Karding Ungkap 3 Alasan Suara PKB Naik di Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengungkapkan sebab kenaikan suara partainya dalam Pemilu 2019. Ia mengungkapkan ada hal yang membuat kenaikan suara bagi partainya itu.

Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin itu, sebab pertama yang membuat partainya mengalami kenaikan suara ialah tidak adanya konflik internal dalam tubuh PKB.

“Kedua, orang-orang NU sebagian besar solid ke PKB. Karena selama ini memang basis pendukung utama PKB itu NU,” papar Karding usai menghadiri Syukuran Kemenangan Jokowi-Maruf yang digelar di Posko Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas), Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (20/4/2019).

Karding memaparkan bahwa kemenangan PKB banyak diperoleh di kantung-kantung masyarakat yang kental dengan tradisi NU.

Lalu alasan ketiga ialah kerja keras para calon legislatif dan struktur kepengurusan PKB di setiap wilayah konstituennya masing-masing.

“Kerja caleg dan struktur tentu sangat keras berusaha untuk meningkatkan perolehan suara,” paparnya.

Bawaslu DKI Investigasi Dugaan Kampanye di Munajat 212

JakartaBawaslu DKI masih mengumpulkan bukti-bukti terkait ada tidaknya dugaan kampanye dalam acara Munajat 212 di Monas. Bawaslu DKI mengatakan akan menginvestigasi panitia acara hingga pengelola lokasi acara.

“Tim kami akan melalukan investigasi kepada panitia pelaksana, hasil pengawasan, pemberitahuan ke polisi, kita komunikasi ke pengola acara, ke Monas. Semua dilakukan,” kata Ketua Bawaslu DKI, Muhammad Jufri saat ditemui di Masjid Al Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (24/2/2019).

Selain itu, Bawaslu juga tengah mencari tahu mengenai undangan acara tersebut, mulai dari siapa saja yang diundang hingga model undangan tersebut.

“Kita harus ketahui ini undangannya siapa yang diundangan, modelnya undangan kayak apa, kemudian pemberitahuannya seperti apa, apa kampanye atau bukan. Kemudian hasil data-data yang diperoleh, hasil rekaman itu kita masih simpulkan,” tambahnya.

Jufri menjelaskan setelah semua data dan bukti tekumpulkan akan dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Hal itu untuk membuktikan benar tidaknya ada dugaan kampanye dalam acara tersebut.

“Karena yang namanya kampanye itu kan harus komprehensif. Kita menilai bahwa itu kampanye atau tidak. Kampanye kan penyampaian visi-misi, program. Bukti itu semua kita kumpulkan karena hasil pengawasan ini banyak dilakukan di lapangan. Kita kumpulkan dulu baru kita lakukan penilaian,” sebutnya.

Jufri mengatakan hingga kini Bawaslu DKI belum menyimpulkan hasil dari pengumpulan data itu. Menurutnya, bila sesuai aturan Bawaslu memiliki waktu paling lambat 7 hari setelah kejadian untuk memutuskan hasilnya.

“Itu menurut aturan tapi kita tidak mematok seperti itu. Bisa saja hari ini atau besok atau lusa kalau data-data terkumpul baru kita lalukan kajian awal, apa itu pelanggaran atau bukan. Karena ini teman-teman divisi pengawasan sedang lalukan investigasi terhadap data yang dibutuhkan,” kata Jufri.

Dugaan mengenai acara Munajat 212 dipolitisasi awalnya disampaikan juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin Abdul Kadir Karding. Dia sejak awal menduga acara itu bermuatan politik karena dihadiri tokoh-tokoh politik dari kubu Prabowo.

