Puas Debat Pertama, Jokowi: Masukan Prabowo-Sandi untuk Perbaikan ke Depan

Jakarta – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengaku puas dengan debat pertama Pilpres 2019. Jokowi mengatakan, masukan yang disampaikan pasangan rivalnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, akan jadi bahan perbaikan untuk kepemimpinannya ke depan.

Jokowi mengatakan, dalam debat tersebut, dia hanya menyampaikan apa yang sudah dia lakukan selama menjabat sebagai Presiden RI sejak 2014. Jika ada yang kurang, dia berjanji untuk memperbaikinya.

“Puas. Ya ini kan sebetulnya kita hanya bercerita apa yang telah kita lakukan dan kerjakan. Kalau ada yang kurang itu yang akan kita perbaiki. Intinya ke sana,” kata Jokowi di Masjid Besar Cibatu, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).
Dia mengatakan, masukan yang Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, akan diserapnya. “Jadi kalau ada kemarin masukan-masukan dari Pak Prabowo-Sandi, ya baik untuk perbaikan-perbaikan ke depan,” katanya.
Debat pertama itu berlangsung di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis (17/1) malam. Tema yang diangkat seputar persoalan hukum, HAM, korupsi dan terorisme.
(jor/gbr) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cerita Gaduh Impor Beras yang Jadi Senjata Prabowo ‘Serang’ Jokowi

Jakarta – Debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) semalam, Kamis (17/1/2019) berlangsung panas dan sengit. Masing-masing pasangan memiliki pertanyaan untuk ‘menyerang’.

Salah satu pertanyaan yang menarik perhatian dalam debat semalam ialah mengenai impor beras. Pertanyaan tersebut dilontarkan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Prabowo mengaku bingung menteri presiden saat ini Joko Widodo (Jokowi) yang tak lain capres nomor urut 1 ‘tak akur’ soal impor beras.

Ada menteri yang menyatakan beras kurang sehingga perlu impor, ada menteri yang menyatakan beras cukup sehingga tak perlu impor. Prabowo juga menyeret nama Direktur Utama Perum Bulog dalam ‘serangannya’ tersebut.


“Pak Jokowi yang saya hormati, bahwa di antara menteri-menteri bapak berseberangan, ada yang ketersediaan beras cukup, tapi ada yang impor beras. Kami tanya ke bapak, termasuk Dirut Bulog katakan cukup tapi Mendag bapak izinkan impor,” kata Prabowo dalam debat Kamis malam (17/1/2019).

Polemik beras ini sebenarnya terjadi sejak awal 2018. Mereka yang terlibat polemik yakni Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

Polemik berawal usai Mendag memutuskan impor beras pada Februari 2018. Kebijakan impor diambil lantaran harga beras terus melonjak, terutama kualitas medium yang di atas harga eceran tertinggi Rp 9.450/Kg. Pasokan beras ke gudang juga seret karena masa panen terjadi saat musim hujan.

Izin kuota impor dikeluarkan total 2 juta ton. Kuota diberikan secara berkala mulai 500 ribu ton pada Februari, 500 ribu ton lagi di April, dan 1 juta ton di Mei.

Sementara Mentan Amran Sulaiman menegaskan Februari-April adalah masa panen sehingga tak diperlukan impor beras. Persoalan ini semakin meruncing karena beras impor masuk di tengah masa panen. Protes pun datang dari petani yang meminta pemerintah menyetop impor beras.

Mendag pun berusaha meredam ketegangan yang terjadi dengan menyatakan impor beras adalah keputusan rapat koordinasi (rakor) di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian. Menurut Mendag, Mentan juga setuju kuota impor beras naik dari 500.000 ton menjadi 2 juta ton.

“Mentan, Dirut Bulog hadir, Mentan hadir, saya hadir. Setelah melihat perkembangan dari stok yang ada, maka kita harus impor. Gitu keputusannya dan sudah disetujui semua,” kata dia usai menghadiri Seminar Sawit Nasional, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (20/8/2018).

Tak cuma Mentan, Budi Waseso yang kini menjadi nakhoda Bulog ikut berpolemik dengan Mendag. Pria yang akrab disapa Buwas itu meminta impor beras segera disetop.

Alasannya, Bulog juga terus menyerap beras dari petani, selain beras impor. Pasokan beras yang terus menerus masuk membuat gudang Bulog tak mampu lagi menampung.

Buwas: Matamu!

Buwas sempat meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantu mencari gudang untuk Bulog. Mendag membalas permintaan Buwas dengan mengatakan impor beras merupakan urusan Bulog dan bukan Kemendag.

Ucapan tersebut pun memicu amarah Buwas hingga akhirnya mengatakan ‘matamu’ untuk merespons pernyataan Mendag.

“Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, matamu! Itu kita kan sama-sama negara,” kata Buwas.

Saat ditemui September 2018 lalu, Buwas meminta persoalannya dengan Mendag tidak diungkit lagi. Yang jelas, dari kuota 2 juta ton itu, Bulog hanya merealisasikan 1,8 juta ton.

“Sudah lah, itu nggak usah diperpanjang,” kata Buwas.

Menanggapi serangan Prabowo, Jokowi pun menanggapi dengan santai. Menurutnya, perbedaan adalah dinamika, bahkan di dalam rapat Jokowi mengizinkan menterinya berdebat.

“Di rapat-rapat saya persilakan menteri-menteri saling debat, saya persilakan saya dengarkan ada yang mau impor, ada yang tidak mau impor. Tapi kalau sudah diputuskan ya dijalankan,” kata Jokowi.

Simak Juga ‘4 Memorable Moment dalam Debat Capres Semalam’:

[Gambas:Video 20detik]


Cerita Gaduh Impor Beras yang Jadi Senjata Prabowo 'Serang' Jokowi

(hns/hns)

PKS Sindir Arahan Saling Apresiasi di Debat Capres: Kayak Anak SMA

JakartaPKS menyindir arahan moderator debat perdana Pilpres 2019 agar para calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) saling mengapresiasi. Arahan semacam itu dianggap PKS tidak sesuai. Lho kok?

“Menurut saya itu jadi tidak benar dari moderator. Masa sih sekelas capres-cawapres diminta untuk pernyataannya yang damai, kemudian juga pun saling apresiasi. Ini kayak untuk anak-anak SMA. Jadi harusnya nggak perlu kayak begituan,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

“Ini para capres-cawapres itu kan para negarawan gitu ya, mereka ngertilah apa yang harus mereka lakukan. Tidak perlu dibegituin gitu lho,” imbuhnya.
Menurut Hidayat, hal yang penting adalah kedua paslon bisa saling berangkulan dan saling menyapa. Hidayat juga menyebut hal yang penting adalah rakyat mendapatkan pencerahan tentang kedua capres-cawapres.

“Setelah tahun 2014 yang lalu mereka berdebat, sekarang berdebat lagi, hasilnya bagaimana? Dulu yang disampaikan Pak Jokowi tahun 2014 ternyata dikonfirmasi oleh beliau sampai hari ini pun beliau belum melaksanakan dan beliau tidak menyadari bahwa beliau melaksanakan,” ujarnya.

Hidayat juga menyoroti Jokowi yang dilihatnya banyak menyerang Prabowo secara personal. Padahal menurutnya, Prabowo tidak melayangkan serangan kepada lawannya itu secara personal.

“Ya terutama, kalau yang saya pahami sih Pak Prabowo tidak secara personal gitu ya menyerang Pak Jokowi. Tapi kadang-kadang Pak Jokowi yang malah menuntut, kan termasuk tentang caleg dari Gerindra yang kata beliau paling banyak mantan napi koruptornya dan itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Ketua Umumnya Pak Prabowo. Ini kan sebuah blunder ya,” tutur Hidayat.

Menurut Hidayat, caleg di tingkat nasional yang paling banyak mantan napi koruptor bukanlah dari Gerindra, melainkan dari partai lain. Namun, Hidayat tak menyebut secara gamblang apa partai yang dimaksudnya.

“Jadi tohokan yang agak individual ini menurut saya agak melenceng, tidak kena sasarannya. Lebih daripada itu, orang juga kemudian menjadi diingatkan tentang sikap Pak Jokowi. Justru Pak Jokowi lah yang tegas menyampaikan bahwa mantan napi koruptor itu juga punya hak untuk dicalegkan. Itu pernyataan Pak Jokowi sendiri. Nah, kalau sikap dasar beliau demikian kenapa beliau mengkritik orang lain?” tegasnya.

Sebelumnya, pada sesi closing statement, masing-masing paslon tidak ada yang memberikan pernyataan apresiasi kepada lawan debat. Padahal kedua paslon diminta menutup debat perdana dengan pernyataan menyejukkan sekaligus apresiasi antarpaslon.

Capres Jokowi saat menyampaikan closing statement menegaskan bersama cawapres Ma’ruf Amin sudah memahami persoalan bangsa. Jokowi menegaskan tidak ada beban masa lalu dalam memimpin pemerintah.

Hal yang sama dilakukan capres Prabowo. Prabowo dalam closing statement-nya menegaskan dirinya bersama cawapres Sandiaga Uno bertekad mencari jalan keluar atas kebocoran-kebocoran di negara.

Setelah itu, kedua pasangan bersalaman. Sandiaga bahkan mencium tangan Ma’ruf Amin.
(azr/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Usai Berhenti dari ITB, Begini Kabar Izhak dan 9 Adiknya

Liputan6.com, Polewali Mandar Masih ingat dengan Muhammad Izhak? Ya, dia adalah mantan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang memutuskan berhenti kuliah demi merawat sembilan adiknya. Keputusan itu diambil mantan mahasiswa Fakultas Teknik Kimia angkatan 2013 itu setelah kedua orangtuanya meninggal karena sakit.

Izhak tersenyum semringah saat Liputan6.com menyambangi kediamannya di Dusun Tojangan, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada Kamis sore, 17 Januari 2019. Kehidupan pemuda berusia 23 tahun itu kini jauh lebih baik.

Kisah Izhak yang harus berhenti kuliah demi merawat sembilan adiknya pada Desember 2017 berhasil menggugah hati banyak orang, baik itu secara personal maupun secara kelompok yang tergabung dalam suatu organisasi. Bantuan itu ada yang berupa uang, ada pula yang berupa benda.

“Jumlahnya ratusan juta, saya tidak bisa hitung totalnya secara detail,” kata Izhak kepada Liputan6.com.

Yang jelas, bantuan itu seluruhnya dipergunakan mantan mahasiswa ITB itu dengan sangat hati-hati. Selain untuk biaya adik-adiknya sekolah, bantuan yang masuk ke rekening pribadi milik Izhak itu juga digunakan Izhak untuk melanjutkan kuliahnya di Universitas Terbuka Majene.

“Saya ambil jurusan manajemen, karena tidak ada jurusan Teknik Kimia. Saya mengulang dari awal, sekarang baru mau masuk semester dua. Setiap Sabtu Minggu saya bolak-balik ke Majene untuk ngampus,” paparnya.

Mantan mahasiswa ITB itu sengaja memilih kuliah pada hari Sabtu dan Minggu agar tetap ada yang bisa mengurus si bungsu, Muhammad Chairul, yang baru berumur dua tahun. “Kalau Sabtu-Minggu kan adik saya yang cewek bisa merawat Chairul,” imbuhnya.

2 dari 3 halaman

Pengusaha yang Dermawan Bantu Izhak

Izhak dan sembilan adiknya tak lagi tinggal di rumahnya yang lama, ia kini memiliki rumah baru yang dibangun di atas tanah peninggalan ayahnya tak jauh dari tempat tingggal sebelumnya. Biaya pembangunan rumah baru sederhana itu diberikan oleh seorang dermawan asal kota Surabaya.

“Sekarang tinggal di sini, ini rumah dibangunkan oleh seorang pengusaha, dia minta namanya tidak disebutkan,” kata Izhak saat ditemui di kediamannya.

Kala itu, pengusaha asal Kota Pahlawan itu datang menggunakan mobil menemui Izhak. Kepada pengusaha itu Izhak menyebutkan bahwa ia memiliki sebuah tanah yang telah dibanguni fondasi rumah, tetapi pembangunannya belum dilanjutkan karena terkendala biaya.

“Saya tidak tahu dari mana dia tahu rumah saya, kemungkinan dari supirnya yang antar itu. Setelah saya jelaskan tentang tanah ini dia langsung tawarkan untuk bangunkan rumah,” ucap Izhak.

Tak hanya dari pengusaha asal Surabaya itu, seorang TKW di Arab Saudi juga memberikan bantuan kepada Izhak dan saudara-saudaranya. Bahkan, majikan TKW tersebut yang diceritakan kisah tentang Izhak juga ikut memberikan bantuan.

“Majikannya TKW itu bahkan menjadi semacam donatur tetap untuk keluarga saya,” ungkap Izhak.

3 dari 3 halaman

Bantuan Alumni ITB

Ikatan Alumni ITB sendiri tidak tinggal diam melihat apa yang dialami Izhak kala itu. Bantuan demi bantuan diberikan baik dari alumni fakultas maupun alumni kampus.

“Ada banyak sekali bantuan dari kakak-kakak alumni. Dari Ikatan Alumni Teknik Kimia, Ikatan Alumni ITB Sulawesi Selatan dan Barat, maupun Ikatan Alumni ITB yang organisasi besar,” ucapnya.

Saat ini, Izhak sedang disibukkan dengan pembangunan Production Center yang digagas oleh Ikatan Alumni ITB. Production Center itu nantinya akan menjadi lahan usaha agar Izhak dapat melanjutkan hidup.

“Jadi ini yang sementara saya bangun, Production Center, nanti di sini jadi tempat pemeliharaan ternak modern dan pengembangan pembuatan gula aren,” jelas Izhak sambil menunjukkan lokasi pembangunan Production Center-nya.

Izhak menyebutkan biaya pembangunan Production Center itu seluruhnya ditanggung oleh ikatan alumni ITB. Tak hanya itu, dalam prosesnya, IA ITB juga terus mengontrol pembangunan Production Center tersebut.

“Kemarin salah satu perwakilan ikatan alumni datang lihat sudah sejauh mana perkembangannya. Kalau di persentasekan ini kira-kira sudah rampung 70 persen,” jelasnya.

Menurut Izhak, production center yang tengah ia bangun adalah model tempat perawatan hewan ternak yang sangat mutakhir, model seperti itu pertama kali digunakan oleh Darmono di Cikampek.

“Jadi ini yang kedua, semoga bisa sebesar punya Pak Darmono, kemarin sebelum saya bangun ini saya sempatkan untuk ke tempat pak Darmono melihat bagaimana punya dia,” ucapnya.

“Yang jelas semoga apa yang tengah saya geluti ini dapat menjadi berkah buat saya dan keluarga saya,” ia memungkasi.


Saksikan video pilihan menarik berikut:

Sebentar Lagi Disidang, Begini Perkembangan Kasus Ujaran Kebencian Ahmad Dhani

Liputan6.com, Jakarta – Musisi sekaligus politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani terjerat kasus ujaran kebencian. Dia ditengarai mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan.

Pernyataan tersebut dilontarkan Ahmad Dhani melalui jejaring sosial twitter. Dalam cuitannya, dia menyebut kata idiot yang menyinggung salah satu unsur massa pengunjuk rasa menolak deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, beberapa waktu lalu.

Akibat cuitannya itu, Ahmad Dhani harus menjalani proses hukum dan menghadiri persidangan. Dalam surat tuntutan yang dikeluarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 26 November 2018 lalu, dia dijatuhkan hukuman pidana dua tahun penjara.

“Berdasarkan uraian di atas kami Jaksa Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan. Dan menjatuhkan pidana dua tahun kepada terdakwa,” tandas jaksa.

