Jelang Debat Soal Pangan: Prabowo ‘Gerakan Emas’, Jokowi ‘Manusia Unggul’

Jakarta – Salah satu tema yang akan diangkat di Debat Capres kedua Pilpres 2019 adalah soal pangan. Lantas seperti apa program andalan yang dimiliki kedua capres ini?

Sejak Pilpres 2014 lalu, Prabowo Subianto memiliki program pemberian susu kepada anak-anak yang diberi nama ‘Revolusi Putih’. Di Pilpres 2019 ini, program tersebut berganti nama menjadi ‘Generasi Emas’ yang fokusnya melebar tidak hanya pemberian susu kepada anak.

“Gerakan Emas itu gerakan emak-emak dan anak minum susu. Jadi orientasinya pada penyediaan protein buat anak dan ibu miskin ya, karena ada tantangan serius buat masa depan Indonesia yaitu stunting growth itu,” ungkap Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak, (17/10/2018).

Orientasi dari Gerakan Emas bukan hanya sekedar meminum susu, tapi kecukupan protein bagi anak. Program ini nantinya akan melibatkan masyarakat sehingga menjadi gerakan bersama. Gerakan Emas juga ditujukan terhadap sang ibu dan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan protein tersebut.
“Beliau ingin menjadi gerakan baik pada saat beliau menjadi presiden atau sebelum beliau menjadi presiden, beliau ingin dorong semua komponen masyarakat, untuk terlibat dalam menyiapkan kecukupan protein bagi keluarga-keluarga yang tidak,” tutur Dahnil.

Dari program ini, diharapkan muncul hubungan keluarga angkat. Bagi mereka yang mampu, akan bisa membantu masyarakat dari kalangan yang kesulitan. Gerakan Emas juga akan diperluas menjadi sebuah kebijakan utama dalam pemerintahan Prabowo-Sandi jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

“Kalau dulu koperasi itu ada bapak angkat, nah sekarang bahkan nanti ada keluarga, relawan-relawan yang berasal dari orang-orang mampu, mampu secara intelektual, mampu secara keuangan itu juga bisa menjadi saudara yang memberikan edukasi. Jadi basis kita gerakan ini kan sudah dimulai oleh Pak Prabowo melalui partainya tapi akan diperluas menjadi suatu gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat,” kata Dahnil.

“Menjadi salah satu kebijakan utama untuk mengatasi stunting growth, dan masalah sosial yang lainnya. Jadi tahapannya gitu. Awalnya revolusi putih berhenti pada susu, kemudian menjadi gerakan gotong royong, saling bersaudara, kemudian ketika Pak Prabowo jadi presiden akan jadi kebijakan,” sambung Ketum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Program Prabowo-Sandiaga ini mendapat kritik dari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Alasannya, penyediaan susu memerlukan impor dan belum tentu cocok bagi semua orang mengingat demografi warga Indonesia yang cukup beragam.

Terkait isu stunting, Jokowi disebut lebih mengutamakan local wisdom. Tak hanya susu, masyarakat akan diajak untuk mengkonsumsi makanan penuh protein yang sesuai dengan masing-masing daerah.

“Kalau kita mengedepankan local wisdom. Mereka yang tinggalnya dekat laut kita dorong untuk makan ikan, ada yang mungkin kacang-kacangan, potensi alam kita begitu besar. Kalau susu, selain mahal belum tentu cocok bagi semua orang,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin.

Jokowi-Ma’ruf menyorongkan program ‘Manusia Indonesia Unggul’. Dalam proses pembentukan generasi emas nanti, TKN Jokowi-Ma’ruf Amin menilai tidak cukup hanya sekedar fokus pada asupan.

“Di tim Jokowi-Ma’ruf ini bahwa gerakan membangun manusia Indonesia yang unggul, unggul itu harus komprehensif. Tidak boleh hanya satu bagian saja mulai dari kita harus memperhatikan dan fokus bagaimana mengurangi stunting, gagal tumbuh, ini salah satu yang kita lakukan,” sebut Karding.

“Penting untuk mempercepat memberikan jaminan gizi sejak dalam kandungan. Pola asuh keluarga harus kita perbaiki, memperbaiki fasilitas air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang mendukung tumbuh-kembang anak. Di samping itu, reformasi kesehatan kita perlu diperbaiki,” sambung politikus PKB itu.

