[Cek Fakta] Viral Dosen Dipecat Karena Pakai Cadar, Faktanya?

Liputan6.com, Jakarta – Seorang dosen di IAIN Bukuttinggi Hayati Syafri diberhentikan dari kampusnya dan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Beredar kabar, pemberhentian Hayati dikarenakan dosen Bahasa Inggris itu mengenakan cadar.

Kabar ini viral setelah diberitakan berbagai media daring. Satu di antaranya tarbawia.net dengan judul berita ‘Teguh Pertahankan Cadar, Dosen Ini Dipecat Kemenag’.

Berikut narasinya:

Dosen Bahasa Ingrris di Instititut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Nur Hayati Syafri resmi dipecat oleh kemenag. Hayati menyatakan, pemecatan terhadap dirinya, salah satuanya karena teguh pertahankan cadar.

“Benar (sudah diberhentikan dari Kemenag), kalau tidak salah per tanggal 18 Februari,” kata Hayati seperti dilansir Republika.

Sebelum dipecat, Hayati mengaku didatangi oleh petugas Inspektorat Jenderal Kemenag. Dalam surat pemecatan disebutkan bahwa Hayati kurang disiplin.

Setelah dikonfirmasi, Hayati membantah. Ia bahkan tetap mengajar di tengah kesibukannya melanjutkan pendidikan doktoral.

Hayati menilai, pemecatan dirinya lebih disebabkan karena enggan melepas cadar saat mengajar.

Ada alibi yang menyatakan, karena tidak melepas cadar saat mengajar, maka ekspresi Hayati saat mengajar Bahasa Inggris tidak terlihat.

2 dari 3 halaman

Fakta

Setelah ditelusuri, kabar tentang pemberhentian Hayati karena mengenakan cadar ternyata tidak tepat. Hayati diberhentikan sebagai tenaga pengajar dan PNS karena indisipliner.

Hal ini sebagaimana yang diberitakan Liputan6.com dengan judul berita ‘Penjelasan Kemenag Soal Pemecatan Dosen Bercadar di IAIN Bukittinggi‘.

Kementerian Agama membenarkan adanya dosen bercadar bernama Hayati Syafri yang diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian, Kemenag membantah diberhentikannya karena penampilannya yang bercadar.

“Hayati Syafri diberhentikan sebagai ASN karena melanggar disiplin pegawai,” kata Kasubbag Tata Usaha dan Humas Itjen Kementerian Agama Nurul Badruttamam kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/2/2019).

Dia mengatakan pemberhentian Hayati sebagai ASN dosen Bahasa Inggris di IAIN Bukuttinggi itu sesuai data rekam jejak kehadiran secara elektronik melalui data sidik jari di kepegawaian kampus terkait.

“Berdasarkan hasil audit Itjen, ditemukan bukti valid bahwa selama tahun 2017 Hayati Syafri terbukti secara elektronik tidak masuk kerja selama 67 hari kerja,” kata dia.

Atas dasar itu, Nurul membantah jika pemberhentian Hayati dari ASN karena persoalan cadar. Akan tetapi, pemberhentian itu terjadi karena pertimbangan alasan kedisiplinan.

Dia mengaku, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 11 dan 17. Dalam regulasi itu PNS yang tidak masuk kerja secara akumulatif minimal 46 hari kerja, tanpa keterangan yang sah dalam satu tahun, harus diberikan hukuman disiplin berat berupa diberhentikan secara hormat/tidak hormat.

Hayati, lanjut dia, juga terbukti sering meninggalkan ruang kerja dan tidak melaksanakan tugas lainnya pada 2018, seperti sebagai penasihat akademik dan memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa.

“Itu merupakan pelanggaran yang harus dikenai hukuman disiplin berat, yaitu diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Jika ada keberatan, Hayati Syafri masih mempunyai hak untuk banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ataupun ke PTUN,” kata Nurul.

3 dari 3 halaman

Kesimpulan

Kabar tentang dosen yang diberhentikan dari ASN karena bercadar ternyata salah. Dosen Bahasa Inggris bernama Hayati Syafri diberhentikan karena indisipliner.

Narasi yang terdapat dalam berita di tarbawia.net dibantah pihak Kemenag.

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama 49 media massa lainnya di seluruh dunia.

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi hoax yang tersebar di masyarakat.

Jika anda memiliki informasi seputar hoax yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.

