Iriana Jokowi dan Mufidah Kalla Buka Kartini Run 2019

Jakarta – Iriana Joko Widodo dan Mufidah Jusuf Kalla membuka acara Kartini Run 2019. Keduanya melakukan seremoni flag off sebagai simbol pembukaan acara.

Pantauan detikcom di lokasi, Monas, Jakarta Pusat, Minggu (7/4/2019), Iriana dan Mufidah berdiri di tepi garis start Kartini Run 2019 ketika melakukan flag off. Keduanya berdiri di atas panggung. Selain Iriana dan Mufidah, di atas panggung tampak hadir istri Mendagri Tjahjo Kumolo, Erni Guntarti, istri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Tri Suswati, dan istri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Nanny Hadi Tjahjanto.

Terlihat ribuan peserta yang didominasi perempuan antusias mengikuti lari bersama. Para peserta lari ini dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu 10K Run, 5K Run, Fun Walk, Difabel Walk, dan Kids Dash.

Para peserta dari tiap kategori mulai berlari ketika Iriana Jokowi dan Mufidah Kalla melakukan flag off. Selain itu, Iriana-Mufidah dkk melambaikan tangan dan berfoto bersama dari atas podium.

Di lokasi, Ketua Umum Bhayangkari Tri Suswati Karnavian mengatakan Kartini Run 2019 telah direncanakan sejak Oktober 2018. Acara yang diselenggarakan oleh Kemala Bhayangkari, PERWOSI, dan Oase KK ini dinilai Tri berjalan lancar. Tri mengatakan ribuan peserta antusias mengikuti acara ini.

“Acara ini sudah dilaksanakan tiga kali ya. Ini sudah direncanakan setengah tahun lalu sejak Oktober, sudah kita tentukan waktunya sejak tahun lalu. Izin dari Monas sejak bulan Februari, kemudian pendaftaran dan segala macem juga sejak Februari,” ucap Tri.

Tri menjelaskan acara ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Kartini dan mengajak perempuan untuk turut serta hidup sehat dengan berolahraga. “Kami juga punya visi misi dalam rangka memberdayakan para perempuan untuk memperingati hari Kartini dalam bentuk olahraga di mana kami juga mengajak para keluarga keluarga,” kata dia.
(tsa/tsa)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wapres Jusuf Kalla Singgung Milenial dan Bayi Sehat

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, terlihat diapit oleh pasangan suami-istri muda yang menghadiri seminar tumbuh kembang di salah satu hotel kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Minggu, 11 Maret 2019.

Acara tersebut bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kemang Medical Care (KMC), Jakarta Selatan. Ada pun Direktur Utama dari rumah sakit tersebut, tak lain anak nomor tiga Jusuf Kalla, Musjwirah Kalla.

Saat membuka seminar itu, JK sedikit menyinggung soal generasi milenial. Menurut Jusuf Kalla, para milenial dikenal sebagai generasi yang kreatif. Akan tetapi, ada satu hal yang sering kali orang-orang lupa bahwa milenial pun melewati proses pertumbuhan. Dari bayi lanjut ke masa anak-anak, remaja, dan dewasa.

“Tentunya sejak bayi hingga remaja, kita mengharapkan selalu tumbuh cerdas, sehat, dan lincah,” kata JK.

“Maka salah satu visi KMC adalah bagaimana melahirkan bayi yang sehat agar kelak menjadi milenial-milenial yang berkualitas,” JK menekankan.

JK, melanjutkan, sejak awal berdiri KMC memiliki niat membantu melahirkan bayi yang sehat. Dan JK menyadari bahwa pondasi dari generasi yang baik dimulai dari generasi yang sehat.

Jusuf Kalla Ingatkan Pengurus Masjid Tolak Bantuan Bersyarat

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan kepada seluruh pengurus masjid di Indonesia untuk tidak menerima segala bentuk bantuan bersyarat. Apalagi bila bantuan itu dimaksudkan untuk mengkampanyekan calon tertentu.

Hal ini disampaikan Jusuf Kalla usai bertemu dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta di rumah dinas wapres, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019) malam.

“Kalau membantu dalam kata ikhlas untuk pembangunan masjid, kemakmuran masjid itu tidak apa. Cuma kalau bantuan bersyarat, saya bantu asal kampanyekan ini, pasti tidak, pasti tidak diterima. Tapi kita tidak bisa menolak kalau orang itu masukan ke kotak amal, ya pasti silahkan saja sodaqoh infaq silahkan saja,” ucap pria yang akrab disapa JK ini.

Ketua DMI ini juga mengingatkan bahwa masjid buka tempat berkampanye. Dalam kesempatan ini, JK memberikan batasan-batasan kampanye dan yang bukan kampanye.

“Mengkampanyekan atau mencerca seseorang atau calonnya tidak bisa seperti itu. Kalau ngajak orang tanggal 17 harus pergi (pemilu) itu biasa saja, itu ajaran politik. Tapi Tidak mengkampanyekan seseorang, sekelompok calon itu,” kata JK.

Oleh karenanya, JK meminta kepada pengurus masjid tidak menjadikan masjid sebagai tempat kampanye.

“Karena ini UU sanksinya tentu UU, dapat dilaporkan kalao memang itu, ke Bawaslu bisa. Karena UU yang dilanggar,” katanya

Jusuf Kalla Serukan Larangan Kampanye di Masjid

Liputan6.com, Jakarta – Wakil presiden Jusuf Kalla melakukan pertemuan dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta di rumah dinas Wapres, Menteng, Jakarta Pusat Sabtu (9/3/2019) malam.

Dari hasil pertemuan itu, Jusuf Kalla, yang juga Ketua DMI, menyerukan pelarangan masjid dan lembaga pendidikan sebagai tempat pasangan calon presiden maupun legislatif berkampanye.

“Kita membicarakan mengupayakan, mensosialisasikan ke masyarakat bahwa masjid itu tempat ibadah tapi masjid harus makmurkan masyarakat namun dalam hal seundang-undang dalam hal politik praktis kampanye itu tidak diperbolehkan di masjid dan tempat pendidikan,” tegas pria yang akrab disapa JK ini.

JK meminta para pengurus masjid di Jakarta, maupun se-Indonesia untuk tidak memfasilitasi masjid sebagai kampanye. Kata dia, para kiai dan pengurus DMI Jakarta sepakat akan hal itu.

Namun, masjid masih diperbolehkan sebagai pendidikan politik. Seperti mengajak masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang.

“Kalau bicara ekonomi hak masyarakat dalam berpolitik tentu biasa aja tapi tidak dalam mengkampanyekan seseorang atau sekelompok dalam masjid itu,” imbuh JK.

4 Kebijakan Anies Usai Ditinggal Sandi hingga yang Menuai Kontroversi

Liputan6.com, Jakarta – Memimpin Jakarta sendirian, itulah yang dilakukan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI sepeninggal Sandiaga Uno yang memilih mendampingi Prabowo sebagai cawapresnya di Pilpres 2019.

Kurang lebih 7 bulan sudah, terhitung dari Agustus 2018, Anies menata Ibu Kota tanpa seorang wakil gubernur. Satu harapannya untuk sosok yang akan menemaninya memimpin DKI Jakarta, kerja keras dan all out.

“Kemudian kalau (di) Jakarta harus mau kerja keras, jadi jangan tanggung. Harus all out, tuntas,” kata Anies.

Sempat diwarnai tarik ulur antara Gerindra dan PKS selaku partai pengusung, kini dua nama telah dipastikan akan memperebutkan posisi orang nomor 2 di DKI Jakarta sebagai pendamping Anies Baswdean. Mereka adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaiku. Fit and proper test juga sudah dilakukan.

Sejak ditinggal Sandi sejak Agustus 2018, tak sedikit kebijakan penting telah diwujudkan untuk mengubah wajah Jakarta oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Tidak hanya perubahan drastis dari sisi pembangunan di perkotaan maupun birokrasi, kebijakannya dengan merotasi ribuan pejabat di lingkungan Pemprov DKI belakangan ini masih jadi sorotan. Bahkan ada yang menilainya kebijakan tersebut berbau politis.

Berikut sejumlah kebijakan Anies Baswedan selama memimpin Jakarta sendiran dalam hal menata Ibu Kota sekaligus yang tuai kritikan:

2 dari 6 halaman

1. Rotasi Ribuan Pejabat DKI

Tercatat ada sekitar 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang dirotasi, Senin, 25 Februari kemarin di halaman Balai Kota. Terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II (setingkat kepala dinas), 274 administrator atau eselon III (setingkat camat) dan 836 pengawas atau eselon IV (setingkat lurah).

Banyak pihak yang menilai kebijakan tersebut sangat kental aroma politis. Salah satunya diungkap oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.

Pras menduga pencopotan pejabat DKI yang dilakukan Anies karena faktor like and dislike.

“Ini aneh ini buat saya dan tempat-tempat itu kok berbaunya politis sekali,” ujar Prasetio di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa, 26 Februari 2019.

Perombakan jabatan di level kepala dinas memang menjadi hak diskresi gubernur. Namun, lanjut Pras, pencopotan pejabat eselon III seperti camat dan eselon IV dinilai tidak bijak.

Terkait tudingan tersebut, Anies pun angkat bicara. Di sisi lain Anies mengatakan, dirinya tak bisa melarang siapapun untuk mengemukakan pendapat. Namun, perihal rotasi serta mutasi yang dilakukannya terhadap jajarannya didasarkan atas evaluasi kinerja, bukan personal.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya,” ungkap Anies Baswedan.

3 dari 6 halaman

2. Copot Pejabat DKI Terlibat Jual Beli Jabatan

Selain rotasi jabatan, mantan Menteri Pendidikan era Presiden Jokowi ini belum lama ini menyatakan akan mencopot pejabat Pemprov DKI Jakarta bila terbukti terlibat dalam jual beli jabatan lurah dan camat.

Dia menyebut itu bentuk penyuapan jika pejabat memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan kedudukan.

“Kalau dia tidak lapor dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot. Karena berarti itu penyuapan,” kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Akan tetapi, Anies menyebut itu pemerasan bila terdapat pejabat dipaksa untuk memberikan kepada oknum ketika proses rotasi.

4 dari 6 halaman

3. Serahkan 500 Sertifikat Tanah

Bertempat di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan 500 sertifat tanah kepada warga Cipayung dan Makasar. Penyerahan sertifikat berdasarkan arahan dari program pemerintah pusat.

Selain itu, lanjut Anies, sertifikat tersebut merupakan bentuk kepastian hukum, sehingga tidak mudah untuk diakui oleh pihak lain.

“Jangan sampai Bapak Ibu terima sertifikat, habis itu ada yang datang dengan iming-iming, malah langsung dijual. Malah langsung laku, langsung gak punya tanah lagi nanti,” kata Anies Baswedan, Kamis (18/2/2019).

5 dari 6 halaman

4. Resmikan 3 JPO Senilai Rp 53 M

JPO Gelora Bung Karno dan JPO Bundaran Senayan, dua jembatan yang kini telah direvitalisasi oleh Anies Baswesdan. Selain untk menghadirkan fasilitas untuk masyarakat, Anies menyebut JPO dapat menjadi salah satu ikon Ibu Kota.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, JPO Bundaran Senanya, JPO GBK dan JPO Polda Metro secara resmi dibuka,” ucap Anies di Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Tak seperti JPO pada umumnya, dua jembatan yang baru saja diresmikan ini memiliki sejumlah kelebihan. Di antaranya memiliki lampu LED dan lampu sorot warna warni RGB, CCTV 24 jam, tong sampah, dan disertai lift yang ramah wanita hamil dan penyandang disabilitas.

“Saya selalu menggarisbawahi (JPO) dirancang untuk bisa ramah bagi disabilitas. Kesataraan fasilitas bagi semua warga ibu kota, kususnya penyandang disabilitas,” ujar dia.

6 dari 6 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jokowi Minta TKD Gorontalo Luruskan Fitnah dan Isu Hoaks

Liputan6.com, Gorontalo – Calon presiden petahana, Joko Widodo atau Jokowi meminta Tim Kampanye Daerah (TKD) Gorontalo tak lagi menggelar pertemuan-pertemuan formal.

TKD disarankan untuk memperbanyak kampanye dari rumah ke rumah atau langsung bertatapan dengan warga dalam rangka menjelaskan visi misi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Sampaikan mengenai visi kita, program kita,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada TKD Gorontalo di Hotel Maqna Gorontalo, Kamis 28 Februari 2019.

Selain itu, Jokowi meminta TKD Gorontalo meluruskan fitnah yang beredar bahwa jika dirinya kembali terpilih sebagai Presiden maka azan tak bisa lagi dikumandangkan di Tanah Air. Demikian dengan fitnah lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang disebut-sebut bakal dilegalkan oleh Jokowi.

Counter mengenai isu-isu, fitnah-fitnah yang merugikan kita baik elektabiltas capres cawapres agar masyarakat betul-betul mengerti,” ujarnya.

Lebih lanjut, TKD Gorontalo didorong untuk memaparkan kepada masyarakat sejumlah keberhasilan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla dalam bidang infrastruktur.

2 dari 3 halaman

Kawal Suara

Jokowi mengatakan, seluruh kader dan caleg partai pendukung Jokowi-Amin maupun relawan juga harus bergerak cepat mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di Pilpres 2019.

Khusus untuk pemilih lanjut usia, kata dia, TKD Gorontalo perlu memberikan pemahaman lebih agar mereka mengenal siapa capres dan cawapres yang bertarung di Pemilu kali ini.

“Dan tentu saja jangan lupa yang jadi saksi tetap mengawasi, mengawal suara itu. Jangan sampai hilang satu suara pun dari perjalanan TPS ke atas, ke atas. Betul-betul dikontrol, awasi, cek, apakah sesuai dengan angka yang kita dapatkan di TPS,” sambung Jokowi.


Reporter: Titin Suprihatin

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Munas Alim Ulama NU Rekomendasikan Bisnis MLM Haram

Jakarta – Sidang Komisi Bahtsul Masail Waqiyyah di Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan bisnis money game atau bisnis multi level marketing (MLM) haram hukumnya. Ada tiga alasan yang mendasari rekomendasi tersebut.

“Tiga unsur keharaman, tipu daya, tidak ada kejelasan akad yang dijalankan atau ada syarat yang menyalahi prinsip akad jual beli, ketiga motivasi transaksi tersebut adalah bonus bukannya barang yang dijual,” kata Koordinator Sidang Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah LBM PBNU, Asnawi Ridwan di Ponpes Miftahul Huda Al Azhar, Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2/2019).

Sistem bisnis MLM merupakan salah satu topik yang dibahas dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU. Pembahasan mengenai hukum sistem bisnis MLM berlangsung sejak pukul 09.00-18.00 WIB.

Nantinya, rekomendasi sidang Komisi Bahtsul Masail Waqiyyah mengenai hukum bisnis MLM akan dibacakan pada sidang pleno untuk diputuskan. Asnawi juga mengimbau masyarakat agar tidak ikut terjun ke bisnis tersebut.

“Khususnya Nahdliyin dan umumnya masyarakat tidak lagi terperdaya oleh iming-iming money game. Sebab perusahaan ini menjalankan bisnisnya dengan iming-iming menggiurkan. Mudaratnya itu tipu daya,” ujar Asnawi.

Menurut Asnawi, jaringan bisnis MLM ini hingga kini masih ada di tengah-tengah masyarakat. Dia berharap pemerintah dan lembaga terkait bisa menindaklanjuti keputusan Komisi Bahtsul Masail Waqiyyah.

“Ada beberapa bisnis yang berbasis MLM tapi malah mendapat izin dari OJK. Kami sangat berharap agar tidak tebang pilih dan tumpul, aturan main yang disahkan harus diterapkan,” jelasnya.

“Harapan kami MLM harus ditutup, karena semua bisnis berbasis MLM ini sudah terlalu banyak korban. Termasuk kasus seperti travel yang dulu itu,” imbuh Asnawi.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU akan berakhir pada Jumat (1/3/2019). Rencananya, acara ini akan ditutup langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
(zak/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kampanye Door to Door Bawa Senjata, Kubu Siapa?

Bireuen – Empat orang pria di Kabupaten Bireun, Aceh, diamankan polisi lantaran diduga melakukan intimidasi kepada sejumlah tim sukses partai politik agar tak mengampanyekan calon yang diusung partainya. Intimidasi dilakukan dengan senjata tajam. Dari kubu mana empat orang ini?

Adalah E alias Koboy (56), HB (45), AZ (27), warga Kecamatan Peusangan, Bireun, dan ZE (44) warga Kecamatan Gandapura, Bireun yang diamankan polisi lantaran aksi intimidasinya. Polisi menangkap 4 pria ini karena mendapat laporan dari masyarakat.

“Kita melakukan penangkapan terhadap 4 pria tersebut setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang melakukan intimidasi,” kata Kapolres Bireun AKBP Gugun Hardi Gunawan kepada detikcom, Kamis (28/2/2019).


Intimidasi dilakukan Koboy Cs dengan mendatangi rumah-rumah tim sukses parpol di Bireun. Mereka memaksa agar sejumlah tim sukses tersebut tak mengkampanyekan pasangan calon jagoannya.

Para tim sukses tersebut ketakutan karena kelompok pria ini datang ke rumahnya malam hari secara beramai-ramai dengan tujuan untuk mengintimidasinya. Mereka akhirnya ditangkap pada Rabu (27/2) lalu di Kawasan Desa Bale Setuy, Peusangan.

Menurut Kasat Reskrim Polres Bireun, Iptu Eko Rendi Oktama, petugas menemukan barang bukti sebilah parang yang diduga digunakan untuk mengintimidasi warga selama ini. Barang bukti tersebut ada di sebuah mobil yang digeledah polisi.

“Kelompok ini kita duga merupakan tim sukses dari salah satu partai yang ada di kontestasi pemilu legislatif dan presiden 2019. Mereka datang ke rumah-rumah tim sukses partai lainnya dan mengintimidasi mereka agar tidak lagi mengampanyekan dan menyukseskan calon yang diusung oleh partainya,” sebut Eko Rendi, terpisah.

Belum diketahui dari kelompok pasangan calon mana empat orang pria yang melakukan intimidasi ini. Polisi juga belum mengungkap asal parpol empat pria tersebut.

Seperti diketahui, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin diusung oleh 7 partai peserta pemilu lama– PDIP, Golkar, PKB, PPP Hanura, NasDem, PKPI– dan 2 partai baru yakni Perindo dan PSI. Partai Bulan Bintang pun belakangan menyatakan dukungannya untuk pasangan nomor urut 01 itu.

Sementara itu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno didukung oleh 4 partai lama: Gerindra, PAN, Demokrat dan PKS, serta satu partai baru yakni Berkarya.

Aceh sendiri merupakan wilayah yang memiliki kekhususan di Pemilu. Di Aceh terdapat 4 partai lokal yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangroe Aceh. Tiga partai selain Partai Nangroe Aceh belum memberikan kepastian dukungan di Pilpres.

Ketum Partai Nangroe Aceh yang juga Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf menyatakan partainya mendukung Jokowi-Ma’ruf. “Kami sudah buat pengumuman bahwa PNA mendukung Jokowi-Ma’ruf,” kata Irwandi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (28/1).

Menilik ke belakang, Prabowo diketahui memenangkan Pilpres 2014 di Serambi Mekkah. Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Hatta Rajasa berhasil mendulang suara 54 persen di Aceh mengalahkan Jokowi-Jusuf Kalla yang memperoleh 46 persen suara.

Lantas dari kubu mana 4 orang pria yang diduga melakukan intimidasi ini?

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sri Mulyani Akui Ada Kebijakan Pemerintah yang Populis

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak masalah apabila kebijakan pemerintah selama ini dianggap populis atau mengutamakan kebijakan yang disukai rakyat.

Dia mengakui jika selama ini ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla berpihak kepada rakyat.

“Jadi populis juga sebenarnya nggak salah, karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat,” ujar dia saat menjadi pembicara dalam acara CNBC Ekonomi Outlook 2019, di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Bendahara Negara ini mengatakan, dalam memutuskan suatu kebijkan pemerintah sangat berhati-hati. Meski tidak semuanya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun dalam merumuskan kebijakan pemerintah lebih dulu mencari tahu apa yang jadi kebutuhan sebagian besar masyarakat.

“Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, ada kemudian kalau dilihat di masyarakat. Kebutuhannya adalah bahan makanan pokok makanan yang murah dan segala sesuatu kalau bisa semurah mungkin. Kalau bisa gratis itu memunculkan semua ide diberikan dalam harga yang sangat murah atau diberikan subsidi,” jelas Sri Mulyani.

Dia mencontohkan, program pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilainya cukup populis, yakni terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). “Kalau kita bisa bicara dengan program presiden sekarang bicara soal SDM itu juga populis,” tutur dia.

Kebijakan-kebijakan populis ini yang kemudian dianggapnya akan mendorong masyarakat semakin yakin kepada pemimpin negara. Sebab kebijakannya memenuhi harapan masyarakat, meski belum tentu menyelesaikan persoalan negara.

“Karena dalam pemilu yang memiliki sistem demokrasi adalah kita ingin pemimpin kan dipilih oleh rakyatnya dan kebutuhan rakyat bisa percaya pada pemimpin itu kemudian memunculkan berbagai indikasi untuk bagaimana masyarakat bisa menilai bahwa calon yang akan dipilih itu memang memenuhi harapan,” pungkasnya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Apresiasi Kinerja Pengusaha RI Genjot Ekonomi Domestik

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja pengusaha sepanjang 2018.

Itu ia sampaikan pada pertemuan dengan para pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). 

Dia menjelaskan, di tengah gejolak ekonomi dunia yang terus-menerus terjadi sepanjang tahun lalu dan melonjaknya harga minyak dunia hingga mendekati USD 80 per barel, kinerja pengusaha Indonesia cukup besar mendorong ekonomi domestik.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh dunia usaha, karena 2018 kita sudah tutup. Dan tahun itu bukan tahun yang mudah, banyak pengusaha yang bertanya benar tidak tahun 2018 krisis, tepat 10 tahun dari krisis 2008 itu hoax,” ujar dia di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/2/2019).  

Dia mengungkapkan, ketaatan para pengusaha membayar pajak ikut andil berkontribusi dalam membangun pertumbuhan perekonomian di dalam negeri. 

Itu ditandai dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 berjalan positif dengan pencapaian penerimaan negara yang melebihi target atau 102,5 persen serta realisasi belanja pemerintah pun mampu mencapai 99 persen untuk pendidikan, kesehatan, belanja modal, hingga dana transfer ke daerah.

“Dan itu merupakan hasil kombinasi dari harga minyak, kurs, kondisi suku bunga, serta ketaatan Bapak/ Ibu sekalian membayar pajak,” ujar dia.

Kendati begitu, Sri Mulyani menekankan agar para pengusaha tetap waspada atas pergerakan perekonomian yang akan terjadi pada 2019.

“Ke depan kita harus naikkan kewaspadaan. Jadi terimakasih atas seluruh sumbangan, kepatuhan, kontribusi bapak dan ibu sekalian, yang membuat ekonomi kita memiliki daya tahan. Saya ingin dengar aspirasi dari bapak-Ibu semua,” pungkasnya.

Tonton JK Hingga Sri Mulyani Bahas Ekonomi 2019 di Sini

Jakarta – CNBC Indonesia, salah satu media yang bernaung di bawah CT Corp hari ini menggelar Economic Outlook 2019. Acara tahunan ini diisi oleh pembicara mulai dari bos-bos industri perbankan dan energi, para menteri, pejabat hingga RI 2.

Acara tahunan ini digelar di Java Ballroom, The Westin Hotel, Jakarta pada pukul 08.30 WIB. Inti dari acara ini adalah membahas arah perekonomian domestik dan global di 2019 untuk menjadi kompas bagi dunia usaha menentukan strateginya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan memberikan pidato kunci yang akan memaparkan kondisi perekonomian saat ini. Setelah itu Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) akan berdialog dengan JK dengan format talk show.

Selanjutnya, Economic Outlook 2019 juga akan diisi dengan acara Dialog Bersama Regulator. Para pembicara di antaranya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso dan Anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti.

Dialog sesi kedua akan diisi oleh pembicara yang merupakan CEO dari perusahaan-perusahaan perbankan dan energi. Acara ini disiarkan secara langsung di CNBC Indonesia Televisi (Transvision Channel 805) dan live streaming di www.cnbcindonesia.com juga lewat video di bawah ini.

(das/ang)