3 Kegiatan Sandiaga Uno Jelang Debat Cawapres 2019

Sandiaga juga memohon doa restu kedua orangtuanya dan masyarakat menjelang debat.

Sebelumnya Sandiaga bersama istri Nur Asia, ibunya Mien Uno dan ayah Henk Uno bersama keluarga dan masyarakat menunaikan salat Ashar berjamaah di Mesjid At Taqwa di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan.

Kemudian masuk ke ruangan samping masjid berkumpul bersama keluarga dekat termasuk Habib Kwitang.

“Sebelum berangkat ke Hotel Sultan ada pamit sama orangtua sama ayah ibu sama juga para saudara di sini dan memohon doa agar dilancarkan,” kata Sandiaga dikutip dari Antara, Minggu.

Dia mengungkapkan, Mien Uno mendoakan ibaratnya seperti melepas waktu ujian saat mau masuk kuliah.

“Jadi tentunya sebagai orangtua mengharapkan yang terbaik,” katanya. Sedangkan istrinya, Nur Asia akan menemaninya saat debat dengan Ma’ruf Amin.

“Pesan dari Bu Nur lepas saja sopan dan tampil apa adanya sampaikan yang sudah diaspirasikan masyarakat,” kata Sandiaga.

Dia mengungkapkan juga pasangannya capres, Prabowo Subianto waktu bertemu dua hari lalu menyampaikan “good luck, God with you”.

Andi Arief Kena Narkoba, BPN: Semoga Tak Terkait Kegiatan Politik

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berharap penangkapan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang terjerat narkoba tidak terkait dengan politik.

“Penangkapan AA (Andi Arief) semoga bukan dan tidak terkait dengan kegiatan politik,” kata juru debat BPN Sodik Mudjahid kepada wartawan, Senin (4/3/2019).

Sodik pun mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya pemberantasan narkoba. Menurut politikus Partai Gerindra itu, pemberantasan bukan hanya kepada pengguna, tetapi juga kepada bandar narkoba.
“Pemerintah harus terus meningkatkan pemberantasan narkoba yang sudah makin memprihatinkan. Pemberantasan bukan hanya kepada pemakai tapi lebih lagi kepada bandar dan penyalur. Termasuk harus dicegah dan dibuktikan banyaknya narkoba selundupan dari China dan dari TKA China,” ujar Sodik.
Sebelumnya, Polri menyatakan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang digerebek di hotel positif sabu. Polri menyebut Andi Arief sebagai korban dan ada kemungkinan akan direhabilitasi.

Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal mengatakan Andi ditangkap di salah satu kamar Hotel Peninsula, Jakarta Barat, Minggu (3/3). Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat. Status Andi Arief saat ini masih sebagai terperiksa.

Partai Demokrat (PD) mengaku kaget atas kasus narkoba yang menjerat Andi Arief. PD mengaku selama ini mengenal Andi sebagai sosok yang jauh dari narkoba.

“Cukup mengagetkan bagi kami semua karena, sepengetahuan kami, Saudara Andi Arief ini tidak bermasalah dan bersinggungan dengan narkoba dan Saudara AA adalah kader partai yang cukup memberikan kontribusi dan dedikasi yang cukup besar kepada partai selama ini,” sambung dia.
(azr/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pasokan Cadangan Gas Besar di Sumsel Diprioritaskan untuk Domestik

Liputan6.com, Jakarta – Repsol telah menemukan cadangan gas di‎ ‎Blok Sakakemang, Sumatera Selatan, sebesar 2 triliun kaki kubik (Trillion Cobic Feet/TCF).

Hal ini menjadi angin segar bagi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia sebab selama 18 tahun baru ditemukan kembali cadangan gas skala besar.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan, gas yang dihasilkan dari blok migas yang dioperatori perusahaan migas asal Spanyol tersebut, akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“‎Untuk dalam negeri (pasokan gasnya),” kata Arcandra, di Kantor Kementerian ESDM‎, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Arcandra menuturkan, pasokan gas untuk dalam negeri tidak akan berlebih. Untuk infrastruktur penyaluran gasnya akan memanfaatkan yang sudah dioperasikan. 

“Enggak akan lebih. ‎Kita dalam kebutuhan untuk negeri. ‎Infrastruktur bisa digunakan sekitarnya,” tutur dia.

2 dari 2 halaman

Repsol Temukan Ladang Gas Terbesar di Sumsel

Sebelumnya, ‎Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan Repsol telah menemukan potensi cadangan gas yang besar di Blok Sakakemang, Sumatera Selatan.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, tak tanggung-tanggung, cadangan gas yang ditemukan oleh perusahaan migas asal Spanyol‎ tersebut diperkirakan mencapai 2 triliun kaki kubik (TCF).

“Ini lokasinya di Banyu Asin. Potensi lebih kurang 2 TCF. Asumsi sekarang, rig 1.500 HB. Kadang dikerjakan bertahun tahun gak dapat, dengan kedalaman 2.430 meter dapat cadangan. 2004 sudah dilakukan dengan KBD 1, kurang memberikan hasil yang bagus. Ternyata ada disebelahnya yang lebih bagus cadangannya,” ‎ujar dia.

Menurut dia, selain potensi gas yang besar, temuan ladang gas ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebab, setelah 18 tahun akhirnya ditemukan cadangan gas baru dalam jumlah yang besar.

“Ini penting kita sampaikan, karena KBD 2X di Indonesia, potensi tersebut setelah 18 tahun. Ini adalah penemuan yang signifikan. Setelah dua dekade. Ini perlu kita syukuri, ini semoga jadi angin baru untuk penemuan mendatang. Di 2018-2019 ini adalah penemuan terbesar nomor 4 di dunia,” kata dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:


Hak Politik Eni Saragih Dicabut Hakim Selama 3 Tahun

Jakarta – Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Eni Maulani Saragih yaitu pencabutan hak politik selama 3 tahun. Mantan anggota DPR itu sebelumnya divonis hukuman pidana penjara tahun selama 6 tahun karena terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pokok pidana,” kata hakim ketua Yanto saat amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eni Saragih bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Uang suap dimaksudkan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, untuk menggarap proyek itu.

Uang suap yang diterima Eni untuk kepentingan Partai Golkar melaksanakan munaslub. Ketika itu, Eni diminta Plt Ketum Idrus Marham meminta uang USD 2,5 juta dari Kotjo. Novanto selaku Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR saat itu terjerat kasus proyek e-KTP dan digantikan Idrus Marham selaku Sekjen Golkar.

Eni juga menerima uang Rp 2 miliar dan Rp 500 juta dari Kotjo untuk keperluan Pilkada Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq.

Selain itu, jaksa menyakini Eni bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.

Seluruh uang gratifikasi yang diterima Eni digunakan membiayai kegiatan pilkada suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq, serta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dalam Pilkada Kabupaten Temanggung itu, Khadziq berpasangan dengan Heri Wibowo sebagai calon wakil bupati yang diusung Partai Golkar. Pada akhirnya, mereka memenangi pilkada dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
(fai/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Misbakhun: Pemerintahan Jokowi Pikirkan dari Gizi Anak hingga Petani dan Nelayan

Liputan6.com, Probolinggo – Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun terus meyakinkan masyarakat di wilayah ‘Tapal Kuda’ Propinsi Jawa Timur terkait kinerja Presiden Jokowi yang konkret dan tak sekadar bikin janji dalam menyejahterakan masyarakat.

Di Kabupaten Probolinggo. Jawa Timur, Kamis 28 Februari 2019, Misbakhun mengumpulkan siswa sekolah, kelompok tani, dan kelompok nelayan. Acara utamanya adalah serah terima bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani dan nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta dari Kementerian Pertanian.

Acara pertama bertajuk “Ayo Makan Ikan Mencegah Stunting” di Pantai Bentar, Kecamatan Gending, yakni pelepasan bibit ikan kakap yang berjumlah 15.000 ekor. Kata Misbakhun, per 1.000 ekor ikan hidup, akan bisa menjadi 4 ton ikan kakap dewasa dalam 5 bulan ke depan.

“Makan ikan itu sehat. Kalau kurang gizi, bisa menyebabkan stunting. Ayo bapak ibu kita biasakan anak-anak kita mengonsumsi ikan. Bantuan bibit ikan ini juga wujud kepedulian Pak Jokowi supaya anak-anak kita bergizi sehat dengan memakan ikan,” kata Misbakhun, yang juga Juru Bicara TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin itu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan total senilai Rp 14,052 miliar. Meliputi benih ikan kakap merah, ikan kerapu cantang, sertifikat hak atas tanah permodalan 66.680 m2, fasilitas penyaluran kredit nelayan, dan lain-lain.

Di acara kedua, Misbakhun menyerahkan bantuan alat pertanian melalui Kementerian Pertanian. Yakni 10 traktor roda dua, 8 traktor bawang, 5 mesin pengupas bawang, dan ada 10 pompa air. Totalnya senilai Rp 702.694.000.

“Bapak ibu harus tahu, menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai wakil bapak ibu sekalian di DPR RI, untuk membawa program-program pemerintah agar sampai ke masyarakat,” kata Misbakhun yang duduk di Komisi XI DPR RI itu.

2 dari 2 halaman

Dilakukan di 7 Kecamatan

Kegiatan itu melibatkan kelompok nelayan di 7 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang terletak di sepanjang jalur pantura. Meliputi Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton.

Misbakhun mengatakan pesan utama dari semua itu adalah bahwa pemerintahan Joko Widodo memang konkret dalam menjalankan keberpihakannya kepada rakyat kecil.

Pemerintahan Joko Widodo bukanlah pemerintahan yang hanya suka memberi janji-janji tanpa bukti. Sebagai bukti lebih besarnya, Putra daerah asal Pasuruan itu membeberkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia berjumlah Rp 187 triliun.

“Angka itu paling besar dalam sejarah KUR pertanian dan KUR nelayan diadakan. Semuanya dalam rangka mendorong pertumbuhan. Sebab keinginan Pak Jokowi jelas. Kalau ekonominya tidak tumbuh maka pemerataan akan lebih sulit lagi untuk dilakukan,” kata Misbakhun.

Di acara itu, hadir juga Anggota IV Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI Rizal Djalil, Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian Soemarjo Gatot Irianto, dan Wakil Bupati Probolinggo Ahmad Timbul Prihanjoko.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Memaknai Pusaka-Pusaka Keramat Peninggalan Padjajaran

Liputan6.com, Garut – Bagi masyarakat Garut, Jawa Barat, peninggalan benda pusaka, ajimat atau apapun jenisnya, peninggalan Kerajaan Padjajaran yang dipimpin Prabu Siliwangi dan Prabu Kiang Santang, kerap dianggap sakral dan bertuah.

Benda tersebut tersebar luas di beberapa tempat, salah satunya di situs Kabuyutan, Bayongbong dan Makam Syeh Rohmat Suci, Godog, Karangpawitan. Di kedua lokasi itu, puluhan hingga ratusan benda pusaka peninggalan kedua raja Padjajaran itu selalu mendapat tempat istimewa.

Salah satunya di Situs Kabuyutan, Bayongbong, di area seluas hampir satu hektare itu, masyarakat sekitar selalu menggelar acara ‘Seba Muharam’ setiap tahunnya.

Kegiatan tersebut merupakan ritual memandikan benda pusaka peninggalan Kerajaan Pajajaran, sekaligus membuka naskah kuno peninggalan raja. Di sana masyarakat minta keberkahan mulai urusan jodoh hingga rezeki lancar usaha.

Juru pelihara situs Kabuyutan atau pemangku adat Situs Ciburuy, Nana Suryana (35) mengatakan ritual itu merupakan bentuk penghormatan masyarakat atas jasa leluhur mereka dari Pajajaran, terutama Prabu Kiang Santang yang telah menyebarkan agama Islam di wilayah itu.

“Istilahnya ulang tahun,” ujar dia, dalam beberapa kesempatan.

Dalam ritual sehari semalam itu, rangkaian kegiatan dilakukan seluruh masyarakat sekitar, mulai memandikan benda pusaka, membukan naskah kuno dalam daun lontar yang masih tersusun rapih, hingga mereka yang meyakini ‘ngalap berkah’ dari benda peninggalan tersebut.

“Intinya bukan minta ke benda itu, tetapi kepada Alloh SWT,” ujar Nana menegaskan pentingnya tauhid.

Benda-benda pusaka seperti keris, kujang, trisula, termasuk alat-alat kesenian seperti Gong Renteng yang ditempatkan di Bumi Padaleman itu, sengaja dikeluarkan sesepuh masyarakat setempat, untuk mendapatkan perawatan dan perlakuan istimewa, meskipun hanya setahun sekali.

Tak jarang dalam acara yang dipusatkan di situs yang konon bekas arena pertarungan para jawara (jagoan) di Pulau Jawa itu, masyarakat berduyun duyun meminta berkah mulai urusan jodoh, rezeki lancar usaha hingga urusan jabatan, dari air atau makanan yang telah ‘disuguhkan’ sebelumnya di dalam bumi Padaleman itu.

2 dari 2 halaman

Ngalungsur Pusaka Godog

Tak hanya di Situs Ciburuy, puluhan benda pusaka peninggalan Kerjaan Padjajaran pun terkumpul di makam kramat Syeh Sunan Rohmat Suci Godog, Karangpawitan. Di sana, setiap tanggal 14 mulud (Maulid) setiap tahun, masyarakat sekitar selalu menggelar ritual ‘Ngalungsur Pusaka’.

Kegiatan itu sengaja untuk memamerkan sekaligus memandikan seluruh barang pusaka peninggalan Prabu Kiansantang yang diyakini hingga kini sebagai penyebar pertama agama islam di wilayah Garut dan sekitarnya.

“Ada tumbak, keris, golok, dan benda sejarah lainnya, ” kata dia.

Setiap tahunnya ribuan orang dari berbagai daerah selalu datang dengan harapan untuk mendapatkan keberkahan dari makam waliyulloh tersebut.

“Ada nilai sejarah Islam yang tersimpan di dalamnya,” ujar Yaya Mansyur (62), juru kunci makam Godog.

Namun dibanding dengan Situs Ciburuy, ritual Ngalungsur Pusaka yang berada di makam Godog, mesti diawali dengan bakti soslal terutama sunatan massal. Kegiatan itu merupakan amanat sang sunan, saat menyebarkan syiar islam di sana.

“Tidak bisa digantikan kegiatan lain,” kata dia.

Yaya menyatakan, meskipun ada pemandian dan penyucian benda pusaka, namun hal itu hanya budaya semata. Hal tersebut, justru dibutuhkan untuk lebih mendekatkan diri kepada sang maha pencipta Allah SWT.

“Tidak usah menjadi perdebatan, sebab di dalamnya terkandung makna ibadah kepada Allah,” ujarnya.

Anies Saat Serahkan Sertifikat Tanah ke Warga: Jangan Langsung Dijual ya…

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan 500 sertifat tanah kepada warga Cipayung dan Makasar di GOR Ciracas, Jakarta Timur.

Dia menyatakan penyerahan sertifikat berdasarkan arahan dari program pemerintah pusat. Anies pun mengingatkan warga agar tidak menjual tanahnya setelah menerima sertifikat.

“Jangan sampai Bapak Ibu terima sertifikat, habis itu ada yang datang dengan iming-iming, malah langsung dijual. Malah langsung laku, langsung gak punya tanah lagi nanti,” kata Anies Baswedan, Kamis (18/2/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan sertifikat merupakan bentuk kepastian hukum atas tanah yang dimiliknya. Sehingga tidak mudah untuk diakui oleh pihak lainnya.

“Itu tanah untuk dimanfaatkan. Jadi saya berharap ini memberikan perlindungan kepada Bapak Ibu. Jangan sampai ada orang lain yang mengaku memiliki tanah itu,” ucapnya.

2 dari 3 halaman

Gratis

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, Jaya mengatakan untuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) masyarakat diimbau untuk datang langsung ke 13 lokasi yang telah ditentukan.

Dia menyebut masyarakat cukup membawa surat-surat yang ada dan petugas BPN akan segera melakukan pengukuran tanah.

“Langsung datang ke kantor, enggak usah melalui perantara, bawa surat yang dipunyai. Kemudian pasang tanda batasanya, sehingga ketima tim datang tidak pusing,” jelasnya.

Tak hanya itu, Jaya mengatakan dalam program itu tidak dikenakan biaya apa pun atau gratis. Sebab, biaya persiapan pendaftaran tanah telah ditanggung Pemprov DKI Jakarta.

“Ini untuk tahun anggaran 2019. Pemprov membiayai itu seluruhnya,” ujar Jaya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Anies Baswedan Sebut Masih Banyak Aset Pemprov DKI Belum Miliki Sertifikat Tanah

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sejumlah aset milik Pemprov DKI Jakarta belum memiliki sertifikat tanah. Salah satunya yakni GOR Ciracas, Jakarta Timur.

“GOR Ciracas ini juga perlu disertifikatkan. Tanah sudah aset kita, tapi belum bersertifikat,” kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis, 28 Februari 2019.

Anies menjelaskan rencananya bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, Jaya berencana melakuan pengukuran untuk GOR Ciracas. Akan tetapi, dikarenakan hujan, pengukuran pun urung dilakukan.

“Sudah aset kita tapi belum disertifikatkan, tapi karena kondisi hujan jadi tidak usah kita lakukan hari ini,” ucap Anies Baswedan.

Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun mengatakan pihaknya juga menerima sejumlah sertifikat tanah dari Jaya untuk beberapa aset milik Pemprov. Sebab, setahun yang lalu proses pengukuran pun telah dilakukan.

“Tahun lalu kita pencanangan PTSL di sana dan tahun ini sertifikatnya diserahkan. Jadi sekarang kami tenang, tanah itu benar-benar milik Pemprov,” ucapnya.

2 dari 3 halaman

Pemasangan Tanda Batas

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mulai mengebut pemasangan tanda batas aset-aset tanah milik DKI dan milik warga. Kegiatan bernama Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas itu dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Ini adalah momen yang sebenarnya punya implikasi besar karena masalah tanah paling mendasar bagi kehidupan kita apalagi di perkotaan. Gerakan ini akan punya implikasi panjang sekali,” ujar Anies di Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa (4/9/2018).

Anies menambahkan, pemasangan tanda batas adalah upaya menuju sertifikasi aset. Nantinya, tim dari Pemprov DKI dan Badan Pertanahan Nasional DKI akan melakukan pengukuran terhadap aset, menyusun peta dan mendaftarkan tanahnya.

Ia menyebut masih banyak serangkaian proses lain untuk mencatat aset-aset itu. “Jadi ini prosesnya panjang,” ujar Anies.

Sementara itu, untuk aset milik warga, Anies menyebut pemasangan tanda batas untuk mendukung upaya sertifikasi lahan warga yang gencar dilakukan pemerintah.

Mantan Mendikbud itu menyebut warga yang memiliki tanah bersertifikat di Jakarta bisa terangkat derajat kesejahteraannya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

11 Anggotanya Jadi Tersangka Ricuh Harlah NU, Ini Kata FPI

11 Anggotanya Jadi Tersangka Ricuh Harlah NU, Ini Kata FPI Munarman (Foto: dok. detikcom)

Jakarta – Sebelas anggota Front Pembela Islam (FPI) ditetapkan sebagai tersangka terkait kerusuhan saat tablig akbar dan peringatan Harlah NU ke-93 di Tebing Tinggi, Sumatera Utara (Sumut). Kuasa hukum FPI, Munarman, mengatakan ada beberapa hal yang memicu kerusuhan tersebut.

“Berdasarkan informasi dari lapangan, peristiwa tersebut bermula dari, satu, ada kegiatan kampanye terselubung dengan pembagian sembako dan pesan mengajak memilih pasangan tertentu,” kata Munarman lewat keterangannya, Kamis (28/2/2019).

“Dua, isi ceramah dari salah satu penceramah yang mengkampanyekan paslon petahana memfitnah kelompok lain sebagai radikal intoleran dan berbahaya, meng-ghibah orang, mendukung pembakaran bendera tauhid, berselawat dengan nada dangdut, dan lain sebagainya,” sambungnya.


Munarman mengatakan hal itu membuat masyarakat gerah atas kegiatan kampanye terselubung yang disampaikan salah satu penceramah. Hingga akhirnya datang sejumlah orang ke acara NU tersebut.

Kerusuhan pun pecah dan polisi mengamankan beberapa orang dari lokasi. Munarman menganggap lucu saat orang yang ditangkap langsung dikaitkan dengan FPI.

“Kegerahan dan protes dari masyarakat justru direspons oleh aparat keamanan dengan melakukan tindakan penangkapan. Yang paling lucu, penangkapan tersebut langsung dikaitkan dengan FPI dan dipropagandakan serta di-labeling ke organisasi FPI. Padahal kehadiran mereka yang ditangkap tersebut adalah murni sebagai masyarakat dan umat Islam. Bukan kegiatan organisasi,” ujar dia.

Munarman mengatakan tim advokasi FPI Sumut sedang menginvestigasi lebih lengkap peristiwa tersebut. Munarman meminta FPI tak dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Dia berharap hukum dijalankan secara berkeadilan.

“Kami ingatkan kepada seluruh pihak, agar jangan terus-terusan melakukan labeling dan framing terhadap FPI. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bersifat individual, bukan perbuatan organize crime. Dan kami serukan agar aparat hukum bersikap profesional dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Bukan sekadar law enforcement but without justice and without equity,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, tablig akbar, doa bersama, dan peringatan Harlah NU ke-93 digelar di Lapangan Sri Mersing, Tebing Tinggi, pada Rabu (27/2) pukul 09.00 WIB. Sekitar pukul 11.44 WIB, sejumlah orang masuk ke dalam lokasi dan meminta acara dibubarkan karena dianggap sesat.

Massa FPI datang mengenakan baju bertuliskan tagar 2019 ganti presiden. Mereka juga meneriakkan ‘2019 ganti presiden’. Aparat yang bertugas di lokasi sempat mengingatkan bahwa acara itu merupakan tablig akbar dan HUT NU. Massa juga diminta tidak membuat gaduh dan keributan.

Polisi awalnya menangkap delapan orang yang diduga terlibat dalam keributan. Kasus ini dikembangkan dan tiga orang lain ditangkap.

“Jadi seluruhnya 11 orang, dari hasil gelar perkara terpenuhi unsur pidananya, kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Hari ini dikeluarkan sprin (surat perintah) penahanan,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja saat dihubungi detikcom, Kamis (28/2).
(jbr/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cara Perusahaan Produk Bernutrisi Dukung Pemerintah Capai SDGs

Liputan6.com, Denpasar – Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak (APPNIA) pada hari ini meluncurkan riset dokumentasi berjudul ‘Dukungan APPNIA terhadap Percepatan Pencapaian SDGs dan Generasi Masa Depan Indonesia’.

Riset ini merupakan dokumentasi peran aktif serta komitmen jangka panjang APPNIA dalam mewujudkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tahun 2030 dan menciptakan generasi masa depan Indonesia yang berkualitas.

Ketua APPNIA, Rivanda Idiyanto mengatakan konten riset dokumentasi ini mencakup program dan aktivitas yang dilakukan perusahaan anggota APPNIA serta kerja sama asosiasi dengan pemerintah, sektor industri lain dan masyarakat.

“Kami ingin menjadi bagian penting dalam memberikan dukungan untuk meningkatkan status gizi juga kesehatan ibu dan anak di Indonesia melalui kemitraan dengan pemerintah dan stakeholder lain untuk menjalankan kegiatan secara terencana dan sistematis,” kata Rivanda sebagaimana rilis yang diterima Liputan6.com, Rabu (27/2/2019).

Rivanda menjelaskan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan 17 butir SDGs. Melalui berbagai aksi nyata, APPNIA berperan mewujudkan tiga butir SDGs di sektor kesehatan yaitu SDGs 2 (tanpa kelaparan), SDGs 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), dan SDGs 6 (air bersih dan sanitasi layak) yang berkaitan erat dengan persiapan generasi masa depan Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa individu yang sehat memiliki kemampuan fisik dan daya pikir lebih kuat, sehingga memberikan mereka kemampuan berkontribusi secara produktif membangun masyarakat. Pencapaian SDGs dioptimalkan dalam bentuk kemitraan yang kolaboratif antara pihak perusahaan swasta, pemerintah, badan usaha milik negara, organisasi sosial dan asosiasi untuk memperbaiki gizi serta kesehatan ibu dan anak.

SDGs menjadi dasar perwujudan program nyata mencapai Indonesia tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, serta sanitasi yang layak,” tegas Rivanda.

Sepuluh perusahaan yang menjadi anggota APPNIA memiliki visi dan misi yang sama. Visi APPNIA adalah menjadi asosiasi yang dinamis dan kredibel di tingkat nasional dan internasional, bermitra dengan pemerintah dan pihak terkait untuk secara aktif mendukung peningkatan status gizi dan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Adapun misi APPNIA yaitu aktif mendukung program nasional pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif untuk bayi usia 0-6 bulan, memastikan semua anggota APPNIA mematuhi peraturan yang berlaku, menyediakan produk bergizi dan berkualitas sesuai standar keamanan pangan, serta secara aktif bermitra dengan pemerintah dan pihak terkait lain dalam perbaikan gizi dan kesehatan ibu dan anak.

2 dari 2 halaman

Angka Kematian Ibu dan Bayi Masih Tinggi

Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini tiga kali lipat lebih tinggi daripada target tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals/MDGs), yaitu 102 per 100 ribu kelahiran hidup.

Menurut Rivanda, peningkatan gizi masyarakat khususnya ibu dan anak merupakan hal penting untuk mendukung pencapaian SDG 2 dan 3. “Program-program yang dilakukan perusahaan-perusahaan anggota APPNIA merupakan perwujudan suatu komitmen yang tertuang dalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Creating Shared Value (CSV) masing-masing yang mendukung capaian SDGs,” katanya.

Untuk mencapai SDG 2, upaya yang dilakukan para anggota APPNIA yakni menciptakan lingkungan kondusif dan mandiri serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi, edukasi dan kampanye kecukupan gizi, kerja sama untuk meningkatkan pasokan pangan berkualitas serta inovasi produk.

Adapun untuk pencapaian SDG 3, program anggota APPNIA antara lain memberikan akses terhadap fasilitas kesehatan secara gratis, edukasi terkait kesehatan ibu dan anak, pemberian penyuluhan gizi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana air bersih, sanitasi, serta kebiasaan higienis melalui penguatan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Pencapaian SDGs dan penciptaan generasi yang berkualitas merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder. Peluncuran riset dokumentasi ini merupakan bukti komitmen kami dalam mewujudkan masyarakat yang sehat demi masa depan bangsa,” ujar Rivanda.