KPU Akan Kurangi Jumlah Undangan Saat Debat Cawapres

Liputan6.com, Jakarta – Rapat finalisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) debat ke tiga berlangsung hingga 4,5 jam. Hasilnya, sejumlah kebijakan bersifat teknis direvisi atas kesepakatan antara semua pihak, baik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, dan Bawaslu.

“KPU menerima masukan, nanti kita tinggal tentukan antara 7 sampai dengan 9 panelis. Juga soal pertanyaan via film, TKN 01 maupun BPN 02 mengusulkan itu susah dipahami maknanya, kemungkinan kita akan ganti metode, jadi oral saja,” kata Ketua KPU Arief di Kantor Pusat KPU, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Selain itu, jumlah penonton pendukung di ruang debat dan tamu KPU, akan sepakat kurangi. Kendati, jumlahnya masih dalam tahap pembahasan.

“Kita lihat dulu ya, kita lihat evaluasi itu nanti kita yang menyimpulkan. Kapasitas total awal 600 kursi. Kemarin terlihat terlalu sesak maka kita kurangi kapasitas totalnya menjadi 500 orang,” terang Arief.

2 dari 3 halaman

Keberatan

Kendati jumlah tersebut masih dikonsolidasikan antar dua belah pihak. Baik 01 atau pun 02, mengaku undangan tim inti mereka masing-masing melebihi dari 50 orang. Karenanya akan sulit bila KPU mengurangi secara drastis untuk supporter di ruang debat.

“Mereka keberatan agak susah mengatur karena tim intinya saja jumlahnya sudah lebih dari 50 orang. Kami berdiskusi dengan peserta rapat semuanya tadi ada Bawaslu, ada tim pasangan calon, kesimpulan sementara kita akan kita kurangi separuh dari yang kemarin itu sekitar 75 orang tiap paslon,” jelas Arief.

Pengurangan ini semata didasari mencegah keramaian pendukung paslon yang berlebih. KPU berpandangan dengan berkurangnya jumlah pendukung, bisa mendorong penyampaian substansi debat lebih baik lagi tanpa terganggu riuh suporter.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPU Hampir Pasti Dapuk Alfito Deannova dan Putri Ayu Jadi Moderator Debat Cawapres

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merampungkan rapat internal mereka terkait persiapan debat ketiga calon presiden dan wakil presiden 2019. Bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, dan Bawaslu, mengerucut dua nama moderator, yakni Alfito Deanova dan Putri Ayuningtyas.

“Moderator sudah disepakati, mulai mengerucut kita akan tetapkan Selasa minggu depan,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU RI, Selasa (26/2/2019).

Menanggapi nama tersebut, pihak TKN mau pun BPN mengaku tak keberatan. Masing-masing menilai, sosok keduanya layak ditampilkan sebagai pemandu jalannya debat ketiga yang akan mempertemukan masing-masing calon wakil presiden tersebut.

“Kita sepakat bulat baik 01 maupun 02 bahwa moderator Alfito Deannova dan Putri Ayuningtyas,” kata Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso, dalam kesempatan yang sama.

2 dari 3 halaman

Tak Persoalkan Moderator

Hal itu senada diungkap Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN ) Aria Bima. Menurut dia, pihaknya tak ada masalah dari awal terkait siapa pun sosok moderator yang akan dipercaya KPU memandu debat.

“Kita tidak pernah mempersoalkan moderator. Dari awal ya saya kira itu,” singkat dia.

Diketahui, debat ketiga akan dihelat pada 17 Maret 2019. Berlokasi di Hotel Sultan Jakarta, dan akan mengangkat tema soal ketanagakerjaan, sosial budaya, kesehatan, dan pendidikan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gattuso Tak Masalah AC Milan Finis di Bawah Inter Milan

Liputan6.com, Milan – Pelatih AC Milan, Gennaro Gattuso mengaku tak keberatan andai tim besutannya finis di bawah sang rival sekota Inter Milan. Namun itu selama Inter di peringkat tiga, dan Milan di posisi empat.

Dengan kata lain, asal bisa finis di empat besar di Serie A 2018/19 dan lolos ke Liga Champions musim depan, Gattuso sama sekali takkan mempermasalhkannya.

Milan baru saja mengalahkan Empoli tiga gol tanpa balas. AC Milan saat ini berada di peringkat empat dengan perolehan 45 poin dari 25 pertandingan. Sedangkan Inter memiliki 46 poin dan berpotensi menambah koleksi asalkan mengalahkan Fiorentina dini hari nanti.

Gattuso ditanya apakah AC Milan fokus pada Inter yang berada tepat di atas mereka. Gattuso membantahnya.

Empat tim yang finis di Serie A 2018/19 akan lolos ke fase grup Liga Champions musim depan. Dengan kata lain, peringkat tiga atau empat bisa dibilang sama saja.

Untuk urusan yang satu ini, gengsi antar-rival sekota pun rela mereka kesampingkan. “Kami sama sekali tak memikirkan Inter,” kata Gattuso, seperti dikutip Football Italia.

2 dari 3 halaman

Kontribusi Piatek

“Saya akan dengan senang hati menerimanya jika kalian bilang Inter akan finis peringkat tiga dan Milan peringkat empat. Kalau ada kesepakatan seperti itu, saya akan menerimanya dengan tanda tangan sebesar San Siro.”

Milan sedang panas. Itu tak lepas dari kontribusi Krzysztof Piatek, striker baru mereka.

Sejak bergabung dari Genoa di bursa transfer Januari, Piatek telah mencetak tujuh gol dalam enam penampilan untuk Milan di semua ajang.

3 dari 3 halaman

Fokus

“Piatek beradaptasi dengan baik dan bekerja keras, tapi dia sebenarnya tak terlalu menonjol di sesi latihan. Dia lebih bagus dalam praktek sebenarnya.”

“Dia fokus pada hal-hal penting, dan suka menjajal gerakan-gerakannya dua atau tiga hari sebelum pertandingan,” imbuh Gattuso.

Sumber: Bola.net

Saksikan video pilihan di bawah ini

Penjelasan Kemenag Soal Pemecatan Dosen Bercadar di IAIN Bukittinggi

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agama membenarkan adanya dosen bercadar bernama Hayati Syafri yang  diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian, Kemenag membantah diberhentikannya karena penampilannya yang bercadar.

“Hayati Syafri diberhentikan sebagai ASN karena melanggar disiplin pegawai,” kata Kasubbag Tata Usaha dan Humas Itjen Kementerian Agama Nurul Badruttamam kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/2/2019). 

Dia mengatakan pemberhentian Hayati sebagai ASN dosen Bahasa Inggris di IAIN Bukuttinggi itu sesuai data rekam jejak kehadiran secara elektronik melalui data sidik jari di kepegawaian kampus terkait.

“Berdasarkan hasil audit Itjen, ditemukan bukti valid bahwa selama tahun 2017 Hayati Syafri terbukti secara elektronik tidak masuk kerja selama 67 hari kerja,” kata dia.

Atas dasar itu, Nurul membantah jika pemberhentian Hayati dari ASN karena persoalan cadar. Akan tetapi, pemberhentian itu terjadi karena pertimbangan alasan kedisiplinan.

2 dari 2 halaman

Mengacu Regulasi PNS

Dia mengaku, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 11 dan 17. Dalam regulasi itu PNS yang tidak masuk kerja secara akumulatif minimal 46 hari kerja, tanpa keterangan yang sah dalam satu tahun, harus diberikan hukuman disiplin berat berupa diberhentikan secara hormat/tidak hormat.

Hayati, lanjut dia, juga terbukti sering meninggalkan ruang kerja dan tidak melaksanakan tugas lainnya pada 2018, seperti sebagai penasihat akademik dan memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa. 

“Itu merupakan pelanggaran yang harus dikenai hukuman disiplin berat, yaitu diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Jika ada keberatan, Hayati Syafri masih mempunyai hak untuk banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ataupun ke PTUN,” kata Nurul.  

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:  

 

Jaksa KPK Sertakan Peran Korporasi dalam Tuntutan Billy Sindoro

Liputan6.com, Bandung – Terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta Billy Sindoro dituntut jaksa pada KPK dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Mantan Direktur Operasional Lippo Group, Billy yang diyakini jaksa telah memberi suap sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk perizinan proyek Meikarta.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, jaksa KPK I Wayan Riana menyebut ada peran korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Jaksa mengungkap proyek tersebut digarap pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang.