Program Manusia Unggul ini tak hanya berfokus pada masalah asupan semata. Jokowi-Ma’ruf juga mementingkan program promotif dan preventif agar masyarakat di Indonesia mau hidup dalam lingkungan yang sehat. Fasilitas yang memadai dinilai menjadi salah satu unsur untuk membentuk manusia unggul.

“Percepatan pemerataan infrastruktur dasar, apa sanitasi, kemudian rumah tangga yang sehat, memiliki jamban, warga miskin juga harus dijamin. Aksesnya ke seluruh pelosok urusan kesehatan, seperti KIS. Pemerataan fasilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan baik di daerah tertinggal terdepan, dan terluar. Kalau kita kasih makan, asupan saja, tapi sistem kesehatan nggak dipikirkan, ya nggak bisa,” tutur Karding.

Debat Pilpres 2019 kedua akan diselenggarakan pada hari Minggu, 17 Februari 2019. Debat ini mengusung tema lingkungan hidup, infrastruktur, energi, pangan, dan sumber daya alam. Hanya capres yang akan mengikuti debat kedua tersebut.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dituding Berpihak ke Prabowo, Indomatrik: Tak Ada Bukti, Kami Independen

Jakarta – Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid, mengomentari soal pernyataan lembaganya yang tak masuk ke dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Yazid mengatakan asosiasi lembaga survei tak hanya Persepi.

“Kan disebut tak gabung Persepi. Kan ada 3-4 perkumpulan atau asosiasi lembaga survei. Kan kita mau gabung ke mana saja boleh?” kata Yazid saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).

Lalu Yazid mengungkit soal survei-survei di masa Pilgub DKI pada 2017 lalu. Dia mengatakan saat itu Indomatrik mengeluarkan hasil survei yang hasilnya dinyatakan Pilgub DKI akan berlangsung dua putaran dan Anies Baswedan akan menang.
Dia mengatakan hasil survei Indomatrik ini berbeda dengan survei kebanyakan. Dia bertanya balik soal kredibilitas lembaga-lembaga survei tersebut.
“Ada 7-9 lembaga survei yang menjadi konsultannya Ahok terdiri dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Vox Populi, dan lainnya yang mengatakan 6 bulan sebelum pilkada sampai H-1 sebelum pencoblosan mengatakan Ahok menang. Dan LSI Denny JA mengatakan Agus menang. Dan tidak terbukti. Apakah ini abal-abal? Apakah ini bisa dipercaya oleh masyarakat?” kata dia.

Yazid berasumsi 7-9 lembaga tersebut kini memihak ke Jokowi. Yazid juga menduga Hamdi Muluk tidak independen.

“Dan 7-9 lembaga survei pro-Ahok, sekarang disinyalir ke Jokowi. Hamdi Muluk yang jadi dewan etik juga disinyalir ke 01. Saya juga pertanyakan Prof Hamdi Muluk, kok dari Ahoker, itu keberpihakan? Apakah itu benar sebagai dewan etik?” ucap dia.

Yazid juga menanggapi soal pernyataan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang menduga lembaganya berpihak pada pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Dia mengatakan siap menjelaskan metodologi survei.

“Tidak ada bukti (berpihak ke Prabowo-Sandiaga). Saya benar-benar independen. Saya beri pembelajaran kepada masyarakat ini fenomena 5 tahunan. Saya mempunyai rasa bertanggung jawab. Rasa panggilan saya tentang ilmu metodologi survei. Dan masalah duit, itu duit kami sendiri. Kami siap, kami jelaskan semua metodologi,” ujar Yazid.

Sebelumnya diberitakan, Persepi menyatakan lembaga survei Indomatrik tak berada di bawah naungannya. Persepi juga menyoroti sosok Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid.

“Tidak, tidak terdaftar. Itu yang punyanya si Yazid yang dikeluarkan dari Persepi tahun 2014,” kata anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meragukan hasil survei Indomatrik yang menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto semakin mendekati capres petahana. Karding mengaku baru mengetahui ada lembaga survei bernama Indomatrik.

Begitu juga Sekjen NasDem, Johnny G Plate, yang menertawai hasil survei Indomatrik karena berbeda dengan lembaga survei lainnya. Johnny menganggap hasil survei itu hanya untuk menyenangkan kubu Prabowo-Sandiaga.

Simak Juga ‘Survei Indomatrik: Elektabilitas Prabowo Mulai Kejar Jokowi’:

[Gambas:Video 20detik]

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(jbr/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Heboh Pengumuman Salat Jumat Prabowo Dianggap Politis

Jakarta – Rencana Prabowo Subianto untuk salat Jumat di Masjid Agung Semarang (MAS) menjadi heboh karena muncul isu adanya penolakan dari Takmir Masjid. Pihak Masjid sudah menegaskan tak ada pelarangan, hanya saja keberatan dengan sosialisasi Prabowo salat di MAS karena dinilai politis.

Kabar soal penolakan pihak Masjid yang biasa dikenal dengan sebutan Masjid Kauman Semarang itu beredar jelang kedatangan Prabowo yang rencananya akan salat Jumat pada Jumat (15/2). Alasannya salat Jumat yang akan diadakan oleh Prabowo itu dinilai mempolitisir ibadah dan memakai masjid untuk kepentingan politik.

Politisasi itu dapat dilihat dari upaya mengerahkan massa dan menyebar pamflet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.

Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, KH Hanief Ismail membantah pihaknya melarang Prabowo datang. Ia menyatakan hanya keberatan karena adanya pamflet yang dipasang di sekitar Masjid Kauman soal kedatangan Prabowo itu.

“Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi,” ujar Hanief saat ditemui di kediamannya di Semarang, Kamis (14/2/2019).

Hanief mengaku memang sudah ada pemberitahuan lisan soal kegiatan salat Jumat Prabowo di MAS. Namun terkait pemasangan pamflet dan spanduk tidak diberitahukan. “”Pemberitahuan sudah lisan, pasang pamflet dan spanduk tidak (memberitahu) sama sekali,” tuturnya.

Di dekat Masjid Kauman sempat ada spanduk selamat datang Prabowo dan juga poster Prabowo-Sandi. Sedangkan di traffic light Jalan Pemuda menuju Masjid Kauman juga terpasang bendera Partai Gerindra. Namun tepat saat salat zuhur ada beberapa orang yang melepas spanduk dan poster yang terpasang dekat dengan masjid.

“Kami khawatir jamaah yang lain tersinggung, karena jamaah kan macam-macam, ada yang punya orientasi pilihan beda, ada yang punya orientasi masjid murni steril dari hal politis dan duniawai, kami njagani (antisipasi),” ucap Hanief.

Heboh Pengumuman Salat Jumat Prabowo Dianggap PolitisFoto: KH Hanief Ismail. (Angling Adhitya Purbaya/detikcom).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah membantah pihaknya yang menyebar pamflet soal kedatangan eks Danjen Kopassus itu. Meski begitu, Hanief memberi warning agar tak ada pembicaraan atau kegiatan politik saat Prabowo salat Jumat di Masjid Kauman.

Ia mencontohkan Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa saat maju Pilpres juga pernah Salat di Masjid Kauman. Saat itu, kata Hanief, tidak ada woro-woro atau mengajak massa. Begitu pula saat Pilgub Jateng, ketika Cagub Ganjar Pranowo ataupun Sudirman Said datang mereka beribadah tanpa ajak rombongan.

“Jangan ngomong masalah politik di masjid, itu saja. Waktu Pilpres yang dulu pak JK datang tidak bawa rombongan pak Hatta Rajasa datang pas saya ngaji, beliau sampaikan sesuatu yang tidak bersifat kampanye. Pak Ganjar dan pak Sudirman Said juga, Pak Marmo (Soemarmo Mantan Wali Kota Semarang) dan pak Hendi (Wali Kota Semarang) keduanya juga sering,” urainya.

Soal kedatangan Prabowo untuk Salat Jumat di MAS ternyata sudah dikoordinasikan Partai Gerindra. DPC Gerindra menginstruksikan kadernya untuk salat bareng sang ketum, namun dilarang menggunakan atribut partai. Larangan itu tercantum dalam surat instruksi nomor JT-01/02-005/A/DPC-Gerindra/2019. Surat instruksi agar mengikuti salat berjemaah bersama Prabowo itu meminta para kader mengenakan baju bernuansa putih islami.

“Nah itu karena kegiatannya di masjid, itu ada keterangan yang saya sampaikan bahwa karena saya tahu masjid itu tidak boleh digunakan untuk kampanye, karena sebagai tempat ibadah. Maka di situ untuk menyambut kedatangan beliau, dan tidak boleh menggunakan atribut partai. Tapi harus menggunakan baju islami,” ujar Sekretaris DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso, saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (14/2).

Soal kabar ‘penolakan’ terhadap Prabowo ini mendapat tanggapan dari Fahri Hamzah. Dia mengaku curiga permasalahan ini muncul karena ada campur tangan penguasa.

“Saya agak curiga bahwa memang kaki tangan kekuasaan itu terlalu jauh itu untuk intervensi hal-hal yang sifatnya pribadi. Orang pergi salat Jumat kan peribadatan pribadi. Saya memang mendengar ada keluhan dari tim Pak Prabowo bahwa mereka dibatasi untuk ketemu masyarakat,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2).

Pernyataan Fahri dibantah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Timses capres petahana itu mengingatkan masjid memang tidak boleh menjadi tempat untuk kampanye dan mengapresiasi langkah takmir MAS.

“Masjid itu memang bukan tempat yang dibolehkan untuk kampanye. Oleh karena itu, sikap dan langkah takmir masjid itu sudah benar,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding yang juga politikus PKB, Kamis (14/2).

Sementara itu menurut Bawaslu, tak ada larangan bagi siapa saja yang hendak beribadah di tempat ibadah. Hanya saja Bawaslu mengingatkan kepada tim Prabowo-Sandiaga untuk melepas atribut politik saat berada di masjid. Bawaslu pun akan melakukan pengawasan.

“Sudah otomatis di sana akan dilakukan pengawasan oleh (Bawaslu) daerah., Bawaslu daerah artinya mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh tim kampanye dan peserta pemilu 2019” ujar Ketua Bawaslu Abhan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Jokowi Dukung Takmir yang Tolak Politisasi Salat Jumat Prabowo

TKN Jokowi Dukung Takmir yang Tolak Politisasi Salat Jumat Prabowo Foto: Abdul Kadir Karding. (Ari Saputra/detikcom).

Jakarta – Rencana kedatangan Prabowo Subianto salat jumat di Masjid Semarang menjadi polemik karena ada isu politisasi. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengingatkan tempat ibadah memang tidak boleh dijadikan tempat untuk berpolitik.

“Masjid itu memang bukan tempat yang dibolehkan untuk kampanye. Oleh karena itu sikap dan langkah takmir masjid itu sudah benar,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Kamis (14/2/2019).

Takmir Masjid Agung Semarang, KH Hanief Ismail sebelumnya mengklarifikasi isu adanya larangan Prabowo datang ke Masjid dengan julukan Masjid Kauman itu. Ia menegaskan tak melarang Prabowo datang, hanya saja keberatan dengan adanya pamflet atau instruksi Salat Jumat yang akan dihadiri Prabowo.


Hanief juga sudah menegaskan tidak boleh ada kegiatan politik di Masjid Agung Semarang. Bila Prabowo esok hari, Jumat (15/2), jadi datang, ia melarang ada pembicaraan politik di dalam kompleks masjid.

“Seseorang calon boleh saja hadir atau mengikuti salat tetapi tidak boleh menyebar-nyebarkan brosur, pamflet dan lain sebagainya untuk mempengaruhi massa agar datang ke acara salat Jumat itu,” ujar Karding.

Menurut caleg petahana DPR RI Dapil Jateng VI itu, timses Jokowi-Ma’ruf juga sangat hati-hati soal hal ini. Karding menegaskan, Jokowi-Ma’ruf taat aturan kampanye.

“Kita sebagai tim sukses juga menahan diri untuk taat aturan, jadi kita jangan mengganggu ketenangan, kekhusyukan orang beribadah dengan kegiatan-kegiatan yang berbau politis atau dikelola secara politik,” tegas politikus PKB itu.

Seperti diketahui, sempat beredar informasi rencana Prabowo melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Semarang (MAS) ditolak oleh takmir. KH Hanief Ismail sebagai Ketua Takmir MAS menjelaskan, ia tak melarang Prabowo datang namun pihaknya hanya keberatan dengan penyebaran pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo karena terkesan menjadi kegiatan politis. Hanief pun melarang ada kegiatan politik berlangsung saat Prabowo salat Jumat di MAS.

“Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi,” ungkap Hanief.

Sementara itu menurut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, pihaknya tak pernah membuat pamflet ajakan tersebut. Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan idak ada niat dari sang capres untuk mempolitisasi ibadah maupun masjid.

“Tidak ada pihak kami yang membuat pamflet. Kami nggak pernah membuat pamflet. Kan kebetulan pada tanggal 15 itu Pak Prabowo ada kegiatan di Semarang. Karena masjid Kauman itu masjid bersejarah dan masjid besar di Semarang. Jadi nggak ada niat untuk politisasi,” ucap Andre.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Heboh Hakim Pose ‘Salam Dua Jari’, TKN: ASN Harus Lebih Berhati-Hati

Jakarta – Dunia peradilan dihebohkan dengan foto hakim berpose menyerupai salam yang biasa digunakan oleh tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam kampanye. Menanggapi hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengimbau agar para pejabat negara lebih berhati-hati dalam mengabadikan sesuatu.

“Ya harus ambil hikmahnya bahwa kalo dia sudah ASN mestinya lebih berhati-hati,” ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, ketika dihubungi detikcom, Selasa (12/2/2019).

Karding menyarankan hakim yang bersangkutan melaporkan kepada pihak berwenang jika merasa dirugikan atas beredarnya foto itu. Apalagi, foto tersebut sudah viral dan dikaitkan dengan Pilpres 2019.
“Kalau hakim tersebut tidak berniat sama sekali mendukung pasangan 02, maka dia bisa saja melaporkan ke polisi kalau dia merasa dirugikan dengan viralnya pose tersebut di media sosial,” ucapnya.

Sebelumnya, foto sepuluh hakim yang memakai toga merah tersebar di media sosial sedang ‘berpose dua jari’. Satu di antaranya perempuan dan berjilbab. Mereka dengan senyum lebar berfoto bersama dengan jari jempol dan telunjuk mengacung seperti salam yang digunakan oleh tim Prabowo-Sandi. Ada satu hakim yang mengepalkan tangan dan satunya mengacungkan jempol.

“Jadi itu diambil 3 bulan lalu. Itu karena ada teman hakim pindah ke PN Bengkulu minta foto kenang-kenangan dan foto gaya bebas dan tidak ada kata-kata apa. Kok keluar sekarang. Kurang-lebih 3 bulan lalu,” ujar Ketua PN Jakarta Pusat Yanto.

Yanto telah menolak kalau pose itu dikaitkan dengan pilpres atau keberpihakan politik. Salah satu hakim yang ikut foto, Anwar juga membantah foto itu terkait pilpres.

“Pak Ansori dapat SK (Hakim PN Jakpus pindah tugas tempat baru-red). Mereka mau minta foto buat lah kenang-kenangan. Pas pagi jelang sidang ketemu di atas. Saya datang belakang pakai peci dulu. Foto biasa tidak ada harus tangan satu dan dua, sekarang giliran gaya bebas, tidak ada mau mendukung pasangan calon,” ujar hakim Anwar.

(eva/idn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mien Uno Tantang Minta Maaf, TKN Jokowi: Politik Jangan Libatkan Ibu

Jakarta – Ibunda cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno, Mien Uno meminta pihak yang menuding anaknya melakukan ‘Sandiwara Uno‘ untuk meminta maaf kepadanya. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menyarankan untuk tak melibatkan orang tua dalam berpolitik.

“Kita harus hormat kepada Bu Mien Uno dan ibu-ibu Indonesia yang lain yang telah mendidik dan membesarkan para tokoh-tokoh politik nasional. Mereka adalah ibu-ibu bangsa yang sangat luar biasa,” ujar Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

“Tapi, saran saya untuk urusan politik, para politisi sebaiknya jangan dikit-dikit libatkan ibu atau orang tua untuk melindungi kita. Kasihan beliau. Harusnya cukup dengan restu dan doa. Sebagai politisi, kita harus siap untuk menghadapi berbagai serangan dan tudingan,” imbuhnya.


Ace lantas mencontohkan capres petahana Jokowi. Dia mengatakan, selama ini Jokowi tak pernah melibatkan ibu dan keluarganya meski kerap dicaci maki, dihina, hingga diserang fitnah.

“Contohlah Pak Jokowi. Walaupun empat tahun ini dicaci maki, difitnah, dihina, direndahkan tapi tetap tegar, tetap bekerja dan juga tidak pernah melibatkan orang tua untuk hadapi semburan fitnah. Bahkan semburan fitnah sudah gencar sejak Pilpres 2014. Eyang Noto, Ibunya Pak Jokowi dan keluarga juga menjadi sasaran fitnah. Disebut sebut sebagai keturunan PKI, keturunan Tionghoa dan lain-lain. Tapi Eyang Noto, Ibu Pak Jokowi tetap tegar dan selalu mendoakan Pak Jokowi untuk kuat menghadapi semburan fitnah itu,” tutur Ace.

Mien Uno Tantang Minta Maaf, TKN Jokowi: Politik Jangan Libatkan IbuFoto: Ace Hasan (Zunita Putri/detikcom).

Politikus Golkar itu juga mengatakan, berpolitik haruslah berbasis nilai moral, etika dan kejujuran. Dengan demikian, tudingan bersandiwara pun tidak akan disematkan.

“Berpolitik harus berbasis nilai-nilai moral, etika dan kejujuran. Jika hanya demi syahwat kekuasaan dan peningkatan elektabilitas menggunakan cara-cara konyol, standar ganda, mengundang kontroversial, maka jelas itu pembodohan politik bagi rakyat. Apalagi dilakukan dengan cara menebar hoax dan kebencian,” ujarnya.

“Dari awal Pak Jokowi selalu mengajak bersaing dengan sehat. Pemilu bukan perang tapi kontestasi gagasan, ide dan program. Pemilu dengan kegembiraan bukan permusuhan. Pak Jokowi juga selalu menekankan Pemilu juga harus beretika dan beradab. Jadi, Bu Mien Uno harus sering-sering beri nasehat untuk kubu paslon 02 dan simpatisannya,” sambung Ace.

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menilai sikap Mien Uno adalah hal yang wajar ddan manusiawi. Namun, menurutnya, perlu juga diinformasikan kepada Mien Uno bahwa sandiwara yang dilakukan putranya adalah nyata.

“Perlu kita beritahukan kepada beliau bahwa banyak fakta yang dilakukan dalam langkah politik Mas Sandi itu diduga dibangun atas sandiwara-sandiwara dan itu dapat dibuktikan. Karena itu, ini harus diinformasikan kepada beliau walaupun beliau sangat subjekttif tapi juga harus mendapatkan penjelasan dan informasi yang proporsional dari pihak lain,” ujar Karding.

“Yang kedua kalau mau diaporkan ke penegak hukum monggo saja, itu hak beliau, saya kira melapor mengambil langkah hukum adalah hak seorang warga negara, jadi kita lihat nanti prosesnya seperti apa,” imbuhnya.

Mien Uno Tantang Minta Maaf, TKN Jokowi: Politik Jangan Libatkan IbuFoto: Karding (Pertiwi/detikcom)

Sebelumnya, Mien Uno, mengaku sakit hati karena sang anak dituding kerap bersandiwara. Dia pun menantang pihak yang menuding anaknya melakukan ‘Sandiwara Uno’ untuk meminta maaf.

“Saya ingin berhadapan dengan orang itu untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang memang benar terjadi. Jadi sekarang, kalau ada orang yang mengatakan itu Sandiwara Uno, dia harus minta maaf kepada ibunya yang melahirkan dan mendidik Mas Sandi dengan segenap tenaga untuk menjadi orang yang baik. Siapa yang mau berhadapan dengan saya sebagai ibunya?” tantang Mien Uno di Media Center Prabowo Subianto-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
(mae/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Siapa Penyigi Suara Jokowi-Ma’ruf

“Kami tidak ingin melakukan tuduhan. Supaya tidak berkembang, tidak jadi fitnah, maka kami bertanya, apakah benar Pak Jokowi pernah jadi klien saudara ini sesuai yang ada di website (The Political Strategist),” kata juru bicara BPN, Andre Rosiade, pekan lalu.

Isu mengenai Greenberg menjadi konsultan Jokowi sebetulnya muncul menjelang Pilpres 2014. Namun hingga saat ini belum ada bukti Jokowi menjadi klien Greenberg. Menjawab pertanyaan seseorang pengguna Twitter, Greenberg bilang tak pernah menjadi konsultan “Mr Widodo”. Informasi yang lebih akurat tentang daftar kliennya ada di situsnya sendiri, greenbergreseach.com.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin pun menegaskan sang capres-cawapres tak menggunakan jasa konsultan asing, seperti Greenberg. “Saya mengikuti dua periode Pak Jokowi nyalon, 2014 dan 2019, tidak pernah mendengar atau melihat ada konsultan asing yang menjadi konsultan Pak Jokowi,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding, kepada detikX pekan lalu.

Hal senada dikatakan Ahmad Rofiq, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, calon petahana tidak perlu merekrut konsultan karena sudah tahu cara memenangi pemilu. Apalagi melawan figur yang sama dengan pada Pilpres 2014, sehingga isu konsultan asing di kubunya itu tidak berdasar. “Seratus persen hoax,” ucap Sekjen Perindo itu saat dimintai konfirmasi detikX.

Sekarang ini, kata Rofiq, dalam konteks pemenangan, Jokowi-Ma’ruf lebih banyak di-back up oleh TKN, Tim Kampanye Daerah (TKD), para relawan, dan partai pendukung. Merekalah yang bekerja secara total dan maksimal. Rofiq juga menjelaskan sejauh ini tidak ada lembaga survei di dalam negeri yang dikontrak khusus oleh TKN untuk menjadi konsultan ataupun surveyor.

Namun, sumber-sumber detikX, baik di TKN, kalangan relawan, maupun lembaga survei, menyebut ada beberapa lembaga sigi yang digaet untuk kepentingan pemenangan Jokowi-Ma’ruf itu. “Mereka (lembaga survei) melakukan sejumlah survei di sejumlah wilayah, terutama Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat,” tutur salah seorang sumber kepada detikX pekan lalu.

TKN soal Slamet Ma’arif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar

TKN soal Slamet Maarif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar Foto: Abdul Kadir Karding. (Ari Saputra/detikcom).

Jakarta – Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif merasa diperlakukan tidak adil menyusul penetapan tersangkanya dalam kasus pidana pemilu. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta Slamet dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang membelanya untuk fair.

“Di era politik ini, apapun yang terjadi, yang merugikan BPN Prabowo-Sandiaga pasti tuduhannya ke pemerintah, itu tidak fair,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Karding menegaskan, penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka bukan asal-asalan. Masalah pidana dalam pemilu pun juga sudah diatur dalam UU Pemilu dan ditagani oleh Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu).


“Itu kewenangan di Gakkumdu, ada Jaksa, Polisi dan Bawaslu. Kalau kemudian dia tersangka itu artinya ada bukti hukum yang nyata yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik , apalagi sekarang ini seluruh proses-proses itu terbuka, apalagi kalau dia tokoh publik,” kata Karding.

Menurutnya, Gakkumdu pun tak akan aneh-aneh dalam penanganan kasus pemilu. Sebab hal tersebut bisa menjadi masalah dan menyerang balik penegak hukum.

“Kita fair aja, pengadilan terbuka kok, boleh didampingi pengacara, boleh di-medsoskan. Akan dapat dibuktikan di pengadilan. Pasti mereka punya bukti yang cukup. Tidak semua apa-apa ujungnya ke pemerintah, nggak bisa. Kita menganut sistem persamaan di mata hukum dan hukum yang tidak bisa diintervensi. Pengadilan memiliki independensi yang tinggi terhadap satu kasus,” tutur anggota Komisi III DPR itu.

Karding pun menyebut tim sukses dan pendukung Prabowo-Sandiaga selalu menuduh pemerintahan Presiden Joko Widodo bila ada pihaknya yang terkena masalah. Itu menurutnya justru sikap yang tidak adil.

“Masalahnya segala sesuatu yang terjadi terhadap gengnya BPN Prabowo ini, kelompok BPN, apa-apa kalau yang salah itu tuduhannya, framingnya adalah kriminalisasi, framingnya adalah pekerjaan pemerintah, dalangnya pemerintah, saya kira itu juga tidak fair,” sebut Karding.

Politikus PKB ini mengimbau Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan para simpatisan pasangan nomor urut 02 itu, termasuk Slamet Ma’arif untuk bijaksana dalam bersikap. Bila tidak ingin terkena kasus, kata Karding, mereka diminta untuk menjaga sikap dan tutur katanya.

“Kalau tidak ingin kena masalah, jangan berbuat salah. Kita harus proporsional. Jangan mau selalu merasa benar bisa omong apa saja tidak tersentuh hukum, setelah dihukum nyalahkan Jokowi,” katanya.

Seperti diketahui, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019. Kubu Prabowo-Sandiaga membela Slamet habis-habisan.

Slamet Ma’aruf sendiri menyatakan tidak adil terhadap penetapan status tersangkanya. Polisi memastikan sudah melakukan prosedur yang semestinya. Slamet ditetapkan sebagai tersangka karena polisi sudah punya bukti kuat terkait kasus tersebut.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet kepada wartawan, Senin (11/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

JK: Aksa Mahmud Tetap Dukung Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Jusuf Kalla tidak mau berkomentar terkait kabar adik iparnya, Aksa Mahmud mendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

JK juga mengklaim tidak pernah mendengar kabar tersebut, justru kata dia, Aksa tetap mendukung pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

“Tanya sama Aksa saja. Tapi saya tidak pernah mendengar, dia tetap saja mendukung Jokowi,” kata JK di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Mantan Ketua Umum Golkar ini mengatakan, Aksa Mahmud memiliki hubungan ke semua pihak. Tetapi, ditegaskan bahwa Aksa tetap mendukung Jokowi.

“Ya Beliau (dukung Jokowi). Bahwa dia mempunyai hubungan yang luas, itu iya,” kata JK.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso mengklaim, Aksa Mahmud berada di kubu mereka. Menurut politikus Partai Berkarya itu, kubunya yakin bisa meraup suara di wilayah itu dengan cara memanfaatkan tokoh lokal sekaliber Aksa Mahmud.

Sebelumnya, tokoh ini dikenal dekat dengan Prabowo. Politikus senior Partai Golkar ini pernah terlihat bersama Prabowo dalam beberapa kesempatan.

2 dari 3 halaman

Merapat ke Jokowi-Ma’ruf

Sebelumnya, pengusaha asal Sulawesi Selatan sekaligus ipar Wakil Presiden Jusuf Kalla, Aksa Mahmud disebut telah merapat ke kubu Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal ini terungkap dari sebuah foto yang beredar.

Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Lukman Edy, membenarkan pertemuan itu, di mana dia turut hadir.

“Iya. Kemarin ada pertemuan antara Pak Aksa dengan Erick Thohir waktu di Makassar. Saya kebetulan hadir. Kemudian Pak Aksa juga meng-arrange pertemuan Jokowi dengan tokoh-tokoh ulama Sulsel yang dihadiri Pak JK juga,” ucap Lukman kepada Liputan6.com, Sabtu (29/12/2018).

Dia menegaskan, dengan dukungan Aksa, jelas mempunyai pengaruh besar bagi pemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Apalagi untuk Indonesia Timur.

“Pengaruhnya besar, terutama untuk Sulsel khususnya, dan timur Indonesia secara umum. Pak Aksa tokoh masyarakat dan punya karyawan yang banyak,” ungkap Lukman.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding juga membenarkan perihal foto tersebut. Dia mengatakan foto diambil ketika TKN sowan ke kantor Aksa Mahmud di Makassar, ketika Jokowi melakukan kunjungan ke Sulawesi Selatan. Foto diambil pada Jumat 21 Desember 2018.

Politikus PKB itu menuturkan, Aksa bersedia mendukung dan memenangkan Jokowi.

“Beliau menyampaikan akan mendukung dan memenangkan Pak Jokowi di Sulawesi Selatan dan masyarakat Indonesia Timur,” kata Karding ketika dikonfirmasi.


Reporter: Intan Umbari Prihatin

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Datangi Pernikahan Adik Karding, Jokowi Jadi Rebutan Selfie

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menghadiri acara pernikahan adik dari Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding. Jokowi pun jadi rebutan selfie tamu undangan.

Jokowi hadir ke resepsi pernikahan, Hernawati Karding yang menikah dengan Ahmad Priyono di Manggala Wanabakti, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (10/2/2019). Mengenakan jas biru dan dasi merah, Jokowi datang didampingi Mensesneg Pratikno.

Selain Jokowi, hadir pula Wapres Jusuf Kalla dan pasangannya di Pilpres 2019, KH Ma’ruf Amin. Ma’ruf memberikan tausiyah di resepsi pernikahan adik dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf itu.

Kehadiran Jokowi membuat tamu undangan heboh. Mereka menunggu Jokowi menyelamati mempelai hingga selesai makan.

Para tamu pun mengerubungi capres nomor urut 01 itu hingga saat hendak pulang. Banyak yang meminta Jokowi foto bareng.

“Pak Jokowi, foto pak,” ujar sejumlah tamu undangan.

Tak hanya Jokowi, penyanyi Ifan Seventeen yang hadir datang juga jadi rebutan foto para tamu. Terlihat beberapa penyanyi lain turut hadir seperti Ifan Govinda dan Virgoun Putra.

Sejumlah pejabat negara hadir dalam acara ini. Seperti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menhub Budi Karya, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menpora Imam Nahrawi, KaBIN Budi Gunawan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, dan Ketua MPR sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Sejumlah anggota DPR pun tampak hadir. Di antaranya Daniel Johan, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Okky Asokawati.

Tampak pula jajaran TKN Jokowi-Ma’ruf, termasuk sang ketua, Erick Thohir. Ada pula Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto, serta beberapa anggota timses Jokowi lainnya seperti Bahlil Lahadalia dan Tsamara Amany.
(ear/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>