“Kami sejak awal menduga acara munajat ini pastilah ada kaitannya dengan politik. Lalu MUI DKI mengundang. Itu saya kira ada hubungannya dengan Pak Anies (Anies Baswedan/Gubernur DKI Jakarta). Yang semua orang tahu itu Pak Anies afiliasi politiknya ke 02. Pasti orang-orang 02 yang banyak,” ujar Karding.
(ibh/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polemik Puisi Neno Warisman Belum Berakhir, Ma’ruf Bicara Dianggap Kafir

Jakarta – Puisi Neno Warisman di Munajat 212 di Monas beberapa hari lalu menuai kontroversi. Sejumlah pihak mulai politikus, PBNU, hingga cawapres Ma’ruf Amin mengkritik puisi berjudul ‘Puisi Munajat 212’.

Berawal dari beredarnya potongan video saat Neno Warisman membacakan puisi itu. Berikut ini isi potongan puisi dari video yang beredar:

jangan, jangan Engkau tinggalkan kami
dan menangkan kami
Karena jika Engkau tidak menangkan
Kami khawatir ya Allah
Kami khawatir ya Allah
Tak ada lagi yang menyembah-Mu

Cawapres Ma’ruf Amin menyayangkan doa Neno Warisman yang dibacakan saat Munajat 212. Ma’ruf heran karena kalimat dalam puisi itu seolah-olah menyamakan pilpres dengan Perang Badar.

“Pertama, kok pilpres kok jadi kayak Perang Badar? Perang Badar itu kan perang habis-habisan. Hidup-mati. Kita kan hanya memilih pemimpin,” kata Ma’ruf di Mal Palm Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (23/2/2019).

Ma’ruf menilai doa Neno itu tidak tepat. Cawapres nomor urut 01 merasa dianggap sebagai orang kafir.

“Kedua, menempatkan posisi yang lain sebagai orang kafir. Masa Pak Jokowi dengan saya dianggap orang kafir. Itu sudah tidak tepat. Menyayangkanlah. Kita kan pilpres, bukan Perang Badar,” ujarnya.

Tak hanya Ma’ruf yang mengkritik puisi Neno Warisman. Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai apa yang diucapkan Neno Warisman tidak pantas disebut sebagai doa, melainkan cuma orasi politik yang bersifat pragmatis berkedok agama.

“Pilihan diksi dalam ucapannya tampak sekali dibuat untuk menggiring opini publik. Seolah-olah hanya merekalah kelompok yang menyembah Allah. Sedangkan kelompok lain yang berseberangan bukan penyembah Allah. Pertanyaan saya, dari mana Neno bisa mengambil kesimpulan itu? Apa ukurannya sampai ia bisa mengatakan jika pihaknya kalah maka tak akan ada lagi yang menyembah Allah?” kata Karding dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/2).

Namun, di balik kritik tersebut, ada pihak yang membela Neno Warisman. Adalah Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menjadi ‘benteng’ atas kritik sejumlah pihak itu.

Menurut Fahri, doa ‘dibalut’ puisi itu tidak menyebutkan siapa pihak yang diharapkan untuk menang. Fahri juga mengaku tidak tahu siapa yang dimaksud pihak yang didoakan menang di puisi Neno Warisman itu karena doa bersifat rahasia.

“Setahu saya, dia nggak sebut nama Prabowo. Kan nggak bisa diperjelas. Namanya doa, itu private pada dasarnya,” kata Fahri.

Ia menyebut doa sebagai senjata dan rintihan hati. Sementara itu, peserta Munajat 212 mengamini apa yang didoakan Neno Warisman.

“Doa itu senjata. Doa itu rintihan hati. Yang setuju mengaminkan. Jadi seperti sebuah suasana hati yang membacanya,” ujar Fahri.

detikcom telah menghubungi Neno Warisman lewat telepon tapi belum mendapat jawaban. Pesan singkat kepada Neno juga tidak dibalas.
(zak/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

2 Jari Terangkat dan Permainan Gimik Fadli di Malam Munajat

Jakarta – Malam munajat di pelataran Monas berujung pada balas-berbalas politikus yang kutub politiknya berbeda. Tudingan politisasi munajat menurut Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin ditepis Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyindir karena sirik.