Jaksa mendakwa Ahmad Dhani lantaran melanggar Pasal 45 huruf A ayat 2 junto 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 Junto UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE junto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sampai saat ini, proses hukum ujaran kebencian yang menjerat Ahmad Dhani masih terus bergulir. Berikut perkembangannya seperti yang dihimpun Liputan6.com:

2 dari 5 halaman

1. Dhani Mengaku Siap

Ahmad Dhani dalam salah satu pernyataannya menyatakan bahwa dirinya telah siap menjalani persidangan. Politikus asal Partai Gerindra tersebut mengaku sudah terbiasa menghadapi persidangan dan proses hukum.

“Ya siap aja. Kan saya sudah biasa menghadapi persidangan,” tandas Ahmad Dhani usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis (17/1/2019).

Dia juga menuturkan, tidak ada persiapan khusus yang dia lakukan sebelum menjalani persidangan. Dhani hanya akan membawa bukti dan saksi ahli ke meja hijau.

“Tidak ada persiapan. Saat sidang hanya akan bawa bukti dan saksi ahli,” Dhani menandaskan.

3 dari 5 halaman

2. Kejari kerahkan 6 jaksa

Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengerahkan enam orang jaksa untuk mengawal kasus ujaran kebencian dengan tersangka Ahmad Dhani. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Surabaya, Didik Adyotmo.

“Ada satu tim yang mengawal. Satu tim itu terdiri dari enam orang jaksa, baik itu jaksa dari Kejaksaan Negeri Surabaya atau juga dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” kata Didik usai menerima pelimpahan tahap dua kasus tersebut di Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya, seperti dikutip dari Antara, Kamis (17/1/2019).

Kendati demikian, Didik belum bisa menyebutkan sejumlah nama jaksa yang ditugaskan untuk mengawal kasus tersebut.

“Paling lambat 15 hari sudah segera disidangkan kasus ini,” katanya.

4 dari 5 halaman

3. Tidak bisa ditahan

Didik menyampaikan, Ahmad Dhani dijerat UU ITE dengan ancaman hukuman hanya 3 tahun sehingga tidak bisa ditahan.

Dia akan mengikuti prosedur yang menyebut tersangka bisa ditahan jika hukumannya di atas lima tahun penjara.

“Kejari akan menahan tersangka jika ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara. Untuk kasus ini hanya diancam tiga tahun penjara. Jadi tidak layak ditahan dan ini sudah sesuai SOP,” tutur Didik.

Rifqi Aufal Sutisna

5 dari 5 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dikritik Amien Rais karena Peran Kecil di Debat, Ma’ruf: Saya kan Wapres

Jakarta – Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais mengkritik peran cawapres KH Ma’ruf Amin yang tidak banyak berperan dalam debat perdana pilpres 2019. Menanggapi hal itu, Ma’ruf mengatakan sang capres, Joko Widodo lebih banyak mengetahui persoalan di masa pemerintahannya.

“Ya itu tadi, saya kan wapres, porsi utama itu presiden. Saya hanya menambah saja. Jangan seperti saur manuk (seperti burung yang saling bersautan), sini ngomong sana ngomong,” ujar Ma’ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2019).

Saat debat perdana pilpres 2019 semalam, Ma’ruf mengatakan kritikan soal kinerja Jokowi dalam masa pemerintahannya lebih banyak berkembang. Untuk itu, Ma’ruf mengira dirinya tidak pantas untuk menjawab soal kritikan tersebut.
“Masalah yang banyak berkembang tadi malem itu masalah yang kebijakan yang sudah dilakukan Pak Jokowi, kan tidak pantas saya yang jawab, yang lebih tahu soal Pak Jokowi, nah gitu saya kira,” katanya.

Ma’ruf kemudian mengatakan porsi bicaranya dalam debat hanya terkait terorisme. Meski ada sedikit berbicara hal lain, ia mengatakan dirinya lebih fokus terhadap cara mengatasi terorisme.

“Jadi kalau masa lalu, yang kritik soal ini soal ini yang jawab harus Pak Jokowi, tapi dalam hal tertentu saja saya jawab. Dan memang porsi yang diberikan itu tentang terorisme, walaupun saya ngomong soal lain, ada soal difabel, disabilitas juga soal reformasi hukum dengan penataan regulasi. Tapi memang porsi saya bagaimana mengatasi terorisme ke depan, saya kira itu,” tutur Ma’ruf.

Sebelumnya Amien Rais mengkritik Ma’ruf ketika acara debat selesai. Menurut politikus PAN itu, ada yang menonjol dalam debat, yaitu peran Ma’ruf Amin yang tidak banyak bicara selama debat berlangsung.

“Saya lihat memang ada yang menonjol. Yang menonjol itu hampir tak ada peran Kiai Ma’ruf Amin, saya melihat seperti itu. Kedua, Pak Prabowo terlalu santun, sama sekali tak mau nyerang balik, itu mungkin juga ada hikmahnya,” ujar Amien setelah menonton debat di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).
(eva/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Alasan Ma’ruf Tak Banyak Bicara di Debat: Presiden Harus Dominan

Jakarta – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Ma’ruf Amin menyampaikan alasannya tidak banyak bicara saat debat perdana semalam. Ma’ruf menyebut debat memang harus didominasi Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres).

“Debat itu kan pertama lebih ke presiden. Presiden harus lebih dominan, saya hanya menambah saja. Makanya tadi malam pun saya tidak banyak bicara, (saya bicara) hal-hal yang perlu saya tambahkan saja,” ujar Ma’ruf di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).

Menurut Ma’ruf, apa yang disampaikan Jokowi dalam debat sudah jelas. Bila dia ikut berbicara, menurutnya malah akan terlihat berkejaran untuk berbicara.

“Kalau sudah dijelaskan oleh presiden ya saya tinggal menyetujui, mendukung, jangan seperti orang balapan ngomong, kaya saur manuk,” kata Ma’ruf.

Selain itu, Ma’ruf menyebut Prabowo Subianto-Sandiaga Uno banyak menyoal kinerja pemerintahan saat ini. Ma’ruf merasa belum terjun ke pemerintahan dan tidak mengetahui sebab permasalahannya pun lebih memilih untuk diam.

“Kedua kan banyak yang dimasalahkan itu kan kinerja Pak Jokowi yang dapat kritik, banyak dari Pak Prabowo, tentu yang lebih paham dan lebih menguasai yang menjawab adalah Pak Jokowi, karena itu menyangkut kinerjanya, kalau saya yang menjawab kan jadi tidak tepat gituloh, karena kan saya tidak mengalami,” kata Ma’ruf.

Dalam debat semalam, Ma’ruf cukup banyak berbicara saat isu terorisme. Menurutnya, urusan mengatasi terorisme menjadi salah satu bagian yang difokuskan padanya.

“Jadi kalau masa lalu, yang kritik soal ini soal ini yang jawab harus Pak Jokowi, tapi dalam hal tertentu saja saya jawab. Dan memang porsi yang diberikan itu tentang terorisme, walau pun saya ngomong soal lain, ada soal difabel, disabilitas juga soal reformasi hukum dengan penataan regulasi. Tapi memang porsi saya bagaimana mengatasi terorisme kedepan, saya kira itu,” tuturnya.

(dhn/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Surat Ahok Jelang Bebas: Panggil Saya BTP

Liputan6.com, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menghirup udara bebas pada Kamis, 24 Januari 2019. Usai menjalani hukumannya selama 2 tahun penjara dikurangi remisi 3 bulan 15 hari di Mako Brimob, Ahok akan bebas.

Kebebasan Ahok rupanya sudah dinanti banyak pihak. Para penggemar Ahok pun menyampaikan kerinduannya melalui akun sosial media mereka masing-masing. Ketika bebas nanti, pria asli Belitung ini sudah memiliki banyak undangan.

Selain undangan untuk menjadi pembicara di berbagai acara, Ahok juga sudah mendapatkan undangan dari luar negeri.

Tetapi rupanya, Ahok lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya terlebih dahulu dengan liburan bersama.

Jelang kebebasannya, Ahok justru menuliskan surat yang diunggah oleh tim nya dalam akun Twitter @basuki_btp pada hari ini, Kamis (17/1/2019). Dalam surat tersebut, Ahok menuliskan ucapan terima kasih untuk orang-orang yang selalu mendukungnya.

Terima kasih atas doa serta dukungan yang selama ini untuk saya. Tidak pernah dalam pengalaman hidup saya bisa menerima banyak pemberian dari makanan, buah-buahan, pakaian, buku-buku, dan lain-lain dari saudara-saudara. Saya merasa begitu dikasihi. Dan kasih yang saudara-saudara berikan kepada saya lebih baik daripada emas dan perak maupun dibandingkan kekayaan yang besar,” tulis Ahok.

Selain itu, Ahok mengaku dirinya mendengar jika kebebasan dirinya nanti akan disambut oleh banyak pihak. Ia pun meminta agar hal tersebut tidak dilakukan karena bisa mengganggu ketertiban di jalan umum.

Ahok kemudian merasa bersyukur dirinya masuk ke penjara dan tidak terpilih kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Karena menurutnya, dia justru banyak belajar menguasai dirinya, bukan hanya Balai Kota saja.

Setelah bebas nanti, ia juga meminta agar tidak lagi dipanggil Ahok, melainkan BTP yang merupakan singkatan namanya Basuki Tjahaja Purnama.

Terakhir, Ahok juga mengingatkan para pendukungnya agar bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 17 April 2019.

2 dari 3 halaman

Isi Surat Lengkap

Berikut, isi surat lengkap Ahok:

Terima kasih atas doa serta dukungan yang selama ini untuk saya. Tidak pernah dalam pengalaman hidup saya bisa menerima banyak pemberian dari makanan, buah-buahan, pakaian, buku-buku, dan lain-lain dari saudara-saudara. Saya merasa begitu dikasihi. Dan kasih yang saudara-saudara berikan kepada saya lebih baik daripada emas dan perak maupun dibandingkan kekayaan yang besar.

Saya mendengar ada yang mau menyambut hari kebebasan saya di Mako Brimob bahkan ada yang mau menginap di depan Mako Brimob. Saya bebas tanggal 24 Januari 2019 adalah hari Kamis hari orang orang bekerja, jalanan di depan Mako Brimob dan di depan Lapas Cipinang adalah satu-satunya jalan utama bagi saudara-saudara kita yang mau mencari nafkah. Saya sarankan demi untuk kebaikan dan ketertiban umum bersama, dan untuk menolong saya, sebaiknya saudara-saudara tidak melakukan penyambutan apalagi menginap.

Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, Allah Pencipta langit dan bumi bahwa saya diijinkan untuk ditahan di Mako Brimob. Saya bersyukur diijinkan tidak terpilih di Pilkada DKI 2017, Jika saya terpilih lagi di Pilkada tersebut saya hanyalah seorang laki-laki yang menguasai balaikota saja, tetapi saya di sini belajar menguasai diri seumur hidup saya. Kuasai balaikota hanya untuk 5 tahun lagi. saya Jika ditanya Jika waktu bisa diputar kembali, mau pilih yang mana? saya akan katakan Saya memilih ditahan di Mako untuk belajar 2 tahun (liburan remisi 3,5 bulan), untuk bisa menguasai diri seumur hidupku. Jika terpilih lagi aku akan semakin arogan dan kasar dan semakin menyakiti hati banyak orang. pada kesempatan ini saya juga mau sampaikan kepada ahokers, para PNS DKI, para pembenci ku sekalipun, aku sampaikan mohon maaf atas segala tutur kata, sikap, perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja menyakiti hati dan perasaan saudara dan anggota keluarganya. saya mohon maaf dan saya keluar dari sini dengan harapan panggil saya BTP bukan Ahok.

Pemilu dan pilpres 2019 akan dilangsungkan tanggal 17 April 2019. saya menghimbau seluruh ahokers jangan ada yang Golput. kita perlu menegakkan empat pilar bernegara kita yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dengan cara memiliki partai politik yang mau menegakkan empat pilar di atas di seluruh Indonesia, kita harus mendukung agar di DPRD, DPRD, dan DPR RI maupun DPD RI memiliki jumlah kursi yang mencapai di atas 30 persen untuk partai yang teruji dan berkomitmen pada Pancasila.

Saya ingin mengutip pidato Presiden Soekarno yang saya kutip dari buku Revolusi BELUM SELESAI, kumpulan pidato Presiden Soekarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara (10 Januari 1967), Penyunting: Budi Setiono dan Bonnie Triyana, terbitan serambi (www.serambi.co.id). Apa yang Presiden Soekarno sampai kan aku harap juga Diterima menjadi pikiran dan harapan aku kepada seluruh ahokers dimanapun domisili saudara: ” saudara-saudara. Pancasila adalah jiwa kita, bukan hanya jiwaku. tetapi ialah jiwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan selama angkatan bersenjata Republik Indonesia berjiwa Pancasila Insya Allah swt, engkau akan tetap kuat, tetap kuat dan Sentosa, tetap kuat dan Sentosa, tetap kuat dan Sentosa menjadi tanduk daripada banteng Indonesia, yang telah kita dirikan pada tanggal 17 Agustus 1945…… Engkau adalah penegak daripada Pancasila dan Setialah kepada Pancasila itu, pegang Teguh kepada Pancasila sila Pancasila itu, sebagaimana aku pun berpegang teguh kepada Pancasila, bela Pancasila itu. bahkan sebagaimana ku katakan lagi tadi. saudara-saudara, laksana panggilan yang aku dapat dari pada atasan untuk memegang teguh kepada Pancasila ini.”

Majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan.Ingatlah sejarah dan tujuan para proklamator dirikan negeri ini.

MERDEKA!

Salam dari Mako Brimob Basuki Tjahaja Purnama

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Satu Muncikari Penting Diciduk, Jaringan Prostitusi Artis Bakal Terkuak?

Surabaya – Pascapenetapan artis Vanessa Angel sebagai tersangka kasus penyebaran konten asusila, satu-persatu oknum yang diduga kuat terlibat dalam jaringan prostitusi online diproses oleh kepolisian.

Salah satunya mantan Finalis Putri Indonesia Fatya Ginanjarsari yang mendatangi Polda Jatim, Kamis (17/1/2019) sekitar pukul 13.00 WIB.

“Iya sendirian aja,” kata Fatya kepada wartawan sesaat sebelum memasuki ruang penyidikan di Mapolda Jatim.

Fatya merupakan satu dari enam nama artis yang diduga terlibat kasus prostitusi online yang juga menyeret nama Vanessa Angel dan diumumkan pemanggilannya beberapa waktu lalu. Selain Fatya, ada pula Beby Shu, Aldiera Chena, Maulia Lestari hingga Riri Febriyanti.
Fatya akhirnya selesai diperiksa pada pukul 00.13 WIB atau selama 11 jam. Sayangnya saat keluar dari ruang penyidikan, dara berusia 24 tahun itu enggan menjawab pertanyaan wartawan.

Terkait Fatya, Direskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan belum memastikan apakah hasil pemeriksaan mantan Finalis Putri Indonesia 2016 itu menguatkan keterlibatannya dalam prostitusi online.

“Ini masih tahap pemeriksaan,” tuturnya.

Laju Kasus Prostitusi Artis: Satu Muncikari Penting DitangkapFoto: Hilda Meilisa Rinanda/File

Di hari yang sama, polisi berhasil mengamankan W, terduga muncikari lain yang sempat buron. W juga ditangkap di Jakarta.

Dijelaskan Yusep, peran W adalah memfasilitasi permintaan muncikari lain untuk mencari artis yang mau memberikan layanan prostitusi.

“Dalam kasus prostitusi tanggal 5 Januari 2018 bahwa W menjadi salah satu terduga muncikari yang memfasilitasi atas permintaan dari muncikari T (Tentri),” terang Yusep.

W diketahui juga berperan aktif untuk bertukar transaksi dengan para muncikari guna memenuhi permintaan klien.