Dalam tuntutan, jaksa menyebutkan tentang kesaksian Ju Kian Salim selama di persidangan. Ia merupakan Town Management PT Lippo Cikarang sejak tahun 2016 dan direktur di PT MSU.

“(Ju Kian Salim) menerangkan pada pokoknya bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang terkait dengan Meikarta adalah semua direksi PT Lippo Cikarang dan PT MSU,” kata jaksa saat memaparkan surat tuntutan, Kamis (21/2/2019) malam.

Dalam surat dakwaan keempatnya, PT Lippo Cikarang melalui PT MSU juga disebutkan jaksa berperan secara bersama-sama dengan para terdakwa suap tersebut.

Keterangan Ju Kian Salim tersebut menurut jaksa sesuai dengan bukti berupa dokumen pengeluaran PT MSU. Bukti pengeluaran uang itu yang diyakini sebagai sumber duit suap.

“Persesuaian keterangan saksi Ju Kian Salim dengan dokumen pengeluaran PT MSU tanggal 14 Juni 2017 tersebut semakin menguatkan bahwa PT Lippo Cikarang melalui PT MSU adalah sumber uang yang diberikan kepada Neneng Hassanah Yasin dan beberapa dinas terkait perizinan Meikarta,” kata jaksa.

2 dari 2 halaman

Penjelasan Jaksa

Jaksa menyebut seluruh pemberian itu berjumlah Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu. Uang itu diberikan ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk pengurusan perizinan proyek Meikarta.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Henry dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Setelah persidangan, I Wayan menjelaskan pihaknya akan menganalisis keterlibatan korporasi dalam kasus Meikarta sekaligus menunggu putusan majelis hakim.

“Kalau misalnya majelis memutuskan permintaan kami kan tadi bersama-sama dengan korporasinya juga. Nanti kalau misalnya diputuskan, kami laporkan ke pimpinan dan nanti ditindak lanjut internal,” ujarnya.

Menurut dia, korporasi tetap diuraikan dalam unsur Pasal 55. “Tadi ada keterangan Ju Kian Salim yang kita kaitkan dengan barang bukti Rp3,5 miliar. Kemungkinan itu kita analisa koorporasi bersama-sama dengan para pelaku. Kita tunggu putusan hakim,” ujarnya.

Sebagian besar pemberian itu, lanjut I Wayan, diberikan setelah izin Meikarta keluar. Pada saat IPPT keluar, proses perizinan diambil alih oleh tim pusat. Pimpinannya adalah terdakwa Billy Sindoro yang disebutnya merekrut Henry, Fitra dan Taryudi.

“Terdakwa (Billy) ini di belakang layar mengatur pemberian-pemberian ini,” kata jaksa.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Anas Urbaningrum dan Sumpah Gantung di Monas, 6 Tahun Silam

Liputan6.com, Jakarta Penangkapan Bendahara Umum Partai Demokrat pada saat itu, Muhammad Nazaruddin menjadi titik awal terungkapnya kasus korupsi megaproyek pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek tersebut lambat terealisasi karena terkendala sertifikasi tanah.

Dalam catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com mencatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Politisi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai salah satu tersangka proyek itu. Dia diduga menerima gratifikasi dan pencucian uang.

Sebelum penetapan tersebut, Nazaruddin sempat menyeret nama Anas dan Menpora Andi Alfian Mallarangeng saat menjalani pemeriksaan di KPK. Nazar mengaku menerima uang sebesar Rp 100 miliar. Separuhnya digunakan untuk memenangkan Anas Urbaningrung sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, setengahnya lagi dibagi-bagi ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kendati demikian, Anas membantah tegas tuduhan itu dan menilai tudingan mantan koleganya di Partai Demokrat merupakan fitnah keji. Dia mengaku tak menerima uang sepeser pun atas dana proyek pusat olahraga tersebut. Bahkan, Anas Urbaningrum melontarkan sumpah serapah yang mengejutkan publik.

“Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” kata Anas pada 9 Febuari 2012.

Dia juga menyebut tudingan tersebut merupakan ocehan dan karangan tidak mendasar sehingga KPK tak perlu harus repot mengurusinya. Walaupun begitu, Anas mengaku siap bersedia jika nantinya harus berurusan dengan KPK.

Namun apa daya, sumpah itu tak membuatnya lepas dari bayang-bayang korupsi. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan, Anas Urbaningrum akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada 22 Februari 2013. Setelah Menpora Andi Mallarangeng dan Kepala Biro Keuangan dan Rumahtangga Kemenpora, Dedi Kusnandar sebelumnya sudah dilabeli sebagai koruptor Hambalang

2 dari 3 halaman

Vonis Anas yang Dilipatgandakan

Proses panjang selama 15 bulan akhirnya membuahkan hasil, Anas menjadi pesakitan di ruang sidang Tipikor pada 30 Mei 2014 dengan didampingi pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Dia diperiksa dan diserang berbagai macam pertanyaan oleh majelis hakim.

Di persidangan, dia tetap bersikeras menuding pernyataan Nazaruddin merupakan cerita kosong belaka dan tidak sesuai fakta yang ada. Selain itu, dia juga geram dengan tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim mencabut hak politiknya.

“Sungguh tidak rasional, absurd, mengada-ngada dan hanya berdasarkan cerita kosong seorang saksi istimewa M. Nazaruddin,” kata Anas saat membacakan nota keberatan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 18 September 2014. Di dalam sidang Anas membacakan pledoi atau pembelaannya setebal 80 halaman.

Namun, drama itu selesai enam hari kemudian. Sidang vonis Anas pun berjalan di tempat yang sama. Berdasarkan putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta.

Setelahnya, Anas mengajukan kasasi atas putusan tersebut, dia menyatakan keberatan lantaran tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang TPPU harus dibuktikan dahulu. Namun, Majelis Agung tidak mengabulkannya karena merujuk pada ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Majelis hakim malah melipatgandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan pada 8 Juni 2015.

Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik. Majelis hakim merujuk pada beberapa pasal.

Adapun pasal tersebut, Pasal 12 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat 1 huruf c UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003.

3 dari 3 halaman

Ajukan Peninjauan Kembali dan Permainan Politik

Anas yang geram karena kasusnya berbuntut panjang mengajukan peninjauan kembai atau PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 24 Mei 2018. Dalam kasusnya, dia merasa mendapati muatan politis sangat kental sehingga merugikan dirinya.

“Bahwa aroma politik dari kasus Hambalang yang menimpa pemohon PK sejak awal memang telah tercium pekat indikatornya bocor dokumen KPK yang diduga Sprindik atas nama pemohon PK,” ujar Anas melalui pengacaranya, Abang Nuryasin, Kamis (24/5/2018).

Tudingan ini bukan tanpa dasar. Menurut abang, saat Anas maju sebagai calom Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010, Anas tidak diunggulkan dalam bursa saat itu. Namun, berkat dorongan para kader Partai Demokrat, mantan komisioner KPU itu akhirnya menang.

Abang menjelaskan, gerakan menggulingkan Anas Urbaningrum terjadi dengan status tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi yang ditetapkan KPK.

“Bahwa kudeta politik dan pengambilalihan kewenangan pemohon PK sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pernyataam dari resim berkuasa saat itu agar pemohon PK kembali berkonsentrasi menghadapi masalah hukum adalah penggiringan opini politik publik,” ucapnya memungkasi. (Rifqi Aufal Sutisna)

Penahanan 5 Terdakwa Kasus Suap Perizinan Meikarta Dipindahkan KPK

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan tempat penahanan lima terdakwa dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Hari ini, 20 Februari 2019 dilakukan pemindahan penahanan terhadap lima orang terdakwa dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Lima terdakwa itu, yakni Bupati Bekasi periode 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Penahanan terhadap Neneng Hassanah Yasin, Dewi Trisnawati, dan Neneng Rahmi dilakukan di Lapas Wanita Sukamiskin sembari menunggu proses persidangan yang direncanakan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

“Sedangkan terhadap Jamaludin dan Sahat MBJ Nahor dilakukan penahanan di Rutan Kebon Waru Bandung. Para terdakwa tersebut telah sampai di Bandung pada siang hari di rutan masing-masing,” ucap Febri seperti dikutip Antara.

Selanjutnya, kata dia, KPK pada Kamis (21/2/2019) ini akan melimpahkan berkas perkara lima orang itu ke PN Bandung untuk kemudian menunggu penetapan jadwal sidang dan majelis hakim di Bandung.

Selain itu, ia juga mengatakan untuk tuntutan terhadap empat terdakwa lainnya yang telah terlebih dahulu diajukan ke persidangan akan dibacakan pada Kamis ini di Pengadilan Tipikor Bandung.