Tak dipungkiri, malam munajat 212 itu didatangi para tokoh politik yang erat kaitannya dengan Prabowo. Juru bicara BPN Sodik Mudjahid pun mengamininya tapi menegaskan bila hal itu tidak melanggar aturan apapun.

“Apakah salah menurut UU dan demokrasi jika dalam acara Munajat 212, peserta dan pengelolanya ada terlibat pendukung relawan 02 dan ada teriakan paslon 02? Tunjukkan di mana salahnya?” ujar Sodik.

Tak ketinggalan, dua Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, tampak hadir di antara para tokoh yang datang pada Kamis malam, 21 Februari 2019 itu. Keduanya bahkan semobil Toyota Crown ketika memasuki area Monas dari pintu di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Kehadiran Fadli dan Fahri tidak diam-diam. Para peserta munajat yang mengetahui langsung memanggil nama mereka, terutama Fadli.

“Pak Fadli…. Pak Fadli!” teriak sejumlah ibu menyapa.

Dari sisi kiri mobil Fadli menurunkan jendela mobilnya. Dia juga sempat menunjukkan salam dua jari. Mobil yang mengantar keduanya kemudian melaju.

Di pagi harinya yaitu Jumat, 22 Februari 2019, juru bicara TKN Abdul Kadir Karding meminta gestur Fadli diselisik. “Terkait ada pose 2 jari, saya kira Bawaslu atau Panwaslu harus melakukan penyelidikan,” ucap Karding.

Namun kolega Fadli yang turut hadir dalam acara itu, Fahri, tidak sependapat bila apa yang dilakukan Fadli dinilai sebagai pelanggaran terkait Pemilu. “Setahu saya, yang nggak boleh itu ajakan lalu menyebut nama calon,” ucap Fahri.

“Kalau menyebut nomor apa, nggak (melanggar aturan). Permainan simbolik ya. Semalam itu, misalnya, Pak Kiai bilang, ‘Tes… tes… 01 atau 02,’ dua orang teriak kan,” imbuhnya.

Selama tidak ada ajakan untuk memilih salah satu kandidat, menurut Fahri, tidak ada masalah menunjukkan simbol-simbol. Dia menyebut apa yang terjadi di Munajat 212 tidak dapat dikategorikan pelanggaran dalam pemilu.

“Itu kan permainan gimik. Sebenarnya dalam skala itu dibilang permainan yang halus,” ucap Fahri.

“Yang bermasalah itu misalnya ada ajakan seperti marilah kita coblos pasangan nomor 01, Bapak Jokowi-Ma’ruf, atau marilah kita coblos Prabowo-Sandi. Itu adalah kalau di forum nonkampanye itu nggak bagus,” imbuhnya.

Fahri menilai permainan simbol saat tahun politik seperti ini tidak bisa dihindari. Dia menyebut aturan yang harus ditegakkan adalah kampanye-kampanye yang vulgar.

“Yang perlu diatur adalah yang tidak simbolik, yang kasar yang vulgar, karena konotasi kampanye itu ya harus vulgar, kalau samar ya bukan kampanye namanya,” ujarnya.

Terlepas dari pembelaan Fahri, Fadli sejauh ini belum memberikan respons terkait tudingan-tudingan dari kubu Jokowi. Fadli sendiri diketahui aktif di kubu Prabowo sebagai anggota Dewan Pengarah BPN.

Acara munajat itu diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta. Dalam pernyataannya, MUI DKI menyatakan acara dengan tajuk ‘Senandung Selawat dan Zikir’ ini digelar pada tanggal ‘212’ untuk mencegah ada pihak yang memanfaatkan momentum tertentu berkaitan dengan tanggal acara. MUI DKI juga menyatakan acara ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik tertentu.

Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini

(dhn/dkp)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Deretan Lumbung Suara Jokowi dan Prabowo, Mampukah Naikkan Elektabilitas?

Liputan6.com, Jakarta – Saling klaim kemenangan di daerah-daerah yang menjadi titik kelemahan masing-masing pasangan calon atau paslon, kini gencar dilakukan tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto.

Kondisi ini tak bisa dipungkiri lantaran kedua kubu menjelang Pilpres 2019 kerap berkampanye di daerah-daerah yang pada Pilpres 2014 silam menjadi titik lemah Jokowi dan Prabowo.

Tentu itu dilakukan untuk menaikkan elektabilitas keduanya hingga akan mempengaruhi jumlah pemilih pada pertarungan final, 17 April 2019.

Dari sejumlah survei, baik independen maun internal parpol menyebutkan, pasangan cawapres nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf Amih masih lebih unggul dibanding Prabowo-Sandiaga.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, elektabilitas pasangan capres cawapres ini berada di angka 56 persen. “Di kisaran angka 56 persen,” ucap Karding saat dikonfirmasi, Rabu, 6 Februari 2019.

Meski demikian diakui Karding ada sejumlah daerah, dimana Jokowi-Ma’ruf masih kalah tipis dari Prabowo-Sandi. Di antaranya Jawa Barat dan Banten.

Berikut deretan lumbung suara Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Subianto yang berpotensi menaikkan elektabilitas kedua paslon:

2 dari 6 halaman

Kekuatan Jokowi

Berdasarkan rilis sejumlah lembaga survei, Jokowi-Ma’ruf mengungguli Prabowo-Sandi hampir di seluruh pulau besar di Indonesia. Seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, daerah Nusa Tenggara ditambah Maluku dan Papua.

Bahkan diprediksi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur serta Yogyakarta akan menjadi lumbung suara Jokowi-Ma’ruf Amin dengan pencapaian suara mencapai 57,1 persen.

Bahkan oleh Lembaga Surabaya Survey Center (SSC) diperkirakan, kedua pasangan ini akan menang telak di Jawa Timur dengan meraih suara sebesar 55.9 persen.

3 dari 6 halaman

Kelemahan Jokowi

Seperti disebutkan di atas, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten merupakan titik lemah Jokowi-Ma’ruf Amin dalam perolehan suara. Khususnya di Priangan Barat yakni Sukabumi, Cianjur dan Priangan Timur yakni Garut dan Tasikmalaya.

“TKD akan terus lakukan sosialisasi juga untuk kampanye di sana. Sebab kalau program-program yang dilakukan Pak Jokowi kan sudah cukup dan bagus, sudah diterima masyarakat. Tinggal bagaimana supaya masyarakat di sana kemudian juga tingkat elektoralnya tinggi,” ” ungkap Sekretaris TKD Abdy Yuhana.

Begitu pula di Madura. Perolehan suara Jokowi pada Pilpres 2014 yang saat itu dipasangkan dengan Jusuf Kalla, kalah parah di empat kabupaten di Pulau Madura.

Banten juga diperkirakan masih akan menjadi basis Prabowo. Jokowi- Ma’ruf Amin hanya unggul di Kabupaten Lebak dari delapan Kabupaten/Kota di Banten versi survei internal.

“Di Banten kalah tipis sekitar 5 sampai 6 persen. Kita kalah di tujuh Kabupaten/Kota kalah tipis, kita menang hanya di Lebak,” kata Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Banten Asep Rahmatullah saat dikonfirmasi.

4 dari 6 halaman

Kekuatan Prabowo

Dari hasil survei internal yang dilakukan tim Prabowo-Sandiaga disebut sejumlah provinsi akan menjadi lumbung suara kedua paslon ini. Misalnya di Pulau Sumatera, kubu Prabowo diklaim unggul di Aceh, Sumatera Barat dan Riau.

Sementara di Pulau Jawa, Kubu Prabowo juga merasa unggul di Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Menurut pengurus Partai Gerindra, hal tersebut merupakan bentuk bukti nyata kerja keras para kadernya.

“Merupakan hal mutlak kalau kami berada di tengah-tengah masyarakat, berarti masyarakat bisa menilai,” ucap Ketua DPD Gerindra Banten Desmon J Mahesa di kediamannya, usai acara bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng, di Kota Serang, Banten, Kamis (7/6/2018).

Sementara di kawasan Indonesia bagian Timur, Andre mengungkapkan, di Pulau Sulawesi Prabowo-Sandi unggul. Begitu pula di Kalimantan, di beberapa titik, Prabowo-Sandi ada yang unggul dan kalah.

“Kita Sulawesi unggul, Kalimantan ada menang dan ada yang kalah, NTB menang, NTT kalah, Papua masih tertinggal,” ungkap Jubir Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade.

Sementara untuk di kawasan Indonesia bagian Timur, Andre mengungkapkan, di Pulau Sulawesi Prabowo-Sandi unggul. Begitu pula di Kalimantan, di beberapa titik, Prabowo-Sandi ada yang unggul dan kalah.

5 dari 6 halaman

Kelemahan Prabowo

Berkaca dari beberapa hasil survei yang menyatakan kubu Jokowi-Ma’ruf masih lebih unggul, Timses Prabowo-Sandi kini tengah mengejar ketertinggalan.

Meski disebutkan selisih elektabilitas paslon nomor urut 02 dengan Jokowi-Ma’ruf tinggal 4 persen, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian Timses Prabowo-Sandiaga untuk mendulang suara.

Salah satunya adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal inilah yang menjadi kenapa Prabowo-Sandi ingin mendirikan Markas di provinsi yang menjadi basis massa terbesar PDIP yakni Jawa Tengah.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap, alasan rencana dibangunnya markas mereka di Jawa Tengah.

“Berdasarkan survei kita, memang Jateng menjadi istilah ‘Battle Ground’. Banyak tempat kita menang tipis,” kata Dahnil di Kantor Seknas, Hos Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018).

Namun, Dahnil percaya kali ini magnet Prabowo akan mampu menjadi magnet yang sangat kuat untuk menaikkan elektabiltas Prabowo-Sandi.

6 dari 6 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pro-Kontra Politisasi Aturan THR Keluar Lebih Cepat

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengebut penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN agar bisa terbit sebelum Pilpres 2019. Rencana tersebut menuai pro-kontra dari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN,” ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid, kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Menurut Kholid, Jokowi ingin mengambil hati aparatur sipil negara (ASN) karena kebijakan soal THR dan gaji ke-13 sudah keluar sebelum Pilpres 2019, yang akan berlangsung pada April. Pasangan cawapres Ma’ruf Amin itu disebut ingin mendapatkan suara dari para ASN.

“Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” kata politikus PKS itu menyindir.
Hal tersebut dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Kebijakan percepatan penyusunan aturan soal THR dan Gaji ke-13 bagi PNS atau ASN disebut tidak bermuatan politis.

“Jangan semua hal dipolitisasi sebagai modus elektoral. Tujuan utama pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN jelas adalah untuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN,” ujar Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima, kepada wartawan, Jumat (22/2).

Anggota Komisi VI DPR ini mengingatkan urusan THR dan gaji ke-13 ini sudah ada dalam APBN 2019. Kebijakan tersebut, kata Aria, sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, termasuk dari koalisi Prabowo-Sandiaga.

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis, dan kredibel,” sebut politikus PDIP tersebut.

Penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan Kemenkeu. Surat diteken oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Wiwin Istanti, tertanggal 22 Januari 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei, sebulan sebelum Idul Fitri. Namun belum dijelaskan kapan gaji ke-13 akan cair.

BPN Prabowo-Sandiaga juga mencermati rencana penyusunan soal THR dan gaji ke-13 yang dikebut harus rampung sebelum pilpres. Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan apakah bila Jokowi kalah di pilpres, kebijakan soal THR dan Gaji ke-13 itu akan tetap dibayarkan kepada PNS.

“Kalau kebijakannya dikeluarkan sebelum pilpres, apakah kalau yang mengeluarkan kebijakan tidak menjadi pemenang pilpres apakah itu tetap direalisasikan?” kata Dasco.