“Dan kemudian mengakses kepada muncikari inisial F (Fitria) dan dipenuhi (permintaannya) oleh inisial S (Endang Suhartini atau Siska),” lanjutnya.

Saat ditanya bagaimana posisi W dengan muncikari lainnya yang telah tertangkap, Yusep mengatakan posisinya sejajar. Semua muncikari saling melengkapi untuk memenuhi permintaan klien.

“Posisinya sejajar. Jaringan-jaringan bisnis prostitusi online ya kan saling memenuhi pekerja seks yang terjadi dalam jaringan bisnis prostitusi online ini,” tambah Yusep.

Namun pihaknya masih mengejar dua muncikari lain untuk melengkapi seluruh data yang dibutuhkan untuk membongkar jaringan bisnis haram ini.

Laju Kasus Prostitusi Artis: Satu Muncikari Penting DitangkapFoto: Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera (Hilda/File)

Masih terkait dengan Vanessa, banyak pihak yang juga mempertanyakan status pria yang menjadi pengguna jasa prostitusi artis FTV ini. Apalagi setelah kini Vanessa sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Polisi angkat bicara. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera berjanji pihaknya akan segera menampilkan pria hidung belang itu ke hadapan publik. Pria yang hanya diketahui bernama Rian itu akan dihadirkan menjadi saksi di pengadilan muncikari nantinya.

“Nanti akan ditampilkan itu, pasti ditampilkan. Kan pengadilan sudah bicara bahwa akan ditampilkan, pasti akan ditampilkan,” kata Barung.

Barung menambahkan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pria tersebut. Ia juga menilai keterangan yang disampaikan pria itu telah dirasa cukup untuk keperluan penyidikan.

“Itu nanti kebutuhan penyidik untuk memeriksanya, tapi saya kira sudah cukuplah itu,” lanjutnya.

Akan tetapi Barung memastikan pria itu masih berstatus sebagai saksi mengingat di Indonesia tidak ada undang-undang yang bisa dipergunakan untuk menjeratnya sebagai tersangka.
(lll/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

WNI Sandera Abu Sayyaf Dibebaskan dalam Proses Semi Intelijen

Jakarta

Pembebasan Samsul Saguni, seorang nelayan asal Majene, Sulawesi Barat, yang diduga disekap kelompok pimpinan Abu Sayyaf di Filipina, terjadi melalui proses ‘semi intelijen,’ yang melibatkan ‘aset-aset Indonesia’ di Filipina Selatan.

Hal itu dikatakan Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri, dalam wawancara dengan Callistasia Wijaya, dari BBC News Indonesia. Rabu (16/1)

Ia menegaskan pembebasan dilakukan tanpa tebusan, meski kelompok ini berkali-kali merongrong pemerintah dan keluarga sandera, menuntut sejumlah uang.

“Mereka pernah minta tebusan mulai dari 10 juta Peso karena nggak dipenuhi, dia turun sampai ke 6 juta Peso. Terus prosesnya seperti itu. Dan nggak diberikan,” tandasnya.

“Samsul Saguni saat ini masih berada di Pangkalan Militer Westmincom di Jolo, Filipina Selatan, guna pemeriksaan kesehatan dan menunggu diterbangkan ke Zamboanga City,” kata Lalu.

Samsul Saguni, yang diculik pada tanggal 11 September tahun lalu, dibebaskan pada Selasa (15/1) dan diterima aparat Filipina pada sore hari sekitar pukul 16.30.

“Setelah diserahterimakan secara resmi kepada KBRI Manila, Samsul Saguni akan diproses pemulangannya ke Indonesia,” katanya pula.

Namun, beberapa waktu lalu, beredar video yang memperlihatkan Samsul meminta agar nyawanya diselamatkan.

Samsul Saguni diculik bersama seorang warga Indonesia lainnya, Usman Yunus, pada 11 September 2018, saat menangkap ikan di perairan pulau Gaya, Semporna, Sabah.

Namun, “Usman Yunus telah lebih dahulu bebas pada tanggal 7 Desember 2018,” kata Lalu Muhammad Iqbal. Usman lolos setelah berhasil melarikan diri dari para penyekapnya.

Disebutkannya, masih ada dua orang WNI yang saat ini masih dalam sekapan kelompok bersenjata di Filipina Selatan.

Sejak 2016, ada 36 WNI yang disandera di Filipina Selatan dan 34 diantaranya sudah bebas, sebagian kecil karena berhasil melarikan diri, ada yang dibebaskan dalam operasi aparat Filipina.

Ada pula yang dilepas oleh para penculiknya, yang oleh berbagai kalangan diduga karena ada pihak yang membayar uang tebusan yang dituntut para penculik.

Keluarga ingin cepat bertemu

Lalu mengatakan ia belum tahu kondisi terkini Samsul, termasuk apakah dia mengalami kekerasan selama di penyekapan. Ia mengatakan pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan ditanyakan ke Samsul di hari-hari mendatang saat sudah kembali ke Indonesia dan kondisi psikologisnya sudah memungkinkan.

Sementara itu, istri Samsul, Fitriani, bersyukur suaminya sudah ditemukan dan dia berharap keluarga dapat cepat bertemu dengan Samsul.

“Semoga segera bisa dibawa pulang kesini untuk ketemu, untuk ketemu keluarga, untuk ketemu anaknya, ketemu kami disini. Jadi semoga bisa cepat dibawa pulang,” kata Fitriani.

Fitriani mengatakan ia tak mau lagi Samsul melaut, karenanya, “harapan sama pemerintah, supaya bisa kasian dapat bantuan. Apakah itu bantuan modal atau bantuan pekerjaan, apapun itu yang penting suami saya sudah tidak ke sana lagi.”

“Dari dulu, semenjak bujang, dia memang kerjanya sudah merantau. Tapi kalau sudah begini kan, pasti tidak ingin, sudah tidak bisa ke (perairan tempat ia mencari ikan di) sana,” ujarnya kepada wartawan Tribun Timur, Edyatma Jawi.

Aset Indonesia di Filipina Selatan

Kalau tidak karena membayar uang tebusan sebagaimana dicurigai berbagai kalangan, bagaimana Samsul dilepaskan kelompok bersenjata yang menculiknya?

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Lalu Mohamad Iqbal menolak untuk menjelaskan secara rinci. Ia hanya menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak berdiskusi secara langsung dengan kelompok penyandera. Prosesnya disebutnya merupakan “proses semi-intelijen.”

“Yang jelas, kita memanfaatkan semua aset-aset kita di yang ada di Filipina Selatan. Buat Indonesia, Filipina Selatan itu kan bukan daerah baru. Bahkan proses perdamaian MNLF dengan pemerintah Filipina di tahun 1995 itu kan difasilitasi oleh Indonesia,” kata Lalu pula.

“Jadi, banyak orang-orang kita yang pernah hadir di sana sekian lama dan membangun network di situ. Mereka juga diterima oleh masyarakat setempat. Jadi hubungan baik kita dengan berbagai pihak, dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana jadi aset kita,” katanya.

Pemerintah Indonesia, kata Lalu, memprioritaskan cara family engagement, melibatkan keluarga dalam proses pembebasan sandera, karena penyandera pasti akan meneror keluarga korban.

Lalu menyebut salah satu metode yang dilakukan untuk mendesak keluarga adalah dengan memperingatkan bahwa akan ada video yang menampilkan korban minta kepada keluarga agar nyawanya diselamatkan.

militer Tentara Filipina melakukan patroli air di Mindanao, Filipina, beberapa waktu lalu. (AFP)

“Kita memperkuat keluarga, memberitahukan keluarga apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Jadi keluarga sudah siap ketika menghadapi situasi itu dan dia tau apa yang harus dia sampaikan,” kata Lalu.

Lalu menambahkan proses pembebasan itu melibatkan kerja sama dengan militer Filipina.

Disarankan tidak melaut di Malaysia

Lalu mengatakan pemerintah Indonesia masih berupaya untuk membebaskan dua sandera WNI di Filipina Selatan. Sama seperti kasus Samsul, kedua orang ini juga nelayan.

Mereka, lanjutnya, ditangkap sekitar awal Desember tahun lalu di Sandakan, Sabah.

Pemerintah Indonesia, kata Lalu, menghimbau nelayan-nelayan Indonesia yang bekerja sebagai nelayan di Sabah, yang jumlahnya sekitar 6.000 orang, untuk tidak melaut sampai ada jaminan keamanan dari pemerintah Malaysia.

Ia mengatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak pernah terlibat dalam upaya pembebasan sandera WNI meskipun kejadian penyanderaan terjadi di wilayah negara tersebut.

Karena itu, menurutnya, kerja sama dalam rangka pembebasan sandera lebih banyak dilakukan dengan pihak Filipina.

“Ini nggak ada pilihan lain. Cuma dua pilihannya, either nelayan kita minta berhenti bekerja di Malaysia atau pihak Malaysia bisa menyelesaikan isu kemampuan pengamanan mereka, untuk mengamankan wilayah itu.

“Ya ini kan terjadi karena aparat keamanan Malaysia di wilayah Sabah belum bisa menjamin keamanan para nelayan yang bekerja di sana,” kata Lalu.

Lalu berharap pemerintah Malaysia memperkuat kapasitas pengamanan mengingat para sandera diculik di wilayah Malaysia.

“Salah satu solusi agar tidak terjadi penculikan lagi adalah kita mengharapkan pihak Malaysia akan memperkuat kapasitas pengamanan di perairan Sabah sehingga nelayan WNI yang melaut mendapatkan jaminan keamanan,” ujarnya.

“Tanpa jaminan keamanan, kami masih akan menghimbau nelayan WNI di Sabah untuk tidak melaut,” tambahnya.

Pemerintah, lanjutnya, sedang memikirkan solusi untuk mengajak nelayan Indonesia pulang ke tanah air.

Lalu mengatakan tidak ada jalan terbaik selain memanggil para nelayan itu, yang mayoritas merupakan penduduk Sulawesi, untuk pulang ke Indonesia.

Kemenlu RI mencatat sudah ada 11 nelayan WNI yang diculik di perairan Malaysia.

Pada Januari 2018 lalu, dua WNI dibebaskan dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Sulu, Filipina Selatan. Mereka diculik dari dua kapal ikan milik warga negara Malaysia yang berbeda pada 5 November 2016 di perairan Kertam, Sabah, Malaysia.

Adapun Samsul Saguni diculik pada 11 September 2018 manakala pemerintah Indonesia, Filipina, dan Malaysia telah memberlakukan kesepakatan trilateral pada 2017.

Laporan ini dimutakhirkan pada Jumat (18/1) pukul 06.00 demi akurasi.


(ita/ita) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>