Benarkah Juventus Tak Berani ke AS karena Kasus Ronaldo?

JakartaJuventus diberitakan tidak berani menggelar tur pramusim ke Amerika Serikat karena Cristiano Ronaldo sedang dililit kasus tuduhan pemerkosaan. Benarkah begitu?

The New York Times beberapa waktu melaporkan, Juventus kemungkinan tidak akan menggelar pramusim ke AS pada musim panas mendatang. Padahal, Bianconeri biasanya berlaga di ajang International Champions Cup edisi Negeri Paman Sam.

Untuk musim panas nanti, Juventus dikabarkan memilih tur ke Asia. Kabarnya, keputusan itu diambil karena Ronaldo sedang terlilit kasus tuduhan pemerkosaan pada wanita AS bernama Kathryn Mayorga.

Demi menghindari risiko Ronaldo diciduk kepolisian, Juventus pun memilih menghindari AS. Tur ke Asia disebut menjadi opsi Si Nyonya Tua.

Laporan terbaru mengatakan, tujuan Juventus memilih tur ke Asia rupanya bukan karena menghindari AS akibat kasus Ronaldo. Raksasa Serie A itu disebut ingin ganti suasana pramusim.

Press Associaton Sport, sebagaimana dilansir Eurosport, menulis keputusan Juventus tidak ke AS tidak punya kaitan dengan kasus yang melilit Ronaldo. Manajemen klub disebut ingin berganti suasana karena ingin melebarkan ekspansinya ke kawasan timur, khususnya Asia.

Dalam empat musim terakhir, Juventus tiga kali menggelar pramusim di AS. Hanya pada 2016 mereka menyambangi Australia, yang masih dalam zona Asia.

(yna/nds)

Memburu Jejak Pejabat Bulukumba atas Kasus Dugaan Suap Proyek Irigasi

“Seluruh berkas hasil operasi intelijen telah diserahkan ke bidang Pidsus. Dan kita tinggal menunggu hasil penyelidikan berlanjut oleh bidang Pidsus,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin di ruangan kerjanya, Jumat 22 Februari 2019..

Kasus ini awalnya dilaporkan resmi oleh Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) Sulsel.

Bahkan mereka terhitung ketujuh kalinya berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menagih kejelasan penanganan kasus yang mereka laporkan itu.

Ahmad Yani, yang bertindak sebagai koordinator aksi Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) Sulsel mengatakan unjuk rasa yang dilakukan pihaknya semata untuk mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut kasus dugaan suap dalam mendapatkan proyek irigasi senilai Rp 49 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah dilaporkan pihaknya sejak dua bulan lalu.

“Kejati seharusnya mengambil langkah tegas untuk mengupas persoalan tersebut hingga ke akar-akarnya. Apalagi kesaksian seorang oknum Aparat Sipil Negara (ASN) yang membeberkan keterlibatannya dalam menyuap proyek asal Pemerintah Pusat tersebut menjadi viral di media sosial, facebook,” kata Yani dalam orasinya kala itu.

Menurutnya, pengakuan oknum ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba di media sosial itu sangat jelas. Dimana oknum yang bersangkutan dengan terang-terangan mengaku telah menyuap untuk memuluskan upaya Kabupaten Bulukumba mendapatkan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 49 miliar.

Tak hanya itu, oknum ASN tersebut bahkan menyebarkan foto surat rekomendasi yang digunakan olehnya dalam mengurus upaya penyuapan agar Kabupaten Bulukumba mendapat kucuran proyek irigasi senilai puluhan miliar tersebut.

“Jadi tak hanya bukti foto rekomendasi yang diduga diberikan oleh Bupati Bulukumba kepada oknum ASN tersebut yang dibeberkan sendiri oleh oknum ASN yang bersangkutan. Tapi melalui media sosial facebook, ia juga memperlihatkan pecahan uang Rp 100.000 dan pecahan Rp 50.000,” ungkap Yani.

Seharusnya kata dia, penegak hukum tidak mendiamkan berita viral yang disebarkan oleh oknum ASN itu. Melainkan tegas Yani, demi menjaga supremasi penegakan hukum, maka kasus tersebut harus segera ditindak lanjuti dengan memeriksa oknum ASN yang bersangkutan serta memeriksa Bupati Bulukumba selaku terduga pemberi surat rekomendasi kepada oknum ASN dalam rangka pemulusan proyek pusat yang dimaksud.

“Tapi buktinya tidak ada tindak lanjut hal ini. Padahal kami juga sudah laporkan secara resmi bahkan membantu Kejati dengan memasukkan bukti-bukti terkait termasuk foto kegiatan proyek irigasi yang dimaksud,” Yani menandaskan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

hoaks video kerusakan akibat gempa magnitudo 4,8 di Bulukumba

Kasus Video di Kelab Malam, Ayah Batasi Pergaulan Salmafina Sunan

Liputan6.com, Jakarta – Di media sosial beredar video Salmafina Sunan diduga mabuk di kelab malam. Video berdurasi singkat itu pertama kali diunggah oleh teman Salmafina yang benama Maulida Riani Putri di Instagramnya.

Parahnya lagi, dalam video tersebut pakaian dalam Salmafina Sunan terekspose hingga menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet.

Kasus ini membuat sang ayah, Sunan Kalijaga, mrengambil tindakan. Ia membatasi pergaulan anaknya, terutama untuk pergi ke kelab malam. Hal ini dilakukan agar hal yang sama tidak terulang lagi.

“Iya pasti iyalah, ya gitu gitu ada sanksi dari saya ya, artinya kemarin saya kasih kepercayaan malah ada gini gini,” imbuh Sunan Kalijaga, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019). 

Pakar Hukum: Kasus Pembobolan ATM Ramyadjie Priambodo Terorganisir

Liputan6.com, Jakarta- Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita menduga aksi pembobolan ATM dengan modus skimming data nasabah yang dilakukan oleh kerabat jauh Prabowo Subianto, Ramyadjie Priambodo dilakukan secara berkelompok.

“Pastikan skimming-nya itu dibobol tempat-tempat sepi, lama. Jadi nggak sendirian tapi kelompok, terorganisir, kejahatan terorganisir, bukan perorangan,” kata Romli di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Karena aksi tersebut, dia mengimbau agar pengawasan setiap bank dapat diperketat. Mengingat peristiwa pembobolan ATM tersebut bukan kejadian pertama yang dilakukan Ramyadjie.

“Bank kalau saya tahu sudah kejadian baru melapor, itu pun lapor sudah lama karena sudah kebanyakan. Jadi dilema bank, sering dilaporkan salah nggak dilaporin salah. Kalau dia ngaku sudah 50 kali, itu banyangin kalau sekali narik Rp 100 juta dikali 50 itu udah berapa,” ucapnya.

Romli juga menilai aksi itu dapat mengganggu dunia perbankan nasional. Sebab menurut dia, kasus itu telah melanggar beberapa aturan yang ada.

Tak hanya itu, dia meminta Bank Indonesia untuk segera mengeluarkan peraturan baru tentang bagaimana penggunaan kartu.

“Untuk pengawasanya dan penggunaanya sehingga aman memang ada pasword, ada ini tapi bisa tuh dibobol. Pin-pin itu kan pin kita kok bisa dibobol. Polisi pasti tau lah bagaimana cara mencegah. Kalau ini dibiarin goncang dong per bank, kan duit nasabah diambil dia harus bayar dari mana,” jelasnya. 

Lagi, MA Bebaskan 3 Orang di Kasus Pungli Dwelling Time Surabaya

Surabaya – Mahkamah Agung (MA) juga membebaskan Direktur PT Akara Multi Karya (AMK) Agusto Hutapea di kasus pungli dwelling time. Sebelumnya, Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Rahmat Satria juga divonis bebas. Satu hakim agung memilih dissenting opinion.

Kasus dwelling time ini terjadi pada November 2016 lalu. Agusto ditangkap saat sedang meminta pungutan kepada importir.

Dari pengembangan pemeriksaan, Agusto kemudian menyebut nama Rahmat yang diduga ikut menikmati duit hasil pungli.

Informasi ini langsung ditindaklanjuti tim saber pungli dengan mendatangi kantor Rahmat di lantai 3 Gedung Pelindo III, Surabaya.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Takdir Mattanete kala itu, menyebut uang Rp 600 juta disita dari ruang kerja Rahmat.

“Totalnya Rp 10 miliar dari kasus ini yang saat ini diamankan tim satgas,” kata AKBP Takdir pada 2 November 2016 lalu.

Kasus pun bergulis ke pengadilan. Masing-masing pihak diadili dalam berkas terpisah.

Agusto

Pada 16 Agustus 2017, jaksa menuntut Agusto selama 2 tahun penjara. Ia dinilai melakukan perbuatan pencucian uang.

Pada 6 Desember 2017, PN Surabaya membebaskan Agusto. Jaksa tidak terima dan mengajukan kasasi.

“Menolak permohonan kasasi jaksa,” ujar majelis kasasi sebagaimana dilansir website MA, Kamis (21/3/2019).

Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Prof Dr Surya Jaya dengan anggota hakim agung Margono dan hakim agung MD Pasaribu. Namun, Surya Jaya menilai Agusto layak dihukum.

“Penerapan tarif dan penagihan yang dilakukan oleh PT Akara Multi Karya adalah tidak sah, tidak berhak dan melanggar hukum. Tarif yang tidak sesuai dan melanggar prosedur penetapan tarif karena tidak mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan. Prinsip hukum, yang berhak dan berwenang menetapkan adalah badan usaha pelabuhan/PT Pelindi II. Sedangkan yang memungut uang bisa pihak ketiga sebagai mitra PT Pelindo III. Mengenai sharing fee, ditentukan PT Pelindo dengan mitra kerja,” ujar Surya Jaya.

Namun suara Surya Jaya kalah suara dengan anggota majelis sehingga Agusto tetap divonis bebas.

Djarwo Surjanto-Meike Yolanda Faansisca

Keduanya merupakan pasangan suami istri. Djarwo merupakan bos PT Terminal Pertikemas Surabaya (TPS). Seperti PT AMK, PT TPS juga merupakan rekanan PT Pelindo III.

Pada 25 September 2017, jaksa menuntut Djarwo melakukan tindak pidana pemerasan secara berlanjut dan dituntut 3 tahun penjara. Adapun Yolanda melakukan tindak pidana pencucian uang dan dituntut 1 tahun penjara.

Pada 4 Desember 2017, PN Surabaya membebaskan Djarwo. Adapun Yolanda divonis lepas.

Jaksa kasasi. Tapi sama dengan Agusto, keduanya juga dibebaskan oleh majelis kasasi hakim agung Prof Dr Surya Jaya dengan anggota hakim agung Margono dan hakim agung MD Pasaribu. Namun, Surya Jaya menilai Djarwo-Yolanda layak dihukum.

“Perbuatan Terdaka selaku Direktur PT Terminal Petikemas Surabaya bertentangan dengan Permenhub Nomor 6 Tahun 2013, diuba dengan Permenhub Nomor 15 Tahun 2014, juncto Pasal 12e UU Tipikor, juncto Pasal 368 KUHP, Juncto Pasal 2 UU TPPU,” ujar Surya.

Namun suara Surya Jaya kalah suara dengan anggota majelis sehingga Djarwo-Yolanda tetap divonis bebas.

Rahmat Satria

Rahmat dituntut oleh jaksa dengan pidana penjara 2 tahun. Namun pada 6 Desember 2017, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, membebaskan Rahmat dari segala dakwaan jaksa. Di tingkat kasasi pun putusan itu dikuatkan oleh MA.

Vonis kasasi itu diketok pada 6 November 2018 dengan nomor register 818 K/pid.sus/2018. Vonis diketok ketua majelis hakim agung Prof Dr Surya Jaya dibantu hakim agung Margono dan hakim agung Maruap Dohmatiga Pasaribu selaku hakim anggota.

Surya Jaya memilih berbeda pendapat dan menilai Rahmat bersalah. Tapi suaranya kalah dengan dua hakim anggota. Alhasil, Rahmat bebas.

(asp/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kesaksian Aher dan Demiz di Sidang Kasus Suap Proyek Meikarta

Liputan6.com, Bandung – Sidang kasus suap proyek Meikarta dengan terdakwa Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu siang.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Kamis (21/3/2019), sidang menghadirkan 12 saksi. Dua di antaranya mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Deddy Mizwar (Demiz).