Mengenai pembagian THR dan gaji ke-13, politikus Gerindra ini mendukungnya. Hanya, Dasco meminta pemerintah tetap berkomitmen menepatinya sekalipun Jokowi tidak menang di Pilpres 2019.

“Kalau menurut saya, kalau itu kebijakan untuk menolong gaji ke-13 itu memang begitu, ya nggak apa-apa, itu bagus aja, asal hitungannya sudah tepat dan konsisten dilaksanakan,” sebut anggota Komisi III DPR ini.

Sementara itu Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mengaku tak heran kubu Prabowo-Sandiaga selalu mengkritik kebijakan pemerintah sang petahana. Politikus PKB ini juga merinci alasan mengapa aturan soal THR dan Gaji ke-13 harus disusun sejak jauh hari.

“Pengumuman gaji ke-13 itu biasanya malah lebih awal, tidak mendadak. Misalnya besok akan dibagi, minggu ini akan diumumkan, itu tidak seperti itu. Bisa diumumkan lebih awal karena kenapa? Supaya ada persiapan dalam konteks menghitung kebutuhan hari raya. ‘Oh nanti saya akan dapat gaji ke-13, maka saya nanti bisa mempersiapkan untuk hal-hal ini, bisa melakukan ini dalam rangka persiapan Lebaran,'” urai Karding.

“Kami tidak heran kalau dari BPN itu apa saja dari kebijakan pemerintah Jokowi pasti dianggapnya salah, kemudian bernuansa politis. Kalau kami sih, gitu aja kok repot,” sambung anggota DPR tersebut.

Pihak Kemenkeu memastikan dikebutnya penyusunan PP tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS tidak ada hubungannya dengan kepentingan pilpres. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, PP yang ditargetkan rampung sebelum dilaksanakannya pilpres 17 April itu ditujukan untuk kepentingan di luar kontestasi politik 5 tahunan itu.

“Mungkin perlu diperjelas, bahwa kebijakan tersebut tidak terkait dengan pilpres, karena kebijakan tersebut sudah diputuskan bersama pemerintah dengan DPR dan ditetapkan dalam UU APBN 2019,” kata Askolani.

Askolani menyampaikan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu juga concern untuk mempercepat PP tersebut. Itu karena ada peraturan teknis terkait pencairan anggaran yang harus disiapkan yang dianggap cukup kompleks.

Kompleksitas yang dimaksud, karena di dalamnya mencakup kesiapan pencairan anggaran di semua satuan kerja kementerian dan lembaga (k/l), serta pencairan anggaran dana alokasi umum (DAU) ke pemda, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Sehingga bisa selesai semua dengan baik proses dan implementasinya, sejalan dengan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2019 ini,” tambahnya.

Kemudian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan alasan dibalik percepatan penyusunan PP THR 2019. Ini dikarenakan jadwal libur Idul Fitri.

“Dengan melihat jadwal cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 yang dimulai dari tanggal 1 s.d. 7 Juni 2019 maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah pada bulan Mei tahun 2019,” papar Nufransa.

Presiden Jokowi pun angkat bicara mengenai pro-kontra keluarnya PP tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk PNS. Ia menegaskan, yang namanya THR tetap akan keluar mendekati masa hari raya.

“Kalau namanya THR itu apa sih? Tunjangan Hari Raya. Ya biasanya mendekati hari raya,” kata Jokowi saat ditemui di Gedung Laga Tangkas Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Jokowi berkelakar, jika THR dan gaji ke-13 itu diberikan pada bulan Maret, jauh sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka itu bukan THR. “Bukan tunjangan hari raya dong, tunjangan bulan Maret. Tunjangan Hari Raya ya mendekati hari raya,” tutupnya.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

M Taufik: Munajat 212 Kepentingan Kesatuan, Tak Ada Urusan Politik

Jakarta – Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengatakan acara Munajat dan Zikir 212 tidak terkait politik. Munajat itu untuk kepentingan kesatuan.

