DBS: Kebijakan Pemerintah Indonesia Berhasil Turunkan Impor

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor Indonesia pada Maret 2019 mencapai USD 14,03 miliar. Angka ini naik 11,71 persen secara month to month (mtm) jika dibandingkan dengan Februari 2019 sebesar USD 12,56 miliar.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, meski terjadi kenaikan, namun jika dibandingkan dengan ekspor pada Maret 2018 yang mencapai USD 15,59 miliar terjadi penurunan sebesar 10,01 secara year on year.

“Nilai ekspor Maret 2019 utamanya dipicu kenaikan ekspor non migas, sedangkan ekspor migas mengalami penurunan,” ujar Suhariyanto dalam konferensi pers di Gedung Pusat BPS, Jakarta, pada Senin 15 April 2019.

Suhariyanto merinci laju ekspor migas di Maret 2019 mengalami penurunan 1,57 persen. Di mana dari USD 1,1 miliar di Februari menjadi USD 1,09 miliar pada Maret tahun ini. “Di sektor migas terjadi penurunan ekspor karena nilai minyak mentah dan hasil minyak yang turun, sementara gas mengalami kenaikan,” jelasnya.

Komoditas non migas mengalami kenaikan sebesar 13 persen. Di mana menjadi USD 21,93 miliar di Maret dari bulan sebelumnya yang USD 11,45 miliar.

Komoditas non migas yang mengalami kenaikan ekspor tertinggi yakni bahan bakar mineral sebesar USD 401,4 juta, besi dan baja USD 186,7 juta, lalu bijih, kerak dan abu logam USD 162,9 juta, kertas dan karton USD 69,9 juta, serta bahan kimia organik USD 69,9 juta.

Sedangkan penurunan ekspor non migas terendah yakni perhiasan/permata sebesar USD 31,8 juta, ampas/sisa industri makanan USD 27,3 juta, benda-benda dari besi dan baja USD 9,6 juta, lokomotif peralatan kereta api USD 8,2 juta, serta garam, belerang, kapur USD 6,2 juta.

Bisakah Kebijakan Kerja 12 Jam Ala Jack Ma Diterapkan di Indonesia?

Jakarta – CEO raksasa e-commerce China Alibaba, Jack Ma mengatakan bahwa akan menerapkan jam kerja selama 12 jam sehari untuk para karyawannya. Menurutnya, dengan jam kerja panjang tersebut karyawan bisa lebih fokus mengejar targetnya.

Lantas, apakah kebijakan ini cocok diterapkan di Indonesia?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan kebijakan jam kerja panjang seperti yang diterapkan Jack Ma tidak cocok diterapkan di Indonesia. Pasalnya kini tren ekonomi Indonesia menurut dia lebih ke arah sektor jasa yang tidak memerlukan jam kerja panjang.

“Saya nggak setuju ya sama Jack Ma, apalagi kalau konteksnya kita melihat Indonesia yang mulai beralih ke sektor jasa. Kalau dengan pekerjaan (jam kerja panjang) itu kita sedang kembali di era tahun 80-an era dimana sektor manufaktur mendominasi ya itu boleh, tapi kalau level jasa sekarang harus ada penyesuaian jam kerja,” ungkap Bhima saat dihubungi detikFinance, Minggu (14/4/2019).

Bhima menyinggung soal work life balance, menurutnya dalam bekerja harusnya ada keseimbangan antara pekerjaan dengan interaksi sosial.

“Saya melihat work life balance itu sangat penting sekarang, kerja boleh tapi harus ada keseimbangan antara pekerjaan juga dengan interaksi sosial di masyarakat. Kita nggak ingin hanya kerja di depan komputer dan interaksi sosial rendah,” kata Bhima.

Bahkan Bhima mengatakan apabila tidak adanya jam kerja yang yang seimbang seperti prinsip work life balance maka bisa memicu perilaku negatif bahkan bunuh diri bagi pekerja. Khususnya para pekerja muda yang masih sangat mudah tertekan.

“Itu bisa mendorong bunuh diri yang meningkat di usia remaja karena adanya tekanan kerja, jam kerja, dan adanya tekanan interaksi sosial berkurang sehingga memicu mereka berperilaku negatif,” sebut Bhima.

Bhima menyebutkan daripada mencontek kebijakan jam kerja panjang yang diterapkan Jack Ma, lebih baik mencari cara untuk bekerja dengan efektif dan efisien.

“Saya harapkan Indonesia jangan contek Jack Ma, tapi lebih ke kerja efektif dan efisien, karena ini modelnya sudah ekonomi milenial,” tutup Bhima.

(fdl/fdl)

Kritik Sandiaga, Jokowi: Kebijakan Tak Bisa Diukur Satu-Dua Warga

Liputan6.com, Jakarta – Calon presiden (capres) petahana Jokowi mengatakan penggunaan bahan bakar biofuel tengah dikembangkan oleh pemerintah saat ini. Dia mengatakan, kini pemerintah justru tengah mengembangkan B100.

Bahan bakar ini merupakan 100 persen Biosolar. Biodiesel B100 adalah satu bahan bakar yang tidak lagi menggunakan minyak berbasis fosil tapi dari yang lebih terbarukan seperti jagung, kelapa sawit atau lainnya.

Kita sudah ada B20, yang sebentar lagi naik B50, sebentar lagi B100, sehingga produksi minyak kita tidak berkurang,” ucap Jokowi dalam debat capres kelima di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). 

Dia juga menilai, pembangunan ekonomi makro tidak bisa dilakuikan dalam sekejap. Butuh waktu dan perhitungan yang detail dalam menentukan sebuah kebijakan.

Dia pun mengkritik sejumlah pernyataan cawapres Sandiaga Uno yang kerap menyebut sejumlah nama warga yang dijadikan contoh kegagalan pemerintah.

“Ini membangun ekonomi makro, bukan mikro, sekali bangun langsung jadi. Enggak bisa juga seperti bapak sampaikan, ibu ini, ibu ini. Ini ekonomi makro,” ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, tidak bisa menilai satu kebijakan hanya berdasarkan pengakuan perorangan. Pembangunan ekonomi menurut dia tidak bisa hanya dinilai berdasarkan pengakuan satu dua warga.

“Tidak mungkin kita lakukan kebijakan hanya berdasarkan satu atau dua orang yg menyampaikan kepada bapak. Dan itu sering bapak sampaikan terus menerus. Menurut saya tidak bisa seperti itu,” kata Jokowi.

Cegah Stunting di Bone, OASE Kabinet Kerja Sosialisasi Kebijakan Pengembangan SDM

Liputan6.com, Bone Pengurus Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE Kabinet Kerja) Sri Mega Darmi Sandjojo bersama Koesni Harningsih Moeldoko berkunjung ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Rabu (10/4). Kedatangan mereka disambut tari Alusu yang merupakan tari penjemputan adat Bone.

Setibanya di pintu gerbang Rumah Jabatan Bupati Bone, dua pengurus OASE Kabinet Kerja ini disambut dan diberikan bunga secara langsung oleh istri Bupati Bone, Kurniaty Fahsar.

Prosesi penjemputan adat diawali dengan pemayungan payung emas milik kerajaan Bone, diiringi tarian Alusu. Pemayungan payung berbentuk segi empat ini menandakan tamu yang disambut telah menyatu bersama langit Bone.

Sedangkan Tari Alusu sendiri merupakan simbol dari sikap lemah lembut dan kesucian dalam menerima tamu mulia yang berkunjung ke Kerajaan Bone.

Mereka pun berjalan di atas karpet merah berlapis kain putih yang dipandu oleh para penari. Di pertengahan jalan, Sri Mega Darmi Sandjojo yang akrab dipanggil Riri Sandjojo dipersilahkan menginjak kendi dan kembali berjalan ke dalam rumah jabatan.

Riri Sandjojo merupakan OASE Kabinet Kerja perwakilan dari Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sedangkan Koesni Harningsih Moeldoko adalah OASE Kabinet Kerja perwakilan dari Kantor Staf Kepresidenan.

Kedatangan mereka di Kabupaten Bone tersebut adalah untuk mensosialisasikan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di tingkat kabupaten dalam upaya pencegahan stunting di desa. Kegiatan sosialisasi digelar Kamis (11/4) di GOR Matanna Tikka, Kelurahan Macanang Watampone, Kabupaten Bone.

Selain sosialisasi, OASE Kabinet Kerja ini rencananya juga akan meninjau PAUD dan IVA test di Kabupaten Bone.

Ini Kebijakan Jokowi yang Didukung KSPSI

Dia juga menuturkan, apel akbar tegak lurus kesetiaan relawan buruh sahabat Jokowi bukan hanya saja digelar di Bandung, Selasa (9/4/2019) kemarin. Namun, di seluruh negara seperti Hong Kong, USA, Macau, Taiwan dan lainnya.

“Apel yang digelar di Kabupaten Bandung merupakan penghormatan dan sejarah luar biasa, karena hadir pimpinan relawan buruh sahabat Jokowi Hong Kong yakni Jumaiti,” tandasnya.

Untuk diketahui, Jokowi berjanji akan bentuk tim bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan federasi buruh lainnya untuk merivisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Hal itu Jokowi sampaikan saat kampanye bersama ribuan Relawan Buruh ‘Sahabat Jokowi’ yang digagas Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea di Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa kemarin.

“Nanti kita bentuk tim bersama dengan KSPSI dan seluruh federasi untuk revisi PP 78. Kita bicara bareng-bareng duduk satu meja. Setuju?,” Kata Jokowi.

Kebijakan Anti-LGBT Sultan Brunei Bikin 9 Hotel Mewahnya Diboikot

Jakarta – 9 Hotel mewah terancam diboikot. Hal ini menyusul adanya hukuman rajam sampai mati untuk kaum LGBT yang diterapkan Sultan Brunei Darusalam, Hassanal Bolkiah.

Hotel Bel-Air, Los Angeles Amerika Serikat. Sejumlah tokoh publik, George Clooney, Elton John, dan Ellen DeGeneres menolak kebijakan Sultan Brunei. (Foto:dorchestercollection.com)

KASN: Kebijakan SBY Angkat 1 Juta Honorer Tanpa Tes Bikin Kualitas PNS Anjlok 

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengkritik kebijakan pengangakatan satu juta pegawai honorer tanpa tes pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sofian menilai kebijakan tersebut membuat kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia menjadi menurun. 

“Mutu pelayanan publik, mutu SDM, ASN karena ada intervensi politik kita sangat anjlok. Dulu zaman SBY angkat 1 juta pegawai honorer tanpa tes jadi anjlok,” ujar Sofian di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Sofian mengatakan pada pemerintahan Jokowi kapasitas PNS sudah mengalami peningkatan. Hal ini lantaran honorer yang diangkat menjadi PNS mengikuti tes seleksi yang ketat.

Menurut dia, tes seleksi menjadi saringan untuk memastikan PNS yang direkrut memiliki standar yang memadai. 

“Tahun 2017-2018 ini, Indonesia dalam kapasitas birokrasi pemerintahannya mencapai hasil yang cukup membanggakan, selama pemerintahan Pak Jokowi (indeks efektivitas) naik 24 peringkat,” jelas Sofian.

 

Kebijakan Satu Peta Terhambat Tumpang Tindih Lahan di Sumatera dan Kalimantan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memanggil Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Zainal Abidin ke kantornya. Pemanggila untuk menindaklanjuti persoalan mengenai kebijakan satu peta yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya diminta menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan yang terjadi di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Sebab, berdasarkan indikatif tumpang tindih dari Informasi Geospasil Tematik (IGT) dua kawasan itu masih dalam masalah.

“Jadi peta indikatif tumpang tindih IGT-nya kan sudah keluar untuk kawasan Sumatera, dan Kalimantan. Tapi Pak Menko minta ini tindak lanjut SOP-nya bagaimana?. Kita jadi mendiskusikan itu tapi belum selesai. Jadi kalau misalnya tumpang tindih kebun dengan hutan bagaimana tahapan-tahapannya,” ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Hasanudin mengatakan, untuk kawasan Kalimantan sendiri telah terjadi tumpang tindih lahan sebanyak 10.435.919 hektare (Ha) atau sebesar 19,3 persen. Kemudian, untuk di Sumatera sebanyak 6.473.872 Ha atau sebesar 13,3 persen. Adapun dari jumlah itu persoalannya sangat beragam.

“Tapi nanti ada yang tidak bermasalah, ada yang bermasalah dalam kondisi tertentu, bahkan ada indikasi masalah yang merah. nah yang merah ini bagaimana penyelesaiannya. Tadi dibicarakan lah,” sebut dia.

Sebagai tindak lanjut dalam mengatasi persoalan tersebut, pihaknya akan melakukan sinkronisasi terhadap tumpang tindih lahan di dua kawasan tersebut.