Dalam keterangannya, Aher mengaku sempat bertemu dengan Neneng di Moskow, Rusia, antara lain membahas proyek Meikarta. Aher mengaku telah memberikan surat rekomendasi izin Meikarta kepada Dinas DPMPTSP untuk ditandatangani. Namun, Aher menyanggah telah menerima uang dari Meikarta.

Sementara, Demiz menuturkan sempat meminta agar pembangunan proyek Meikarta dihentikan. Selain belum ada izin dari provinsi, luas lahan proyek Meikarta tidak sesuai dengan yang direkomendasikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hanya seluas 84,6 hektare.

“Yang penting bagaimana kesimpulannya, kita sudah selesaikan tugas masing-masing, kira-kira perbincangannya seperti itu,” jelas mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Suharso Monoarfa dan Air Mata Partai Kakbah di Balik Kasus Romahurmuziy

Liputan6.com, Jakarta Usai resmi dikukuhkan sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa menyampaikan pidato pertamanya sebagai Plt Ketum PPP kepada para pimpinan DPC/DPW PPP. Dalam pidatonya, Suharso mengenang sosok Romahurmuziy alias Romi yang baginya sudah seperti adik sendiri.

“Saya tidak pernah bermimpi bisa bediri disini menerima mandat ini. Bagi saya Romi anak saya, adik saya,” kata Suharso dengan diiringi cucuran air mata dalam Mukernas PPP ke-3, di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Rabu (20/3/2019).

Suharso menceritakan, mantan ketum PPP itu sudah seperti meteor yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi calon pemimpin bangsa ke depannya. Dirinya melihat bahwa sejauh ini Romi sudah terbukti memiliki bibit, bebet, dan bobot sebagai calon pemimpin.

Dalam kesempatan itu, Suharso juga mempertanyakan apakah partainya harus berlinang air mata karena kerap terjerat kasus korupsi.

“Kita tahu sebutan partai dengan lambang Kakbah letaknya di Mekah. Mekah asal katanya ‘bakkah’ artinya air mata. Apakah kemudian partai kita harus berlinang air mata?” tanyanya kepada peserta Mukernas ke-3 PPP.

Idrus Marham Jalani Sidang Tuntutan Kasus Suap Proyek PLTU Riau-1 Hari Ini

Jakarta – Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham akan menjalani sidang tuntutan kasus suap proyek PLTU Riau-1 hari ini. Kuasa hukum Idrus berharap jaksa KPK menuntut ringan kliennya.

“Iya (sidang tuntutan). Harapan saya, saudara Idrus Marham dituntut seringan-ringannya,” ujar kuasa hukun Idrus, Samsul Huda saat dihubungi detikcom, Kamis (21/3/2019).

Samsul menyebut kliennya sudah bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan. Bahkan Idrus Marham sudah mengundurkan diri sebagai Mensos sebelum menjadi tersangka perkara itu.
“Idrus Marham sudah bersikap kooperatif dengan mengikuti semua proses penyidikan dan persidangan dengan baik. Bahkan saudara Idrus dengan besar hati mengundurkan diri sebagai menteri sebelum diumumkan sebagai tersangka,” tuturnya.

“Idrus Marhan tidak mengajukan upaya hukum praperadilan maupun mengajukan nota keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan, sehingga sidang berjalan sangat lancar,” lanjut Samsul.

Saat persidangan, menurut Samsul para saksi pun menyebut Idrus tidak tahu soal proyek PLTU Riau-1. Fakta sidang juga menunjukkan ada pihak lain yang sudah merancang dan bagi-bagi keuntungan proyek tersebut.

“Idrus benar-benar tidak tahu menahu. Idrus Marham ada dalam pusaran kasus Riau, karena ‘ditarik-tarik’ dan ‘dicatut namanya’ oleh Eny Saragih, sebagaimana pengakuan Eny Saragih di depan sidang. Tindakan Eny Saragih semua untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk membiayai Pilkada Suaminya di Temanggung,” kata Samsul.

Samsul mengatakan, mantan Sekjen Golkar itu juga tidak menerima uang dan tidak tahu mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih menerima uang terkait proyek PLTU Riau-1.