“Munajat itu, munajat nggak ada urusan sama politik. Munajat itu kan untuk kepentingan kesatuan,” kata Taufik di Al Jazeerah Signature Restorant & Lounge, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat, (22/2/2018).

Dia menyebut hanya orang iri yang mengaitkan acara tersebut dengan agenda politik. Sebab, menurutnya, tak semua orang bisa menggelar acara itu.
“Kalau kemudian ada yang plintir itu karena orang itu nggak bisa berbuat seperti itu. Sederhana saja, apa urusannya dengan munajat sama yang lain?” sebutnya.

Ketika disinggung tokoh-tokoh yang hadir kebanyakan dari kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Taufik mengatakan semua orang bebas datang ke acara tersebut.

“Ya habis siapa yang ngelarang? Kalau saya hadir siapa yang ngelarang? Jadi saya kira sudahlah. Kita perlu ada saya kira kesamaan rasa, berdoa pada yang Maha Kuasa supaya kesatuannya tetap terjaga,” ujar Taufik.

Tudingan mengenai acara Munajat 212 dipolitisasi awalnya disampaikan juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding. Dia sejak awal menduga acara itu bermuatan politik karena dihadiri tokoh-tokoh politik dari kubu Prabowo.

“Kami sejak awal menduga acara munajat ini pastilah ada kaitannya dengan politik. Lalu MUI DKI mengundang. Itu saya kira ada hubungannya dengan Pak Anies (Anies Baswedan/Gubernur DKI Jakarta). Yang semua orang tahu itu Pak Anies afiliasi politiknya ke 02. Pasti orang-orang 02 yang banyak,” ujar Karding.
(ibh/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Soal Aturan THR, TKN: BPN Prabowo Selalu Anggap Salah Kebijakan Jokowi

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan pengumuman mengenai THR dan Gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang akan dilakukan sebelum Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak heran kubu Prabowo selalu mengkritik kebijakan pemerintahan sang petahana.

“Kami tidak heran kalau dari BPN itu apa saja dari kebijakan pemerintah Jokowi pasti dianggapnya salah, kemudian bernuansa politis. Kalau kami sih, gitu aja kok repot,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Karding mengingatkan, pengumuman soal Gaji ke-13 biasanya memang selalu bersamaan dengan pengumuman THR jelang lebaran. THR untuk PNS sendiri tahun ini akan dicairkan pada bulan Mei, sebulan sebelum Idul Fitri.

“Pengumuman gaji ke-13 itu biasanya malah lebih awal, tidak mendadak. Misalnya besok akan dibagi, minggu ini akan diumumkan, itu tidak seperti itu. Bisa diumumkan lebih awal karena kenapa? Supaya ada persiapan dalam konteks menghitung kebutuhan hari raya. ‘Oh nanti saya akan dapat gaji ke-13’, maka saya nanti bisa mempersiapkan untuk hal-hal ini, bisa melakukan ini dalam rangka persiapan lebaran,” urai Karding.

Politikus PKB ini mengatakan, alasan tersebut itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengumumkan soal gaji ke-13 jadi lebih cepat. Karding menilai langkah seperti itu justru baik.

“Itu yang jadi dasar daripada pengumuman lebih awal. Kalau bisa sebenarnya mestinya setiap tahun paling tidak di tahun pertengahan itu sudah diumumkan. Pertengahan sebelum lebaran,” jelas anggota Komisi III DPR RI itu.

Meski begitu, Karding memaklumi serangan-serangan yang disampaikan kubu Prabowo-Sandiaga soal kebijakan ini. Ia kembali menyebut apa saja kebijakan pemerintah Jokowi selalu salah untuk pasangan nomor urut 02 itu dan timnya.

“Tapi kita tahu lah, namanya temen-temen BPN pasti menilainya seperti itu. Wajar aja lah,” tutur Karding.

Seperti diketahui, penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei. Namun belum dijelaskan kapan gaji ke-13 akan cair.

BPN Prabowo-Sandiaga menilai pengumuman yang harus rampung sebelum Pilpres 2019 itu bernuansa politis. Jokowi sebagai presiden petahana dinilai berusaha mendulang suara dari PNS atau ASN.

“Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN. Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid kepada wartawan, Jumat (22/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Jokowi Desak Bawaslu Usut Salam 2 Jari Fadli Zon di Munajat 212

Jakarta – Waketum Gerindra Fadli Zon menunjukkan salam dua jari saat tiba di lokasi acara Munajat 212. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mendesak Bawaslu mengusutnya.

“Terkait ada pose 2 jari, saya kira Bawaslu atau Panwaslu harus melakukan penyelidikan,” kata juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Kamis (21/2/2019).

Fadli yang datang ke Munajat 212 bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memang sempat menunjukkan salam dua jari. Salam dua jari itu diperlihatkan Fadli saat masih berada di dalam mobil.

Selain Fadli, tokoh politik yang notabenenya merupakan pendukung capres Prabowo Subianto juga hadir dalam acara zikir dan doa di Monas itu. Karding menuding, kubu pasangan capres-cawapres 02 yang mengatur acara tersebut.

“Jadi, ya ini munajat mudah-mudahan betul-betul munajat, tetapi secara politik ini pasti dikelola dan di-setting oleh, dugaan saya kuat dikelola oleh tim 02 yang memanfaatkan atau meminjam MUI DKI sebagai pelaksana,” ujar politisi PKB itu.

Diberitakan sebelumnya, timses Jokowi sejak awal sudah menduga kalau acara Munajat 212 berkaitan dengan politik. Karding bahkan menyinggung soal afiliasi politik Gubernur DKI Anies Baswedan.

“Yang pertama, kami sejak awal menduga acara munajat ini pastilah ada kaitannya dengan politik. Lalu MUI DKI mengundang. Itu saya kira ada hubungannya dengan Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta). Yang semua orang tahu itu Pak Anies afiliasi politiknya ke 02. Pasti orang-orang 02 yang banyak,” terang Karding.
(zak/abw)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Bela Tjahjo: Jokowi Disebut Bapak Pembangunan Desa Juga Boleh

Jakarta – Mendagri Tjahjo Kumolo sempat menyerukan kepada perangkat desa untuk berteriak ‘Pak Jokowi’ saat ia menyebut dana desa. Seruan Tjahjo tidak dipermasalahkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kalau bilang dana desa Pak Jokowi itu bukan kampanye. Tidak ada mengajak. Pak Jokowi kan nama Pak Jokowi. Dana desa kan memang ada faktanya dan Pak Jokowi di zaman Pak Jokowi lah sekian triliun masuk untuk dana desa,” ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding di Èl Hotel Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019) malam.

Karding mengatakan ajakan yang disampaikan Tjahjo bukan dalam konteks mengampanyekan Jokowi yang kembali maju sebagai capres. Bahkan tidak masalah jika Jokowi disebut bapak pembangunan desa. Apa alasannya?

“Jadi wajar saja. Kalau Pak Jokowi disebut bapak pembangunan desa juga boleh. Karena apa? Memang prestasi dan pembangunan desa memang dorongan dan political will dari Bapak Jokowi,” ujar politikus PKB ini.

Seruan itu sebelumnya disampaikan Tjahjo dalam acara rakornas penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2019. Di akhir acara, ia mengajak kepala desa berdiri.

“Saya minta para kepala desa berdiri. Kalau saya bilang Dana Desa, jawab Pak Jokowi,” serunya.

“Dana desa!” kata Tjahjo.

“Pak Jokowi!” timpal para peserta.

“Ingat ya, anggaran dana desa itu karena ada Presiden Pak Joko Widodo. Terima kasih,” tutup Tjahjo.

(dkp/dhn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>