“Tadi kita juga membicarakan tindak lanjut singkronisasi lah. Kan one map policy itu ada kompilasi, intergrasi, nah sesudah itu kan ada tumpang tindih, tumpang tindih ini harus disingkronkan,” pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber; Merdeka.com

Jokowi Dinilai Berani Ambil Kebijakan yang Tak Populis

Liputan6.com, Jakarta – Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin mendapat dukungan dari 10 ribu pengusaha dan pekerja nasional.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui deklarasi yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, selama lebih dari 4 tahun memimpin Indonesia.

Jokowi dinilai telah menunjukan kinerja yang memuaskan. Salah satunya soal penyerapan tenaga kerja dan mengatasi masalah pengangguran.

“Ya kalau lihat datanya BPS kan (pengangguran) menurun, untuk sektor tenaga kerja kan tantangannya besar,” ujar dia di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Menurut dia, salah satu faktor yang membuat penyerapan tenaga kerja meningkat karena keputusan Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Meskipun keputusan ini dinilai tidak populis, khususnya bagi kalangan buruh.‎

“Pak Jokowi berani mengambil keputusan yang tidak populis dengan mengeluarkan PP 78/2015. Kalau untuk hitung-hitungan politik itu tidak populis, dia membatasi kenaikan (upah minimum provinsi/UMP). Tetapi dampaknya ke penyerapan tenaga kerjanya jadi besar. Orang jadi ada kepastian. Sekarang yang padat karya mulai berani investasi lagi,” jelas dia.

Selan itu, dengan adanya PP ini memberikan kepastian bagi para investor. Sehingga para investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja di dalam negeri.

“Pak Jokowi berani melawan pandangan-pandangan yang populis tetapi demi kebaikan kita. Masa kita mau naikij gaji tanpa suatu parameter yang jelas. Kan semakin tinggi gajinya penyerapan tenaga kerjanya makin kecil. Itu yang terjadi sebelum Pak Jokowi mengambil keputusan (menerbitkan PP). Padahal yang namanya upah minimum kan jaring pengaman sosial, itu adalah upah terendah yang harus dibayar,” tandas dia.

Sandiaga akan Kaji Kebijakan Cantrang

Jakarta – Sejumlah nelayan dan petani mengeluhkan kebijakan pemerintah saat ini terkait perizinan yang sulit kepada cawapres Sandiaga Uno. Sandi pun menjanjikan kepada mereka akan mempermudah perizinan apapun jika memenangi Pilpres.

“Pengurusan perizinan susah, di bawah Prabowo-Sandi kami akan permudah perizinan birokrasi, untuk para nelayan yang hasil tangkap rendah akan ada mekanisme industri dan usaha agar bisa hidup yang berkelanjutan. Pokoknya kita ingin fokus, agar nelayan bisa dapat harga yang baik kalau dibangun UMKM dan industrinya,” kata Sandi menjawab beberapa pertanyaan nelayan di Tanggerang, Banten, Kamis (21/3/2019).

Sandi mengaku setiap bertemu dengan nelayan di beberapa titik lokasi kampanye, selalu mengeluhkan kebijakan cantrang. Dia juga berencana meninjau ulang (review) kebijakan ini.
Menurutnya larangan penggunaan cantrang mempengaruhi hasil tangkapan ikan oleh nelayan.

Sandiaga bertemu nelayan di Tanggerang, BantenSandiaga bertemu nelayan di Tanggerang, Banten (Foto: Zunita Amalia Putri/detikcom)

“Jadi Prabowo-Sandi sudah menyampaikan bahwa kami akan melakukan review terhadap kebijakan tersebut, dan siapa akan kita bela tentunya kita akan bela kepentingan para nelayan,” katanya.

Sandi juga berjanji membangun infrastruktur di pertanian yang mempunyai pengaruh untuk masyarakat. Dia juga berjanji akan memperlancar produksi bibit super kepada para petani.

“kita mau menggalakkan kebijakan-kebijakan seperti menyetok impor saat panen, memperlancar distribusi pupuk, menjaga harga ongkos produksi petani seperti pupuk, bibitan, maupun obat-obatan benih harga stabil. Itu untuk maritim maupun pertanian, karena fokus kita swasembada pangan,” jelasnya.
(zap/jbr)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>