“Idrus Marham sama sekali tidak menerima uang dan tidak tahu kalau Eni Saragih menerima uang terkait proyek Riau. Bahkan Idrus Marham kaget ketika tahu kalau Eni menerima uang dari Samin Tan dan kawan-kawan untuk Pilkada Suaminya, sehingga terkena pasal Gratifikasi,” paparnya.

Dalam perkara ini, Idrus Marham didakwa menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Duit itu disebut jaksa diterima Idrus untuk bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN.

Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR, yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, menggarap proyek itu.

Sekjen Golkar itu ingin menggantikan Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Idrus pun disebut jaksa mengarahkan pemberian suap untuk kepentingan Musyawarah Nasional Luas Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Ketika itu, Novanto terjerat perkara korupsi proyek e-KTP, sehingga posisi Ketua Umum Partai Golkar pun goyang.
(fai/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Aher-Demiz Penuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Sidang Kasus Meikarta

Bandung – Dua mantan petinggi Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Deddy Mizwar (Demiz) memenuhi panggilan jaksa KPK sebagai saksi di sidang kasus suap proyek Meikarta. Mereka mengaku siap diperiksa di persidangan.

Aher dan Demiz datang bersamaan ke Pengadilan Tipikor Bandung di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (20/3/2019) sekitar pukul 08.53 WIB. Aher yang mengenakan kemeja batik cokelat dan Demiz yang menggunakan kemeja putih langsung masuk ke dalam untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu.

Aher lantas menuju ruang tunggu. Di sana dia bertemu dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono alias Soni yang lebih dulu tiba.


Aher mengatakan dirinya siap untuk memberikan keterangan terkait proyek Meikarta.

“Insya Allah yang jelas kan saya dengan kang Demiz pernah diperiksa KPK sebagai saksi. Sekarang didalami oleh jaksa penuntut umum,” kata Aher.

Sementara Demiz juga demikian. Meski irit bicara, dia menyatakan siap menjadi saksi. “Ya siap,” kata Demiz singkat.

Aher, Deddy, dan Sumarsono juga pernah diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan ketiganya dilakukan saat masih proses penyidikan di KPK.

Mereka dimaksudkan bersaksi untuk persidangan perkara tersebut yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung pada hari ini. Sedangkan terdakwa dalam perkara ini adalah Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi), Sahat Maju Banjarnahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), serta Neneng Rahmi Nurlaili (Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi).

(dnu/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Drama Bahagia Kasus Siswa Pukul Kepala Sekolah

Liputan6.com, Pekanbaru- Siswa kelas XII SMA 2 Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, inisial ADT yang menjadi tersangka pemukulan kepala sekolahnya bisa bernafas lega. Dia terbebas dari ancaman pidana karena sang guru, Bambang Fajrianto berlapang hati memaafkannya.

Humas Polres Indragiri Hulu Ajun Inspektur Dua Misran menyebut perdamaian antara siswa dan kepala sekolah terwujud setelah dilakukan mediasi pada Senin, 18 Maret 2019. Kapolsek Kelayang Ajun Komisaris Rinaldi Parlin ikut menengahi perkara ini.

“Kepala Dinas Provinsi Riau H Rudiyanto juga ikut memediasi bersama beberapa Kabid dan kepala desa,” kata Misran, Selasa malam, 19 Maret 2019.

Selama mediasi berlangsung, baik siswa dan kepala sekolahnya, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sehingga berujung kekerasan. Siswa ADT rupanya sakit hati karena orang tuanya dipanggil akibat tak mampu bayar uang sekolah.

ADT bahkan diancam tidak boleh ikut ujian, meskipun saat kejadian pada 14 Maret 2019 sang ibu sudah datang ke sekolah dan membayar separuh uang sekolah. ADT marah ibunya dibuat seperti itu sehingga mengamuk di luar ruangan belajar.

ADT juga tidak terima almarhum ayahnya disebut-sebut dalam kejadian itu. Lalu dia menantang kepala sekolah berkelahi hingga terjadi pemukulan. Kepala sekolah tidak melawan dan mempolisikan siswanya itu.

“ADT mengaku salah dan berjanji tidak mengulanginya lagi,” kata Misran.

Simak video pilihan berikut:

simak video pilihan berikut: