Kapolda: 3 Prajurit TNI yang Gugur Hendak Bantu Polri Kejar KKB

Jakarta – Tiga prajurit TNI gugur dalam serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Mugi, Nduga, Papua, kemarin. Kapolda Papua Irjen Martuani Sormin menuturkan ketiga prajurit TNI tersebut bersama pasukannya ke Mugi untuk membantu Polri memburu KKB.

“Pasukan yang backup Polri untuk melakukan penegakan hukum (terhadap KKSB),” kata Martuani saat dihubungi detikcom, Jumat (8/3/2019).

Martuani mengatakan proses evakuasi ketiga jenazah prajurit TNI itu dipimpin langsung oleh Wadanjen Kopassus Brigjen TNI Muhammad Hasan, yang merupakan Ketua Satgas Nanggala Nemangkawi.

“Ya benar (Wadanjen Kopassus) pimpin langsung proses evakuasi, karena beliau kan sebagai Dan Satgas yang di-BKO-kan ke Polri,” ujar Martuani.

Sebelumnya diberitakan pasukan TNI yang berjumlah sekitar 25 orang ditembak oleh 50-70 orang KKB. Kapendam Cenderawasih Kolonel M Aidi, mengatakan, pasukan TNI diserang saat baru tiba di Distrik Mugi dalam rangka mengamankan jalur pergeseran pasukan, Kamis (7/3) sekitar pukul 08.00 WIT.

M Aidi menjelaskan 50-70 orang KKB menggunakan senjata campuran, baik standar militer maupun tradisional seperti panah dan tombak.Akibat serangan tersebut Serda Mirwariyadin, Serda Yusdin dan Serda Siswanto Bayu Aji gugur.

Ketiga jenazah direncanakan akan diterbangkan ke kampung halamannya hari ini. Serda Mirwariyadin direncanakan akan diterbangkan ke NTB, Serda Yusdin akan di terbangkan ke Makassar (Palopo Sulsel) dan Serda Siswanto Bayu Aji akan diterbangkan ke Jawa Tengah (Grobokan Jateng).
(aud/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kapolda Maluku: Angka Kecelakaan yang Libatkan Milenial Mengkhawatirkan

Jakarta – Kapolda Maluku Irjen Royke Lumowa mengatakan angka kecelakaan yang melibatkan milenial mengkhawatirkan. Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri ini menuturkan, 53,7% kasus kecelakaan disebabkan kaum muda yang melanggar aturan lalu lintas.

“Hindari kecelakaan lalu lintas yang 53,7 persen itu oleh kaum muda. Jadi itu sangat memperihatinkan,” kata Royke dalam acara Millenial Road Safety Festival di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, sebagaimana dikutip detikcom dari siaran pers Divisi Humas Polri, Sabtu (2/3/2019).

Royke menyayangkan perilaku pengendara milenial yang kerap memicu terjadinya kecelakaan. Padahal menurut Royke, anak muda adalah tulang punggung negara.

“Para milenial ini mau lebih sadar lagi bahwa mereka adalah tulang punggung negara,” ujar Royke.
Royke mengajak seluruh pengendara, khususnya kaum milenial, untuk menyadari pentingnya keselamatan diri sendiri dan orang lain.

“Saya tak ingin lagi melihat tunas muda Indonesia nyawanya terus melayang karena kecelakaan di jalanan. Mari kita hindari pelanggaran agar keselamatan benar-benar bisa terwujud,” imbuh dia.

Royke mengungkapkan harapannya agar acara Millenial Road Safety Festival dapat menyadarkan kaum muda akan pentingnya tertib berlalu lintas.
(aud/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Komnas Perempuan Minta Polda Jatim Kabulkan Penangguhan Penahanan Artis VA

Liputan6.com, Jakarta Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur (Jatim) untuk menemui tersangka kasus dugaan pornografi, artis VA. Usai menjenguk artis VA dan berdiskusi dengan penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, Komnas Perempuan meminta penyidik Polda Jatim untuk mengabulkan penangguhan Penahanan terhadap artis VA.

“Yang harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan Polda Jatim yakni bisa mengabulkan penangguhan penahanan. Karena sebagai pertimbangan pemulihan kondisi psikis korban kasus prostitusi,” tuturnya di Mapolda Jatim, Kamis (28/2/2019).

Menurutnya, dalam paripurna Komnas Perempuan, terakhir melihat bahwa perempuan yang ada di dalam kasus prostitusi merupakan korban yang dilacurkan. Sehingga apapun status hukumnya penyidik tetap memberikan haknya sebagai korban.

“Mempertimbangkan dan mengabulkan dengan melihat kapasitasnya sebagai korban yang dilacurkan,” katanya.

Dia mengatakan, seharusnya yang paling penting untuk segera dilakukan penindakan adalah muncikari dan user atau pelanggan artis VA. Alasannya, mereka lah yang membuat jeratan terjadinya tindak pidana prostitusi.

“Sedangkan perempuan selalu menjadi korbannya. Ini yang perlu diperhatikan,” ucapnya.

Dalam kunjungannya ke Polda Jatim, ia sempat bertemu dengan artis VA dan bincang bincang dengan penyidik berkaitan dengan modus yang kerap dilakukan muncikari dalam menjerat korbannya kedalam pusaran prostitusi.

“Komnas Perempuan akan terus memantau dan menyikapi kasus kasus yang berkaitan dengan perempuan. Dan kami juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemulihan korban agar kasus prostitusi bisa dihentikan,” ujarnya.

Komnas perempuan juga mendorong pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Sehingga kasus seperti ini tidak lagi terjadi di Indonesia.

2 dari 3 halaman

Tanggapan Polisi

Menanggapi permintaan Komnas Perempuan mengenai penangguhan penahanan artis VA, Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Achmad Yusep Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan apa yang menjadi masukan dari Komnas perempuan.

“Kita akan maksimalkan sesuai dengan harapan Komnas maupun pemerhati, selama tidak menganggu kepentingan penyidikan,” ujar polisi pelopor E-Tilang tersebut.


Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menuturkan bahwa penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES. “Dari situ jelas ada foto dan video dan keterlibatan aktif VA dalam prostitusi online. Termasuk penyebaran foto dan video,” tutur Luki di Mapolda Jatim, Rabu 16 Januari 2019.

Luki menegaskan, penetapan VA sebagai tersangka itu juga sesuai dengan hasil gelar, dan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli.

“Ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli Kementerian Agama dan MUI dan beberapa bukti yang sangat mengaitkan dalam transasksi komunikasi ini sangat menguatkan saudari VA menjadi tersangka,” tambah Luki.

Luki menyatakan akan membuat surat panggilan kepada VA terkait status barunya yang kini naik menjadi tersangka. “Kami layangkan untuk Senin. kami undang yang bersangkutan untuk hadir ke Polda Jatim,” sambungnya.

Dari hasil penyidikan, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan foto dan video mesum artis VA. Gambar tak senonoh itu ditemukan dalam ponsel milik mucikari ES. Fakta baru ini terungkap dari hasil penyelidikan digital forensik beberapa hari terakhir.

Selain foto pose telanjang, ada pula video tak pantas dan melanggar norma susila. Foto dan video itu dikirim ke mucikari agar user tertarik dan menggunakan jasa seks VA.

“Ini mungkin sesuatu yang baru dimana yang sebelumnya jadi saksi korban (dalam kasus prostitusi), bisa menjadi tersangka. Ini akan jadi yurisprudensi,” ujar Luki.

Dalam perkara ini, VA dijerat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu berbunyi, ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Komnas Perempuan: Artis VA Adalah Korban, Muncikari dan User Harus Ditindak

Liputan6.com, Surabaya – Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur (Jatim) untuk menemui tersangka kasus dugaan pornografi, artis VA, Kamis, 28 Februari 2019.

Setelah menjenguk artis VA dan berdiskusi dengan penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, Sri menyampaikan bahwa dalam rapat paripurna Komnas Perempuan terakhir, pihaknya melihat bahwa perempuan yang terjerat dalam kasus prostitusi tak lain merupakan korban.

“Yang paling penting untuk segera dilakukan penindakan adalah muncikari dan pelanggan atau user. Karena merekalah yang membuat jeratan terjadinya tindak pidana prostitusi. Sedangkan perempuan selalu menjadi korbannya. Ini yang perlu diperhatikan,” katanya.

Ia juga sempat berbincang dengan penyidik Polda Jatim tentang modus-modus yang dilakukan muncikari, serta bagaimana seorang perempuan terjebak dalam pusaran prostitusi. Meski demikian dalam kasus ini VA tetaplah korban yang harus dilindungi haknya.

“Makanya kami mengusulkan untuk bisa dilakukan pemulihan. Saya akan terus memantau dan menyikapi kasus kasus yang berkaitan dengan perempuan. Dan kami juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemulihan korban agar kasus prostitusi bisa dihentikan,” katanya.

“Sesuai mandat Komnas Perempuan yakni menciptakan situasi kondusif bagi penghapusan kekerasan dalam perempuan,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan, melalui kasus artis VA ini pihaknya ingin mengetahui langsung bagaimana situasi didalam tahanan, langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi penyiksaan didalam tahanan, dan bagaimana memahami perempuan dalam industri hiburan, yang mana mengindikasikan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

“Pintu masuk nya melalui kasus VA yang sekarang ditahan di Polda. Kasus VA merupakan contoh bahwa industri hiburan sangat dekat dengan kekerasan terhadap perempuan,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Prostitusi Online

Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) secara resmi menahan artis Film Televisi (FTV) VA terkait kasus dugaan prostitusi online di Surabaya yang sempat menghebohkan beberapa hari yang lalu.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan menuturkan bahwa penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES.

“Dari situ jelas ada foto dan video dan keterlibatan aktif VA dalam prostitusi online. Termasuk penyebaran foto dan video,” tutur Luki.

Luki menegaskan, penetapan VA sebagai tersangka itu juga sesuai dengan hasil gelar, dan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli.

“Ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli Kementerian Agama dan MUI dan beberapa bukti yang sangat mengaitkan dalam transasksi komunikasi ini sangat menguatkan saudari VA menjadi tersangka,” tambah Luki.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ribut Saat Ulang Tahun NU di Tebing Tinggi, 11 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka

Liputan6.com, Medan – Keributan terjadi saat berlangsungnya Tablig Akbar dalam rangka Ulang Tahun ke-93 Nahdatul Ulama (NU) di Lapangan Sri Mersing, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Rabu, 27 Februari 2019. Terkait keributan ini, pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengamankan 11 orang.

Informasi diperoleh Liputan6.com, keributan tersebut belakangan diketahui dilakukan oleh salah satu organisasi masyarakat (ormas). Acara tersebut dihadiri oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto, Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan, tokoh masyarakat, serta pemuka agama.

“Sebanyak 11 orang yang diamankan berinisial MHB, S alias G, FS, AS, AR, SS, OQ, MA, AD, E alias I, dan RP. Saat ini mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Kamis (28/2/2019).

Tatan menjelaskan, saat keributan itu terjadi, di Lapangan Sri Mersing sedang berlangsung‎ Tablig Akbar dan Tausiah Kebangsaan serta Pelantikan IPNU dan IPPNU Kota Tebing Tinggi dalam rangka hari lahir ke-93 Nahdlatul Ulama. Keributan terjadi saat acara akan berakhir.

“Jadi, Ustaz Guz Muwafiq sudah mengucapkan terima kasih. Lalu masuk mereka, berteriak-teriak untuk membubarkan acara. Petugas menghalau mereka, namun mereka tetap memaksa dan semakin berteriak-teriak. Bahkan mereka mengajak ibu-ibu yang sedang mengikuti pengajian untuk unjuk rasa,” jelas Tatan.

Petugas yang melihat aksi mereka semakin tidak kondusif, dengan sigap menghalau. Sempat terjadi kegaduhan dan aksi dorong-dorongan, sehingga petugas melakukan tindakan untuk mengamankan anggota ormas yang membuat keributan tersebut di acara Nahdlatul Ulama itu.

Terkait tindakan yang dilakukan para anggota ormas itu, mereka akan dijerat dengan Pasal 160 Subsider Pasal 175 jo Pasal 55,56 KUHP. Pasal mengenai penghasutan dan atau melakukan perbuatan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan. “Kasus ini juga ditangani Polres Tebing Tinggi. Sedangkan Polda Sumut Hanya mem-back up,” ujarnya.


Simak video pilihan berikut ini:

Datangi Polda Jatim, TKD Kaji Aksi Anarkis Pembakaran Atribut Jokowi

Surabaya – Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jatim untuk pemenangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin mendatangi Mapolda Jatim. Machfud mengatakan kedatangannya ini untuk bersilaturahmi dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, juga membahas kondusivitas menjelang Pilpres 2019.

Selain itu Machfud sempat menceritakan terkait aksi-aksi anarkis yang terjadi menjelang Pilpres. Misalnya pembakaran atribut atau alat peraga kampanye (APK) di Sampang, Madura.

“Ya ini silaturahim. Kami meminta kepolisian untuk terus menjaga kondusivitas di tahun politik ini, apalagi belakangan ini mulai muncul aksi-aksi anarkis seperti adanya pembakaran kaus dan alat peraga kampanye Jokowi di Sampang, Madura,” ujar Machfud di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis (28/2/2019).

Menurut Machfud komunikasi dengan kepolisian ini untuk memastikan semua pihak bisa menahan diri agar situasi politik tetap nyaman dan aman. Apalagi, ada agenda kampanye terbuka yang rencananya mulai bulan Maret.
“Khawatir bergesekan, karena situasi kan makin dinamis ini. Maka kehadiran aparat keamanan sangat dibutuhkan untuk menjaga kondusivitas,” ujarnya.

Selain itu, Machfud mengatakan ingin Jatim bisa menjalani demokrasi dengan gembira. Dia ingin tak ditemui lagi kampanye hitam hingga aksi anarkis.

“Intinya kami ingin demokrasi ini dijalani dengan gembira. Jangan ada bakar membakar. Makanya ketika kami diprovokasi dengan pembakaran APK Pak Jokowi di Sampang, saya sampaikan jangan sampai membalas. Keep calm. Biarkan kubu sebelah anarkis, nanti masyarakat malah semakin meninggalkan mereka,” imbuhnya.

Sementara terkait pembakaran kaos maupun APK lainnya di Sampang, Machfud mengatakan pihaknya masih memperdalam kajian hukumnya. Jika bisa diproses melalui hukum, pihaknya tak segan untuk melapor.

“Kami koordinasi dengan tim di Sampang. Saya besok ke Madura untuk memastikan semua pergerakan tim tak terganggu dengan aksi anarkis kubu sebelah,” ungkapnya.

Machfud menambahkan aksi anarkis yang dilakukan kubu pendukung Prabowo itu sebenarnya mencerminkan ketakutan dengan semakin besarnya arus perpindahan pemilih ke Jokowi.

“Itu menggambarkan semacam ketakutan di Madura. Ada migrasi pemilih, dari Madura sebagai basisnya Pak Prabowo menjadi semakin banyak yang pindah dukung Pak Jokowi dan Kiai Maruf,” pungkasnya.
(fat/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cerita Penangkapan Pentolan Kalijodo Daeng Azis 3 Tahun Lalu

Liputan6.com, Jakarta – Kalijodo di Jakarta termasyur dengan bisnis syahwatnya. Itu dulu, sebelum diratakan dengan tanah dan dijadikan taman dan area bermain untuk warga di Jakarta, tiga tahun lalu.

Di balik penertiban kawasan Kalijodo dan prostitusinya, terselip cerita sosok yang turut menggerakkan kawasan itu. Namanya Abdul Azis, dikenal dengan Daeng Azis.

Pengusaha hiburan ini disebut memiliki seratusan anak buah. Tugas mereka adalah mengamankan Kalijodo dan memastikan roda bisnis di tempat itu terus berputar.

Polisi pun menetapkannya sebagai tersangka kasus prostitusi di wilayah Kalijodo setelah menggelar operasi pekat di kawasan tersebut.

Dalam catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com, Daeng Aziz ditangkap polisi pada 26 Februari 2016. Namun, penangkapan yang dilakukan jajaran Polres Jakarta Utara bukan karena kasus prostitusi. Daeng Azis dibekuk karena terkait kasus pencurian listrik.

Daeng Azis diduga mencuri listrik yang dipakai untuk keperluan operasional kafenya di kawasan Kalijodo.

“Betul, Daeng Azis ditangkap, tadi sekitar pukul 12.45 WIB. Penangkapan di Jalan Antara, Jakarta Pusat,” ujar Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Daniel Bolly Tifaona, Jumat 26 Februari 2016.

Tokoh Kalijodo Daeng Azis berjalan saat Sosialisasi Relokasi warga kalijodo Kecamatan Tamboradi, Jakarta, Selasa (16/2). Kawasan Kalijodo akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan tawaran bagi warga untuk beralih profesi. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Daniel mengatakan, saat ditangkap di sebuah kosan di Jalan Antara, Jakarta Pusat oleh satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Jakarta Utara pada pukul 12.45 WIB, Azis tengah bersantai. Polisi yang membawa surat penangkapan kemudian memboyong Azis ke kantor polisi.

“Pasal yang kami gunakan untuk menangkap beliau adalah Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Di situ jelas dikatakan bahwa barang siapa dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan tenaga listrik,” ujar mantan Kapolres Metro Bekasi Kota ini.

Polisi menyatakan, Daeng Azis ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian listrik. Status tersangka ini disematkan sejak dua sebelum penangkapan. Pelapornya adalah pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, pencarian terhadap Daeng Azis sebenarnya sudah dilakukan sejak sepekan lalu. Tepatnya saat Operasi Pekat oleh petugas gabungan ke kawasan Kalijodo beberapa waktu lalu.

“Sebenarnya sudah dilakukan seminggu terakhir ini, hari ini kita laksanakan besok kita laksanakan. Kalau mencuri listrik nyantol-nyantol listrik kita akan proses,” kata Tito di Balai Kota, Jakarta, Jumat 26 Februari 2019.

Tito menjelaskan, petugas sudah melihat adanya pelanggaran berupa pencurian listrik saat Operasi Pekat. Selain Daeng Azis, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi.

2 dari 3 halaman

PLN Rugi Rp 500 Juta

Abdul Azis atau Daeng Azis mengaku mengeluarkan uang Rp 17 juta setiap bulan untuk Kafe Intan miliknya. Bahkan, menurut pengacaranya, Razman Arif Nasution, Azis selalu membayar listrik tepat waktu dan tidak ada tunggakan. 

Menurut Razman, Daeng Azis juga tidak memiliki tunggakan listrik. “Tiap bulan bayar listrik Rp 17 juta. Rutin membayar,” kata Razman.

Azis kemudian ditahan setelah menyelesaikan berita acara pidana (BAP) dan gelar perkara.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Komisaris Besar Daniel Bolly Tifaona menegaskan, Daeng Azis membayar Rp 17 juta bukan untuk listrik, melainkan membeli alat listrik yang sifatnya ilegal.

Manager Komunikasi, Hukum dan Administras PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Aris Dwianto menjelaskan, pihaknya mendapatkan temuan pencurian listrik di dua kafe di kawasan Kalijodo setelah tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) melakukan pemeriksaan pada 22 dan 23 Februari 2019. Diketahui kemudian, tagihan listrik tersebut atas nama Daeng Azis.

“Saat tanggal 22 Februari kita lakukan pemeriksaan. Kemudian dilakukan lagi pada 23 Februari. Pada pemeriksaan pertama di gedung B ada kelainan, yaitu terdapat sambungan langsung. Pada 23 Februari di gedung A,” ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin 29 Februari 2019.

Aris menjelaskan, setelah menemukan adanya pencurian listrik, pihaknya kemudian melakukan perhitungan berapa kerugian yang dialami oleh PLN akibat aksi ini. Hasilnya, PLN Disjaya mendapatkan angka penggunaan listrik yang didapat dari aksi pencurian senilai Rp 525 juta.

“Di situ kan ada dua kafe. Kafe Intan gedung B dan Kafe Intan gedung A. Kalau di gedung ‎B sekitar Rp 95,5 juta. Kemudian di gedung A ada dua, yang satu sekitar Rp 238 juta. Pokoknya total kita perhitungkan sekitar Rp 525 juta,” kata dia.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengakui, memang banyak masyarakat yang mencuri listrik.

Dia mengungkapkan, apa yang dilakukan Daeng Azis bukan menjadi kasus pencurian listrik yang terbesar yang pernah ditemukan di PLN. “Enggak, masih banyak yang lain (yang lebih besar),” tegas Sofyan di Kementerian BUMN, Selasa 1 Maret 2016.

Dia menduga, pencurian listrik ‎itu terjadi karena keterlibatan karyawan-karyawannya. 

Daeng Aziz memberikan surat berisi nama-nama yang ingin dihadirkan oleh JPU, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (18/5). Daeng Azis menjadi terdakwa pada kasus pencurian listrik di Kali Jodoh (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Vonis 

Daeng Azis kemudian dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp 100 juta oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang menuntut Daeng Azis 1 tahun penjara.

“Secara sah dan meyakinkan telah menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan melawan hukum, menjatuhi hukuman penjara pada terdakwa dengan hukuman kurungan penjara selama 10 bulan dan denda 100 juta rupiah,” ujar Hakim Ketua Hasoloan Sianturi di ruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 30 Juni 2016.

Dalam kasus pencurian itu, Daeng Azis merugikan Pemerintah Kota Jakarta Utara sebesar Rp 429 juta. Daeng Azis didakwa telah melakukan pencurian listrik selama 1 tahun lebih. Dalam persidangan itu, Daeng Azis didampingi dua kuasa hukumnya.

Hakim menjerat Daeng Azis dengan UU Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagaan Listrik dan Pasal 362 KUHP.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

TKN Minta Kabareskrim Turun Tangan Usut Kampanye Hitam Jokowi di Karawang

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta Kabareskrim Komjen Idham Azis dan Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto untuk mengusut tuntas kasus kampanye hitam yang menyerang Jokowi di Karawang. TKN khawatir kampanye hitam akan dibalas lagi dengan hal yang sama.

“Saya kira kami memang ketika itu ada di terungkap di media sosial kalau lihat akun Twitter saya, saya memang juga meminta kepada Pak Kabareskrim, Pak Kapolda Jabar untuk melakukan penyelidikan itu karena kalau itu dibiarkan nanti pasti kampanye hitam dibalas lagi dengan kampanye hitam. Nah, itu nggak akan ada habisnya lah,” kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Arsul menilai kampanye hitam berbahaya. Ia pun menegaskan pihaknya berkali-kali menyortir video yang berisi kampanye hitam dan melarang untuk menyebarkannya.

“Iya, berbahaya, siapa saja yang melakukan kampanye hitam ya. Kami sendiri kan juga seringkali karena saya kebetulan Wakil Ketua TKN yang membidangi soal hukum, ketika ada narasi kampanye video pendek yang seperti itu dikirim ke kami, kami seringkali mengatakan ‘yang ini jangan, yang ini jangan, sebaiknya jangan ya’.
Cuma tidak semua kan dikirimkan ke TKN dulu,” ungkapnya.

“Soalnya kan itu tapi berkali-kali selama 2-3 bulan ini barangkali sudah menyortir video lebih dari 20-30 kali itu ada, dan kemudian mengatakan ‘yang ini jangan’. Jadi 20-an itu adalah yang kita bilang jangan, yang disortir pasti lebih banyak dari itu,” imbuh Arsul.

Seperti diketahui, polisi dari Polda Jawa Barat mengamankan tiga wanita terkait video kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Ketiganya diduga berada dalam video kampanye yang viral itu.

Ketiganya yaitu inisial ES, IP dan CV, yang semuanya warga Kabupaten Karawang itu kini sedang dalam tahap awal pemeriksaan. Polisi tengah mendalami seluruh rangkaian perbuatan yang mereka lakukan.

“Terhadap yang bersangkutan saat ini kita lakukan proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan ini, tentunya nanti kita dan Bawaslu akan melakukan serangkaian analisis dan evaluasi terhadap perbuatan yang diduga tindak pidana pemilu,” ucap Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.

“Namun dalam proses penyelidikan, di luar adanya tindak pidana pemilu nanti hasil menunggu hasil Bawaslu, kita akan melihat adanya tindak pidana lain yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan tiga wanita tersebut,” sambungnya.

Sebelumnya, warga Karawang dibuat geger dengan video aksi sosialisasi berisi kampanye hitam terhadap Jokowi-Ma’ruf yang viral di media sosial. Sebab, diduga kuat peristiwa dalam video itu terjadi di Karawang.

Dalam video yang beredar, dua orang perempuan tersebut berbicara dalam bahasa sunda saat kampanye door to door. Warga diyakini bahwa Jokowi akan melarang azan dan membolehkan pernikahan sesama jenis.

(azr/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Setiap Hari 1 Orang Pengendara Kendaraan Alami Lakalantas di Palembang

Liputan6.com, Palembang – Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) di Kota Palembang setiap hari terjadi, baik di perkotaaan maupun di perbatasan kabupaten terdekat.

Dari data Polresta Palembang tahun 2018 ada ratusan pengendara sepeda motor mengalami lakalantas. Bahkan ada yang harus kehilangan nyawa saat dan usai mengalami kecelakaan.

Kapolres Palembang Kombes Didi Hayamsyah mengungkapkan, rata-rata korban lakalantas bisa mencapai 360 orang dan sebagian besar meninggal dunia.

“Dari 360 orang korban yang mengalami lakalantas, ada 96 orang yang meninggal dunia, selebihnya luka berat dan luka ringan. Setiap harinya ada 1 orang warga Palembang yang mengalami kecelakaan di jalan,” ujarnya saat membuka Millenial Road Safety Festival di Kambang Iwak Park Palembang, Minggu (24/2/2019).

Dari total korban kecelakaan lalu lintas, sekitar 70 persen berasal dari kalangan anak muda yang tidak menaati peraturan, seperti penggunaan helm ber-SNI.

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Palembang, mereka terus menggelar sosialisasi, salah satunya di sekolah-sekolah se-Palembang.

“Kita juga menyediakan layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling, agar seluruh pengendara sepeda motor dan mobil sudah layak membawa kendaraan,” ujarnya.

Wali Kota (Wako) Palembang Harnojoyo mengatakan, dia sangat mengapresiasi even Millenial Road Safety Festival untuk menekan angka kecelakaan di Palembang.

“Kami mengharap dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, agar bisa mendahulukan kepentingan keselamatan lalu lintas,” katanya.

Sebelumnya Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, jumlah kecelakaan lalu lintas di Sumsel tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017.

2 dari 2 halaman

Lakalantas Meningkat

Di tahun 2017 tercatat sebanyak 992 kasus kecelakaan lalu lintas dengan jumlah 467 korban. Sedangkan di tahun 2018 angkanya meningkat menjadi 1.007 kasus kecelakaan lalu lintas.

“Korban kecelakaan lalu lintas tahun 2018 mencapai 654 orang. Tahun ini kita terus tingkatkan keamanan di seluruh wilayah, termasuk antisipasi aksi kriminal lainnya,” ujarnya.

Salah satu kasus kecelakaan lalu lintas di bulan Febuari 2019 terjadi di Desa Lubuk Karet, Kabupaten Banyuasin Sumsel. Bus yang dibawa supir dan dua penumpang, melaju dari Palembang menuju ke Sekayu.

Diduga bus melaju dengan cepat dan menabrak truk kayu karet dari Jambi, pada hari Rabu (13/2/2019) sore.

“Tabrakan terjadi di lintas betung dan tiga orang meninggal dunia. Kecelakaan ini mengakibatkan kemacetan yang panjang,” ujar Kapolres Banyuasin AKBP Yudhi Surya Pinem.

Dihadiri Puluhan Ribu Milenial, MRSF di Riau Raih Rekor MURI

Pekanbaru – Ditlantas Polda Riau menggelar acara akbar Millennial Road Safety Festival (MRSF). Acara yang dihadiri ribuan peserta ini meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Pelaksanaan deklarasi untuk tertib berlalu lintas ini dipusatkan di halaman Kantor Gubernur Riau, di Jl Sudirman, Pekanbaru, Minggu (24/2/2018). Penghargaan ini diberikan MURI atas komitmen kaum milenial terbanyak. Sebelumnya rekor ini diraih Polda Riau Lampung pada 3 Februari 2019 lalu.

Pihak perwakilan Muri, Awan Rahargo mengatakan, acara MRSF 2019 yang digelar di Pekanbaru merupakan peristiwa superlatif sebagai rekor MURI.

“Deklarasi MRSF yang digelar di Pekanbaru ini sebagai pemecah rekor Muri dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Di mana acaranya disertai komitmen untuk tertib berlalu lintas oleh kaum milenial yang terbanyak,” kata Awan.
Pihak Muri memberikan sertifikasi ini langsung kepada Kapolda Riau, Irjen Widodo Eko Prihastopo. Penyerahan ini didampingi Korlantas Mabes Polri, Dirlantas Polda Roau, Kombes Bhirawa Braja Paksa.

Awan menjelaskan dari data yang dikumpulkan ada 54.127 kaum milenial menyatakan komitmen dalam kampanye untuk tertib berlalu lintas di jalan raya. Sedangkan rekor sebelumnya di Polda Lampung berjumlah 22 ribu kaum milenial.

Dir Lantas Polda Riau, Kombes Bhirawa Braja Paksa mengatakan, semangat deklarasi tertib berlalu lintas dapat menumbuhkan mindset masyarakat. Selain itu, deklarasi ini untuk menularkan budaya untuk tertib berlalu lintas.

“Deklarasi ini diharapkan dapat menumbuhkan mindset keselamatan berlalu lintas utamanya usia produktif yang akan membawa Indonesia ke arag yang maju dan gemilang,” tutup Braja.
(mae/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>