Median: Serang Pribadi Prabowo, Jokowi Galak!

Jakarta – Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menyerang tajam Capres Prabowo Subianto saat disindir kebijakan pembagian sertifikat tanah yang kerap dilakukannya. Serangan Jokowi itu dinilai Direktur Eksekutif Median Rico Marbun sebagai serangan pribadi ke Prabowo, yang menunjukkan Jokowi ‘Galak’.

“Serangan Pak Jokowi lebih fokus pada pribadi Pak Prabowo,” ujar Rico kepada detikcom, Minggu (17/2/2019).

Menurutnya, serangan Jokowi ke Prabowo itu bagaikan mengatakan bahwa Prabowo itu kurang optimis.

“Dan juga menyimdir bahwa Pak Prabowo itu punya tanah yang sangat luas di Kalimantam saat menyinggung reformasi agraria,” katanya.

Rico menilai, saat ini semua pertarungan di luar arena debat dibawa ke wilayah debat.

“Jadi jokowi ingin mengalah kritik dengan meruntuhkan integritas pembawa kritik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bila sertifikat yang dibagikannya bukan pada lahan-lahan yang besar. Sebab sebelumnya Prabowo menyindir bila apa yang dilakukan Jokowi berdampak pada tiadanya lahan bagi anak-cucu kelak.

“Kita tidak memberikan kepada yang gede-gede,” ucap Jokowi.

“Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya,” imbuh Jokowi.

Simak Juga ‘Jokowi Sebut Prabowo Kuasai Ratusan Ribu Hektare di Kalimantan dan Aceh’:

[Gambas:Video 20detik]



(nvl/van) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kuasai Blok Migas hingga Kontrak Migas Gross Split, Kebijakan Jokowi di Sektor Energi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melahirkan beberapa kebijakan terkait pengolahan sumber daya alam (SDA), khususnya pada sektor minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batubara (minerba) selama kurun 4 tahun. SDA merupakan salah satu yang akan dibahas pada Debat Capres hari ini.

Berdasarkan catatan Liputan6.com, Minggu (17/2/2019), kebijakan pada sektor migas dari hulu yang terjadi pada Era Jokowi, antara lain penyerahan pengolahan Blok Migas Mahakam ke PT Pertamina (Persero) per 1 Januari 2018. Ini setelah 50 tahun‎ blok migas yang terletak di Kalimantan Timur tersebut dikelola PT Total E&P Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga memutuskan peralihan kontrak pengolahan Blok Rokan ke Pertamina‎ dari Chevron Pacific Indonesia setelah kontraknya habis pada 2021. Chevron telah menggarap blok migas yang menjadi tulang punggung produksi minyak nasional ini selama 50 tahun.

Untuk tata kelola ‎hulu migas, pemerintah mengeluarkan terobosan berupa kontrak bagi hasil migas gross split. Sistem bagi hasil ini diyakini lebih transparan, efektif dan efisien dalam penghitungan split bagi hasil migas antara pemerintah dengan kontraktor, ketimbang kontrak bagi hasil cost recovery yang digunakan sebelumnya.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan, saat ini total wiayah kerja migas yang telah menggunakan skema gross split menjadi 39. Terdiri dari 14 dari blok eksplorasi, 21 dari perpanjangan atau alih kelola, 4 yang amandemen.

“Setelah ‎dua WK yaitu WK Lampung III dan WK GMB Muralim, mengamandemen kontrak bagi hasil migas yang semula menggunakan skema bagi hasil cost recovery menjadi gross split, jumlahnya menjadi 39,” kata Arcandra.

2 dari 2 halaman

Minerba

Pada sektor minerba, tentunya Pemerintah Jokowi mencatatkan sejarah atas kesepakatan perubahan status Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Adapun salah satu ketentuan didalamnya adalah pelepasan saham Freeport Indonesia ke PT Indonesia Asaham Alumunium (Inalum) sehingga holding BUMN tambang tersebut menjadi pemilik saham mayoritas sebesar 51 persen.

Pada sektor batu bara, pemerintah membuat kebijakan harga patokan tertinggi batu bara sebesar USD 70 per ton untuk sektor kelistrikan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membuat tarif listrik tetap stabil.

Pemerintah pun telah berniat untuk menahan tarif listrik sepanjang 2019 tidak mengalami kenaikan. Rencana tersebut akan diterapkan untuk seluruh golongan pelanggan.

Bahkan PT PLN (Persero) memberikan diskon tarif listrik kepada pelanggan R-I 900 Volt Amper (VA) Rumah Tangga Mampu(RTM) mulai 1 Maret 2019, ‎insentif ini diberikan karena adanya efisiensi digolongan ini, serta terjadinya penurunan harga minyak dan kurs dollar.

Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka mengatakan,‎ dengan pemberlakuan insentif ini maka pelanggan golongan R-1 900 VA RTM hanya membayar tarif listrik sebesar Rp 1.300 per kilowatt hour (kWh) dari tarif normal sebesar Rp 1.352 per kWh.

“Penurunan tarif ini berlaku bagi 21 juta pelanggan listrik R-1 900 VA RTM,”tandasnya.

Kendaraan Lapis Baja hingga Mobil Pemadam Bersiaga di Lokasi Debat Capres

Liputan6.com, Jakarta – Pengamanan Hotel Sultan, Jakarta diperketat, menjelang debat calon presiden (debat capres) yang diselenggarakan pada Minggu (17/2/2019), pukul 20.00 WIB.

Pantauan Liputan6.com, di lokasi debat capres, di Hotel Sultan, pengamanan dilakukan pihak kepolisian dari berbagai kesatuan, di antaranya Brimob dan Sabara.

Untuk memperkuat pengamanan, ratusan petugas berseragam dan tanpa seragam disiagakan. Selain itu juga disiagakan kendaraan lapis baja dan menyiagakan anjing pelacak untuk mendeteksi adanya bom.

Selain pihak keamanan, juga disiagakan satu unit mobil pemadam kebakaran, serta fasilitas pendukung kehanda‎lan pasokan listrik. 

PLN Distribusi Jakarta Raya telah menyiapkan satu unit Power Bank berkapasitas 1.000 kilo Volt Amper (kVA), dan satu unit Power Bank 630 kVA untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik.

Sebagai cadangan pasokan PLN juga disiapkan tiga unit UPS masing-masing 500 kVA untuk menjamin keandalan pasokan listrik. Selain itu, langkah mitigasi risiko lain juga disiapkan, termasuk dengan memasok listrik dari 2 sumber yang berbeda dengan dilengkapi Automatic Change Over (ACO).

Apabila sumber utama terganggu, dapat secara otomatis berpindah ke sumber pasokan listrik lainnya.

Untuk diketahui, debat capres‎ akan dilaksanakan pukul 20.00, adapun yang akan dibahas dalam debat tersebut adalah pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam (sda) dan lingkungan hidup.

2 dari 2 halaman

Pengusaha: Debat Capres Bukan Ajang Saling Serang tapi Adu Terobosan

Sebelumnya, kedua kandidat calon presiden (capres) akan saling beradu program terkait masalah energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup pada malam ini.

Dalam debat nanti, para pengusaha berharap agar kedua capres akan mengemukakan visi dan misi jangka pendeknya dan jangka panjangnya secara konkret. Bukan hanya sekedar saling serang dan beradu argumen.

“Tentu kami dari pengusaha lebih melihat ke depannya seperti apa. Dari sisi energi, apa yang akan difokuskan oleh pemerintah dan bagaimana korelasinya dengan peluang investasi di bidang sumber daya alam yang ada,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu 17 Februari 2019.

Kemudian dari sisi kebijakan pangan, lanjut Shinta, pengusaha ingin melihat adanya terobosan yang dilakukan sehingga Indonesia tidak hanya menjadi negara pengimpor komoditas pangan, melainkan menjadi negara pengekspor.

“Minimal mampu memenuhi kebutuhan pokok sendiri dan memadukannya dengan potensi investasi jangka pendek dan jangka panjang,” ungkap dia.

Kebijakan di bidang lingkungan hidup, kata Shinta, juga tidak kalah penting. Sebab, keberlanjutan bangsa dan negara sangat didukung oleh daya dukung lingkungan.

“Nah, konsepnya gimana? bagaimana menciptakan keseimbangan antara investasi dan lingkungan dan bagaimana memperbaiki yang telah rusak. Negara akan berperan seperti apa? Bagaimana apresiasi pemerintah kepada perusahaan atau orang yang telah membantu dan mendukung pembangunan  yang berkelanjutan,” jelas dia.

Sementara untuk infrastruktur, dalam debat tidak tidak perlu membahas apa yang telah terjadi. Shinta berharap, kedua kandidat tidak berdebat soal perlu tidaknya membangun jalan tol.

“Ke depan bagaimana? apa fokus infrastruktur untuk mendukung seluruh kehidupan bangsa, energi, pangan, SDA, lingkungan dan lainnya. Jangan sampai infrastruktur menguntungkan salah satu sisi saja, baik untuk investasi tapi tidak baik dari sisi lingkungan. Itu tidak boleh. begitu pula sebaliknya. Ini yang ingin kita dengar,” tandas dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jangan Ada Dendam di Antara Malaysia dan Indonesia…

Liputan6.com, Putra Jaya – Sudah jadi rahasia umum bahwa Malaysia kerap menjadi tujuan para tenaga kerja Indonesia (TKI), meski sejumlah kasus kekerasan melanda para penyumbang devisa besar untuk negara itu. Hal tersebut juga sempat membuat hubungan kedua negara tegang.

“Hubungan kita memang terkadang menjadi renggang, tapi kami tetap memerlukan TKI,” ujar Penasihat Eksekutif Editorial Sinar Harian, salah satu surat kabar terbesar di Malaysia, Abdul Jalil pada Kamis 14 Februari 2019 lalu di kantornya.

Abdul mengatakan bahwa TKI sudah banyak membantu Malaysia sejak dahulu kala. Para TKI banyak yang bekerja di bidang pertanian, perindustrian, tekstil dan juga menjadi asisten rumah tangga (ART).

Ia juga yakin pekerja WNI yang diperlakukan layak di Malaysia jumlahnya jauh lebih tinggi dari kasus kekerasan.

“Kami menentang sekali kekerasan. Kasus kekerasan terhadap TKI di sini selalu diusut ke jalur hukum. Kita tak akan melepaskan begitu saja. Tapi memang proses peradilan membutuhkan waktu,” sebut Abdul.

Salah satu kasus tersebut adalah yang menimpa Adelina Lisao, seorang TKI asal Kupang. Kasus tahun 2018 itu sempat menjadi sorotan global karena pahlawan devisa itu diketahui dipaksa majikannya untuk tidur di samping seekor anjing di area garasi rumah.

“Proses peradilan kasus kematian TKI yang di Penang (Adelina Lisao) masih berjalan di mahkamah hingga saat ini. Majikannya sudah diproses hukum, jangan bimbang,” tutur Abdul.

Menurut Abdul, saat ini ada sekitar dua juta buruh migran di Malaysia, yang mayoritasnya berasal dari Indonesia dan Kamboja. Ia meminta secara khusus kepada Indonesia sebagai tetangga dekat Malaysia untuk tetap berhubungan baik. “Kita ini serumpun. Jangan ada dendam di antara kita,” ucap Abdul.

Ia pun menceritakan bahwa telah memiliki asisten rumah tangga dari Semarang, Indonesia sejak 28 tahun terakhir.

“Mbak Sumi ini sudah menjadi bagian dari keluarga saya. Dia mendidik anak saya, mengajar anak saya mengaji, Bahkan saya dan keluarga pernah dua hingga tiga kali ke kampung dia di Semarang,” ungkap dia.

Abdul menuturkan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia akan terus berjalan baik meski terkendala gesekan kasus kekerasan terhadap sejumlah TKI di negaranya.

“Saya sudah lama berhubungan dengan Indonesia. Kita ada hubungan yang akrab, Ada hubungan akrab ada G2G (government to government), P2P (people to people), B2B (business to business). Malaysia dan Indonesia ini sebenarnya serumpun.”

“Dengan badan-badan seperti Iswami ini. Dia menjadikan hiubungan kita lebih akrab. Jangan ada dendam di antara kita,” tegas Abdul.


Simak video pilihan berikut: 

2 dari 2 halaman

Akses Pendidikan untuk Anak-Anak TKI

Sementara itu, pemerintah RI dan Malaysia telah menyepakati berbagai upaya peningkatan perlindungan dan hak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Negeri Jiran.

Hal itu diutarakan oleh menteri luar negeri kedua negara, Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin 23 Juli 2018.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian oleh kedua menteri adalah mengenai pentingnya akses pendidikan terhadap anak-anak TKI yang ikut merantau bersama orang tuanya yang bekerja di Negeri Jiran.

“Saya mengapresiasi atas perubahan kebijakan pemerintahan Malaysia saat ini yang menekankan pentingnya akses pendidikan kepada semua orang, termasuk anak-anak TKI di Malaysia,” kata Menlu Retno.

Pada gilirannya, Menlu Saifuddin menjelaskan bahwa Indonesia-Malaysia akan bekerja sama menambah fasilitas pendidikan dan komunitas pembelajaran baru di Sabah. Sebelumnya, kedua pemerintah telah bekerjasama membangun fasilitas serupa di Kuala Lumpur dan Johor.

“Kami akan menindaklanjuti permintaan Indonesia terkait pembangunan sekolah di Sabah,” kata Saifuddin.

Kedua menteri menegaskan bahwa tim teknis dari masing-masing negara akan bertemu untuk merealisasi rencana tersebut.

Prioritas

Pada kesempatan terpisah usai pertemuan bilateral, Menlu RI Retno Marsudi menjelaskan bahwa isu perlindungan WNI dan TKI merupakan agenda prioritas kebijakan luar negeri kedua negara. Sikap tersebut pun telah diejawantahkan melalui sejumlah tindakan positif dari pemerintah Malaysia belakangan terakhir.

“Kita sangat mengapresiasi bagaimana pemerintah Malaysia sekarang sangat kooperatif dalam memberikan notifikasi dan akses kekonsuleran bagi pemerintah RI untuk menangani WNI dan TKI yang terkendala secara hukum,” kata Retno.

“Prioritas terhadap perlindungan WNI dan TKI ini merupakan sebuah pergeseran kebijakan yang baik yang telah menjadi komitmen antara Tun Mahathir dan Presiden Jokowi saat keduanya bertemu di Bogor Juni lalu,” tambah Menlu RI.

Melihat Kembali Kebijakan Pangan Jokowi

Jakarta – Masing-masing calon Presiden dan Wakil Presiden saling adu gagasan di masa kampanye demi menggaet suara di masa pemilihan nanti. Soal pangan jadi salah satu isu utama.

Bicara soal program penyediaan pangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah punya pengalaman. Bagaimana programnya? Selengkapnya di sini.

Foto: Kiagoos Auliansyah

(erd/dna)

Dahnil Anzar Ungkap Kejutan Prabowo di Debat Pilpres: Solusi Perubahan!

Jakarta – Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjutkan, mengungkap kejutan yang akan diberikan sang capres dalam debat pilpres malam nanti. Apa itu?

“Kejutannya tentu adalah solusi perubahan. Dengan kondisi sekarang ini beliau akan bawa konsepsi tawaran kepemimpinan yang lebih kuat, kepemimpinan yang menawarkan solusi, dan sebagainya,” kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jl Sriwijaya, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Menurut Dahnil, Prabowo akan tampil lebih rileks di debat kedua. Alasannya, Prabowo tak memiliki beban janji-janji politik.
“Kan Pak Prabowo relatif lebih ringan, maksudnya beliau hadir dengan harapan baru. Sedangkan Pak Jokowi kan hadir lebih berat, beliau hadir dengan beban janji politik yang tidak terealisasi selama empat tahun ini,” ujarnya.

Dia mengatakan Prabowo tak akan ‘menyerang’ capres Joko Widodo (Jokowi) dengan agresif. Dahnil menyebut Prabowo akan fokus mengkritik kebijakan Jokowi.

“Pak Prabowo tidak punya kecendrungan agresivitas, kalau misal perlu menyerang, nggak perlu juga menyerang. Yang jelas kritik terhadap permasalah yang belum dilakukan dan terlambat dilakukan oleh pemerintah saat ini ya, tentu harus dilakukan,” sebut Dahnil.

Perihal kejutan Prabowo ini sebelumnya dikatakan juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. Andre mengatakan pemirsa akan merugi jika tak menyaksikan siaran debat itu.

“Nanti waktu debat, selain berdebat Pak Prabowo akan memberikan kejutan yang menarik dan kekinian kepada seluruh pemirsa, seluruh rakyat,” ucap Andre.
(tsa/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Puji Donald Trump, Wapres AS: Kepemimpinan Luar Biasa Hebat

Liputan6.com, Munich – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence menegur ketidakkompakan dukungan negara-negara Uni Eropa atas isu di Iran dan Venezuela.

Di saat bersamaan, dia juga menolak usulan Kanselir Jerman Angela Merkel untuk memasukkan Rusia dalam upaya kerja sama global, demikian sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Minggu (17/2/2019).

Menyebut hasil kepemimpinan Donald Trump sebagai “luar biasa hebat”, Pence berujar di hadapan para pejabat senior Eropa dan Asia bahwa Uni Eropa harus mendukung pengunduran diri AS dari perjanjian nuklir Iran, dan mengakui pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, sebagai presiden setempat.

“AS lebih kuat dari sebelumnya, dan Amerika memimpin di panggung dunia sekali lagi,” kata Pence kepada para pejabat di Konferensi Keamanan Munich, seraya menyebut AS sukses menerapkan kebijakan luar negerinya, mulai dari Afghanistan hingga Korea Utara.

Sebelumnya, para pemimpin Eropa bermasalah dengan retorika Donald Trump, yang mereka katakan tidak menentu dan mengganggu. Hal tersebut utamanya merujuk pada keputusan presiden AS ke-45 itu, untuk menarik diri dari perjanjian nuklir Iran –yang disepakati pada 2015– dan menuduh Teheran terus mengembangkan bom nuklir.

Tetapi Pence –yang selama kunjungannya ke Polandia menuduh Inggris, Jerman dan Prancis merusak sanksi AS terhadap Iran– mengulangi permintaannya agar kekuatan Eropa menarik diri dari kesepakatan tersebut.

“Rezim Iran secara terbuka mendukung Holocaust, dan mereka mencari cara untuk mencapainya,” ujar Pence, yang juga mengunjungi kamp konsentrasi Nazi Auschwitz.

“Sudah tiba waktunya bagi mitra Eropa kami untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran yang menghancurkan, dan bergabung dengan kami membawa tekanan ekonomi dan diplomatik,” lanjutnya mengajak.

Sementara itu, dalam upaya mendorong kebijakan Donald Trump yang mendukung negara berdaulat, Pence mengatakan: “sekali lagi dunia lama dapat mengambil sikap yang kuat dalam mendukung kebebasan di dunia baru”.

“Hari ini kami menyerukan Uni Eropa untuk melangkah maju demi kebebasan dan mengakui Juan Guaido sebagai satu-satunya presiden Venezuela yang sah,” katanya, menyebut Nicolás Maduro sebagai diktator yang harus mundur.


Simak video pilihan berikut: 

2 dari 2 halaman

Tanggapan Kanselir Jerman

Pidato Wapres Pence terlihat kontras dengan apa yang disampikan kanselir Jerman Angela Merkel, tentang pembelaannya atas perdagangan luar negeri dan hubungan dengan Rusia, serta ajakan untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah global.

Berbicara di depan Pence, Merkel mempertanyakan apakah keputusan AS untuk meninggalkan kesepakatan nuklir Iran dan menarik diri dari Suriah adalah cara terbaik untuk mengatas pengaruh Teheran di Timur Tengah.

Merkel juga membela rencana pembangunan jalur pipa gas alam baru dari Rusia ke Jerman yang kembali dikecam oleh Pence.

Sebelumnya, pemerintahan Trump menuduh Jerman sebagai “tawanan” Rusia karena bergantung pada sumber energi yang berasal dari Negeri Beruang Merah.

“Jika selama perang dingin … kami mengimpor gas Rusia dalam jumlah besar, saya tidak tahu mengapa jika saya berkata bahwa ini lebih buruk: Rusia tetap menjadi mitra kami,” bela Merkel secara sarkas.

Selama sesi tanya jawab pada KTT terkait, Merkel menambahkan bahwa akan salah jika mengecualikan Rusia secara politis, meski Pence menyebut Washington “meminta pertanggungjawaban Rusia” atas anekasi Krimea dari Ukraina pada 2014 lalu.

“ecara geostrategis, Eropa tidak memiliki minat untuk memutuskan semua hubungan baik dengan Rusia,” kata Merkel.

Di lain pihak, Wapres Pence juga menyampaikan pesan Trump tentang kritik terhadap surplus Jerman terhadap neraca perdagangannya dengan AS, dan mengancam akan mengenakan tarif pada industri otommotif negara ekonomi terbesar Eropa itu sebagai balasannya.

“Jika itu dipandang sebagai ancaman keamanan bagi Amerika Serikat, maka kami terkejut,” kata Merkel, mengundang tepuk tangan dari hadirin.

“Kami bangga dengan (industri mobil kami), banyak yang diproduksi di AS dan diekspor ke China,” lanjutnya kembali mengundang tepuk tangan.

Intip Rincian Utang Luar Negeri RI, Paling Banyak untuk Apa?

Liputan6.com, Jakarta – Jumlah utang sering kali menjadi bahan kritik untuk pemerintah. Hal ini mengingat total utang Indonesia yang terus naik. Meski demikian, apakah utang Indonesia masih aman? Bagaimana rincian utang Indonesia tersebut?

Pemerintah selalu menyatakan kalau pengelolaan utang dilakukan pruden dan akuntabel. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun pernah menegaskan, meski utang pemerintah meningkat tetapi tidak melanggar amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Yaitu defisit APBN masih terjaga kurang dari tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang kurang dari 60 persen dari PDB.

Mengutip berita Liputan6.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat Indonesia bijak memahami soal utang negara.

“Negara mirip dengan perusahaan. Kalau ingin dikembangkan dengan optimal, butuh dana besar,” ujar JK, pada Selasa 29 Januari 2019.

JK menuturkan, jika ingin pembangunan dilakukan pesat, misalnya dalam hal infrastruktur dibutuhkan dana besar. Di sisi lain, anggaran negara juga diperlukan untuk mebiayai hak-hak dasar warga, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendanaan lain.

“Utang bukan jumlahnya yang penting, tapi bisa dibayar atau tidak,” tutur JK.

Selama utang negara untuk hal-hal produktif, bukan sekedar untuk menggelar konferensi atau bangun kantor pemerintah, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut berpendapat, itu sah-sah saja.

Misalnya, kata dia, untuk pembangunan MRT, moda angkut massal yang diyakini bisa mengatasi masalah transportasi, terutama di kota-kota besar.

“Kalau yakin dalam 40 tahun bisa dibayar dari hasil MRT, tidak masalah,” tambah JK.

Utang, tambah JK, juga digunakan untuk membangun sarana atau infratruktur yang penting untuk orang banyak. Ia menambahkan, uang pinjaman bisa untuk membangun pengairan. Efeknya, kebun dan sawah makin banyak, penghasilan negara dari pajak pun meningkat. “Kita tidak utang untuk foya-foya,” tambah JK.

JK menegaskan, tak hanya Indonesia yang punya utang. “Negara-negara besar juga tetap meminjam tetapi meminjam ke dalam, misalnya Amerika Serikat dalam bentuk cetak duit,” tutur dia.

Ingin tahu bagaimana perkembangan utang luar negeri Indonesia? Bagimana dengan perkembangan rasio utangnya? Siapa saja pemberi pinjaman?

Berikut rincian utang seperti dikutip dari laman Bank Indonesia (BI):

Bila melihat data BI, utang luar negeri Indonesia cenderung meningkat sejak 2010. Jika dilihat posisi utang luar negeri berdasarkan kelompok peminjam, total utang luar negeri Indonesia mencapai USD 293,32 miliar pada 2014. Jumlah tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral mencapai USD 129,736 miliar dan swasta sebesar USD 163,59 miliar.

Kemudian pada 2015, total utang luar negeri Indonesia naik menjadi USD 310,730 miliar. Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral mencapai USD 142,608 miliar dan swasta sebesar USD 168,123 miliar.

Utang tersebut juga meningkat menjadi USD 320,006 miliar pada 2016. Rincian utangnya terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 158,283 miliar dan swasta sebesar USD 161,722 miliar.

Pada 2017, total utang bertambah menjadi USD 352,469 miliar. Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 180,622 miliar dan swasta sebesar USD 171,847 miliar.

Pada Desember 2018, total utang luar negeri berdasarkan kelompok peminjam naik menjadi USD 376,839 miliar. Rinciannya utang pemerintah bank sentral mencapai USD 186,220 miliar dan swasta sebesar USD 190,619 miliar.

Posisi utang luar negeri berdasarkan jenis mata uang

Adapun posisi utang luar negeri berdasarkan jenis mata uang masih terbesar dalam denominasi dolar AS. Totalnya mencapai USD 212,513 miliar pada 2014. Kemudian menjadi USD 222,771 miliar pada 2015.

Selanjutnya utang dalam denominasi dolar AS itu turun menjadi USD 221,307 miliar pada 2016. Utang meningkat lagi menjadi USD 236,620 miliar pada 2017. Pada Desember 2018, totang utang dalam denominasi dolar AS mencapai USD 258,938 miliar.

Negara kreditor terbesar

Kalau dilihat berdasarkan negara pemberi pinjaman antara lain pada 2014 mencapai USD 176,82 miliar. Negara pemberi pinjaman terbesar dari Singapura mencapai USD 60,45 miliar pada 2014. Lalu turun menjadi USD 58,19 miliar pada 2015.

Hal ini berlanjut pada 2016, kreditor utang dari Singapura turun menjadi USD 51,397 miliar pada 2016. Selanjutnya naik lagi menjadi USD 54,95 miliar pada 2017. Desember 2018, utang dari kreditor asal Singapura naik menjadi USD 60,62 miliar.

Jepang juga menjadi salah satu negara pemberi pinjaman terbesar untuk Indonesia. Total pinjaman dari Jepang mencapai USD30,46 miliar pada 2014.

Lalu naik menjadi USD 31,35 miliar pada 2015. Selanjutnya turun lagi menjadi USD 30,23 miliar pada 2016, dan 2017 mencapai USD 29,154 miliar. Pada Desember 2018, utang tercatat USD 29,56 miliar di Jepang. Negara lainnya yang memberi pinjaman terbesar yaitu China dan Amerika Serikat.

Pembiayaan Utang

Adapun pembiayaan utang pada 2014 hingga 2019 antara lain pada 2014 sebesar Rp 255,7 triliun, 2015 sebesar Rp 380,9 triliun, 2016 sebesar Rp 403 triliun, 2017 sebesar Rp 429,1 triliun. Kemudian realisasi pada 2018 turun menjadi Rp 366,7 triliun.

Pembiayaan utang ini membiayai defisit anggaran, pembiayaan investasi terutama PMN kepada BUMN BLU, dan pemberian pinjaman kepada Pemda.

Kementerian Keuangan menegaskan, kebijakan pembiayaan utang ini menerapkan hal kehati-hatian, efisiensi biaya utang, produktivitas dan keseimbangan.

2 dari 4 halaman

Selanjutnya

 Utang dilihat dari jangka waktunya

Utang pemerintah dan bank sentral bila dilihat dari jangka waktu yang dimiliki sebagian besar utang jangka panjang lebih dari satu tahun.

Tercatat utang luar negeri pemerintah dan bank sentral yang lebih dari satu tahun mencapai USD 126,075 miliar pada 2014. Dibandingkan utang jangka pendek pada 2014 mencapai USD 3,66 miliar.

Pada 2015, utang jangka panjang bank sentral dan pemerintah mencapai USD 139,65 miliar. Sedangkan utang kurang dari satu tahun mencapai USD 2,95 miliar pada 2015.

Lalu pada 2016, tercatat utang jangka panjang lebih dari satu tahun mencapai USD 157,43 miliar pada 2016. Utang jangka pendek pemerintah dan bank sentral mencapai USD 845 juta pada 2016.

Sedangkan 2017, utang jangka pendek pemerintah dan bank sentral mencapai USD 2,4 miliar. Utang jangka panjang, total utangnya mencapai USD 178,20 miliar.

Pada Desember 2018, tercatat total utang jangka pendek berkurang menjadi USD 900 juta pada Desember 2018. Utang jangka panjang melonjak jadi USD 185,23 miliar.


3 dari 4 halaman

Rasio Utang Masih di Batas Aman

Adapun rasio utang terhadap PDB relatif masih aman di bawah 60 persen. Ini sesuai ketentuan, meski rasionya cenderung naik.

Dibandingkan negara lainnya, berdasarkan data tradingeconomics, rasio utang Indonesia terhadap PDB termasuk yang terendah. Dibandingkan AS yang rasio utangnya mencapai 105,40 persen terhadap PDB. Lalu Jepang mencapai 253 persen terhadap PDB, China mencapai 47,60 persen terhadap PDB, dan India sebesar 68,70 persen terhadap PDB.

Selain itu dibandingkan Vietnam, rasio utangnya mencapai 61,50 persen, Malaysia mencapai 50,90 persen, dan Singapura sebesar 110,60 persen terhadap PDB. Lalu Filipina sebesar 41,90 persen terhadap PDB.

Pada 2014, rasio utang terhadap PDB mencapai 32,95 persen. Pada 2015, rasio utang terhadap PDB naik menjadi 36,09 persen pada 2015. Lalu kembali turun menjadi 34,30 persen pada 2016. Selanjutnya rasio utang kembali naik tipis menjadi 34,77 pada 2017. Lalu pada 2018, tercatat rasio utang terhadap PDB menjadi 36,18 persen.

Dilihat dari jenis utang luar negeri, dari sisi pemerintah rinciannya antara lain:

Pinjaman pada 2014 mencapai USD 123,80 miliar yang komposisinya USD 53,923 miliar yang merupakan pinjaman bilateral mencapai USD 26,70 miliar, komersial sebesar USD 23,34 miliar, multilateral sebesar USD 3,72 miliar, dan pemasok 19.

Dari surat utang mencapai USD 69,88 miliar pada 2014. Surat utang itu terdiri dari surat berharga negara (SBN) internasional mencapai USD 32,797 miliar dan SBN domestik mencapai USD 37,08 miliar.

Pada 2015, total utang luar negeri pemerintah capai USD 137,39 miliar. Utang itu terdiri dari pinjaman mencapai USD 54,22 miliar yang terdiri dari pinjaman bilateral sebesar USD 24,48 miliar, komersial sebesar USD 26,09 miliar, multilateral sebesar USD 3,63 miliar. Pemasoknya mencapai 12.

Kemudian surat utang dari SBN internasional mencapai USD 42,68 miliar dan SBN domestik sebesar USD 40,38 miliar.

Pada 2016, total utang luar negeri mencapai USD 154,87 miliar. Utang itu terdiri dari pinjaman sebesar USD 54,188 miliar yang berasal dari pinjaman bilateral sebesar USD 23,32 miliar, komersial sebesar USD 3,35 miliar, pemasok 8. Sedangkan total penerbitan surat utang pada 2016 mencapai USD 100,68 miliar.

Selanjutnya pada 2017, total utang luar negeri pemerintah capai USD 177,318 miliar. Itu dari total pinjaman yang mencapai USD 54,48 miliar yang terdiri pinjaman bilateral sebesar USD 23,15 miliar, komersial sebesar USD 3,14 miliar, multilateral sebesar USD 28,11 miliar dan pemasok 72. Adapun penerbitan surat utang mencapai USD 122,83 miliar pada 2017.

Selanjutnya pada Desember 2018, total utang luar negeri pemerintah mencapai USD 183,19 miliar. Pinjaman itu mencapai USD 56,17 miliar yang rinciannya antara lain pinjaman bilateral sebesar USD 22,85 miliar, pinjaman komersial sebesar USD 2,94 miliar, dan multilateral sebesar USD 29,30 miliar. Pemasok tak ada. Dilihat dari penerbitan SBN capai USD 128,01 miliar.

Posisi utang luar negeri pemerintah berdasarkan lembaga kreditor antara lain dari ADB mencapai USD 8,63 miliar pada 2014. Kemudian naik menjadi USD 9,19 miliar pada 2015 dan berlanjut pada 2016 mencapai USD 9,31 miliar. Pada 2017, tercatat total utang luar negeri dari ADB mencapai USD 9,01 miliar dan 2018 mencapai USD 9,77 miliar.

Kemudian pemberi pinjaman besar lainnya dari lembaga kreditor yaitu IBRD dengan total mencapai USD 8,63 miliar pada 2014. Lalu naik menjadi USD 14,38 miliar pada 2016. Kemudian naik lagi menjadi USD 15,81 miliar pada 2016 dan 2017 tercatat USD 16,56 miliar. Sedangkan utang dari IBRD pada 2018 mencapai USD 9,7 miliar.



4 dari 4 halaman

Rincian Anggaran dan Realisasi Infrastruktur

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan setiap tahun. Anggaran tersebut untuk tiga sektor itu bervariasi tapi catatkan kenaikan.

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran infrastruktur mencapai Rp 256,1 triliun pada 2015. Lalu meningkat menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016, kemudian naik lagi menjadi Rp 388,3 triliun pada 2017. Selanjutnya naik menjadi Rp 410,7 triliun, dan terus meningkat menjadi Rp 415 triliun pada 2019.

Bagaimana dengan anggaran pendidikan?

Anggaran pendidikan mencapai Rp 409,1 triliun pada 2015. Lalu kembali naik menjadi Rp 419,2 triliun pada 2016.  Namun pada 2017, anggaran pendidikan turun jadi Rp 416,1 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp 444,1 triliun pada 2018. Anggaran pendidikan tercatat menjadi Rp 492,5 triliun pada 2019.

Lalu bagaimana anggaran kesehatan?

Anggaran kesehatan tercatat mencapai Rp 65,9 triliun pada 2015. Lalu kembali naik menjadi Rp 92,3 triliun pada 2016. Anggaran tersebut naik lagi menjadi Rp 104,9 triliun pada 2017 dan mencapai Rp 111 triliun pada 2018. Lalu anggaran kesehatan tercatat menjadi Rp 123,1 triliun pada 2019.

Dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2018, menyebutkan sejumlah pengembangan infrastruktur. Hal itu antara lain dari 2015-2017, pemerintah terus menguat konektivitas tol laut dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan. Dari 2015 hingga 2017 ada 477 lokasi.

Selain itu, mengutip dari laporan 4 tahun Jokowi-JK untuk infrastruktur konektivitas, hingga 2018 telah terbangun jalan sepanjang 3.432 KM, jalan tol sepanjang 947 KM, jembatan sepanjang 39,8 KM, dan jembatan gantung 134 unit.

Lalu kereta api, hingga 2018 telah terbangun jalur KA termasuk jalur ganda dan reaktivitas 754, km, peningkatan dan rehabilitasi jalur KA 413,6 km, light rail transit (LRT) yaitu di Sumatera Seletan, Jakarta, dan Jabodebek, serta mass rapid transit.

Selanjutnya hingga 2018 telah terbangun 10 bandara baru, revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan. Kemudian, jembatan udara ada penirinan disparitas harga lima bahan kebutuhan pokok sebesar 57,21 persen untuk masyarakat daerah terpencil dan tertinggi atau daerah yang belum terlayani moda transportasi lain.

Untuk pelabuhan, telah terbangun 19 pelabuhan, 8 pelabuhan sedang dibangun dan selesai 2019. Ada tambahan lima unit kapal penyeberangan penumpangan, tambahan tiga unit kapal motor penyeberangan, dan tambahan 10 pelabuhan penyeberangan,

Di infrastruktur energi, pembangunan jaringan gas kota dan pipa transmisi distribusi gas antara lain pada 2014 ada 200.000 sambungan rumah tangga (SR), kemudian naik jadi 220.363 pada 2015, kemudian 319.514 pada 2016. Selanjutnya naik menjadi 373.190 pada 2017, dan 463.619 pada 2018.

Di infrastruktur telekomunikasi, palapa ring paket baret yang mulai berinovasi pada awal April 2018 di 475 kabupaten dan kota. Penguatan BTS mencapai 175 ribu menara, dan mobile coverage ada 75 ribu kelurahan.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jual Saham demi Pilpres 2019, Berapa Kekayaan Sandiaga Uno?

Liputan6.com, Jakarta – Sandiaga Uno tercatat makin kaya saat ia maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2. Berdasarkan laporan resmi KPK, kekayaannya meningkat dari sebelum maju sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Menurut data Liputan6.com, harta Sandiaga Uno sebelum menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp 3,8 triliun dan USD 10,3 juta. Harta itu terdiri atas bangunan dan surat-surat berharga.

Baru sekitar 10 bulan menjabat di Balai Kota, Sandiaga Uno langsung maju sebagai cawapres. Pada laporan ke KPK per Agustus 2018, harta Sandiaga sudah bertambah menjadi Rp 5 triliun.

Pada laporan ke KPK tersebut, surat berharga milik Sandi tercatat naik dari Rp 3,7 triliun menjadi Rp 4,7 triliun. 

Harta Sandiaga juga sudah termasuk asetnya di luar negeri, seperti di New York dan Boston yang masing-masing senilai Rp 33,2 miliar dan Rp 15,6 miliar.

Lebih lanjut, dua bulan setelah melaporkan kekayaan ke KPK, Sandiaga ternyata menjual jutaan sahamnya di Saratoga. Ini dia lakukan berkali-kali pada Oktober hingga Desember 2018.

Pada awal Oktober, ia menjual 51,4 juta saham senilai Rp 194 miliar. Masih di bulan yang sama, ia kembali melepas 30,1 juta saham (Rp 113,71 miliar).

Akhir November hingga awal Desember lalu, Sandiaga kembali melepas 41,8 juta saham (Rp 157,8 miliar), dan pada pertengahan Desember 17,05 juta saham (Rp 64,38 miliar).

Total harta Sandiaga yang dikonversi dari saham menjadi uang Rp 529 miliar. Ini menjadikan Sandiaga Uno sebagai sosok terkaya di kontestasi pilpres 2019, termasuk melewati Prabowo yang memiliki harta Rp 1,9 triliun.

2 dari 2 halaman

Jika Terpilih, Sandiaga Berjanji Tak Dongkrak Harga BBM Subsidi

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Uno berjanji tidak akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi apabila dirinya terpilih pada Pilpres 2019 mendatang. Dia menyebut, kepentingan rakyat kecil masih menjadi prioritas besar bagi pasangan Prabowo-Sandi.

“Kenaikan BBM (subsidi) pasti akan menambah dan membuat ekonomi mereka sulit. Jadi kebijakan kami seandainya kami diberikan amanah oleh Allah, dipilih oleh rakyat, kita akan pastikan bahwa masyarakat tidak akan terbebebani dengan harga BBM yang tinggi,” kata Sandiaga saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019. 

Persoalan yang selama ini terjadi adalah subsidi BBM banyak tidak tepat sasaran. Justru kebanyakan masyarakat menengah dan kelas atas masih kerap merasakan subsidi tersebut. “Banyak masyarakat yang sebetulnya tdak perlu disubsidi menikmati subsidi tersebut,” imbuhnya.

Dengan demikian, apabila dirinya terpilih, salah satu menjadi fokus utamanya adalah menerapkan sistem kartu identitas tunggal atau single identity card (SID). Sehingga, dengan teknologi tersebut mampu menyasar masyarakat lebih tepat lagi.

“Dengan adanya SID kita akan bisa menembak langsung seperti di Jakarta dengan program KJP plus, dengan program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh DKI itu bisa tepat sasaran karena kami punya datanya, dan ini yang nanti harus menjadi utama dari Prabowo-Sandi,” katanya.

Jokowi Pakai Data Menteri, Prabowo Libatkan Pakar di Debat Kedua

Jakarta – Debat Pilpres 2019 antar-capres tinggal menghitung jam. Baik Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto mempersiapkan diri dengan cara masing-masing.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan Jokowi mengandalkan timsesnya untuk persiapan debat. Soal data yang akan dipakai merupakan data-data dari menteri yang berkaitan dengan tema debat.

“Pak Jokowi dalam persiapannya melibatkan Tim Kampanye Nasional (TKN) baik dari segi teknis maupun secara substansi. Kami juga di TKN banyak yang memiliki keahlian pada tema-tema tersebut,” ujar jubir TKN, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Minggu (17/2/2019).

“Tentu data-data yang dipergunakan dari para menteri-menteri terkait di bidangnya. Secara substansi capaian-capaian keberhasilan pembangunan ini dari para menteri-menteri terkait,” imbuh Ace.

Senada dengan Ace, anggota TKN, Achmad Baidowi atau Awiek, mengatakan Jokowi memakai data-data dari kementerian sesuai tema debat. Tema debat kedua sendiri seputar energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

“Ya dari masing-masing bidang kami mintakan masukan. Khususnya data-data dari kementerian terkait untuk menopang informasi dan pengetahuan. Jadi tidak hanya teori yang dipaparkan, tapi juga praktik di lapangan,” ucap Awiek.

Awiek berharap Jokowi tidak hanya terpaku pada wacana dan data statistik belaka tapi juga bisa mengeksplorasi pengalaman saat menjalankan kebijakan energi, pangan, SDA dan infrastruktur di debat nanti. Karena, sebut dia, banyak hal yang belum dibaca oleh publik. “Contoh tentang infrastruktur itu tidak hanya jalan tol tapi juga pelabuhan, bandara dan tak kalah penting infrastruktur desa maupun kelurahan. Bahkan kelurahan dibantu melalui dana kelurahan untuk pembangunan infrastrukturnya,” ucap Awiek.

Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menyebut capres mereka sudah menguasai tema debat. Akan tetapi, masukan dari luar diakui BPN juga diperlukan.

Lalu, siapa saja yang dilibatkan Prabowo dalam diskusi? Anggota Direktorat Advokasi BPN, Habiburokhman, menyebutkan sejumlah nama pakar yang terlibat.

“Untuk update data dan situasi kondisi terbaru kami memang melibatkan banyak pakar, di antaranya Sudirman Said, Ichsanudin Noorsy dan juga tokoh senior seperti Fuad Bawazier, Burhanudin Abdullah dll,” ucap Habiburokhman.


(gbr/ibh) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>