Empat terdakwa itu yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen serta dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

2 dari 3 halaman

Kawal Kasus Meikarta

Dari rangkaian proses persidangan yang telah dilakukan sebelumnya, ucap Febri, KPK telah meyakini terbuktinya dakwaan-dakwaan yang diajukan KPK terhadap empat terdakwa tersebut.

“Sebagian besar pihak terdakwa telah mengakui dan jika masih ada yang menyangkal tentang perbuatannya, kami telah hadirkan bukti yang relavan untuk membuktikan dakwaan KPK. Selain itu, KPK juga akan uraiankan pembuktian terkait dugaan peran korporasi dalam kasus ini,” tuturnya.

KPK juga mengajak masyarakat, kampus, dan media untuk mengawal bersama-sama persidangan kasus Meikarta itu agar dapat menghasilkan sebuah proses hukum yang baik.

“Dan juga dapat menjadi pembelajaran secara akademik terutama untuk akademisi-akademisi yang melakukan penelitian tentang tindak pidana korupsi,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Prabowo Larang Timsesnya Laporkan Jokowi ke Bawaslu

Liputan6.com, Jakarta – Politikus Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya tidak akan melaporkan capres nomor urut 01 Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan pelanggaran saat debat capres, Minggu, 17 Februari 2019. Alasannya karena dilarang oleh ketua umumnya, yang juga capres nomor urut 02, Prabowo Subianto. 

“Kami kalau mau lapor pun tidak boleh sama Pak Prabowo,” kata Dasco pada wartawan, Rabu, 20 Februari 2019.

Pada debat capres lalu Jokowi mengungkit isu kepemilikan ratusan hektar lahan di Aceh dan Kalimantan Timur yang dimiliki oleh Prabowo. Kubu Prabowo merasa keberatan dengan pernyataan Prabowo dan mengajukan protes kepada Bawaslu. 

Meski begitu, Dasco menegaskan Prabowo tidak pernah menginstruksikan timnya untuk memproses hal itu. Prabowo menganggap kejadian tersebut sebagai dinamika dalam debat. 

“Kami anggap itu bukan suatu yang penting, namanya debat itu biasa. Tapi kan pola kami beda, Pak Prabowo beda polanya, kalau diserang dia tetap enggak mau menyerang. Kalau pola Pak Jokowi gitu, namanya debat,” ucap dia. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menilai pernyataan Jokowi terkait penguasaan lahan di Kalimantan dan Aceh kepada Prabowo sebagai serangan personal. 

Edhy pun menganggap, uang yang dihasilkan dari pengelolaan lahan itu pernah digunakan Jokowi untuk biaya kampanye Pilgub DKI 2012 lalu. 

“Salah satu keuntungan usaha kelola lahan tersebut adalah untuk membiayai kampanye Pak Jokowi saat Pilgub DKI tahun 2012 lalu yang jumlahnya sangat besar,” kata Edhy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/2).

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Alfito Deannova dan Putri Ayuningtyas Diusulkan Jadi Moderator Debat Ketiga

Liputan6.com, Jakarta – KPU RI mengusulkan nama moderator yang akan memandu debat ketiga Pilpres 2019 pada 17 Maret mendatang. Kedua nama itu adalah Alfito Deannova dan Putri Ayuningtyas.

“Moderator juga tadi sudah diusulkan oleh KPU, oleh TV penyelenggara yaitu Alfito Deannova dan Putri Ayuningtyas,” kata Ketua KPU Arief Budiman, di Gedung KPU RI, Rabu (20/2/2019).

Arief menyebut usulan tersebut akan didiskusikan dengan TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Karena undang-undang mengatakan bahwa KPU harus berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari masing-masing paslon, maka kami memberikan kesempatan kepada 01 dan 02 untuk kemudian memberikan tanggapan apakah usulan moderator itu bisa disetujui atau tidak,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso mengaku tidak keberatan dengan usulan moderator itu.

“Terhadap moderator yang diusulkan pada prinsipnya 02 tak keberatan. Tapi karena diputuskan pertemuan kedepan, maka kami minta izin final keputusannya kami ajukan nanti pada rapat yang akan datang,” ujar Priyo.

Seperti diketahui, debat ketiga dalah debat cawapres dengan tema debat yang akan dibahas adalah Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, serta Sosial dan Kebudayaan.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: