengenai penyelarasan aturan di Indonesia. Prabowo menyatakan aturan di Indonesia begitu tumpang tindih.

“Pemerintah itu yang bertanggung jawab untuk penyelarasan, perbaikan, untuk menghasilkan produk-produk aturan itu. Presiden adalah chief of law enforcement,” kata Prabowo dalam sesi debat capres.


(abw/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Waspada, Begal Pemecah Kaca Mobil Berkeliaran di Sukabumi

Liputan6.com, Sukabumi – Aksi perampokan dengan modus pecah kaca mobil kembali terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Pelakunya mengincar mobil terparkir di pinggir jalan dan langsung menguras barang yang ada di dalamnya.

Kali ini perampok berhasil membawa kabur laptop dari sebuah mobil jenis Range Rover yang terparkir di halaman sebuah hotel di Kecamatan Cikole. Kejadiannya, Rabu 16 Januari 2019.

“Saat kejadian hendak salat dan mobil di parkir di halaman hotel. Saat balik lagi ke mobil ternyata kaca depan sebelah kiri sudah pecah dan laptop saya pun hilang,” kata korban Dede Ari di Sukabumi, dilansir Antara.

Aksi perampokan ini pun terekam oleh kamera tersembunyi atau Closed Circuit Television (CCTV) hotel tersebut. Dalam CCTV itu, terlihat dua pria menggunakan sepeda motor mengawasi aktivitas warga di sekitar hotel.

Salah satu terduga dari pelaku turun dari sepeda motor berpura-pura melakukan sesuatu. Di lokasi kejadian terdapat dua mobil, tetapi diduga di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan tidak ada barang berharga di dalamnya sehingga mencari mobil lainnya yakni mobil milik Dede Ari yakni Range Rover.

Pelaku pun hanya membutuhkan waktu sekitar dua menit untuk memecahkan kaca mobil dan menguras barang yang ada di dalamnya. Akibatnya korban kehilangan satu unit laptop yang biasa digunakan untuk bekerja.

Korban baru tersadar saat hendak masuk ke mobilnya yang kaca depan sebelah kirinya sudah rusak. Dengan kejadian itu, ia pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak Polsek Cikole.

“Laptop itu saya gunakan untuk kerja, jadi datanya hilang semua apalagi banyak file penting di dalamnya sehingga harus mengulangi dari awal pekerjaan yang sedang digarap,” tambahnya.

Informasi yang dihimpun, aksi perampokan dengan modus pecah kaca mobil tersebut terjadi di empat titik lainnya di Sukabumi. Namun, sampai saat ini, baru satu korban yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku kejahatan dengan modus pecah kaca mobil tersebut.


Simak video pilihan berikut ini: